EVALUASI KEBIJAKAN PENGOPERASIAN TERMINAL SUNGAI CARANG OLEH BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
Naskah Publikasi
Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji
SKRIPSI Oleh
SAID RIZAL NIM: 080565201043
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 2013
1
ABSTRAK Pengoperasian Terminal Sungai Carang merupakan suatu rencana pemerintah dalam mengatur arus pergerakan transportasi di wilayah Kota Tanjungpinang. Dengan terminal tipe B yang berfungsi mengatur pergerakan angkutan umum antar daerah dalam kota dan antar wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Riau setidaknya diharapkan bisa mewujudkan Visi dan Misi pengelolaan terminal yaitu mewujudkan terminal yang moderen dan melaksanakan pelayanan yang baik bagi pengguna jasa terminal, oleh karena itu dibutuhkan suatu kegiatan pengelolaan yang baik. Selain itu dari sisi ekonomis keberadaan terminal membawa pengaruh bagi masyarakat, pelaku usaha jasa transportasi, dan pemerintah sebagai pihak pengelola Penelitian ini dilakukan di DISHUB-KOMINFO Kota Tanjungpinang dengan pertimbangan penulis ingin melakukan Evaluasi Kebijakan Pengoperasian Terminal Sungai Carang yang telah berjalan saat ini, khususnya peran Bidang Perhubungan Darat dalam mengoptimalkan keberadaan terminal.Adapun metode yang dipergunakan adalah deskriftif dan kualitatif.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan yang dianggap relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil teori William N Dunn, dimana untuk mengevaluasi suatu kebijakan, ada lima kriteria yang dijadikan unsur penilaian yaitu efektifitas,kecakupan,pemerataan,responsivitas,dan ketepatan. Secara keseluruhan penelitian ini dapat menggambarkan kesimpulan bahwa pengoperasian Terminal Sungai Carang yang telah berjalan belum terlaksana secara dengan baik kesimpulan ini didasari atas hasil observasi dan keterangan sejumlah informan yang menjadi objek penelitian. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan
2
ABSTRACT Operation Branch River Terminal is a government plan to regulate the flow of movement in the area of transportation Tanjungpinang. With type B terminal which controls the movement of inter-regional public transit within the city and between the district / city in Riau Islands Province least expected to achieve the Vision and Mission of the management terminal to realize a modern terminal and perform good services for terminal services users, therefore that requires a good management practices. Also from the terminal where the economic impact to the community, transportation businesses, and government as the manager. This research was conducted at the Transportation Agency-KOMINFO Tanjungpinang with consideration of evaluation writers want menlakukan Branch River Terminal operating policies that have been running at this time, particularly the Army's role in optimizing the transportation field where the terminal. The method used is descriptive qualitative. Data was collected through interviews with informants who are considered relevant to the study. In this study the authors take the theory of William N Dunn, in which to evaluate a policy, there are five criteria are used as elements of the effectiveness assessment, kecakupan, equalization, responsivity, and accuracy. Overall portrait of this study can be concluded that the operation of the Branch River Terminal that has been running has not been done properly this conclusion based on the observation and description of a number of informants who becomes the object of research. Keywords: Policy Evaluation
3
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pusat sentral pemerintahan, aktifitas kehidupan masyarakat khusnya ekonomi terus meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang kurun waktu 2008 sampai dengan 2012
berada di atas rata-rata 7,06 persen, tentunya
pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional yang hanya 5,92 persen tahun 2012. Sejalan dengan perkembangan ekonomi di Kota Tanjungpinang, percepatan pertumbuhan kendaraan darat baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum juga terus meningkat. Sampai hari ini Pemerintah khususnya Kota Tanjungpinang terus berusaha memberikan pelayanan dan kenyamanan dalam berlalulintas bagi masyarakat.Berhubungan dengan kelancaran arus transportasi ini,Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang pada pasal 33
ayat 2
menyebutkan tugas dan fungsi DISHUB-KOMINFO sebagai berikut: 1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi 2) Pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika 3) Pembinaan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika 4) Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas,dan 5) Pelaksana tugas lain yang diberikan Walikota Bentuk
