UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I` WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNG SITOLI Alamat : Jln. Dolok Martimbang – Hilina’a Telp : 0639 - 21007 BERITA ACARA MASA SANGGAH : W2.E19.PL.02.03 - 018/POKJAULP /2015 Tanggal : 26 Pebruari 2015 : Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan Pada Lapas Klas II B Gunung Sitoli T.A 2015 : Rp.1.762.619.474 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)
Nomor Pekerjaan Nilai Total HPS
Berdasarkan jadwal pelelangan pengadaan Bahan Makanan keperluan Narapidana/Tahanan Lapas Klas IIB G.Sitoli, masa sanggah pelelangan (24 – 26 Pebruari 2015) telah berakhir pada jam 08.00 wib, dan samapai akhir masa sanggahan aplikasi spse kemenkumham tidak dapat dibuka maka salah satu perusahaan peserta lelang menyampaikan sanggahan secara manual yang terkirim ke Kantor Lapas Klas IIB Gunung Sitoli pada tanggal 25 Pebruari 2015 pukul 18.13 WIB dan Pokja menerima sanggahan tersebut pada tanggal 26 Pebruari 2015 dengan Nomor sanggahan : 088.Sanggahan/GAM_GST/II/2015 Tanggal 25 Pebruari 2015. Adapun isi sanggahan dimaksud antaralain (terlampir), dan pokja akan memberikan jawaban dan tanggapan sanggahan dimaksud dalan Lampiran Berita Acara Sanggahan
POKJA ULP LAPAS KLAS IIB GUNUNG SITOLI Ketua
dto
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I` WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNG SITOLI Alamat : Jln. Dolok Martimbang – Hilina’a Telp : 0639 - 21007 LAAMPIRAN BERITA ACARA MASA SANGGAH Nomor : W2.E19.PL.02.03 - 018/POKJAULP /2015 Tanggal : 27 Pebruari 2015 Pekerjaan : Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan Pada Lapas Klas II B Gunung Sitoli T.A 2015 Nilai Total HPS : Rp.1.762.619.474 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) Berdasarkan Sanggahan dari CV.GADING ASIA MAS,Perihal Sanggahan Penetapan CV.TOSA sebagai Pemenang dan CV. ARYA sebagai Pemenang Cadangan I atas Lelang Pekerjaan Pengadaan Bahana Makanan Keperluan Narapidana/Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2015,tanggal 26 Pebruari 2015 dengan Nomor sanggahan : 088.Sanggahan/GAM_GST/II/2015 Tanggal 25 Pebruari 2015. Adapun isi sanggahan dimaksud antaralain (terlampir), maka Pokja ULP akan memberikan tanggapan sebagai berikut : 1. Mempertanyakan apa landasan hukum serta alasan mendasar dimana “nama” dalam jabatan masing-masing yang ditunjuk sebagai Pokja ULP BAMA Gunung Sitoli, seperti “siluman” penuh misterius/tabu untuk diketahui dan dikemas seperti tidak transparan. Tanggapan Pokja : Yang mendasari Pokja tidak mencantumkan Nama Pokja hanya untuk menghindari terjadinya kontak langsung selama proses lelang dengan para peserta lelang, jadi tidak ada sebenarnya yang Bapak Direktur sangkakan seperti siluman penuh misterius/tabu. Meskipun tidak tercantum nama pokja ulp dalam aplikasi spse kemekumham, tapi hal itu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena setiap Berita Acara yang diupload harus memasukkan Password anggota Pokja tersebut. 2. Memita penjelasan secara terinci serta alasan dan detail atas hasil evaluasi koreksi aritmatik khusus terhadap penawaran CV.Gading Asia Mas menjadi terkoreksi dengan harga Rp.1.541.454.352,50 dari harga penawaran Rp. 1.598..883.954. Tanggapan Pokja : Seharusnya Pokja yang mempertanyakan kembali kepada Direktur CV.Gading Asia Mas yang menjadi dasar perhitungan yang saudara cantumkan dalam penawaran saudara didapat dari referensi mana. Setelah kami teliti jumlah banyak setiap item Bama yang saudara sampaikan berbeda dengan perhitungan Pokja, seperti rincian perhitungan daging sapi = 91,8, ikan segar = 61,2 dan seterusnya ini perhitungan mengacu pada apa. Dan didaftar kuantitas dan harga saudara mencantumkan PPN 10 %, hal ini tentunya tidak menjadi perhitungan Pokja. Karena pokja menilai penawaran sudah termasuk PPN.
