Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - SPMPT (SPMI, SPME) Dr Wonny Ahmad Ridwan, MM
Sumber utama : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan dikembangkan sendiri sesuai kebutuhan dan modifikasi
1
UU No 20 thn 2003
UU No 20 thn 2003
UU No 20 thn 2003
Pengertian SPM-PT
UU No 12 Thn 2012
UU No 12 Thn 2012
PP No 4 th 2014
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi SPM-PT
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)
Pengertian MUTU • •
sesuai dengan ‘standar’ sesuai dengan harapan ‘pelanggan’
•
sesuai dengan harapan ‘pihak-pihak terkait’
•
sesuai dengan yang ‘dijanjikan’ semua karakteristik produk & pelayanan yang memenuhi persyaratan dan harapan
•
Karakteristik Mutu (berkaitan dengan):
a) b) c) d)
Fisik Fungsi
Waktu/Umur Purnalayan
Dasar Hukum SPM-PT (1)
Dasar Hukum SPM-PT (2)
Dasar Hukum SPM-PT (3)
Dasar Hukum SPM-PT (5)
20/10/2014
17
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar BAN PT
Standar Nasional Pendidikan Tinggi(SNPT)
05. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
01. Standar isi
05. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
02. Standar proses
03. Mahasiswa dan Lulusan
03. Standar kompetensi lulusan
04. Sumber Daya Manusia
04. Standar pendidik dan tenaga kependidikan.
06. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
05. Standar sarana & prasarana
02. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan mutu
06. Standar pengelolaan
06. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
07. Standar Pembiayaan
05. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
08. Standar penilaian pendidikan
01. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian
09. Penelitian
07. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama
10. Pengabdian Pada Masyarakat
Higher Education Value Chain Akademik
Pendidikan Penelitian
1. Reputasi
Pengabdian kepada Masyarakat Organisa si
Keuan gan
SDM
Sarana Ke + mhsan Prasara na
2. Keunggulan Tri Dharma
Non Akademik
ARE WE GOING WORLD CLASS ?
Quality is on the eyes of beholder
Mahasiswa Baru Interaksi di kelas
Perpustakaan dan Informasi Praktikum dan Tugas Akhir
Program pendukung pembelajaran Tutorial dan latihan-latihan
Proses Pembelajaran
Hubungan Luas Mendunia Kerjasama kepakaran yang luas
Pembelajaran Berbasis ICT
Sistem Evaluasi
Lulusan
Berkualitas Tinggi
Laboratorium
BNSP
output
OUTCOME
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
KKN I
STANDAR KOMPETENSI KERJA
Pembinaan kemahasiswaan MANAGER
penyelarasan Incoming Students
Teaching-Learning Procces
Akses
Graduates
Kurikulum (KBK,SCL,kewirausahaan, EfSD,model pembelajaran)
BAN PT + LAM
PENJAMINAN MUTU
PENGUSAHA
BELUM SEGERA MENDAPAT PEKERJAAN
Standar Pengawal Mutu
1. PP 19/2005 Renstra SNP, PP Kemdikbud 32/2011 2. UU No 12 thn 2012 3. PP No 4 2014
4. Permendik bud no 49 th 2014 SNPT
Renstra Visi Misi + Stake Kompetitor Renstra Holders Dikti PT BAN PT
Siapa yang melakukan ?
Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Penetapan otonomi perguruan tinggi, yang diatur dalam: •
Pasal 24 ayat (2) UU Sisdiknas: Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
•
Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas: Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
•
Penjelasan Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas: Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.
24
?
