KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2010-2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN RANCAEKEK 2014

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemda yang telah memiliki Kepala Daerah hasil pemilihan langsung wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk lima tahun. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. RPJMD Kabupaten Bandungt tahun 2011-2015 merupakan arah pembangunan yang inin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai

urusan

pemerintah

yang

menjadi

kewenangan

daerah

dengan

mempertimbangkan kemampuan daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung tersebut mengintegrasikan Rancangan RPJMD denagnRancangan Renstra SKPD, serta masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui Konsultasi public dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam penyusunan RPJMD Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung 20112015 sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Derah terpilih berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung dan Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan. RPJMD Kecamatan Rancaekek ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelengara pembangunan oleh seluruh perangkat daerah, yang secara subtansi memuat rencana kerja, program dan indicator kegiatan yang bersifat terukur dan dapat dilaksanakan dengan pertimbangan kemampuan sumber daya yang tersedia. B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyelanggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap system nilai dan budaya kerja dalam penyelanggaraan pemerintah yang berorentasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip demokratis , peran serta, pemerataan dan keadilan. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang beriorentasi kepada pencapaian hasil serta penanggung jawaban berdasarkan nilai - nilai

akuntabilitas menuju good govermance yakni pemerintah yang baik , bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Esensi dari Laporan evaluasi terhadap Restra SKPD Kecamatan Rancaekek adalah perwujudan system pengendalian manajemen sektor

buplik

di

Kecamatan Rancaekek Sistem pengendalian ini merupakan inprastruktur bagi manajemen pemerintah untuk memastikan bahwa visi,

misi,

dan tujuan

Staregis Kecamatan Rancaekek atas dasar tersebut siklus Rencanan Tahunan , diawali dengan penyusunan Rencana strategis yang mendefinisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan stategi Kecamatan Rancaekek. Sistem pengukuran kerja dibangun dan dikembang kan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Kecamatan Rancaekek yang berhasil diperoleh. Hasil pencapaian kinerja yang diperoleh itu dikomunikasiakan stakeholders dalam wujud Laporan evaluasi terhadap Restra SKPD

.

yang

disusun

berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan evaluasi terhadap Restra SKPD Mempunyai dua fungsi utama sekaligus , Pertama merupakan

sarana

: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi

Kecamatan

Rancaekek

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban Hasil kinerja Kepada Bupati Dan Masyarakat , Kedua Laporan evaluasi terhadap Restra SKPD

:

merupakan sarana evaluasi Atas

pencapaian Kinerja Kecamatan Rancaekek sebagai upaya untuk Memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama Laporan evaluasi terhadap Restra SKPD

tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan

penyusunan dan Penyampaian Laporan evaluasi terhadap Restra SKPD

oleh

setiap Instani Pemerintah. Dengan

demikian

maksud

dan

tujuan

penyusunan

penyampaian Laporan evaluasi terhadap Restra SKPD

maupun

Tahun 2011-2013

mencakup hal - hal sebagai berikit :  ASPEK AKUNTABILITAS KINERJA bagi keperluan eksternal Organisasi, menjadikan Laporan evaluasi terhadap Restra SKPD 2013 sebagai sarana pertanggung Jawaban Kecamatan Rancaekekatas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2013. Esensi capaian kinerja Yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, Tujuan, sasaran dan strategis telah dicapai selama tahun 2013.  ASPEK MANAJEMEN KINERJA bagi keperluan Menjadikan

internal organisasi

Laporan evaluasi terhadap Restra SKPD

tahun

2013

sebagai sarana evaluasi Pencapaian kinerja oleh manajemen Kecamatan

Rancaekekbagi Upaya - upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan dating.untuk setiap Celah kinerja ynng ditemukan, manajemn Kecamatan RancaekekDapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian

kinerja

Kecamatan Rancaekek dapat

ditingkatkan

secara

berkelanjutan C. ISU DAN MASALAH STRATEGIS Mengingat Rencana Kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dimana diperlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di Kecamatan maupun di Kabupaten, maka sesuai hasil analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun

eksternal yang

merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan ( strengths ), kelemahan

( weaknesses ), peluang ( opportunities ), dan

tantangan ( threats ) yang ada dimana analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi Pemerintah, maka kami menyusun isu strategis yang menggambarkan kendala dan tantangan yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Rancaekek yang diharapkan akan menjadi tujuan pencapaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang, diantaranya : 1.

Resistensi nilai – nilai religius, sosial dan budaya sebagai akibat dari derasnya arus perubahan dan globalisasi yang ditandai dengan timbulnya berbagai penyakit masyarakat, menurunnya kepekaan dan solidaritas sosial, serta berkurangnya kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat.

2.

Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain terbatasnya kualitas SDM aparatur, belum optimalnya kinerja birokrasi, belum optimalnya standar pelayanan minimal, dan sarana prasarana yang belum memadai.

3.

Koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan konsep pembangunan partisipatif belum teraplikasikan secara optimal.

4.

Masih rendahnya daya beli masyarakat

5.

Rendahnya kinerja pembangunan desa disebabkan keterbatasan kualitas SDM, keterbatasan sarana infrastruktur pedesaan, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan belum optimal, lemahnya kelembagaan desa dan belum teralokasikannya sumber keuangan desa secara memadai.

6.

Belum optimalnya kualitas infrastruktur wilayah

7.

Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi disebabkan antara lain oleh tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan dan tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Program dan Kegiatan Pembangunan yang menjadi prioritas Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : Tujuan 1. Peningkatan

keberdayaan

masyarakat

kewibawaan

serta

dan

sektor

swasta

dalam

pembangunan 2. Peningkatan

kepercayaan

masyarakat

terhadap

Pemerintah 3. Memperpendek rentang pelayanan dan pengambilan keputusan sebagian urusan Pelayanan Publik bagi masyarakat 4. Terpeliharanya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Dinamis 5. Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan sumber PAD Sasaran 1. Pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan dunia usaha 2. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Prima yang diberikan 3. Peningkatan IPM masyarakat di bidang Kesehatan, Pendidikan, dan daya Beli masyarakat. 4. Pengimplementasian secara konsisten Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 5. Meningkatnya kemampuan deteksi dini masyarakat dan aparat terhadap bencana Alam. Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Kegiatan 1.

Program Pelayanan Administrasi Kantor

a. Penyediaan Alat Tulis Kantor b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor d. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kebersihan Kantor) f. Penyediaan Makanan dan Minuman g. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana a. Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. 3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah a.

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Capaian Kinerja Kegiatan 1.

Terpenuhinya kebutuhan biaya untuk membayar rekening listrik bahan penunjang penerangan bangunan kantor

2.

Tersedianya peralatan dan bahan untuk menunjang kebersihan di lingkungan kantor

3.

Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang administrasi

4.

Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang cetakan dan biaya photo copy bahan

5.

Terpenuhinya kebutuhan biaya untuk makan dan minum kegiatan rapat

6.

Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan koordinasi dan konsultasi

7.

Terpeliharanya 6 unit kendaraan dinas roda dua

8.

Terpeliharanya Gedung kantor

9.

Terpenuhinya kebutuhan sarana penerangan kantor.

10.

