KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 74/Dik-2/2012 tentang KURIKULUM DIKLAT PERENCANAAN KPH
Menimbang :
KEPALA PUSAT, a. bahwa dalam rangka pengelolaan hutan yang tepat dan sesuai dengan kondisi hutan tropika dengan keragaman tanaman hutan dan budaya masyarakat desa hutan dan dilandasi akhlak mulia berdasar prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial perlu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga perencana; b. bahwa untuk menambah pemahaman, pengetahuan, wawasan, dan keterampilan bagi tenaga perencana dapat dilakukan melalui Diklat Perencanaan KPH; c.
Mengingat
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
: 1.
Undang-Undang R.I. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999;
2.
Peraturan Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
4.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 September 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
5.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; 6. Peraturan………….
Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
6.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
7.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT PERENCANAAN KPH
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Perencanaan KPH sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Perencanaan KPH di lingkup Kementerian Kehutanan;
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 1 Mei 2012
Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 74 /DIK-2/2012 Tanggal : 1 Mei 2012 1. Nama Diklat
: Perencanaan KPH
2. Jenjag Diklat
: Lanjutan
3. Latar Belakang Pengelolaan sumberdaya hutan bertujuan untuk pemanfaatan potensi hutan secara proporsional sesuai daya dukung dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Dimensi pokok dalam pengelolaan sumberdaya hutan meliputi ekonomi, ekologi, dan sosial. Pengelolaan ketiga dimensi penting tersebut memerlukan kegiatan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan (PP No 6 Tahun 2007 jo. PP. No 3 Tahun 2008). Perencanaan pemanfaatan hutan yang baik dan benar akan mampu memberikan gambaran kelestarian sumber daya hutan selama masa waktu pemanfaatannya. Pengelolaan sumberdaya hutan selama empat dekade menghadapi beragam masalah, sehingga berakibat pada kondisi hutan hampir sebagian besar terdegradasi. Kerusakan hutan ditengarai salah satu penyebabnya adalah kesalahan sistem pengelolaan (mismanagement). Oleh karena itu muncul beragam pemikiran untuk merumuskan sistem pengelolaan hutan yang tepat dan sesuai dengan kondisi hutan tropika dengan keragaman tanaman hutan dan budaya masyarakat desa hutan. Di masa mendatang, pengembangan sistem manajemen hutan akan diatur melalui pembentukan unit pengelolaan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Produksi (KPHL/P) (Permenhut No. 6/Menhut-II/2009 dan No. 6/Menhut-II/2010). Pengelolaan KPH sebagai unit manajemen akan dikelola berdasarkan resort dapat dibagi ke dalam zonasi, blok, dan petak. Pengelolaan KPH diharapkan akan mampu meminimalisir masalah pengelolaan sumber daya hutan, sehingga terwujud Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Keberhasilan pengelolaan PHL-KPH diindikasikan dengan berkurangnya konflik sosial dan tercapainya pengakuan parapihak terhadap keberadaan kawasan hutan. Kondisi ini bisa diwujudkan manakala dapat dikelola secara baik oleh manajemen KPHL/P Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai tugas berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 sebagai berikut: a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang
kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan; c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan d. Pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya. Pengelolaan hutan melalui pembentukan KHPL/P akan terwujud bila dilandasi perencanaan hutan secara benar; hal ini berarti semua data yang digunakan merupakan informasi yang valid dan mampu diartikulasikan sesuai karakteristik biofisik dan sosial sumberdaya hutan. Oleh karena itu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Produksi (KPHL/P) membutuhkan seorang tenaga perencana yang kompeten dan profesional. Sebagaimana diatur melalui Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 tenaga perencana akan setara dengan eselon IV dalam organisasi KPH. Pemenuhan kebutuhan tenaga perencana dimaksud salah satunya dapat ditempuh melalui pendidikan dan atau pelatihan. Penyusunan kurikulum ini merupakan bagian instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan dengan substansi perencanaan hutan. Secara garis besar Kepala Seksi Perencanaan KPH (L/P) mempunyai tugas: - Menyusun Rencana Pengelolaan (RP-KPHL/P) dan Rencana Karya Tahunan dan atau Rencana Teknis Tahunan; - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penataan wilayah KPH, inventarisasi potensi sumberdaya hutan, pengukuran dan pemetaan; - Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja penataan wilayah KPH, inventarisasi potensi sumberdaya hutan, pengukuran dan pemetaan; - Melaksanakan pemeriksaan hasil pelaksanaan pemolaan, penataan wilayah (zonasi, blok, petak), tata batas pada RP/RKT/RTT dan peta areal kerja. 4. Deskripsi Singkat Diklat Diklat Perencanaan KPH dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam aspek-aspek perencanaan hutan. Kepala Seksi Perencanaan KHP diharapkan mampu dan berkompeten dalam hal koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan. Untuk itu seorang perencana hutan harus memahami dan mengaplikasikan konsepsi penataan wilayah KPH, inventarisasi potensi SDH (flora dan fauna), pengukuran dan pemetaan, serta dapat mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial dalam pengelolaan KPH. Proses belajar mengajar ditekankan pada aplikasi lapangan konsepsi perencanaan sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan unit KPH yang lestari.