(Akademik dan Non Akademik)
Dasar Hukum SPM-PT UU.No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 50 ayat(2): Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional; Pasal 60: (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. 27
Dasar Hukum SPM-PT PP.No.19 Tahun 2005 Tentang SNP Pasal 1 butir 1: SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4: SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
28
Dasar Hukum SPM-PT PP.No.19 Tahun 2005 Tentang SNP Pasal 91: (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP. Pasal 1 butir 27: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetap kan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 29
Dasar Hukum SPM-PT PP.No.19 Tahun 2005 Tentang SNP Pasal 2: (1) Lingkup SNP meliputi: a. Standar isi; b. Standar proses; c. Standar kompetensi lulusan; d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. Standar sarana dan prasarana; f. Standar pengelolaan; g. Standar pembiayaan; h. Standar penilaian pendidikan. (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan SNP dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. 30
Dasar Hukum SPM-PT PP.No.19 Tahun 2005 Tentang SNP Pasal 92 ayat (1): Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu Pasal 92 ayat (8): Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
31
Dasar Hukum SPM-PT PP.No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 96 ayat (1): Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Pasal 96 ayat (2): Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. 32
Dasar Hukum SPM-PT PP.No.4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 6 (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi: a. menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas: 1. sistem penjaminan mutu internal oleh setiap Perguruan Tinggi; dan 2. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri; dan c. mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi. 33
Dasar Hukum SPM-PT PP.No.4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Tata Kelola Perguruan Tinggi Pasal 28 Organisasi PTN dan PTS paling sedikit terdiri atas unsur: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik;
c. pengawas dan penjaminan mutu; ? d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
34
Dasar Hukum SPM-PT Tata Kelola Perguruan Tinggi Pasal 29 a. senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/ Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas sebagai unsur penyusun kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik; c. satuan pengawas internal yang dibentuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
35
SPM-PT Berdasarkan PP.No.19 Tahun 2005 Tentang SNP
Standar Lain (Melampaui SNP)
8 Jenis SNP
(Standar Minimal)
Internally driven
Wajib
36
Standar Mutu PP.No.19 Tahun 2005 Tentang SNP
Standar Lain (Melampaui SNP)
8 Jenis SNP
(Standar Minimal)
Internally driven
Wajib
UU No 12 Thn 2012
Ditetapkan sendiri oleh PT : a. Penelitian dan publikasi b. Pengabdian kepada masyarakat; c. Sistem informasi; d. Kerjasama institusional dalam dan luar negeri; e. Kemahasiswaan; f. Suasana akademik; g. Sumber pendanaan (revenue generating); h. Bidang lain sesuai ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
Psl 2 ayat (1) PP No 19/2005 1. Standar Isi 2. Sandar Proses 3. Standar Kompetensi Lulusan 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana 6. Standar Pengelolaan 7. Standar Pembiayaan 8. Standar Penilaian Pendidikan 9. Standar Penelitian 10. Standar Pengabdian pada Masyarakat
37
Pengertian SPM-PT (1) Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional Kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di semua perguruan tinggi oleh Ditjen Dikti, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 66 ayat (1) dan Ayat (2) UU. Sisdiknas (dahulu disebut EPSBED);
38
UU No 12 Thn 2012
Pengertian SPM-PT (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri secara berkelanjutan (continuous improvement ), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 50 ayat (6) UU.Sisdiknas juncto Pasal 91 PP.No. 19 Tahun 2005 tentang SNP;
40
Pengertian SPM-PT (3) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 60 ayat (2) UU.Sisdiknas dan Pasal 86 ayat (3) PP.No. 19 Tahun 2005 tentang SNP (disebut Akreditasi).
41
Mekanisme SPM-PT (1) 1.
Data dan informasi tentang kegiatan masing-masing perguruan tinggi wajib dikumpulkan, diolah, dan disimpan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan di dalam PDPT masing-masing dengan klasifikasi data dan informasi berdasarkan SNP. Kemudian data dan informasi tersebut dikirim, dikumpulkan dan disimpan di dalam PDPT Nasional yang dikelola oleh Ditjen.Dikti.
2.
Dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan dan disimpan di dalam PDPT masing-masing, perguruan tinggi melakukan SPMI (internal quality assurance) melalui evaluasi diri dalam dua lingkup, yaitu pemenuhan SNP dan melampaui ke delapan standar di dalam SNP secara kuantitatif dan kualitatif, serta mengembangkan standarstandar tersebut di atas beserta pemenuhannya secara berkelanjutan (continuous quality improvement); 42
Mekanisme SPM-PT (2) 3.
Dengan menggunakan data dan informasi di dalam PDPT Nasional dan visitasi, BAN–PT atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah melakukan akreditasi, yang disebut SPME (external quality assurance) dengan memberikan peringkat akreditasi terhadap program/satuan.
