KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari Plt. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan. Limbah B3 dan Limbah Non B3. Ir. Laksmi Dhewanthi, MA

0|Laporan Kegiatan PKPLB3 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya sehingga kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan Tahunan Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 pada Tahun Anggaran 2015 ini dengan baik dan tepat waktu. Kegiatan pengelolaan limbah B3 ini dilakukan untuk melaksanakan tupoksi unit kerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, serta dalam rangka untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Pengelolaan

Sampah,

Limbah

dan

Bahan

Beracun

Berbahaya,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun tujuan penyusunan laporan kegiatan ini adalah untuk memaparkan kegiatan dan pencapaian yang sudah dilaksanakan oleh unit kerja Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 selama periode tahun 2015, terutama selama periode Juli hingga Desember 2015, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Laporan tahunan ini, memuat capaian kegiatan serta evaluasi atas kendala dan tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2015 serta memuat analisa atas beberapa target kerja yang belum tercapai secara optimal, dan beberapa kegiatan yang perlu ditindaklanjuti. Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dan penyusunan laporan tahunan ini. Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan, khususnya melalui pengelolaan limbah B3 dan Limbah Non B3. Jakarta,

Januari 2016

Plt. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3

Ir. Laksmi Dhewanthi, MA 1|Laporan Kegiatan PKPLB3 2015

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

1

DAFTAR ISI

2

DAFTAR GAMBAR

4

DAFTAR TABEL

5

DAFTAR LAMPIRAN

6

I.

II.

III.

PENDAHULUAN

7

1.1

LATAR BELAKANG

8

1.2

TUJUAN

10

STRUKTUR ORGANISASI

11

2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

12

2.2

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

14

2.3

RENCANA STRATEGIS

16

PELAKSANAAN KEGIATAN

22

3.1

PERUMUSAN KEBIJAKAN PKPLB3

23

3.2

PEMANTAUAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

27

3.3

BASIS DATA

31


3.4

BIMBINGAN TEKNIS DAN SOSIALISASI

33

3.5

SUPERVISI PENGELOLAAN LIMBAH B3

37

3.6

TUGAS LAINNYA

38

EVALUASI KEGIATAN

40

4.1

PERUMUSAN KEBIJAKAN PKPLB3

42

4.2

LIMBAH DIKELOLA

43

4.3

LIMBAH B3 YANG DIMANFAATKAN

47

4.4

BASIS DATA

50

4.5

BIMTEK DAN SUPERVISI

52

4.6

TUGAS LAINNYA

54

V.

RENCANA TINDAK LANJUT

56

VI.

PENUTUP

59

IV.


DAFTAR GAMBAR 2.1

Bagan Struktur Organisasi

1

2.2

Grafik SDM Dit. PKPLB3

2

3.1

Gambaran Kondisi Pengelolaan Limbah B3

4

3.2

Jumlah Limbah B3 Dikelola Per Sektor

5

3.3

Persentase Jumlah Limbah B3 Dikelola Per Sektor

7

3.4

Diagram Jumlah Limbah B3 Dimanfaatkan Per Sektor

8

3.5

Sistem Berbasis Web-site

9

3.6

Alur Aplikasi Pelaporan Elektronik

11

4.1

Efektivitas Metode Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3

13

4.2

Limbah B3 Dimanfaatkan Periode 2014-2015

19


DAFTAR TABEL 2.1

Indikator Kegiatan Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3

20

3.1

Limbah B3 Yang Dimanfaatkan

41

4.1

Perbandingan Pemantauan Langsung dan Pemantauan Tidak langsung

43


DAFTAR LAMPIRAN 1

Daftar Staf Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3

61

2

Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pemantauan Kinerja Pengelolaan Limbah B3

62

3

Rekapitulasi Pemantauan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Tahun 2015


63

BAB I PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, sehingga jumlah industri di Indonesia semakin bertambah. Perkembangan tersebut memberikan konsekuensi terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah yang diakibatkan dari kegiatan industri yang menghasilkan limbah, termasuk limbah B3 dan limbah non B3.

Lebih jauh lagi pencemaran akibat limbah B3 akan berdampak

terhadap kesehatan manusia.

Dalam ra ngka menekan laju pencemaran

akibat limbah B3 dan limbah non B3 perlu dilakukan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 untuk menekan angka pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan industri serta menurunkan resiko paparan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Jumlah timbulan limbah B3 yang dihasilkan dapat bersumber dari sumber spesifik dan non spefisik. Selain pelaku industri yang disebut sebagai penghasil, terdapat pelaku lain dalam pengelolaan limbah B3, yaitu pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3. Seluruh kegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut wajib mengelola limbah B3 sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan memiliki izin. Dalam rangka melihat kinerja pengelolaan limbah B3 dilaksanakan pemantauan terhadap pelaku usaha dan pengelola limbah B3 yang memiliki izin dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik izin pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, serta dumping limbah B3. Selain pemantauan terhadap industri, perlu dilakukan juga pembinaan, baik berupa sosialisasi maupun bimbingan teknis dalam pengelolaan limbah B3. terutama dalam hal perubahan konsep from cradle to grave menjadi konsep from cradle to cradle, dimana limbah dapat digunakan untuk dimanfaatkan menjadi bahan baku, subsitusi bahan baku dan sumber energi, sehingga dapat menghemat sumber daya dan mengurangi timbunan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 diprioritaskan untuk limbah B3 yang timbulan


limbahnya cukup besar serta secara ilmiah pemanfaatannya aman terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pemerintah dalam hal ini harus memberikan pemahaman dan dorongan pada pelaku usaha bahwa Limbah B3 harus dikelola dan dapat dimanfaatkan kembali. Pemerintah pusat dan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan tugasnya masing-masing dituntut untuk menyusun peraturan yang diperlukan dalam pengelolaan limbah B3 untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan maupun masyarakat dalam mengelola limbah B3. Untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dilaksanakan supervisi, terutama terkait pemantauan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang berada di daerahnya. Untuk menunjang perumusan kebijakan terkait penilaian kinerja pengelolaan limbah B3, dilaksanakan juga Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan pembahasan terhadap isu prioritas, misalnya terkait pemahaman PP 101 tahun 2014 serta pelaksanaannya. FGD dilaksanakan dengan melibatkan para pakar pengelolaan limbah B3 terkait, praktisi serta akademisi sehingga dapat diperoleh gambaran secara utuh permasalahan dan solusi yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rangka mendukung kegiatan penilaian kinerja perusahaan serta pemerintah daerah, perlu adanya ketersediaan data yang akurat, sistim pengolahan data dan penyajian informasi dan pelaporan yang cepat dengan membangun sistim basis data pengelolaan limbah B3 yang terpadu (terintegrasi)

dengan

memanfaatkan

jaringan

komputer

networking) untuk pelaporan secara langsung dengan e-reporting.


(computer

1.2 TUJUAN Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk merangkum keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 selama tahun 2015 beserta hasil yang didapat dari kegiatankegiatan tersebut, berikut permasalahan yang terjadi serta tindak lanjut penyelesaian masalah tersebut.

10 | L a p o r a n K e g i a t a n P K P L B 3 2 0 1 5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI


2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah B3 bberada di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015. Direktorat ini terdiri dari 4 (empat) subdirektorat, yaitu 

Subdirektorat Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas



Subdirektorat Manufaktur



Subdirektorat Agroindustri



Subdirektorat Prasarana dan Jasa

Masing-masing dsubdirektorat memiliki 2 (dua) seksi sebagaimana bagan struktur organisasi Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 di bawah ini. Masing-masing seksi rata-rata memiliki staf teknis sebanyak 2-3 orang.


Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Laksmi Dhewanthi Kasubbag Tata Usaha Sri Mulyana

Subdirektorat Pertambangan Energi dan Migas

Subdirektorat Manufaktur

Edy Purwanto Bakri

Seksi Pertambangan dan Energi Rolliyah

Seksi M inyak dan Gas Indra Zen

Subdirektorat Agroindustri M itta Ratna Djuwita

M uslihudin

Seksi

Seksi

Seksi

Industri Hulu

Industri Hilir

Pangan

Arief Adryansyah

Yani Asiani

Rima Yulianti

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi


Seksi Non Pangan Gagan Firmansyah

Subdirektorat Prasarana dan Jasa

Euis Ekawati

Seksi Prasarana Widayati

Seksi Jasa Christofel

Sumberdaya manusia di Direktorat Penilaian

Kinerja

Tingkat Golongan SDM

Pengelolaan

Limbah B3 dan Limbah Non B3 terdiri dari 40 orang (terlampir).