5. Tujuan Diklat Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu mewujudkan fungsi perencanaan pada pengelolaan unit KPH secara lengkap dan benar. 6. Sasaran Diklat Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu: a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam bidang perencanaan pada unit KPH; b. Melakukan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan KPH sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku; c. Melakukan pemantauan lapangan dan pemeriksaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek dan Peta Areal Kerja dalam mewujudkan pengelolaan unit KPH secara lestari; d. Melakukan pemeriksaan hasil inventarisasi hutan, sebagai acuan kondisi tegakan hutan (standing stock) pada seluruh petak kerja di dalam kawasan hutan Lindung/Produksi di wilayah unit KPH; e. Mengaplikasikan teknis kehutanan dalam penyusunan perencanaan hutan produksi dan lindung. 7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah Peserta : 30 orang b. Asal Peserta: 1) Dinas Kehutanan Propinsi 2) Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. c. Persyaratan Peserta: 1). Pendidikan minimal D-3 Kehutanan, SKMA/SMK, dan D-3 non Kehutanan berpengalaman minimal 5 tahun 2). Pangkat/Golongan; Minimal Penata Muda /III-a 3). Umur maksimal 40 tahun 4). Sehat jasmani dan rohani dan Tidak buta warna (dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter) 5). Ditugaskan oleh instansi pengirim 6). Belum pernah mengikuti diklat sejenis 7). Membawa Laptop yang sesuai dengan aplikasi GIS dan dapat mengoperasikan komputer (MS Windows dan Excel). 8. Pengajar a. Persyaratan Pengajar: 1) Menguasai dan memiliki kemampuan memfasilitasi Proses Belajar Mengajar dan mengevaluasi hasil belajar; 2) Menguasai pengetahuan tentang aspek-aspek perencanaan hutan baik secara keilmuan maupun peraturan yang berlaku;
3) Mempunyai pengalaman mengaplikasikan bidang perencanaan kehutanan di lapangan; 4) Mampu bekerjasama dalam mengampu proses belajar mengajar baik teori maupun praktek secara team teaching (kolaborasi praktisi, birokrat, dan akademisi). b. Asal Pengajar: 1) Perguruan Tinggi; 2) Ditjen teknis Kementerian Kehutanan; 3) Pusat Diklat Kehutanan dan atau Balai Diklat Kehutanan; Praktisi bidang Kehutanan (BUMN dan Swasta Kehutanan) 9. Tempat Diklat Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan atau tempat lain yang representatif. 10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 30 hari kalender atau setara dengan 200 jam pelajaran (jpl) @45 menit meliputi teori dan praktek masing-masing selama 80 jpl dan 120 jpl 11. Bahan dan Peralatan Diklat a. Untuk Kebutuhan Peserta: ATK, Diktat/Hand Out, Kalkulator, Clipboard, dan Pakaian Lapangan. b. Kelasikal/Teori: LCD, Laptop, OHP, Transparansi, Flipcharts, Wireless, dan Papan Tulis c. Praktek Lapang: Buku risalah, tally sheet, Kompas, Clinometer, Hagameter, Christenmeter, GPS, Citra Satelit, Rollmeter, Kaliper, Tongkat Ukur, Millimeter Block, Tali Nylon, Peta Pohon, Parang, Penggaris, Alat Tulis, Peta Kerja, dll.
12. Daftar Mata Diklat Materi diklat perencanaan KPH terdiri dari materi dasar, pendukung, dan integrasi. Untuk mendukung tercapainya tujuan pelatihan, susunan mata diklat sebagaimana secara rinci sebagai berikut: No.
Mata Diklat
JPL
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
TEORI Bina Suasana Pelatihan Kecerdasan Emosional dan Spiritual (ESQ) Sistem Manajemen K3 Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sistem Perencanaan kehutanan Pemetaan dan Pengetahuan Sistem Informasi Geografi (SIG) Inventarisasi Hutan (Flora dan Fauna) Inventarisasi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Penataan Wilayah KPH Rencana Pengelolaan Hutan
80 4 4 4 4 6 14 14 8 6 16
II. 1. 2. 3. 4.
PRAKTEK Aplikasi SIG dalam Penataan Wilayah KPH Inventarisasi Hutan (Flora dan Fauna) Inventarisasi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan JUMLAH
120 20 30 20 50 200
