KISI-KISI PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 TERHADAP PENGHASIL LIMBAH B3
Disampaikan oleh: Ir. Achmad Gunawan, W., MAS Asisten Deputi Urusan Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Deputi IV MENLH
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Deputi IV Bidang Pengelolaan B3, LB3 dan Sampah Asdep PLB3 dan Pemulihan Lahan Terkontaminasi LB3
Topik Bahasan 1. Dasar Hukum Pengawasan Pengelolaan LB3 2. Hal‐Hal Yang Harus Diawasi dalam Pengelolaan LB3 3. Hal‐Hal yang Wajib Dilakukan PPLH/Pengawas Lapangan 4. Tindak Lanjut Pengawasan 5. Penutup
1 Dasar Hukum Pengawasan Pengelolaan LB3
Pengawasan Lingkungan Hidup a
Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota
Pengawasan
(sesuai kewenangannya)
b
PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN
dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Tingkat Ketaatan
•
c
Menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
•
PUU Bidang PPLH Izin Lingkungan Sumber: Pasal 71 – 75 UU 32/2009 tentang PPLH
Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan Penaatan LH
Keputusan MENLH No. 56 Tahun 2002 Memantau Data dan informasi secara umum berupa fakta‐ fakta
kinerja atau status ketaatan
Mengevaluasi Menetapkan Status Ketaatan
Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan
Ruang Lingkup Pengawasan • Aspek PUU PPLH • Aspek Perizinan • Aspek Kesiagaan dan Tanggap Darurat,
1. Kewajiban yang tercantum dalam PUU PPLH. 2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait
Dasar Hukum Pengawasan dan Pengelolaan Limbah B3 UU 32/2009 ttg Perlindungan & Pengelolaan LH PP 18/1999 Jo PP 85/1999 ttg Pengelolaan Limbah B3 PP 27/2012 ttg Izin Lingkungan Kepmen LH 56/2002 ttg Pedoman umum Pengawasan Penaatan LH bagi Pejabat Pengawas; Kepmen LH 57/2002 ttg Tata kerja Pejabat Pengawas LH di Kementerian Lingkungan Hidup; Kepmen LH 58/2002 ttg Tata kerja Pejabat Pengawas LH di Provinsi/Kab/Kota; Kepmen LH 07/2001 ttg Pejabat Pengawas LH dan Pejabat Pengawas LH Daerah; PP 38/2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Prov & Pemda Kab/Kota; Permen LH 30/2009 ttg Tata Laksana Perizinan & Pengawasan Pengelolaan LB3 serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran LB3 oleh Pemda 1
Dasar Hukum Pengawasan dan Pengelolaan Limbah B3
(Lanjutan)
PermenLH No. 18/2009 ttg Tata Cara Perizinan PLB3; Kepdal 01/BAPEDAL/09/1995 ttg Tata Cara & Persyaratan Teknis Penyimpanan & Pengumpulan LB3; Kepdal 02/BAPEDAL/09/1995 ttg Dokumen LB3; Kepdal 03/BAPEDAL/09/1995 ttg Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3; Kepdal 04/BAPEDAL/09/1995 ttg Tata Cara Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan & Lokasi Penimbunan LB3; Kepdal 05/BAPEDAL/09/1995 ttg Simbol & Label Limbah B3 Kepdal 255/BAPEDAL/08/1996 ttg Tata cara & persyaratan penyimp & pengumpulan minyak pelumas bekas. Kepmen LH No. 128/2003 ttg Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Minyak Bumi Secara Biologis;
Dasar Hukum Pengawasan dan Pengelolaan Limbah B3
(Lanjutan)
Keppres 61/1993 ttg Pengesahan Basel convention on the control of transboundary Movement of Hazardous Waste and Their Disposal Permen LH No 05/2009 ttg Pengelolaan Limbah di Pelabuhan; Permen LH No 33/2009 tentang Tata Laksana Pemulihan Lahan terkontaminasi LB3 Permen LH No. 02/2008 ttg Pemanfaatan Limbah B3; Permen LH No 05/2012 ttg Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL
2 Hal-Hal Yang Harus Diawasi dalam Pengelolaan LB3
Tolok Ukur Penaatan
Kata kunci tolok‐ukur ketaatan dalam peraturan adalah kata‐ kata: larang, wajib, syarat, izin, dan/atau sanksi, yang berlaku bagi penanggungjawab usaha/kegiatan: Pada Peraturan Perundangan (UU, PP, PERMEN, KEPMEN, KEPKA BAPEDAL, dll) Pada Izin Lingkungan Pada Izin PPLH terkait PLB3 (Izin Penyimpanan Sementara, Izin Pengumpulan, Izin Pemanfaatan, Izin Pengolahan, Izin Penimbunan, Rekomendasi Pengangkutan)
Ketentuan-Ketentuan Dalam Pengelolaan Limbah B3
KETENTUAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 Pasal 59 Ayat 1 s/d 6 UU 32/2009 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Dalam hal B3 yang telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dlm izin. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan
1) 2) 3) 4) 5)
6)
LARANGAN DALAM PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3
Pasal 69 Ayat 1 UU 32/2009 Setiap orang dilarang : butir b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut per‐UU ke dalam wilayah NKRI butir c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI (Pasal penjelasan : kecuali bagi yg diatur dalam peraturan per‐uu) butir d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI butir e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup butir f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup
Definisi Pengelolaan Limbah B3 (Pasal 1 butir 23 UU 32/2009) Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3.
