KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 178/Dik-2/2012 tentang
KURIKULUM DIKLAT ALIH TINGKAT POLISI KEHUTANAN (POLHUT) TERAMPIL KE POLHUT AHLI KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan bagi Pejabat Polhut yang akan alih tingkat, diperlukan peningkatan kemampuan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai untuk maksud tersebut; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan tenaga sebagaimana pada diktum a, diperlukan pembekalan pengetahuan dan keterampilan serta pembinaan sikap melalui pendidikan dan pelatihan Alih Tingkat Polhut Tingkat Terampil ke Polhut Tingkat Ahli; c. bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 3. Peraturan...............
1
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099); 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.76/Menhut-II/2006 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan; 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2009 tentang Pola Diklat Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 7) 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/MenhutII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779) 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya 9. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor NK.14/MENHUT-II/2011. Nomor 31 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya 10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546). MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT ALIH TINGKAT POLHUT TINGKAT TERAMPIL KE POLHUT TINGKAT AHLI. PERTAMA...............
2
PERTAMA
: Kurikulum Alih Tingkat Polhut Tingkat Terampil ke Polhut Tingkat Ahli sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Alih Tingkat Polhut Tingkat Terampil ke Polhut Tingkat Ahli di lingkup Kementerian Kehutanan;
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 28 Desember 2012
3
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 178/Dik-2/2012 Tanggal : 28 Desember 2012 1. Nama Diklat
:
Alih Tingkat Polisi Hutan (Polhut) Tingkat Terampil ke Polhut Timgkat Ahli
2. Jenjang Diklat
:
Dasar
3. Latar Belakang
:
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 bahwa hutan sebagai karunia dan amanah TuhanYang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Polisi Kehutanan (Polhut) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab kepolisian khusus untuk melakukan perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan senantiasa perlu dibekali baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap perilaku sesuai dengan kompetensinya dalam bidang pengamanan hutan dan hasil hutan. Sebagaimana diatur Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Kreditnya bahwa jabatan fungsional Polisi Kehutanan, terdiri dari: a). Polisi Kehutanan Terampil; dan b). Polisi Kehutanan Ahli yang ditentukan berdasarkan pendidikan terakhir saat pengangkatan pertama. Dalam masa jabatan fungsionalnya apabila Polisi Kehutanan mencapai tingkat pendidikan yang memenuhi syarat maka dapat beralih dari tingkatan terampil menjadi ahli. Hal ini diatur dalam pasal 30 ayat (1) Polisi Kehutanan terampil yang memperoleh ijasah Sarjana (S1)/ Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Polisi Kehutanan Ahli, apabila memenuhi persyaratan
4
antara lain telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Polisi Kehutanan tingkat keahlian. Untuk dapat memenuhi keperluan pembinaan karier Polisi Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan alih tingkat dari Terampil ke Ahli maka diperlukan Diklat Alih Tingkat Terampil ke Ahli. Dalam rangka penyiapan pelaksanaan diklat dimaksud diperlukan Kurikulum dan Silabus sebagai pedoman pelaksanaannya. 4. Deskripsi Singkat Diklat Diklat ini diperuntukkan bagi para pejabat fungsional Polhut yang akan alih tingkat dari Polhut Pelaksana menjadi Polhut Ahli sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2011. Pada diklat ini peserta mendapat pelajaran yaitu kebijakan Dephut tentang Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Tata Usaha Hasil Hutan kayu, Tata Usaha Hasil Hutan Bukan kayu, Tata Usaha Peredaran Satwa Liar, Operasi Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan, Manajemen Penanggulangan Kebakaran hutan, Pengelolaan Kawasan Berbasis Resort, Komunikasi efektif, Teknik dan Programa Penyuluhan, Pengumpulan Bahan Keterangan, pengelolaan kawasan berbasis resort. Proses pembelajaran menggunakan metoda pembelajaran orang dewasa. Metoda yang digunakan selama diklat meliputi ceramah, curah pendapat, tanya jawab, peragaan, diskusi, kerja kelompok , presentasi dan praktek. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan diklat didasarkan atas nilai akhir yang diperoleh peserta dari ujian yang diberikan oleh setiap widyaiswara pengampu mata diklat dengan nilai kelulusan minimal 70 dari skala nilai 0 sampai dengan 100. 5. Tujuan Diklat Setelah selesai mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan perlindungan dan pengamanan hutan dan pantas untuk beralih tingkat dari Polisi Kehutanan Terampil menjadi Polisi Kehutanan Ahli. 6. Sasaran Diklat Setelah selesai mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu : a. Menjelaskan Kebijakan Kementerian Kehutanan Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan b. Menjelaskan Peraturan-Perundang Undangan Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan c. Menjelaskan Tata Usaha Hasil Hutan (Kayu dan Bukan Kayu) 5
d. e. f. g. h. i. j. k.