kegiatan
yang
dilakukan
DISHUB-KOMINFO
Kota
Tanjungpinang salah satunya melakukan pengelolaan dan pemeliharaan
4
terhadap Terminal Sungai Carang sebagai pengaturan perputaran arus kendaraan umum dan jasa di Kota Tanjungpinang. Terminal Sungai Carang merupakan terminal tipe Byang melayani rute angkutan umum dan jasa dalam dan antar Kota.Terminal ini dibangun Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008 dan dikelola serta menjadi aset pemerintah Kota Tanjungpinang. Di bangun dengan diatas tanah seluas 1 hektar di tengahtengah kompek pertokoan Bintan Center KM.9, terminal ini mempunyai nilai strategis sebagai akses terpenting bagi pengaturan kendaraan dalam kota dan antara kota seperti antara Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Sesuai dengan fungsinya, terminal Sungai Carang diharapkan menjadi jantung pengoperasian transportasi umum di Kota Tanjungpinang,mengingat angkutanumum dan jasa yang ada di Kota Tanjungpinang jumlahnya cukup banyak dan beragam, ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut: Tabel 1.1 Jumlah Angkutan Umum dan Jasa Kota Tanjungpinang Tahun 2012 No 1
Jenis Kendaraan Umum Jumlah (unit) Mobil penumpang: - Sedan/Taxsi 52 2 Mini Bus: - Oplet/angkot 656 - Bus sedang 6 - Bus Besar 24 Total 1642 Sumber data: Dishub Komininfo Tanjungpinang tahun 2011 Dari tabel data diatas, dampak yang timbul jika kendaraan umum dan jasa ini tidak ditata dan diatur dengan baik, akan menimbulkan kemacetan pada
5
jalan-jalan umum mengingat Kota Tanjungpinang hanya memiliki panjang jalan sekitar 29.724 (KM)yang menjadi jalan Provinsi dan sekitar 59.4 (KM) jalan Kota. Mengenai pengelolaan dan pengoperasian terminal Sungai Carang (Bintan Center) oleh DISHUB-KOMINFO Kota Tanjungpinang mungkin tidak berjalan sebagaimana fungsinya, ini terlihat dari sepinya angkutan umum dan jasa yang berada di lokasi terminal dan adanya kendaraan umum dan jasa yang parkir di jalan-jalan umum padahal Terminal Sungai Carang merupakan tempat yang ditetapkan pemerintah kota Tanjungpinang yang berfungsi sebagai tempat perputaran kendaraan umum dan jasa serta lokasi pemberhentian awal dan akhir baik itu angkutan umum antar kota maupun daerah. Lain halnya dengan terminal pada umumnya, terminal Sungai Carang sepi dari aktifitas masyarakat,tidak tersedianya loket penjualan tiket, minimnya sarana dan fasilitas umum, bahkan tidak adanyapetugas pengaturan parkir kendaraan.Dilokasi terminal juga tidak terlihat aktifitas-aktifitas pegawai DISHUB-KOMINFO Kota Tanjungpinangyang bekerja dan memantau aktifitas terminal, hanya pada waktu-waktu tertentu saja pegawai terlihat dilokasi terminal.Kondisi ini menjadikan terminal ini seperti dan seolah-olah tidak beroperasi. Sebagaimana
Undang-Undang
Nomor
32
tahun
2004
tentang
pemerintahan daerah,maka memberdayakan fungsi terminal dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah, seperti penerapan retribusi parkir
6
angkutan umum dan jasa, pedagang makanan maupun souvenir dan lain sebagainya. Secara
teknis
belum
ada
PeraturanDaerah
(PERDA)
yang
mengaturkhusus mengenai pemanfaatan terminal Sungai Carang. Namun demikian, peran dan fungsi DISHUB-KOMINFO Kota Tanjungpinang sebagai pengelola sekaligus pengawas jalannya terminal Sungai Carang patut dilihat kembali,khususnya para pegawai yang terlibat langsung. Jika dilihat dari Susunan Organisasi DISHUB-KOMINFO Kota Tanjungpinang, di bawah Kepala Dinas, kewajiban pengelolaan terminal Sungai Carang berada pada Bidang Perhubungan Darat. Bidang perhubungan Darat
melaksanakan
tugas
menyelenggarakanpengendalian,
urusan
salah
pemeliharaan,
satunya
adalah
pembangunan
sarana,
perasaranadan fasilitas terminal. Dalam penulisan Skripsi ini hanya memfokuskan pada evaluasi kebijakan Bidang Perhubungan Darat yang mendapat tugas mengoperasikan terminal Sungai Carang Kota Tanjungpinang, mengingat keberadaan terminal Sungai Carang saat ini belum beroperasi secara maksimal.Dari kenyataan diatas, mengingat Terminal Sungai Carang merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat khususnya di bidang perhubungan darat masihbelum berjalan dengan baik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Evaluasi Kebijakan Pengoperasian
Terminal
Sungai
Carang
Oleh
Bidang
Perhubungan
DaratDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang”
7
2. Perumusan Masalah Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, terlihat belum maksimalnya peranan Bidang Perhubungan Darat DISHUB-KOMINFO Kota Tanjungpinang dalam mengfungsikan keberadaan terminal, masalah pokok yaitupenulis kemukakan adalah sejauhmana kebijakan yang telah di lakukan mengenai pengoperasian Terminal Sungai Carang oleh Bidang Perhubungan Darat DISHUB-KOMINFO Kota Tanjungpinang?
