Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Sumatera Utara Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Sumatera Utara Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan Jln. Pemasyarakatan No. 27, T. Gusta Medan

KERANGKA ACUAN KERJA KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG HUNIAN TYPE T1, GEDUNG KANTOR, DAN PRASARANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I TANJUNG GUSTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2016

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Sumatera Utara Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan 2016

KERANGKA ACUAN KERJA


KERANGKA ACUAN KERJA KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG HUNIAN REHABILITASI, BLOK HUNIAN TYPE T1, GEDUNG PORTIR DAN KUNJUNGAN, DAN PRASARANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I TANJUNG GUSTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2016 1. LATAR BELAKANG Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah penghuni LP di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya over kapasitas pada tingkat hunian LAPAS. Pada saat ini kondisi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanannegara sebagian besar mengalami over kapasitas. Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah jauh melebihi kapasitas yang seharusnya. Kondisi over kapasitas akan menimbulkan terjadinya berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan paranarapidana, seperti kasus perkelahian antarnarapidana serta kasustindak pidana lainnya. Over kapasitas juga mengakibatkan menurunnya pelayanan dan perawatan, rentan gangguan keamanan dan ketertiban, melemahnya rentang kendali dan pengawasan.Kondisi over kapasitas ini sudah berlangsung lama dan hampir terjadi di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara diIndonesia terutama yang berada di kota besar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, misalnya dengan pembangunan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara baru pada wilayah pemekaran untuk menambah kapasitas hunian. Selain itu juga dilakukan rehabilitasi KERANGKA ACUAN KERJA


lembaga pemasyarakatan danrumah tahanan negara lama dengan penambahan ruang hunian, optimalisasi pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, dan cuti bersyarat. Dengan langkah seperti itu diharapkan kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang cukup besar bisa diatasi. Pembangunan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang baru, rehabilitasi, dan rekonstruksi dilakukan sebagai upaya mengatasi kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatandan rumah tahanan negara. Pembangunan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara baik dalam bentuk rehabilitasi maupun rekonstruksi merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas hunian dalam rangka mengatasi over kapasitas, meningkatkan kualitas pelayanan serta menjamin penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan secara lebih baik. Pemenuhan sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, sehingga kebijakanpenganggaran harus mempertimbangkan risiko yang timbul akibat tidak dipenuhinya sarana dan prasarana tersebut. Diperlukan perencanaan pembangunan yang baik agar masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dapat diatasi.Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menyusun pola pembangunan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara untuk menangani masalah over kapasitas dengan menyusun Peraturan Menteri tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Lapas atau Rutan perlu dibuat skala prioritas pembangunan Lapas dan Rutan pada wilayah yang mengalami over kapasitas atau wilayah yang dimungkinkan sebagai penyangga over kapasitas. Pembangunan UPT Pemasyarakatan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok prioritas: 1.

Prioritas I yaitu wilayah yang memiliki overkapasitas di atas75% Over No. Wilayah Kapasitas Isi Persentase(%) Kapasitas 1 Sumatera Utara 6674 15194 8520 128 2 Kepulauan Riau 1072 1996 924 86 3 Riau 1555 4697 3142 202 4 Jambi 978 2103 1125 115 5 Bengkulu 730 1298 568 78 6 DKI Jakarta 5056 10921 5865 116 7 Jawa Barat 7808 15206 7398 95 8 Kalimantan Timur 1642 3814 2172 132 Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011



2.

Prioritas II yaitu wilayah yang memiliki over kapasitas 50% sampai dengan 75% Over No. Wilayah Kapasitas Isi Persentase(%) Kapasitas 1 Sumatera Selatan 4028 6187 2169 54 2 Nanggroe Aceh 1973 3433 1460 74 Darussalam 3 Kalimantan Selatan 2404 3716 1312 55 4 Kalimantan Barat 1500 2523 1023 68 Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011

3.

