KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN KESEPAKATAN KERJASAMA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN KESEPAKATAN KERJASAMA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 Disampaikan pada Seminar Nasional Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI), Jakarta, 22 Maret 2014 Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Indonesia Investment Coordinating Board

© 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional VISI: “Mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 10 besar dunia di tahun 2030 dan 6 besar dunia pada tahun 2050 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan”

PDB nominal : ˜US$ 3.760 – 4.470 B PDB nominal/kapital: $ 12.855 – 16.160

** 2030

2025 Kondisi saat ini: Kepercayaan global yang mulai meningkat

2011

2014

*

2050 PDB nominal : ˜US$ 26.679 B PDB nominal/kapital: $ 78.478 Kekuatan ekonomi 6 besar dunia

PDB nominal : ˜US$ 6.460 B – 8.152 B PDB nominal/kapita: $ 20.600 – 25.900 Kekuatan ekonomi 10 besar dunia

PDB nominal : ˜US$ 1.206 B PDB nominal/kapital: $ 4.803 Kekuatan ekonomi 14 besar dunia

Asumsi: Pertumbuhan riil antara 7 – 8 %

** Proyeksi Goldman Sachs * Proyeksi tidak resmi dari pemerintah The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Source:”Masterplan percepatan & perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025”, Bappenas.

22

Gambaran Perekonomian dan Rating Indonesia

Target Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014  Pemerintah menjadikan investasi sebagai pilar pokok pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6,3 – 6,8% setiap tahun selama 5 tahun (2010 – 2014). Proyeksi 2010 Pertumbuhan ekonomi (%) Pertumbuhan Investasi (%) Kebutuhan Investasi *) (Rp Triliun)

Peran Pemerintah (Rp Triliun dan % dari total kebutuhan investasi)

Peran Swasta (Rp Triliun dan % dari total kebutuhan investasi)

2011

2012

2013

2014

5,5-5,6

6,0-6,3

6,4-6,9

6,7-7,4

7,0-7,7

7,2-7,3

7,9-10,9

8,4-11,5

10,2-12,0

11,7-12,1

1,894.1

2,111.1 –2,144.5

220.0 (11,6%)

272.9 - 274.5 (12,8-12,9%)

1,674.1 (88,4%)

1,838.2 - 1,870.0 (87,1-87,2%)

2,348.8 - 2,465.0 2,619.9 - 2,788.4 2,939.2 - 3,168.0 329.9 - 336.6 (13,7-14%)

417.8 - 433.1 (15,5-15,9%)

525.6 - 552.5 (17,4-17,9%)

2,019.0 - 2,128.4 2,202.1 - 2,355.3 2,413.6 - 2,615.5 (86-86,3%) (84,1-84,5%) (82,1-82,6)

Sumber: RPJMN 2010-2014

Catatan: • • • •

Total Kebutuhan Investasi: Rp 12.460 Triliun Peran Investasi Pemerintah: Rp 1.816,7 Triliun (14,6%) Peran Investasi Swasta: Rp 10.643,3 Triliun (85,4%) Investasi Swasta berasal dari PMA/PMDN Skala Besar, Investasi sektor Migas dan Pertambangan, Investasi Jasa Keuangan, serta Investasi UMKM dan Koperasi The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

3

1 Kondisi Perekonomian dan Iklim Investasi

Persentase (%) Pertumbuhan PDB

Laju Pertumbuhan PDB Indonesia

*)

Source: IMF World Economic Outlook, October 2013 Note: 2013*) as IMF projection; BPS report Indonesia GDP hit 5.62% in Q3 2013 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

4

1 Kondisi Perekonomian dan Iklim Investasi Kinerja Investasi di Indonesia

Realisasi Investasi di Indonesia 2010 - 2013 (dalam Triliun Rupiah) Excl. migas dan sektor finansial

 Realisasi PMDN Jan-Dec Rp. Triliun

2013: Rp 128.2 T, naik39.0% dari periode yang sama di 2012 (Rp 92.2 T).

 Realisasi PMA Jan-Dec 2013: Rp 270.4 T, naik 22.4% dari periode yang sama di 2012 (Rp 221 T).