Sementara pokja melakukan rincian perhitungan berdasarkan surat Dirjenpas No.PAS.PK.07.02 – 72 Tanggal 10 Nopember 2009 tentang contoh kebutuhan dalam 1 (satu) tahun, sementara pengadaan BAMA Gunung Sitoli tersisa selama 10 bulan (306) hari dengan contoh sebagai berikut : Jumlah WBP/Tahanan x standar porsi x pemakaian dalam 10 bulan (306 hari), dan apabila dalam satu bulan terdiri dari 31 hari, maka pada harike 31 diberi sama dengan hari ketujuh. 3. Evaluasi penawaran secara administrasi/kualifikasi merupakan kompetisi yang menganut sistem gugur, seharusnya pokja ulp dalam evaluasi selanjutnya terhadap CV.DESTA MAJU, tidak dilanjutkan sebagaimana ditegaskan didalam dokumen lelang.Patut diduga CV.DESTA MAJU tidak memenuhi syarat kualifikasi khususnya syarat SIUP/TDP/Akta Pendirian&Perubahan serta Sertifikasi kompetensi tidak sesuai klasifikasi/sub bidang yang dipersyaratkan. Tanggapan Pokja : Didalam dokumen lelang dalam PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI, CV. DESTA MAJU sudah melakukan hal dimaksud dengan cara mengisi data Formulir Isian Kualifikasi. Akan tetapi, CV.DESTA MAJU tidak mencantumkan scan dari data tersebut maka pokja melakukan Klarifikasi dan sekaligus undangan pembuktian terhadap CV.DESTA MAJU. Hal itu dilakukan pokja, berhubung waktu evaluasi sangat singkat. 4. Dipertanyakan alasan apa mengundang klarifikasi dan/ atau pembuktian kualifikasi yang ditujukan kepada Komanditer CV.TOSA dan Komanditer CV.ARYA dimana secara hukum hak untuk mengajukan dan/atau menandatangani penawaran dan/atau mewakili badan usaha sebagai peserta lelang tidak berhak sama sekali, dan disimpulkan batal demi hukum dan/atau gugur dan tidak memenuhi syarat untuk dievaluasi. Komanditer harus tunduk pada ketentuan pada pasal 1624/1641 KUH Perdata menyatakan bahwa komanditertidak berhak ikut campur dalam pengurusan maupun kegiatan usaha dan/atau menandatangani kontrak atau mengikatkan diri kepada pihak ketiga dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau perikatan sebuah perjanjian dalam bentuk apapun. Pasal 20 ayat 2 KUH Dagang mengatakan Komanditer tidak boleh melakukan tugas kepengurusan walaupun dengan surat kuasa atau dalil hukum lain. Tanggapan Pokja : a. Yang pertama mendasari Pokja melakukan klarifikasi/undangan pembuktian terhadap perusahaan CV.TOSA adalah berdasarkan Akte Perubahan dari SALINAN Akta Notaris Nomor 165 Tanggal 26 Nopember 2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV.TOSA dan Surat Kuas Nomor : 18/DIR-TS/II/2015 Tanggal 20 Pebruari 2014. b. Sedang untuk CV. ARYA berdasarkan Salinan Akta Notaris Nomor 150 Tanggal 25 Nopember 2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. ARYA dan Surat Kuasa Nomor : 8/DIR-AR/II/2015 Tanggal 20 Pebruari 2014. c. Setelah pokja menerima surat sanggahan dari CV.GADING ASIA MAS dan setelah kami pelajari, maka pokja meminta permohonan Tanggapan
hukum atas apa yang telah disampaikan oleh Direktur CV.GADING ASIA MAS terkait tentang permasalahan Komanditer yang ditujukan pada Kepala Kejaksaan Negeri Medan dengan Nomor Surat W2.E19.PL.02.02.03 – 017/POKJA ULP/2015 Tnggal 26 Pebruari 2015. d. Dan berdasarkan permohonan tanggapan pokja tersebut, maka Kejaksaan Negeri Medan memberikan tanggapan berdasarkan surat Nomor : B.537/N.2.10/Gp.1/02/2015 Tanggal 26 Pebruari 2015 sebagai berikut : Bahwa dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Panitia lelang yang dalam hal ini POKJA ULP, harus mengacu kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Peraturan Presuden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 sebagaiman telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pengadaan barang/jasa pemerintah. Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pada Lampiran II Tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang pada hurup B.Tentang PELAKSANAAN angka 1 Huruf F Tentang Evaluasi Penawaran pada angka 8 tentang evaluasi Administrasi hurup b dijelaskan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila ; (1) Syarat – syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan dipenuhi/dilengkapi; (2) Surat penawaran : (a) Ditanda tangani oleh : i. Direktur Utama; ii. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian/perubahannya; Bahwa lebih jauh lagi bila mengacu pada ketentuan pasal 86 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pengadaan barang/jasa pemerintah menegaskan bahwa “Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa atas nama penyedia barang dan jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akte pendirian perusahaan/anggaran dasar penyedia barang/jasa,yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundangundangan,selanjutnya dalam ayat (6) dijelaskan “Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian perusahaan/anggaran dasar penyedia barang/jasa sebagaimana disebut pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa,sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa
atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa. Bahwa setelah mempelajari dokumen lelang berupa persyaratan perusahaan berupa akte pendirian perusahaan dan Surat Kuasa Direktur dari CV.TOSA dan CV.ARYA secara aturan hukum yang berlaku dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sudah memenuhi aturan hukum yang ada dan tidak menyalahi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pengadaan barang/jasa pemerintah seperti tersebut diatas. 5. Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dokumen perusahaan berupa SALINAN AKTA NOTARIS NOMOR 165 TANGGAL 26 November 2014 tentang PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV.TOSA dan Surat Kuasa Nomor : 18/DIR-TS/II/2015 Tanggal 20 Pebruari 2014 dan SALINAN AKTA NOTARIS NOMOR 150 TANGGAL 25 Nopember 2014 tentang PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV.ARYA dan Surat Kuasa Nomor : 8/DIRAR/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2014, menurut pendapat kami terdapat kesalahan dalam pemberian kuasa oleh Direktur Perusahaan dimana surat kuasa diberikan oleh masing-masing Direktur Perusahaan pada tanggal 20 Pebruari 2014 sedangkan salinan akta notaris dibuat tertanggal 26 November 2014. Sehingga surat kuasa yang diberikan oleh masing-masing Direktur perusahaan kepada penerima kuasa dianggap tidak sah karena dibuat sebelum akte perubahan diterbitkan. KESIMPULAN : Berdasarkan data dan fakta – fakta yang sudah Pokja sampaikan dalam jawaban sanggahan ini, maka : 1. Berdasarkan pasal 83 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan ; Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : huruf h ; sanggahan hasil pelelangan/Pemilhan Langsung dari peserta ternyata benar 2. Pasal 84 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 menyatakan : Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, ULP segera melakukan ; a. Evaluasi ulang b. Penyampaian ulang dokumen penawaran c. Pelelangan/Seleksi/PemilihanLangsung ulang;atau d. Penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilhan Langsung 3. Menyatakan penetapan pemenang CV.TOSAdan pemenang cadangan I CV.ARYA DIBATALKAN.
4. Untuk selanjutnya pelelangan ini, akan diambil keputusan setelah Berita Acara Masa Sanggah ini diperbuat.
POKJA ULP LAPAS KLAS IIB GUNUNG SITOLI No
NAMA
JABATAN
1.
dto
Ketua
2.
dto
Sekretaris
3.
dto
Anggota
Tanda Tangan