3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yaitu: a. Untuk mengevaluasi kebijakan pengoperasian Terminal Sungai Carang oleh
Bidang
Perhubungan
DaratDISHUB-KOMINFO
Kota
Tanjungpinang. b. Untuk mengetahui hambatan dan kendala Bidang Perhubungan DaratDISHUB-KOMINFO
Kota
Tanjungpinangdalam
menjalankan
tugas dan fungsinya.
4. Metode Penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan pertimbangan bahwa metode ini sesuai dengan perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian ini.Selain itu, dengan metode ini data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, dan kredibel.Deskripsi yang luas dan mendalam akandapat diketahui, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai sesuai dengan kondisi objektif terhadap kebijakanmengenai pengoperasian Terminal Sungai
8
Carang
oleh
Bidang
Perhubungan
Darat
DISHUB-KOMINFO
Kota
Tanjungpinang. dalam bentuk data dan fakta lapangan. Untuk memperoleh data yang relevan atau yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti mengambil dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan teknikpengumpulkan data melalui wawancara dan observasi.Analisis dalam pengolahan data dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif yang diambil dari sumber informasi dan fakta yang ada dan di temukan pada saat di lakukannya penelitian.
9
B. KERANGKA TEORI
1. Kebijakan Publik Dari berbagai sumber yang diperoleh dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (NugrohoR, 2004;1-7). Kebijakan menurut E.Hugh Heclo (Inu,2002;85) adalah cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan.Hampir sama dengan kedua pendapat diatas, Anderson (Islamy, 2003;17) mengungkapkan bahwa kebijaksanaan (policy) ialah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Kebijakan secara umum menurut Abidin(2004;31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:
10
1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; 2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; 3) Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan.(Dunn, 2003: 89). Berkaitan dengan beberapa pengertian kebijakan diatas, maka menurut Friedrick (Nugroho R., 2004; 4)kebijakan publik ialah: “Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Selanjutnya, rumusan definisi kebijakan publik menurut Jenkins (Wahab, 1991;14) ialah sebagai keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Pendapat para ahlilainnya terkait kebijakan publik, seperti Islamy (2003;20) menyimpulkan bahwa kebijaksanaan negara (public policy) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
11
oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Sedangkan dilihat dari pembuat kebijakan publik tersebut, maka NugrohoR.(2004; 59-61) menyatakan bahwa pertama, kebijakan publik dapat buat oleh lembaga Legislatif saja sesuai dengan konsep pembagian kekuasaan atau sering dikenal dengan sebutan Tree As Politika. Kedua, dapat dibuat melalui kerjasama antara Legislatif dan Eksekutif, dan ketiga kebijakan publik yang dibuat oleh Eksekutif saja. Berikutnya menurut Subasono (2005;5-6)dalam menentukan kerangka kerja dari kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut: 1) Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujun kebijakan akan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, maka semakin mudah untuk mencapainya; 2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar suatu nilai; 3) Sumberdaya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumberdaya fiansial, material dan infrastruktur lainnya. 4) Kemampuan aktor yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan.Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompertisi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya; 5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kinerja suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan; 6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi suatu kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat topdown approach atau buttom-up approach, otoriter atau demokratis.
12
Selanjutnya, aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan publik adalah mengimplementasikannyasebagaimana amanat yang telah ditetapkan
dalam
kebijakan
publik
tersebut.
Kebijakan
yang
telah
direkomendasikan untuk di pilih oleh police makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi impelementasi kebijakan publik baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi.
2. Terminal Terminal menurut Morlock(Suwajoko, 1990:109), didefinisikan sebagai tepat pergantian moda angkutan dalampelayanan pengangkutan barang dan manusia, sedangkan fungsi utama terminaladalah untuk menyediakan fasilitas keluar masuk dari objek-objek yang akandiangkut, baik penumpang maupun barang. Perjalanan yangdibangkitkan oleh suatu zone tidaklah selalu menjadi tujuan akhir dari pergerakan,perjalanan ini mungkinkan harus melalui tujuan antara yang dapat diartikansebagai kebutuhan semua perjalanan. Pengertian terminal berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1992tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah merupakan simpul dalam sistemjaringan transportasi jalan yang befungsi pokok sebagai pelayanan umum antaralain berupa tempat untuk naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang,untukpengendalian lalu lintas dan angkutan umum serta tempat perpindahan intradan moda transportasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 tahun 1995, terminal dibedakan berdasarkan:
13
a) jenis angkutan menjadi: 1) Terminal penumpang yaitu merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. 2) Terminal barang yaitu terminal yang diperuntukkan bagi keperluan bongkar muat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi. b) fungsi pelayanan dibagi menjadi: 1) Terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan atau angkutan lintas batas negara, angkutan kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. 2) Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan atau angkutan pedesaan. 3) Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota atau angkutan pedesaan.