11

6

1

IV III

2

Mayoritas tingkat golongan yang

II

I

dimiliki yaitu golongan III dengan

20

jumlah 20 orang serta golongan IV

Honorer

sejumlah 11 orang sedangkan 9 orang lainnya terdiri dari golongan

Tingkat Pendidikan SDM

1 dan 2 serta 6 orang honorer. Sedangkan

tingkat

2

pendidikan

11 1

11

S2 S1

yang dimiliki mayoritas setingkat S1

yaitu

24

orang

dan

D3

S2

sebanyak 11 orang , serta 5 orang

SLTA

24

SLTP

lainnya dari D3 dan SMA. Gambar 2.2. Grafik SDM Dit. PKPLB3

2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan

perumusan,

pelaksanaan,

koordinasi

dan

sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya beracun 14 | L a p o r a n K e g i a t a n P K P L B 3 2 0 1 5

dan

limbah

non

bahan

berbahaya

dan

beracun

pada

sektor

pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun

pada

sektor

pertambangan,

energi,

migas,

manufaktur,

agroindustri, prasarana dan jasa; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa; f. supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun

pada

sektor

pertambangan,

energi,

agroindustri, prasarana dan jasa di daerah; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.


migas,

manufaktur,

2.3 RENCANA STRATEGIS

VISI KLHK Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disingkat dengan RPJPN 2005 – 2025, menyatakan bahwa Visi RPJPN 2005 – 2025 adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”. Pewujudan

“Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau”.

visi tersebut ditempuh melalui delapan misi, yang salah

satu

lingkungan

misinya hidup

berkaitan dan

erat

kehutanan,

dengan yaitu

“mewujudkan Indonesia asri dan lestari”. Misi ini diwujudkan antara lain melalui pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Pencapaian visi dan misi termaksud di atas dibagi menjadi empat tahapan RPJMN. RPJMN Tahun 2015 – 2019 merupakan RPJMN III. Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut

ditegaskan

kembali

bahwa

RPJMN

merupakan arahan bagi seluruh kementerian dalam menentukan rencana strategisnya. Oleh karena seluruh aktifitas pembangunan diarahkan untuk memenuhi Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia

maka

Visi

dan

Misi

Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sama dengan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia. Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan 16 | L a p o r a n K e g i a t a n P K P L B 3 2 0 1 5

MISI KLHK 1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau; 2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan; 3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; 4. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah: 1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah; 2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan; 3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019 adalah : 1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja

Indeks

Kualitas

Lingkungan

Hidup

berada

pada

kisaran

66.5 – 68.6, angka pada tahun 2014 sebesar 63.42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan. 2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport. 3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan

berkelanjutan,

dengan

indikator

kinerja

derajat

keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).


Pelaksanaan amanat RPJM 2015 – 2019 tersebut di atas telah ditindak-lanjuti antara lain berupa penetapan Renstra Kementerian LHK, yang kemudian dijabarkan menjadi Renstra tiap unit kerja eselon satu, antara lain Renstra Ditjen PSLB3, yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing, serta Rantai nilai Kementerian LHK. Rencana Strategi (Renstra) merupakan rencana pelaksanaan pembangunan nasional jangka menengah (lima tahunan) yang akan dilakukan oleh suatu organisasi atau unit organisasi, yang dalam hal ini adalah Ditjen PSLB3 sebagai unit kerja eselon 1 dalam jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dijabarkan lagi dalam renstra eselon II Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3. Penyusunan program dan kegiatan-kegiatan unit kerja Ditjen PSLB3 selain mengacu pada Renstra Kementerian LHK, tugas dan fungsi Ditjen PSLB3, serta amanat kebijakan nasional yang berkenaan dengan bidang tugas (pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya beracun), juga didasarkan pada kondisi dan potensi serta permasalahan. Sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra Kementerian LHK Tahun 2015 – 2019, program yang dimandatkan untuk dikelola oleh Direktorat Jenderal PSLB3 adalah “Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun”. Sasaran programnya adalah “meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3, limbah B3, dan sampah”. Sasaran program ini adalah dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Pertama Kementerian LHK, yakni “menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan hidup, ketahanan air dan kesehatan masyarakat”. Adapun Indikator yang harus dicapai dari sasaran program tersebut adalah: 1.

Jumlah sampah yang dikelola sebesar 124.6 juta ton di 380 kota

2.

Jumlah bahan berbahaya dan beracun yang dikelola sebesar 3 juta ton dalam 5 tahun

3.

Jumlah limbah bahan berbahaya dan bercun yang dikelola sebesar 755,595,000 ton dalam 5 tahun.


Berdasarkan indikator sasaran program tersebut dijabarkan lagi kedalam sasaran dan indikator kegiatan. Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 memiliki Sasaran Kegiatan yang harus dicapai seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masingmasing dari Indikator Kegiatan telah mencerminkan tugas, fungsi, dan kewenangan setiap

sub-Direktorat Pengelolaan

Bahan Beracun dan

Berbahaya. Lingkupan tugas Direktorat Penilaian Kinerja Limbah B3 dan Limbah Non B3 ini meliputi empat sektor yaitu pertambangan energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, dan prasarana dan jasa. Sesuai yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian LHK, sasaran dan indikator kegiatan yang dimandatkan pengelolaannya kepada Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 adalah sebagaimana Tabel. 2.1. Indikator tersebut diatas merupakan acuan dalam menyusun rencana kegiatan untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 ini adalah memantau kinerja pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, pembangunan sistem informasi nasional limbah B3, mengadakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan limbah B3, mendorong dan meningkatkan pemanfaatan limbah B3 cair dan padat. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktorat ini terdiri dari 4 subdirektorat, yaitu

subdirektorat

pertambangan,

energi,

dan

migas;

subdirektorat

manufaktur; subdirektorat agroindustri; dan subdirektorat prasarana dan jasa. Pada dasarnya, tugas dan fungsi masing -masing subdirektorat ini adalah sama, yang membedakan adalah sektornya. Untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 perlu mempersiapkan inisiatif-inisatif maupun terobosan baru agar cara kerja lebih efisien dan efektif. Di samping itu, kelengkapan tata laksana kelembagaan (NSPK, panduan, dan lainnya), kepastian dan ketersediaan anggaran kerja yang memadai, serta pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan 19 | L a p o r a n K e g i a t a n P K P L B 3 2 0 1 5

(termasuk

penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas

pembinaan). Tata kelola yang baik serta Sumber Daya Manusia yang mumpuni akan dapat mendukung sistem serta penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan dengan lebih baik.


Tabel 2.1. Indikator Kegiatan Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Program/ Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3

Sasaran

Indikator 2015

Meningkatnya jumlah limbah B3 dan Limbah Non B3 yang dipantau pengelolaannya a. Persentase peningkatan limbah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional sebesar 100% dari baseline 2014 b. Jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 80% dari baseline 2014 c. Jumlah limbah B3 cair dan padat (oli bekas dan sludge oil) yang dimanfaatkan mencapai 1,014,000 ton sebagai bahan bakar alternatif (setara penurunan emisi Gas rumah kaca sebesar 121 ribu ton CO2e/tahun)


2016 156,1 juta ton

Target 2017 156,1 juta ton

2018 156,1 juta ton

2019 156,1 juta ton

100%

100%

100%

100%

175 juta ton

175 juta ton

175 juta ton

175 juta ton

1,1 juta ton

1,1 juta ton

1,1 juta ton

1,1 juta ton

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN


3.1 PERUMUSAN KEBIJAKAN PKPLB3 A.

Penyusunan Kajian Pengukuran Indeks Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 yang baik wajib dilakukan oleh penanggungjawab

usaha dan/atau kegiatan.Pemerintah dalam hal ini

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melaksanakan fungsi pembinaan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan wajib memberikan bimbingan dan informasi terhadap regulasi serta kebijakan dalam pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang masih berlaku.Salah satu bentuk penyelenggaraan fungsi pembinaan adalah melalui penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 terhadap peraturan perundang-undangan dan memastikan penurunan dampak negatif limbah B3 dan limbah non B3 terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini dibutuhkan suatu ukuran yang dijadikan dasar penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3, dalam bentuk Indeks Kinerja Pengelolaan Limbah B3. Penyusunan pengukuran indeks penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 untuk dapat menghasilkan konsep/disain atau formula perhitungan indeks kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 pada badan usaha atau kegiatan industri dalam hal kegiatan menghasilkan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pengangkutan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3. Tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan data dan informasi terhadap indeks penilaian kinerja pengelolaan limba h B3 serta dapat mempercepat identifikasi serta analisis kegiatan pengelolaan limbah B3 dalam waktu yang singkat dan komprehensif. Target/sasaran yang ingin dicapai melalui penyusunan konsep pengukuran indeks

dan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 da n limbah non B3

antara lain:


•

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dimana dalam pelaksanaannya penyusunan indeks penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 ini berfungsi sebagai salah satu alat kontrol/ pemantauan dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan penghasil Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang berada di masing-masing wilayah kerja sesuai dengan kewenangannya;

•

Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, karena dengan adanya indeks penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 ini pihak perusahaan secara umum dapat memantau efektifitas kinerja pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya;

•

Masyarakat, karena sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undangundang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, bahwa masyarakat berhak atas akses data dan informasi sehubungan dengan hal ini adalah ketersediaan informasi bagi publik dalam hal kegiatan pengelolaan limbah B3.

