KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK.147/Dik-2/2012 tentang KURIKULUM DIKLAT TEKNIS/MANAJEMEN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN (Hkm) KEPALA PUSAT, Menimbang :
Mengingat
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Penetapan Areal Kerja HKm dan pemegang Ijin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu dilakukan pelatihan teknis /manajemen pengembangan hutan kemasyarakatan (Hkm); b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut perlu dilakukan pemantapan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan bagi aparat daerah dalam pengembangan hutan kemayarakatan melalui diklat Teknis/Manajemen Pengembangan Hutan Kemasyarakatan; c. bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
: 1.
2. 3.
4. 5.
Undang-Undang R.I. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; Peraturan Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 September 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Kehutanan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/MenhutII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; MEMUTUSKAN........................
Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT TEKNIS/MANAGEMEN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN;
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Teknis/Manajemen Pengembangan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Teknis/Manajemen Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di lingkup Kementerian Kehutanan;
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 15 Oktober 2012
Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 147/Dik-2/2012 Tanggal : 15 Oktober 2012 1. Nama Diklat
:
Teknis/Manajemen Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
2. Jenjang Diklat
:
Lanjutan
3. Latar Belakang
:
Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan konstribusi sektor kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses berupa perijinan dan peningkatan kapasitas dengan sasaran utama masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan negara, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestariannya. Dalam proses perijinan Hutan kemasyarakatan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat baik kapasitas teknis maupun kapasitas manajerial. Dalam fasilitasi ini dibutuhkan integrasi program antar sektor dan kerjasama dengan para pihak terkait seperti dengan Pemerintah Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya. Melalui fasilitasi, masyarakat dibimbing untuk memiliki kelembagaan masyarakat yang kuat, menyusun perencanaan hutan yang lestari, melakukan pengelolaan hutan sesuai rencana, mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Progres sampai saat ini penetapan areal kerja HKm oleh Menteri Kehutanan 186.981,36 ha dan yang sudah ditindaklanjuti oleh Bupati dengan menerbitkan Izin Usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas 48.854,04 ha. Keberhasilan pengembangan HKm bukan hanya terletak pada aspek fisik seperti yang tercermin dari luasannya saja, namun faktor penting yang memegang kunci adalah pengembangan kelompok IUPHKm atau penguatan kelembagaan masyarakat. Tentunya kelembagaan yang berbadan hukum akan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, dan yang terkait dengan kelembagaan masyarakat adalah bentuk Koperasi. Fasilitasi pasca IUPHKm inilah yang belum banyak disentuh oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan SDM serta anggaran. Solusinya adalah sinergi program pemberdayaan dengan sektor lain dengan melibatkan lembaga donor, LSM yang peduli pemberdayaan masyarakat. Untuk mengatasi kendala keterbatasan permodalan perlu dilakukan inovasi dan mencari peluang-peluang untuk menarik investor yang mau mengembangkan HKm, serta membangun jaringan dan menjalin kemitraan sehingga potensi HKm dapat dikelola maksimal dengan harapan para pelaku HKm menjadi pengusaha-pengusaha yang potensi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup lebih sejahtera hutan lestari.
1
Terkait dengan konteks pengembangan usaha diperlukan desain rencana pengembangan usaha yang bersifat kontekstual bagi kepentingan pengembangan bisnis sehingga layak jual kepada mitra usaha IUPHKm. Keterbatasan SDM, modal dan teknologi bukan merupakan hal yang mudah bagi kelompok IUPHKm untuk menyusun desain pengembangan usaha. Fasilitasi dari pemerintah daerah sangat diharapkan. Oleh karena itu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam memfasilitasi kelompok IUPHKm perlu dilakukan pelatihan teknis/manajemen pengembangan HKm bagi petugas Dinas Kabupaten yang membidangi kelembagaan HKm. 4. Deskripsi Singkat Diklat Diklat pelatihan teknis/manajemen pengembangan HKm, para peserta dibekali pengetahuan, wawasan dan ketrampilan dalam mengembangkan usaha HKm yang berpedoman pada Permenhut Nomor : P.37/Menhut-II/20087 dan perubahannya tentang Hutan Kemasyarakatan dan Perdirjen Nomor : P.10/V-SET/2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan sehingga pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik dan optimal. 5. Tujuan Diklat Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan : a. Mampu meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan usaha HKm di wilayah kerja masing-masing. b. Mampu meningkatkan kemampuan/ketrampilan
dalam membuat desain rencana
pengembangan usaha HKm.
6. Sasaran Diklat Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu : a. Menjelaskan teknik penguatan kelembagaan; b. Mendiskusikan teknik pengembangan usaha HKm; c. Mendiskusikan cara membangun jejaring kemitraan dan investasi HKm d. Mendiskusikan cara mencari peluang usaha dan modal e. Mendiskusikan prinsip-prinsip kewirausahaan HKm f. Mendiskusikan cara menyusun desain rencana pengembangan usaha HKm 7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah peserta : Maksimal 30 orang per kelas b. Asal peserta : -
Pejabat eselon setingkat Kepala Seksi atau staf teknis senior yang menangani kegiatan HKm pada BPDAS (pengalaman minimal 3 tahun);
2
-
Pejabat eselon setingkat Kepala Seksi atau staf teknis senior yang menangani kegiatan HKm pada Dinas Kehutanan Provinsi (Provinsi yang telah mendapatkan Penetapan Areal Kerja HKm).
c. Persyaratan Peserta : - Berlatar belakang pendidikan di bidang kehutanan/Pertanian/ Perkebunan - Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik - Memiliki kemampuan melakukan koordinasi dengan stakeholder. - Menjadi calon fasilitator dalam rangka pengembangan usaha HKm; - Memiliki kemampuan dasar tentang multimedia (powerpoint, ms words dan presentasi menggunakan perangkat keras/alat peraga); - Sehat jasmani dan rohani; - Mendapat penugasan dari instansi asal peserta.
8. Pengajar/Instruktur a. Persyaratan Pengajar - Memiliki kemampuan melatih/mengajar dengan pendekatan orang dewasa (andragogi). - Memiliki kemampuan materi yang memadai dalam bidang yang diajarkan. - Memiliki kemampuan melakukan evaluasi hasil belajar peserta diklat. b. Asal Pengajar - Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan - Pejabat lingkup Ditjen BPDAS PS Kementerian Kehutanan. - Pejabat Lingkup Pemerintahan Daerah . - Pakar Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang relevan. 9. Tempat Diklat Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan atau tempat lain yang representatif. 10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 4 hari setara dengan 32 jam pelajaran (JPL) @ 45 menit, terdiri dari teori 22 jpl dan Praktek 10 jpl. 11. Peralatan dan Bahan Diklat a. Kebutuhan peserta : Alat tulis menulis b. Kebutuhan belajar mengajar dalam kelas dan lapangan : White board, kertas plano, Kamera/handicam, Index cards berbagai warna, Spidol berbagai warna dan ukuran, Flipchart, LCD, Laptop, Alat dan bahan praktek
3
12. Daftar Mata Diklat NO.
MATA DIKLAT
I. 1. 2. 3. 4. 5.
TEORI Penguatan Kelembagaan HKm (koperasi) Pengembangan Usaha HKm Membangun jejaring Kemitraan dan Investasi HKm Permodalan HKm Kewirausahaan HKm
22 5 4 4 4 5
II. 1. 2.
PRAKTEK Field Trip (pembelajaran lapangan) Penyusunan Desain Rencana Pengembangan Usaha HKm
10 6 4
JUMLAH
4
JPL
32
5
