PENGELOLAAN LIMBAH B3 [PP 101 TAHUN 2014] LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 333, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5617
1
DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PADANG, 23 OKTOBER 2015
2
FILOSOFI PERUBAHAN MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM (DAFTAR LIMBAH B3, PROSEDUR DAN TATA LAKSANA IZIN, JENIS IZIN PLB3, MASA BERLAKU IZIN, SANKSI ADMINISTRATIF)
MENCIPTAKAN REGULASI YANG APLIKATIF DAN IMPLEMENTATIF (TATA CARA PENGELOLAAN LIMBAH B3-penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan dumping)
MENCIPTAKAN RUANG PERUBAHAN, PERBAIKAN, DAN INOVASI
(PENGUNAAN TEKNOLOGI BARU DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3, PENAMBAHAN DAN PENGECUALIAN LIMBAH B3, PRODUK SAMPING, PENIMBUNAN-penimbusan akhir, sumur injeksi, penempatan kembali di area tambang, dam tailing)
MENGATUR DAN MEMBERIKAN ARAH PENGATURAN YANG LEBIH RINCI
(TENORM-RADIOAKTIVITAS, STANDAR PENGOLAHAN, STANDAR PEMULIHAN, PERPINDAHAN LINTAS BATAS, SISTEM TANGGAP DARURAT)
3
ISI PRESENTASI Outline Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Perbandingan antara PP 18/1999 jo PP 85/1999 dengan PP 101 Tahun 2014. Limbah B3 – sumber dan kategorinya.
Pengelolaan Limbah B3. Produk samping (by product). Perizinan pengelolaan Limbah B3. Persetujuan Uji Coba Standar Pemulihan tanah terkontaminasi. Penetapan dan Pengecualian Limbah B3.
4
OUTLINE Peraturan Pemerintah No : 101 Tahun 2014, 20 Bab, 259 Pasal.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 – 2
BAB II
PENETAPAN LIMBAH B3
Pasal 3 – 9
Bagian Kesatu
BAB III
PENGURANGAN LIMBAH B3
Pasal 10 – 11
Umum
BAB IV
PENYIMPANAN LIMBAH B3
Pasal 12 – 30
Bagian Kedua
BAB V
PENGUMPULAN LIMBAH B3
Pasal 31 – 46
BAB VI
PENGANGKUTAN LIMBAH B3
Pasal 47 – 52
Pengolahan Limbah B3 oleh Setiap Orang yang Menghasilkan Limbah B3
BAB VII
PEMANFAATAN LIMBAH B3
Bagian Ketiga
Bagian Kesatu
Pengolahan Limbah B3 oleh Pengolah Limbah B3 PENIMBUNAN LIMBAH B3
Umum
Pasal 53
Bagian Kedua Pemanfaatan Limbah B3 oleh Setiap Orang yang Menghasilkan Limbah B3
BAB VIII
BAB IX
Pasal 99 Pasal 100 – 124
Pasal 125 – 144
Bagian Kesatu
Pasal 54 – 75
Umum
Pasal 145
Bagian Kedua
Bagian Ketiga Pemanfaatan Limbah B3 oleh Pemanfaat Limbah B3
PENGOLAHAN LIMBAH B3
Penimbunan Limbah B3 oleh Setiap Orang yang Menghasilkan Limbah B3
Pasal 76 – 94
Bagian Ketiga
Bagian Keempat Pasal 95 – 98 Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pemanfaatan Limbah B3
Pasal 146 – 162
Pasal 163 – 174
BAB X
Penimbunan Limbah B3 oleh Penimbun Limbah B3 DUMPING LIMBAH B3
BAB XI
PENGECUALIAN LIMBAH B3
Pasal 191 – 195
Pasal 175 – 190
5
BAB XII
PERPINDAHAN LINTAS BATAS IMBAH B3
Pasal 196 - 197
BAB XIII
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU KERUSAKKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 198 - 216
BAB XIV
SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 217 - 236
BAB XV
PEMBINAAN
Pasal 237
BAB XVI
PENGAWASAN
Pasal 238 - 240
BAB XVII
PEMBIAYAAN
Pasal 241 - 242
BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 243 - 253
BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 254 - 256
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 257 - 259
PERBANDINGAN...[1]
6
NO
PP Nomor : 18 Jo. PP Nomor : 85/1999
PP Nomor : 101/2014
1
Tidak ada pembagian LB3 berdasarkan tingkat bahaya
Ada limbah B3 dengan kategori 1, kategori 2
2
Tata cara penetapan limbah B3 (Daftar, Uji karakteristik, TCLP, LD50, uji kronis -491 senyawa, 11 kriteria-)
Tata cara penetapan limbah B3 (Daftar, Uji karakteristik, TCLP, LD50, Sub-Kronis)
3
Tidak ada limbah B3 dari sumber spesifik khusus
Ada pengaturan limbah B3 kategori bahaya B dari sumber spesifik khusus (slag, kapur, dll)
4
Penyimpanan limbah B3 <50 kg/hari Penyimpanan limbah B3 kategori-2 <50 kg/hari 365 hari 180 hari
5
Tidak ada uji coba
Ada uji coba (pemanfaatan & pengolahan limbah B3)
6
Tidak ada kode karakteristik LB3
Ada kode karakteristik LB3
7
PERBANDINGAN...[2] NO
PP Nomor : 18 Jo. PP Nomor : 85/1999
PP Nomor : 101/2014
7
Kodifikasi limbah B3 umum untuk kegiatan/industri
Kodifikasi atas nama setiap limbah B3 dan kegiatan/industri
8
Tidak ada pengaturan produk samping (by-product)
Ada pengaturan produk samping (by-product)
9