Hasil kegiatan studi penentuan Indeks Kinerja Pengelolaan Limbah B3 adalah suatu disain metodologi perhitungan Indeks Kinerja Pengelolaan Limbah B3. Modifikasi pembobotan yang dilakukan mengacu pada KepKaBapedal Nomor 3 Tahun 1998. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pembobotan skor berdasarkan KepKaBapedal Nomor 3 Tahun 1998 tersebut disempurnakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Indeks Kinerja diaplikasikan pada data yang diperoleh dari PT Chevron. Indeks Kinerja

pengelolaan limbah B3 yang diperoleh oleh PT Chevron

sebesar 577, sekitar 76% dari total skor Indeks 750. Hasil perhitungan Indeks Kinerja Pengelolaan Limbah B3 selanjutnya akan dimasukkan ke dalam portal data base KLHK.


B.

Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Ketentuan PP Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3 Berkaitan

dengan

struktur

organisasi

sebagaimana

disajikan

dalam

PerMenLHK Nomor 18 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian LHK, Unit kerja yang sebelumnya menangani pengelolaan limbah B3 dan pemulihan kontaminasi limbah B3 dirubah menjadi 2 (dua) unit kerja yaitu unit penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 dan unit pemulihan kontaminasi lahan dan tanggap darurat limbah B3. Untuk itu diperlukan pembahasan

lebih dalam

terkait dengan peran dan

kewenangan unit penilaian kinerja dalam penerapan PP 101 tahun 2014. Dalam rangka pembahasan peran dan kewenangan secara lebih rinci dan komprehensif maka dilaksanakan Focus Group Disscussion (FGD) dengan pakar dan para pemangku kepentingan. Hasil diskusi dalam membahas penilaian kinerja dalam rangka penyesuaian dengan penerapan PP 101 tentang Pengelolaan Limbah B3, banyak hal yang harus disepakati oleh semua unit kerja di lingkungan Ditjen PSLB3, agar muaranya menuju meningkatnya kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan limbah B3 dan meningkatnya kesehatan masyarakat.

C.

Pengembangan Pemanfaatan Limbah B3 (Spent Bleaching Earth) Pemanfaatan limbah B3 merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah timbulan limbah B3 dan menghemat sumberdaya alam. Pemanfaatan limbah B3 dilakukan berdasarkan hasil identifikasi terhadap timbulan limbah B3 berupa spent bleaching earth dan kajian ilmiah sehingga pemanfaatan tersebut tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Tujuan strategis pemanfaatan limbah B3 yaitu mengurangi resiko dampak limbah B3 berupa spent bleaching earth terhadap lingkungan dan potensi paparan terhadap kesehatan manusia.


Metode pengembangan pemanfaatan spent bleaching earth dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan pakar, akademisi dan praktisi. Adapun topik diskusinya antara lain : -

Alternatif pengganti spent bleaching earth

-

Pengelolaan spent bleaching earth yang efektif dan efisien

-

Alternatif pemanfaatan spent bleaching earth yang efektif dandapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Berdasarkan hasil diskusi, beberapa hal yang menjadi perhatian: -

Pertimbangan timbulan spent bleaching earth yang besar + 250.000 ton/tahun per perusahaan.

-

Kandungan minyak yang masih tinggi (20 - 30%) maka pengaturan spent bleaching earth dalam PP 101/2014 sudah tepat karena berpotensi mencemari lingkungan;

-

Pemanfaatan spent bleaching earth sangat memungkinkan dilakukan, karena secara teknologi telah tersedia dalam berbagai metoda baik fisika, kimia dan thermal;

-

Asosiasi akan mengembangkan pengelolaan spent bleaching earth yang memberikan nilai manfaat secara ekonomi.

-

Masih terdapat perbedaan pemahaman tentang pengelolaan spent bleaching earth dan limbah B3 lainnya di daerah, sehingga perlu dilakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah oleh KLHK;

-

Surat Keputusan Bersama tentang penanganan kasus lingkungan antara KLHK, Polri dan Kejaksaan akan disampaikan kepada pihak asosiasi;


3.2 PEMANTAUAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 Pemantauan pengelolaan limbah B3 dilakukan secara langsung di 116 perusahaan dan 88 izin pengelolaan limbah B3 dan secara tidak langsung di 5 kota yaitu Balikpapan, Pekanbaru, Makassar, Bali dan Bandung sebanyak 153 perusahaan dan 224 izin pengelolaan limbah B3.

A.

LIMBAH B3 DIKELOLA Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfataan, pengolahan dan/atau penimbunan (Pasal 1 angka 11 PP Nomor 101 tahun 2014). Dalam

rangka

meningkatkan

kinerja

pengelolaan

limbah

B3

maka

dilaksanakan pemantauan terhadap perusahaan atau pelaku usaha/kegiatan. Pemantauan

pengelolaan

limbah

B3

dilakukan

melalui

mekanisme

pemantauan langsung, pemantauan tidak langsung dan PROPER. Data jumlah

perusahaan

yang

dipantau

kinerja

pengelolaan

limbah

B3

menggunakan metode pemantauan langsung, pemantauan tidak langsung dan melalui mekanisme PROPER tersaji pada Lampiran 2.


Hasil pemantauan pengelolaan limbah B3 tahun 2015 diperoleh data limbah B3

sejumlah

125,540,827.76

ton

dari

269

perusahaan

di

sektor

pertambangan, energi dan migas, sektor manufaktur, sektor agroindustri serta sektor prasarana dan jasa. Dari total limbah B3 yang dihasilkan diperoleh data limbah B3 yang dikelola sejumlah 125,254,890.13 ton (99.77%) dan limbah B3 yang tidak dikelola sejumlah 285,937.64 ton (0.23%).

Data

rekapitulasi hasil pemantauan pengelolaan limbah B3 dapat dilihat pada lampiran 3. Limbah B3 yang tidak dikelola tersebut disebabkan adanya limbah B3 yang dikelola tanpa izin, diserahkan ke pihak ketiga tidak berizin dan di dumping tanpa izin (open dumping). Grafik di bawah menggambarkan total pengelolaan limbah B3, dimana terlihat bahwa sektor pertambangan, energi dan migas menghasilkan limbah B3 dengan jumlah dan persentase yang dominan yaitu 71.17%. Limbah B3 yang dominan adalah tailing yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan emas dan tembaga.

Gambar 3.1. Gambaran Kondisi Pengelolaan Limbah B3

Distribusi pengelolaan limbah B3 yang terkelola masing-masing sektor dapat dilihat di grafik berikut :


Gambar 3.2. Jumlah Limbah B3 Dikelola Per Sektor

Gambar 3.3. Persentase Jumlah Limbah B3 Dikelola Per Sektor

B.

LIMBAH B3 YANG DIMANFAATKAN Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 PP 101 tahun 2014 menyatakan bahwa pemanfaatan limbah B3 wajib dilaksanakan setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 dimaksud adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai


substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Berdasarkan hasil pemantauan pengelolaan limbah B3 periode tahun 20142015 terdapat 505,630.34 ton (0.40%) limbah B3 yang dimanfaatkan dari 125,540,827.76 ton jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 269 perusahaan yang dipantau baik secara langsung, tidak langsung maupun melalui Program PROPER. Limbah B3 dari sektor Pertambangan, Energi dan Migas yang dimanfaatkan sebesar 11,928.85 ton (2.36%), sektor Manufaktur yang dimanfaatkan sebesar 409,914.70 ton (81.07%), sektor Agroindustri yang dimanfaatkan sebesar 71,214.67 ton (14.08%) dan sektor prasarana dan jasa sebesar 12,572.12 ton (2.49%). Data rekapitulasi pemanfaatan limbah B3 dapat dilihat pada lampiran. Secara umum limbah B3 dimanfaatkan sebagai batako, cone block, batubata, subsitusi bahan bakar, subsitusi bahan baku semen, subsitusi produk beton siap pakai, subsitusi bahan sand blasting, dll.

Tabel 3.1. Limbah B3 yang Dimanfaatkan No.