Prioritas III yaitu wilayah yang memiliki over kapasitas kurang dari 50% Over No. Wilayah Kapasitas Isi Persentase(%) Kapasitas 1 Lampung 2887 4312 1425 49 2 Sumatera Barat 1951 2448 497 25 3 D.I. Yogyakarta 913 1241 328 36 4 Jawa Timur 10682 15513 4831 45 5 Sulawesi Tengah 1180 1576 396 34 6 Sulawesi Tenggara 1035 1498 463 42 7 Bangka Belitung 860 969 109 12 8 Jawa Tengah 11736 9805 9 Kalimantan Tengah 1912 1711 10 Sulawesi Utara 1630 1539 11 Gorontalo 410 566 156 19 12 Sulawesi Selatan 4661 3717 13 Bali 1432 1712 280 17 14 Nusa Tenggara 2820 2828 8 6 Timur 15 Maluku 1360 772 16 Maluku Utara 1023 554 17 Papua Barat 436 401 18 Papua 1558 1199 19 Nusa Tenggara 1196 1616 420 36 Barat 20 Banten 3163 4542 1379 44 21 Sulawesi Barat 334 400 66 20 Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011

Berdasarkan data kapasitas tersebut, wilayah yang menjadi prioritas utama pembangunan Lapas atau Rutan dalam rangka menambah kapasitas hunian tidak hanya mempertimbangkan persentase over kapasitas melainkan juga harus KERANGKA ACUAN KERJA


mempertimbangkan jumlah kelebihan penghuni Lapas atau Rutan masing-masing wilayah. Adapun wilayah yang menjadi prioritas utama adalah pertimbangan kelebihan penghuni di atas 1500 (seribu lima ratus) sebagai penyangga over kapasitas, yaitu: No. 1 2 3 4 5 6 7

Wilayah Sumatera Utara Riau DKI Jakarta Jawa Barat Kalimantan Timur Sumatera Selatan Jawa Timur

Kapasitas

Isi

6674 1555 5056 7808 1642 4028 10682

15194 4697 10921 15206 3814 6187 15513

Over Kapasitas 8520 3142 5865 7398 2172 2169 4831

Persentase(%) 128 202 116 95 132 54 45

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011

Pelaksanaan rencana pembangunan UPT Pemasyarakatan harus berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas yang berkesinambungan. Upaya yang dilakukan dalam penambahan kapasitas harus sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga diperlukan strategi dalam menentukan rencana pembangunan yang meliputi: 1.

Pembangunan Baru Pembangunan baru dilakukan pada wilayah yang mengalami over kapasitas lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dengan ambang kelebihan kapasitas melebihi 1500 (seribu lima ratus) orang.

2.

Pembangunan Kembali Pembangunan kembali atau rekonstruksi dilakukan sebagaiupaya penataan kembali UPT Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen). Pembangunan kembali dilakukan apabila pada lokasi tersebut masih dimungkinkan dari segi tata ruang dan luas lahan yang tersedia, namun apabila tidak dimungkinkan maka dilakukan relokasi ke tempat lain yang masih berada pada wilayah yang sama sehingga dalam operasionalnya masih menggunakan satuan organisasi lama.

3.

Pembangunan Baru pada Daerah Pemekaran Wilayah Pembangunan UPT Pemasyarakatan baru yang dilaksanakan pada daerah pemekaran wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan instansi penegak hukum di wilayah tersebut.

4.

Rehabilitasi atau Renovasi Rehabilitasi atau renovasi dilakukan pada UPT Pemasyarakatan yang masih dimungkinkan untuk ditambah kapasitasnya dengan tingkat over kapasitas sampai dengan 50% (lima puluh persen).



Berdasar pada kondisi tersebut di atas, Sumatera Utara berada pada skala Prioritas I dengan persentase over kapasitas mencapai 128%. Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia membawahi 37 (tiga puluh tujuh) UPT (Unit Pelaksana Teknis) meliputi Lapas Kelas I (1 UPT), Kelas II A (8 UPT), Lapas Kelas II B (7 UPT), Lapas Kelas III (1 UPT), Rutan Kelas I (1 UPT), Rutan Kelas II B (8 UPT), dan Cabang Rutan (11 UPT). Mayoritas dari 37 (tiga puluh tujuh) UPT tersebut dalam kondisi over kapasitas. Secara rinci persentase over kapasitas pada setiap UPT yang dibawah naungan Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah sebagai berikut: Tabel -Data Terakhir Jumlah Penghuni per-UPT pada Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Utara

