TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3
Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Padang, 23 Oktober 2015
OUTLINE PRESENTASI : 1
2
3
4 5 6
8 9 10 11 12
Dumping Limbah B3
Penetapan Limbah B3
Pengolahan Limbah B3
Penimbunan Limbah B3
Pemanfaatan Limbah B3
Pengangkutan Limbah B3
Penyimpanan Limbah B3
Pengumpulan Limbah B3
7
Pengurangan Limbah B3
Pengecualian Limbah B3
Notifikasi Ekspor Limbah B3
Rekomendasi Impor Limbah Non B3
PENGELOLAAN LIMBAH B3 …… (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 : Pasal 1 Angka 11 : Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi : pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan. Pasal 5 Ayat (1) : Dalam hal terdapat limbah di luar daftar limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah yang terindikasi memiliki karakteristik limbah B3, Menteri wajib melakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah. Pasal 9 ayat (2) : Berdasarkan hasil rapat koordinasi, Menteri menetapkan limbah sebagai limbah B3 kategori 1 atau kategori 2. Pasal 191 : Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari pengelolaan limbah B3 berdasarkan PP ini.
PENGELOLAAN LIMBAH B3 …… (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 : Pasal 195 ayat (1) huruf a : Menteri berdasarkan rekomendasi Tim Ahli limbah B3 menetapkan pengecualian dari Pengelolaan limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik. Pasal 74 ayat 1 : Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah 83 tidak mampu melakukan sendiri Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya: a. Pemanfaatan Limbah 83 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3; atau b. Dapat melakukan Ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya. Pasal 75 : Tatacara Ekspor Pasal 123 ayat 1: Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah 83 tidak mampu melakukan sendiri PPengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya: a. Pengolahan Limbah 83 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3; atau b. Dapat melakukan Ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya. Pasal 124 : Tatacara Ekspor
Keputusan Peraturan
Presiden Nomor : 61 tahun 1993 tentang Ratifikasi Konvensi Basel.
Presiden Nomor : 47 tahun 2005 tentang Ratifikasi Ban Amendement.
1
PENGURANGAN PENGURANGAN LIMBAH B3
LIMBAH B3
Diatur dalam Pasal 10 s.d. Pasal 11 PP Nomor 101 Tahun 2015 Pengurangan Limbah B3 dilakukan melalui : Substitusi bahan; Modifikasi proses; dan/atau Penggunaan teknologi ramah lingkungan.
Pelaporan kepada Menteri 1 x dalam 6 bulan
2
PENYIMPANAN LIMBAH B3 Diatur dalam Pasal 12 s.d. Pasal 30 PP Nomor 101 Tahun 2015 Penyimpanan Limbah B3 WAJIB dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. DILARANG melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya. Penyimpanan Limbah B3 WAJIB dilengkapi dengan IZIN pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 diterbitkan oleh bupati/walikota.
FASILITAS TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAHB3 B3 FASILITAS PENYIMPANAN LIMBAH LIMBAH B3 YANG DAPAT DISIMPAN KATEGORI 2 NO
FASILITAS
KATEGORI 1
SUMBER TIDAK SPESIFIK
SPESIFIK UMUM
SPESIFIK KHUSUS
1
bangunan
2
tangki dan/atau kontainer
3
silo
4
penumpukan limbah (waste pile)
5
waste impoundment
6
bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
CONTOH SISTEM SIRKULASI UDARA DALAM RUANG BANGUNAN PENYIMPANAN LIMBAH B3
PENGEMASAN LIMBAH B3 Pengemasan Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan yang: terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan; mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan; memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan; dan berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
Kemasan Limbah B3 wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3. Label Limbah B3 paling sedikit meliputi keterangan mengenai:
nama Limbah B3; identitas Penghasil Limbah B3; tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan tanggal Pengemasan Limbah B3.
SILO
CONTOH 1 : GAMBAR FASILITAS PENIRISAN (DRIP PAD) Papan penirisan
Produk kayu telah diberi larutan pengawet Pembatas Sistem pengumpul cairan
11
CONTOH 2 : GAMBAR FASILITAS PENYIMPANAN TANGKI CATATAN: Volume dalam tanggul minimum harus 110% dari volume tangki
Penampung kedua untuk pemipaan
Pelapis Eksternal PENAMPANG MELINTANG TANGGUL
Pompa & motor TANGGUL
Pondasi beton yang diperkuat
TANGKI
Tanah dasar
12
CONTOH 3 : GAMBAR FASILITAS PENYIMPANAN WASTE PILE Sistem pengumpulan Liner ganda dan pengambilan lindi (leachate) ganda
Tanggul atau penghalang
Penampang Melintang Fasilitas Penumpukan Limbah (waste pile)
13
CONTOH 4 : GAMBAR FASILITAS PENYIMPANAN WASTE IMPOUNDMENT Sumur pantau air tanah
Liner ganda
Sistem pengumpulan dan pengambilan lindi (leachate)
Tanggul atau penghalang
Penampang Melintang Impoundment di Permukaan
14
SIMBOL LIMBAH B3 SESUAI PERMEN LH 14/2013 TENTANG SIMBOL DAN LABEL LIMBAH B3 25 cm A
B
Ukuran simbol (minimal): ALAT ANGKUT 25 cm x 25 cm
WADAH/KEMASAN 10 cm X 10 cm A 25 cm
Jingga (R=255, G=153, B=83)
45o
Merah (R=255, G=0, B=0)
Hitam (R=0, G=0, B=0)
SIMBOL LIMBAH B3 SESUAI PERMEN LH 14/2013 TENTANG SIMBOL DAN LABEL LIMBAH B3
CONTOH PEMBERIAN SIMBOL PADA TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3 YANG MENYIMPAN LEBIH DARI 1 (SATU) KARAKTERISTIK LIMBAH B3
CONTOH POLA PENYIMPANAN KEMASAN DRUM DI ATAS PALET DENGAN JARAK MINIMUM ANTAR BLOK
PENYIMPANAN KEMASAN LIMBAH B3 DENGAN MENGGUNAKAN RAK Kemasan berisi limbah B3 yang tidak saling cocok harus disimpan secara terpisah, tidak dalam satu blok, dan tidak dalam bagian penyimpanan yang sama. Penempatan kemasan harus dengan syarat bahwa tidak ada kemungkinan bagi limbah-limbah tersebut jika terguling/tumpah akan tercampur/masuk ke dalam bak penampungan bagian penyimpanan lain.
