PENGAWASAN OPERASIONALISASI ANGKUTAN KOTA OLEH PEGAWAI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKAKOTA TANJUNGPINANG OLEH: GITA YULIANA
ABSTRAK Pengawasan di lapangan oleh pegawai Bidang Perhubungan Darat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan operasionalisasi angkutan kota oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Adapun judul yang dibahas : “Pengawasan Penertiban Rute Trayek Angkutan Kota oleh Pegawai Bidang Perhubungan Darat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Indikator: adanya tujuan atau standar yang ingin dicapai, Pengukuran hasil kerja sesuai dengan format tujuan atau standar,Kemampuan untuk memprediksi pengaruh yang mungkin timbul dari kegiatan pengawasan, dan Kemampuan untuk bisa mengurangi penyimpangan dari tujuan. Tujuan penelitian yaitu mengetahui tentang pengawasan operasionalisasiAngkutan Kota serta hambatan yang dihadapi Pegawai Bidang Perhubungan Darat dalam mengawasi operasionalisasiangkutan Kota Tanjungpinang. Jenis penelitian kualitatif, dengan informan sebanyak 8 Orang terdiri dari supir angkutan kota,masyarakat, Pengurus Organda sebagai cross check, Pegawai Bidang Perhubungan Darat, dan Kepala Bidang Perhubungan Darat Sebagai Key Informan. Teknik analisis data dilakukan dengan trianggulasi yaitu mengecek keabsahan data dari hasil wawancara dengan informan. Kesimpulan hasil penelitian yaituPengawasan operasionalisasiangkutan kota di wilayah Kota Tanjungpinang belum terlaksana sepenuhnya sesuai peraturan izintrayekangkutankota. Hal ini dilihat dari hasil temuan penelitian yaitu indikator adanya tujuan atau standar yang ingin dicapai bahwa pegawai tidak tegas dalam mengawasi operasinalisasi angkutan kota sehingga pengawasan aturan izin operasional angkutan kota masih lemah pengawasannya termasuk pegawai kurang komitmen menjalankan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pengawasan operasional angkutan kota di lapangan. Saran Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Trayek dan Kode Trayek harus direvisi kembali sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Masyarakat Kota Tanjungpinang.
Kata Kunci : Pengawasan, Sanksi pelanggaran
ABSTRACT Supervision Operationalization By City Transportation Land Transportation Sector Employees in the Department of Transportation, Communications and Informatics Tanjungpinang
Supervision in the field by the Land Transportation Sector employees is one very important factor in the successful operation of public transportation by the Department of Transportation, Communication and Information Tanjungpinang. The title of the discussion: "Supervision Operationalization City Transport by Land Transportation Sector Employees in the Department of Transportation, Communication and Information Tanjungpinang. Indicators: their goals or standards to be achieved, measurement of work in accordance with the purpose or standard format, ability to predict the effects that may arise from surveillance activities, and ability to reduce the deviation from the goal. The purpose of research is to know about the supervision of the operation of the Municipal Transport and obstacles encountered Land Transportation Sector Employees in supervising the operation of transport Tanjungpinang. Qualitative research, with informants 8 The comprised of city transport drivers, the community, the Board Organda as a cross check, Officer of Land Transport Sector, and Head of Land Transportation As Key Informant. Data analysis technique is done by triangulation that check the validity of data from interviews with informants. Supervision conclusion of the study is the operationalization of city transport in the city of Tanjungpinang have not been fully implemented as regulations permit urban transportation route . It is seen from the results of the research findings are indicators of their goals or standards to be achieved that the employee is not firm in overseeing operasinalisasi city transportation so that supervision rules permit transport operations is still weak supervision including the employees are less committed to run its responsibility to carry out the operational control of urban transportation in the field. Suggestions Tanjungpinang Mayor Regulation No. 60 Year 2009 on Route and Route Code should be revised in accordance with the circumstances and needs of society Tanjungpinang .