No

UPT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cabang Rutan Barus Cabang Rutan Gunung Tua Cabang Rutan Kota Pinang Cabang Rutan Kotanopan Cabang Rutan Labuhan Bilik Cabang Rutan Natal Cabang Rutan Pancur Batu Cabang Rutan Pangururan Cabang Rutan Pulau Telo Cabang Rutan Sibuhuan Cabang Rutan Sipirok Lapas Kelas I Medan Lapas Kelas IIA Anak Medan Lapas Kelas IIA Binjai Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku Lapas Kelas IIA Narkotika Pematangsiantar Lapas Kelas IIA Pematangsiantar Lapas Kelas IIA Rantauprapat Lapas Kelas IIA Sibolga Lapas Kelas IIA Wanita Medan Lapas Kelas IIB Gunung Sitoli Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan

17 18 19 20 21 22 23

Tahana n

Napi

-

38 108 158 35 59 34 481 77 0 62 54 2286 633 1000 785 266

Jumlah (Tahana n& Napi) 38 108 158 35 59 34 481 77 0 62 54 2286 633 1000 785 266

-

1207

-

1196 589 566 251 1374 603

Kapas itas

Persenta se (%)

115 60 93 20 140 20 145 50 26 15 50 1054 250 274 300 420

33 180 170 175 42 170 332 154 0 413 108 217 253 365 262 63

1207

500

241

1196 589 566 251 1374 603

375 332 150 200 350 175

319 117 377 126 393 345



24 25

Lapas Kelas IIB Panyabungan Lapas Kelas IIB Siborongborong 26 Lapas Kelas IIB Tanjung Balai Asahan 27 Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi Deli 28 Lapas Kelas III Narkotika Langkat 29 Rutan Kelas I Medan 30 Rutan Kelas IIB Balige 31 Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan 32 Rutan Kelas IIB Kabanjahe 33 Rutan Kelas IIB Labuhan Deli 34 Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan 35 Rutan Kelas IIB Sidingkalang 36 Rutan Kelas IIB Tanjung Pura 37 Rutan Kelas IIB Tarutung Total Sumber : smslap.ditjenpas.go.id

-

364 579

364 579

300 350

121 165

-

1091

1091

198

551

-

1080

1080

310

348

-

217

217

126

172

-

3309 186 22

3309 186 22

700 100 150

473 186 15

-

401 926 279

401 926 279

193 500 200

208 185 140

-

182 420 200

182 420 200 17990

250 145 150 8786

73 190 133

Catatan : 1. 2.

Teks merah : Jumlah Penghuni melebehi kapasitas Update pada 30 Juni 2014

Data terakhir menunjukkan hanya ada 6 (enam) UPT yang tidak mengalami over kapasitas. Untuk lokasi perencanaan, yaitu Lapas Kelas I Medan, dalam kondisi normal saja telah mengalami over kapasitas sebesar 117%. Kondisi ini diperburuk akibat adanya kerusuhan pada 11 Juli 2013 yang lalu. Kerusuhan tersebut mengakibatkan kerusakan pada sarana dan prasarana yang ada. 2. TUJUAN DAN SASARAN Kegiatan pembangunan ini dituangkan dalam bentuk perencanaan teknis (DED – Detail Engineering Design), kemudian dilanjutkan dalam bentuk pelaksanaan (konstruksi). Dengan penugasan ini diharapkan konsultan perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan KAK ini.



Sedangkan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah : -

Menyusun suatu dokumen perencanaan teknis sesuai dengan kriteria perencanaan teknis bangunan gedung yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 tentang Standar Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Peraturan-peraturan lain yang terkait seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan teknis bangunan gedung;

-

Menyusun suatu dokumen lelang khususnya Daftar Kuantitas Pekerjaan Konstruksi (BOQ), Syarat-syarat Teknis Pelaksanaan Konstruksi, Gambar-gambar Perencanaan (Technical Drawing), dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam proses seleksi calon penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;

-

Memberikan konsultansi kepada Pengguna Jasa (Direksi Pekerjaan) dan mendampingin Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat tahap pelaksanaan seleksi calon penyedia jasa pelaksana konstruksi;

-

Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait (Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara) dalam hal penyusunan dokumen-dokumen teknis.

3. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan (Lembaga Negara RI Nomor 3194)

2.

PeraturanPresiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

3.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan (Lembaga Negara No.68, Tambahan Lembaran Negara No.3845)

5.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan.

