BAB II PENGATURAN MENGENAI INVESTASI LANGSUNG ASEAN DALAM RANGKA MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

BAB II PENGATURAN MENGENAI INVESTASI LANGSUNG ASEAN DALAM RANGKA MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

A. ASEAN Economic Community 2015 ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan konsep yang mulai digunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), Bali, Oktober 2003. AEC adalah salah satu pilar perwujudan ASEAN Vision, bersama-sama dengan ASEAN Security Community (ASC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Gagasan untuk membentuk ASEAN Economic Community dapat ditelusuri kembali ke pembentukan Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA) di tahun 1992. Pada KTT ASEAN di Phom Penh pada bulan November 2002 para pemimpin ASEAN menyepakati prakarsa Perdana Menteri Goh Chok Tong untuk menyebut bentuk berikut dari proses integrasi ekonomi ASEAN sebagai pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. 20 Adalah sangat penting untuk mengidentifikasi unsur-unsur inti (core elements) AEC, yang menjadi prasyarat mutlak dalam memungkinkan menciptakan suatu wilayah Asia Tenggara sebagai suatu pasar dan landasan produksi tunggal. Karena itu agenda kerjasama ekonomi ASEAN harus 20

CPF. Luhulima, et aI.,,Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015, Cetakan I. (Yogakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 49.

22 Universitas Sumatera Utara

memusatkan perhatian pada upaya integrasi “turning the diversity that charactarieses the region into opportunities for business making ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain”. Sasaran pencapaian suatu pasar dan landasan produksi tunggal, dengan peredaran bebas barang, jasa dan modal merupakan pengakuan bahwa economic survival ASEAN sebagai suatu regional tunggal akan lebih besar daripada sejumlah ekonomi-ekonomi nasional. Kemungkinan untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan ekonomi yang terintegrasi memungkinkan Asia Tenggara mengambil manfaat ekonomi China dan India yang tumbuh pesat. 21 Strategi ASEAN harus mencakup integrasi ASEAN dan penigkatan daya saing ASEAN.Dalam perjalanan menuju AEC, ASEAN harus membangun mekanisme-mekanisme dan langkah-langkah baru untuk memperkuat pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonomi, termasuk AFTA, ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan ASEAN Investment Area (AIA). ASEAN harus pula mempercepat integrasi regional dalam sektor-sektor prioritas, memfasilitasi kebebasan bergerak lintas batas pebisnis, tenaga kerja terampil dan talenta, di samping memperkuat mekanisme institusional ASEAN, termasuk perbaikan dari ASEAN Dispute Settlement Mechanism untuk menjamin “expeditious and legally binding resolution of any economic disputes”. 22 Dalam langkah pertama perwujudan AEC, ASEAN mengimplementasikan rekomendasi High Level Task Forceon ASEAN Economic Integration dengan mengungkapkan serangkaian inisiatif ekonomi serta deadlines yang 21 22

Ibid. Ibid. hlm. 50


tegas untuk mempercepat integrasi ekonomi hingga menuju AEC. Inisiatif ini dilampirkan dalam Bali Concord II yang mencakup: 1. Integrasi jalur cepat dari 11 sektor prioritas 23 2. Faster customs clearance and simplified customs procedures melalui

implementasi penuh Green Lane System untuk semua produk CEPT di semua entry points negara-negara ASEAN; 3. Eliminasi rintangan perdagangan, antara lain dengan permberlakuan

pendekatan Single Window termasuk pemrosesan dokumen perdagangan secara elektronis pada tingkat nasional dan regional; 4. Accelarated implementation of the Mutual Recognition Arrangement

(MRAs) for key sectors (seperti perlatan listrik dan elektronik, kosmetik, farmasi dan peralatan telekomunikasi),dan 5. Harmonisasi standard dan peraturan teknis.

1. Konsep ASEAN Economic Community ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai dikenal dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II).AEC adalah salah satu dari tiga pilar perwujudan ASEAN Vision, bersama-sama dengan ASEAN Security Community (ASC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). AEC adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020: … to create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which there is a flow of goods, services, investment, skilled labour and a free flow of

23

11 sektor prioritas adalah: electronics, e-ASEAN, healthcare, wood-based products, automotives, rubberbased products,textiles and apparels, agro-based products, fisheries, air travel and tourism.