14
C. PEMBAHASAN Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan publik terutama dalam memberikan pelayanan dalam bidang angkutan kota maka dari itu guna menganalisa satu persatu dari indikator yang ada, di uraikan secara terperinci dan melihat hasil penelitian sebagai berikut: 1. Efektifitas Pengoperasian Terminal Sungai Carang Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Diketahui bahwa visi dan misi yang ingin dicapai dengan keberadaan Terminal Sungai Carang ini adalah dengan adanya terminal yang bersifat modern dan baik maka akan meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat sedangkan misinya untuk meningkatkan pelayanan terminal yang ada di Kota Tanjunpinang dengan maksimal dan bersifat lebih maju yang mana seluruh angkutan umum harus masuk dan keluar dari terminal. namun rialitas misi ini belum berjalan secara maksimal karena masih ditemui bus jurusan Bintan dan Tanjungpinang yang menaikan penumpang dan menurunkan penumpang di luar terminal hal ini tentu saja merugikan pihak terminal itu sendiri. Sementara itu, berdirinya terminal tersebut adalah aset Pemerintah Kota Tanjungpinang diperuntukan untuk angkutan umum antar Kota dalam Provinsi.Terminal ini diresmikan Gubernur Kepulauan Riau waktu itu Ismeth Abdullah pada tanggal 17 Juli 2008 menelan anggaran Rp4.895.106.000 dari dana ABPD Kepri. Awalnya, keberadaan terminal angkutan darat yang pertama di Kota Tanjungpinang ini, diharapkan Pemko Tanjungpinang dapat
15
menyusun sistem transportasi darat yang efisien dan dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana fungsi Terminal Sungai Carang dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna jasa transportasi secara garis besar dapat dilihat dari jumlah penumpang yang "naik dan turun" dibandingkan dengan jumlah penumpang yang seharusnya "naik dan turun" di Terminal tersebut. Sedang untuk mengetahui jumlah penumpang yang seharusnya "naik danturun" dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang mempunyai ijin trayek, jumlah kendaraan yang dioperasionalkan dan jumlah kendaraan yang "keluarmasuk" terminal (dihitung dari jumlah riit) per bulannya sorta kapasitas kendaraan. Data DISHUB-KOMINFO Kota Tanjungpinang laporan bulan Mei 2013jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal (keluar-masuk) dihitung dari jumlah izin operasional tahun 2013 untuk Bus AKDP sebanyak 30 unit, angkot sebanyak 656 unit, Sedan/Taxi antar sebnayak52 unit. Kemudian berdasarkan pengamatan langsung di lapangan diperoleh data bahwa jumlah kendaraan Bus yang tidak masuk terminal pada bulan Mei 2013 "menaikkan dan menurunkan" penumpang di sekitar terminal sebanyak 21 unit dan dari pengamatan juga terlihat tidak ada angkot, dan taxi yang masuk ke terminal sungai carang.Masih minim nya angkutan umum yang masuk ke dalam terminal, berbanding dengan jumlah yang ada menjadi tugas bagi DISHUB-KOMINFO Kota Tanjungpinang untuk melakukan evaluasi dan pembenahan pengelolaan Terminal Sungai Carang.
16
Sejalan dengan visi dan misi tersebut diatashasil analisa data yang telah dibuat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas keberadaan Terminal Sungai Carang dapat di kategorikan belum berjalan dengan baik. Sarana yang ada masih terlihat tidak dijaga dan dirawat dengan maksimal sehingga terlihat semberaut, sedangkan mengenai penggalian terhadap potensi yang ada, maksudnya Terminal Sungai Carang ini dapat menarik seluruh angkutan umum untuk masuk terminal agar mempermudah pengawasan namun kenyataannya hal ini belum berjalan secara maksimal karena masih banyak yang tidak masuk terminal. Sehari-hari aktivitas di terminal ini hanya diramaikan oleh mahasiswa Umrah
menunggu
bus.Sedangkan
bus
perintis
tujuan
Batam-Bintan-
Tanjungpinang hanya parkir.Beberapa sopir yang menunggu penumpang atau sengaja masuk ke terminal karena sepi penumpang, lebih memilih main gaplek. Terlihat motor mahasiswa berjejer di parkiran.Kondisi ini tentuu saja bertolak belakang dengan harapan dari pembangunan terminal sungai carang sebagai pusat kendali arus angkutan umum di Kota Tanjungpinang.