WAKTU PENYIMPANAN LIMBAH B3 LIMBAH B3 YANG DISIMPAN
WAKTU PENYIMPANAN (MAKSIMUM)
Limbah B3 yang dihasilkan 50 (lima puluh) kilogram per hari atau lebih;
90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan
Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan
Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan dari sumber spesifik umum;
365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan
Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan
Catatan: • Jumlah 50 (lima puluh) kilogram per hari merupakan jumlah kumulatif dari 1 (satu) atau lebih nama limbah B3 • Jika melebihi jangka waktu penyimpanan, lakukan pemanfaatan dan/atau pengolahan dan/atau penimbunan dan/atau menyerahkan kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
3
PENGUMPULAN LIMBAH B3
Pengumpulan Limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3 bagian dari penyimpanan Limbah B3 dan tidak memerlukan Izin Pengumpulan Limbah B3. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3. Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3. Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
PRINSIP-PRINSIP PENGUMPULAN LIMBAH B3
Pengumpul limbah B3 DILARANG melakukan pemanfaatan dan/atau pengolahan Limbah B3 yang dikumpulkannya sebagaian atau seluruhnya. Pengumpul limbah B3 DILARANG menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pengumpul limbah B3 lainnya. Pengumpul DILARANG melakukan pre-treatment (pengolahan awal) limbah B3 yang dikumpulkannya. Memiliki izin lingkungan.
SKALA PENGUMPULAN LIMBAH B3 PENGUMPULAN SKALA KABUPATEN/KOTA; PENGUMPULAN SKALA PROVINSI PENGUMPULAN SKALA NASIONAL.
PERSYARATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 PERSYARATAN LOKASI PENGUMPULAN:
Lokasi harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); Merupakan daerah bebas banjir 100 tahunan, atau daerah yang di upayakan melalui rekayasa teknologi sehingga aman dari kemungkinan terkena banjir dan longsor serta mempunyai sistem drainase yang baik; Mempertimbangkan faktor geologi (aktivitas seismik, gempa bumi, aktivitas vulkanik) dan karakteristik tanah (komposisi dan permeabilitas, potensi erosi) untuk mencegah sedini mungkin kerusakan terhadap fasilitas tempat penyimpanan limbah B3. Luas tanah termasuk untuk bangunan pengumpulan dan fasilitas lainnya wajib disesuaikan dengan jumlah dan/atau kapasitas limbah yang dikumpulkan;
PERSYARATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3
Fasilitas tempat dan/atau bangunan pengumpulan merupakan fasilitas khusus yang harus dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang dengan tata ruang yang tepat sehingga kegiatan pengumpulan dapat berlangsung dengan baik dan aman bagi lingkungan; Setiap bangunan pengumpulan limbah B3 di rancang khusus hanya untuk 1 (satu) karakteristik limbah, dan di lengkapi dengan bak penampung tumpahan/ceceran limbah yang dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pengangkatannya; Fasilitas pada bangunan pengumpulan harus di lengkapi dengan:
peralatan dan sistem pemadam kebakaran; pembangkit listrik cadangan; fasilitas pertolongan pertama; peralatan komunikasi; gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; pintu darurat dan alarm.
TATA RUANG FASILITAS PENYIMPANAN LIMBAH B3 Fasilitas tambahan yang wajib dimiliki dalam melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3, meliputi: Laboratorium Fasilitas Pencucian Fasilitas Bongkar – Muat Kolam Penampungan Darurat Peralatan Penanganan Tumpahan Sarana lain yang harus tersedia
peralatan dan sistem pemadam kebakaran; pagar pengaman; pembangkit listrik cadangan; fasilitas pertolongan pertama; peralatan komunikasi; gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; pintu darurat; alarm.
4
PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3. Pemanfaatan Limbah B3 meliputi: Pemanfaatan Limbah Pemanfaatan Limbah Pemanfaatan Limbah Pemanfaatan Limbah dan teknologi.