Keywords: Supervision, Sanctions violation
ii
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintah merupakan suatu lembaga Negara yang menjalankan roda Pemerintahan untuk mengatur kepentingan dan ketertiban masyarakat. Pada dasarnya dalam mengatur ketertiban bagi masyarakat disesuaikan dengan situasi dan keadaan lingkungan suatu daerah.
Hal ini bertujuan untuk
tercapainya tujuan Pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan. Adanya peraturan Pemerintah yang terkait dalam pembangunan salah satunya pembangunan, ekonomi pada bidang jasa angkutan atau transportasi. Perkembangan daerah Kota Tanjungpinang yang semakin pesat, tidak terlepas dengan sarana transportasi yang memadai dan dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Selain
itu
sarana
transportasi
merupakan
pembangunan sebagai sumber ekonomi Pemerintah. Sebab tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang dalam pembangunan tentunya pencapaian hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu daerah sulit tercapai. Oleh sebab itu untuk perkembangan transportasi diperlukan kapasitas jasa angkutan kota yang cukup, namun perlu adanya pengaturan rute trayek yang diatur dan ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Bidang Darat. Kelancaran transportasi di Kota Tanjungpinang maka perlu adanya pengawasan dari pegawai Bidang Perhubungan Darat di lapangan sesuai
iii
dengan tugas dan tanggungjawabnya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang menjadi gejala dalam penelitian menurut pengamatan peneliti sebagai berikut: 1. Masih ada angkutan kota yang tidak berjalan sesuai rute yang ditetapkan berdasarkan izin trayek. 2. Tidak jelasnya pengaturan rute yang telah ditentukan Dinas Perhubungan Darat dengan para pengguna jasa angkutan kota, sehingga masih belum tertibnya aturan naik turun penumpang yang tidak sesuai tempatnya. 3. Kurangnya pengawasan dari pegawai Bidang Perhubungan Darat dalam menertibkan penggunaan trayek pada angkutan kota sehingga tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku. 4. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan Bidang Perhubungan Darat kepada masyarakat dalam menginformasikan rute trayek yang dilalui oleh angkutan kota. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik menggali permasalahan ini secara mendalam dengan judul “Pengawasan Penertiban Rute Trayek Angkutan Kota Oleh Pegawai Bidang Perhubungan Darat Di Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Tanjungpinang.” B. Perumusan Masalah Berdasarkan dari uraian di latar belakang permasalahan bahwa masih kurangnya pengawasan trayek yang dlikakukan pegawai sehingga angkutan kota kurang tertib dan tidak berjalan sesuai dengan rute yang telah ditetapan seperti menaikkan
dan
menurunkan
penumpang sembarangan atau tidak pada
iv
tempatnya.
Hal ini dapat menyebabkan terganggunya kenyamanan pengguna
jalan dalam berlalu lintas di area Kota Tanjungpinang. masalah dalam penelitian ini
Adapun perumusan
: “Bagaimana Pengawasan Penertiban Rute
Trayek Angkutan Kota Oleh Pegawai Bidang Perhubungan Darat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang?” C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a.
Ingin mengetahui tentang pengawasan penertiban rute trayek angkutan kota oleh pegawai Bidang Perhubungan Darat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
b.
Ingin mengetahui hambatan yang dihadapi pegawai dalam mengawasi penertiban rute trayek angkutan Kota Tanjungpinang.
2. Kegunaan Penelitian a. Secara teoritis sebagai masukan bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan penertiban rute trayek angkutan kota di Kota Tanjungpinang. b. Secara praktis dapat dijadikan rujukan bagi penelitian lain bila ingin membahas permasalahan tentang penertiban rute trayek angkutan kota di Kota Tanjungpinang dan sebagai pemenuhan persyaratan tugas akhir bagi peneliti.
v
D. Konsep Operasional Pada penelitian ini peneliti akan membatasi makna dari indikator penelitian sehingga tidak terjadinya salah penafsiran pada maksud defenisi yang diteliti.
Adapun yang dimaksud dengan pengawasan merupakan
pengawasan yang dilakukan oleh pegawai untuk memantau pelaksanaan trayek agar berjalan dengan tertib dan sesuai dengan rute trayek yang telah ditetapkan.
