KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 4. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dgn Kendaraan Umum 5. KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan 2

3

.

Tinjauan Hukum : Pasal 138 UU No. 22 Tahun 2009

(1). Angkutan Umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau; (2). Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum; (3). Angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum; Pasal 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 173 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.

4 .

Hakekat Penerbitan Izin :

Sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 5 dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Dalam hal penyediaan dan penyelenggaraan jasa layanan angkutan orang dalam trayek, pemerintah mengendalikannya dengan menerbitkan Ijin. Hakekat diterbitkannya Ijin oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk : 1.

Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Untuk mewujudkan kepastian pelayanan jasa angkutan umum tersebut maka setiap operator harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.

2.

Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa/operator dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan angkutan (supply) dan permintaan angkutan (demand), agar perusahaan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya.

SUBSTANSI PELAYANAN IZIN ANGKUTAN JALAN ANGKUTAN

Klasifikasi Angkutan sesuai UU. No.22/2009

KENDARAAN BERMOTOR

BARANG

ORANG SEPEDA MOTOR

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

MOBIL PENUMPANG

BUS

UMUM

KHUSUS

KEND. UMUM DALAM TRAYEK TETAP & TERATUR 1. 2. 3. 4. 5.

LINTAS BATAS NEGARA AKAP AKDP PERKOTAAN PERDESAAN

ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK 1. TAKSI 2. TUJUAN TERTENTU 3. PARIWISATA 4. KAWASAN TERTENTU

5

PERBANDINGAN KLASIFIKASI ANGKUTAN UU. NO.14 Tahun 1992

UU. NO.22 Tahun 2009

6

PERIZINAN ANGKUTAN (Pasal 173 dan 174)

Izin Penyelengaraan  Angkutan Orang Dalam Trayek  Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek  Angkutan Barang Khusus / Alat Berat

Dokumen Kontrak dan/atau Kartu Elektronik  Surat Keputusan  Surat Pernyataan  Kartu pengawasan

Pemberi dan Perpanjangan Izin

Seleksi atau Pelelangan 7

PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT 1.

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.

2.

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

3.

Izin Penyelenggaraan Angkutan Khusus dan/atau Alat Berat.

4.

Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor.

5.

Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

Barang

8

PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT Pasal 173 ayat (1) huruf a, b dan c UU No. 22 Tahun 2009 :

Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki: a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 :

Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan peujian (Uji Tipe & Uji Berkala).

9

KEWENANGAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG Pemberi Izin

Dalam Trayek

Tidak Dalam Trayek

Menteri

1. 2. 3. 4.

lintas batas negara antarkabupaten/kota melampaui wilayah 1 provinsi angkutan perkotaan melampaui wilayah 1 provinsi Perdesaan melewati wilayah 1 provinsi.

1.

1.

Antarkota melampaui wilayah 1 kab/kota dalam 1 provinsi angkutan perkotaan melampaui wilayah 1 kab/kota dalam 1 provinsi perdesaan yang melampaui wilayah 1 kab dalam 1 provinsi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Gubernur

2. 3. 4.

Bupati

1. 2.

perdesaan yang berada dalam 1wilayah kabupaten perkotaan yang berada dalam 1wilayah kabupaten

Walikota

perkotaan yang berada dalam 1 wilayah kota.

2. 3. 1. 2.

angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 daerah provinsi; angkutan dengan tujuan tertentu; atau angkutan pariwisata angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 daerah kab/kota dalam 1 provinsi angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten. taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota. 10

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

SURAT PENOLAKAN

14 Hari Kerja

DITOLAK

14 Hari Kerja

BUMN/BUMD SWASTA KOPERASI

PEMOHON

P E R M O H O N A N

PERUSAHAAN BARU

DIRJEN HUBDAT

PEMBAHARUAN MASA BERLAKU

KAJIAN ADMINISTRATIF

PERUBAHAN IZIN

TEKNIS TAMBAHAN

PERMOHONAN

PROSES

DISETUJUI

SYARAT LENGKAP

SYARAT BELUM LENGKAP

IZIN TRAYEK

SURAT PERSETUJUAN (PERTIMBANGAN)

JAWABAN

11

11

KAJIAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG Administrasi, Teknis dan Khusus