B3 B3 B3 B3
sebagai substitusi bahan baku; sebagai substitusi sumber energi; sebagai bahan baku; dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
Pemanfaatan Limbah B3 dilakukan dengan mempertimbangkan: ketersediaan teknologi; standar produk apabila hasil Pemanfaatan Limbah B3 berupa produk; dan baku mutu atau standar lingkungan hidup.
UJI COBA PEMANFAATAN
Ketentuan mengenai uji coba hanya berlaku untuk kegiatan PEMANFAATAN dan PENGOLAHAN Limbah B3. Uji coba diwajibkan untuk Pemanfaatan Limbah B3: 1. 2.
Uji coba diwajibkan untuk Pengolahan Limbah B3 dengan cara: 1. 2.
sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan sebagai substitusi sumber energi. termal; dan cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia.
Uji coba pemanfaatan atau pengolahan dilakukan untuk: uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan atau Pengolahan Limbah B3.
5
PENGANGKUTAN LIMBAH B3
Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1. Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2. Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki: rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan izin Pengangkutan Limbah B3.
Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 menjadi dasar diterbitkannya izin Pengangkutan Limbah B3 oleh Menteri Perhubungan. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Copyright from : @skary 2015 presentation
PENGANGKUTAN LIMBAH B3
Pengangkutan Limbah B3 wajib disertai dengan manifes Pengangkutan Limbah B3 Pengangkut Limbah B3 wajib dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum (PT, Koperasi, Yayasan) tidak termasuk CV, NV, UD. cirinya terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM Dasar Hukum: UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; PP 74 Tahun 2014; dan PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
POLA PENGANGKUTAN VS REKOMENDASI & MANIFES
POLA 1 POLA 2
REKOMENDASI MANIFES
POLA 3
POLA 4
POLA 5
31
LEMBAR DOKUMEN MANIFES LB3
Dokumen Limbah B3 Bagian Pertama: No. 1-12 diisi oleh pengirim/penghasil LB3: pengumpul, pemanfaat, pengolah
Bagian Kedua: 13-22 diisi oleh pengangkut LB3
Bagian Ketiga: No. 23-36 diisi oleh penerima LB3: pengumpul, pemanfaat, pengolah LB3
33
DISTRIBUSI MANIFES (DOKUMEN LIMBAH B3) Pengirim LB3
KLH
Pengangkut LB3
1 2 3 4 5 6 7
Putih
Gubernur
Penerima LB3
Kuning Hijau Merah Muda Biru Krem Ungu
Pengirim
Pengangkut KLH Penerima Gubernur
3
7 1
2
5 4 6
Mulai tahun 2013, manifes menggunakan STIKER BARCODE
Kementerian Lingkungan Hidup
Bagian dari pengawasan, dapat diperoleh di KLH, akan ditetapkan kuota, direncanakan dengan PNBP, ditempelkan pada setiap lembar manifes
Manifes Limbah B3 [MANUAL]
• Dalam Surat rekomendasi memuat nomor unik [KODE] manifes yang berbeda-beda untuk setiap pengangkut, contoh: JV, BC, AA, XU, dan lain-lain yang dirangkai dengan nomor urut manifes
Kementerian Lingkungan Hidup
DIMANA BARCODE DITEMPATKAN ? [saat ini] Ditempelkan pada bagian sebelah kiri atas. Ditempelkan pada setiap lembar manifes
6
PENGOLAHAN LIMBAH B3
Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3. Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara: termal; stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau cara lain sesuai perkembangan teknologi.
Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan mempertimbangkan: ketersediaan teknologi; dan baku mutu atau standar lingkungan.
Copyright from : @skary 2015 presentation
STANDAR PELAKSANAAN PENGOLAHAN LIMBAH B3
Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara termal meliputi standar: emisi udara; efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan per seratus); dan efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa Principle Organic Hazardous Constituents (POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan per seratus).
Standar efisiensi pembakaran tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri semen. Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa Principle Organic Hazardous Constituents tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik infeksius. Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa POHCs tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3: berupa Polychlorinated Biphenyls; dan yang berpotensi menghasillkan:
Polychlorinated Dibenzofurans; dan Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins.
38
STANDAR PELAKSANAAN PENGOLAHAN LIMBAH B3 STANDAR EFISIENSI PENGHANCURAN DAN PENGHILANGAN
NO.
LIMBAH B3
1
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) berpotensi menghasilkan Polychlorinated Dibenzofurans
> 99,9999%
berpotensi menghasilkan Polychlorinated Dibenzo-pdioxins
> 99,9999%
2 3
> 99,9999% 39
INSINERATOR
(PENGATURAN
UNTUK LIMBAH MEDIS SAAT INI)
Efisiensi pembakaran > 99,95%; Temperatur pada ruang bakar utama (primary chamber) minimum 800oC (temperatur operasional); Temperatur pada ruang bakar kedua (secondary chamber) minimum 1000oC (temperatur operasional), dengan waktu tinggal minimum 2 (dua) detik; Memiliki alat pengendali pencemaran udara (misal: wet scrubber); Ketinggian cerobong minimum 14 meter dari permukaan tanah; dan Memenuhi baku mutu emisi.