Kemudian pegawai yang melakukan pengawasan yaitu pada
bidang Perhubungan Darat sebagai pelaksana penggawasn di lapangan.
vi
PENGAWASAN OPERASIONALISASI ANGKUTAN KOTA OLEH PEGAWAI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG A. Karakteristik informan Kebijakan merupakan suatu bentuk penngawasan yang diatur Pemerintah untuk kepentingan masyarakat demi terciptanya ketertiban dalam menggunakan jasa transportasi khususnya angkutan Kota. Untuk mengetahui karakteristik informan yang memberikan informasi berkaitan dengan pengawasan penertiban rute trayek angkutan kota oleh pegawai Bidang Perhubungan Darat, di Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Tanjungpinang juga memiliki latar belakang sosial yang berbeda. Adapun perbedaan informan dapat dilihat dari tingkat umur, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan dan masa kerja. Pada pembahasan ini jumlah respondenterdiridari8 orang yaitu1 orang Kepala Bidang Perhubungan Darat, 2 orang Pegawai Bidang Perhubungan Darat, 2 orang supir, 2 masyarakatdan 1 orang dari Organda. Untuk lebih jelas karakteristik informandisajikan pada tabel di bawah ini : Tabel IV.I
1
Muhammad Alfan
Karakteristik Informan Jenis Umur Pendidikan Kelamin Laki-laki 24 tahun D III
2
Abdurrachman Djou
Laki-laki
27 tahun
D III
4 Tahun
3
Muhammad Yamin
Laki-laki
39 tahun
S2
1 Tahun
4
Nyong Parito
Laki-laki
35 tahun
SMK
15 Tahun
No
Nama
Masa Kerja 3 Tahun
vii
5
Buyung Adik
6
Anizar
7
Putra PrasetiyoS.Pd
8
YulisnawatiS.Km
Laki-laki
42 Tahun
SMA
20 Tahun
Perempuan
52 tahun
SMA
10 Tahun
Laki-laki
24 tahun
S1
Perempuan
53 tahun
S1
20 Tahun
Sumber Data: Hasil Wawancara Identitas Informan Tahun 2015
viii
B. Analisis Pengawasan Operasionalisasi Angkutan Kota oleh Pegawai Bidang Perhubungan Darat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang 1. Adanya Tujuan atau Standar Yang Ingin Dicapai Pengawasanoperasionalisasi angkutan kota merupakan tanggungjawab pegawai bidang perhubungan darat untuk melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam pengawasan yaitu harus adanya pengawasan dari pegawai sehingga Angkutan Kota dapat terawasi dengan baik. Tugas pengawasan dilapangan dapat mencapai tujuannya apabila operasionalisasi angkutan kotadiawasi oleh semua pegawai yang terlibat. Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu angkutan kota harus mengikuti izinoperasional angkutan kota yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Tugas pokok dan fungsi pegawai bidang perhubungan darat salah satunya mengatur kelancaran operasionalisasi angkutan kota. Pengawasan yang dilakukan pegawai harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan agar standar operasional angkutan kota dapat tercapai sesuai dengan ketentuan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang untuk mengetahui tentang pengawasan yang dilakukan pegawai bidang perhubungan darat maka ada beberapa sub indikator yang terkait di dalamnya sebagai berikut : a. Pegawai Mengawasi Operasionalisasi Angkutan Kota Sesuai dengan Tujuan Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksanaan pengawasan opersionalisasiangkutankota yang menjadi tanggungjawab pegawai bidang perhubungan darat harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan
ix
Informatika Kota Tanjungpinang.