Pengelolaan Limbah B3 CRADLE TO GRAVE PENGELOLAAN LANJUTAN
PENGHASIL LIMBAH B3 (Generator)
DIMANFAATKAN/DIOLAH/ DITIMBUN SENDIRI DIDALAM PABRIK (izin)
Identifikasi LB3 yg dihasilkan
PENYIMPANAN SEMENTARA LB3
PENGUMPUL LIMBAH B3 yg telah memiliki izin
1)
Izin TPS‐LB3
2)
Persetujuan Penyimpanan > 90 hari apabila :
LB3 dihasilkan < 50kg/hari
3)
Pencatatan LB3 dan Pelaporan Kegiatan penyimpanan serta pengelolaan LB3 lebih lanjut
PEMANFAAT/PENGOLAH/PENIMB UN LIMBAH B3 yg telah memiliki izin
Jumlah LB3 yang dihasilkan
Sistem Manifest
Jumlah LB3 yg dimanfaatkan/ diolah/ditimbun
DASAR HUKUM PERIZINAN DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 Undang-undang RI No. 32 / 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : - Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan (Pasal 59 ayat 1); - Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 59 ayat 4)
PP No. 18 Tahun 1999 Ttg Pengelolaan Limbah B3 : - Pasal 9 s/d Pasal 26 : pelaku pengelola limbah B3 (penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku; - Pasal 40 ayat (1) : setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin dan atau rekomendasi PLB3
Kewenangan dalam Perizinan dan Pengawasan PLB3 Pengelolaan Limbah B3
Perizinan Pusat
Provinsi
Penyimpanan
Pengawasan
Kab/Kota
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
v
v
v
v
v
v
v
v
Pengumpulan
v
Pengangkutan
v
v
v
v
Pemanfaatan
v
v
v
v
Pengolahan
v
v
v
v
Penimbunan
v
v
v
v
v
Cat : izin Pengumpulan oli bekas masih pusat
Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 Yang wajib Asuransi dan dlm akte notaris tertera bid atau sub bidang pengelolaan LB3 (2), (3), (4), (5), (6) Dapat sebagai : Pemanfaat dan/atau Pengolah dan/atau Penimbun
Penghasil (1)
Pengangkut (2)
Keterangan : Pengangkutan LB3 hanya diperkenankan apabila penghasil telah melaksanakan kontrak kerjasama dengan pihak pengelola Limbah B3 Kegiatan Pengumpulan LB3 hanya diperkenankan apabila : - telah tersedia teknologi pemanfaatan LB3 dan/atau - telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
Recovery Pemanfaat (3)
SNI/SAE/dll Recycle Reuse
Pengangkut (2)
Pengumpul Skala Nas (4)
Pengangkut (2)
Pengolah (5)
Pengguna (7) Pengangkut (2)
Penimbun/ Landfiller (6) Pengangkut (2)
Identifikasi Limbah B3
Sumber , Karakteristik dan Toksikologi Limbah B3 Identifikasi Limbah B3 Sumber
Karakteristik
Toksikologi
Uraian Jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi : a) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik (Lampiran I tabel 1 PP 85/1999); b) Limbah B3 dari sumber spesifik (Lampiran I tabel 2 PP 85/1999); c) Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi (Lampiran I tabel 3 PP 85/1999). a. mudah meledak; Kriteria karakteristik b. mudah terbakar; berdasarkan Penjelasan c. bersifat reaktif; Pasal 7 (ayat 3) PP 85/1999 d. beracun; e. menyebabkan infeksi; dan f. bersifat korosif -
Uji toksikologi sifat akut : Nilai LD50 ≤ 50 mg/kg BB; Uji toksikologi sifat kronis : Memiliki salah satu atau lebih zat pencemar dlm Lamp III PP 85/1999
Tata Cara Identifikasi Limbah B3 Sumber Limbah LAMPIRAN I PP 85 / 99
Tidak
Ya
Ya
Tidak Tidak
Karakteristik Berbahaya: Mudah Mudah - Mudah terbakar Terbaka - Meledak Mudah meledak r - ReaktifInfeksius - Reakti Korosif Korosi - Infeksius f
Beracu Beracun n
f
LIMBAH
LIMBAH B3
BMTCLP
50 mg / kg BB Ya
TCLP Test Lampiran II PP 85/1999 < BMTCLP < BMTCLP LD 50 > 50 50 mg/kg mg/kg BB BB > Sifat Kronis Lampiran III PP 85/1999 Tidak LIMBAH Non B3
3 Hal-Hal yang Wajib Dilakukan PPLH/Pengawas Lapangan
Sasaran Usaha/Kegiatan yg Diawasi (Target Operasi)
Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
1.