capital, equitabale economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020.24 Pencapaian AEC melalui penciptaan pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, ditujukan sebagai upaya perluasan melalui integrasi regional untuk mencapai skala ekonomis yang optimal (gambar 1). Langkah-langkah integrasi tersebut (proses liberalisasi dan penguatan internal ASEAN) menjadi target strategis mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi lain berkontribusi posifif bagi masyarakat ASEAN secara kesuluruhan maupun individual negara anggota. Pembentukan AEC juga menjadikan posisi ASEAN semakin kuat dalam menghadapi negosiasi internasional, baik dalam posisi tawar ASEAN dengan mitra dialog, seperti China, Korea, Jepang, Austalia-Selandia Baru, dan India.25 Gambar 1 : Peta Menuju Kawasan ASEAN yang Berdaya Saing

Kompetisi Global Mencapai Skala Ekonomis

Memperkuat Integrasi

Persaingan Bebas

ASEAN pasar

 Antarnegara Anggota

Tunggal dan Basis Produksi Proses

Mekanisme

Liberalisasi Membuka Pasar

Peluang

 Dengan KaWas an lain

Peluang

Daya Saing

Pasar

Domestik Negara Anggota (Produk dan Faktor 24

Produksi Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah R. Winantyo, et al., Masyarakat Kompetisi Global, (Jakarta: PT Alex Media Kompetindo, 2000), hlm. 9. 25 Ibid .hlm. 10


Sumber: R. Winantyo, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, (Jakarta: PT Alex Media Kompetindo, 2000), hlm. 9.

Berdasarkan Vientiane Action Programme (VAP) 2004-2010 yang merupakan strategi dan program kerja mewujudkan ASEAN Vision. Berdasarkan VAP, High Level Task Force (HLTF) merekomendasikan pendekatan integrasi ekonomi melalui prosedur dan kebijakan baru untuk memperkuat implementasi beberapa inisiatif ekonomi yang sudah ada, termasuk ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan ASEAN Investment Area (AIA); mempercepat integrasi regional sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan tenaga kerja ahli dan bisnis; memperkuat institusi ASEAN, seperti ASEAN Dispute Settlement Mechanism dalam menjamin kecepatan dan kekuatan hukum jika terdapat sengketa. Khusus bagi negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (atau yang biasa disebut CLMV) akan mendapat prioritas agar integrasi ekonomi ini membawa manfaat juga terhadap anggota lainnya.

2. Cetak Biru dan Jadwal Strategis AEC 2015 Para Menteri ekonomi ASEAN pada bulan Agustus 2006 sepakat untuk mengembangkan ASEAN Economic Community Blueprint yang merupakan panduan untuk terwujudnya AEC 2015 yang berisi jadwal strategis tahap-tahap untuk mencapai pilar-pilar AEC. Target waktu tersebut terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015. Secara teknis pencapaian AEC 2015 menggunakan mekanisme dan inisiatif yang telah dibentuk oleh ASEAN selama ini yang diperkuat dengan penguatan institusi dalam kerja sama ASEAN. Masing-masing institusi dan inisiatif terlibat di lima elemen pasar tunggal dan kesuatan basis produksi. Sebagai contoh, untuk elemen


aliran bebas barang, inisiatif penurunan tariff dan non-tarif serta fasilitasi perdagangan menuju aliran bebas barang AEC 2015 didasarkan pada perkembangan dan penyempurnaan mekanisme yang ada mulai dari Prefential Tarif Arrangement (PTA), ASEAN Free Trade Area dan dilanjutkan oleh konsep cetak biru AEC. Hal yang sama juga terjadi untuk elemen-elemen lainnya di dalam pilar ini.26 Cetak biru AEC memuat pedoman umum implementasi AEC yang dituang dalam jadwal strategis. Implementasi AEC didasarkan pada prinsip “open, outward-looking, inclusive

and

market

driven”

dengan

memperhatikan

perbedaan

tingkat

pembangunan dan kesiapan anggota ASEAN. Untuk menjamin pelaksanaan atas komitmen yang telah disepakati, terdapat prinsip tidak diperbolehkannya penarikan komitmen yang (no back-loading of commitments) dan terdapat fleksibilitas atas beberapa hal yang harus diajukan di awal perundingan serta disetujui bersama (preagreed flexibility).27

B. Aliran Bebas Investasi Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN Kebijakan untuk menarik penanaman modal langsung (Foreign Direct Investment-FDI atau investasi langsung) telah dilakukan oleh negara ASEAN sejak awal 80’an.Strategi tersebut didasari oleh pemahaman tentang pentingnya investasi sebagai komponen dalam pembangunan ekonomi. Penerapan kebijakan tersebut telah mendorong ASEAN menjadi mata rantai penting dalam rantai produksi internasional Transnational Corporation (TNC)28 dan memberikan kontribusi signifikan pada