Tidak ada ketentuan dana jaminan lingkungan
Ada ketentuan mengenai dana jaminan lingkungan
10
Belum ada rincian perpindahan lintas Ada rincian perpindahan lintas batas batas
11
Tidak ada pengaturan dumping
Ada pengaturan dumping
12
Tidak ada rincian pemulihan
Ada rincian & kriteria pemulihan
13
Belum ada rincian pengaturan tanggap darurat
Ada rincian pengaturan tanggap darurat
14
Belum jelas pengaturan penghentian Izin
Ada pengaturan penghentian Izin
8
Limbah B3 berdasarkan kategorinya LIMBAH B3
KATEGORI 1 (AKUT)
KATEGORI 2 (KRONIS)
SIMPAN
SIMPAN
ANGKUT
ANGKUT
TIMBUN
TIMBUN
RISIKO LIMBAH B3 BERBEDA, PENGELOLAANNYA BERBEDA
9
Limbah B3 berdasarkan sumbernya Limbah B3 dari sumber tidak spesifik Limbah B3 dari bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi Limbah B3 dari sumber spesifik: o Sumber spesifik umum
o Sumber spesifik khusus
10
PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN RISIKO RISIKO Berdampak secara langsung terhadap kesehatan manusia (akut) Dapat
LB3 KATEGORI 2
berdampak secara langsung terhadap kesehatan manusia Berdampak terhadap lingkungan (kronis)
• Asam, basa, garam kimia B3 • PCBs,dll
• Steel slag, copper slag • Karbon aktif bekas • Aki bekas • Filter bekas, dll
KELOLA TATA CARA PENGELOLAAN BERBEDA-BEDA
LB3 KATEGORI 1
CONTOH
11
KODE LIMBAH
A101a KATEGORI BAHAYA 1 TABEL 1 URUTAN LIMBAH B3 PELARUT TERHALOGENASI
12
KODE LIMBAH
B301-1 KATEGORI BAHAYA 2 TABEL 3 KODE INDUSTRI/ KEGIATAN URUTAN LIMBAH B3
13
PENGELOLAAN LIMBAH B3 APA BEDA PENGELOLAAN MASING-MASING KATEGORI LIMBAH?
RISIKO KATEGORI 1
KATEGORI 2
• • • • • • •
PENYIMPANAN PENGUMPULAN PENGANGKUTAN PEMANFAATAN? PENGOLAHAN? PENIMBUNAN? DUMPING?
14
PRODUK SAMPING (BY PRODUCT) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping dapat mengajukan permohonan penetapan limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping kepada Menteri. Limbah B3 dari sumber spesifik yang dapat diajukan permohonan penetapan sebagai produk samping berasal dari satu siklus tertutup produksi yang terintegrasi.
Permohonan penetapan limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping diajukan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi: identitas pemohon; profil usaha dan/atau kegiatan; nama limbah B3; bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan limbah B3; proses produksi yang menghasilkan limbah B3 yang diajukan untuk ditetapkan sebagai produk samping; dan nama produk samping serta sertifikat standar produk yang dipenuhi yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
KRITERIA PRODUK SAMPING (BY PRODUCT) 15 Apakah limbah atau produk samping?
Apakah penggunaan sisa bersifat pasti?
Tidak
Ya Apakah sisa dapat digunakan secara langsung tanpa proses lebih lanjut?
Tidak
Ya Apakah sisa dihasilkan dari suatu proses yang terintegrasi dengan proses produksi? Ya
Tidak
Apakah penggunaan sisa sesuai dengan Peraturan Per-UU-an(*)?
Tidak
Ya Produk samping (by-product)
Limbah
(*)SESUAI DENGAN PUU: a. memenuhi standar sebagai produk dan ditetapkan sebagai produk samping oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan; b. memiliki nomor registrasi sebagai produk yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan c. pemanfaatannya tidak akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
16
TATA CARA PERIZINAN PLB3 PERIZINAN KE DEPAN PENYIMPANAN
PENIMBUNAN
PENGUMPULAN
PENGOLAHAN
PENGANGKUTAN
PEMANFAATAN
PERIZINAN SAAT INI
DIUBAH MENJADI 1 IZIN YANG TERINTEGRASI IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 Contoh: O Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 oleh PT. ABCDEFGH O Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan dan penimbunan limbah B3 oleh PT. IJKLMNOP
17
MASA BERLAKU IZIN IZIN
MASA BERLAKU
PENYIMPANAN PENGUMPULAN PENGANGKUTAN
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
PEMANFAATAN PENGOLAHAN
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
PENIMBUNAN
10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang (rekomendasi) 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
18
IZIN BERAKHIR APABILA:
dicabut oleh bupati/wali kota/gubernur/ Menteri sesuai kewenangannya
Secara hukum, pihak yang dapat mencabut izin: 1. Penerbit izin; 2. Atasan penerbit izin; dan 3. Pengadilan.
