KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK.98/Dik-2/2012 tentang KURIKULUM DIKLAT PENJENJANGAN PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL JENJANG PENYELIA KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penyampaian berbagai kegiatan pembangunan kehutanan kepada masyarakat diperlukan adanya peningkatan kapasitas pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan; b. bahwa untuk peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas pejabat fungsional penyuluh sebagaimana butir a dapat dilakukan melalui Diklat Penjenjangan Penyuluh Kehutanan Terampil Jenjang Penyelia; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 3.
Peraturan Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Kehutanan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; 7.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; 8,. Keputusan ...............
Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
8.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 272/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan 11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.137/MEN/V/2011 Tentang Penetapan Rancangan SKKNI Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kehutanan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT PENJENJANGAN PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL JENJANG PENYELIA
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Penjenjangan Penyuluh Kehutanan Terampil Jenjang Penyelia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Penjenjangan Penyuluh Kehutanan Terampil Jenjang Penyelia di lingkup Kementerian Kehutanan dan atau Lembaga Diklat Pemerintah Lainnya.
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 235/DIK-1/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Kurikulum Diklat Penjenjangan Penyuluh Kehutanan Penyelia dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 18 Juni 2012
Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 98/DIK-2/2012 Tanggal : 18 Juni 2012 1. Nama Diklat
: Penjenjangan Penyuluh Kehutanan Terampil Jenjang Penyelia
2. Jenjang Diklat : Menengah 3. Latar Belakang : Penyuluhan kehutanan pada hakekatnya merupakan pemberdayaan masyarakat, Departemen Kehutanan telah menetapkan kegiatan penyuluhan sebagai salah satu kebijakan pembangunan jangka panjang dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat. Kegiatan penyuluhan merupakan pendidikan non formal yang ditujukan kepada masyarakat dalam upaya merubah perilakunya sehingga menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Keberhasilan kegiatan penyuluhan kehutanan telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kelestarian hutan. Sesuai dengan perkembangan masyarakat baik dari segi pengetahuan dan keterampilan serta pertambahan jumlah penduduk yang membutuhkan lahan garapan maka terasa semakin tinggi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Untuk mengantisipasi tantangan dalam pembangunan kehutanan, maka dibutuhkan petugas pelaksana kegiatan penyuluhan yang mempunyai wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta mempunyai jenjang karier yang jelas. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 272 / Kpts.II / 2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, Penyuluh Kehutanan yang diangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi wajib mengikuti diklat peningkatan profesi. Oleh sebab itu salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan Diklat Penjenjangan Penyuluh Kehutanan Terampil Jenjang Penyelia. Diklat ini diberikan bagi para penyuluh yang akan naik jabatan dari Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan menjadi Penyuluh Kehutanan Penyelia. 