Menjelaskan Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Melakukan Penyuluhan Kehutanan Melakukan Pengukuran Kayu Bulat dan Olahan Melakukan Identifikasi Jenis Kayu Menjelaskan Pengumpulan Bahan Keterangan Melakukan Operasi Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Melakukan Manajemen Penanggulangan Kebakaran hutan Menjelaskan Penanganan konflik satwa liar
7. Peserta Diklat a. Jumlah peserta : maksimal 30 orang per kelas b. Asal peserta : UPT Eselon I Kementerian Kehutanan, Dinas kehutanan/ dinas lain yang menangani kehutanan propinsi, kabupaten/Kota. c. Persyaratan peserta : -
PNS pejabat fungsional Polhut Pelaksana dan atau Pelaksana Lanjutan dan atau Penyelia.
-
Telah menyelesaikan Pendidikan minimal Sarjana
-
Pangkat golongan minimal (II/d)
-
Belum pernah mengikuti diklat yang sejenis
-
Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter pemerintah
-
Ditugaskan
Sekretaris
Direktorat
Jenderal
atau
Pemerintah
Daerah
yang
bersangkutan
8. Pengajar/Instruktur a. Asal Pengajar : - Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan/Balai Latihan Kehutanan dan Pejabat di Eselon I Departemen Kehutanan. - Instansi Kehutanan lain terkait bila diperlukan. b. Persyaratan pengajar : - Menguasai materi yang diberikan baik teori maupun praktek. - Menguasai dan mampu menerapkan metodologi belajar orang dewasa, Mampu memotivasi peserta dan mengevaluasi hasil belajar 9. Tempat Diklat Diklat ini dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan/Balai Diklat Kehutanan/Balai Latihan Kehutanan. 10. Lama Diklat Diklat dilaksanakan selama 15 hari efektif atau setara 112 jam pelajaran @ 45 menit yang terdiri dari 54 JPL teori dan 58 JPL praktek.
6
11. Peralatan dan Bahan Diklat a. Untuk kebutuhan peserta : b. Untuk di ruang kelas a. Untuk Praktikum
Name Tag, Perlengkapan alat tulis, Modul/ makalah/bahan ajar/ hand out. : Papan tulis/white board dan spidol, Flip chart, Komputer, LCD projector dan alat bantu lainnya. : ATK, Komputer (3 unit) dan printer, GPS, LCD projector dan Alat serta bahan lain yang sesuai.
12. Daftar Mata Pelajaran NO. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II. 1. 2. 3. 4. 5.
7
MATA DIKLAT
JPL
TEORI Bina Suasana Diklat Kecerdasan Emosional Spiritual Kebijakan Kementerian Kehutanan Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan Peraturan-Perundang Undangan Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan Dasar-dasar Penyuluhan Kehutanan Teknik Pengukuran Kayu Bulat dan Olahan Identifikasi Jenis Kayu Tata Usaha Hasil Hutan (Kayu dan Bukan Kayu) Tata Usaha Peredaran tumbuhan dan Satwa Liar Pengumpulan Bahan Keterangan Operasi Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Manajemen Penanggulangan Kebakaran hutan Penanganan konflik satwa liar
54 2 2 2
PRAKTEK Penyuluhan Manajemen Penanggulangan kebakaran hutan Pengukuran dan Penatausahaan Hasil Hutan kayu dan non kayu Identifikasi Jenis Kayu Operasi Pengamanan Hutan
58 10 10 10 8 20
JUMLAH
112
4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
