KEBIJAKAN SEKTOR PERHUBUNGAN DALAM RANGKA PENGANGKUTAN LIMBAH B3
disampaikan oleh : Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Kementerian Perhubungan dalam acara : Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
Yogyakarta, 18 Nopember 2015 1
PENDAHULUAN
Fokus utama Kementerian Perhubungan :
1. 2.
• Pelayanan Prima • Keselamatan Transportasi 2
PENDAHULUAN ...(2) “KESELAMATAN ADALAH SEGALA-GALANYA. Lebih baik tidak pernah berangkat daripada tidak pernah sampai”
FILOSOFI KESELAMATAN “KESELAMATAN bukan BARANG MURAHAN. Kalau sampai terjadi kecelakaan transportasi maka harga yang akan dibayar akan sangat mahal”
KESELAMATAN ADALAH SUATU KEHARUSAN. Tidak ada kompromi dalam aturan keselamatan transportasi
3
OUTLINE 1 Dasar Legalitas 2 Kebijakan Pengangkutan Barang (Limbah B3) 3 Mekanisme Perizinan
4 Ketentuan Pengangkutan Limbah B3 di Jalan 5 Ketentuan Pengangkutan Limbah B3 di Kereta Api 6
Ketentuan Pengangkutan Limbah B3 di Kapal
7 Ketentuan Pengangkutan Limbah B3 dengan Pesawat Udara 4
DASAR LEGALITAS UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 58 • KEWAJIBAN MELAKUKAN PENGELOLAAN B3. Pasal 59
• WAJIB MENDAPAT IZIN dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
DASAR LEGALITAS ...(2) PP NO 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Pengangkutan Limbah B3 (Pasal 47)
(1) Menggunakan alat angkut tertutup untuk Limbah B3 kategori 1. (2) Menggunakan alat angkut terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.
Pengangkutan Limbah B3 (Pasal 48) (1) Wajib memiliki: a. rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; b. izin Pengangkutan Limbah B3 6
DASAR LEGALITAS ...(3) PP NO 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
Pengangkutan Limbah B3 (Pasal 51)
(1) Setelah mendapat rekomendasi dari Menteri LH, Pengangkut Limbah B3 WAJIB MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3; (2) IZIN Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DITERBITKAN OLEH MENTERI yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PERHUBUNGAN.
7
KEBIJAKAN PENGANGKUTAN BARANG
Trans. Darat Dan KA
Trans. Laut
• Kepmenhub No 30 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kepmenhub No. 69 tahun 1993 Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan • Permenhub No. 48 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta Api • SK Dirjen Perhubungan Darat No. SK.725/AJ-302/DRJD/2004 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan B3 di Jalan • Permenhub No : 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim • SE Dirjen Perhubungan Laut No. UM.003/1/2/DK-15 tentang Pengangkutan Limbah B3 bagi Kapal-kapal Berbendera Indonesia
• PM 90 tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara. Trans. Udara
8
MEKANISME PERIZINAN PENGANGKUTAN B3 14 Hari Kerja
BUMN / BUMD SWASTA PERORANGAN
PEMOHON
P E R M O H O N A N
PERMOHONAN BARU
DIRJEN HUBDAT
PEMBAHARUAN MASA BERLAKU
KAJIAN
PERMOHONAN
SURAT PENOLAKAN
DITOLAK
PERSYARATAN TIDAK LENGKAP
ADMINISTRATIF
DISETUJUI
1. Surat keterangan jenis B3 2. Rekomendasi pengangkutan B3 3. Keterangan tempat bongkar muat 4. STNK & Buku uji kendaraan 5. Jadwal pengangkutan 6. Izin usaha angkutan 7. Prosedur penanggulangan darurat
PERSYARATAN LENGKAP
PROSES
SURAT PERSETUJUAN PENGANGKUTAN B3
JAWABAN
9
KETENTUAN PENGANGKUTAN KAJIAN LIMBAH B3 DI JALAN
Persyaratan Kendaraan Pengangkut 1
Plakat
2
Nama perusahaan
3
Jati diri pengemudi
4
Kotak obat
5
Alat pantau kerja pengemudi
6
Alat pemadam kebakaran
7
No. Telepon (Emergency Call) 10
Bentuk dan Peletakan Plakat
Bentuk Plakat
Peletakan Plakat
11
KETENTUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI JALAN ..(2) KAJIAN Persyaratan PENGEMUDI dan PEMBANTU PENGEMUDI :
• Persyaratan Umum : a. Surat Izin Mengemudi; b. BERPENGETAHUAN mengenai : jaringan jalan dan kelas jalan, kelaikan kendaraan bermotor, dan tata cara mengangkut barang.