2. Kecakupan Pegawai dalam Pengoperasian Terminal Sungai Carang Kecakupan (adequacy), berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektifitas
kinerja
pegawai
dalam
mengoperasikan
Terminal
Sungai
Carang.Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang SOTK Daerah Kota Tanjungpinang, menyebutkan salah satu fungsi DISHUBKOMINFO Kota Tanjungpinang adalah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap sarana angkutan umum dan jasa baik laut, darat dan
17
udara. Pengendalian dan pengawasan yang dimaksud salah satunya adalah beroperasinya Terminal Sungai Carang di wilayah Kota Tanjungpinang. Di lingkungan internal DISHUB-KOMINFO sendiri, sesuai dengan susunan tugas dan fungsinya maka pelaksanaan kegiatan optasional terminal berada di bawah kendali Kepala Bidang Perhubungan Darat. Adapun tugas utama pegawai di terminal sesuai dengan surat perintah Nomor: 049 / SPT/DISHUBKOMINFO/DD/2013 yang dikeluarkan oleh DISHUB-KOMINFO adalah melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di terminal yang meliputi: 1. Mengatur arus kendaraan umum yang masuk dan keluar terminal 2. Mengatur arus penumpang naik dan turun di terminal. Dalam mengatur arus kendaraan yang masuk dan keluar terminal, terlihat pegawai belum maksimal bekerja hal ini terlihat aktifitas pegawai yang mengatur arus kendaraan umum, selain itu tidak adanya cacatan harian dari pegawai di terminal mengenai kendaraan yang masuk dan keluar tiap harinya. Pengaturan kendaraan umum di terminal juga masih memperihatinkan, terlihat sejumlah angkutan umum parkir dan menurunkan diarea terminal tanpa ada pengawasan dari petugas, hal ini memperlihatkan kesemerautan pengaturan di area terminal. Selain itu kegiatan penertiban dan penindakan yang dilaksanakan pegawai dalam melaksanakan kegiatan rutin di terminal seperti melakukan pengecekan identitas kecakapan supir, pengecekan kelayakan angkutan umum dan izin tryek bagi setiap angkutan umum yang masuk ke terminal juga belum
18
berjalan dengan baik.Sesuai tugas yang diberikan maka pegawai mempunyai kewenangan memeriksa setiap angkutan umum yang masuk ke terminal. Tidak adanya pegawai yang melakukan pengecekan kondisi fisik, diakui oleh sejumlah supir angkutan umum.Tidak adanya data yang memperlihatkan aktifitas penertiban dan penindakan yang dilakukan oleh pegawai dilapangan memperlihatkan pegawai tidak pernah melakukan penertiban dan penindakan angkutan umum khusnya di terminal. Tidak didukungnya peraturan khusus mengenai terminal ini juga mempersulit bagi DISHUB-KOMINFO Kota Tanjungpinang khusnya dalam menjalankan tugas, mmengingat penertiban dan penindakan angkutan umum dan jasa juga harus didukung dan melibatkan berbagai unsur seperti pihak kepolisian.Secara keseluruhan dalam Pengoperasian Terminal Sungai Carang pegawai belum memiliki kredibilitas dan pola kerja yang baik sesuai dengan standarisasi tugas dan fungsi.
