KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN 2013 DAN KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN
Bimtek Audit Sektor Perhubungan
KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN 2013
Tugas Fungsi Itjen Kemenhub (Permenhub No. KM 60 Tahun 2010) Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kemenhub; 2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kemenhub terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menhub; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kemenhub; dan 5. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Tugas Fungsi Inspektorat (I, II, III, IV dan V) Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan KKN, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan serta pengawasan terhadap tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan. Fungsi : 1. Pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan; 2. P elaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; 3. Pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan KKN dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan; 4. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang; 5. Pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan; 6. Pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menhub sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal INSPEKTORATJENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
BAGIAN PERENCANAAN
BAGIAN KEPEGAWAIAN & HUKUM
BAGIAN KEUANGAN & TATA USAHA
BAGIAN ANALISA & TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT
SUB BAGIAN PROGRAM & ANGGARAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PEMBIAYAAN & PENGGAJIAN
SUB BAGIAN ANALISA & TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT I
SUB BAGIAN DATA & EVALUASI
SUB BAGIAN HUKUM & UMUM
SUB BAGIAN TATA USAHA & PERJALANAN
SUB BAGIAN ANALISA & TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT II
INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT IV
INSPEKTORAT V
AUDITOR
AUDITOR
AUDITOR
AUDITOR
AUDITOR
SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT I
SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT II
SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT III
SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT IV
SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT V
PARADIGMA BARU BIDANG PENGAWASAN LAMA
WATCHDOG
Pengawasan ditujukan untuk mendapatkan temuan
BARU
Consultant Memberikan advise dalam pengelolaan sumberdaya organisasi. Catalist Sebagai fasilitator dan agen perubahan yang mendorong perubahan ke arah lebih baik Quality Assurance Memberikan keyakinan/sebagai penjamin terwujudnya tujuan organisasi sesuai target/sasaran dan peraturan perundangan yang berlaku
Lingkup/Wilayah Pengawasan Inspektorat I
Inspektorat II
Inspektorat III
Inspektorat IV
Inspektorat V
KTR PUSAT Phb. KTR PUSAT Phb. KTR PUSAT Phb. BDN LITBANG DARAT LAUT UDARA ITJEN MAHPEL JAMBI BDN PENGEM SDM NAD DKI JAKARTA BENGKULU SUMSEL
SETJEN
SUMUT
JATIM
LAMPUNG
JATENG
KEPULAUAN RIAU
DKI JAKARTA
BALI
BABEL
NTT
SUMBAR
DIY
KALBAR
JABAR
KALTIM
BANTEN
NTB
SULTENG
KALTENG
KALTARA
GORONTALO
KALSEL
PAPUA
SULSEL
SULTRA
SULBAR
MALUKU
MALUTA
PAPUA BARAT
SULUT
D I T J E N PERKERETAAPIAN RIAU
Auditi Inspektorat III di KALTENG dan Rencana Melakukan Audit (RMA) Tahun 2013 No. 1. 2. 3. 4.
AUDITI Satker Pengembangan LLAJ Kalteng Balai Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau & Penyeberangan Palangkaraya Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Tengah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Pembuang
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Pisang Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sampit Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kumai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sukamara Bandar Udara Beringin di Muara Teweh Bandar Udara Kuala Pembuang Bandar Udara Tumbang Samba Bandar Udara Sanggu Bandar UdaraTjilik Riwut Bandar Udara Kuala Kurun Bandar Udara . Asan di Sampit Bandar Udara Iskandar di Pangkalan Bun
RMA Maret Mei Oktober Maret Mei Mei Juli Juli Maret Maret Maret Maret Mei Mei Mei Juli
STANDAR AUDIT DAN KODE ETIK AUDIT APIP Standar Audit APIP
Kode Etik APIP
Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : SK.20/KP.802/ITJEN-2012
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 596 Tahun 2011
PENGAWASAN ITJEN
Jenis Audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Audit Audit Kinerja
Audit Pengadaan Barang dan Jasa
Audit Investigasi
Audit Dengan Tujuan Tertentu
Audit Khusus
Audit Perencanaan dan Manfaat
Audit Pelayanan Publik
Audit thd Masalah yang menjadi fokus perhatian Kemenhub
PROBITY AUDIT 1.
PROBITY DIARTIKAN SEBAGAI INTEGRITAS (INTEGRITY), KENENARAN (UPRIGHTNESS), DAN KEJUJURAN (HONESTY)
2.
PROBITY TIDAK HANYA DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI ATAU KETIDAKJUJURAN, TETAPI JUGA UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PROSES PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEKTOR PUBLIK SEPERTI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA, PEJUALAN ASSET, PEMBERIAN SPONSOR/HIBAH TELAH DILAKSANAKAN SECARA WAJAR, OBYEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.