• Persyaratan khusus, berpengetahuan : a. B3 yang diangkut; b. Mengatasi keadaan darurat; c. Cara pengangkutan B3; d. Ketentuan pengangkutan B3; e. Psikologi baik; f. Fisik sehat.
Pembuktian persyaratan khusus: a. Sertifikat, dari Dirjen Hubdat (a - d); b. Surat Dokter (e & f) 12
KETENTUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI JALAN ..(3) KAJIAN Persyaratan LINTASAN angkutan B3 :
1
Kelas jalan Tingkat bahaya muatan,
2
5 6
3
Frekuensi pengangkutan
4
Jenis kemasan, Volume B3,
Kelestarian lingkungan 13
KETENTUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI JALAN ..(4) KAJIAN
Persyaratan Pengoperasian Angkutan B3 :
1. Aspek keselamatan dan keamanan; 2. Pedoman pengoperasian
3. Pelaksanaan pengangkutan 4. Pemisahan bahan berbahaya
14
KETENTUAN ANGKUTAN BARANG DI KERETA API
Pasal 2 PM No. 48 Tahun 2014
• ANGKUTAN BARANG terdiri atas: angkutan barang umum, angkutan barang khusus, angkutan B3 dan ANGKUTAN LIMBAH B3 PENGANGKUTAN LIMBAH B3 dengan KA
• harus dilengkapi dengan IZIN DARI MENTERI PERHUBUNGAN setelah mendapat REKOMENDASI DARI INSTANSI YANG BERWENANG; Pasal 7 PM No. 48 Tahun 2014 :
• Kegiatan pengangkutan barang dengan kereta api didasarkan atas PERJANJIAN angkutan barang antara penyelenggara sarana perkeretaapian dan pengguna jasa kereta api serta adanya SURAT ANGKUTAN BARANG yang diterbitkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian atau badan usaha sebagai penyelenggara kegiatan jasa angkutan kereta api.
KETENTUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DENGAN KAPAL 1. Daftar jenis muatan
4. Peralatan keselamatan
Persyaratan Kapal
2. Penandaan, penamaan, dan penempatan
3. Tata cara
Kapal yang memenuhi persyaratan pemuatan diberikan surat Persetujuan Pengangkutan limbah B3 oleh Syahbandar. Pemilik kapal berkewajiban untuk melaporkan segala kegiatan pengangkutan limbah B3 kepada Syahbandar pelabuhan. 16
KETENTUAN PENGANGKUTAN B3 DENGAN PESAWAT UDARA • Sedang dalam proses penyusunan draft RPM pengangkutan limbah B3 • PM No. 90 tahun 2013 tentang Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara
1. Pembatasan kuantitas
2. Pemuatan (loading);
3. Pemisahan barang berbahaya
4. Pelabelan dan penandaan
5. Penggantian label dan marka yang hilang
6. Prosedur penerimaan
7. Penanganan barang yang tidak terkirim
8. Penanganan barang yang kemasannya rusak
9. Pemeriksaan barang berbahaya
10. Penanganan kontaminasi 17
Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi, Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Gedung Cipta Lt. 6 Jakarta Pusat – 10110 Telp/fax : 021 - 3852671
18