1. Melengkapi Persyaratan Administrasi : Izin Usaha Angkutan, Surat Pernyataan Kesanggupan, FC STNK & STUK, Pool/Bengkel, SK Kondisi Usaha, SK Komitmen Usaha. 2. Trayek /Kuota masih Memungkinkan. 3. Prioritas pada Perusahaan dengan Kondite Baik. 4. Rekomendasi dari Dishub Provinsi Asal & Tujuan. (AKAP & AJAP) 5. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi domisili (Pariwisata & Taksi) 6. Kerjasama dengan Pengelola atau Otorita untuk Pemadu Moda. 7. Kerjasama dengan Pengelola Bandara (Taksi Bandara). 8. Umur kendaraan mak 3 thn (Taksi Bandara). 9. Rapat Teknis penetapan quota dg Ditjen Hubud, Ad. Bandara dan AP II. Bentuk Perizinan

1. SK Izin Trayek (AKAP,AJAP), SK Izin Operasi (Pariwisata,Taksi Bandara Soekarno Hatta) 2. SK Pelaksanaan, Lampiran SK , Kartu Pengawasan, dan Surat Pernyataan. 12

14 Hari Kerja

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK (AKAP & AJAP)

14 Hari Kerja


P E R M O H O N A N

PERUSAHAAN BARU

DIRJEN HUBDAT

ADMINISTRATIF

PERUBAHAN IZIN GUBERNUR

PERUBAHAN TRY

RUBAH JAM BUPATI/ WALIKOTA

PEMOHON

KPS HILANG

PERMOHONAN

1. Trayek masih Memungkinkan 2. Prioritas pada Perusahaan dengan Kondite Baik

TAMBAHAN

POLISI & IKLAN

Kerjasama dengan Pengelola atau Otorita untuk Pemadu Moda

REKOMENDASI

PROSES

PENGALIHAN

TANPA BIAYA

1. Izin Usaha Angkutan 2. Surat Pernyataan Kesanggupan 3. FC STNK & STUK 4. Pool/Bengkel 5. SK Kondisi Usaha 6. SK Komitmen Usaha

TEKNIS

PENGURANGAN

GANTI KEND

SURAT PENOLAKAN

KAJIAN


PENAMBAHAN

DITOLAK

DISETUJUI

SYARAT LENGKAP


IZIN TRAYEK


1. SK Izin Trayek 2. SK Pelaksanaan 3. Lampiran SK 4. KPS 5. Surat Pernyataan

1. Melengkapi Persyaratan 2. Berlaku 6 Bulan

JAWABAN

13 13

BAGAN ALIR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TDK DLM TRAYEK (PARIWISATA) PERMOHONAN

PERUSAHAAN ANGKUTAN

Disp 0 hr

DISPOSISI DIREKTUR LLAJ

STAFF/OPERATOR E-LICENCE

Disp 2 hr

Disp 1 hr (0 hr)

(2 hr)

DISPOSISI KASUBDIT AJ Disp 3 hr

(1 hr)

PENYUSUNAN TELAAHAN & PENCETAKAN DOKUMEN IZIN

DISPOSISI KASI AB Disp 4 hr

(1 hr)

(1 hr)

PENYUSUNAN TELAAHAN & PENCETAKAN DOKUMEN IZIN

Disp 8 hr (3 hr) Disp 2 hr (3 hr)

Disp 9 hr Disp 3 hr

(1 hr) (1 hr)

PARAF KASUBDIT AJ Disp 10 hr (1 hr) Disp 4 hr (1 hr) TANDATANGAN DIREKTUR LLAJ

DISETUJUI

PENELITIAN PERSYARATAN

Disp 5 hr

PARAF KASI

Disp 13 hr (3 hr) Disp 7 hr

(3 hr)

PENOMORAN DOKUMEN IZIN

Disp 14 hr (1 hr) PENOLAKAN

Disp 8 hr (1 hr) PENYERAHAN DOKUMEN IZIN

14

14 Hari Kerja

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK (PARIWISATA)