3. Kesamaan atau Pemerataan Terhadap Pengoperasian Terminal Sungai Carang Kesamaan atau Pemerataan (equity) yang di maksudkan apakah akses informasi yang tersedia dan dimanfaatkan bagi masyarakat. Sarana dan infrastruktur yang terlihat di Terminal Sungai Carang, sebagai sebagai berikut: 1) Fasilitas Utama: a. Jalur keberangkatan dan kedatangan kendaraan umum b. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum c. bangunan (kantor) terminal d. Tempat tunggu (penumpang) dan/atau pengantar e. Loket penjualan (karcis)
19
f. Pelataran (parkir) kendaraan pengantar dan/atau (taksi) 2) Fasilitas Pendukung: a. Musholla b. Kamar kecil/toilet c. Kios/kantin Secara umum semua sarana fasilitas umum sudah mulai terpenuhi, namun yang menjadi permasalahan adalah pengaturan dan pengelolaan dalam memfungsikan pasilitas utama.Bila melihat alur sirkulasi lalu lintas kendaraan angkutan umum yang ada tidak memiliki batasan antara jalur keberangkatan dan jalur kedatangan di dalam terminal membuat alur sirkulasi kendaraan kurang teratur dan semeraut. Kondisi ini juga membuat penumpang bingung dan sulit untuk mencari kendaraan yang mereka tuju karena letak parkir yang kurang jelas dan sering berpindah-pindah. Walaupun ada dua lajur pintu di Terminal Sungai Carang namun tidak adanya pemisahan jalan pintu masuk kendaraan kedalam dan keluar terminal membuat sirkulasi arus kendaraan terlihat tidak tertata dengan baik. Selanjutnya sedikitya rambu-rambu pengaturan di lokasi terminl serta belum adanya papan informasi, yang memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan angkutan umum dan tidak terlihat juga adanya loket penjualan tiket di lokasi terminal menjadikan terminal kelihatan tidak beraktifitas layaknya terminal pada umumnya Untuk fasilitas pendukung lainnya masih banyak kekurangannya seperti ruang tunggu masih tidak didukung dengan fasilitas tempat duduk, tidak adanya fasilitas ruang pengobatan dan ruang informasi, tempat penitipan barang taman dan lain-lain. Sedangkan fasilitas yang sudah ada kondisinya
20
tidak terawat dan sangat kotor seperti toilet dan kantin. Lemahnya pengelolaan yang dilakukan pegawai memperlihatkan Terminal Sungai Carang kurang diminati masyarakat dan bisa berfungsi secara baik. Sebagai salah satu elemen dalam sistem transportasi, keberadaan terminal sungai carang tidak lepas dari pola jaringan jalan dan sistem pergerakan yang di Kota Tanjungpinang. Lokasi terminal sangat ditentukan oleh konsep pelayanan angkutan umum dalam suatu kota. Karena kegiatan yang berlangsung dalam terminal cukup kompleks dan menyangkut pergerakan kendaraan dan penumpang di dalam maupun di luar terminal, maka lokasi terminal harus diusahakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan lalu lintas. Selain itu, perlu disediakan ruang yang cukup untuk sirkulasi kendaraan dan penumpang tersebut. Terlihat sepinya aktifitas masyarakat penguna jasa angkutan umum lebih dikarenakan tidak adanya akses trasportasi lanjutan menuju kota tanjungpinang, Tanjungpinang sendiri jenis angkutan umum adalah Angkot atau Taxi. Terlihat aktifitas angkutan umum saat ini lebih pada satu arah yaitu hanya melayanai penumpang menuju Kabupaten Bintan dengan lokasi pemberhentian bus terakhir adalah wilayah kecamatan Tanjung Uban.Tanjung Uban sendiri bisa dicapai dengan perjalanan darat dari kota Tanjung Pinang dengan waktu tempuh sekitar 4 jam, sedangkan untuk wilayak Kota Tanjungpinang sendiri tidak semua wilayah dilewati mengingat pemberhentian terakhir harus di terminal Sungai Carang, bagi penumpang yang tujuannya ke
21
Tanjungpinang terpaksa hatus mencari kendaraan berikutnya untuk sampai ke lokasi tertentu. Ditinjau dari posisi terhadap elemen transportasi jalan, lokasi terminal sungai carangberada di pertengahan Kota Tanjungpinang dan dapat dikatakan terminal off street (di luar jaringan jalan). Hal ini dilihat dari lokasi terminal yang berjarak 600 meter dari jalan umum. Kondisi ini tentu saja menjadi faktor kenapa Terminal Sungai Carang Kurang diminati penumpang. Bila ditinjau dari aspek tata ruang kota, lokasi terminal angkutan umum Sungai Carang yang ada di Kota Tanjungpinang sebenarnya sudah memenuhi persyaratan pembangunan terminal. Penempatan terminal di pinggir kota sangat menguntungkan dalam rangka memecah arus pergerakan yang akan masuk ke dalam kota, sehingga beban transportasi di dalam kota tidak terlalu berat. Dan jika dikaitkan dengan sistem kota, lokasi terminal yang ada di pinggir kota sebenarnya sangat menguntungkan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengembangan wilayah terutama daerah pinggir kota atau perbatasan kota, jika ditinjau dari kemudahan mencapai lokasi, terminal angkutan umum regional tersebut cukup strategis dan mudah untuk dicapai oleh pengguna angkutan umum lainnya, walaupun keberadaan terminal ini tidak langsung akses ke jalan utama, akan tetapi lokasinya yang strategis karena dekat dengan pusat kegiatan seperti pertokoan dan pasar serta terletak pada daerah permukiman yang cukup padat, namun sangat disayangan kondisi saat ini Terminal Sungai Carang sanagt sepi dari aktifitas warga.