Pengolahan limbah sitotoksik (genotoksik) pada temperatur > 1200oC.
40
PENGOLAHAN LIMBAH B3 MENGGUNAKAN INSINERATOR
41
PENGOLAHAN LIMBAH B3 MENGGUNAKAN INSINERATOR Ruang Bakar 2
Rotary Kiln Ruang Bakar 1
Water Scrubber
42
43
E-MANIFEST
SERVER KLHK
DISAHKAN
44
PENGHASIL LIMBAH B3
ALAT ANGKUT LIMBAH B3
PENGELOLA LIMBAH B3
SATELIT
SISTEM PENGAWASAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 MELALUI GPS TRACKING
ALAT ANGKUT LIMBAH B3 SERVER JASA TRACKING
END USER
PROVIDER
END USER 45
KLHK
Pengumpulan: 8 Pemanfaatan: 5 Pengangkutan: 10
DISTRUBISI JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3 YANG RELATIF SEMAKIN MERATA [KHUSUSNYA DI INDONESIA BAGIAN BARAT] TELAH MENURUNKAN BIAYA PENGELOLAAN LIMBAH B3 ~50%. PENURUNAN BIAYA ANTARA LAIN DARI BIAYA TRANSPORTASI.
Pengumpulan: 2 Pengolahan: 1 Pengangkutan: 4 JAMBI Pengumpulan: 1
SUMBAR Pemanfaatan: 1 Pengangkutan: 1 SUMSEL Pengumpulan: 3 Pemanfaatan: 1 Pengangkutan: 1 LAMPUNG Pengumpulan: 2 Pemanfaatan: 2 Pengangkutan: 3
Pengumpulan: 15 Pemanfaatan: 14 Pengolahan: 4 Pengangkutan: 28 JATENG Pengumpulan: 2 Pemanfaatan: 3 Pengangkutan: 6
KALBAR Pengumpulan: 1 Pengangkutan: 1
Pengumpulan: 4 Pemanfaatan: 1 Pengangkutan: 4
JATIM Pengumpulan: 16 Pemanfaatan: 40 Pengolahan: 1 Pengangkutan: 79
SULUT Pengumpulan: 4 Pengangkutan: 1
Pengumpulan: 17 Pemanfaatan: 1 Pengolahan: 2 Pengangkutan: SULSEL 24 Pengumpulan: 3 Pemanfaatan: 1 Pengangkutan: 6 SULTENG Pengumpulan: 1
BALI Pengumpulan: 2 Pengangkutan: 1 BANTEN Pengumpulan: 14 Pemanfaatan: 25 Pengolahan: 4 Pengangkutan: 47
DKI JAKARTA Pengumpulan: 14 Pemanfaatan: 6 Pengolahan: 6 Pengangkutan: 181
JABAR Pengumpulan: 28 Pemanfaatan: 62 Pengolahan: 4 Penimbunan: 1 Pengangkutan:1 49
JOGJA Pengumpulan: 1 Pemanfaatan: 2
NTB Pengumpulan: 2 Pengangkutan: 1
46
PETA SEBARAN JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3 2011-2014
KOORDINASI DENGAN SEKTOR 1.
2. 3.
4.
5.
Pengaturan penarikan kembali produk kedaluwarsa dan/atau kemasan bekas B3 (misal: lampu TL, aki, kemasan B3, limbah elektronik, dll) Pengembangan kawasan industri terpadu Penyimpanan bahan tambang (low grade ore, tailing) untuk penambangan kembali (re-mining) Pemanfaatan Limbah B3 (misal: slag, fly ash, bottom ash, dll) untuk material konstruksi atau road base untuk kegiatan ke-PU-an dll.
7
PENIMBUNAN LIMBAH B3 1. 2. 3.
Penimbunan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3. Penimbunan Limbah B3 dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa:
penimbusan akhir (Landfill); b. sumur injeksi; c. penempatan kembali di area bekas tambang; d. dam tailing; dan/atau e. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. a.
48
FASILITAS PENIMBUSAN AKHIR (LANDFILL) Fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penimbusan akhir terdiri atas fasilitas penimbusan akhir: A. B. C.
kelas I; kelas II; dan kelas III.
Penentuan kelas berdasarkan uji total konsentrasi zat pencemar
49
PERSYARATAN LOKASI PENIMBUNAN LIMBAH B3 a.
b. c.
d.
Bebas Banjir; Permeabilitas tanah; Merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung; dan Tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum.
PENENTUAN KARAKTERISTIK LIMBAH B3 & FASILITAS PENIMBUNANNYA a. b.
c.
