KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 100/Dik-2/2012 tentang KURIKULUM DIKLAT ALIH TINGKAT PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL KE PENYULUH KEHUTANAN AHLI KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan bagi Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil yang telah memenuhi syarat untuk alih tingkat menjadi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli diperlukan peningkatan kemampuan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai untuk maksud tersebut; b. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan tenaga sebagaimana pada diktum a, diperlukan pembekalan pengetahuan dan keterampilan serta pembinaan sikap melalui pendidikan dan pelatihan Alih Tingkat Penyuluh Kehutanan Terampil ke Penyuluh Kehutanan Ahli; c.
Mengingat :
Bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 3. Peraturan Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Kehutanan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; 8. Keputusan...........
Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 272/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. 11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.137/MEN/V/2011 Tentang Penetapan Rancangan SKKNI Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kehutanan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT ALIH TINGKAT PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL KE PENYULUH KEHUTANAN AHLI
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Alih Tingkat Penyuluh Kehutanan Terampil Ke Penyuluh Kehutanan Ahli sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Alih Tingkat Penyuluh Kehutanan Terampil Ke Penyuluh Kehutanan Ahli di lingkup Kementerian Kehutanan dan Lembaga Diklat Pemerintah Lainnya.
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 50/DIK-1/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Kurikulum Diklat Alih Jenjang Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil Ke Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 18 Juni 2012
Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 100 /DIK-2/2012 Tanggal : 18 Juni 2012 1. Nama Diklat
: Diklat Alih Tingkat Penyuluh Kehutanan Terampil Ke Penyuluh Kehutanan Ahli
2. Jenjang Diklat : Lanjutan 3. Latar Belakang : Penyuluh Kehutanan memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perubahan paradigma penyuluhan kehutanan dari penyuluhan yang konvensional ke penyuluhan partisipatif, maka Penyuluh Kehutanan dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sejalan dengan perkembangan pembangunan kehutanan. Saat ini telah banyak Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil yang telah memenuhi syarat untuk alih jenjang menjadi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tanggal 3 Desember 2002. Sehubungan dengan hal di atas maka dipandang perlu untuk melaksanakan Diklat Alih Tingkat Penyuluh Kehutanan Terampil Ke Penyuluh Kehutanan Ahli.. 4. Deskripsi Singkat Diklat : Diklat ini diberikan bagi Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil yang akan alih jenjang menjadi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai Penyuluh Kehutanan Pertama. Pada diklat ini peserta akan mendapat pelajaran teori dan praktek. Mata diklat teori yang akan dipelajari antara lain kebijakan penyuluhan kehutanan ; perencanaan penyuluhan kehutanan ; metode, materi dan alat bantu penyuluhan kehutanan ; monitoring, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan ; pengembangn profesi ; pengembangan penyuluhan kehutanan ; serta penyusunan dan penilaian DUPAK. Adapun mata diklat praktek yang akan dipelajari meliputi perencanaan penyuluhan kehutanan ; metode, materi dan alat bantu penyuluhan kehutanan ; pengembangan profesi ; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan. Proses pembelajaran menggunakan metoda pembelajaran partisipatif/orang dewasa. Proses pembelajaran menggunakan metoda pembelajaran partisipatif / orang dewasa. Kegiatan praktek dilaksanakan secara terintegrasi.