6.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



4. SASARAN Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya perencanaan teknis secara utuh dan terinci (Detail Engineering Design) sebagai acuan keseluruhan pelaksanaan pembangunan secara efisien, efektif, dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun teknis. Terkendalinya proses perencanaan secara berkualitas, tepat waktu, sesuai target dan dapat diselenggarakan secara tertib serta berpedoman pada standarisasi secara nasional maupun internasional yang berlaku. 5. LOKASI KEGIATAN Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan Jalan Pemasyarakatan No. 27 Tanjung Gusta Medan. 6. DATA DASAR Data dasar adalah data yang memberikan syarat-syarat khusus/spesifik berkaitan dengan bangunan gedung yang direncanakan, baik dari segi fungsi bangunan, segi teknis lainnya, antara lain: a.

Lokasi Proyek

: Jalan Pemasyarakatan No. 27 Tanjung Gusta Medan

b.

Item pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan; 1. Gedung Portir dan Kunjungan; 2. Gedung Blok Hunian T1; 3. Bangunan Prasarana : - Pagar transparan; - Tembok pagar antar bangunan; - Pengerasan jalan lingkungan.

c.

Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Kantor Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Tahun Anggaran 2016 ini harus menjadi gedung dengan kriteria khusus sebagai berikut:  Dapat berfungsi secara optimal;  Tingkat keamanan Lembaga Pemasyarakatan yang tinggi;  Memenuhi standarisasi pembangunan konstruksi;  Biaya operasinal dan pemeliharaan rendah.

7. STANDAR TEKNIS Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung, antara lain: a. b. c.

SNI-03-1726-2002, tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung; SNI-03-2847-1992, tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung; SNI-03-1726-2002, tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Baja untuk Bangunan KERANGKA ACUAN KERJA


d. e. f. g. h.

Gedung; SNI-03-3990-1995, tentang Tata Cara Instalasi Penangka Petir untuk Bangunan Gedung; SNI-03-1727-1989, tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung; ANI-03-1736-1989, tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung; dan SNI-03-2410-1989, tentang Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat Emulsi; dan Standarisasi Nasional Indonesia yang lainnya, yang relevan.

8. LINGKUP PEKERJAAN Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara yaitu Permen PU No. 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007, yang meliputi tugas-tugas perencanaan bangunan gedung Negara, terdiri dari: 1.

Persiapan dan Penyusunan Konsep Perencanaan, seperti: a. Pengumpulan data dan informasi lapangan (termasuk melakukan survey, penyelidikan tanah dan pengukuran topografi); b. Membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK; c. Membuat program kerja perencanaan; d. Membuat sketsa gagasan, konsep dan skematik perencanaan; dan e. Melakukan konsultansi dengan Pemerintah Kota Medan antara lain mengenai peraturan daerah dan/atau proses perizinan bangunan.

2.

Menyusun Pra-Rencana, seperti: a. Membuat Rencana Tapak, Block Plan, dan Site Plan(Site Engineering); b. Membuat pra-rencana arsitektur bangunan termasuk program dan konsep ruang dengan kebutuhan ruangan dan fasilitas umum sebagai berikut: 1. Gedung Portir dan Kunjungan - Ruang Gerbang Portir (Gate) - Ruang Jaga - Ruang Penyimpanan Senjata Api dan Alat Perlengkapan - Keamanan dan Munisi cadangan - Ruang Tunggu - Ruang Pemeriksaan - Ruang Penitipan Barang - Ruang kunjungan umum - Ruang kunjungan khusus - Ruang kunjungan penasehat hukum - Ruang Petugas KERANGKA ACUAN KERJA


-

Ruang Tunggu Ruang Lain-lain Sirkulasi (25%)

2. Gedung -

Blok Hunian T1 Kamar Hunian Ruang Lain-lain Sirkulasi (25%)

3. Bangunan Prasarana c. Membuat pra-rencana, penghijauan dan perhitungan kebutuhan parkir; 1. Laporan atas penyelidikan tanah secara usulan-usulan pra rancangan sesuai data penyelidikan tanah tersebut; 2. Analisa, perhitungan, gambar dan laporan yang mendukung prarancangan sesuai hasil Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ada. d. Membuat gambar pra-rencana struktur, termasuk: 1. Perhitungan dan gambar pra-rencana sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal) bangunan, meliputi: Sistem kelistrikan; Sistem penerangan; Sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; Sistem penyediaan air bersih; Sistem drainase dan pembuangan air kotor; Sistem pembuangan limbah cair maupun padat; Sistem keamanan bangunan; Sistem transportasi vertikal, bila diperlukan, dan lain-lain. 2. Membuat perkiraan biaya; 3. Membuat laporan pra-rencana; 4. Menyiapkan kelengkapan permohonan IMB, sesuai dengan ketentuan yang diperlukan oleh Lapas Klas I Medan. 3.