 Dari 2010-2013, ada 53% projek investasi baru senilai Rp. 621,1 T, dan

47% projek perluasan

Projek Baru dan Perluasan

senilai Rp. 550,5 T. 2010

2010

2010

2010

Baru

2010

Perluasan

Source: BKPM The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

5

1 Kondisi Perekonomian dan Iklim Investasi Realisasi Investasi berdasarkan Koridor Ekonomi January – December 2013 PMDN dan PMA

 Berdasarkan Koridor Ekonomi pada January – December 2013, realisasi tertinggi dari PMDN dan PMA adalah Koridor Jawa.

(dalam Triliun Rupiah)

Sumatera Rp. 55 T (13.8%)

Kalimantan Rp. 55 T (13.8%)

Sulawesi Rp. 17.7 T (4.4%)

 Untuk realisasi PMA tertinggi selanjutnya Sumatera, Maluku dan Papua, Sulawesi, terakhir Koridor Bali dan Nusa Tenggara.

Papua & Maluku Rp. 27.8 T (7%)

Java Rp. 230 T (58.7%)

PMA

Bali & Nusa Tenggara Rp. 12.8 T (3.2%)

PMDN

 Untuk realisasi PMDN tertinggi selanjutnya adalah Kalimantan, Sumatera, Bali and Nusa Tenggara, Sulawesi, terakhir Koridor Maluku dan Papua.

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Sumber:BKPM

6

Kebijakan Nasional Penanaman Modal

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal PERLAKUAN YANG SAMA  Perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional JAMINAN HAK MELAKUKAN REPATRIASI INVESTASI DAN KEUNTUNGAN  Investor diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing SEKTOR BISNIS PRINSIP DASAR UU NO. 25/2007

 Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif) FASILITAS PENANAMAN MODAL  Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal  Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal PELAYANAN PENANAMAN MODAL  Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, BKPM memiliki tugas dan fungsi, antara lain, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

7

2 Daya Saing Indonesia “Indonesia: Top 4 Prospective host economies for 2013 – 2015”


8

2 Daya Saing Indonesia

No.

Indonesia rank 38 from 144 economies in Global Competitiveness Index (GCI) 2013-2014.

Countries

Ranking 2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013-2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Swiss USA Singapura Jepang Malaysia China Thailand

1 2 3 8 24 29 36

1 4 3 6 26 27 38

1 5 2 9 21 26 39

1 7 2 10 25 29 38

1 5 2 9 24 29 37

8.

Indonesia

54

44

46

50

38

9. 10. 11. 12. 13. s/d

India Brazil Russia Vietnam Filipina

49 56 63 75 87

51 58 63 59 85

56 53 66 65 75

59 48 67 75 65

60 56 64 70 59

131

139

140

144

148

148 Total


Source: World Economic Forum 9

2 Daya Saing Indonesia Indonesia Rank with Other Countries in Ease of Doing Business 2014

Singapore

16

Malaysia

6

Thailand Regional Average (East Asia & Pacific) China Vietnam Philippine

Indonesia India

Indonesia Ranked 120 from 189 economies for Ease of Doing Business 2014 18 88 96

99 108

120 134

Source: EODB, IFC report 2014 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

10

2 Daya Saing Indonesia JBIC Survey : Ranking of Promising Countries For Overseas Business Rank

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

China

China

China

China

China

China

China

China

Indonesia

2

India

India

India

India

India

India

India

India

India

3

Thailand

Vietnam

Vietnam

Vietnam

Vietnam

Vietnam

Thailand

Indonesia

Thailand

4

Vietnam

Thailand

Thailand

Russia

Thailand

Thailand

Vietnam

Thailand

China

5

USA

USA

Russia

Thailand

Rusia

Brazil

Indonesia & Brazil

Viet Nam

Vietnam

6

Russia

Russia

USA

Brazil

Brazil

Indonesia

Brazil

Brazil

7

Korea

Brazil

Brazil

USA

USA

Russia

Russia

Mexico

Mexico

8

Indonesia

Korea

Indonesia

Indonesia

Indonesia

USA

USA

Rusia

Myanmar

9

Brazil

Indonesia

Korea

Korea

Korea

Korea

Malaysia

USA

Rusia

10

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Malaysia

Malaysia/ Taiwan

Taiwan

Myanmar

USA

-

Source: Japan Bank for International Cooperation (JBIC) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