Fasilitas Penimbusan Akhir (Landfill): Kelas I, Kelas II, atau Kelas III Mengacu pada Total Konsentrasi Zat Pencemar (Limbah B3) Lihat KEPKABAPEDAL 04/1995 Jika Tingkat Kontaminasi Radioaktif tidak memenuhi ketentuan PP 101 tahun 2014 Pasal 146 ayat (4) Penimbusan Akhir Kelas II atau I (Sumber Spesifik Khusus)
Bahan Pencemar
Total Kadar Max (mg/kg berat kering)
Total Kadar Max (mg/kg berat kering)
KOLOM A
KOLOM B
Ar
300
30
Cd
50
5
….. dst
Catatan: 1)Jika kadar bahan pencemar > kolom A landfill kelas I 2)Jika kadar bahan pencemar < kolom A, > kolom B landfill kelas II 3)Jika kadar bahan pencemar < kolom B landfill kelas III
PENAMPANG MELINTANG FASILITAS PENIMBUSAN AKHIR (Landfill) Sumur pantau air bawah tanah
Lapisan pelindung ganda
Sistem Sistempengumpul pengumpul air airlindi lindiganda ganda
Pengendali air larian
52
SISTEM PELAPISAN DASAR (LINER) PENIMBUSAN AKHIR Penimbusan Akhir Kelas I
Penimbusan Akhir Kelas II
Penimbusan Akhir Kelas III
Lapisan Penutup
Lapisan Penutup
Lapisan Penutup
LIMBAH
LIMBAH
LIMBAH
Lapisan Pelindung
Lapisan Pelindung
Lapisan Pelindung
30 cm
Sistem Pengumpul Lindi Geomembran Lapisan Tanah Penghalang Sistem Deteksi Kebocoran
Lapisan Dasar
30 cm
Geomembran
1m
Sistem Pengumpul Lindi
Geomembran
Sistem Pengumpul Lindi
Lapisan Tanah Penghalang
Lapisan Tanah Penghalang
Sistem Deteksi Kebocoran
Sistem Deteksi Kebocoran
Lapisan Dasar
Lapisan Dasar
53 Tanah Setempat
Tanah Setempat
Tanah Setempat
PROSES KONSTRUKSI FASILITAS PENIMBUSAN AKHIR (Landfill)
54
Penimbunan Residu Pengolahan: Penimbusan Akhir Limbah B3
55 Lokasi : PPLi-B3 Cibinong, Bogor
PENIMBUSAN AKHIR YANG SUDAH DITUTUP [Closure]
56
56
8
DUMPING LIMBAH B3 1.
2.
Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping Limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memperoleh izin dari Menteri. Limbah B3 yang dapat dilakukan dumping ke media lingkungan hidup berupa laut meliputi: tailing dari kegiatan pertambangan; dan b. serbuk bor hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan serbuk bor berbahan dasar sintetis (synthetic based mud); a.
3.
Limbah B3 yang akan dilakukan dumping wajib dilakukan Netralisasi atau Pengurangan kadar racun sebelum dilakukan dumping ke laut.
DUMPING LIMBAH B3 (TAILING) 1.
Lokasi tempat dilakukan persyaratan yang meliputi: a. b.
2.
Dumping
Limbah
B3
harus
memenuhi
di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen; dan tidak berada di lokasi tertentu atau daerah sensitif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen, lokasi tempat dilakukan Dumping Limbah B3 berupa tailing dari kegiatan pertambangan harus memenuhi persyaratan lokasi yang meliputi: a.
b.
c.
di dasar laut dengan kedalaman lebih besar atau sama dengan 100 m (seratus meter); secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang mengarahkan tailing ke kedalaman lebih dari atau sama dengan 200 m (dua ratus meter); dan tidak ada fenomena up-welling. 58
KEDALAMAN TITIK PEMBUANGAN (DUMPING) TAILING
PERPIPAAN TAILING
PERMUKAAN LAUT
PABRIK PENGOLAHAN BIJIH > 100 m
titik pembuangan Limbah B3 (outfall)
mengarah ke 200 m
59
9
PENETAPAN LIMBAH B3 PENETAPAN LIMBAH B3 : Limbah – limbah yang belum terdapat didalam daftar limbah Lampiran I PP 101/2014 yang terindikasi memiliki karakteristik limbah B3 dan akan ditetapkan sebagai limbah B3
PROSEDUR PENETAPAN LIMBAH B3
Penentuan limbah yang terindikasi memiliki karakteristik limbah B3 Verifikasi lapangan dan pengambilan sample limbah Uji karakteristik untuk identifikasi limbah B3 Menteri menugaskan Tim Ahli limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap uji karakteristik Evaluasi oleh Tim Ahli Limbah B3 Rekomendasi dari Tim Ahli Limbah B3 terhadap hasil evaluasi kepada Menteri Bila Tim Ahli merekomendasikan penetapan sebagai limbah B3, maka Menteri melakukan rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk membahas rekomendasi Tim Ahli Limbah B3 Berdasarkan hasil rapat koordinasi, Menteri menetapkan limbah sebagai : limbah B3 kategori 1 atau kategori 2.
TATA CARA UJI KARAKTERISTIK UNTUK PENETAPAN LIMBAH B3 (DILUAR LAMPIRAN I PP 101/2014) OLEH PEMERINTAH
YA
LIMBAH
Apakah limbah eksplosif, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif?
TIDAK
LIMBAH B3 KATEGORI 1
Lamp III > TCLP kolom A
TCLP (toxicity characteristic leaching procedure)
< TCLP kolom B
< TCLP kolom A dan > TCLP kolom B
Nilai LD50 < 50 mg/kg BB hewan uji Nilai LD50 > 5000 mg/kg BB LD50 (lethal hewan uji
dose-50)
Nilai LD50 > 50 mg/kg dan < 5000 mg/kg BB hewan uji
LIMBAH B3 KATEGORI 2
Beracun subkronis?