14 Hari Kerja


P E R M O H O N A N

PERUSAHAAN BARU

DIRJEN HUBDAT

SURAT PENOLAKAN

KAJIAN


ADMINISTRATIF PERUBAHAN IZIN PENAMBAHAN

DITOLAK

GUBERNUR


DISETUJUI

PERSYARATAN LENGKAP


IZIN OPERASI


TEKNIS PENGALIHAN BUPATI/ WALIKOTA

GANTI KEND

KPS HILANG

PEMOHON

PERMOHONAN

1. Wilayah masih Memungkinkan 2. Prioritas pada Perusahaan dengan Kondite Baik

POLISI & IKLAN

REKOMENDASI

PROSES

1. SK Izin Operasi 2. SK Pelaksanaan 3. Lampiran SK 4. KPS 5. Surat Pernyataan

1. Melengkapi Persyaratan 2. Berlaku 6 Bulan

JAWABAN

15 15

14 Hari Kerja

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK (Taksi Bandara Soekarno Hatta)

14 Hari Kerja


P E R M O H O N A N

PERUSAHAAN BARU

DIRJEN HUBDAT

KAJIAN


ADMINISTRATIF

PERUBAHAN IZIN PENAMBAHAN

GUBERNUR

PENGALIHAN BUPATI/ WALIKOTA

GANTI KEND

PEMOHON


TEKNIS

KPS HILANG

PERMOHONAN

SURAT PENOLAKAN

DITOLAK

POLISI & IKLAN

1. Rapat Teknis penetapan quota dg Ditjen Hubud, AD. Bandara dan AP II 2. Prioritas pada Perusahaan dengan Kondite Baik 3. Umur kendaraan mak 3 thn

TAMBAHAN Kerjasama dengan Pengelola

PROSES

REKOMENDASI

DISETUJUI

PERSYARATAN LENGKAP

IZIN

OPERAS I

1. SK Izin Operasi 2. SK Pelaksanaan 3. Lampiran SK 4. KPS 5. Surat Pernyataan

SYARAT TIDAK LENGKAP

SURAT PERSETUJUAN

1. Persetujuan Izin Operasi 2. Melengkapi Persyaratan 3. Berlaku 6 Bulan

JAWABAN

16

16

BAGAN ALIR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS PERMOHONAN

PENERIMAAN & VERIFIKASI AWAL PERMOHONAN

PERUSAHAAN ANGKUTAN

DISPOSISI DIREKTUR LLAJ

Disp 1 hr (0 hr) PENYUSUNAN TELAAHAN & PENCETAKAN DOKUMEN IZIN

PARAF KASI

PARAF KASUBDIT AJ DISETUJUI

DISPOSISI KASUBDIT AJ

BERKAS TIDAK LENGKAP

DISPOSISI KASI AB

TANDATANGAN DIREKTUR LLAJ

PENOLAKAN PENOMORAN DOKUMEN IZIN

PENELITIAN PERSYARATAN

PENYERAHAN DOKUMEN IZIN PENYUSUNAN TELAAHAN & PENCETAKAN DOKUMEN IZIN

17

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS PERUSAHAAN BARU PERMOHONAN BUMN/BUMD/ BADAN HUKUM

PEMBAHARUAN MASA BERLAKU (PERPANJANGAN)

PERUBAHAN IZIN PENAMBAHAN PENGURANGAN PERUBAHAN SURAT IZIN HILANG

ANALISA DAN EVALUASI

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT (DIREKTUR LLAJ) PENERIMAAN & VERIFIKASI AWAL CHECK LIST PERSYARATAN : 1.Surat Permohonan 2.Rekomendasi Instansi Terkait * 3.Akte Pendirian Perusahaan 4.Fotokopi STNK & Buku Uji Kendaraan 5.Foto Kendaraan (semua sisi) 6.Surat Keterangan ttg nama, jenis dan jumlah barang berbahaya yang akan diangkut (MSDS / Material Safety Data Sheet) 7.Prosedur penanggulangan keadaan darurat (Emergency Response) 8.Identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan 9.Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus KPS Hilang)

*Rekomendasi Instansi Terkait : PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

SURAT PENOLAKAN

PERSYARATAN TIDAK SESUAI

a. Barang Berbahaya dan Limbah Barang Berbahaya dari Kementerian Lingkungan Hidup. b. Minyak dan Gas (BBM,BBG,CNG, LGV dll.) dari Kementerian ESDM.