Penyusunan pengembangan rencana, antara lain: a. Rencana arsitektural; b. Rencana struktural berserta perhitungannya; c. Rencana mekanikal dan elektrikal, seperti instalasi air bersih, air kotor/penanganan limbah pada dan cair (sanitasi), drainase, tata udara, transportasi vertikal, penanggulangan bahaya kebakaran, kelistrikan, penerangan, komunikasi, tata suara, penghantar petir, security, fire alarm, dan lain-lain; d. Rancangan bidang lansekap dan sarana luar bangunan; KERANGKA ACUAN KERJA


e. f.

Garis besar spesifikasi teknis (outline specification) untuk semua bidang; Perkiraan biaya pembangunan yang lebih detail dengan sudah memperhitungkan eskalasi tahun berikutnya (preliminary cost estimate).

4.

Penyusunan rencana detail berupa uraian yang lebih terinci, memuat: a. Membuat gambar Detail Engineering Design (DED) berupa detail arsitektural, structural bangunan dan detail utilitas bangunan (mekanikal dan elektrikal), interior dan lansekap yang sesuai dengan gambar pengembangan rencana yang telah disetujui; b. Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); c. Membuat rencana anggaran biaya pekerjaan konstruki (Engineering Estimate), yang didalamnya sudah mencakup biaya-biaya lain yang diperlukan sesuai perundangan yang berlaku seperti biaya perjanjian, asuransi, dan lain-lain; d. Membuat miniatur bangunan/maket (bila diperlukan); dan e. Membuat laporan akhir perencanaan.

5.

Persiapan dan pelaksanaan pelelangan umum untuk pekerjaan konstruksi fisik, seperti membantu panitia dalam: a. Membantu Panitia Pengadaan dalam menyusun dokumen lelang; b. Membantu Panitia Pengadaan menyusun program dan pelaksanaan pelelangan; c. Memberikan penjelasan teknis pekerjaan pada saat rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing), dan membantu evaluasi penawaran; d. Menyusun Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjan; dan e. Melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi pelelangan ulang.

6.

Pengawasan Berkala a. Melakukan penyesuaian gambar-gambar dan spesifikasi teknis (RKS) bila ada perubahan di lapangan; b. Membantu Pengelola Teknis, Konsultan Pengawas dan Kontraktor/Pemborong dalam memberikan penjelasan/solusi penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi; c. Memberikan saran-saran, pertimbangan, rekomendasi tentang bahan/material yang digunakan.



9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 45 (empat puluh lima) hari kalender.

10. TENAGA AHLI Sejumlah tenaga ahli diperlukan dari konsultan yang akan membantu dalam mempersiapkan perencanaan teknis dan pengadaan dokumen lelang adalah sebagai berikut: 1.

Personil yang Dibutuhkan Dalam hal pelaksanaan pekerjaan dimaksud di atas, konsultan perencana harus menjamin ketersediaan tenaga ahli sesuai dengan yang diajukan di dalam penawaran, meliputi :

a.

Tenaga Ahli Profesional (Professional Staff)

1)

Ketua Tim (Team Leader) Seorang sarjana minimum strata-1 (S1) lulusan Teknik Arsitektur/Sipil dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang disamakan. Ketua tim harus memiliki sertifikat keahlian (SKA) minimum dengan kualifikasi madya dengan klasifikasi sesuai dengan bidang keahliannya seperti Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung atau dari asosiasi terkait dan masih berlaku, juga memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melunasi kewajiban pajak dibuktikan dengan bukti setoran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman profesional dalam hal penyusunan rencana teknis bangunan gedung minimal selama 9 (sembilan) tahun. Bagi yang telah/pernah mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an yang diselenggarakan LPJK diberi nilai tambah. Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan selesai.