3.
PROBITY AUDIT dilakukan terutama terhadap paket pekerjaan yang bersifat strategis , dalam pelaksanaannya dilakukan bersamaan proses pengadaan barang/jasa atau segera setelah proses pengadaan barang/jasa terjadi (real time). Teknik probity audit lebih diutamakan pada peninjauan fisik, observasi, wawancara, diskusi, tanpa mengesampingkan teknik-teknik audit yang lain.
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR PADA PELAKSANAAN PROBITY AUDIT :
1.
AUDITOR diberikan kewenangan untuk mengakses secara penuh seluruh catatan, personil (Pengelola Anggaran, Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Kontraktor dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan pengadaan barang/jasa), mengamati risalah-risalah pertemuan, kunjungan lapangan, dan mengcopy dokumen yang relevan ;
2.
Pelaksanaan Probity Audit tidak memindahkan tanggung jawab pengadaan barang/jasa dari ULP/PA/KPA/PPK kepada Auditor ;
3.
Tanggung jawab pengadaan barang/jasa termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab instasi auditian. Tanggung jawab auditor terbatas pada hasil audit, pendapat dan/saran yang diberikan kepada auditan sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa.
pelaksanaan
PRINSIP-PRINSIP PROBITY AUDIT 1. EFISIEN dan EFEKTIF belanja pengadaan barang/jasa dapat memaksimalkan nilai uang (best value for public maney) 2. TRANSPARAN terbuka, adil/tidak diskriminatif, dan bersaing 3. AKUNTABEL seluruh proses pengadaan barang/jasa dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku 4. BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN proses pengadaan barang bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG TRANSPORTASI
PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan
Yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah
Politik luar negeri Pertahanan dan Keamanan
Yang dibagi bersama antar tingkatan dan/ atau susunan Pemerintahan
Terdiri atas 31 bidang urusan antara lain bidang Perhubungan
Berdasarkan kriteria: Ø Eksternalitas, Ø Akuntabilitas dan Ø Efisiensi
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sub Bidang
Pemerintah Pemerintahan Pusat Daerah Provinsi
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perhubungan Darat
138
48
57
Perhubungan Laut
26
38
41
Perhubungan Udara
102
38
3
31
11
11
Perkeretaapian
Contoh Pelaksanaan PP. 38 tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sub Bidang
Pemerintah Pusat
Pemerintahan Daerah Provinsi
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perhubungan Darat
-
-
Pembangunan terminal angkutan barang Pengoperasian terminal angkutan barang
Perhubungan Pemberian Izin Laut pembangunan dan pengadaan kapal di atas GT 300.
Pelaksanaan pe- Penerbitan pas perairan n g u k u r a n k a p a l daratan. sampai dengan GT 300 ditugaskan pembantuankan kepada provinsi.
Sub Bidang
Pemerintah Pusat
Perhubungan P e n e t a p a n / I z i n Udara pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk.
Perkereta apian
Penetapan jalur kereta api khusus jaringan melebihi satu provinsi.
Pemerintahan Daerah Provinsi
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk.
Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.
Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten dalam provinsi
Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kapubaten/ kota.
DANA PERIMBANGAN Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Jenis-jenis Dana Perimbangan
DAU (Dana Alokasi Umum)
DAK ( Dana Alokasi Khusus)
DBH (Dana Bagi Hasil)
• Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
• Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
• Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Dasar Hukum : 1.
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU Nomor 12 Tahun 2008
2.
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3.
PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
4.
Permenkeu Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2013.
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat • Dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kab/ Kota guna menurunkan tingkat kecelakaan pada lalu lintas angkutan jalan dalam rangka melaksanakan rencana aksi Road map to zero accident . • Lingkup Kegiatan : Pengadaan dan pemasangan : - fasilitas keselamatan jalan - alat pengujian kendaraan bermotor
DAK Keselamatan Transportasi Darat TA 2013 Provinsi Kalimantan Tengah NO 1
DAERAH Prov. Kalimantan Tengah
NILAI (Rp 000) 824.930
2
Kab. Barito Selatan
321.720
3
Kab. Barito Utara
330.050
4
Kab. Kapuas
328.470
5
Kota Palangkaraya
345.620
6
Kab. Barito Timur
346.020
7
Kab. Pulang Pisau
330.750
8
Kab. Gunung Mas
324.050
9
Kab. Lamandau
326.310
10
Kab. Sukamara
330.330
11
Kab. Seruyan
325.280
JUMLAH
4.133.530
TERIMA KASIH