YA
Limbah nonB3
TIDAK
lampiran II PP 101/2014
62
10
PENGECUALIAN LIMBAH B3 PENGECUALIAN LIMBAH B3 : Limbah – limbah yang tercantum didalam daftar limbah Lampiran I PP 101/2014 Tabel 3 dan 4, tetapi akan dikecualikan sebagai limbah Non B3
PROSEDUR PENGECUALIAN LIMBAH B3 …. (1)
Permohonan untuk mengajukan pengecualian limbah B3 kepada menteri dengan mengajukan Proposal Limbah B3 yang dapat diajukan permohonan pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 harus: 1. Tercantum dalam lampiran I Tabel 3 dan Tabel 4 PP 101/2014; 2. Berasal dari proses produksi yang digunakan bersifat tetap dan konsisten; 3. menggunakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang bersifat tetap dan konsisten; dan 4. limbah B3 yang dihasilkan bersifat tetap dan konsisten. Pembahasan dengan Tim Ahli Limbah B3 Verifikasi Lapangan dan pengambilan Sample
PROSEDUR PENGECUALIAN LIMBAH B3 …. (2) •
• • • •
Melakukan Uji Karakteristik : a. Karakteristik uji mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius dan/atau korosif sesuai lampiran II PP 101/2014. b. Karakteristik beracun melalui TCLP sesuai lampiran III PP 101/2014 lebih besar dari kolom TCLP-A. c. Karakteristik beracun melalui uji Toksikologi LD50, dengan hasil uji < 50 mg/kg BB. d. Karakteristik beracun melalui uji Toksikologi LD50, dengan hasil uji < 50 mg/kg BB. e. Karakteristik beracun melalui uji toksikologi Sub-kronis sesuai lampiran II PP 101/2014. Penyampaian hasil Uji kerakteristik kepada Menteri dilengkapi dengan permohonan pengecualian limbah B3 yang dihasilkannya kepada Menteri. Menteri menugaskan Tim Ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi. Tim Ahli menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi. Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli menetapkan : a. Pengecualian dari pengelolaan limbah B3 terhadap limbah B3 sumber spesifik. b. Limbah B3 dari sumber spesifik tidak dikecualikan dari pengelolaan limbah B3.
TATA CARA UJI KARAKTERISTIK UNTUK PENGECUALIAN LIMBAH B3 OLEH PEMOHON
YA
LIMBAH B3
TIDAK
Apakah limbah eksplosif, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif?
Lamp III > TCLP kolom A TCLP (toxicity characteristic leaching procedure)
< TCLP kolom B
< TCLP kolom A dan > TCLP kolom B
LIMBAH B3 KATEGORI 1 Nilai LD50 < 50 mg/kg BB hewan uji
LD50 (lethal dose-50)
Nilai LD50 > 5000 mg/kg BB hewan uji
Nilai LD50 > 50 mg/kg dan < 5000 mg/kg BB hewan uji
LIMBAH B3 KATEGORI 2
Beracun subkronis?
YA
Limbah nonB3
TIDAK
lampiran II PP 101/2014
66
KLARIFIKASI LIMBAH a. b. c. d.
e.
Permohonan klarifikasi limbah kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Presentasi oleh pihak pemohon Verifikasi lapangan oleh Tim KLHK untuk identifikasi limbah Pencocokan Limbah dengan Kodefikasi Limbah yang tercantum pada Lampiran I PP 101/2014, berdasarkan: - MSDS yang dimiliki karakteristik limbah - Nomor CAS yang dimiliki - Sumber limbah yang dihasilkan berdasarkan proses produksi Surat Tanggapan klarifikasi limbah diterbitkan oleh Dirjen c.q. Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3: Pernyataan bahwa limbah yang dimohonkan untuk diklarifikasi adalah limbah B3 dengan kodefikasi sesuai PP 101/2014 Lampiran I Pernyataan bahwa limbah yang dimohonkan untuk diklarifikasi adalah limbah non B3
CONTOH KLARIFIKASI PENETAPAN LIMBAH 1. Q : Skrap Logam terkontaminasi Oli apakah limbah non B3?