2)

Tenaga Ahli Struktur Mempunyai sertifikasi keahlian (SKA) sesuai dengan bidang keahliannya dari asosiasi profesi yang terkait dan masih berlaku seperti Teknik Bangunan Gedung, minimum kualifikasi Madya. Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis bangunan gedung terkait masalah konstruksinya dan lebih KERANGKA ACUAN KERJA


diutamakan/disukai memiliki pengalaman profesional minimal selama 7 (tujuh) tahun, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK. Tenaga ahli sipil tugas utamanya adalah menyusun suatu sistem konstruksi bangunan gedung yang efisien sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga ahli sipil akan melakukan koordinasi dengan ketua tim dan tenaga ahli lainnya terutama dalam hal menyusun sistem struktur dan konstruksi bangunan gedung yang direncanakan. 3)

Tenaga Ahli Arsitektur Mempunyai sertifikasi keahlian (SKA) sesuai dengan bidang keahliannya dari asosiasi profesi yang terkait dan masih berlaku, minimum kualifikasi Madya. Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Teknik Arsitektur lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan perencanaan Arsitektur gedung terkait masalah perencanaan arsitektural dan lebih diutamakan/disukai memiliki pengalaman profesional minimal selama 7 (tujuh) tahun, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK. Tenaga ahli arsitektur tugas utamanya adalah menyusun suatu sistem perencanaan arsitektural bangunan gedung yang efisien sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga ahli arsitektur akan melakukan koordinasi dengan ketua tim dan tenaga ahli lainnya terutama dalam hal membuat rencana arsitektural bangunan gedung.

4)

Tenaga Ahli Geoteknik Mempunyai sertifikasi keahlian (SKA) sesuai dengan bidang keahliannya dari asosiasi profesi yang terkait dan masih berlaku, minimum kualifikasi Madya. Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan perencanaan penyelidikan kuat tekan tanah dan lebih diutamakan/disukai memiliki pengalaman profesional minimal selama 7 (tujuh) tahun, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK. Tenaga Ahli Geoteknik tugas utamanya adalah menyusun suatu sistem perencanaan dan penelitian Tanah baik kuat tekan tanah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga Ahli Geoteknik akan melakukan koordinasi dengan ketua tim dan tenaga ahli lainnya terutama dalam hal menyusun sistem struktur dan konstruksi bangunan gedung yang direncanakan. KERANGKA ACUAN KERJA


5)

Tenaga Ahli Lingkungan Mempunyai sertifikasi keahlian (SKA) sesuai dengan bidang keahliannya dari asosiasi profesi yang terkait dan masih berlaku, minimum kualifikasi Madya. Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Teknik Lingkungan lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis bangunan gedung terkait masalah Lingkungannya dan lebih diutamakan/disukai memiliki pengalaman profesional minimal selama 7 (tujuh) tahun, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK. Tenaga Ahli Lingkungan tugas utamanya adalah menyusun suatu sistem olah Lingkungan yang baik dan sehat dan efisien sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga Ahli Lingkungan akan melakukan koordinasi dengan ketua tim dan tenaga ahli lainnya terutama dalam hal yang berkaitan dengan tugasnya.

6)

Tenaga Ahli Elektro Mempunyai sertifikasi keahlian (SKA) sesuai dengan bidang keahliannya dari asosiasi profesi yang terkait dan masih berlaku, minimum kualifikasi Madya. Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Teknik Elektro lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis bangunan Eletrikal Bangunan Gedung dan lebih diutamakan/disukai memiliki pengalaman profesional minimal selama 7 (tujuh) tahun, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK. Tenaga Ahli Eletro tugas utamanya adalah menyusun suatu sistem eletrikal bangunan gedung yang efisien sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga Ahli Elektro akan melakukan koordinasi dengan ketua tim dan tenaga ahli lainnya terutama dalam hal menyusun sistem elektrikal gedung yang direncanakan.

7)

Tenaga Ahli Mekanikal Mempunyai sertifikasi keahlian (SKA) sesuai dengan bidang keahliannya dari asosiasi profesi yang terkait dan masih berlaku, minimum kualifikasi Madya. Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Teknik Mesin lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan perencanaan Mekanikal bangunan gedung dan lebih diutamakan/disukai memiliki pengalaman profesional minimal selama 7 (tujuh) tahun, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK. KERANGKA ACUAN KERJA


Tenaga Ahli Mekanikal tugas utamanya adalah menyusun suatu sistem Mekanikal bangunan gedung yang efisien sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga Ahli Mekanikal akan melakukan koordinasi dengan ketua tim dan tenaga ahli lainnya terutama dalam hal menyusun sistem Mekanikal bangunan gedung yang direncanakan. 8)