1

Sektor

Pertambangan, Energi

Limbah B3 yang

Jumlah

Limbah B3 yang

dihasilkan (Ton)

Industri

termanfaatkan (Ton)

89,349,113.09

34

11,928.85

32,177,291.19

108

12,572.12

dan Migas 2

Prasarana dan Jasa

3

Agroindustri

2,165,722.85

36

71,214.67

4

Manufaktur

1,848,700.63

91

409,914.70

269

505,630.34

Total

125,540,827.76


Gambar.3.4. Diagram Jumlah Limbah B3 Dimanfaatkan Per Sektor

3.3 BASIS DATA A.

Sistem Data Base Sumber data

yang dijadikan sebagai dasar dalam penilaian kinerja

pengelolaan limbah B3diperoleh dari data pelaporan yang disampaikan oleh perusahaan,data dari berita acara hasil pemantauan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh KLHK. Pada tahun 2014 telah dikembangkan instrument basis data dalam bentuk aplikasi pelaporan data secara elektronik (e-reporting). Tujuannya adalah untuk menggantikan pelaporan dalam bentuk dokumen menjadi bentuk data elektronik sehingga dapat menyajikan data lebih cepatuntuk mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan serta

mendorong

penghematan penggunaan sumber daya alam seperti kertas. Pengembangan sistem Aplikasi Pelaporan Elektronik Pengelolaan Limbah B3 pada tahun 2015 ini merupakan hasil pengembangan dari Aplikasi pelaporan elektronik sistem semi-online yang telah dibuat pada tahun sebelumnya yaitu menjadikan sistem aplikasi yang berbasiskan web site atau web-base model. Sistem data base yang digunakan menggunakan sistem pemrograman data 31 | L a p o r a n K e g i a t a n P K P L B 3 2 0 1 5

yang berbasis Linux dengan bahasa program PHP yang terpasang pada HTML. Dalam sistem web-base model ini client atau perusahaan yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 dapat langsung melakukan pengisian data pengelolaan limbah B3-nya melalui sistem aplikasi pelaporan PLB3 online yang terdapat pada website KLHK.Data-data pengelolaan limbah B3 yang telah diisikan tersebut sudah langsung tersimpan dalam database server pengelolaan limbah B3. Hal ini yang membedakan dengan sistem semi-online dimana data-data kegiatan pengelolaan limbah B3 yang telah diisikan (input) pada sistem pelaporan elektronik pengelolaan limbah B3 dalam mode offline dikirimkan kepada KLH melalui email yang kemudian oleh tim database pengelolaan limbah B3 KLH dilakukan penginputan manual kedalam database server.

Gambar 3.5. Sistem Berbasis Web-site

Data pengelolaan limbah B3 yang masuk dari setiap pelaku usaha kegiatan pengelolaan limbah B3 disimpan pada database server melalui log-in di application server. Data-data tersebut dapat digunakan atau dilihat oleh semua pihak sesuai dengan kewenangannya seperti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota serta masyarakat yang juga perlu mengetahui tentang data pengelolaan limbah B3.


Gambar 3.5. Alur Aplikasi Pelaporan Elektronik

3.4 BIMBINGAN TEKNIS DAN SOSIALISASI Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 di 3 kota yaitu Batam, Yogyakarta

dan

Surabaya. Penyelenggaraan Bimbingan

Teknis

dan

Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 diserahkan kepada pihak ketiga mela lui proses lelang.

A.

Bimbingan Teknis Pelaporan Pengelolaan Limbah B3 di Batam Bimbingan teknis pelaporan pengelolaan limbah B3 di Batam dilaksanakan pada tanggal 20-21 Oktober 2015 dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pelaku usaha/kegiatan. Peserta bintek terdiri dari pelaku usaha/kegiatan terdiri dari Industri sektor Pertambangan, Energi dan Migas, Agroindustri, manufaktur, prasarana dan jasa, BLH kabupaten/kota dan BLH


provinsi, serta Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion KLHK dengan jumlah peserta yang hadir +100 orang.

Tujuan dari bimbingan teknis pengelolaan limbah B3 adalah agar pelaku usaha dapat melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan PP 101 tahun 2014. Materi bimbingan teknis meliputi tata cara identifikasi dan substansi minimal kewajiban pelaporan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan.

Beberapa hal yang mengemuka dalam acara ini diantaranya: 1. Perusahaan-perusahaan merespon positif sistem pelaporan pengelolaan limbah B3 secara on line. 2. Sistem pelaporan secara on-line ini diharapkan dapat memudahkan perusahaan dalam melakukan penaatan terhadap pelaporan secara rutin. 3. Sistem pelaporan ini juga diharapkan dapat diakses oleh pemerintah daerah setempat.

B.

Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 di Yogyakarta Sosialisasi pengelolaan limbah B3 di Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 18-19 November 2015. Peserta sosialisasi terdiri dari pelaku usaha/kegiatan dari

Industri

sektor Pertambangan, Energi

dan Migas, Agroindustri,

manufaktur, prasarana dan jasa, BLH kabupaten/kota

dan BLH provinsi,

akademisi, penyuluh, instansi terkait serta internal KLHK dengan jumlah peserta yang hadir + 500 orang.

Tujuan dari sosialisasi adalah penyamaan persepsi dan meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan PP 101 tahun 2014. Materi yang disampaikan meliputi Kebijakan Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kebijakan Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Kebijakan Pengelolaan Sampah, Kebijakan Pengelolaan B3, Kebijakan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah


Non B3, Kebijakan Pemulihan Lahan Terkontaminasi serta Materi Teknis Terkait dengan pengelolaan limbah B3. Beberapa catatan dalam sosialisasi ini, diantaranya: 1. Perusahaan dan Pemerintah Daerah masih banyak

yang belum

memahami peraturan terkait pengelolaan limbah B3 2. Masih banyak perusahaan yang belum memahami teknik pengelolaan limbah B3 3. Perusahaan dan Pemerintah Daerah memerlukan lanjutan dari sosialisasi ini, berupa bimbingan teknis pengelolaan limbah B3

4.

C.

Bimbingan Teknis Pemanfaatan Limbah B3 di Surabaya Bimbingan teknis pemanfaatan limbah B3 di Surabaya dilaksanakan pada tanggal 25-26 November 2015 dalam rangka peningkatan pemahaman pemanfaatan

pengelolaan

limbah

B3

dan

mendorong

para

pelaku

usaha/kegiatan untuk melakukan pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan PP 101 tahun 2014. Peserta bimtek terdiri dari pelaku usaha/kegiatan terdiri dari Industri sektor Pertambangan, Energi dan Migas, Agroindustri, manufaktur, prasarana dan jasa, BLH kabupaten/kota dan BLH provinsi, serta internal KLHK dengan jumlah peserta 250 orang. Materi bimbingan teknis yang disampaikan meliputi Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Pemanfaatan limbah B3 sebagai material


beton, Pemanfaatan limbah B3 sebagai pupuk/ pembenahan tanah, , Pemanfaatan limbah B3 dari industri pulp and paper. Selain penyampaian materi, pada bimbingan teknis pemanfaatan tersebut juga dilakukan kunjungan lapangan ketiga industri pemanfaat limbah B3 yaitu industri semen, industri peleburan tembaga dan industri pemanfaat timah hitam dari aki bekas.

3.5. SUPERVISI PENGELOLAAN LIMBAH B3 Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 telah menyelenggarakan supervisi dengan metode klinik atau konsultasi Pengelolaan Limbah B3 dengan tujuan untuk memberikan asistensi terhadap berbagai permasalahan pengelolaan limbah B3 yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Desember 2015 di 6 ekoregion yaitu : 1. Ekoregion Sumatera dilaksanakan di Kota Pekanbaru 2. Ekoregion Jawa dilaksanakan di Kota Jogjakarta 3. Ekoregion Kalimantan dilaksanakan di Kota Balikpapan 4. Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dilaksanakan di Kota Denpasar 5. Ekoregion Sulawesi dan Maluku dilaksanakan di Kota Makassar. 6. Ekoregion Papua dilaksanakan di Kota Sorong. 36 | L a p o r a n K e g i a t a n P K P L B 3 2 0 1 5

Dari hasil pelaksanaan supervisi pengelolaan limbah B3 diperoleh beberapa temuan yaitu: 1. Pemerintah Daerah a. Belum semua pemerintah daerah memahami peraturan terkait pengelolaan limbah B3. b. Belum semua pemerintah kabupaten/kota memiliki Peraturan Daerah terkait pengelolaan limbah B3. c. Belum semua pemerintah daerah menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3. d. Belum semua pemerintah daerah melaksanakan pemantauan terhadap industri terkait pengelolaan limbah B3. e. Sumberdaya manusia untuk pengelolaan limbah B3 di daerah masih terbatas. f. Belum semua kabupaten/kota memiliki PPLH daerah. g. Anggaran daerah untuk pengelolaan lingkungan masih relatif kecil. 2. Industri a. Belum semua industri memahami peraturan terkait pengelolaan limbah B3. b. Belum semua industri memahami teknik pengelolaan limbah B3. c. Belum semua industri melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan.