Terkendalinya pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan sasaran : a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Penyuluhan masyarakat Pola

Hidup

Sehat

dengan

memberdayakan

Forum Kecamatan

Rancaekek Sehat c. Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan d. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/kali e. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan f. Fasilitasi Pengembangan UKM g. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

h. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam. i. Pengadaan

Sarana

dan

Prasarana

evakuasi

penduduk

dari

ancaman/korban bencana alam j. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (RT,RW,BPD,LKMD) k. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa

D. LANDASAN HUKUM Dalam penyususnan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 , landasan hokum yang menjadi pertimbangan penyususnan RPJMD adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentujan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

16.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64); 17.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8);

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16)

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD A. STUKTUR ORGANISASI (TERLAMPIR) B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bandung tersebut di lingkungan Kecamatan terdapat 1 Sekretariat Kecamatan, 5 Seksi serta dibantu oleh Jabatan Fungsional. Berdasarkan pada struktur organisasi tersebut kiranya perlu diuraikan hal – hal sebagai berikut : a.

Camat Camat merupakan Perangkat Daerah yang memimpin wilayah kerja Kecamatan.

b.

Sekretariat Kecamatan Sekretariat Kecamatan pada hakekatnya merupakan Unsur Pelayanan Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan

bertanggung

jawab

kepada

Camat,

Sekretariat

Kecamatan

membawahkan 3 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Program, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan. c.

Seksi Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 bahwa Seksi adalah Unsur Pelaksana Teknis Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan. Adapun Seksi – seksi yang ada di Kecamatan Rancaekek adalah sebagai berikut ; Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Sosial dan Budaya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum.

d.

Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional merupakan Unsur Pelaksana Teknis, membantu Camat dalam memutuskan dan menentukan Kebijakan Teknis sesuai dengan peran, fungsi dan tugasnya masing – masing, secara operasional kedudukannya berada dibawah Camat namun secara administratif kedudukannya dibawah koordinasi Dinas masing – masing. Adapun Jabatan Fungsional yang ada di Kecamatan Baleendah adalah sebagai berikut ; Koordinator Penyuluh Pertanian, Koordinator Statistik Kecamatan, Kepala UPT Dinas Pendidikan, Kepala Puskesmas, Kepala UPT Pasar, Kepala UPT Pengendali KB. C. TUGAS POKOK 1.

Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2.

Sekretariat Kecamatan Membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3.

Sub Bagian Program Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan.

4.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pelayanan

administrasi

umum,

informasi

kehumasan

dan

kepegawaian di lingkungan Kecamatan. 5.

Sub Bagian Keuangan Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.

6.

Seksi Pemerintahan. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

meliputi

pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi public, kependudukan, hokum dan perundang – undangan, perimbangan

keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan serta melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 7.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.

8.

Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum Melaksanakan

sebagian

tugas

Camat

dalam

merumuskan

dan

melaksanakan kebijakan teknis operasional serta koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan sarana umum 7.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

8.

Seksi Sosial dan Budaya Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan..

D. FUNGSI 1.

Camat a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat b. Mengkoordinasikan

upaya

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum e. Membina

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

di

tingkat

kecamatan f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa / kelurahan 2.

Sekretariat Kecamatan a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran kecamatan

c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan d. Penetapan kearsipan,

pelaksanaan

pengelolaan

kerumahtanggaan,

administrasi

perlengkapan,

perkantoran, dokumentasi,

perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan h. Pengkoordinasian

administrasi

pelayanan

public

di

bidang

penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan i.

Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan

j.

Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait di bidang pengelolaan kesekretariatan Kecamatan.

3.

Sub Bagian Program a. Pelaksanaan penyusunan rencana penyelengaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan. b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja kecamatan c. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan d. Pelaksanaan

fasilitasi

penyusunan

rencana

penyelenggaraan

pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan e. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas h. Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan perangkat daerah di Kecamatan i.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

j.

Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan

4.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

administrasi

umum,

informasi

kehumasan,

kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan Kecamatan b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas d. Pelaksanaan

Pengelolaan

dan

penyiapan

bahan

pembinaan

dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Kecamatan e. Penyusunan administrasi

dan

penyiapan

perjalanan

pengelolaan

dinas,

dan

pelayanan

pengendalian

keprotokolan

dan

penyelenggaraan rapat – rapat dinas f. Pelaksanaan

informasi

dan

pelayanan

hubungan

masyarakat,

pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor g. Pelaksanaan

pemeliharaan

dan

perawatan

serta

pengelolaan

lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset Kecamatan lainnya h. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor i.

Pelaksanaan

pengadaan,

penyimpanan,

pendistribusian

dan

inventarisasi perlengkapan Kantor j.

Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Kecamatan

k. Pelaksanaan

pengelolaan

perpustakaan

dan

pendokumentasian

peraturan perundang – undangan l.

Pelaksanaan

pengumpulan,

pengolahan,

penyimpanan

dan

pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian m. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai n. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai o. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas p. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai

q. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai r. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP – 3, DUK, sumpah / janji pegawai s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya u. Pelaksanaan

koordinasi

pelayanan

administrasi

umum

dan

kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan 5.

Sub Seksi Keuangan a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan

administrasi

dan

pertanggungjawaban

pengelolaan

keuangan Kecamatan b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan f. Pelaksanaan

penatausahaan

pengelolaan

anggaran

pendapatan,

belanja dan pembiayaan Kecamatan g. Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan h. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan i.

Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan

j.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya l.

Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan

6.

Seksi Pemerintahan

a. Penyusunan

rencana

program

dan

kegiatan

pelayanan

penyelenggaraan pemerintah kecamatan b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan, fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang – undangan e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan, organisasi kemasyarakatan di desa dan / atau kelurahan serta bantuan desa / kelurahan g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas i.

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait lainya

7.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pemerintah pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati di wilayah Kecamatan b. Pembinaan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati c. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan instansi terkait

f. Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya i.

Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan instansi terkait lainya

8.

Seksi Sosial dan Budaya a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan b. Pelaksanaan

fasilitasi

pemberian

rekomendasi

di

bidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian c. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata d. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang kesejahteraan sosial e. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olahraga f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku h. Pelaksanaan koordinasi sosial dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan 9.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energi d. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat

f. Pelaksanaan

fasilitasi

dan

pembinaan

serta

pengkoordinasian

pemberian perijinan bidang kesehatan g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas i.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku

j.

Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan

10. Seksi Pemeliharaan Sarana Umum a. Penyusunan

rencana program dan

kegiatan

pengelolaan

dan

pemeliharaan prasarana umum b. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian, dan koordinasi pengumpulan data di bidang penataan ruang dan permukiman c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data bidang jalan, jembatan dan pengairan d. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi,

pembinaan,

pemberian

rekomendasi,

pengawasan

/

pengendalian pengumpulan data di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi e. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi,

pembinaan,

pemberian

rekomendasi,

pengawasan

/

pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang lingkungan hidup f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas h. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan I.4.3. Kewenangan Secara garis besar kewenangan Kecamatan sebagai berikut : 1. Membina

ketentraman

kebijaksanaan pemerintah.

dan

ketentraman

ketertiban dan

masyarakat

ketertiban

yang

sesuai

dengan

ditetapkan

oleh

2. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. 3. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan – kegiatan instansi vertikal dengan dinas daerah baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai epektivitas dan efisiensi. 4. Memutuskan secara terus menerus agar segala peraturan perundang – undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi pemerintah serta pejabat

–

pejabat

yang

ditugaskan

untuk

menjamin

kelancaran

penyelenggaraan pemerintah. 5. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan peraturan perundangan yang diberikan. 6. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya.