A : Tidak, Skrap Logam terkontaminasi oli adalah limbah B3 sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Tabel 1 PP 101/2014 dengan kode limbah A108d dan menunjukkan karakteristik mudah meledak sebagaimana Lampiran II PP 101/2014 2. Q: Serpihan sisa sabun yang tercecer dari proses finishing apakah limbah non B3? A : Ya, limbah tersebut adalah limbah Non B3, sumber limbah tidak tercantum dalam Lampiran I PP 101/2014 dan tidak menunjukan karakteristik sebagaimana Lampiran II PP 101/2014 3. Q: Limbah Pyrolle dari kegiatan polimerisasi komponen elektronik apakah limbah non B3 A: Tidak, limbah Pyrolle adalah limbah B3 sebagimana tercantum pada Lampiran I, Tabel I PP 101/2014 dengan kode limbah B106d dan menunjukkan karakteristik beracun sebagaimana Lampiran II PP 101/2014
PENGELOLAAN LIMBAH NON B3 HASIL PENETAPAN 1) 2) 3) 4) 5)
6) 7)
8)
Tetap dikelola dan dipantau jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan Limbah Non B3 yang dihasilkan tetap disimpan di Tempat Penyimpanan tersendiri sehingga tidak mencemari lingkungan Tetap tercatat didalam log book limbah bilamana akan dilakukan 3R oleh penghasil sendiri dan/atau diserahkan kepada pihak ketiga Limbah Non B3 dapat dikelola mengikuti teknologi pengelolaan limbah B3 Tidak memerlukan mekanisme perizinan, namun apabila dikemudian hari terdapat penetapan menjadi limbah B3 maka tetap harus dikelola sebagaimana ketentuan pengelolaan limbah B3 Limbah lainnya/limbah Non B3 tetap dilarang untuk diimpor masuk ke wilayah NKRI bilamana belum diatur oleh peraturan PUU lainnya Limbah Non B3 dilarang untuk dibuang ke media lingkungan hidup Bilamana akan mengekspor limbah Non B3 dan memerlukan notifikasi ke negara tujuan tetap dapat mengajukan notifikasi ekspor
11
NOTIFIKASI EKSPOR LIMBAH B3
Implementasi Konvensi Basel di Indonesia
Sekilas Konvensi Basel • Mengatur perpindahan limbah B3 dan limbah-limbah lainnya lintas batas negara • Diadopsi pada tanggal 22 Maret 1989, entry into force 5 Mei 1992 • Ditandatangani Indonesia tahun 1989 dan diratifikasi (aksesi) tahun 1993 dengan Keppres No. 61/1993 • Total negara yang meratifikasi Konvensi Basel sampai dengan Agustus 2015 sejumlah 183 negara Competent Authority: Instansi pemerintah yang ditetapan oleh negara pihak yang bertanggungjawab untuk menerima, menginformasikan dan menanggapi notifikasi suatu perpindahan limbah B3 batas negara. (Indonesia: KLH, Deputi IV) KLHK, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Focal Point Konvensi: Person/orang yang bertanggungjawab penuh untuk penyampaian informasi dan mengkomunikasikan dengan Sekretariat. (Indonesia: KLH, Deputi IV) KLHK, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
Definisi Limbah dalam Konvensi Basel Artikel 1: Limbah B3 adalah (a) limbah yang masuk di Annex I Konvensi Basel yang mempunyai karakteristik sebagaimana tercantum pada Annex III; (b) diatur oleh peraturan nasional negaranya sebagai limbah B3 Artikel 2: Limbah adalah bahan atau objek yang dibuang atau direncanakan akan dibuang atau diperuntukan untuk dibuang menurut ketentuan nasional
Kategori Limbah yang diatur dalam Konvensi : Limbah-limbah yang masuk daftar sebagaimana yang terdapat pada Annex I, II, VIII dan IX Limbah-limbah yang memiliki karakteristik limbah B3 sebagaimana yang terdapat pada Annex III Limbah-limbah yang berdasarkan peraturan nasional negara pihak merupakan limbah B3
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERMOHONAN NOTIFIKASI EKSPOR LIMBAH B3 1)
2)
3)
4) 5) 6)
7)
8)
9)
Formulir Aplikasi (yang dikeluarkan oleh KLH) yang berisi tentang data eksportir, sumber penghasil limbah B3, negara tujuan, data importir berikut rencana pengolahan limbah, negara transit bila dilalui, deskripsi limbah B3 yang akan diekspor, rencana ekspor (jumlah limbah dan jadwal pengiriman), nama pelabuhan untuk pengiriman barang, nama kapal, dan nama transporter Formulir Notifikasi (sesuai lampiran V Konvensi Basel) memuat detail sebagaimana formulir Aplikasi hanya dengan format berbeda serta tandatangan otoritas dari negara ekportir (Indonesia) Formulir Transboundary Movement (sesuai lampiran pada Konvensi Basel) selain penjelasan tentang limbah B3, keterangan pelaku ekspor-impor juga memuat tandatangan dari otoritas negara eksportir dan otoritas negara importir sebagai bukti limbah B3 yang dikirim sudah diterima di negara tujuan Hasil analisa laboratorium untuk mengetahui kandungan bahan kimia dalam limbah B3 yang akan diekspor Informasi data dan karakteristik limbah B3 Surat Asuransi untuk menjelaskan tanggung jawab terhadap kemungkinan potensi pencemaran yang terjadi dalam kegiatan perpindahan limbah termasuk jika limbah B3 tersebut harus direekspor Surat Persetujuan dari penghasil limbah yang memuat tentang (jenis limbah, jumlah limbah, nama pemilik, nama eksportir yang ditunjuk, kesedian untuk menyerahkan limbah) Surat keterangan kerjasama dengan importir negara tujuan ekspor (jenis limbah, jumlah limbah, nama pemilik, nama eksportir yang ditunjuk, kesedian untuk menerima limbah) Dokumen lainnya: SIUP, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan, Kesesuaian Nomor HS
KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP (KLH) MINISTRY OF ENVIRONMENT Permit application for Export of Hazardous Waste Note : Please use separate sheets(s) where the space provided in the form is not sufficient Permit Applicant (Notifier) Name of Company : _____________________________________________________________ Correspondence Address : _____________________________________________________________ Telp. No : ____ ______________________________________________________ Contact Person (Full Name) : _____ ________________________________________________________ Telp No : _____________________________________________________________ Fax : _____________________________________________________________ I.D. Card No : _______________________________________________ _____________ Permit Application/Notification For : i) { } Export of Waste to : _________________________________________________________ { } Import Waste From : ________________ __ ___________________________ ___________ ii) { } Single Shipment { } Multiple Shipments period (max. 1 year) from __________ to _________ • 1. EXPORTER Company Name : _____ ________________ ______________________ ________________ Address : _____________________ _________________ ________________ Telp.No : _______________________________________________________________ Fax No. : _______________________________________________ ________________ Contact Person (Full Name) : _____________________ ______________________________________ Reason (s) for Transboundary movement of waste : { } The state of export does not have the technical capacity and necessary facilities, capacity or suitable disposal sites in order to dispose of the waste in question in an environmentally sound and efficient manner. { } The waste in question is required as a raw material for reuse or for a Reprocessing, recycling or recovery operation in the state of import { } The Transboundary movement in question is in accordance with other criteria to be decided by the Parties, provided those criteria do not differ from Objectives of Basel convention. {….} Others________________________________________________________________________ ______
KEGIATAN LOADING EKSPOR LIMBAH B3
Foto by RBS
12
REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON B3
LARANGAN DALAM PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 UU No. 32/2009, Pasal 69, Ayat 1 Setiap orang dilarang :
butir b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut per-UU ke dalam wilayah NKRI. butir c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI (Pasal penjelasan : kecuali bagi yg diatur dalam peraturan per-uu lainnya) butir d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI. butir e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup. butir f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
PERTIMBANGAN MENGIMPOR LIMBAH NON B3 1)
2)
3)
Industri dalam negeri masih menggunakan limbah non B3 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksinya Ketersediaan limbah non B3 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong yang diperlukan untuk kebutuhan proses produksi industri tertentu tidak dapat diperoleh sepenuhnya dari sumber di dalam negeri, sehingga perlu dilakukan pengadaan tambahan dari sumber di luar negeri Daftar Limbah Non B3 yang mendapat rekomendasi KLH dari tahun 2009 sampai saat ini : Kapas, Kaca, Kertas, Karet (Latex), Plastik, Scrap Logam dengan syarat bersih, tidak terkontaminasi limbah B3 dan bukan merupakan sampah (tersortir)
2015年10月23日星期五
REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON B3 Dasar Hukum
Sample footer
UU No. 32/2009 PP No.18/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3
Pemendag No. 39/2009 tentang Impor Limbah Non B3
UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah
79
Definisi Limbah Non B3 Sisa atau usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi/kategori limbah B3. Sisa : produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang, yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari barang aslinya Skrap : barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya Reja : barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya
KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON B3 PERMENDAG NO. 39 / 2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON B3 1.
Pasal 2, ayat 1 : Limbah Non B3 yang dapat diimpor hanya berupa sisa, skrap atau reja yang digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri.
2.
Pasal 4, ayat 1 : Permohonan untuk mendapatkan Pengakuan sebagai IPL Non B3 harus diajukan dengan melampirkan (g). Rekomendasi Deputi Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3, KLH.
3.
Pasal 4 ayat (1) poin g : Kewenangan KLH dalam penerbitan Rekomendasi Impor Limbah Non B3
KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON B3 (IPL NON B3) BARU 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
Surat permohonan rekomendasi Importir Produsen Limbah Non B3 Dokumen lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) Fotokopi izin usaha industri/ Tanda Daftar Industri Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan NIK Diagram Alir Proses Produksi
Kelengkapan Dokumen Pengajuan Rekomendasi Impor Limbah Non B3 (IPL Non B3) Perpanjangan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Surat permohonan perpanjangan impor limbah non B3 Surat rekomendasi yang sudah diberikan oleh KLH (Tahun sebelumnya) Data perbaikan teknis sesuai Berita Acara terdahulu (jika ada perbaikan) Surat Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dari Kementerian Perdagangan Data realisasi impor limbah non B3 selama 1 tahun Laporan UKL/UPL atau AMDAL yang dilengkapi dengan data monitoring kualitas lingkungan (udara ambien, emisi udara, limbah cair, limbah B3) 7. Ijin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS LB3) dari Pemda setempat jika dalam proses produksi menghasilkan limbah B3 8. Angka Pengenal Importir (API) terbaru jika ada perubahan Perpanjangan pengakuan sebagai importir produsen limbah non B3 dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku IP Limbah Non B3 dan Perusahaan dapat mengajukan kembali rekomendasi ke KLH untuk perpanjangan sebagai IP Limbah Non B3 2 bulan sebelum habis masa berlakunya
DISAMPAIKAN OLEH : RADEN BUDI SETIADI KEPALA SEKSI PENETAPAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3
DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TELP. 082 125 300 390 E-MAIL :
[email protected]
Semoga Bermanfaat TERIMA KASIH