3.6 TUGAS LAINNYA Tugas lainnya yang telah dilaksankan oleh Direktorat Penilaian Kinerja

Pengelolaan Limbah B3 adalah: 1. Membantu kegiatan pemantauan kebakaran hutan Dirjen Penegakan Hukum melalui SK Menteri No. SK 412/Menlhk -Setjen/2015 tentang Satuan Tugas Khusus \Pengendalian Kebakaran Hutan.


2. Mengikuti workshop/seminar/working party pengelolaan limbah B3 : a. The 10th International Conference on Waste Management and Technology (Basel Convention Regional Centre for Asia and The Pacific) di Myanyang, China pada tanggal 28-30 Oktober 2015. Konferensi ini diselenggarakan oleh School of Environment, Tsinghua University, Beijing yang ditujukan sebagai wadah bagi perguruan tinggi menyampaikan hasil kajiannya.

Hasil Kajian ini dapat digunakan

sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. b. The 4thInternational Conference on Chemical Management di Jenewa, Switzerland, 28 September – 2 Oktober 2015. Konferensi ini diselenggarakan untuk mengidentifikasi tantangan yang tersisa dan mengambil keputusan strategis untuk memungkinkan masyarakat internasional untuk mencapai tujuan dari

Rencana

Pelaksanaan Johannesburg pada tahun 2020. Dalam konferensi ini dievaluasi pelaksanaan regional dan sektoral, membahas isu-isu kebijakan serta membahas pengelolaan kimia ramah lingkungan dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan 2020. c. Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals, and Sustainable Development di Jenewa, Switzerland, 26-30 Oktober 2015. Forum ini diselenggarakan oleh UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) yang ditujukan sebagai sarana bagi negara-negara yang memiliki pertambangan mineral dan industri ekstraktif

untuk

saling

berbagi

pengalaman,

meningkatkan

pengetahuan, berdiskusi dan berperan aktif dalam membangun industri yang saling menguntungkan antara pihak pemerintah dan swasta sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Saat ini IGF beranggotakan 54 negara, Indonesia sampai saat masih sebagai negara pengamat (observer). d. Fourth Meeting of The Expert Working Group on Environmentaly Sound Management of The Basel Convention, San Fransisco. USA 1012 November 2015.


Pertemuan ini merupakan pertemuan para pakar dalam Konvensi Basel

yang

ditujukan

untuk

membahas

mengenai

kerangka

environmentally sound management (ESM) for hazardous waste untuk mempromosikan pengelolaan limbah B3 yang berwawasan lingkungan. Untuk itu disusun tool kit manual yang akan diujicobakan ke beberapa negara.

Tool kit manual ini sejalan dengan penilaian kinerja

pengelolaan limbah B3 yang akan dikembangkan. e. Working Party on Resources Productivity and Waste di Paris, Perancis 9 – 11 Desember 2015. Pertemuan ini diselenggarakan oleh the Organization for Economic Cooperation and

Development

(OECD)

yang

bertujuan

untuk

merencanakan, merumuskan, dan mengevaluasi kebijakan terkait pengelolaan limbah/sampah dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya material yang nantinya akan diterapkan di negara-negara OECD. Pengelolaan

limbah/sampah

dilakukan

dengan

menggunakan

instrument ekonomi seperti pajak dan mendorong pengelolaan limbah/sampah ke arah pencegahan daripada pengurangan. f. Workshop on Environmentaly Sound Management of Used Acid Batteries, di Osaka, Jepang 24 - 28 November 2015. Pertemuan ini diselenggarakan oleh UNEP, untuk membahas resiko dampak yang dari used acid batteries serta bagaimana penerapan pengelolaan used acid batteries yang ramah lingkungan, 3. Pendampingan

pengawasan

pengelolaan

limbah

B3

oleh

Badan

Pemeriksa KeuanganBPK melakukan pelaksanaan pemeriksaan terinci atas efektifitas pengelolaan limbah B3 TA 2013-2014 pada Semester I Tahun 2015. BPK melakukan pemeriksaan ke lapangan sebagai bagian dari prosedur audit. 4. Pelaksanaan

Program

PROPERD:\proper,

Pengelolaan Limbah B3:


khususnya

komponen

a. Supervisi penilaian Self Asessment Proper Tahun 2014-2015 di Surabaya, Semarang, DKI Jakarta. b. Supervisi Pemda dalam rangka penilaian Proper Daerah Tahun 20142015 di DKI Jakarta. c. Pemantauan lapangan PROPER 2015.


BAB IV EVALUASI KEGIATAN


4.1 PERUMUSAN KEBIJAKAN PKPLB3 A.

Penyusunan Pengukuran Indeks Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B Hasil yang diperoleh berupa kajian masih memerlukan pendalaman materi dalam pengelolaan limbah B3 maupun limbah non B3. Arah bentuk kebijakan yang akan dibuat dari kajian tersebut dapat berupa. Pedoman penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah Non B3.

Pengukuran indeks penilaian kinerja yang disusun belum disesuaikan dengan kondisi lapangan yang bervariasi sehingga belum dapat diterapkan untuk memperoleh data dan informasi kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3. Untuk itu masih diperlukan pengembangan kriteria penilaian kinerja yang lebih aplikatif sehingga indeks kinerja yang diperoleh nantinya menggambarkan kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

B.

Fokus Group Discussion Hasil diskusi dalam membahas penilaian kinerja dalam rangka penyesuaian dengan penerapan PP 101 tentang Pengelolaan Limbah B3, banyak hal yang harus disepakati oleh semua unit kerja di lingkungan Ditjen PSLB3, agar muaranya menuju pada jumlah limbah yang dikelola. Mekanisme kerja antar Direktorat di lingkungan Ditjen PSLB3 harus segera dibentuk agar dapat saling bersinergi.

Sedangkan dari hasil FGD terkait pemanfaatan limbah spent bleaching earth (SBE), hingga saat ini masih banyak pelaku usaha refinery CPO yang melakukan open dumping limbah spent earth. Pemanfaatan limbah spent bleaching earth dari limbah hasil proses refinery CPO, dapat diarahkan untuk recovery bleaching earth agar dapat digunakan kembali ke dalam proses refinery. Perlu dikembangkan satu kebijakan yang dapat mengakomodir 42 | L a p o r a n K e g i a t a n P K P L B 3 2 0 1 5

pelaku usaha dalam memanfaatkan kembali spent earth dengan baik dan benar.

4.2 LIMBAH B3 DIKELOLA Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfataan, pengolahan dan/atau penimbunan (Pasal 1 angka 11 PP Nomor 101 tahun 2014).

Hasil capaian pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3, baru diperoleh data jumlah limbah B3 yang terkelola, sementara itu data jumlah penilaian kinerja limbah non B3 belum dilakukan karena masih belum tersedia pedoman dan SOP untuk pelaksanaannya, serta aturan pendukungnya belum selengkap aturan pengelolaan limbah B3.

Penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 yang dilakukan menggunakan metode pemantauan langsung, pemantauan tidak langsung dan melalui mekanisme PROPER. Ketiga metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dipertimbangkan untuk kegiatan penilaian kinerja selanjutnya. Pemantauan tidak langsung dapat menyerap beberapa industri pada waktu relatif singkat dua atau tiga hari. Satu tim hanya terdiri dari 1 - 2 orang pemantau. Data yang didapat kurang akurat karena hanya menggunakan dokumen sebagai acuan dalam pengumpulan data, kelemahannya banyak industri yang tidak lengkap membawa bukti dalam bentuk dokumen atau foto, sebagai contoh pemantauan tidak langsung di Balikpapan, Bali, Makassar, Pekan Baru, dan Bandung, satu (1) tim dapat menangani 4 atau 6 industri dalam waktu paling lama tiga hari, tetapi kelemahannya ada beberapa industri


memberikan foto bukan keadaan sebenarnya (rekayasa) dan tidak membawa dokumen pendukung yang lengkap.

Tabel. 4.1 Perbandingan Pemantauan Langsung dan Pemantauan Tidak langsung FAKTOR

PEMANTAUAN

PEMANTAUAN TIDAK

PEMBANDING

LANGSUNG

LANGSUNG

Satu tim 2 – 3 orang

Satu tim 1 – 2 orang

Waktu

3 – 5 hari

2 – 3 hari

Jumlah Industri

2 – 3 industri

4 – 6 industri

Data yang

Akurat

Diperoleh

pemantauan langsung ke

data hanya diperoleh dari

lapangan tempat lokasi

dokumen atau foto (hard

pengelolaan

copy dan/atau soft copy).