11

2 Daya Saing Indonesia JBIC Survey : Ranking of Promising Countries For Overseas Business The Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies 2013 launched on November 29th 2013. Indonesia ranked in the FIRST place, above: (2) India, (3) Thailand, (4) China, (5) Vietnam, (6) Brazil, (7) Mexico, (8) Myanmar, (9) Russia, and (10) United States.

Positive factors influenced Indonesia rank: 1. 2. 3. 4. 5.

Future growth potential of local market Inexpensive source of labor Current size of local market Supply base for assembler Industrial cluster development

However, negative issues still became concerned from Japanese investors, among others: 1. Rising labor costs 2. Underdeveloped infrastructures 3. Execution of legal system unclear (frequent changes) 4. Intents competition with other companies 5. Difficult to secure management-level staff. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

12

3 Kebijakan Penanaman Modal UU NO25 TAHUN 2007 tentang Penanaman Modal Dalam Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, upaya Pemerintah untuk mendorong kegiatan penanaman modal hendaknya mampu menciptakan sinergi yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan koperasi.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional menciptakan lapangan kerja meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan 8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

13

3 Kebijakan Penanaman Modal UU NO25 TAHUN 2007 tentang Penanaman Modal Kebijakan Dasar Penanaman Modal

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan b. mempercepat peningkatan penanaman modal. (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar, Pemerintah: a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(3) Kebijakan dasar diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.


14


UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal PERLAKUAN YANG SAMA  Perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional JAMINAN HAK MELAKUKAN REPATRIASI INVESTASI DAN KEUNTUNGAN  Investor diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing SEKTOR BISNIS PRINSIP DASAR UU NO. 25/2007

 Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif) FASILITAS PENANAMAN MODAL  Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal  Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal PELAYANAN PENANAMAN MODAL  Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, BKPM memiliki tugas dan fungsi, antara lain, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

15


7 Elemen Utama Arah Kebijakan Penanaman Modal ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Perbaikan Iklim Penanaman Modal Mendorong Persebaran Penanaman Modal Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal

Sampai dengan

RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal)

2025


16


Fokus Investasi Infrastructure

Main Goals

Food

• Diversifikasi Ekonomi • Lebih banyak Nilai Tambah • Daya Saing

Energy

Didukung oleh sektor manufaktur (melalui backward & forward linkages) Pendekatan klaster industri

Source: BKPM, 2011


17

3 Kebijakan Penanaman Modal PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2010: Daftar Negatif Investasi

1. DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP (LAMPIRAN I): Dilarang bagi kegiatan penanaman modal baik untuk penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

2. DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN (LAMPIRAN II): a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Dicadangkan untuk UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi) Kemitraan Kepemilikan modal asing Lokasi tertentu Perizinan khusus Modal dalam negeri 100% Kepemilikan modal asing serta lokasi Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

18

3 Kebijakan Penanaman Modal Sedang dilakukan REVISI PERPRES 36 TAHUN 2010

LATAR BELAKANG PERUBAHAN: 1. Peningkatan kegiatan penanaman modal di Indonesia. 2. Pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ ASEAN Economic Community (AEC).

PRINSIP PERUBAHAN: 1. Mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing nasional. 2. Menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian global dengan mendorong peningkatan investasi PMDN dan PMA.