26

Ibid. hlm. 17. Ibid. hlm. 18. 28 Transnational Corporation (TNC) merupakan organisasi dengan pendekatan polisentris karena menjalankan operasional di banyak negara dengan cara mendesentralisasikan pengelolaan perusahaan (terutama strategi pemasaran) pada manajemen lokal, contoh perusahaan seperti ini adalah perusahaan ritel WALLmart, berbeda dengan Multibational Corporation (MNC) yang merupakan perusahaan dengan pendekatan etnosentris karena menjalankan operasional di banyak 27


pertumbuhan ekonomi kawasan. Tetapi, krisis ekonomi yang terjadi pada 1997/1998 mengakibatkan daya tarik kawasan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) terganggu, terutama di negara-negara yang mengalami krisis.29 Negara-negara ASEAN sepakat menempatkan investasi sebagai komponen utama dalam pembangunan ekonomi ASEAN, dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan pokok ASEAN dalam upaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015.Prinsip utama dalam meningkatkan daya saing ASEAN menarik PMA adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif di ASEAN. Oleh karenanya, arus investasi yang bebas dan terbuka dipastikan akan meningkatkan penanaman modal asing (PMA) baik dari penanaman modal yang bersumber dari intra-ASEAN maupun dari negara non ASEAN. Dengan meningkatnya investasi asing, pembanguna ekonomi ASEAN akan terus meningkat dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat ASEAN.30 Potensi ASEAN seperti skala ekonomi, jumlah populasi, letak yang strategis, kekayaan sumber daya alam, tenaga kerja yang berlimpah, potensi pasar, serta kebijakan ekonomi terbuka merupakan modal ASEAN sebagai basis produksi internasional dan tujuan yang menarik bagi investasi. Perlu diketahui bahwa isu mengenai definisi investasi masih mengalami perbedaan terutama di tingkat perundingan multilateral (WTO), tetapi dalam bab ini, sesuai dengan konsep AEC, investasi didefenisikan sebagai penanaman modal langsung atau investasi langsung.

negara tetapi pembuatan keputusan utama dilakukan di perusahaan di negara asal. Contoh perusahaan MNC adalah LG Corp yang terkenal dengan produk elektroniknya. 29 Ibid. hlm. 173 30 Depatemen Perdagangan Republik Indonesia, “Menuju ASEAN Economic Community 2015”, Loc. Cit.,.hlm.33.


1. Defenisi Penanaman Modal Asing United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mendefenisikanPMA sebagai investasi yang dilakukan suatu perusahaan di suatu negara kepada perusahaan di negara lain dengan tujuan mengendalikan operasi perusahaan di negara lain tersebut. Jadi dalam PMA terjalin hubungan antarperusahaan induk dengan perusahaan afiliasinya di negara lain, yang secara kesuluruhan disebut sebagai Transnational Corporations (TNC). Untuk dapat dikualifikasikan sebagai PMA, investasi yang dilakukan perusahaan induk harus dapat mengendalikan operasional perusahaan afiliasi di luar negeri. UNCTAD mendefenisikan control tersebut dengan kepemilikan saham minimal 10 persen. Investasi yang dilakukan dengan kepemilikan saham kurang dari 10 persen didefeniskan sebagai investasi portofolio. Konsep ini sama dengan yang dianut oleh IMF dan digunakan dalam pencatatan statistic Neraca Pembayaran. Selain itu, menurut Krugman dan Obstfeld, PMA adalah arus modal internasional di mana suatu perusahaan di suatu negara menciptakan atau memperluas usaha dengan mendirikan cabang di negara lain.31