Penghasil Limbah B3 (Generator)
2.
Pemegang izin pengelola Limbah B3 (Pengumpul, Pengangkut, Pemanfaat,
Pengolah dan Penimbun Limbah B3)
Lingkup Kegiatan Pengawasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Persiapan Proses dan prosedur masuk industri Pertemuan pembukaan Review dokumen teknis Pemeriksaan fasilitas unit proses produksi Pemeriksaan fasilitas dan pengelolaan limbah B3 Pengambilan contoh uji (jika diperlukan) Pembuatan Berita Acara Pertemuan penutup Pelaporan
Tahap Persiapan 1. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu; a.Surat penugasan; b.Tanda pengenal; c.Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan. 2. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, antara lain: a. Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3; b. Izin yang terkait dengan pengelolaan limbah B3; c. Peraturan/ referensi yang terkait dengan obyek pengawasan; d. Dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan; e. Menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan. 3. Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, alat sampling, peralatan pelindung diri, dll.
Lingkup Pengawasan PLB3 I. Administrasi/Dokumentasi:
– Perizinan PLB3 – Pelaporan PLB3 – MoU – Manifest II. Teknis – Penyimpanan – Pemanfaatan – Pengiriman/Pengangkutan – Pengumpulan – Pengolahan – Penimbunan
I. Pengawasan Administrasi/Dokumentasi – Perizinan PLB3 – Pelaporan PLB3 – Manifes dari Pengangkut – MoU antara penghasil Pengelola Limbah B3
dan
Peta Rekapitulasi Jumlah Sebaran PLB3 di Indonesia
Pemanfaatan Limbah B3 Pengolahan Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 Penimbunan Limbah B3 Pengangkutan Limbah B3
Data Rekapitulasi dan Sebaran Pengelolaan limbah B3 di Indonesia dapat diunduh di : http://pelayananterpadu.menlh.go.id/pengumuman/rekapitulasiizin/pengelolaan-limbah-b3/
II. Pengawasan Teknis pengelolaan LB3
– Penyimpanan – Pengumpulan – Pengangkutan – Pemanfaatan – Pengolahan – Penimbunan
1. Penyimpanan Limbah B3
Permasalahan Penyimpanan LB3 1
3 2
4 5
1. Penyimpanan tidak per jenis LB3 2. Tatacara cara penyimpanan LB3 tidak benar. 3. Kapasitas TPS LB3 tidak sesuai degan jumlah LB3 yang dihasilkan 4. Penyimpanan sludge IPAL di luar TPS LB3 5. Permasalahan jumlah LB3 skala besar dll. 33
Contoh Penyimpanan LB3 yg tidak memenuhi persyaratan
PENGAWASAN PENYIMPANAN SEMENTARA LB3
Pengecekan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan persetujuan penyimpanan lebih dari 90 hari (jika menyimpan > 90 hari). Pengecekan jenis limbah B3 yang disimpan (sesuai dengan izin yang diberikan). Pengecekan kondisi bangunan TPS, sistem penyimpanan, kemasan yang digunakan, sistem pelabelan, sarana penunjang. Evaluasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan kapasitas TPS yang ada. Pengecekan catatan penyimpanan limbah B3 (jumlah Limbah yg dihasilkan, dikelola dan sisa yang tersimpan di TPS). Pengecekan pengelolaan lanjutan LB3 yang dihasilkan cek dokumen manifest. Pengecekan pelaporan kegiatan penyimpanan sementara LB3.