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Luas Kecamatan Rancaekek

: 4.604 Ha

Batas-Batas Wilayah

:

Sebelah Utara

: Kabupaten Sumedang

Sebelah Selatan

: Kecamatan Solakan Jeruk

Sebelah Barat

: Kecamatan Cileunyi dan Kecamatan Bojongsoang

Sebelah Timur

: Kecamatan Cikancung dan Kecamatan Cicalengka

Kondisi Geografis : a. Ketinggian tanha dari permukaan laut : 608 M b. Banyaknya curaj hujan

: 1600/0000 mm/thn

c. Topografi

: Dataran rendah

d. Suhu udara rat-rata

: 27,30O C

Orbitasi (Jarak dari pusat Pemerintahan) : a. Jarak ke Pemerintah Kabupaten

: 43 Km

b. Jarak ke Pemerintah Propinsi

: 23 Km

c. Jarak Ke Pemerintah Pusat

: 158 Km

Jumlah Desa

: 13 Desa

1. Desa Tegal Sumedang 2. Desa Sukamanah 3. Desa Rancaekek Kulon 4. Desa Rancaekek Wetan 5. Desa Bojongloa 6. Desa Jelegong 7. Desa Sukamulya 8. Desa Linggar 9. Desa Nanjungmekar 10. Desa Cangkuang 11. Desa Haurpugur 12. Desa Bojongsalam 13. Desa Sangiang Jumlah Kelurahan

: 1 Kelurahan

 Kelurahan Rancaekek Kencana Jumlah Dusun

: 43 Dusun

Jumlah RW

: 191 RW

Jumlah RT

: 894 RT

Jumlah Penduduk

: 170.996 Orang

 Laki-laki

: 87.156 Orang

 Perempuan

:.83.840 Orang

Jumlah Kepala Keluarga

: .49.570 KK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Rancaekek : -

Tahun 2009 : 74,89

-

Tahun 2010 :75,62

-

Tahun 2011 :77,72

SARANA & PRASARANA KECAMATAN

 Sarana Perekonomian Potensi yang dimiliki Kecamatan Rancaekek di bidang perdagangan yaitu pasar tradisional sejumlah 2 buah, yakni pasar Dangdeur dan pasar Wahana Karya. Permasalah yang dihadapi mengenai pasar ini adalah belum optimalnya penataan sarana dan prasarana perdagngan. Hal ini disebabkan karena sulitnya melakukan relokasi atau rehabilitasi sarana prasarana perdagangan yang sudah eksis, kata lain belum memiliki cara pandang yang sama terhadap rehabilitasi pasar tradisional disamping sulitnya untuk melaksanakn penegakan hukum. Potensi lainnya yang dimiliki Kecamatan Rancaekek yaitu ada 8 buah Koperasi yang tersebar di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Rancaekek, dan juga telah ada beberapa Home Industri yang bergerak dibidang pembuatan kerudung yang hasilnya produksinya sudah dipasarkan ke beberapa kota di Indonesia, bahkan sudah ada yang di eksport ke Malasyia. Permasalahan yang ada di potensi koperasi ini, yaitu belum optimalnya peran koperasi sebagai sistem ekonomi masyarakat dan masih rendahnya daya saing produk usaha kecil menengah. Potensi lainnya yaitu telah terbentuknya BUMDES di setiap desa, namun demikian hanya ada 7 (tujuh) BUMDES yang masih berjalan.  Sarana Sosial, Pendidikan dan Kesehatan. Sarana dan prasarana penunjang pembangunan, sumber daya manusia telah cukup tersedia. Gedung sekolah sebagai sarana penunjang pendidikan berjumlah: - Gedung SD

: 65 buah.

- Madrasah Ibtidaiyah

: 6 buah.

- SLTP

: 10 buah.

- Madrasah Tsanawiyah

: 3 buah.

- SLTA

: 6 buah.

 Tempat ibadah yang ada : - Masjid

: 183 buah.

- Pontren

: 14 buah.

- Madrasah

: 16 buah.

- Majlis Ta’lim

: 80 buah.

- Musholla

: 206 buah.

 Sarana Kesehatan : - Puskesmas

: 3 buah

- Puskesmas Keliling

: 1 buah

- Dokter Umum

: 10 Orang

- Dokter Gigi

: 3 Orang

- Bidan umum

: 21 Orang

- Bidan desa

: 9 Orang.

- Balai Pengobatan swasta

: 13 Buah.

- Dokter Pemerintah

: 3 Orang

- Posyandu

: 158 buah

 Sarana Keluarga Berencana : Parasarana/sarana

penunjang

Keluarga

Berencana

Rancaekek terdiri dari :  Jumlah POS KB

: 182 Orang

 Jumlah P U S

: 29.003 PUS

 Jumlah PUS masuk KB

: 21.885 Akseptor

 Jumlah Akseptor KB

:

I U D

: 2.722 Orang

M O P

:

240 Orang

M O W

:

573 Orang

 Implant

:

452 Orang

 Suntik

: 13.661 Orang

 Pil

: 4.010 Orang

 Kondom

:

 KB Mandiri

:16.665 Orang

 Pemberdayaan Perempuan.

136 Orang

di

Kecamatan

Dalam

menunjang

pemberdayaan

perempuan

dari Kecamatan

Rancaekek senantiasa mengikuti kegiatan pemberdayaan peranan wanita yang dilaksanakan oleh Tingkat Kabupaten Bandung yaitu dari Pengurus Organisasi Perempuan,

Remaja

Putri, PKK, Dharma Wanita, Sosialisasi

Gender dan

sebagainya. 

Pariwisata dan Budaya. Di bidang pariwisata dan budaya, di Kecamatan Rancaekek

mempunya desa/wilayah yang bisa di ajangkan promosi wisata, sedangkan

belum untuk

bidang seni budaya, beberapa desa seperti Bojongsalam dan Sangiang yang telah mengikuti lomba di bidang seni Pencak Silat dan Calung, walaupun hasilnya belum begitu menggembirakan Untuk tahun 2013 ada suatu prestasi yang mengembirakan yaitu dengan berhasilnya putra-putri Rancaekek menjadi Juara I pemilihan Mojang – Jejaka tingkat Kabupaten Bandung, dan menjadi Juara I pemilihan Jejaka tingkat Provinsi. Dan sekarang di kecamatan Rancaekek telah muncul berbagai kelompokkelompok kesenian tradisonal, yang dapat diindikasikan adanya kepedulian masyarakat untuk melestarikan kebudayaan.

BAB IV VISI MISI TUJUAN STRATEGI DAN KEBIJAKKAN A. VISI Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya,agar konsisten dan dapat Eksis, Antisipasif, Inovatif serta Produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Pemerintah daerah di wilayah Kecamatan Rancaekek di jabarkan sebagai berikut : “TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DAERAH DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN RANCAEKEK “ B. MISI Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan Rancaekek sebagai berikut : “ MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BAIK,BERSIH DAN BERKUALITAS SERTA MENINGKATKAN FUNGSI KECAMATAN SEBAGAI FRONT LINE SERVICE”

MISI JANGKA MENENGAH SKPD Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi SKPD Kecamatan Rancaekek, maka ditetapkan Misi SKPD Kecamatan Rancaekek sebagai berikut : 1. Meningkatkan peran serta mesyarakat dalam kegiatan pembangunan 2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam mewujudkan pelayanan prima. 3. Meningkatkan sinergitas dengan SKPD dan Instansi Vertikal lainnya dalam pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 4. Mewujudkan stabilitas ketentraman dan ketertiban untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. 5. Mengembangkan potensi dan pengelolaan sumber daya pendapatan asli daerah. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Pemerintahan Daerah di wilayah kecamatan Rancaekek telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian Integral

dalam

proses

Rencana

Strategis

organisasi

untuk

mencapai

misi

dan

merealisasikan Visi. Adapun tujuannya yaitu : -

meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

-

Memperpendek rentang pelayanan / pengambilan keputusan sebagian urusan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sedangkan sasaran strategisnya yaitu : -

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan Rancaekek.