Sejalan dengan adanya pengawasan
operasionalisasi angkutan kota yang seharusnya dapat diawasi oleh pegawai agar dapat berjalan dengan tertib. Keadaan di lapangan yang terlihat bahwa angkutan kota masih ada yang tidak berjalan sesuai dengan izin operasionalyang dimilikinya. Hal ini seharusnya dapat di awasi oleh pegawai sehingga angkutan kota dapat berjalan sesuai dengan izin operasional.
x
a. A. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2009, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah diBidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan kebijakan teknis diBidang Perhubugan, Komunikasi dan Informatika. b. Pembinaan
penyelenggaraan
pelayanan
diBidang
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika. c. Pembinaan pelaksanaan tugas diBidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. d. Pembinaan urusan kesekretariatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. 2. Sekretaris Tugas dan Tanggungjawab : a. Penyelenggaraan urusan penyusunan program dan evaluasi b. Penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan c. Penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian
xi
d. Penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga e. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas f. Penyelenggaraan perjalanan Dinas Kepala Dinas dan lainnya. g. Penyelenggaraan dan pengaturan penggunaan Kendaraan Dinas Bidang Perhubungan Darat, Bidang Laut, Dan Bidang Udara, Komunikasi dan Informatika
3. Bidang Perhubungan Darat Tugas dan Tanggungjawab : a. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kota. b. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan di Kota. c. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaran keselamatan, penyediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas Di Kota. d. Penyiapan dan penyampaian laporan kegiatan diBidang tugasnya. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Dalam struktur organisasi Bidang Perhubungan Darat, membawahi beberapa seksi sebagai berikut : a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
xii
Tugas pokok Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perhubungan Darat diBidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Tugas dan tanggungjawab : a. Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam Kota. b. Penyiapan penyusunan dan menganalisa Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) dalam Kota. c. Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian Lalu Lintas. d. Pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas dalam wilayah Kota. e. Penyiapan penyusunan kelas pada jaringan jalan kota. f. Penyiapan
penyusunan
penentuan
lokasi,
pengadaan,
pemasangan,
pemeliharaan dan penghapusan rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, serta fasilitas pendukung di jalan Kota. g. Penyiapan penyusunan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum. h. Penyiapan perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan penyelenggaraan perparkiran. i. Penyiapan perencanaan potensi parkir dan menganalisa penyelenggaraan parkir di luar badan jalan / lokasi parkir milik badan usaha atau perorangan. j. Penyiapan dan penyampaian laporan kegiatan di bidang tugasnya. k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. b. Seksi Angkutan
xiii
Tugas pokok Seksi Angkutan melaksanakan sebagian tugas Bidang Perhubungan Darat di bidang angkutan dan terminal. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud, seksi angkutan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan untuk perencanaan trayek dan jaringan lintas serta pelayanan jasa angkutan jalan. b. Penyiapan penyusunan jaringan trayek dan menganalisa jumlah kendaraan untuk kebutuhan angkutan serta jaringan lintas yang wilayah pelayanannya dalam kota. c. Pelaksanaan proses pemberian Izin Usaha Angkutan Orang, barang dan kendaraan derek. d. Pelaksanaan proses pemberian rekomendasi Operasi Angkutan Sewa dan Antar Kota dalam Provinsi (AKDP). e. Pelaksanaan proses pemberian izin trayek atau izin operasi Angkutan kota, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemandu moda dan angkutan lingkungan. f. Pelaksanaan proses pemberian izin operasi angkutan baaang yang melayani wilayah kota. g. Pelaksanaan proses pemberian izin insidentil angkutan orang dan izin penggunaan jalan di luar kelas jalan yang ditetapkan. h. Pelaksanaan penyiapan pemberian kartu pegawasan untuk mobil barang, mobil penumpang dan mobil bus.
xiv
i. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin angkut orang dengan mobil barang setelah mendapat rekomendasi dari seksi keselamatan teknis sarana dan prasarana. j. Pelaksanaan proses pemberian izin usaha mendirikanpendidikan dan latihan mengemudi. k. Pelaksanaan analisis perhitungan tarif penumpang angkutan dalam kota. l. Pelaksanaan proses penertiban Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum (SPAU). m. Pelaksanaan proses pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dalam wilayah kota. n. Pelaksanaan analisis lintas penyeberangan kendaraan-kendaraan proyek/alat berat dalam wilayah kota. o. Pelaksanaan
penyiapan
perencanaan
penetapan
lokasi,
kebutuhan
pemeliharaan/pengelolaan dalam penyelenggaraan terminal. p. Penyiapan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya. q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehpimpinan. c. Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Seksi keselamatan teknik sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan
penyiapan
pelayanan
standar
batas
maksimum
dan
pengendalian kelebihan muatan. b. Pelaksanaan penyiapan survey batas maksimum berat kendaraan angkutan barat.