Pengumpulan, pemeliharaan data seyogyanya menjadi bagian dari budaya akademik di tiap perguruan tinggi
43
Sistem Penjaminan Mutu Internal (1) Pengertian Mutu Perguruan Tinggi Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan SNP, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (stakeholders) Dengan demikian, terdapat standar mutu perguruan tinggi yang: • ditetapkan oleh Pemerintah (government); • disepakati bersama di dalam perguruan tinggi (vision) ; • dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders). 44
Sistem Penjaminan Mutu Internal (2) Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan mutu internal di perguruan tinggi adalah kegiatan penetapan dan pemenuhan standar nasional pendidikan dan standar yang melampaui SNP secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan
45
Sistem Penjaminan Mutu Internal (3) Konsep Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila 1. Perguruan tinggi mampu memenuhi SNP (aspek imperatif) 2. Perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif) 3. Perguruan tinggi mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif)
46
Sistem Penjaminan Mutu Internal (4) Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Memelihara dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement), yang dijalankan oleh perguruan tinggi secara internal untuk memenuhi SNP, mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
47
Sistem Penjaminan Mutu Internal (5) Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal a. Ditjen. Dikti. menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi b. Perguruan tinggi menggalang komitmen menjalankan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi c. Perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar mutu yang melampaui SNP berdasarkan visinya d. Perguruan tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi dan mekanisme kerja sistem penjaminan mutu internal e. Perguruan tinggi melakukan benchmarking mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan (dalam/luar negeri) 48
Sistem Penjaminan Mutu Internal (6) Standar Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Contoh: • Kurikulum • Proses pembelajaran • Kompetensi lulusan • Pendidik dan tenaga kependidikan (SDM) = SNP • Sarana dan prasarana • Pengelolaan • Pembiayaan • Penilaian Pendidikan • Penelitian dan publikasi UU PT • Pengabdian kepada masyarakat • Manajemen lembaga (institutional management) • Sistem informasi • Kerjasama dalam dan luar negeri 49
Sistem Penjaminan Mutu Internal (7) Contoh : Mekanisme Penetapan Standar Mutu SDM PT (Standar 4 BAN PT) • Rekrutasi • Masa Percobaan • Perjanjian Kerja
Visi PT
• Penilaian Prestasi Kerja
dan
• Mutasi, Promosi, Demosi
SNP
• Waktu Kerja
Standar Mutu SDM Kebutuhan Stakeholders
• Kerja Lembur & Cuti • Penghasilan & Penghargaan • Jaminan Sosial & Kesejahteraan • Pengembangan & Pembinaan • Keselamatan & Kesehatan Kerja • Disiplin • Perjalanan Dinas • Pengakhiran Hubungan Kerja
50
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Standar isi Standar proses
STANDAR AKREDITASI BAN PT Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian
Standar kompetensi lulusan
Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
Standar pendidik dan tenaga kependidikan
Mahasiswa dan lulusan
Standar sarana dan prasarana
Sumber daya manusia Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
Standar pengelolaan Standar pembiayaan Standar penilaian pendidikan
Pembiayaan, sarana dan srasarana, serta sistem informasi Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Perubahan sikap
dari para pengelola perguruan tinggi yang semula bekerja tanpa standar dan tanpa memerhatikan visi perguruan tinggi, menjadi sikap yang konsisten pada standar, merencanakan apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang telah direncanakan.
Pengorganisasian
SPMI, baik melalui pembentukan sebuah unit atau lembaga khusus SPMI atau dengan cara menyatukan/melekatkan pelaksanaan SPMI dalam manajemen perguruan tinggi, atau altenatif pengorganisasian lain.
PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang akan menghasilkan kaizen atau pengembangan berkelanjutan (continuous improvement) mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi
SDCA
PDCA
SDCA
PDCA
SDCA
PDCA
SDCA
S : Standard
PDCA
SDCA
Quality first Stakeholder - in
The next process is our stakeholder Speak with data Upstream management
Quality first Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu Stakeholder‐in Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan stakeholders (internal dan eksternal) The next process is our stakeholders Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai stakeholders yang harus dipuaskan.
Speak with data Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa. Upstream management Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.
1.
Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan institusi sebagai sumber inspirasi;
2. Menjadikan peraturan perundang-undangan (mulai dari UU hingga Kepmendiknas) sebagai rambu-rambu dan batasan-batasan yang tidak boleh diabaikan atau bahkan disimpangi; 3. Menjadikan masukan dan saran dari pemangku kepentingan eksternal PT yaitu pengguna lulusan, asosiasi profesi, almuni, orang tua/wali mahasiswa, dan masyarakat luas, sebagai bahan pertimbangan;
4. Melibatkan sedapat mungkin semua pemangku kepentingan internal PT seperti dosen, karyawan bukan dosen, dan mahasiswa; 5. Menggunakan berbagai standar dalam SPMI-PT dari PT ternama, lembaga akreditasi PT yang kredibel, atau asosiasi beberapa PT, baik dari dalam maupun luar negeri, dan publikasi tentang SPM-PT yang diterbitkan oleh DitJen Dikti – Kemendiknas RI, hanya sebagai contoh atau sumber inspirasi.