Pengawasan Fasilitas Penyimpanan LB3 (1) 1. Pemeriksaan bangunan penyimpanan : ‐ rancang bangun & luas sesuai dgn jenis, karakteristik & jumlah LB3 yg dihasilkan, ‐ terlindung dari masuknya air hujan, memiliki sistim ventilasi udara & penerangan yang memadai, ‐ lantai kedap air, kemiringan 1% landai ke arah bak penampung, ‐ penandaan/simbol tempat penyimpanan
Pengawasan Fasilitas Penyimpanan LB3 (1) 2. Pemeriksaan catatan/log book penyimpanan LB3 3. Pemeriksaan sarana lain yg tersedia : ‐ peralatan sistim pemadam kebakaran, ‐ fasilitas pertolongan pertama, ‐ pintu darurat, ‐ alarm
Pengawasan Fasilitas Penyimpanan LB3 (2) 4. Pemeriksaan pengemasan :
‐ grouping limbah ‐ pemeriksaan & pemasangan simbol & label
5. Pemeriksaan pewadahan LB3 dlm tangki :
‐ rancang bangun, ‐ fasilitas & sistim penunjang memenuhi persyaratan, ‐ penanggulangan bila terjadi kebocoran;
6. Pemeriksaan cara penyimpanan LB3 : ‐ penyimpanan kemasan ‐ lebar gang, ‐ penumpukan kemasan 7. Pemeriksaan penyimpanan dengan tanki : ‐ mempunyai tanggul, ‐ bak penampung (kedap air & kap 110 % kap tangki), ‐ memiliki atap
Contoh TPS‐LB3 yg ditemui di lapangan
2. Pengumpulan Limbah B3
PENGAWASAN KEGIATAN PENGUMPULAN LB3
1. 2. 3. 4. 5.
6.
7.
Pemeriksaan izin pengumpulan LB3; Pemeriksa catatan pengumpulan LB3 ( sumber LB3, jenis LB3, tgl masuk/keluar, jumlah LB3, PLB3 selanjutnya); Pemeriksaan pelaporan pengumpulan LB3 (bag PLB3); Pemeriksaan lokasi pengumpulan LB3 masih sesuai dgn persyaratan al : daerah bebas banjir thn & lok cukup jauh dr fasilitas umum; Pemeriksaan bangunan pengumpulan LB3, bebagai sarana penunjang masih dlm kondisi baik, setiap bang hanya utk menyimpan 1 kar LB3 & bak penampung ceceran LB3 masih berfungsi dgn baik; Pemeriksaan perlengkapan fasilitas pengumpulan, masih dlm kondisi baik & berfungsi ? , meliputi: peralatan & sistim PMK, pembangkit listrik cadangan, fasilitas P3K, peralatan Komunikasi, gudang tempat penyimpanan peralatan, pintu darurat & alarm; Pemeriksaan bangunan pelengkap lainnya, masih dalam kondisi baik dan berfungsi ?, meliputi : lab, fas pencucian, fas bongkar muat, kolam penampungan darurat, peralatan penanganan tumpahan.
3. Pengangkutan Limbah B3
Pengawasan PENGANGKUTAN LB3
Pengecekan rekomendasi & izin Pengecekan jenis dan karakteristik limbah yang akan diangkut Pengecekan Record Manifest dan Pelaporan Persyaratan: – Alat angkut dan kemasan sesuai dengan karakteristik limbah; – Alat angkut dalam kondisi baik; – Simbol dan label (Kepka No. Kep‐ 02/Bapedal/09/1995) . Operator Emergency Response System Mendapat rekomendasi SOP dari KLH dan – Bongkar muat; Izin dari Perhubungan – Route/tujuan pengangkutan; – Jadwal.
MEKANISME PERJALANAN DAN ALIRAN DOKUMEN LIMBAH B3
4 Tindak Lanjut Pengawasan
SKEMA RINGKAS TINDAK LANJUT PENGAWASAN
PENGAWASAN KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
STATUS PENAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN APAKAH ADA KELEMAHAN PADA IZIN YANG TELAH DITERBITKAN
APAKAH ADA KESENJANGAN (GAP) PADA REGULASI/PUU YANG ADA?
1. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN; ATAU 2. APRESIASI TERHADAP UPAYA PENAATAN YANG TELAH DILAKUKAN
REVISI/PERBAIKAN TERHADAP IZIN YANG TELAH DITERBITKAN
1. USULAN SOLUTIF PERBAIKAN REGULASI KEPADA PIHAK YANG BERWENANG 2. PERBAIKI REGULASI YANG MERUPAKAN KEWENANGANNYA 3. MENYUSUN REGULASI YANG DIBUTUHKAN
LANDASAN HUKUM TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
UUPPLH N0. 32/2009 (PASAL 76 – 83) PP 18/1999 jo PP 85/1999 (PASAL 47 SAMPAI PASAL 52) PP 27/2012 (PASAL 71) PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PERDA/KEP‐GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TERKAIT
Hasil Pengawasan Lingkungan 1. Tidak terjadi pelanggaran persyaratan dalam izin dan peraturan perundangundangan. 2. Terjadi pelanggaran persyaratan dalam izin dan peraturan perundang-undangan. 3. Terjadi pelanggaran izin maupun peraturan perundang-undangan serta diindikasikan dan/atau telah menimbulkan kerugian masyarakat dan/atau lingkungan. 4. Ditemukan kelemahan dalam izin yang telah diterbitkan.
Disampaikan Kepada Pihak yang diawasi (sampaikan jika taat)
Penerapan sanksi Administrasi HASIL PENGAWASAN LINGKUNGAN
Penerapan Gugatan Perdata (di pengadilan/diluar pengadilan
Penerapan Sanksi Pidana
Melanggar peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata dan atau pidana yang diatur dalam UU No. 32/Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sanksi Administrasi : Ps. 76 s/d Ps. 83 Sanksi Perdata : Ps. 84 s/d Ps. 93 Sanksi Pidana : Ps. 97 s/d Ps. 120
PIRAMIDA PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PENCABUTAN IZIN
PENCABUTAN SEMENTARA IZIN
PAKSAAN PEMERINTAH
AUDIT WAJIB TEGURAN KETIGA TEGURAN KEDUA TEGURAN PERTAMA KONSULTASI & BANTUAN TEKNIS UNTUK PENINGKATAN KINERJA [PELANGGARAN TIDAK SERIUS]
PENAATAN SUKARELA
51
Pasal 100 (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. UU 32/2009 tentang PPLH 52
Ketentuan Pidana Jenis Pelanggaran
Sengaja
Lalai
Pidana Akibat
Denda (rupiah)
Minimum
Maksimum
Minimum
Maksimum
> BM
3 tahun
10 tahun
3 millir
10 miliar
Orang Luka
4 tahun
12 tahun
4 miliar
12 miliar
Orang Mati
5 tahun
15 tahun
5 miliar
15 miliar
> BM
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Orang Luka
2 tahun
6 tahun
2 miliar
6 miliar
Orang Mati
3 tahun
9 tahun
3 miliar
9 miliar
53
Ketentuan Pidana untuk Pelanggaran Lainnya Jenis Pelanggaran
Pidana Minimum Maksimum
Denda (rupiah) Minimum
Maksimum
Melepaskan/ mengedarkan produk rekayasa genetika
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Mengelola limbah B3 tanpa izin
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkannya
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
‐
3 tahun
‐
3 miliar
Memasukkan limbah
4 tahun
12 tahun
4 miliar
12 miliar
Memasukkan limbah B3
5 tahun
15 tahun
5 miliar
15 miliar
Dumping
54
AAA ÄtÇ}âàtÇ Jenis Pelanggaran
Pidana Minimum Maksimum
Denda (rupiah) Minimum
Maksimum
Memasukkan B3
5 tahun
15 tahun
5 miliar
15 miliar
Membakar lahan
3 tahun
10 tahun
3 miliar
10 miliar
Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL
‐
3 tahun
‐
3 miliar
Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL‐UPL
‐
3 tahun
‐
3 miliar 55
AAA ÄtÇ}âàtÇ Jenis Pelanggaran
Pidana Minimum Maksimum
Denda (rupiah) Minimum
Maksimum
Menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan
‐
3 tahun
‐
3 miliar
Tidak melakukan pengawasan
‐
1 tahun
‐
500 juta
Memberikan informasi palsu
‐
1 tahun
‐
1 miliar
Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah
‐
1 tahun
‐
1 miliar
Menghalang‐halangi pejabat pengawas dan/atau PPNS
‐
1 tahun
‐
500 juta 56
5 Penutup
Pasal 112 UU 32/2009
Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Terima kasih
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Deputi IV Bidang Deputi IV Bidang Pengelolaan B3, LB3 dan Sampah ‐ Asdep PLB3 dan Pemulihan Lahan Terkontaminasi LB3‐ Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung C lantai 2, Telp/Fax: 021‐85904925 http://www.menlh.go.id/