-

Peningkatan Kinerja aparat Kecamatan Rancaekek.

-

Peningkatan penyelenggaraan Otonomi Desa.

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi dan lingkungan yang di hadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu Tahun 2011-2015 program dan kegiatan yang di rencana kan program dan kegiatan yang direncanakan di wilayah Kecamatan Rancaekek adalah sebagai berikut : PROGRAM 1.Peningkatan partisifasi masyara kat dalam pembangunan 2.

KEGIATAN 1. Pelaksanaan Musyawarah Perenca naan Pembangunan (Musrembang) Ting.Kecamatan

Peningkatan peran 1. Pengelolaan Kesekretariatan Kecamatan kecamatan dan Desa 2. Fasilitasi dan pengkoor dinasian pembinaan sebagai aparatur pemerintahan desa pelayanan publik 3. Fasilitas penyelenggaraan Kecamatan Sehat terdepan 4. Pembinaan Pengendalian keten traman dan ketertiban 5. .Intensifikasi dan Eksten sifikasi Potensi Pendapatan Daerah 6. Pembinaan dan Monitoring Pemeliharaan Sarana / Prasa rana Umum 7. Pembinaan dan Monitoring Usaha Perekonomian Masyara kat Desa 8. Sosialisasi Peraturan Per undang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung, maka sebagai Implementasinya dari kegiatan-kegiatan tersebut Sub-sub kegiatan, yang akan nampak pada uraian selanjutnya di dalam Akuntabilitas Kinerja.

RENCANA KINERJA TAHUN 2011-2015 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra, maka disusun Rencana anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tiap tahunnya. RAPBD ini kemudian disahkan oleh DPRD selaku pemegang amanat rakyat menjadi Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2013 disahkan melalui peraturan Daerah tentang Petetapan Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2013 APBD merupakan komitmen Pemerintahan Kabupaten Bandung untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi mandat yang diterima dengan tetap mengacu pada pencapaian Misi dan Visi Kabupaten Bandung. APBD ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencanakinerja dengan memperhatikan Renstra yang telah di susun rencan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukan nilai Kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaannya. Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah di wilayah Kecamatan Rancaekek, berpedoman pada proses penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : a. Penetapan sasaran strategis Pemerintahan di wilayah Kecamatan Rancaekek telah mengidentifikasikan 3 sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2011-2015 untuk setiap sasaran strategis yang ada di identifikasikan Indikator kinerja yang akan di jadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta Indikator kinerjanya ini dirumuskan dari Dokumen Rencana Strategis yang telah ada. b. Penetapan program Selanjutnya ditetapkan progranm-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013 untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. c. Penetapan Kegiatan Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Pemerintah di wilayah Kecamatan Rancaekek menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam

tahun yang bersangkutan. Disini Indikator kinerja untuk setiap kegiatan harus diidentifikasikan. d. Penetapan Target Kinerja Sebagai bentuk komitmen organisasi, ditetapkan target kinerja untuk seluruh Indikator target,baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

KEBIJAKAN SKPD TAHUN RENCANA 1.

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

2.

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Administrasi

Pemerintahan Daerah 3.

Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.

Kebijakan Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

5.

Kebijakan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Sektor Swasta dalam Pembangunan

6.

Kebijakan Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Ketahanan Masyarakat Desa

7.

Kebijakan Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan

8.

Kebijakan

Pengembangan

Sistem

Informasi

dan

Komunikasi

Pembangunan 9.

Kebijakan Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan

10.

Kebijakan Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan

11.

Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

12.

Kebijakan Pemantapan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender

13.

Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga

14.

Kebijakan Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya Sunda

15.

Kebijakan Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

16.

Kebijakan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Instabilitas Kehidupan Masyarakat

17.

Kebijakan Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM

18.

Kebijakan

Peningkatan

Kesadaran

Politik

Masyarakat

Pengembangan Tatanan Kehidupan Politik yang Demokratis 19.

Kebijakan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan

dan

20.

Kebijakan Menyerasikan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dalam Sistem Tata Ruang yang Terpadu

21.

Kebijakan Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN A. PROGRAM Program – program yang ditetapkan merupakan program – program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Adapun program yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 bedasarkan pada Rencana Strategis SKPD dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) adalah sebagai berikut : PROGRAM 1.Peningkatan partisifasi masyara kat dalam pembangunan

KEGIATAN 1.Pelaksanaan Musyawarah Perenca naan Pembangunan (Musrembang) Tingkat Kecamatan

2. Peningkatan peran kecamatan 1. Pengelolaan Kesekretariatan Keca dan Desa sebagai aparatur matan pelayanan publik terdepan 2. Fasilitasi d a n pengkoordinasian pembinaan pemerintahan desa 3. Fasilitas penyelenggaraan Kecamat an Sehat 4. Pembinaan Pengendalian ketentram an dan ketertiban 5. Intensifikasi d a n Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah 6. Pembinaan dan Monitoring Pemeli haraan Sarana / Prasarana Umum 7. Pembinaan dan Monitoring Usaha Perekonomian Masyarakat Desa 8. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung, maka sebagai Implementasinya dari kegiatan-kegiatan tersebut Sub-sub kegiatan, yang akan nampak pada uraian selanjutnya di dalam Akuntabilitas Kinerja. B. KEGIATAN Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Pemerintah di wilayah Kecamatan Rancaekek menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah di tetapkan dapat dipenuhi

dalam tahun yang bersangkutan. Disini Indikator kinerja untuk setiap kegiatan harus diidentifikasikan. Rencana Kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun 2011-2015 berdasarkan Rencana Strategis SKPD dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi pelaksanaan PP Nomor 30 / 1980 2. Efisiensi dan efektivitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik 3. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan 4. Penyusunan materi koordinasi 5. Penyusunan petunjuk pelaksanaan standar pelayanan minimal 6. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik 7. Penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan 8. Pemutakhiran data potensi retribusi dan pajak daerah 9. Intensifikasi pendapatan asli daerah 10. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA ) 11. Optimalisasi dan epektivitas alokasi dana desa 12. Peningkatan swadaya dan partisifasi masyarakat dalam pembangunan 13. Intensifikasi dan fasilitasi sistem pengawasan masyarakat 14. Fasilitasi pembinaan LSM, organisasi profesi dan lembaga kemasyarakatan 15. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa 16. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi perangkat desa 17. Evaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada desa 18. Peningkatan pelaksanaan tugas pembantuan desa 19. Efisiensi, efektivitas dan rasionalisasi penggunaan alokasi dana desa 20. Peningkatan daya serap dan daya guna sumber keuangan desa dan swadaya masyarakat 21. Revitalisasi sarana dan prasarana desa 22. Fasilitasi pembinaan lembaga masyarakat desa 23. Fasilitasi pembentukan kelompok – kelompok masyarakat desa 24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kecamatan 25. Pendataan dan inventarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial desa 26. Peningkatan pemanfaatan dan pendayagunaan fasilitas umum dan sosial desa 27. Evaluasi kinerja dan tindak lanjut hasil temuan 28. Penertiban administrasi pertanahan 29. Peningkatan intensitas koordinasi dengan dinas / instansi / lembaga terkait 30. Evaluasi terhadap langkah – langkah kebijakan yang telah dilaksanakan