xv
c. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang, barang dan angkutan khusus dalam kota. d. Pelaksanaan penyiapan pengujian kendaraan bermotor secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam wilayah kota. e. Pelaksanaan
pemeriksaan
kendaraan
bermotor
di
jalan
sesuai
kewenangannya. f. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah di bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan Perizinan Angkutan. g. Pelaksanaan penyiapan penyusunan, penetapan dan analisis daerah rawan kecelakaan serta program penanggulangan kecelakaan lalu lintas. h. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan keselamatan serta menyelenggarakan pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT) tingkat kota. i. Pelaksanaan penyiapan proses pemberian izin dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor di dalam wilayah kota. j. Penyiapan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya. k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. B. Karakteristik Pegawai Bidang Perhubungan Darat Pegawai yang bekerja di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang berasal dari latar belakang yang berbeda. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Perhubungan Darat bahwa pegawai memiliki karakteristik yang berbeda meliputi perbedaan jenis kelamin, umur, pendidikan,
xvi
masa kerja,dan jabatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel yang dipaparkan sebagai berikut: 1. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Adapun pegawai Dinas Perhubungan Bidang Perhubungan Darat terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari tabel pegawai berdasarkan jenis kelamin yang terdapat di bawah ini: Tabel III.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin No 1 2
Jenis Kelamin
Jumlah
Laki-Laki Perempuan
23 4 27
Jumlah
Persentase % 85.19 14,81 100
Sumber Data : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Berdasarkan Tabel III. 1 terlihat jelas bahwa pegawai berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut : Pegawai berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 23 orang (85,19 %), dan pegawai berjenis kelamin Perempuan sebanyak 4 orang (14,81 %). Dari data di atas menunjukkan bahwa pegawai Bidang Perhubungan Darat didominasi oleh Laki-laki, ini menunjukkan bahwa pegawai Laki-laki lebih banyak menjalankan tugas di Bidang transportasi yaitu mengatur penertiban rute trayek Angkutan Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. 2. Pegawai Berdasarkan Umur Pegawai yang bekerja di bidang perhubungan darat juga memiliki perbedaan umur, ini dapat terlihat dari tabel yang terdapat di bawah ini: Tabel III.2 xvii
Jumlah Pegawai Menurut Umur No
Umur
Jumlah Persentase (Orang) % 1 21 – 25 Tahun 3 11.11 2 26 – 30 Tahun 7 25,92 3 31 – 35 Tahun 4 14,82 4 36 – 40 Tahun 4 14,82 5 41 Tahun Ke Atas 9 33,33 Jumlah 27 100,00 Sumber Data : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Berdasarkan Tabel III.2 tampak jelas bahwa pegawai dibedakan dari tingkatan umur sebagai berikut : pegawai dominan berumur 41 tahun ke atas sebanyak 9 orang (33,33 %), disusul pegawai yang berumur 26-30 tahun sebanyak 7 orang
dengan persentase 25.92 %, pegawai
yang berumur 31-35 tahun