3. Kebijakan Penanaman Modal yang lebih terbuka, sederhana, dan memberikan kepastian kepada investor. 4. Menyesuaikan dengan Undang-Undang dan peraturan terkait sehingga memberikan kepastian hukum. 5. Harmonisasi dan penyederhanaan pengaturan bidang usaha. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

19

4 Insentif Penanaman Modal Pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal

IMPOR BARANG MODAL

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 jo PMK Nomor 76/PMK.011/2012  Diberikan kepada industri yang menghasilkan barang dan industri yang menghasilkan jasa.  Pembebasan bea masuk diberikan sepanjang mesin, barang dan bahan tersebut : a. Belum diproduksi di dalam negeri; b. Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau c. Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri  Daftar Industri Jasa yang mendapat Fasilitas Pembebasan Bea Masuk: 1. Pariwisata dan Kebudayaan 2. Transportasi/Perhubungan (untuk Jasa Transportasi Publik) 3. Pelayanan Kesehatan Publik 4. Pertambangan 5. Konstruksi 6. Industri Telekomunikasi 7. Kepelabuhan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

20

4 Insentif Penanaman Modal  Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan Pribadi

Rentang Penghasilan (Rp. Juta) < 25 25 – 50 50 – 100 100 – 200 200 – 250 250 – 500 > 500

Tarif 5% 5% 15% 15% 15% 25% 30%

Pengurangan Tarif PPh

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.  Pengurangan tarif pajak penghasilan 5% dari tingkat tertinggi (dari 25% menjadi 20%) apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.

Insentif Daerah

 Berbagai insentif investasi atau fasilitas yang akan disediakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

21

4 Insentif Penanaman Modal Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2011

TAX ALLOWANCE

Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2007 jo No. 62 Tahun 2008 jo No. 52 Tahun 2011  Fasilitas yang diberikan: • Pengurangan pendapatan bersih 30% dari total investasi, dibebankan dalam 6 tahun dengan masing-masing 5% per tahun. • Pembebanan biaya penyusutan dan amortisasi yang dipercepat (bangunan dan non-bangunan) • Kompensasi kerugian diperpanjang dari 5 tahun menjadi paling lama 10 tahun.  Ketentuan khusus dalam PP No. 52 Tahun 2011: Fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang telah mendapat izin

penanaman modal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini sepanjang: a. Memiliki rencana penanaman modal paling sedikit Rp1 Triliun; dan b. Belum beroperasi secara komersial pada saat PP 52/2011 diundangkan.


22

4 Insentif Penanaman Modal Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2011 Perkembangan Jumlah Bidang Usaha dan Daerah Tertentu Penerima Fasilitas Tax Allowance Fasilitas PPh

PP 1/2007

PP 62/2008

PP 52/2011

Lampiran I

53

67

52

Lampiran II

19

34

77

Jumlah

72

101

129

Penyesuaian bidang usaha dan daerah tertentu dilakukan dengan memperhatikan: • Mendukung hilirisasi; • Mendukung Kebijakan Industri Nasional dan MP3EI; • Pengembangan di wilayah Indonesia Bagian Timur, antara lain:  Industri Garam di Nusa Tenggara Timur  Industri Ingot Kuningan, Ingot Alumunium, Ingot Tembaga, dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya di Kalimantan, Papua, Maluku, dan Sulawesi. • Pengembangan UMKM melalui usaha kemitraan dengan usaha yang mendapat fasilitas.


23

5

Langkah-langkah dalam Menghadapi Tantangan Asean Economy Community 2015

Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam AEC 2015

INFRASTRUKTUR

Keterbatasan infrastruktur, baik fisik maupun teknologi, dan infrastruktur dasar terkait kebutuhan kesehatan & pendidikan masyarakat

DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA Penyebab : 1. Buruknya kinerja perekonomian nasional 2. lemahnya peningkatan produksi dan inovasi, dan nilai praktik manajerial yang belum profesional

TANTANGAN

Penyebab : 1. Pasar tenaga kerja yang belum optimal 2. Rendahnya produktivitas tenaga kerja 3. Buruknya efisiensi kelembagaan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal


24

5


Pengembangan sumber daya manusia

Peningkatan daya saing industri

Penguatan pasar domestik

• Mengembangkan SDM Indonesia agar memiliki keahlian di atas keahlian SDM Asing (hard skill, soft skill, moral, dan etika)  Peningkatan SDM berpengaruh terhadap peningkatan nilai jual produk, maupun nilai jual tenaga kerja • Meningkatkan kualitas produk dan mengatasi persaingan pemasaran produk • Memperbaiki nilai manajerial dalam kegiatan industri • Pemanfaatan modal dan tenaga kerja secara optimal dalam perindustrian • Penegakkan hukum yang tegas terhadap produk ilegal