TELAAH STAF & CETAK DOKUMEN IZIN

PERSETUJUAN KASI AB KASUBDIT AJ

PENANDATANGAN IZIN OLEH DIREKTUR LLAJ

PENOMORAN & ARSIP

PENYERAHAN18 DOKUMEN IZIN

14 Hari Kerja

BAGAN ALIR PROSES SURAT PERSETUJUAN ANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

14 Hari Kerja

BUMN/BUMD SWASTA KOPERASI PERORANGAN

P E R M O H O N A N

PERUBAHAN STATUS PENAMBAHAN

KLH BPOM

GANTI KEND

SP HILANG

PERMOHONAN

SURAT PENOLAKAN

DITOLAK

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

KAJIAN


PENGALIHAN

PEMOHON

DIRJEN HUBDAT

PERUSAHAAN BARU

DITJEN MIGAS BATAN

ADMINISTRATIF

DISETUJUI

1. Srt Ket ttg jenis & jml brng yg iangkut 2. Rekomendasi pengangkutan B3 dr Instansi yg berwenang 3. Ket ttg tempat pemuatan, pemberhentian, pembongkaran & lintasan, yg dilalui, 4. Daftar, foto, STNK & Buku Uji kendaraan yg digunakan untuk mengangkut 5. Waktu & jadwal pengangkutan 6. Izin usaha angkutan bagi kendaraan umum 7. Prosedur penanggulangan keadaan darurat yg diterapkan oleh perusahaan

PERSYARATAN LENGKAP SURAT PERSETUJUAN PENGANGKUTAN B3

POLISI & IKLAN

REKOMENDASI

PROSES

JAWABAN

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

UJI TIPE

OLEH UP UJI TIPE PEMERINTAH

KEND. YG DIIMPOR KEND. YG DIBUAT/ DIRAKIT

KEND. YG DIMODIFIKASI

UJI BERKALA

OLEH UP BERKL PEMERINTAH KAB/KOTA OLEH UP ATPM DGN IZIN PEMERINTAH UP PENGUJIAN SWASTA DGN IZIN PEMERINTAH

MOBIL PNP UMUM MOBIL BUS MOBIL BARANG KERETA TEMP/ GANDENGAN

UU NO 22 TAHUN 2009

STRUKTUR UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SESUAI KEPMENHUB NO. KM 9 TAHUN 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor UJI TIPE

UJI TIPE FISIK KENDARAAN BERMOTOR

PENELITIAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KB :

- Rumah2 (karoseri),

UJI TIPE LANDASAN (CHASSIS ENGINE)

>10

PROSEDUR SERTIFIKASI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, KB yang dimodifikasi perubahan sumbu atau modifikasi jarak sumbu - KB yang dibuat/dirakit dalam negeri << 10 unit -

UJI TIPE LENGKAP

≤10

Pilihan

KB yang dimodifikasi selain perubahan sumbu atau modifikasi jarak sumbu

PROSEDUR PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR

21

PROSEDUR SERTIFIKASI TIPE KENDARAAN BERMOTOR PERMOHONAN UJI TIPE : ATPM DAN IU Ya

PERBAIKI ITEM TIDAK LULUS

UJI ULANG Tidak

DOKUMEN PENGAJUAN KE DITJEN HUBDAT (SPEK. TEKNIS, TPT, FOTO)

DOKUMEN UJI ULANG

LENGKAPI BERKAS

BERKAS LENGKAP

Tidak

Keterangan : Ditjen Hubdat : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BPLJSKB : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor BTMP : Balai Termodinamika, Mesin, dan Propulsi ATPM : Agen Tunggal Pemegang Merek IU : Importir Umum Principle : Pabrik Asal Kendaraan Bermotor

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

Ya SURAT PENGANTAR UJI TERLAMPIR BIAYA UJI TIPE

SERTIFIKAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR Ya

PEMBAYARAN BIAYA UJI

Tidak LULUS

PROSES UJI TIPE DI BPLJSKB DAN BTMP/PRINCIPLE *)

Catatan : *) = sampai dengan tersedianya fasilitas uji tipe di BPLJSKB

RESUME HASIL UJI TIPE DARI BPLJSKB DAN BTMP/PRINCIPLE *)

DITJEN HUBDAT

22

PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT UJI TIPE PEMOHON DIRJEN HUBDAT

PERSYARATAN (TIDAK LENGKAP)

PERIKSA

BERKAS (LENGKAP)