31

R. Winantyo, et al., Op. Cit. hlm.175.


2. Tipe Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Asing dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe berdasarkan: arah, aliran modal, target, dan motif. Jika dilihat berdasarkan arah aliran modal, terdapat dua tipe PMA yaitu: 1. PMA masuk (Inward FDI), yaitu modal asing yang diinvestasikan

kepada kegiatan ekonomi domestik. Untuk mendorong PMA masuk dapat dilakukan beberapa cara seperti adanya penghapusan pajak, subsidi, pinjaman lunak dan penghapusan berbagai hambatan lainnya. Kemudahan

tersebut

diberikan

dengan

pertimbangan

bahwa

keuntungan jangka panjang masuknya PMA memiliki nilai dan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan pengurangan pendapatan negara dalam jangka pendek karena memberikan fasilitas tersebut. Di sisi lain, PMA masuk ini dapat dihambat melalui pembatasan kepemilikan saham dan persyaratan yang berbeda antara investasi asing dan investasi domestik. 2. PMA keluar (outward FDI atau Direct Investment Abroad), yaitu

modal domestik yang diinvestasikan di luar negeri. Investasi dapat dilakukan dalam rangka ekspor-impor komoditas negara asing. Investasi seperti ini dapat didorong jumlahnya dengan cara penjaminan pemerintah (governance-backed insurance) atas risiko yang timbul. Sebaliknya, investasi ini dapat dihambat melalui disinsentif pajak pada perusahaan yang melakukan investasi di luar negeri atau berbagai ketentuan mengenai keuntungan yang direpatriasi. Hambatan untuk aliran ini juga dapat dilakukan dalam bentuk subsidi yang diberikan


kepada perusahaan lokal yang menyebabkan peningkatan kekuatan perusahaan lokal dari semakin banyaknya modal sehingga dapat bersaing dengan perusahaan asing.. 32 Berdasarkan “target”, PMA dapat diklasifikasikan sebagai: 1. Greenfield

Investment,

merupakan

investasi

langsung

untuk

melakukan kegiatan bisnis baru atau perluasan bisnis yang sudah berjalan. Investasi jenis ini merupakan target utama dari negara penerima PMA (host country) karena investasi ini dapat menciptakan kapasitas produksi baru dan lapangan kerja, transfer teknologi, dan membuka hubungan dengan pasar global. Dampak buruk yang bisa terjadi

terhadap investasi adalah dapat mengakibatkan penurunan

pangsa pasar internasional dari perusahaan domestik. Selain itu, keuntungan dari greenfield investment cenderung akan ditransfer ke negara asal dan tidak ditanamkan kembali di perekonomian negara penerimaan PMA. 2. Merger

and Acquisitions, terjadi apabila adanya perpindahan

kepemilikan aset dari perusahaan asing. Cross-border mergers terjadi apabila aset dan operasional perusahaan dari beberapa negara disatukan dan membentuk perusahaan baru. Cross-border acquisitions terjadi jika aset dan operasional perusahaan domestik beralih kepada perusahaan asing, dan perusahaan domestik tersebut menjadi afisiliasi dari perusahaan asing tersebut. Tidak seperti greenfield investment,

32

Ibid.


cross-border acquititions tidak memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian domestik. 3. PMA Horizontal dan Vertikal; PMA Horizontal terjadi ketika jenis

investasi yang dilakukan di luar negeri sama dengan jenis investasi yang dilakukan di dalam negeri. PMA Vertikal terdiri dari dua tipe. Pertama, Backward Vertical PMA terjadi ketika investasi di luar negeri berfungsi menyediakan input bagi perusahaan di dalam negeri. Kedua, Forward Vertical PMA terjadi ketika investasi di luar negeri berfungsi menyediakan input bagi perusahaan di dalam negeri. Kedua, Forward Vertical PMA terjadi ketika investasi di luar negeri berfungsi melakukan penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan di dalam negeri. 33 PMA juga dapat diklasifikasikan berdasarkan motif atau alasan melakukan investasi, yaitu: 1. Resource-seeking, investasi yang dilakukan untuk memperoleh faktor

produksi yang lebih efisien di luar negeri dibandingkan bila diperoleh dari domestik. PMA tipe ini banyak terjadi di negara berkembang, misalnya investasi asing di Timur Tengah dan Afrika banyak dilakukan dalam rangka memperoleh sumber daya alam, atau investasi asing di Asia Tenggara dan Eropa Timur dilakukan untuk memperoleh tenaga kerja yang murah. 2. Market-seeking; investasi ini akan dilakukan dalam rangka membuka

pasar yang telah ada. Di negara maju, investasi jenis ini dipandang

33

Ibid. hlm.176.