Standar adalah pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini: 1. Spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman; 2. Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam angka 1 di atas. •
Dengan demikian fokus atau isi sebuah standar akan dapat berupa sesuatu yang bersifat input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk).
Standar SPMI-PT adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu PT untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal PT.
Benchmarking Pencapaian & Kepuasan stake holder Pelaksanaan Tridharma PT SDM, Dana, Fasilitas Strategi Kebijakan Visi & Misi
Visi UIN Sunan Ampel. "Menjadi Universitas ...................... ?"
Standar
Prosedur
Standar
Prosedur
Visi Universitas Indonesia 2012 ‐ 2017. "Menjadi Universitas Riset Kelas Dunia"
Standar
Prosedur
Standar
Prosedur
Menjadi perguruan tinggi berbasis riset, bertaraf internasional, dan unggul sebagai penggerak prima pengarusutamaan pertanian Standar Standar
Standar Prosedur
Prosedur
Prosedur
VISI IPB 2018 PENGARUSUTAMAAN PERTANIAN REPUTASI INOVASI RELEVANSI DAN SUBSTANSI SISTEM DAN KOMPATIBILITAS PRIMA PRESTASI - KONSOLIDASI ORGANISASI (TRANSISI)
2017/ 2018 2016 2015 2014 2013
Kontrak Kinerja
Visi dan Misi IPB
Tujuan IPB Sasaran Tahunan IPB Kontribusi & sasaran unit kerja Kontribusi & sasaran penyelia Kontribusi & sasaran kerja individu pegawai
VISI Universitas Laskar Pelangi ? menghasilkan sumberdaya manusia yg CERDAS, JUJUR, SANTUN, BERMARTABAT dan MEMILIKI DAYA SAING berdasarkan KOMPETENSI DIBIDANGNYA pada tahun....... ?
Standar
Standar
Standar
Prosedur
Standar Standar Prosedur
Prosedur
Prosedur
Prosedur
VISI Universitas Pakuan Pada tahun........., ........ ...............................
Unggul, mandiri berkarakter
Standar
Standar Standar
Prosedur
Prosedur
Prosedur
Garis Besar Proses SPMI
Kaizen Terhadap SPM-PT
Dokumen/ Buku Kebijakan Mutu
Dokumen/ Buku Manual Mutu
Dokumen/ Buku Standar Mutu
Dokumen/ Buku Formulir Mutu
Dokumen Mutu/ Buku Kebijakan Manual Standar Formulir
Tindakan Penjaminan Mutu
Pelaksanaan Penjaminan Mutu
Audit Pelaksanan Penjaminan Mutu
Evaluasi Penjaminan Mutu
68
Garis Besar Isi Dokumen/Buku Kebijakan SPMI ISI Dokumen/ Buku Kebijakan SPMI
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi 2. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI. 3. Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik. 4. Daftar dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI. 5. Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain: a. Tujuan dan Strategi SPMI b. Prinsip atau Asas‐Asas Pelaksanaan SPMI c. Manajemen SPMI (misal: PDCA). d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI) e. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI. 6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI , Standar SPMI, Formulir SPMI. 7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (misal: Statuta, Renstra).
Garis Besar Isi Dokumen/Buku Manual SPMI ISI Dokumen/ Buku Manual SPMI
Dokumen/ Dokumen/ Buku Dokumen/ Buku Dokumen/ Manual Buku Dokumen/ Manual Buku SPMI Manual Buku SPMI Manual SPMI Manual SPMI SPMI
1. Tujuan dan maksud Manual SPMI. 2. Luas lingkup Manual SPMI. a. Manual Penetapan Standar; b. Manual Pelaksanaan Standar; c. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar; d. Manual Peningkatan Standar. 3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan. 4. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu. 5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual SPMI. 6. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan. 7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI. 8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.
Garis Besar Isi Dokumen/Buku Standar SPMI ISI Dokumen/ Buku Standar SPMI
2. 3. 4. 5.
7.
1. Definisi Istilah (istilah khas yang diginakan agar tidak menimbulkan tafsir) Rasionale Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut ) Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D) Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar) Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian) 6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI; Referensi (keterkaitan standar SPMI ini dengan standar SPMI lain);
Garis Besar Isi Dokumen/Buku Formulir SPMI ISI Dokumen/ Buku Formulir SPMI
Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap standar. Dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar,dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar.