22
4. Responsivilitas Terhadap Pengoperasian Terminal Sungai Carang Responsivilitas, berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. DISHUBKOMINFO Kota Tanjungpinang mempunyai tiga kewenangan khusnya dalam hal perizinan yaitu, izin Operasi angkutan Umum, Izin Trayek, dan Izin Usaha Agkutan. Sesuai kewenangan tersebut di atas, maka DISHUBKOMINFO Kota Tanjungpinang juga melakukan kegiatan pegawasan dan pengendalian izin yang dikeluarkan tersebut. Salah satu bentuk kegiatannya adalah melakukan pengujian kelayakan kendaran bermotor dan kegiatan penertiban dalam bentuk razia. Sebelum Terminal Sungai Carang beroperasi tahun 2009, memang khusus angkutan umum jurusan Tanjungpinang-Bintan mangkal terakhir di wilayah KM. 9 tepatnya di seputaran jalan umum KM.9 komplek Bintan Center, sehingga para penguna angutan umum sudah mengetahui di mana lokasi mereka harus menggu angkutan umum. Semestinya pengoperasian terminal sungai carang hendaknya harus di ikuti dengan pengawasan dan tindakan aktif. Hal ini perlu dilakukan mengingat ini menyangkut keselamatan penguna jalan umum. Dengan pernyataan diatas tentu saja menguatkan anggapan bahwa terminal Sungai Carang memang belum maksimal berfungsi. Ketidak mahuan para supir untuk masuk ke Terminal lebih dikarenakan lemahnya pungsi pengelolaan terminal. Hal ini
23
menjadi cacatan penting bagi DISHUB-KOMINFO Kota Tanjungpinang agar kedepan memperhatikan hal tersebut. Berdasarkan data dan informasi yang telah dilakukan kepada beberapa pengguna jasa terminal, secara umum mereka berpendapat bahwa kondisi terminal yang seperti ini mengurangi keoptimalan fungsi terminal dalam melayani pengguna sebagai salah satu fasilitas publik.Perlu adanya penambahan, peningkatan atau perbaikan untuk fasilitas yang telah rusak agar lebih meningkat kinerja terminal. Belum optimalnya pengelolaan Terminal Sungai Carang juga dapat dilihat dari sudah banyak fasilitas yang mulai rusak.Rasa nyaman bagi penguna angkutan umum di Terminal Sungai Carang secara keseluruhan belum berjalan dengan baik, belum terciptanya kenyamanan ketika berada di lokasi terminal, penataan ruang dan pengaturan pergerakan angkutan umum yang ada belum mendukung pelayanan yang diharapkan masyarakat.
5. Ketepatan Terhadap Pengoperasian Terminal Sungai Carang Ketepatan
(appropriateness),
berhubungan
dengan
rasionalitas
subtantif.Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.Terminal sungai carang merupakan titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang ada di Kota Tanjungpinang selain itu terminal sungai carang difungsikan sebagai satu pusat pelayanan umum, juga merupakan tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan serta pengoperasian lalu lintas yang akhirnya merupakan prasarana untuk kelancaran berlalu lintas.
24
Keberadaan
Terminal
Sungai
Carang
bagi
pemerintah
Kota
Tanjungpinang, bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah ini bisa bersumber dari retribusi baik Parkir angkutan umum dan angkutan jasa , penyewaan stan/loket penjualan tiket dan kantin/kios-kios jualan. Berdasarkan pantauan di lokasi terminal tidak banyak aktifitas masyarakat di sana, tidak adanya petugas yang mengurusi parkir kendaraan, tidak dijumpai loket penjualan tiket.Dipandang dari segi ekonomi, terutama berkaitan dengan pendapatan retribusi, income retribusi yang dihasilkan oleh Terminal Sungai Carang ternyata tidak ada sama sekali. Kondisi itulah sebagai salah satu faktor penyebab tidak berkembangnya Terminal Sungai Carang, akibat pemanfaatan terminal yang kurang optimal oleh pelaku aktivitas terminal, baik penumpang, pengusaha angkutan serta pelaku aktivitas ekonomi di terminal. Mekanisme operasional terminal tidak memiliki keunggulan.