4. Deskripsi Singkat Diklat : Diklat ini diberikan bagi para penyuluh yang akan naik jabatan dari Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan menjadi Penyuluh Kehutanan Penyelia. Pada diklat ini peserta mendapat pelajaran antara lain kebijakan penyuluhan kehutanan; materi dan media penyuluhan kehutanan; metode penyuluhan kehutanan; pengembangan swadaya kelompok sasaran; serta pengembangan profesi. Proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran partisipatif/orang dewasa. Kegiatan praktek dilaksanakan secara terintegrasi untuk semua mata diklat praktek. Dalam pembelajaran praktek, selama 2 (dua ) hari peserta akan melaksanakan praktek lapangan di lokasi yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Pembelajaran praktek lapangan diarahkan untuk mengidentifikasi kondisi agroekosistem, sosial, ekonomi dan budaya serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam rangka penentuan metode, materi dan alat bantu penyuluhan. Selain itu pelaksanaan praktek lapangan juga diarahkan untuk pengembangan swadaya kelompok sasaran. Dari hasil identifikasi kemudian dianalisis dan dirumuskan kebutuhan penyuluhan kehutanan (metode, materi dan alat bantu penyuluhan). Perumusan kebutuhan penyuluhan kehutanan dilakukan di kelas (praktek kelas) Mengingat pada diklat ini, memerlukan bimbingan dan konsultasi secara intensif terhadap setiap peserta, maka fasilitasi proses pembelajaran oleh Widyaiswara/ pengajar dilakukan secara team. Pada diklat ini dilakukan evaluasi hasil belajar, baik untuk mata diklat teori maupun praktik melalui tes tertulis, pengamatan, dan unjuk kerja. Mata diklat teori dan praktik yang diuji adalah materi dan media penyuluhan kehutanan; metode penyuluhan kehutanan; pengembangan swadaya kelompok sasaran; serta pengembangan profesi. 5. Tujuan Diklat: Setelah menyelesaikan diklat ini peserta diharapkan dapat melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Kehutanan Penyelia. 6. Sasaran Diklat: Setelah menyelesaikan diklat ini, peserta diharapkan mampu : a. Menjelaskan kebijakan penyuluhan kehutanan. b. Membuat materi penyuluhan serta menggunakannya dalam kegiatan penyuluhan c. Memilih dan menerapkan metode penyuluhan dalam kegiatan penyuluhan. d. Melaksanakan pengembangan swadaya kelompok sasaran. a. Melakukakan pengembangan profesi 7. Kelompok Sasaran Diklat : a. Jumlah peserta : maksimal 30 orang per kelas b. Asal peserta : UPT Kementerian Kehutanan; Dinas yang mengurusi kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota; Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP3K); Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K); Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K). c. Persyaratan Peserta : - Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan yang akan naik jabatan menjadi Penyuluh Kehutanan Penyelia - Diprioritaskan yang mempunyai golongan pangkat III-b - Ditugaskan oleh instansi pengirim - Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter. - Belum pernah mengikuti diklat sejenis.
8. Pengajar : a. Persyaratan Pengajar : - Menguasai materi yang diajarkan. - Mampu menerapkan metode pembelajaran partisipatif / orang dewasa - Mampu menilai hasil belajar peserta. b. Asal Pengajar : - Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan dan atau Balai Diklat Kehutanan - Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan - Instansi kehutanan yang terkait - Instansi lain yang terkait 9. Tempat Diklat : Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan/Balai Diklat Kehutanan dan atau Lembaga Diklat Pemerintah Lainnya 10. Diklat : Diklat dilaksanakan selama 10 hari (82 jam pelajaran @ 45 menit), terdiri dari 32 jam pelajaran teori dan 50 jam pelajaran praktek. 11. Peralatan dan Bahan Diklat a. Untuk Peserta : Alat tulis menulis, Diktat/Hand out b. Ruang Kelas dan praktek : Papan tulis dan spidol, OHP dan OHT, Slide projector, Laptop/komputer lengkap, LCD, Flip-chart, Wireless, Transparant sheet, Spidol permanent, Spidol 12 warna, Spidol transparan, Kertas HVS, Alat gambar (kuas, penggaris, penghapus), Cat poster, cat air, Karton manila, Selotip, Gunting, Lem 12. Daftar Mata Diklat No. I. 1 2 3 4 5 6 7 II. 1 2 3 4
Mata Diklat
JPL
Teori Bina Suasana Pelatihan Kecerdasan Emosional Spiritual (ESQ) Kebijakan Penyuluhan Kehutanan Materi dan Media Penyuluhan Kehutanan Metode Penyuluhan Kehutanan Pengembangan Swadaya Kelompok Sasaran Pengembangan Profesi
32 2 2 2 8 10 4 4
Praktek Penyusunan Materi dan Media Penyuluhan Kehutanan Metoda Penyuluhan Kehutanan Pengembangan Profesi Pengembangan Swadaya Kelompok Sasaran
50 16 14 10 10
JUMLAH
82