sebagai defensive strategy karena investasi ini lebih banyak didorong oleh ketakutan kehilangan pasar daripada upaya mencari pasar baru. Hal ini terlihat dari kesepakatan foreign mergers and acquisitions yang terjadi di negara maju. 3. Efficiency-seeking;

investasi

ini

didorong

keinginan

untuk

meningkatkan keuntungan melalui peningkatan skala ekonomi. Jadi, setelah dilakukan investasi berdasarkan pertimbangan resourceseekingatau market-seeking terealisasi, dilakukan investasi yang lebih besar dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. 4. Strategic asset-seeking; investasi ini merupakan investasi taktis untuk

mencegah penguasaan atas sumber alam oleh perusahaan pesaing. Sebagai contoh, perusahaan minyak yang “tidak membutuhkan” sumber minyak baru saat ini akan “berupaya” bahwa pesaingnya juga tidak memiliki sumber tersebut. 34

C. Peraturan-peraturan Investasi Intra ASEAN Peraturan perjanjian investasi di Asia Tenggara telah berubah sejak reformasi internal pertama Negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi krisis keuangan Asia tahun pada tahun 1997-1998.35 Respon negara-negara ASEAN pada saat itu terhadap krisis tersebut sebagian besar masih terbatas oleh usul ASEAN

melalui kerjasama

ekonomi koperatif dan longgar antar sepuluh negara anggota ASEAN. ASEAN mengadakan sebuah proses pengawasan untuk memantau dan melaporkan perkembangan 34

Ibid. hlm.177. Edmund R. Thompson and Jessie P.H. Poon, ASEAN after the Financial Crisis: Links between Foreign Direct Investment and Regulatory Change, ASEAN Economic Bulletin, Volume 17 (April 2000), hlm. 1-14. 35


ekonomi dan keuangan global, regional, dan nasional, dan dengan demikian dapat mendeteksi tanda-tanda kerentanan yang muncul dalam sistem ekonomi dan keuangan ASEAN.36 Meskipun langkah-langkah regional tersebut dilakukan selama krisis keuangan Asia, pengaturan kerjasama ekonomi yang longgar ini menimbulkan tantangan hukum yang signifikan terhadap kualitas pengikatan dari kebijakan-kebijakan diatas semua negara ASEAN.

1. ASEAN Investment Guarantee Agreement (ASEAN IGA) 1987 dan Protokol Perubahan 1996 Sebelum Krisis keuangan Asia melanda kawasan Asia Tenggara pada tahun 1997-1998, instrument perjanjian pokok yang mengatur investasi internasional di ASEAN adalah Agreement among the Government of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, and the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investment 1987, atau yang dikenal dengan ASEAN Investment Guarantee Agreement (ASEAN IGA). 37 ASEAN IGA38 secara terbatas diterapkan hanya untuk “investasi yang dibawa, berasal dari atau yang langsung terhubung dengan investasi kedalam suatu wilayah pihak yang melakukan perjanjian oleh warga negara atau perusahaan para negara

36

ASEAN Secretariat, ASEAN Response to the Financial Crisis, http://www.aseansec.org/7660.htm, diakses tanggal 05 Februari 2015. 37

Diane Alferez Desierto, Investment Teaty Regulation Under the New ASEAN Charter Regime, http://www.researchgate.net/publication/228263711_Investment_Treaty_Regulation_Under_th e_New_ASEAN_Charter_Regime, diakses tanggal 10 Februari 2015. 38

ASEAN IGA telah diratifikasi oleh indonesia dan diundangkan dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1988 (LNRI Nomor 15 tahun 1988) dan Protokol Perubahan diundangkan dengan Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 1999 (LNRI Nomor 216 Tahun 1999).


anggota, dan secara khusus disetujui secara tertulis dan terdaftar di host Country atau negara tuan rumah, dengan kata lain hanya terbatas pada investasi langsung.

39

ASEAN IGA mewajibkan negara yang berkontrak untuk

mematuhi perlakuan adil dan setara serta perlindungan pernuh terhadap investasi sebagaimana yang diatur dalam ASEAN IGA. 40Investor yang menderita kerugian yang timbul dari keadaan darurat nasional berhak untuk mendapatkan perlakuan Most Favoured Nation (MFN) dalam hal kompensasi dan restitusi.41 Sebagai suatu instrument hukum investasi, jaminan yang diberikan oleh ASEAN IGA bisa dibilang menawarkan tingkat tertinggi perlindungan terhadap investor asing dan arus modal. 42 Negara pihak mengikatkan diri untuk memastikan perlindungan penuh atas investasi yang dilakukan, dan selanjutnya berkomitmen bahwa negara-negara pihak tidak akan menghalanghalangi dengan tindakan yang tidak dapat dibenarkan ataupun tindakan diskriminatif manajemen, pemeliharaan, penggunaan, penikmatan, perluasan, disposisi atau likuidasi investasi tersebut. Karena dasar ASEAN saat itu adalah kerjasama ekonomi yang bebas atau longgar, tidak ada lembaga yang berbeda atau khusus atau badan antar-pemerintah yang didirikam untuk mengelola dan memantau kepatujan terhadap ASEAN IGA.Sengketa menyangkut interpretasi ataupun penerapan ASEAN IGA diselesaikan secara damai antara pihak-pihak, dan penyelesaian sengeketa yang gagal itu