Kegiatan praktek lapangan mata diklat perencanaan penyuluhan kehutanan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara terintegrasi di satu lokasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Praktek mata diklat metode, materi dan alat bantu penyuluhan; serta pengembangan profesi dilaksanakan di kelas dengan menggunakan bahan-bahan hasil praktek lapangan. Mengingat pada diklat ini, memerlukan bimbingan dan konsultasi secara intensif terhadap setiap peserta, maka fasilitasi proses pembelajaran oleh Widyaiswara/pengajar dilakukan secara team. Pada diklat ini dilakukan evaluasi hasil belajar, baik untuk mata diklat teori maupun praktek melalui tes tertulis, pengamatan, dan unjuk kerja. Mata diklat teori yang diuji adalah perencanaan penyuluhan kehutanan ; metode, materi dan alat bantu penyuluhan kehutanan ; monitoring, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan ; pengembangn profesi ; pengembangan penyuluhan kehutanan ; serta penyusunan dan penilaian DUPAK. Adapun mata diklat praktek yang diuji adalah perencanaan penyuluhan kehutanan ; metode, materi dan alat bantu penyuluhan kehutanan ; pengembangan profesi ; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan. 5. Tujuan Diklat: Setelah menyelesaikan diklat ini peserta diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penyuluh Kehutanan Pertama. 6. Sasaran Diklat: Setelah menyelesaikan diklat ini, peserta diharapkan dapat : a. Menjelaskan kebijakan penyuluhan kehutanan, b. Melakukan kegiatan perencanaan penyuluhan kehutanan, c. Membuat materi penyuluhan serta menggunakannya dalam kegiatan penyuluhan, d. Memilih dan menerapkan metoda penyuluhan dalam kegiatan penyuluhan, e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan kehutanan, f. Melakukan pengembangan profesi, g. Menjelaskan pengembangan penyuluhan kehutanan, h. Menyusun dan menilai DUPAK.
7. Kelompok Sasaran Diklat : a. Jumlah Peserta
: maksimal 30 orang per kelas
b. Instansi Asal Peserta : UPT Kementerian Kehutanan; Dinas yang mengurusi kehutanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota; Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP3K); Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K); Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K). c. Persyaratan Peserta - PNS yang telah berstatus sebagai Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil yang telah memenuhi syarat untuk alih tingkat dari Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil ke Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli. - Usia maksimal 50 tahun - Pendidikan formal minimal S1/D4 rumpun ilmu hayat - Golongan pangkat minimal III/a - Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan dokter - Membawa surat tugas dari instansi pengirim 8. Pengajar : a. Persyaratan Pengajar - Menguasai materi yang diajarkan. - Mampu menerapkan metode pembelajaran partisipatif / orang dewasa - Mampu menilai hasil belajar peserta. b. Asal Pengajar - Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan dan atau Balai Diklat Kehutanan. - Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan - Instansi Kehutanan yang terkait. - Instansi lain yang terkait. 9. Tempat Diklat : Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan/Balai Diklat Kehutanan dan atau Lembaga Diklat Pemerintah Lainnya. 10. Waktu Diklat : Diklat dilaksanakan selama 10 hari ( 82 jam pelajaran @ 45 menit ) terdiri dari 32 jam pelajaran teori dan 50 jam praktek )
11. Peralatan dan Bahan Diklat : a. Untuk Peserta: Alat tulis menulis, 1 (satu) paket hand out diklat, buku panduan diklat dan panduan praktek, kartu tanda pengenal. b. Untuk Ruang Kelas: OHP dan layarnya, komputer dan infocus, transparansi dan spidol transparan, papan tulis dan spidol, papan flipchart, kertas flipchart, spidol untuk kertas flipchart, penghapus papan tulis, stepler dengan isinya, selotip, gunting, penggaris besar, pelubang kertas. c. Untuk Praktek: komputer, printer dan tinta untuk printer, kertas HVS, kertas flipchart, selotip, spidol gambar, crayon, bahan studi kasus, karton manila, kamera/tustel, film.
12. Daftar Mata Diklat No. I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
II. 1 2 3 4
Mata Diklat
JPL
Teori Bina Suasana Pelatihan Kecerdasan Emosional Spiritual (ESQ) Kebijakan Penyuluhan Kehutanan Perencanaan Penyuluhan Kehutanan Metode, Materi dan Alat bantu Penyuluhan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Profesi Pengembangan Penyuluhan Kehutanan Penyusunan dan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
32 2 2 2 6 4 4 4 4 4
Praktek Perencanaan Penyuluhan Kehutanan Metode, Materi dan Alat bantu Penyuluhan Pengembangan Profesi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
50 16 12 12 10
JUMLAH
82