sebanyak 4 orang dengan persentase 14,82 %, pegawai yang berumur 36-40 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 14,82 % kemudian pegawai yang berumur 21-25 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 11,11 %. Dari data di atas menunjukkan bahwa pegawai dinas perhubungan darat didominasi oleh usia 41 tahun ke atas, dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk pengaturan rute trayek sudah banyak memiliki pengalaman dilapangan khususnya dalam pengawasan trayek angkutan kota di Kota Tanjungpinang. 3. Pegawai Berdasarkan Pendidikan Adapun pegawai yang terlibat di dalam Bidang Perhubungan Darat berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
No 1
SLTA
TABEL III . 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Pendidikan Jumlah Persentase % (Orang) 13 48,15 xviii
2 3
DIPLOMA S1
9 33,33 5 18,52 Jumlah 27 100,00 Sumber Data : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Berdasarkan Tabel III.3 Tampak jelas bahwa pegawai berdasarkan pendidikan sebagai berikut : pegawai yang berpendidikan SLTA sebanyak 13 orang ( 48,15 %),pegawai yang berpendidikan diploma sebanyak 9 orang (33,33%), kemudian pegawai yang berpendidikan Sarjana
sebanyak 5 orang
(18,52 %)berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pegawaiv perhubungan darat paling dominan berpendidikan SLTA, dengan demikian untuk melaksanakan pengawasan penertiban rute trayek perlu untuk ditambah pelatihan sehingga mampu mengambil tindakan ketika terjadinya penyimpangan izin trayek di lapangan. 4. Pegawai Berdasarkan Lama Bekerja Pegawai yang menjalankan tugas pada bidang perhubungan darat memiliki perbedaan dari masa kerja,untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: Tabel III.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Lama Bekerja No
Lama Bekerja
Jumlah Persentase (Orang) (%) 1 0 – 4 Tahun 11 40,74 2 5 – 9 Tahun 12 44,44 3 10 - 14 Tahun 2 7,41 4 15 Tahun Ke Atas 2 7,41 Jumlah 27 100,00 Sumber Data : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2014
xix
Berdasarkan Tabel III.4 terlihat jelas bahwa perbedaan masa kerja pegawai Bidang Perhubungan Darat sebagai berikut : pegawai yang paling dominan bekerja selama 5-9 tahun sebanyak 12 orang (44,44 %), pegawai dengan masa kerja 0-4 tahun sebanyak 11 orang (40,74 %), pegawai dengan masa kerja 10-14 tahun sebanyak 2 orang (7,41 %) kemudian pegawai yang masa kerjanya 15 tahun ke atas sebanyak 2 orang (7, 41 %). Dari data di atas terlihat bahwa masa kerja pegawai didominasi oleh pegawai dinas perhubungan darat yang bekerja selama 5-9 tahun, hal ini menunjukkan dari masa kerjanya dalam melakukan pengawasan penertiban rute trayek sudah memiliki pengalaman di lapangan.
C. Prosedur Susunan Rute Trayek Angkutan Kota Penertiban rute trayek angkutan kota yang telah di atur di dalam peraturan walikota tanjungpinang tanggal 24 januari tahun 2009 nomor 02/2009 mengatur tentang Penetapan Trayek dan Kode Trayek Angkutan Kota Dalam Kota Tanjungpinang disusun sebagai berikut : 1. Trayek A Adapun prosedur rute yang dilalui Angkutan Kota Trayek A meliputi :
xx
: Terminal di Bintan Centre – Jl. DI Panjaitan- Jl. Gatot subroto –
Berangkat
Jl. MT. Haryono – Jl. Brigjen Katamso – Jl. Kamboja - Jl. Ketapang – Sub Terminal di Jl. Merdeka Kembali
: Sub Terminal di Jl. Merdeka - Jl. Gambir - Jl. Ketapang – Jl. Bakar batu – Jl. Brigjen Katamso – Jl. MT Haryono – Jl. Gatot subroto – Jl. DI. Panjaitan – terminal di Bintan Centre
2. Trayek B Adapun prosedur rute yang dilalui Angkutan Kota Trayek B meliputi : Berangkat
: Terminal di Bintan Centre – Jl. DI. Panjaitan – Jl. A. Yani – Jl. Pemuda – Jl. Pramuka – Jl. Basuki rahmat – jl. Wiratno – jl. Soekarno hatta – jl. Tugu pahlawan – jl. Sumatera – jl. H. Agus salim – jl. Hang tuah – Sub Terminal di jl. Merdeka.