31. Sosialisasi program – program pembangunan 32.Penyusunan sistem dan mekanisme pengelolaan informasi 33. Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal 34. Fasilitasi pembinaan mekanisme pengelolaan BUMDES 35. Pengembangan usaha lembaga dan jasa keuangan desa 36. Pengembangan kawasan dan sentra industri 37. Revitalisasi sentra – sentra unggulan dan kawasan andalan 38. Fasilitasi pembinaan manajemen usaha koperasi dan usaha kecil menengah 39. Pembinaan manajemen pengelolaan Badan Pengelola Air Bersih Pedesaan ( BPABD ) 40. Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih 41. Optimalisasi pelaksanaan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) 42. Peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin 43. Pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan 44. Peningkatan partisifasi sekolah bagi murid putus sekolah melalui pengajuan bea siswa 45. Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah 46. Mengadakan bimbingan agama / siraman rohani bagi aparatur dan masyarakat 47. Peningkatan peran serta masyarakat dalam PHBS 48. Revitalisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan 49. Peningkatan peran serta perempuan dalam segala aspek pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan 50. Peningkatan upaya – upaya penanganan masalah sosial 51. Peningkatan keterampilan dan ketahanan keluarga melalui bimbingan dan latihan keterampilan 52. Peningkatan penataan sistem dan tertib administrasi kependudukan 53. Penyempurnaan dan penyederhanaan sistem pelayanan kependudukan 54. Pembinaan dan peningkatan kinerja lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan 55. Peningkatan intensitas penyelenggaraan kegiatan keagamaan 56. Peningkatan intensitas pelaksanaan Forum Komunikasi Ulama Umaro 57. Peningkatan peran serta ormas keagamaan dalam pembangunan melalui fasilitasi pembinaan 58. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana keagamaan 59. Pembinaan pengembangan potensi dan kreativitas generasi muda 60. Peningkatan intensitas dan kualitas penyelenggaraan turnamen olahraga

61. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olehraga 62. Peningkatan intensitas pementasan seni dan budaya tradisional sunda 63. Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan 64. Peningkatan upaya penanganan dan penanggulangan bencana 65. Peningkatan pelaksanaan sistem keamanan swakarsa 66. Peningkatan upaya fasilitasi dan mediasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan 67. Peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota LINMAS 68. Fasilitasi pembinaan hukum melalui saresehan dan pengajian rutin 69. Fasilitasi pembinaan politik bagi masyarakat dan organisasi politik 70. Peningkatan intensitas pembinaan terhadap masyarakat tentang kebebasan berpendapat dan berorganisasi 71. Peningkatan keseimbangan penggunaan, daya dukung dan kualitas lingkungan 72. Peningkatan upaya konservasi lahan dan upaya pelaksanaan GNRHL dan GRLK 73. Pelaksanaan tertib administrasi pertanahan 74. Inventarisasi dan verifikasi fasilitas umum, fasilitas sosial dan perumahan 75. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana umum Pembinaan masyarakat terhadap arti penting menjaga kelestarian lingkungan

BAB VI PENUTUP Sebagai bagian penutup dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra - SKPD ) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 20112014, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Rancaekek telah menetapkan strategi pencapaian kerja yang cukup signifikan atas sasaran – sasaran strategisnya. Indikator kerja sasaran yang mengindikasikan apakah ke – 5 ( lima ) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD Kecamatan Rancaekek Tahun 20 akan dapat dicapai atau tidak ?

Hal ini sekaligus akan

menunjukan adanya komitmen Kecamatan Rancaekek untuk mewujudkan Visi Kecamatan

Rancaekek

“TERSELENGGARANYA

PEMERINTAHAN

DAERAH

DAN

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN RANCAEKEK’’ Oleh karena itu analisis kami terhadap rencana pencapaian target kerja tahun 2011-2015, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Rancaekek Tahun 2011-2015 ini, yaitu sebagai berikut : 1.

Mendorong kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemanfaatan.

2.

Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat, cermat dan terarah serta mencapai sasaran, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama – sama dengan stakeholders, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kerjanya secara lebih akurat.

Selain itu, pengawasan akan lebih

dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal. 3.

Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kerjanya, maka perencanaan pembangunan akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil potensi daerah yang ada dapat lebih dicermati.

Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan yang

tersedia di beberapa seksi akan lebih diberdaya gunakan.

4.

Upaya peningkatan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.

5.

Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan seksi – seksi lain dan dinas / instansi yang berada dalam lingkungan Kecamatan Rancaekek, Satuan – satuan Kerja di Lingkungan Kabupaten Bandung, Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung, maupun pihak – pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Rencana Strategis yang disusun oleh Kecamatan Rancaekek mengandung

visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisifasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Sebagai akhir kata, kami beserta aparat perangkat daerah yang ada di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung mengharapkan agar Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra - SKPD ) Tahun 2011-2015 ini dapat memenuhi akuntabilitas kami kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kerja dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN RANCAEKEK ( Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 )

CAMAT RANCAEKEK Drs. HARIS TAUPIK

SEKRETARIS KECAMATAN WAWAN SETIAWAN, S.Sos

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

II GIRIWANGI, SIP

YANTI SURYANTI

SUPRIADI, SH.

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

OJI SAEROJI,S.STP

ASEP SUHERMAN,SPd.

MARIYAM NASRUN A, SIP,MSi

DIAN AFRIYANTI A.KS.MSi

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN SARANA UMUM YULIANI

TABEL PERMASALAHAN BERDASARKAN URUSAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013 NO 1.1

URUSAN Kependudukan

1.08 Lingkungan Hidup 1.04 Perumahan Rakyat 1.22 Peberdayaan

Masyarakat dan Desa

PERMASALAHAN

SOLUSI

Banyaknya Penduduk yang belum Memberikan Informasi Mempunyai KK Siak dan E KTP melalui Desa Kurangnya Sarana Pemnelolaan Sampah Peneyedian peralatan Untuk pengelolaan sampah Banyak Perumahan yang tidak layak huni fasilitasi rehabilitasi Rumah bagi masyarakat kurang mampu tidak layak huni Pelaksanaan bintek lembaga Kurangnya peran lembaga masyarakat dan organisasi masyarakat yang ada di Desa perdesaan

1.03 Pekerjaan Umum

Kurangnya sistem Drainase yang baik

1.19 Kesatuan Bangsa dan

Adanya Ganguan Keamanan di Masyarakat

1.18 Kepemudaan dan Olah

Menurunnya Kepedulian Pemuda dalam

Politik Dalam Negeri

1.20

Raga Kegiatan Pembangunan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Derah, Kepegawaian dan Persandian

Pembangunan Sistem Drinase Kerjasama dengan Pihak terkait Melakukan Pembinaan kepada pemuda

1.22 Peberdayaan

Kurangnya pengetahuan Aparatur Desa Bimtek Aparatur Desa tentang managemen Pemerintahan desa

1.11 Pemberdayaan

Kurangnya Kesempatan perempuan dalam kegiatan pembangunan

1.03 1.18

Rusaknya beberapa ruas jalan Perbaikan jalan yang rusak menurunya prestasi olah raga dan kurang Melakukan pembinaan berkembangnya olah raga di masyarakat kepada atlet dan memasyarakatkan kegiatan olah raga