Tenaga Ahli Kuantitas dan Biaya Mempunyai sertifikasi keahlian (SKA) sesuai dengan bidang keahliannya dari asosiasi profesi yang terkait dan masih berlaku, minimum kualifikasi Madya. Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan hitungn perencanaan Anggaran Biaya bangunan dan lebih diutamakan/disukai memiliki pengalaman profesional minimal selama 7 (tujuh) tahun, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PUan dari LPJK. Tenaga Ahli Kuantitas dan Biaya tugas utamanya adalah menyusun Rencana Anggaran Biaya terhadap bangunan/gedung yangg akan dibangun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga Kuantitas dan Biaya akan melakukan koordinasi dengan ketua tim dan tenaga ahli lainnya terutama dalam hal menyusun Rencana Anggaran Biaya dari Bangunan yang direncanakan.

b.

Tenaga Pendukung(Sub Professional Staff)

1)

Asisten Tenaga Ahli Sarjana minimum lulusan strata-1 (S-1) jurusan Teknik Sipil, Arsitektur, Elektro, Mekanikal dan Lingkungan. Dengan pengalaman minimal selama 5 (lima) tahun dan bersertifikat minimal Ahli Muda, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi atau disamakan. Tugas utamanya adalah membantu Tenaga Ahli sesuai dengan bidang dan jabatannya. Asisten yang dipersyaratkan adalah Asisten Ahli Struktur, Asisten, Ahli Arsitektur, Asisten Ahli Geoteknik, , Asisten Ahli Lingkungan, Asisten Ahli Elektro, Asisten Ahli Mekanikal, Asisten Ahli Kuantitas dan Biaya. Setiap Tenaga Ahli memiliki 1 orang asisten.

2)

Surveyor Sarjana minimum lulusan strata-1 (S-1) jurusan Teknik Sipil/Arsitektur dengan pengalaman Surveyor bangunan gedung minimal selama 5 (lima) tahun, lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau disamakan. Sebagai tenaga Surveyor, tugas utamanya adalah melakukan kegiatan survey untuk mendapatkan data lapangan. KERANGKA ACUAN KERJA


3)

Drafter Sarjana minimum lulusan strata-1 (S-1)/Diploma III (D3) jurusan Teknik Sipil/STM Bangunan dengan pengalaman Drafter/juru gambar bangunan gedung minimal selama 5 (lima) tahun, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi atau disamakan. Sebagai tenaga Drafter, tugas utamanya adalah menggambar pekerjaan konstruksi bangunan.

4)

Administrasi Minimum lulusan Diploma III (D3) jurusan Manajemen dengan pengalaman mengoperasionalkan program-program komputer minimal selama 5 (lima) tahun, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi atau disamakan. Sebagai Tugas utamanya adalah Administrasi.

5)

Office Boy Minimum lulusan SMA/SMK dengan pengalaman selama 1 (satu) tahun, lulusan SMA/SMK Negeri Maupun Swasta yang telah diakreditasi atau disamakan. Dalam hal ini tugas utamanya adalah sebagai tenaga Office Boy.

11. PERALATAN KERJA Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

untuk

Komputer/Laptop/Printer; Mesin Scaner; Alat Dokumentasi (Kamera, Handycam); Alat Penyelidikan Tanah; Alat Pengukuran (Meteran, Theodolite atau Total Station).

12. KELUARAN Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan berdasarkan KAK ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :



a.

Gambar Perencanaan Teknis (Technical Drawing), yaitu berupa hasil perencanaan baik perencanaan sistem arsitektural, struktur dan konstruksi, makenikal dan/atau elektrikal yang dituangkan dalam bentuk grafis (gambar-gambar) yang dilengkapi dengan segala keterangan-keterangan teknis baik dimensi maupun penggunaan bahan. Gambar-gambar ini dikerjakan dengan menggunakan bantuan program perangkat lunak (software) penggambaran teknis seperti program computer aided design, dengan mengikuti keidah-kaidah penggambaran teknis yang berlaku. Skala penggambaran harus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis. Seluruh gambar dicetak di atas kertas dalam format A3 (60 x 84 cm) dengan menggunakan tinta hitam dilengkapi dengan kepala gambar (kop gambar) disetiap lembarnya yang sekurang-kurangnya memuat informasi berupa judul proyek, judul pekerjaan, nama dan tanda tangan para pihak yang terlibat, judul gambar, skala penggambaran, dan nomor serta jumlah lembar. Keseluruhan gambar dijilid rapi dan dibuatkan daftar isi urutan setiap lembaran gambar.

b.