25
D. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan Kesimpulan penelitian: 1. Efektifitas pengoperasian Terminal Sungai Carang secara keseluruhan belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari belum tercapinya visi dan misi dari pengoperasian terminal itu sendiri. Keberadaan Terminal Sungai Carang yang harusnya memberikan pelayanan tidak diikuti dengan pengelolaan yang baik. 2. Kecakupan Pegawai dalam mengoperasikan Terminal Sungai Carang secara keseluruhan belum berjalan dengan baik, pegawai tidak bekerja secara maksimal dan kurang memiliki pola kerja yang baik sesuai dengan standarisasi tugas dan fungsi, hal ini dapat dilihat lemahnya kemampuan pegawai dalam mengaktualisasikan program yang telah di berikan dan masih lemahnya penindakan dan penertiban yang dilakukan seingga berdampak pada kesemberautan penataan angkutan di Terminal Sungai Carang. 3. Kesamaan atau Pemetaan secara keseluruhan tidak mencerminkan kualitas pelayanan sesuai dengan fungsi terminal, hal ini di perlihatkan dari minimnya sarana dan infrastruktur, tidak adanya pengelolaan aset yang ada sehingga tidak terawat dan rusak. Ditinjau dari lokasi Terminal Sungai Carang berada di pertengahan Kota Tanjungpinang dan dapat dikatakan
26
terminal off street (di luar jaringan jalan). Kodisi ini juga menjadikan terminal sungai carang sepi dan kurang diminati penumpang. 4. Responsivilitas, yang berhubungan dengan penilaian kepatuhan penguna jasa terminal secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik, pengaruh rendahnya kesadaran dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi angkutan umum yang melakukan pelanggaran mengakibatkan tidak terdata jumlah angkutan umum yang masuk dan keluar di Kota Tanjungpinang. Selain itu mengenai rasanyaman secara keseluruhan belum dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari belum terwujudnya kenyamanan di lokasi terminal khusnya bagi penguna jasa angkutan umum. Penataan ruang dan pengaturan pergerakan yang teroordinir dengan baik sesuai dengan peruntukannya. 5. Ketepatan
(appropriateness),
berhubungan
dengan
menilai
apakah
kebijakan pengoperasian Terminal Sungai Carang sudah bermanfaat, secara keseluruhan
keberadaan
terminal ini belum mampu menyentuh aspek
aspek kemudahaan akses trasportasi, mengingat kurangnya sarana pendukung dan akses ke lokasi terminal. Secara ekonomis keberadaan terminal sungai carang ini secara keseluruhan belum belum terlihat kontribusi berupa pemasukan kuangan bagi daerah. 2. Saran Saran-saran yang dapat di kemukakan: 1. Bidang Perhubungan darat DISHUB-KOMINFO Kota Tanungpinang harus meningkatkan perhatiannyan tentang pentingnya pengoperasian terminal dalam rangka pengaturan arus kendaraan umum di Kota Tanjungpinang.
27
Kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui pelatihan kecakapan bagi pegawai tentang teknis pengoperasian terminal yang baik, selain itu dapat juga dilakukan studi banding mengenai lalu lintas dan angkutan umum atau di bidang pemakaian terminal penumpang di beberapa daerah. 2. Lebih menekankan sanksi dan pengawasan terhadap pemilik angkutan yang tidak memanfaatkan terminal sebagai jantung pengoperasian anguktan umum di Kota Tanjungpinang. 3. Melaksanakan pembenahan terminal, khusnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada dan memperbaiki yang telah rusak agar kondisi terminal menarik.
28
Daftar Pustaka
Abidin, Zainal Said,2002, Kebijakan Publik, Jakarta, Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah. Agustino, Leo,2006, Dasar-dasar KebijakanPublik, Bandung , CV. Alfabetas. Arikunto, Suharsimi, 2002, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, Edisi Revisi V, Jakarta, Rineka Cipta. Bungin, Burhan, 2010. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Dunn, N.William, 2003, Analisis KebijakanPublik, Yogyakarta , Gadjah Mada University Press. Gomes, Faustino Cardoso, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, Penerbit Andi Offset. Iskandar, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif.Gaung Persada Press. Jakarta. Islamy, M Irfan, 2003.Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta. Ismani, HP, 2006, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan,Malang, IKIP Malang. Kusnadi, Zainul Arifin, Moh. Syadeli, 2000,Akuntansi Manajemen:Komprehensif, Tradisional dan Kontemporer, PT.Unibraw, Malang, PT.Unibraw. Ndraha, T.,2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jilid 1, Yogyakarta, PT Rineka Cipta. Nugroho Riant D., 2004, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta. --------,2008, Kebijakan Publik,Jakarta Penerbit, PT.Bex Media Kufindao Kelompok Gramedia. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung. Syafiie, Inu Kencana, 1992, Pengantar Ilmu Pemerintahan, PT. Eresco, Bandung. --------,2011,ManajemenPemerintahan, Bandung, pustaka Reka Cipta.
29
--------, 2002, Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi), PT. Rineka Cipta, Jakarta. Thoha, Miftah, 1995, Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku, Jakarta, PT. Grafindo Persada. Wahab, Solichin Abdul, 1991, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, PT Bumi Aksara, Jakarta. Winarno, Budi,2007, Kebijakan Publik: Teori Dan Proses, Yogyakarta , media Perssindo.
Dokumentasi: Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang
30