TIDAK LULUS UJI ULANG/PERBAIKI ITEM TIDAK LULUS

SURAT PENGANTAR UJI TIPE BUKTI PEMBAYARAN UJI TIPE UJI TIPE BPLJSKB RESUME HASIL UJI

LULUS

LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR PENERBITAN SURAT IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE* PER SERI KB DENGAN TIPE YANG SAMA

SERTIFIKAT UJI TIPE

* Sertifikat Registrasi Uji Tipe diberikan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) dengan menunjukkan dan/atau melampirkan fotokopi Sertifikat Uji Tipe yang telah dikeluarkan

PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT UJI TIPE 14

15

DIRJEN HUBDAT

SERTIFIKAT UJI TIPE

13

SURAT PERMOHONAN + BERKAS

10

KANTOR PUSAT KEMENHUB DIR. LLLAJ & KASUBDIT SAJ

1

2

PEMOHON 5

11

KA BALAI PLJSKB

12 8

4

PENGANTAR UJI + BIAYA UJI

9

3

STAF SAJ 6 7

ATM/BANK

PENGUJIAN KEND PEMOHON + KEND UJI + BUKTI BAYAR

PROSEDUR PENERBITAN PENGESAHAN PENELITIAN RANCANG BANGUN & REKAYASA PEMOHON/PERUSAHAAN KAROSERI

DOKUMEN PERSYARATAN PERSYARATAN TIDAK LENGKAP TIDAK LULUS/REVISI PENGAJUAN

DIRJEN HUBDAT

PROSES PENELITIAN RANCANG BANGUN

LULUS

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE*

PENGESAHAN RANCANG BANGUN

* Sertifikat Registrasi Uji Tipe diberikan oleh Dishub Provinsi setelah diperiksa kesesuaian kendaraan dengan spesifikasi teknis pengesahan rancang bangun

PROSEDUR PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR PEMOHON : - ATPM - PERSH. KAROSERI DOKUMEN PENGAJUAN KE DITJEN HUBDAT

PERBAIKAN GAMBAR RANCANG BANGUN

(SPEK. TEKNIS, GAMBAR TEKNIK)

PENELITIAN DAN PENILAIAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR Tidak

Keterangan :  Ditjen Hubdat = Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  ATPM = Agen Tunggal Pemegang Merek

LULUS ? Ya

PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR

Dokumen Pengajuan :  Surat Permohonan  Spesifikasi Teknis K.B  Sertifikat Uji Tipe Landasan  SIUP, NPWP, Akte Notaris  Surat Penetapan Karoseri KB dari Propinsi  Gambar Rancang Bangun  Rekomendasi ATPM/Principal untuk modifikasi perubahan wheel base atau perpanjangan chassis.

DINAS PERHUBUNGAN / LLAJ PROPINSI PENELITIAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN FISIK UNTUK SETIAP UNIT PRODUKSI KAROSERI K.B

PERBAIKAN FISIK K.B SAMPAI SESUAI

Tidak

SESUAI ?

Ya

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE (SRUT) KENDARAAN BERMOTOR

26

PROSEDUR PENERBITAN PENGESAHAN PENELITIAN RANCANG BANGUN & REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR & SRUT DI PROVINSI

5

6

DIRJEN HUBDAT

SK PENESAHAN RANCANG BANGUN & REKAYASA

4

SURAT PERMOHONAN + BERKAS 1

KANTOR PUSAT KEMENHUB DIR. LLLAJ & KASUBDIT SAJ 2

PEMOHON

3

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE

7

STAF SAJ PEMOHON + SK RANC BANGUN + KENDARAAN 8

10

9

DISHUB PROV

BERITA ACARA PENELITIAN & PENILAIAN FISIK KENDARAAN

Electronic License for Type Approval PEMOHON

SAJ

BPLJSKB Data permohonan uji tipe kendaraan

Dokumen kelengkapan uji tipe dan bukti pendaftaran via web

Mulai

Sudah memiliki account?

Belum

Daftar permintaan account baru

Kendaraan siap untuk pengujian?

Validasi Account baru

Ya

Pemeriksaan kelengkapan dokumen uji tipe dan bukti pendaftaran via web

Ya

Login Aplikasi

Update status permohonan

Tidak (uji Ulang)

Permohonan uji tipe baru?