Masyarakat dan Desa

Perempuan Dan Kesetaraan Jender Pekerjaan Umum Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan Kepada Organisasi perempuan

,1.20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Derah, Kepegawaian dan Persandian

1.13 Sosial

Pembangunan

Kurang tersedianya data tentang PMKS dan lemahnya partispasi masyarakat terhadap Masalah kessos Lemahnya Partispasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan

1.08 Lingkunagan Hidup

Kurang tertatanya Ruang Terbuka Hijau

1.06 Perencanaan

Up Dating Data PMKS dan Pembinaan SDM Kesejahteraan sosial Mendorong Partisipasi warga dalam perencanaan Pembangunan melalui musrenbag Penataan Ruang Terbuka Hijau

Rancaekek, Pebruari 2014 CAMAT RANCAEKEK

Drs. HARIS TAUPIK NIP. 19700605 199001 1 001

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif Kecamatan Rancaekek Data

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

1

2

3

4

5

x xx 01

Tersedianya jasa komunikasi , SDA dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi , SDA dan listrik

Alat jasa komunikasi, SDA dsan listrik yang baik

x xx 01

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa Alat kebersihan kebersihan kantor kantor

x xx 01

Terselenggaranya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

Terselenggaranya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

Alat dan peralatan perkantoran

x xx 01

alat tulis kantor

x xx 01

barang cetakan

x xx 01

Listrik dan penerangan kantor

x xx 01

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Tersedianya dan Perlengkapan Peralatan dan Kantor Perlengkapan Kantor Terwujudnya Terwujudnya Penyediaan bahan Penyediaan bahan bacaan da peraturan bacaan da perundang-undangan peraturan perundangundangan Terselenggaranyapenye Terselenggaranya diaan Makanan dan penyediaan Minuman Makanan dan Minuman Tersedianya penunjang Tersedianya hari-hari bersejarah penunjang harihari bersejarah Terwujudnya Terwujudnya Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Konsultasi Dalam Daerah Daerah

Peralatan perkantoran

x xx 01

Peralatan rumah tangga

x xx 01

bahn bacaan yang baik

x xx 01

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

makan minum

pelaksanaan hari-hari bersejarah Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terciptanya keamanan Terciptanya Keamanan sekitar kantor keamanan sekitar kantor kantor

x xx 01

xx Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Indikator Kinerja Capaian Pada Program Awal (outcome) dan tahun Output Perencan 6

Target

7

8

Rp. 9 166,107,800

Target

10

3 jenis

Alat kebersihan kantor

37 Jenis

4 OB

Rp. 11 154,662,000

Target 12

6,600,000 3 jenis dan 1 paket internet 15,000,000 37 jenis

2014

Rp. 13 183,176,000

8,514,000

Target 14

3 jenis

Kondisi Kinerja pada akhir Periode Restra SKPD

2015

Rp.

Target

Rp.

15 280,750,000

16 3 jenis

17 278,750,000

9,600,000

3 jenis

9,600,000

Target 18

2,000,000

4 OB

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Lokasi

Rp 19

20

21

1,063,445,800 Kec Rancaekek

Rancaekek

34,314,000 Kec Rancaekek

Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek

12 15,000,000

37

15,000,000

37

15,000,000

2,000,000

4 OB

2,000,000

4 OB

2,000,000

20

10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan bahan bacaan da peraturan perundangundangan

alat tulis kantor

38 Jenis

barang cetakan

11 jenis 21.760 satuan 65 jenis

17 Penyediaan makan dan minuman

makan minum

Listrik dan penerangan kantor

2013

148

09 Penyediaan jasa Alat dan peralatan perbaikan peralatan perkantoran kerja

12,047,800 46 Jenis 6,265,000 14 Jenis dan 8432 satuan 1,600,000 13 jenis

13,750,000 46 Jenis 5,912,000 14 Jenis dan 8432 satuan 7,500,000 13 jenis

13,750,000

46 Jenis

5,912,000 14 Jenis

14,000,000 14 Jenis

14,000,000

5,000,000 13 jenis

5,000,000

190 69

7,500,000 13 jenis

7,500,000

9 Jenis

7,500,000 113

Peralatan perkantoran

6 jenis

Peralatan rumah tangga

20 jenis

21,675,000 6 jenis

30,000,000 8 jenis

56,600,000

9 Jenis

137,650,000

9 Jenis

137,650,000 38

2,250,000 2 jenis

2,000,000 2 jenis

2,000,000 2 jenis

2,000,000 6

bahn bacaan yang baik

3 Jenis

5,000,000

14 jenis

5,000,000 17

5.027 HOK

93,470,000 1100 HOK

20,000,000 1100 HOK

20,000,000

14 Keg

20,000,000

7 Jenis

20,000,000 21

22 Penunjang hari-hari pelaksanaan haribersejarah hari bersejarah

x xx 01

20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20 Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 14 Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor

x xx 02

aan

2012

Alat jasa komunikasi, SDA dsan listrik yang baik

x xx 01

x xx 02

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011

Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

7 Jenis

108 HOK

28,800,000 235 HOK

2,900,000

7 Jenis

7,000,000

7 Jenis

7,000,000

49,000,000 235 HOK

49,000,000

282 HOK

56,000,000

282 HOK

56,000,000

28

1142 44,333,000

Keamanan kantor

2,900,000 7 Jenis

224,000,000

409,000,000

1 paket

40,000,000

180,250,000

180,250,000

1

Data

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Terwujudnya Pengadaan meubelair Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya rehabilitasi gedung kantor kecamatan

Meubeler kantor

Terwujudnya Pengadaan meubelair Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya rehabilitasi gedung kantor kecamatan

Kode

4 x xx 02

Gedung kantor yang baik

x xx 02


x xx 02

Terselenggaranya umur Terselenggaranya Kendaraan tahunan pemeliharaan umur tahunan dinas kendaraan dinas pemeliharaan kendaraan dinas

x xx 02

x xx 03


5


10 Pengadaan meubelair

Meubeler kantor

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas

Program Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya

Terselenggaranya Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya

Terselenggaranya Seragam dinas Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya

x xx 03

Terlaksananya Pengadaan pakain Korpri Tersedianya Pakaian batik dan Olah Raga

Terlaksananya seragam Korpri Pengadaan pakain Korpri Tersedianya Seragam Batik Pakaian batik dan Olah Raga

x xx 03

04 Pengadaan pakain Korpri

x xx 03

05 Pengadaan pakaian Seragam Batik khusus hari-hari tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan Laporan kinerja capaian kinerja dan SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terselenggaranya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terselenggaranya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terselenggaranya Terselenggaranya Penyusunan dokumen Penyusunan laporan keuangan dokumen laporan semesteran keuangan semesteran Terlaksananya Terlaksananya Penyusunan pelaporan Penyusunan prognosis realisasi pelaporan anggaran prognosis realisasi anggaran

Laporan kinerja SKPD

x xx 06

x xx 06

Seragam dinas


2012

aan

Target

Rp.

Target

7

8

9

10 3 Jenis

1 Paket

7,193,000 1 Paket

2013

Rp.

Target

2014


2015

Rp.

Target

Rp.