39

ASEAN Investment Guarantee Agreement, pasal 2, ayat (1). ASEAN Investment Guarantee Agreement, pasal 3, ayat (2), and Pasal 4, ayat (1) dan (2). 41 ASEAN Investment Guatantee Agreement, pasal 4, ayat (3). 42 Campbell McLachlan QC, Laurence Shore, Matthew Weiniger, International Investment Arbitration: Substantive Principles, (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 212-221. 40


disampaikan kepada rapat Menteri Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Ministers (AEM).Sedangkan sengketa antara investor dengan negara tempat investasi harus diselesaikan melalui secara damai, konsiliasi, atau arbitrasi. ASEAN IGA diperbaiki dalam Protokol tahun 1996 yang mewajibkan Negara untuk menyerdahanakan prodedur dan mengamati transparansi dalam informasi investasi dan proses perizinan untuk memfasilitasi arus investasi; menjamin penyediaan informasi yang up-todate pada semua ketentuan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan investasi asing di wilayahnya; dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa informasi dibuat secara transparan, mudah diakses publik dan secepat mungkin. 43

2. Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (ASEAN FA-AIA) 1998 The Framework on the ASEAN Investment Area (AIA) 44 yang ditandatangani pada 7 Oktober 1998 merupakan inisiatif investasi yang bertujuan mewujudkan ASEAN sebagai kawasan investasi yang menarik, kompetitif, terbuka dan bebas dalam rangka menarik dan meningkatkan arus PMA baik dari luar maupun dalam kawasan secara berkesinambungan. Perjanjian ini mengikat negara anggota untuk secara progresif mengurangi atau menghapus peraturan, kebijakan dan kondisi yang dapat menghambat arus investasi masuk dan memastikan pelaksanaan proyek penanaman modal asing di ASEAN dicapai dalam kurun waktu yang telah disepakati.Dengan

43

Protocol to Amend the ASEAN Investment Guarantee Agreement 1996, Pasal 2 dan 3. Perjanjian ini telah diratifikasi dan diundangkan dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1999 (LNRI Nomor 40 Tahun 1999) 44


demikian kawasan ASEAN menjadi tujuan investasi yang menarik sekaligus mencegah terjadinya perang insentif antarnegara anggota.Dalam perjanjian ini, cakupan investasi adalah semua investasi di luar investasi portofolio. Untuk mencapai tujuan tersebut, AIA menjabarkan langkah-langkah sebagai berikut: 45 a. Mengoordinasikan penerapan kerja sama investasi ASEAN dan programprogram fasilitasi. b. Mengimplementasikan program promosi terpadu dan kegiatan-kegiatan kepedulian investasi (investment awareness). c. Membuka semua bidang industri (manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan quarriying serta jasa yang terkait dengan kelima sektor tersebut) untuk investasi, dengan beberapa pengecualian yang dinyatakan dalam Temporary Exclusion List (TEL) dan Sensitive List (SL) untuk investor ASEAN pada 2010 dan semua investor pada 2020. TEL harus secara bertahap dihapuskan dalam jangka waktu yang disepakati, sedangkan SL meskipun tidak mempunyai jangka waktu penghapusan, harus di-review secara berkala. d. Menjamin national treatment (perlakuan nasional) atau perlakuan yang sama antara investor domestik dan investor lokal. e. Mengikutsertakan sektor swasta secara aktif dalam proses pengembangan AIA. f. Mendorong aliran modal yang lebih bebas, tenaga kerja terampil, tenaga ahli yang professional dan teknologi di antara para anggota.

45

Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (FA-AIA) 1998, Pasal 3-4.


g. Keterbukaan (transparancy) dalam kebijakan, peraturan prosedur dan administrative investasi di antara para anggota. h. Perampingan dan penyederhanaan proses investasi. i. Menghapuskan hambatan investasi dan meliberalisasi kebijakan dan peraturan investasi di sektor-sektor yang tercakup dalam perjanjian pada 2003 untuk seluruh anggota ASEAN, kecuali Kamboja, Laos, Vietnam pada 2010.