Alternatif Menjilid Dokumen/Buku SPMI (1) Alternatif I Misalnya terdapat 120 Standar dalam SPMI suatu perguruan tinggi
Buku I KEBIJAKAN SPMI
Berisi Kebijakan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan
Buku II MANUAL SPMI
Manual untuk 120 standar. Setiap manual berisi: Manual penetapan satu standar Manual pelaksanaan satu standar Manual pengendalian pelaksanaan satu standar Manual peningkatan satu standar
Buku III STANDAR SPMI
Berisi 120 standar
Buku IV FORMULIR SPMI
Satu atau lebih formulir untuk setiap standar
Alternatif Menjilid Dokumen/Buku SPMI (2) Alternatif II Jika terdapat 120 Standar di dalam sebuah perguruan tinggi, maka terdapat: Setiap Buku Standar berisi: Buku IV (Misalnya Standar Kurikulum) FORMULI R SPMI Bab III Bab I Standar Kebijakan 1 atau Kurikulum SPMI lebih Form untuk Bab II Bab IV setiap Manual Formulir Standar Standar Standar Kurikulum Kurikulum
120 Buku Standar Berisi: Manual penetapan standar kurikulum Manual pelaksanaan standar kurikulum Manual pengendalian pelaksanaan standar kurikulum Manual peningkatan standar kurikulum
Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar, yaitu:
1. Standar adalah penjabaran visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi 2. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang pendidikan tinggi 3. Kesesuaian standar dengan kebutuhan, tuntutan atau harapan stakehlders. Untuk mengetahui hal itu perlu dilakukan studi pelacakan (tracer study)
Perumusan standar menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan Rumusan standar memenuhi unsur: AUDIENCE BEHAVIOR COMPETENCE DEGREE
1. Dekan dan Ketua Jurusan melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap agar tercapai rasio dosenmahasiswa sebesar 1:20 paling lambat akhir tahun 2015. 2. Setiap Dosen harus hadir memberi kuliah untuk matakuliah yang diasuhnya minimal 12x dalam setiap semester. 3. Setiap fakultas, paling lambat tahun 2020, harus memiliki dosen tetap dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan berjabatan fungsional Lektor, minimal 80% dari jumlah total dosen tetap.
Pernyataan sebuah standar yang ideal harus memenuhi unsur A (Audience), B (Behaviour),
C (Competence), dan D (Degree), yang masing-masing berarti:
1. Audience: subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar; 2. Behaviour: apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; 3. Competence: kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/k riteria yang harus dicapai; 4. Degree: tingkat/periode/frekuensi/waktu.
Unsur ABCD di atas dalam banyak hal amat mirip dengan apa yang disebut Key Performance Indicators (KPIs). Lazimnya, KPIs merupakan satu paket kesatuan yang terdiri atas: 1. Indicators: tentang apa yang akan diukur/dicapai; 2. Measures: tentang bagaimana cara mengukur/mencapainya; 3. Targets: tentang apa hasil yang kita inginkan. SMART = Simple, Measurement, Aceptable, Realible, Time
Contoh 1: Dekan dan Ketua Jurusan melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap) agar tercapai rasio dosen-mahasiswa sebesar 1:20 paling lambat akhir tahun 2015. Anatomi standar ini (Format ABCD): 1. Dekan dan Ketua Jurusan = A; 2. melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap = B; 3. agar tercapai rasio dosen-mahasiswa sebesar 1:20 = C; 4. paling lambat akhir tahun 2015 = D.
Dalam format KPI, anatomi standar di atas adalah: 1. Indicators: jumlah dosen tetap dengan gelar minimal S3 dan pangkat Lektor. 2. Measures: mendata jumlah seluruh dosen tetap dengan identitas lengkap yang menunjukkan pendidikan terakhir, tahun penyelesaian pendidikan terakhir, dan jenjang kepangkatan. 3. Target: 80% jumlah dosen tetap bergelar Doktor dan berjabatan fungsional Lektor pada akhir tahun 2020.
Strategy: a. Menyusun rencana pengembangan karir akademik dosen dengan memberikan tugas mereka untuk mengikuti pendidikan Doktor b. Menyediakan beasiswa bagi para dosen dengan kriteria tertentu c. Membuat sistem rekruitasi dan pembinaan karir dosen secara terencana.
Mutu, Mutu, Mutu
Continuous Quality improvement
Quality is a Journey, not a Destination