Jumlah Tim Pemantau

bahan

karena

adanya

beracun

limbah dan

Kurang

Bahkan

akurat

ada

karena

beberapa

berbahaya. Berita Acara

pelaku

usaha

yang

Penilaian Kinerja PLB3

memberikan foto

dapat dipastikan sesuai

keadaan yang sebenarnya

dengan kondisi lapangan.

dan membawa dokumen

bukan

tidak

lengkap.

Acara

Penilaian Kinerja

PLB3

tidak

Berita

dapat

dipastikan sesuai dengan kondisi lapangan. Limbah yang

27.431.572,5787

Dihasilkan (dari

ton/tahun

Neraca Limbah bidang prajas)


4.208.429,1990 ton/tahun

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemantauan langsung membutuhkan 2 sampai 3 orang dalam satu tim. Industri yang di pantau paling banyak 2 industri, waktunya relatif lama 3–5 hari, namun data yang diperoleh akurat karena tim melakukan pemantauan ke lapangan atau lokasi kegiatan pengelolaan limbah suatu industri.

Berdasarkan tabel diatas efektivitas metode penilaian kinerja Pengelolaan Limbah B3 dapat dituangkan dalam diagram berikut:

pemantauan tidak langsung

Gambar 4.1 Efektivitas Metode Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 ditentukan oleh izin yang dimiliki pelaku usaha. Efektivitas penerapan setiap izin dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Izin Pengumpulan Beberapa izin telah mencantumkan lingkup limbah yang cukup banyak tetapi fasilitas pengumpulan tidak sesuai dengan kapasitasnya. Adanya potensi penyimpanan di fasilitas pengumpulan yang tidak sesuai. Beberapa izin masih belum melampirkan gambar lay out bangunan fasilitas

pengumpulan

berikut

titik

koordinatnya.

Ada

potensi

penyimpangan dalam penggunaan fasilitas bangunan dari izin yang ditetapkan.


2. Izin Pengolahan -

Insinerator Berdasarkan hasilpenilaian kinerja PLB3 beberapa rumah sakit yang memilii izin pengolahan menggunakan insinerator, banyak diantaranya yang tidak memenuhi efesiensi pembakaran mencapai 99,99% sebagaimana tertuang dalam izin.

Potensi kesalahan adalah dari

pemeliharaan alat, operator bekerja tidak sesuai SOP, lamanya waktu dan volume sampel yang kurang tepat pada saat pengambilan sampel CO dan CO2. Spesifikasi alat insinerator sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesesuaian izin. -

Bioremediasi Potensi ketidaksusuaian dengan izin adalah melebihi waktu yang telah ditetapkan dalam satu siklus pengolahan 8 bulan untuk memenuhi penurunan TPH sampai 1%. Proses pencampuran yang tidak sesuai dapat mempengaruhi perpanjangan waktu.

-

Centralized Mud Treating Facility (CMTF) Di dalam izin tidak tercantum periode pengangkatan padatan di dalam fit. Tidak ada ketentuan kapan harus melaporkan apabila melakukan perubahan fit baik bentuk, jumlah maupun penutupan fit. Dapat terjadi potensi penyimpangan oleh pelaku usaha terkait hal tersebut.

3. Izin Pemanfaatan Saat ini pemanfaatan yang dilakukan untuk limbah yang jumlah timbulannya cukup signifikan adalah fly as bottom ash, akan tetapi teknologi pemanfaatan masih terbatas pada pembuatan batako, paving block dan beton. Beberapa pelaku usaha jasa pemanfaatan limbah B3 telah memiliki izin, akan tetapi tidak beroperasi melakukan pemanfaatan dengan alasan tidak ekonomis. Tidak melakukan pelaporan per tiga bulanan. Dapat dipastikan bahwa limbah B3 dikumpulkan dan disimpan melebihi masa penyimpanan yang diizinkan. 46 | L a p o r a n K e g i a t a n P K P L B 3 2 0 1 5

4. Izin Penimbunan/Dumping -

Sand Management Facility Menginjeksi LB3 ke dalam perut bumi dengan kedalaman tertentu. Teknologi monitoring yang digunakan dapat diakses oleh pemerintah khususnya institusi penerbit izin, dengan penggunaan password. Penggunaan teknologi tinggi tersebut memerlukan biaya ya ng mahal sehingga diutuhkan SDM yang handal, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

-

Landfill Kebutuhan lahan yang cukup luas dan penyiapan dokumen lingkungan yang cukup sulit, serta operasional pasca penutupan harus dilakukan dalam janngka waktu yang cukup panjang minimal 30 tahun untuk memastikan tidak terjadi kebocoran leached maupun emisi dari gas methane yang akan timbul.

Masih sangat terbatas jumlah pelaku

usaha yang berinvestasi untuk membuat landfill.

4.3 LIMBAH B3 YANG DIMANFAATKAN Kegiatan pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur-ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai subsitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Beberapa contoh pemanfaatan limbah B3 yang telah diterapkan adalah limbah B3 sebagai pengganti (substitusi) bahan baku seperti pemanfaatan abu terbang (fly ash) sebagai material beton, material jalan, dan campuran pembuatan batako. Selain sebagai pengganti (substitusi) bahan baku, pemanfaatan oli bekas dan sludge oil sebagai substitusi bahan bakar telah diterapkan di beberapa industri.


Berdasarkan hasil penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 periode tahun 2014 - 2015 terdapat 505,630.34 ton (0.40% ) limbah B3 yang dimanfaatkan dari 125,540,827.76 ton jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 269 perusahaan yang dipantau baik secara langsung, tidak langsung, maupun melalui metode PROPER.

Gambar 4.2. Limbah B3 Dimanfaatkan Periode Tahun 2014-2015

Berdasarkan perbandingan tersebut, persentase pemanfaatan limbah B3 masih sedikit dilakukan baik oleh industri penghasil maupun jasa pemanfaat limbah B3. Hal ini disebabkan karena: 1. Sosialisasi bentuk-bentuk pemanfaatan limbah B3 masih belum banyak diketahui oleh industri-industri penghasil limbah B3; 2. Panduan teknis bentuk-bentuk pemanfaatan limbah B3 masih belum lengkap diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah B3 berisi persyaratan dan ketentuan teknis pemanfaatan limbah B3 khusus untuk industri semen dan jasa pengumpul limbah B3 sebagai platform sebelum limbah B3 diserahkan ke industri 48 | L a p o r a n K e g i a t a n P K P L B 3 2 0 1 5

semen untuk dimanfaatkan, sedangkan panduan teknis untuk bentukbentuk pemanfaatan limbah B3 lainnya seperti: pemanfaatan abu terbang (fly ash) sebagai material beton, material jalan, dan sebagai pembenah tanah masih belum tersedia. 3. Industri yang melakukan pemanfaatan limbah B3 secara termal seperti: pemanfaatan sludge IPAL sebagai substitusi bahan bakar di boiler, pemanfaatan oil sludge sebagai bahan bakar di industri kapur, dan pemanfaatan limbah B3

di kiln semen belum dilengkapi dengan

parameter dan baku mutu emisi yang spesifik untuk kegiatan tersebut. Selama ini parameter dan baku mutu masih menggunakan ketentuan sebagaimana Keputuan Kepala Bapedal Nomor: KepKaBapedal Nomor 03 Tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3 sehingga terdapat beberapa parameter yang tidak dapat dicapai dalam pemenuhan baku mutunya. 4. Industri yang melakukan pemanfaatan abu batubara sebagai substitusi bahan baku dalam pembuatan batako belum dilakukan secara maksimal. Beberapa

hasil

penilaian

kinerja

terhadap

industri-industri

ini,

pemanfaatan limbah B3 hanya mencapai maksimal 10% dari jumlah limbah B3 yang dihasilkan sehingga masih terdapat potensi pembuangan abu batubara secara langsung ke lingkungan. Hal ini disebabkan karena pembuatan batako dari limbah dibatasi hanya untuk keperluan internal perusahaan saja sebagaimana tertuang dalam izin.