Dengan AIA, investor didorong untuk berpikir secara kawasan dalam melakukan strategis investasi dan kegiatan produksinya. Hal ini akan mengakibatkan pembagian tenaga kerja dan aktivitas industri dengan ruas lingkup yang lebih besar di dalam suatu kawasan, sehingga meningkatkan efesiensi industry dan tingkat daya saing biaya produksi. Selain itu, investor akan memiliki berbagai keuntungan dari AIA, yaitu: akses investasi yang lebih besar terhadap sektor-sektor industri dan ekonomi, memperoleh perlakuan nasional, memperoleh peluang investasi yang lebih besar dengan adanya keterbukaan, informasi dan program kepedulain investasi, rezim investasi yang lebih kompetitif dan bebas serta biaya transaksi yang lebih rendah untuk beroperasi di seluruh kawasan.


3. ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Untuk mendorong integrasi kawasan, framework agreement on the AIA dan ASEAN IGA akan ditinjau kembali. Tujuannya adalah membentuk perjanjian investasi yang lebih komprehensif dan berwawasan kedepan dengan menyempurnakan fitur-fitur, ketentuan-ketentuan, dan kewajiban-kewajiban dengan mempertimbangkan praktik-praktik internasional yang terbaik yang akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap ASEAN.

Maka

dibentuklah ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) 46 yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand. ACIA pada dasarnya merupakan peleburan ASEAN Investment Agreement (IGA) dan ASEAN Investment Guarantee Agreement (IGA) sehingga ASEAN memiliki persetujuan bidang investasi yang lebih komprehensif dan Forward Lookng, dengan empat pilar pembaharuan sebagaimana tertuang dalam AEC Blueprint, yaitu: 1. Perlindungan investasi, bertujuan untuk menyediakan perlindungan kepada semua investor dan investasi yang dicakup dalam perjanjian tersebut. Tindakan yang dilakukan antara lain untuk memperkuat: a. Aturan mekanisme penyelesaian sengketa investor-state; b. Aturan transfer dan repatriasi modal, keuntungan, dividends dan lain-lain c. Cakupan ekspropriasi dan kompensasi yang transparan; d. Perlindungan dan keamanan penuh; dan e. Perlakuan kompensasi atas kerugian akibat sengketa. 2. Fasilitasi dan kerjasama, bertujuan untuk menyediakan peraturan, ketentuan, kebijakan,dan prosedur investasi yang transparan, konsisten dan dapat diprediksi. Tindakan yang dilakukan antara lain: a. Mengharmonisasikan kebijakan investasi; 46

ACIA telah diratifikasi oleh Indonesia dan diundangkan dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011 (LNRI Nomor 80 Tahun 2011)


b. Mengefektifkan dan menyederhanakan prosedur aplikasi dan persetujuan investasi; c. Mempromosikan disseminasi informasi penanaman modal: aturan, peraturan, kebijakan dan prosedur, termasuk melalui one-stop investment centre atau investment promotion board; d. Memperkuat data-base dalam semua bentuk investasi yang mencakup barang dan jasa untuk fasiltasi formulasi kebijakan; e. Melakukan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait; f.

Melakukan konsultasi dengan sektor swasta ASEAN untuk memfasilitasi investasi; dan

g. Mengidentifikasi dan menyelesaikan kerjasama implementasi integrasi ekonomi ASEAN-wide maupun bilateral. 3. Promosi dan awareness, bertujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai kawasan investasi terpadu dan jejaring produksi. Tindakan yang dilakukan antara lain : a. Menciptakan iklim yang perlu untuk mempromosikan semua bentuk investasi dan wilayah-wilayah pertumbuhan baru di ASEAN; b. Mempromosikan investasi intra-ASEAN, khususnya investasi dari ASEAN-6 ke CLMV; c. Mendorong dan mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan UKM dan Multinasional Enterprises (MNEs); d. Mempromosikan misi-misi joint investment yang fokus pada kluster regional dan jaringan kerja produksi; e. Memperluas manfaat inisiatif kerjasama industri ASEAN disamping AICO Scheme untuk mendorong pengembangan kluster regional dan jaringan kerja produksi; dan f. Membangun jaringan efektif perjanjian bilateral tentang pencegahan pajak ganda diantara negara-negara ASEAN. 4. Liberalisasi, bertujuan untuk mendorong liberalisasi investasi secara progessif. Tindakan yang dilakukan antara lain : a. Menerapkan perlakuan non-diskriminasi, termasuk perlakuan nasional (national treatment) dan perlakuan MFN (most-favoured nation) kepada investor di ASEAN dengan pengecualian terbatas; meminimalkan apabila perlu menghapus pengecualian tersebut; b. Mengurangi dan apabila memungkinkan menghapus peraturan masuk investasi untuk produk yang masuk dalam Priority Integration Sectors (PIS); dan


c. Mengurangi dan apabila memungkinkan, menghapus peraturan investasi yang bersifat menghambat dan hambatan lainnya.47