Apabila permohonan perpanjangan izin dilakukan sebelum masa berlaku izin berakhir, maka pemegang izin dianggap memiliki izin
masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin
IZIN BERAKHIR APABILA:
Izin Lingkungan dicabut
badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan
19 0 th
memiliki izin
5 th
izin (hasil perpanjangan)
10 th
2 bln Jika diajukan sebelum masa berlaku izin berakhir (dalam waktu 2 bulan), tidak ada penolakan, maka setelah masa berlaku izin berakhir izin otomatis diperpanjang. Jika diajukan sebelum masa berlaku izin berakhir (dalam waktu 2 bulan), ada penolakan, maka setelah masa berlaku izin berakhir izin otomatis berakhir. Jika diajukan sebelum masa berlaku izin berakhir sebelum waktu 2 bulan dari masa berlaku izin berakhir, maka permohonan perpanjangan wajib ditolak. Jika diajukan sesudah masa berlaku izin berakhir, maka izin otomatis berakhir setelah masa berlaku berakhir. Jika tidak diajukan perpanjangan izin oleh pemegang izin sampai dengan masa berlaku izin berakhir, maka izin otomatis berakhir setelah masa berlaku izin berakhir. Jika diajukan sesudah masa berlaku izin berakhir, maka permohonan izin dapat ditolak untuk diperpanjang.
20
UJI COBA Ketentuan mengenai uji coba hanya berlaku untuk kegiatan PEMANFAATAN dan PENGOLAHAN Limbah B3. Uji coba diwajibkan untuk Pemanfaatan Limbah B3: 1.
sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan
2.
sebagai substitusi sumber energi.
Uji coba diwajibkan untuk Pengolahan Limbah B3 dengan cara: 1.
termal; dan
2.
cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia.
Uji coba pemanfaatan atau pengolahan dilakukan untuk: uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan atau Pengolahan Limbah B3.
21
MASA BERLAKU PERSETUJUAN UJI COBA Persetujuan uji coba berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. Persetujuan uji coba merupakan persyaratan untuk permohonan izin pemanfaatan atau pengolahan limbah B3 sesuai uji coba yang dilakukan.
22
STANDAR PEMULIHAN TANAH TERKONTAMINASI JIKA: 1. Angka TCLP dan/atau TK > dari TCLP-A dan/atau TK-A dikelola sesuai dengan limbah B3 kategori-1 2. Angka TCLP dan/atau TK < TCLP-A dan/atau TK-A dan/atau > TCLP-B dan/atau TCLP-B dikelola sesuai dengan limbah B3 kategori-2 3. Angka TCLP dan/atau TK < TCLP-B dan/atau TK-B dan/atau > TCLP-C dan/atau TCLP-C dikelola sesuai dengan limbah nonB3 4. Angka TCLP dan/atau TK < TCLPC dan/atau TK-C dapat digunakan sebagai tanah pelapis dasar
23
PENETAPAN LIMBAH B3 MUDAH MELEDAK (EXPLOSIVE – E) MUDAH MENYALA (IGNITABLE – I) REAKTIF (REACTIVE – R) INFEKSIUS (INFECTIOUS – X) KOROSIF (CORROSIVE – C) BERACUN (TOXIC – T)
24
DASAR KATEGORI LIMBAH Jika angka TCLP > dari TCLP-A Limbah B3 Kategori 1 Jika angka TCLP < dari TCLP-A dan TCLP > dari TCLP-B Limbah B3 Kategori 2 Jika angka TCLP < dari TCLP-B Limbah nonB3
25
PENETAPAN UJI TOKSIKOLOGI LD50 LD50 (oral) selama 7 (tujuh) hari menggunakan hewan uji mencit dengan nilai LD50 < 50 mg/kg berat badan hewan uji Besaran LD50 sesuai dengan PP 85/1999, RCRA, GHS, WHO dan standar internasional lainnya Banyak laboratorium yang dapat melakukan
Sub-kronis Uji sub-kronis dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari menggunakan hewan uji mencit Tidak ada referensi yang secara pasti menetapkan lama waktu tertentu untuk uji sub-kronis, karena dapat dilakukan dari 7 – 200 hari (GHS) disesuaikan dengan tujuan uji
Ketersediaan mencit
Pengamatan dilakukan terhadap akumulasi/ biokonsentrasi, studi perilaku (respon antar individu hewan uji), dan/atau histopatologis
Penetapan angka di laboratorium menggunakan analisis probit
Beberapa lab dapat melakukan PUSARPEDAL
26
created by @skary 2015