Hasil dari kegiatan Bimbingan teknis Pemanfaatan Limbah B3 di Surabaya tanggal 25-26 November 2015, sebagaimana informasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum bahwa limbah B3 berupa fly ash yang merupakan limbah batu bara dapat digunakan sebagai pengganti semen dalam beton atau sebagai aditif diperkerasan, limbah tailing dari kegiatan tambang juga dapat dima nfaatkan sebagai pengembangan teknologi perkerasan jalan, limbah sludge oil dari industri pengolahan sawit, limbah slag dari industri baja serta limbah dari industri pulp dapat juga digunakan sebagai pengembangan teknologi perkerasan jalan. Selain itu


pemanfaatan

limbah

karet

dan

plastik

dapat

digunakan

sebagai

pengembangan teknologi perkerasan aspal dan beton. Hasil dari kegiatan pemanfaatan limbah B3 yang telah dilaksanakan baik oleh penghasil limbah B3 maupun jasa pemanfaat selama ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan pedoman teknis pemanfaatan limbah B3, selain mengacu pada Standar Nasional Indonesia yang telah diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional antara lain SNI 03-0691-1998 untuk bata beton (paving block), sehingga pelaku kegiatan dapat mengacu pedoman yang disusun dalam memanfaatkan limbah B3 tersebut. Selain itu, perlu dihitung secara spesifik jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif terkait dengan kontribusi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sehingga dapat diketahui jumlah limbah B3 yang dapat berkontribusi dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 dengan pencapaian target pemanfaatan limbah B3 sebesar 1,014,000 (Satu Juta Empat Belas Ribu) ton sebagai bahan bakar alternatif yang setara dengan penurunan emisi GRK sebesar 121,000 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu) ton karbon dioksida ekivalen per tahun) ton CO2e/tahun. Selain itu pemanfaatan limbah B3 harus mengac u pada prinsip penggunaan kembali,

daur-ulang,

dan/atau

perolehan

kembali

sehingga

bentuk

pemanfaatan limbah B3 seperti pemanfaatan kemasan bekas B3 sebagai pot tanaman dan pemanfaatan oli bekas sebagai pelumas rantai diharapkan tidak lagi diterbitkan izinnya.


4.4 BASIS DATA Hasil evaluasi kegiatan pengembangan sistem database yang telah dilakukan pada tahun 2015 yaitu: 1. Masih

perlunya

dilakukan

penyesuaian

terhadap

antara

jenis

usaha/kegiatan yang ada dengan jenis limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan PP 101 tahun 2014 2. Masih ada beberapa hal yang belum ditambahkan dalam sistem data yang telah dibangun, seperti karakteristik limbah B3, format template (logbook, neraca, berita acara dan pelaporan), serta sistem pengingat (reminder) apabila perusahaan belum melakukan pelaporan dan sistem pengingat (reminder) data limbah yang dikelola tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. 3. Sistem database pengelolaan limbah B3 yang telah dibangun ini belum dilengkapi dengan: 

sistem data berbasis GIS (citra landsat, kontur lahan, daerah rawan kegempaan dll), sistem pengecekan (tracking) alur limbah B3 dari mulai penghasil sampai dengan pengelola akhir berbasiskan data spasial (GIS)



sistem analisis untuk limbah B3 yang dilakukan pemanfaatan oleh setiap industri sebagai subtitusi bahan baku (alternative material) dan subtitusi bahan bakar (alternative fuel)



sistem analisis pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi dengan data perizinan dan data pemulihan lahan terkontaminasi



sistem live detection dengan menggunakan GPS geodetic terhadap limbah B3 yang dilakukan pengangkutan limbah B3 oleh pihak pengangkut baik darat dan laut sehingga dapat melihat setiap unit pengangkut limbah B3 jalur yang dilalui, serta tonase limbah B3 yang diangkut untuk memastikan ada tidaknya pihak pengangkut yang tidak sesuai dengan jalur/ atau wilayah kerja sesuai dengan izin atau adanya limbah B3 yang kebuang di tengah jalan sebelum sampai ke pihak pengelola akhir


4.5 BIMTEK DAN SUPERVISI Bimbingan teknis pengelolaan limbah bahan berbaha ya dan beracun adalah kegiatan yang betujuan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada perusahaan penghasil, pemanfaat, pengolah, pengumpul dan pengangkut limbah B3 agar lebih taat dan tertib terhadap peraturan.Kegiatan bimbingan teknis diselenggarakan dalam 3 (tiga) jenis kegiatan pengelolaan limbah B3, yaitu Bimbingan Teknis Pelaporan Pengelolaan Limbah B3, Bimbingan Teknis Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Limbah B3.

A.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Bimbingan teknis laporan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan di Kota Batam pada tanggal 20 – 22 Oktober 2015, bimbingan teknis sosialisasi pengelolaan limbah B3 di Yogjakarta pada tanggal

18 – 19 Nopember 2015, dan

bimbingan teknis pemanfaatan limbah B3 dilaksanakan Surabaya pada tanggal 25 - 26 Nopember 2015.

1) Bimbingan teknis Pemanfaatan limbah B3 Dari hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan limbah B3 diperoleh hasil sebagai berikut: 

Perlu

tetap

berkoordinasi

dengan

Kementerian

lain,

seperti

Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian dan kementerian terkait lainnya, serta pihak universitas dalam pemanfaatan limbah B3 

Pihak industri masih banyak yang belum memahami potensi yang masih dimiliki oleh limbah B3 yang dihasilkannya



Melibatkan lebih banyak lagi kabupaten/kota yang memiliki potensi untuk pemanfaatan limbah B3 dan limbah non B3 di wialyahnya serta melibatkan anggota DPRD kab/kota


2) Bimbingan Teknis Pelaporan Limbah B3 Dari evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelaporan limbah B3 diperoleh hasil : 

Pelaporan masih belum dilakukan secara rutin setiap triwulan oleh semua industri karena keterbatasan lokasi.



KLHK menyampaikan bahwa pelaporan akan dilaksanakan secara online.



Sistem pelaporan secara online yang sedang dikembangkan masih belum selesai sehingga belum dapat disosialisasikan secara lebih mendetail.

3) Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 Dari evaluasi pelaksanaan sosialisasi pengelolaan limbah B3 diperoleh hasil : 

pemerintah daerah dan industri masih banyak yang belum memahami peraturan terkait pengelolaan limbah B3.



Sosialisasi pengelolaan limbah B3 ini perlu dilanjutkan dengan bimbingan teknis dan supervisi yang lebih detail kepada industri dan pemerintah daerah.



Ketidakhadiran peserta karena lokasi sosialisasi jauh dari lokasi daerahnya

B.

Supervisi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Supervisi pengelolaan limbah B3 dan Limbah Non B3 adalah kegiatan koordinasi dan penyamaan persepsi dengan para stakeholder (Pusat, BLH dan Perusahaan) dalam pengelolaan tempat penyimpanan sementara (TPS) pengelolaan limbah B3 dan limbah Non B3. Supervisi dilakukan di lima wilayah P3E yaitu Balikpapan, Bali, Jawa, Pekanbaru dan Papua pada tanggal 14 – 16 Desember 2015. Berdasarkan evaluasi Matrik permasalahan yang dihadapi pada saat pelaksanaan supervisi di ekoregion Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan


Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku, dan Papua diperoleh hasil sebagai berikut: 

Pemerintah daerah masih memerlukan supervisi dalam penyusunan peraturan daerah terkait pengelolaan limbah B3; pengelolaan limbah B3 serta dalam penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3; meningkatkan jumlah dan kapasitas sumberdaya manusia terutama PPLH untuk memantau perusahaan di daerahnya terkait pengelolaan limbah B3; serta meningkatkan alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan.



Industri di daerah terpencil masih banyak yang belum memahami peraturan dan teknis pengelolaan limbah B3 sehingga bimbingan teknis masih sangat diperlukan.



Masih minimnya pengelola limbah B3 (pihak ke-3) di daerah, sehingga pemerintah perlu mendorong investasi terkait pengelolaan limbah B3.

4.6 TUGAS LAINNYA A.

Pendampingan BPK Pendampingan BPK bertujuan untuk melihat dan menilai tupoksi dari KLHK khususnya Dirjen PKLB3 untuk mengetahuin sejauhnya mana efektifitas izin yang sudah dikeluarkan oleh KLHK ke perusahaan, ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang tertuang dalam izin dan pemantauan kinerja pengelolaan limbah B3 yang sudah dilakukan oleh KLHK Dirjen PKLB3. BPK melakukan pemantauan ke perusahaan ini dilakukan dengan sampling random untuk perusahaan yang telah memiliki izin dari KLHK dan perusahaan yang sudah mengikuti proper di 6 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Pro vinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Bali, dan DIY.


B.

Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan Kondisi lingkungan Indonesia yang sebagian besar merupakan daerah rawa khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan sehingga setiap tahun terutama musim kemaraun sering terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara alami oleh alam dan yang dilakukan dengan sengaja oleh perorangan untuk membuka lahan baru dengan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi dimasyarakat.

Upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup terdiri dari: a. Upaya preventif dalam pengendalian dampak lingkungan antara lain instrument pengawasan dan perizinan b. Upaya represif apabila pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi dengan penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten. c. Sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. d. Efek jera dan peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab XII Bagian Kesatu Pasal 71 – 75 mengatur tentang pengawasan. Pengawasan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh KLHK terhadap perusahaan yang telah memiliki perizinan dari KLHK. Pengawaan ini bertujuan

untuk

melakukan pengawasan

terhadap

perusahaan

yang

terindikasi melakukan kebakaran hutan dan lahan diwilayah Sumatera dan Kalimantan. Tim pengawasan terdiri dari PPLH, PEH dan Polhut. Kegiatan yang dilakukan dilapangan terhadap perusahaan yaitu menyakini telah terjadi kebakaran pada area hasil identifikasi dari cita landsat, menngecek luas area yang terbakar, mengecek masuk tidaknya areal kebakaran pada wilayah perusahaan

(menggunakan

GPS),

mendokumentasikan

kebakaran yang berkaitan dengan kejadian kebakaran.


situasi

lokasi

BAB V RENCANA TINDAK LANJUT


Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 maka diperlukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengembangan dan penyempurnaan kriteria penilaian kinerja yang lebih aplikatif untuk menentukan indeks kinerja pengelolaan limbah B3

dan

limbah non B3 yang selanjutnya diintegrasikan dengan system data base nasional . 2. Penerapan Indeks Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 3. Pengembangan Kebijakan terkait penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah Non B3 a. Penilaian Kinerja Pengelolaan LImbah B3 dan Limbah Non B3 b. Pengelolaan Limbah Non B3 4. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 5. Penerapan berita acara penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 dengan online 6. Pelaksanaan kajian pemanfaatan limbah B3 selain oli bekas dan sluge oil sebagai bahan bakar alternatife terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca. 7. Peningkatan jumlah pemda yang ikut serta dalam pengelolaan limbah B3. 8. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada industri dan supervisi kepada pemerintah daerah terkait penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 9. Penerapan aplikasi data base online melalui e-reporting 10. Pengembangan sistem data base, yaitu dengan: 

Sistem tracking limbah B3 untuk mengetahui alur dan tonase limbah tetap pada pengelolaan limbah B3 mulai dari limbah dihasilkan sampai dengan limbah dikelola lebih lanjut oleh pihak ketiga berizin.



Pengintegrasian sistem Aplikasi Pelaporan Elektronik Pengelolaan Limbah B3 dengan sistem data yang dimiliki oleh Direktorat lain yang


berada di dalam Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. 

Penyusunan aturan dasar pelaksanaan pelaporan pengelolaan limbah B3 secara elektronik dalam bentuk Permen LHK atau PerDirjen PSLB3 atau Surat Edaran Dirjen PSLB3.


BAB VI PENUTUP Pelaksanaan kegiatan dalam Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Namun keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut ditentukan oleh kapasitas, kualitas, dan kuantitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Direktorat ini.

Hal ini menentukan terhadap perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan yang tepat, sehingga dapat mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Laporan Kegiatan ini disusun untuk menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan yang akan dituangkan dalam Laporan Kinerja. Tantangan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2015 akan menjadi masukan pada perbaikan dan pengembangan pelaksanaan kegiatan tahun 2016, sehingga kinerja Direktorat Pe nilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 ini dapat efektif dan optimal. Berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan 2015 serta tantangan dan kendala yang dihadapi, maka disampaikan kesimpulan serta saran tindak

lanjut

yang

dapat

menjadi

basis

dan

masukan

bagi

perbaikan

penyelenggaraan fungsi penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3. Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi perlindungan lingkungan serta kesehatan manusia rakyat Indonesia. Terimakasih Plt. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Ir. Laksmi Dhewanthi, MA 59 | L a p o r a n K e g i a t a n P K P L B 3 2 0 1 5

LAMPIRAN


LAMPIRAN 1

Daftar Staf Direktorat Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

NAMA Laksmi Dhewanthi

GOL Pembina Utama Madya /(IV/d)

Direktur

Sinta Saptarina soemiarno Edy Purwanto Bakri R. Muslihudin Euis Ekawati Mitta Ratna Djuwita Yani Asiani Arief Adryansyah Christofel Sirait Widayati Rolliyah Indra Zen Rima Yulianti Gagan Firmansyah Sri Mulyana Ariantini Tuti Eriany Sari Puji Astuti Herbita Simanjuntak Basuki Rachmat Edy Maryata Samsul Hilal Agus Rahmat Naftalia Matiho Yermia Firman Meidiza Orchidea Yusuf Rizki P W Sigit Es Teget Uci Heni Lestari Tuty Handayani Fazri Putrantomo Daniar Retno Kurniawan Akbar Natalia Yeshica Maria Ulfah Sulastri Vivien Vilyarie Ahmad Muslim Septiyo Aji Nugroho Dorkas Korinova

Pembina Tk. I/(IV/b) Pembina Tk. I/(IV/b) Pembina Tk. I/(IV/b) Pembina Tk. I/(IV/b) Pembina Tk.I/(IV/b) Pembina/(IV/a) Penata/(III/c) Pembina/(IV/a) Penata Tk. I /(III/d) Pembina/(IV/a) Penata/(IIIc) Penata Tk.I/ (III/d) Pembina/ (IV/a) Pembina/(IV/a) Pembina/ (IV/a) Penata Tk. I/ (III/d) Penata/ (III/c) Penata Tk. I/ (III/)d Penata Muda Tk.I/ (III/b) Penata Muda Tk.I/(III/b) Penata/ (III/c) Penata/ (III/c) Penata Muda/ (III/a) Penata Muda Tk./(III/b) Penata Muda/(III/a) Penata Muda Tk. I (III/b) Pengatur Tk.I (ii/d) Juru Muda (I/a) Penata Muda/(III/a) (CPNS) Penata Muda/(III/a) (CPNS) Penata Muda Tk.I/(III/b) (CPNS) Penata Muda/IIIa (CPNS) Penata Muda/IIIa (CPNS) Honorer Honorer Honorer Honorer Honorer Honorer Pengatur Tk.I ( II/d)

Direktur Kasubdit PEM Kasubdit Manufaktur Kasubdit Prasana dan Jasa Kasubdit Agro Industri Kasie Industri Hilir Kasie Industri Hulu Kasie Jasa Kasie Prasarana Kasie Pertambangan & Energi Kasie Minyak dan Gas Kasie Industri Pangan Kasie Industri Non Pangan Kasubag TU PPLH Madya PPLH Muda Staf Bidang Prajas Staf Bidang Prajas Staf Bidang Agro Staf TU Staf Bid. Manufaktur Staf Bid. Agro/Pangan Staf Bidang Agro Staf Bid. Manufaktur Staf bidang Jasa Staf Bidang Agro Staf Bidang Manufaktur Pengemudi / Staf TU Staf Bid. Manufaktur Hulu Staf Bidang Prajas Staf Bidang PEM Staf Bidang Agro Staf Bidang PEM Staf Bidang PEM Staf TU Staf Bidang PEM Staf TU Staf TU Staf TU Staf TU


JABATAN

LAMPIRAN 2

JUMLAH PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN PEMANTAUAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN METODE Pemantauan Langsung

Pemantauan Tidak Langung

PROEPER

PEM

18

15

1

Prasarana dan Jasa

42

66

1

Manufaktur

23

49

20

Agro Industri

12

24

21

95

154

43

No 1

Sub Sektor


LAMPIRAN 3

REKAPITULASI PEMANTAUAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 DIREKTORAT PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3 TAHUN 2015 224

153

Jumlah Izin Jumlah Limbah Persentase Jumlah Limbah Persentase Jumlah Limbah Persentase Jumlah Limbah Persentase Persentase Jumlah Industri Persentase No Kegiatan Sub Sektor Kementerian Yang Dipantau (%) Dikelola (ton) (%) Dimanfaatkan (%) Tidak Dikelola (%) (%) yang Dipantau (%) Lingkungan 1 Penilaian Kinerja Perizinan PEM 89,349,113.09 71.17 89,349,112.81 71.33 11,928.85 2.36 0.28 0.00 65.00 20.63 34.00 12.64 Pengelolaan Limbah B3 Prasarana Jasa 32,177,291.19 25.63 31,903,082.65 25.47 12,572.12 2.49 274,208.54 95.90 124.00 39.37 108.00 40.15 Manufaktur 1,848,700.63 1.47 1,836,971.81 1.47 409,914.70 81.07 11,728.81 4.10 77.00 24.44 91.00 33.83 Agro Industri 2,165,722.85 1.73 2,165,722.85 1.73 71,214.67 14.08 49.00 15.56 36.00 13.38 Total 125,540,827.76 100.00 125,254,890.13 100.00 505,630.34 100.00 285,937.64 100.00 315.00 100.00 269.00 100.00



KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari Plt. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan. Limbah B3 dan Limbah Non B3. Ir. Laksmi Dhewanthi, MA

Recommend Documents