ACIA terdiri dari 49 Pasal, 2 lampiran dan satu jadwal (Reservation List of Member States). ACIA antara lain berisi persyaratan investasi komprehensif yang berpatokan pada 4 (empat) pilar yakni liberalisasi, perlindungan, fasilitasi dan promosi; tenggat waktu yang jelas untuk liberalisasi investasi; serta keuntungan bagi investor asing yang berbasis di ASEAN. Persyaratan investasi yang lebih liberal, fasilitatif dan transparan dalam perjanjian itu diharapkan dapat meningkatkan perlindungan investasi, memperbaiki kepercayaan investor untuk menanamkan modal di kawasan ASEAN serta mendorong peningkatan investasi antar negara ASEAN, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ACIA tentang Maksud dan Tujuan ACIA sebagai berikut:48

a) liberalisasi progresif atas rezim-rezim penanaman modal di Negara-negara Anggota; b) ketentuan peningkatan perlindungan yang lebih baik kepada para penanam modal dari semua Negara Anggota dan penanaman modalnya; c) peningkatan transparansi dan prediktabilitas aturan-aturan, peraturanperaturan, dan prosedur penanaman modal yang kondusif untuk meningkatkan penanaman modal di Negara-negara Anggota; d) promosi bersama dari kawasan sebagai suatu kawasan penanaman modal terpadu; e) kerja sama untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal dari suatu Negara Anggota di wilayah Negara-negara Anggota lainnya. Sejalan dengan tujuan utama ACIA ini, juga ada beberapa ciri yang berbeda dari desain perjanjian dari ACIA.ACIA bukan replika dari model standar perjanjian investasi bilateral.49 ACIA berlaku terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau diterapkan oleh suatu negara anggota terkait dengan para penanaman modal dari

47

ASEAN blueprint, Op. Cit., hlm. 16-18. ASEAN Comprehensive Investment Agreement, pasal 1. 49 ASEAN Comprehensive Investment Agreement, pasal 3 ayat (1).

48


setiap negara anggota lainnya dan investasi di wilayahnya serta para penanam modal dari setiap negara anggota lainnya,50 pada sektor-sektor yang tidak dikecualikan atau disyaratkan oleh Daftar Negatif Investasi masing-masing Negara Anggota ASEAN seperti fabrikasi, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, jasa-jasa yang terkait dengan sektor-sektor tersebut dan setiap sektor lainnya sebagaimana dapat disepakati oleh semua negara anggota. 51Daftar Negatif Investasi wajib diserahkan kepada sekretariat ASEAN untuk mendapatkan pengesahan oleh Dewan AIA dan merupakan bagian dari jadwal pada persetujuan ini.52 Oleh Karena ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) ini pada dasarnya merupakan penggabungan dari ASEAN Investment Guarantee Agreement (ASEAN IGA) dan Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (FAAIA) yang kedua-duanya telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia, maka setelah diberlakukannya ACIA peraturan investasi sebelumnya yaitu ASEAN IGA dan ASEAN FA-AIA dinyatakan tidak berlaku lagi sebagamana yang diuliskan dalam Pasal 46 ayat (1) ACIA mengenai Transnational Arrangements Relating to the ASEAN IGA and the AIA Agreement disebutkan “Upon the entry into force of this agreement, ASEAN IGA and the AIA Agreement shall be terminated.”53

50

Diane Alferez Desierto, Investment Teaty Regulation Under the New ASEAN Charter Regime, Op Cit, diakses tanggal 13 Februari 2015. 51 ASEAN Comprehensive Investment Agreement, pasal 3 ayat (3). 52 ASEAN Comprehensive Investment Agreement, pasal 9. 53 ASEAN Comprehensive Investment Agreement, pasal 46, ayat (1).


BAB II PENGATURAN MENGENAI INVESTASI LANGSUNG ASEAN DALAM RANGKA MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

Recommend Documents