11 12 7,000,000 1 Jenis

13 7,000,000

14 2 Jenis

15 16 7,000,000 1 Paket

Target

Rp. 17 7,000,000

7,000,000 1 Paket

7,000,000 1 Paket

7,000,000 1 Paket

7,000,000

Target 18


Lokasi

Rp 19

20

21


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek

16,000,000


Rancaekek

8,500,000


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek

6,000,000


Rancaekek

2,000,000


Rancaekek

- Kec Rancaekek

Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek

12

5 2 Paket

1 kendaraan dinas roda 4 dan 6 kendaraan dinas roda 2

37,140,000 1 kendaraan dinas roda 4 dan 6 kendaraan dinas roda 2 38 stel

100,000,000 1 paket

110,000,000 2 kendaraan dinas roda 4 dan 6 kendaraan dinas roda 2 16,200,000 8,700,000 38 stel

245,000,000 1 Paket

110,000,000 2 kendaraan dinas roda 4 dan 6 kendaraan dinas roda 2 16,200,000 8,700,000

34 Stel

55,000,000 2 kendaraan dinas roda 4 dan 6 kendaraan dinas roda 2 111,250,000 2 kendaraan dinas roda 4 dan 6 kendaraan dinas roda 2 16,000,000 34 Stel 8,500,000

34 Stel

55,000,000 6

111,250,000

8

148

seragam Korpri

Lapran keuangan SKPD

x xx 06

02 Penyusunan laporan Lapran keuangan keuangan SKPD semesteran

Laporan Realisasi anggaran

x xx 06

03 Penyusunan pelaporan prognis realisasi anggaran

Tersusunnya laporan Tersusunnya laporan keuangan semester dan laporan keuangan keuangan akhir tahun semester dan tahunan akhir tahun

x xx 06

Laporan Realisasi anggaran

04 Penyusunan laporan keuangan pelaporan keuangan tahunan akhir tahun

38 stel

7,500,000 38 stel

7,500,000

30 Stel

30 Stel

2,000,000

3 dok

2,000,000 3 dok

2,000,000

7,500,000

30 Stel

6,000,000 3 dok

2,000,000 3 dok

2,000,000

106 7,500,000

60

3 dok

1 dok

2,000,000

1 dok

2,000,000 2

1 dok

2,000,000

1 dok

2,000,000 2

Data

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4 1 03 18

Persentase jalan mantap kabupaten (baik dan sedang) lingkup kecamatan

Persentase jalan mantap kabupaten (baik dan sedang) lingkup kecamatan

panjang jalan yang direhab/diperbaiki (meter)

panjang jalan yang Jalan yang baik direhab/diperbaik i (meter)

1 03 18

Persentase Usulan program/Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Dalam RKPD

Persentase Usulan program/Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Dalam RKPD

1 06 21

Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD (kegiatan)/ musrenbang

Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD (kegiatan)/ musrenbang

Cakupan Pelayanan sampah skala kecamatan

Cakupan Pelayanan sampah skala kecamatan

1 08 15

Tersedianya roda sampah, tempat sampah terpilah dan komposter Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di tingkat Kecamatan (LSM dan Non LSM) (satuan Organisasi)

Tersedianya roda sampah, tempat sampah terpilah dan komposter Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di tingkat Kecamatan (LSM dan Non LSM) (satuan Organisasi)

tersedianya 1 08 15 Gerobak sampah dan tong sampah 1 11 18

Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan

Terselenggaranya PKK pembinaan organisasi perempuan

Terbinanya Organisasi kepemudaan Jumah Klub Olahraga menurut Cabang Olahraga tingkat Kecamatan Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat kecamatan

Terlaksananya Musrenbang

1 06 21

1 11 18

1 18 16

Terbinanya orgasasi Organisasi pemuda kepemudaan Jumah Klub Olahraga menurut Cabang Olahraga tingkat Kecamatan

1 18 16

Terbinanya Peningkatan cabang olahraga prestasi altlet prestasi di tingkat kecamatan

1 18 20

1 18 20


Indikator Kinerja Capaian Pada Program Awal (outcome) dan tahun Output Perencan

5

6


2012

aan

Target

Rp.

Target

7

8

9

10

Program rehabilitasi/pemel iharaan Jalan dan Jembatan 03 Rehabilitasi/pemeli Jalan yang baik haraan jalan

1642 M 2

Rp. 11 70,000,000

Target 12

70,000,000 1642 M 2

15,000,000

01 Pengembangan Terlaksananya partisipasi Musrenbang masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 02 Penyediaan tersedianya prasarana dan Gerobak sampah sarana pengelolaan dan tong sampah persampahan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

01 Kegiatan pembinaan PKK organisasi perempuan

1 kali

15,000,000 1 kali

20,000,000

1 paket

20,000,000 1 paket

Target

13 70,000,000

14

70,000,000

3284 M2

Rp.

Target

Rp.

15 145,000,000

16 3284 M2

17 145,000,000

145,000,000

3284 M2

145,000,000

Target 18


Lokasi

Rp 19

20

21


Rancaekek


Rancaekek

15,000,000

15,000,000 1 kali

15,000,000 1 kali

15,000,000


Rancaekek

15,000,000 1 kali

15,000,000


Rancaekek

20,000,000


Rancaekek

20,000,000

4 Paket


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek

20,000,000

4 Paket

20,000,000

20,000,000

4 Paket

20,000,000 10

19,000,000

4 kali

19,000,000 4 kali

19,000,000

19,000,000

28,000,000

3 Kali

3 Kali

28,000,000

28,000,000

28,000,000 3 Kali

10,000,000

04 Pembinaan cabang Peningkatan olahraga prestasi di prestasi altlet tingkat daerah

Rp.


2015

4

Program peningkatan peran serta kepemudaan orgasasi pemuda

2014

6,896

Program perencanaan pembangunan daerah

01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2013

1 tahun

10,000,000 1 tahun

20,000,000

1 kali

10,000,000 1 kali

10,000,000

10,000,000 1 tahun

30,000,000

10,000,000 1 kali

10,000,000 1 tahun

10,000,000

10,000,000 1 tahun

10,000,000

20,000,000 1 kali

20,000,000

10,000,000 1 kali

10,000,000

4

4

Data

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat

Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat Presentase masyarakat Presentase yang mengikuti masyarakat yang sosialisasi mengikuti kewaspadaan sosialisasi dini/deteksi dini kewaspadaan dini/deteksi dini Meningkatnya Meningkatnya keamanan dan keamanan dan ketertiban wilayah ketertiban wilayah

berkembangnya cabang olah raga di masyarakat

Meningkatnya pengamanan terhadap aset daerah (Piket)

Meningkatnya pengamanan terhadap aset daerah (Piket)

Terpeliharanya aset daerah

Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialiasi tentang wawasan kebangsaan

Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialiasi tentang wawasan kebangsaan

Terlaksananya Terlaksananya pelaksanaan hari besar pelaksanaan hari islam besar islam

Kode

4 1 18 20

1 19 16

Keamanan wilayah

1 19 16

1 19 17

kondisi kerukunan beragama yang harmonis

Terselenggaranya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa

1 19 17

Terselenggaranya terpiliharanya peningkatan nilai budaya kesadaran bangsa masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa persentase capaian persentase Retribusi capaian Retribusi Kecamatan pada tahun Kecamatan pada berkenaan tahun berkenaan

1 19 17

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan

1 20 17

Terwujudnya peningkatan kualitas pengendalian manajemen pelaksanaan KDH

Terwujudnya Kebijakan KDH peningkatan kualitas pengendalian manajemen pelaksanaan KDH

Pengelolaan keuangan yang baik dan trasparan

1 20 xx

1 20 20

1 20 20


5



2012

aan

Target

Rp.

Target

7

8

9

10

14 Pembinaan olahraga berkembangnya yang berkembang di cabang olah raga masyarakat di masyarakat

1 kali

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Rp.