Album Gambar

c.

Keseluruhan gambar hasil perencanaan teknis digandakan sebanyak 5 (lima) set. Dijilid rapi dengan menggunakan sampul dari bahan kertas tebal dengan urutan gambar yang disesuaikan.

d.

Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineer Estimate (EE) Merupakan estimasi pembiayaan pelaksanaan konstruksi meliputi estimasi biaya pelaksanaan arsitektural, struktur dan konstruksi, mekanikal (plumbing), instalasi listrik (pencahayaan), landscap, dan lain sebagainya sebagai hasil dari perencanaan teknis yang terpadu. Disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan atau PeraturanPeraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dan/atau instansi terkait. Acuan harga satuan material dan upah adalah harga pasar di Sumatera Utara/Medan atau sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Medan dan standar resmi harga tertinggi pembangunan gedung negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Medan untuk Tahun Anggaran 2016. Rencana Anggaran Biaya ini dilengkapi dengan analisa perhitungan volume setiap item pekerjaan (backup data). Disusun dalam format A4 (21 x 29.7 cm) dan diserahkan sebanyak 5 (lima) rangkap.

e.

Laporan Kemajuan Pekerjaan Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan dihimpun dalam bentuk laporan yang dilengkapi dengan data-data pendukung dan hasil pekerjaan. Laporan terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir. KERANGKA ACUAN KERJA


Masing-masing laporan diserahkan sebanyak 5 (lima) rangkap disusun dalam format A4 (21 x 29.7 cm). f.

Dokumen Lelang Meliputi Spesifikasi Teknis, Daftar Kuantitas dan Harga, serta Gambar-gambar. Disusun dalam format F4 (21.5 x 33 cm) kecuali untuk gambar-gambar dalam format A3 (29.7 x 42 cm) dan diserahkan sebanyak 3 (tiga) rangkap.

g.

Data Digital Keseluruhan hasil perencanaan termasuk data-data hasil survey disusun kedalam format digital dan dirangkum dalam keeping cakram (compact disc) dan diserahkan sebanyak 3 (tiga) keping cakram.

13. LAPORAN Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran berupa : a.

Laporan Pendahuluan Laporan ini dibuat setelah selesai persiapan umum, peninjauan lapangan dan mobilisasi peralatan serta personil. Dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang memuat rencana dan cara pelaksanaan pekerjaan, bahan dan peralatan yang diperlukan, daftar personil, jadwal kegiatan dan peta lokasi kegiatan. Laporan pendahuluan akan didiskusikan dengan Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan sebagai pedoman dasar pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

b.

Laporan Antara (Draft Laporan Akhir) Laporan ini dibuat setelah selesai kegiatan survey lapangan, laporan ini memuat Peta Lay out, Ringkasan hasil survey, pemutakhiran data dan gambar skema. Laporan Antara akan didiskusikan dengan Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan guna dipakai sebagai pedoman dasar untuk penyusunan laporan akhir dan diserahkan sebnayak 5 (lima) rangkap.

c.

Laporan Akhir Laporan akhir merupakan kesimpulan dari seluruh kegiatan sampai pada produk akhir. Dicetak di atas kertas HVS putih ukuran A4, dijilid rapid an diserahkan sebanyak 5 (lima) rangkap.

d.

Gambar Perencanaan Gambar Perencanaan dicetak sebanyak rangkap 5 (lima)



e.

Laporan Pendukung Disamping laporan dalam bentuk hardcopy, konsultan juga diwajibkan untuk menyerahkan format digital dari seluruh laporan yang diserahkan. Dibuat dalam bentuk piringan digital (compact disc/CD) dan diserahkan pada saat penyerahkan buku laporan akhir sebanyak 1 (satu) keping.

14. PENUTUP Hal-hal yang belum tertuang, terinci di dalam Kerangka Acuan Kerja/KAK ini namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dapat diadakan/dikerjakan dan disediakan oleh Konsultan Perencana. Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Sumatera Utara Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan

Recommend Documents