• Memberikan investasi yang memadai untuk para pengusaha kecil dan melakukan pendampingan dalam kegiatan produksi serta manajemen usaha • Memberikan akses pemasaran dan modal yang luas untuk para pengusaha domestik • Pengawasan terhadap ekspor dan impor untuk melindungi produk domestik The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

25

5


Pemanfaatan UKM terkait Ekspor Impor dalam Menghadapi tantangan AEC 2015 PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB) TAHUN 2011 - 2012


26

6

Kasus Perekonomian Indonesia dan Filipina


27

6


Kekuatan UKM Indonesia

•Kementerian Koperasi dan UKM menganggarkan untuk bidang produksi terdiri dari bantuan sosial senilai Rp45,2 miliar, dan anggaran fasilitasi senilai Rp21,16 miliar pada tahun 2014 •57,89 juta unit serta jumlah koperasi sebanyak 203.701, pada akhir Tahun 2013 memberikan peluang dan tantangan menunjukkan eksistensinya siap bersaing dengan UKM negara lain •Keberhasilan UKM meningkatkan perekonomian negara bisa terlihat pada data akhir Tahun 2013 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,8 %. Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dari 2009 sampai 2013 naik signifikan, yakni sebesar 5,9% per tahun. • Kementrian Koperasi dan UKM akan mengalokasikan dana sebesar Rp 60 miliar untuk pengembangan program kewirausahaan untuk meningkatkan jumlah wirausaha Indonesia mencapai 2 & dari populasi penduduk.

• Belum meratanya usaha UKM untuk menjaga dan meningkatkan daya saing sebagai industri kreatif dan Kelemahan UKM Indonesia inovatif. • Kurangnya peningkatan standar, desain, dan kualitas produk yang sesuai dengan standar ASEAN. • Belum optimalnya usaha diversifikasi output dan stabilitas UKM


28

6


Perkembangan Perekonomian Filipina Tahun 2014

The Asian Development Bank (ADB) di Manila menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Filipina tahun 2014 menjadi 6 %

Filipina mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat selama 2 tahun ke depan karena belanja konsumen yang besar & investasi yang meningkat

Pemerintah Filipina yang reformis dan manajemen yang hati-hati telah menjadi dasar yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi negara Filipina


29

6


UKM Indonesia

UKM Filipina

• Masih kualitas rendahnya SDM • Struktur kemitraan yang belum stabil dengan usaha besar • Keterbatasan pengolahan bahan baku • Pengetahuan ekspor dan impor masih belum kuat • Kesulitan akses permodalan • Lemahnya quality control terhadap produk • Lemahnya kemampuan pemasaran yang luas

• Mempunyai export zone • Mempunyai orientasi ekspor • Bahan baku lokal • Perubahan pola subkontrak menjadi original equipment manufacturing (OEM) • Belum stabilnya industrui manufaktur masuk dalam persaingan pasar • Infrastruktur yang belum memadai secara optimal


30

6


* Dapat disimpulkan bahwa perkembangan perekonomian Filipina berdasarkan UKM yang ada sudah mulai stabil dibandingkan Indonesia walaupun masih terdapat kelemahan di bidang infrastruktur dan industri manufaktur. * Peran pemerintah yang begitu maksimal mendukung peran UKM dalam perekonomian dan manajemen yang baik menjadikan Filipina memiliki dasar kestabilan perekonomian yang kuat.

•Bila dikaitkan dengan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan peluang ekspor&impor dalam AEC 2015 nanti, Indonesia harus banyak belajar dari negara Filipina karena negara ini dapat terus meningkatan peran UKM yang berdampak positif bagi perekonomian negara


31

Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)

TERIMA KASIH CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia P : +62 21 5292 1334 F : +62 21 5264 211 E : [email protected] © 2014 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

Invest in...

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN KESEPAKATAN KERJASAMA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

Recommend Documents