Pendaftaran dan pengisian data surat pengantar uji tipe


Cetak bukti pendaftaran Update status permohonan

Tampilkan data permohonan sebelumnya

ya

Penyerahan Surat Pengantar Uji ke pemohon

Tidak

Penjadwalan pelaksanaan uji tipe

Pendaftaran uji tipe kendaraan sesuai jadwal

Cek Fisik kendaraan, Pemeriksaan data permohonan (dokumen dan data elektronik), Pelaksanaan Uji Tipe. Pemohon menunggu di ruang tunggu

Dokumen kelengkapan uji tipe, bukti pendaftaran via web, bukti pendaftaran di SAJ dan SPU

Pengisian formulir data teknis KM9 dan dilengkapi data TPT/ NIK


Tidak Konfirmasi kesiapan kendaraan Lulus uji tipe?

Informasi Status permohonan uji

Tampilkan data hasil uji


Ya

Cetak bukti pengisian data teknis KM9 Update status permohonan

Selesai

Pengisian data Hasil uji tipe kendaraan

Verifikasi hasil uji oleh Seksi Sertifikasi, Seksi Pengujian dan Kepala BPLJSKB

Cetak resume hasil uji tipe berserta pengantar surat

Resume Hasl uji di PLJSKB

Pengiriman resume hasil uji

ITEM UJI & BIAYA UJI

PP PNBP NO 6 TH 2009

Mobil CBU (Bensin) Mobil CBU (Solar) Landasan (Solar) Landasan (Bensin) Sepeda Motor Karoseri (solar) Kereta Tempelan/Gandengan Item uji Biaya Item uji Biaya Item uji Biaya Item uji Biaya Item uji Biaya Item uji Biaya Item uji Biaya √ √ Rp442.000 √ √ Uji rem utama √ √ √ Rp976.000 Rp976.000 Rp976.000 Rp976.000 Rp976.000 Rp976.000 Uji rem parkir √ √ √ √ × Rp0 √ √ Uji lampu utama √ Rp510.000 √ Rp510.000 √ Rp510.000 √ Rp510.000 √ Rp380.000 √ Rp510.000 × Rp0 Uji speedometer √ Rp932.000 √ Rp932.000 √ Rp932.000 √ Rp932.000 √ Rp370.000 √ Rp932.000 × Rp0 Uji klakson √ Rp423.000 √ Rp423.000 √ Rp423.000 √ Rp423.000 √ Rp280.000 √ Rp423.000 × Rp0 Uji berat kend √ Rp432.000 √ Rp432.000 √ Rp432.000 √ Rp432.000 √ Rp210.000 √ Rp432.000 √ Rp432.000 uji dimensi √ Rp328.000 √ Rp328.000 × Rp0 × Rp0 √ Rp340.000 √ Rp328.000 √ Rp328.000 uji konstruksi √ Rp923.000 √ Rp923.000 √ Rp923.000 √ Rp923.000 √ Rp220.000 √ Rp923.000 √ Rp923.000 uji CO-HC √ Rp645.000 × Rp0 × Rp0 √ Rp645.000 √ Rp370.000 × Rp0 × Rp0 Uji gas buang × Rp0 √ Rp889.000 √ Rp889.000 × Rp0 × Rp0 √ Rp889.000 × Rp0 uji emisi euro 2 √ Rp6.584.000 √ Rp6.584.000 √ Rp6.584.000 × Rp0 √ Rp1.200.000 × Rp0 × Rp0 Uji radius putar √ Rp233.000 √ Rp233.000 √ Rp233.000 √ Rp233.000 × Rp0 √ Rp233.000 √ Rp233.000 Uji side slip √ Rp510.000 √ Rp510.000 √ Rp510.000 √ Rp510.000 × Rp0 √ Rp510.000 × Rp0 Total 12 item Rp12.496.000 12 item Rp12.740.000 11 item Rp12.412.000 10 item Rp5.584.000 9 item Rp3.812.000 11 item Rp6.156.000 6 item Rp2.892.000 Item Uji

SUT LANDASAN SUT LENGKAP

SUT LENGKAP

SUT LANDASAN

SUT SEPEDA MOTOR

SUT KAROSERI

SUT TRAILER

BENTUK-BENTUK PERIZINAN

30

sekian… TERIMA KASIH Website : www.hubdat.web.id

www.dephub.go.id

e-mail : [email protected]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT

Recommend Documents