Kembali
: Bintan CentreSub Terminal Di Jl. Merdeka – Jl. Teuku Umar – Jl. Yusuf Kahar – Jl. Hang Tuah – Jl. H. Agus Salim – Jl. Sumatera – Jl. Tugu Pahlawan – Jl. Soekarno Hatta – Jl. Wiratno – Jl. Basuki Rahmat – Jl. Pramuka – Jl. Pemuda – Jl. A. Yani – Jl. DI. Panjaitan – Terminal di Bintan Centre
3. Trayek C Adapun prosedur rute yang dilalui Angkutan Kota Trayek C meliputi : Berangkat
: Terminal Bintan Center – Jl. DI P Anjaitan – Jl. RH Fisabilillah – Jl. Sei-Jang – Jl. Pramuka – Jl. Basuki Rahmat – Jl. R. Ali Haji – Jl. Ir. Sutami – Jl. Tugu Pahlawan –Jl. Rumah Sakit – Jl. Diponegoro – Jl. SM. Amin – Sub Terminal Di Jl. Merdeka
xxi
Kembali
: Sub Terminal – Di Jl. Merdeka – Jl. Teuku Umar – Jl, Mesjid – Jl. Sunaryo – Jl. Tugu Pahlawan – Jl. Dr Soetomo – Jl. Ir. Sutami – Jl. Raja Ali Haji – Jl. Basuki Rahmat – Jl. Pramuka – Jl. Ar Hakim – Jl. Sei-Jang – Jl. A Yani – Jl. Rh Fisabilillah – Jl. Di Panajitan – Terminal Bintan Centre
xxii
PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan analisa pada Bab IV maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut ; Pengawasan OperasionalisasiAngkutan Kota di wilayah Kota Tanjungpinang belum terlaksana sepenuhnya sesuai peraturan. Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan penelitian yaitu indikator adanya tujuan atau standar yang ingin dicapai bahwa pegawai tidak tegas dalam mengawasi rute trayek angkutan kota sehingga pengawasan aturan izin trayek masih lemah di awasi termasuk pegawai kurang komitmen
dalam
menjalankan
tanggungjawabnya
untuk
melaksanakan
pengawasanoperasionaltangkutankota. Selanjutnya indikator Pengukuran Hasil Kerja Sesuai dengan Format Tujuan atau Standar sudah maksimal yaitupegawai sudah melakukan pemeriksaan izin trayek 6 bulan sekali seperti pemeriksaan kartu keur, kartu pengawasan dan pajak kendaraan. Kemudian informasi juga telah diberikan melalui selebaran maupun pengarahan pada supir tentang adanya izin trayek yang harus dijalankan sesuaiprosedur peraturan walikota nomor 60 tahun 2009 tentang trayek dan kode trayek angkutan kota. Hasil temuan dari indikator kemampuan untuk memprediksi pengaruh yang mungkin timbul dari kegiatan pengawasan berjalan kurang maksimal hal ini terbukti pegawai ikut secara langsung memantau jalannya trayek angkutan kota dan berada di pos penjagaan,didukung juga dengan sarana prasarana CCTV yang lengkap. Namun memberikan arahan pada angkutan kota tentang naik turunnya xxiii
penumpang sesuai rutenya pegawai belum mampu sebab tidak tersedianya fasilitas tempat naik turunnya penumpang dan hanya dititik tertentu saja. Selanjutnya untuk indiaktor Kemampuan untuk bisa mengurangi penyimpangan dari tujuan juga belum maksimal yaitu pegawai dapat mengambil tindakan untuk memberikan teguran pada supir yang telah melanggar aturan rute trayek yang telah ditetapkan. Sedangkan sanksi yang diberikan pegawai kurang tegas kepada supir angkutan kota sehingga tidak memberikan efek jera sebab sanksi yang diberikan hanya bersifat lisan, dan tilang buku pengawasan. Kesimpulan secara umum bahwa peraturan tentang izin trayek yaitu Peraturan Walikota Kota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Trayek dan Kode Trayek tidak dapat dijalankan oleh supir angkutan kota dan masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan. B. Saran Peraturan tentang trayek angkutan kota yaitu Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Trayek dan Kode Trayek harus direvisi kembali sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Masyarakat Kota Tanjungpinang.
xxiv