Target

11 12 10,000,000 3 jenis cabang olah raga 53,800,000

2014

Rp.

Target

13 14 20,000,000 1 kali


2015

Rp.

Target

15 16 10,000,000 1 kali

Rp. 17 10,000,000

Target 18


Lokasi

Rp 19

20

21


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek

4 53,800,000

53,800,000 2 kali

53,800,000 2

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan

Keamanan wilayah

01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

kondisi kerukunan beragama yang harmonis

12 kali

terpiliharanya nilai budaya bangsa

2 kali

2 kali

10,000,000 2 kali

10,000,000 2 kali

10,000,000 2 kali

10,000,000 8

Terpeliharanya aset daerah

1 tahun

43,800,000 1 tahun

43,800,000 1 tahun

43,800,000 1 tahun

43,800,000 4

12 Bulan dan 3 kali keg

20,000,000


10,000,000 12 kali

10,000,000 2 kali

5,000,000

Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan

Kebijakan KDH

20,000,000

10,000,000



10,000,000 2 kali

20,000,000


10,000,000 2 kali

20,000,000 12

10,000,000 12

10,000,000 2 kali

10,000,000 8

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 19 Intensifikasi dan eksistensi sumbersumber pendapatan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

2013

1 dok

5,000,000 1 dok

5,000,000

5,000,000

5,000,000 1 dok

5,000,000

5,000,000 1 dok

5,000,000 4

150,000,000

1 tahun

150,000,000 1 tahun

50,000,000

50,000,000 1 tahun

50,000,000

50,000,000

1 tahun

156,948,000

1 tahun

156,948,000


Rancaekek

156,948,000

1 tahun

156,948,000


Rancaekek

4

Data

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

- Jumlah desa Swakarya - Jumlah desa - Jumlah desa Swakarya swasembada - Jumlah desa swasembada Terselenggaranya pembinaan administrasi pemerintahan desa Cakupan ketersediaan rumah layak huni tingkat kecamatan Tesedianya rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu

Perangkat desa yang dibina

Kode

4 1 22 18

Terselenggaranya Aparatur Desa pembinaan yang berkualitas administrasi pemerintahan desa Cakupan ketersediaan rumah layak huni tingkat kecamatan

1 22 18

1

4 15

Tesedianya rumah Kualitas Rumah layak huni bagi yang layak Huni masyarakat kurang mampu

1

4 15

1 10

terselenggaranya pelayanan terhadapkependuduka n Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Sekolah Menengah Atas dan sederajat Tingkat Kecamatan

terselenggaranya pelayanan terhadapkependu dukan Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Sekolah Menengah Atas dan sederajat Tingkat Kecamatan

Pelayanan yang prima terhadap masyarakat Partisipasi dalam bidang pendidikan

1 01 17

Meningkatnya penduduk bersekolah

Meningkatnya penduduk bersekolah

Meningkatnya cakupan wajib belajar

1 01 17

Persentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan (%)

Persentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan (%)

1 02 32

Meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat terhadap terhadap persalinan

Meningkatnya Menekan AKI kesadaran dan AKB kesehatan masyarakat terhadap terhadap persalinan

1 02 32

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan yang tertangani tahun berkenaan

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan yang

1 22 21


5



2012

aan

Target

Rp.

Target

7

8

9

10

Program Perangkat desa peningkatan yang dibina kapasitas aparatur pemerintah desa 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Program Pengembangan Perumahan

Aparatur Desa yang berkualitas

4 kali

Rp. 11 20,000,000

Target 12

20,000,000 4 kali

2014

Rp. 13 20,000,000

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

14

15

16

17

18

20,000,000 4 kali

20,000,000 4 kali

420,000,000

Pelayanan yang prima terhadap masyarakat

56 unit

420,000,000 56 unit

20,000,000


Lokasi

Rp 19

20

21


Rancaekek


Rancaekek

490,000,000 56 unit

490,000,000


Rancaekek

490,000,000 56 unit

490,000,000


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek


Rancaekek

168

10,000,000

2 kali

10,000,000

10,000,000

2 kali

10,000,000

10,000,000

2 kali

10,000,000

10,000,000

2 kali

10,000,000 8

Partisipasi dalam bidang pendidikan

50,000,000

67 Penyebarluasan dan Meningkatnya sosialisasi berbagai cakupan wajib informasi belajar pendidikan menengah Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

250 Orang

01 Penyuluhan Menekan AKI dan kesehatan bagi ibu AKB hamil dari keluarga kurang mampu

2 kegiatan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


2015

16

6 Fasilitas dan Kualitas Rumah Stimulasi yang layak Huni Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu 15 Program penataan administrasi kependudukan 8 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Program Pendidikan Menengah

2013

50,000,000 250 Orang

50,000,000

50,000,000 250 Orang

69,500,000 2 kegiatan

69,500,000


Rancaekek

69,500,000 2 kegiatan

69,500,000


Rancaekek


Rancaekek

4

70,000,000

70,000,000

75,000,000

75,000,000

Data

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


1

2

3

4

5

Terciptanya SDM Kesejahteraan sosial

Terciptanya SDM Kesejahteraan sosial

Terciptanya SDM di bIdang kesejahteraan sosial

Terciptanya SDM di bIdang kesejahteraan sosial Tersedianya data PMKS Tersedianya data dan PSKS PMKS dan PSKS

Lembaga Kesejahteraan sosial SDM kesos

1 22 21

1 03 16

Persentase Saluran drinase Pembangunan yang baik saluran drainase/goronggorong Persentase Penanganan Persentase kejadian Bencana alam Penanganan kejadian Bencana alam

1 03 16

Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam di Kecamatan

1 19 22

Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam di Kecamatan Persentase Pengelolaan Persentase RTH Pengelolaan RTH

Korban bencana

Ruang terbuka hijau yang baik dan nyaman

6

Pembinaan Lembaga Lembaga Kesejahteraan Kesejahteraan sosial sosial

Data kesos yang baik

Persentase Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Indikator Kinerja Capaian Pada Program Awal (outcome) dan tahun Output Perencan

1 19 22

24

6

03 Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat Up dating data PMKS dan PSKS Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong 03 Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)


2012

aan

Target

Rp.

Target

7

8

9

10 1 tahun

2013

Rp. 11 30,000,000

Target 12 1 tahun

2014

Rp. 13 30,000,000

Saluran drinase yang baik

14 1 tahun

Rp.

Target

Rp.

Target

15

16

17

18


Lokasi

Rp 19

20

21


Rancaekek


Rancaekek

3

SDM kesos

Data kesos yang baik

Target


2015

13 desa dan 1 kel 2 kali

30 m3

40,000,000

2 kali

75,000,000

13 desa dan 1 kel

75,000,000


Rancaekek

151,000,000

60 M3

151,000,000


Rancaekek

151,000,000

60 M3

151,000,000


Rancaekek

7,500,000


Rancaekek

7,500,000


Rancaekek


Rancaekek

2

40,000,000

51,000,000

141,000,000

51,000,000 60M3

141,000,000

4

60 M3

210

7,500,000

Korban bencana

4 Jenis

7,500,000

4 Jenis

8

Ruang terbuka hijau yang baik dan nyaman

1 paket

16,200,000

1 paket

16,200,000

1 paket

16,200,000

1 paket

16,200,000 4

Rancaekek, Pebruari 2014 CAMAT RANCAEKEK

Drs. HARIS TAUPIK NIP. 19700605 199001 1 001

KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Recommend Documents