Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menuju Perguruan Tinggi Sehat Abdul Hakim Halim
Bandung, 18 Agustus 2014
Pendahuluan(1) • Status quo – – – –
Kekuatan (strengths) Kelemahan (weaknesses) Peluang (opportunity) Ancaman (threats)
Internal Eksternal
• Status quo bukan pilihan – Perubahan terjadi setiap saat: “Nothing permanent except change” (Heraclitus) • Internal • Eksternal 2
Pendahuluan(2) • Perubahan internal: – – – –
Dosen dan kualifikasi (gelar, jabatan fungsional, kapasitas, usia) Mahasiswa (gaya hidup, value) Sarana dan prasarana Value, budaya akademik
• Perubahan eksternal – Aturan pemerintah (UU, PP, Permen): o Permendikbud 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi o Permendikbud tentang Akreditas, tentang SPM Dikti
– – – – –
Pertumbuhan Perguruan Tinggi lain Jumlah penduduk dan daya beli Value masyarakat tentang pendidikan tinggi Kemajuan ilmu dan teknologi Globalisasi: ASEAN Economic Community 2015 o Indonesia hanya sebagai pasar produk import 3
Pendahuluan(3) Ranking
HE and training
Health and primary ed.
Innovation
R
P1
P2
P3
P4
P5
P12
Singapore
2
3
2
18
2
2
9
Malaysia
24
29
29
38
33
46
25
Brunei
26
25
58
1
23
55
59
Thailand
37
78
47
31
81
66
66
Indonesia
38
67
61
26
72
64
33
Philippines
59
79
96
40
96
67
69
Vietnam
70
98
82
87
67
95
76
Lao PDR
81
63
84
93
80
111
68
Cambodia
88
91
101
83
99
116
91
Myanmar
139 141 141
125 111 139
143
WEF, The global competitiveness report 2013-2014
Pendahuluan(4) • Kunjungan kerja Barrack Obama ke Asia Pasifik • Di Indonesia telah dibuat kesepakatan perdagangan baru : – Menciptakan hampir 130.000 lapangan kerja baru – Potensi nilai USD 39 milyar – Contoh • Kesepakatan penjualan 200 unit pesawat BOEING • Menghidupi 400 perusahaan pemasok di 40 negara bagian • Penjualan mesin GE yang akan menghidupkan pabrik-pabrik di Ohio dan North Carolina
– Made in America
Pendahuluan(5) • Pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, harus berkualitas • Pelaksana pendidikan tinggi adalah perguruan tinggi • Perguruan tinggi harus berkualitas
Q f (Q ) Dikti
Kualitas pendidikan tinggi
PT
Kualitas perguruan tinggi
PT harus sehat
Tatakelola Pendidikan Tinggi di Indonesia(1) • UU Sisdiknas nomor 2/1989 (lama): – Pemerintah merupakan satu-satunya pemegang tanggung jawab pengawasan atas pendidikan (termasuk pendidikan tinggi), baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (PTN) maupun masyarakat (PTS) Pengawasan vertikal • Kepmendiknas no. 234/U/2000 • Kepmendiknas no. 184/2001 sebagai landasan EPSBED • NIRM, NIRL, ujian negara
Tatakelola Pendidikan Tinggi di Indonesia(2) UU Sisdiknas nomor 20/2003 • Pasal 8 UU Sisdiknas: – Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan
• Pasal 66 Bab XIX UU Sisdiknas: – (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masingmasing. – (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik
Tatakelola Pendidikan Tinggi di Indonesia(3) • Pasal 24 ayat (2) UU Sisdiknas: – Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat
• Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas: – Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya
• Penjelasan Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas: – Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya
Tatakelola Pendidikan Tinggi di Indonesia(4) • Otonomi perguruan tinggi berarti bahwa perguruan tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan yang diselenggarakannya • Pemerintah melakukan pengawasan bukan untuk kepentingan pemerintah, tetapi atas nama (untuk melindungi kepentingan) semua pemangku kepentingan (stakeholders) pengawasan horisontal – Tujuan agar perguruan tinggi menaati semua aturan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan Pemerintah, sehingga pada hakekatnya bertujuan menjamin mutu perguruan tinggi.
Tatakelola Pendidikan Tinggi di Indonesia(5) • UU no. 12/2012 tentang Dikti, Pasal 7 ayat (3) huruf c – Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi: c.
peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;
• Pasal 51 ayat (2) UU no. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi: – Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu
Tatakelola Pendidikan Tinggi di Indonesia(6) • Perubahan paradigma tentang manajemen mutu (pendidikan tinggi): Orientasi output
Pengendalian mutu (Quality control)
Orientasi proses
Penjaminan mutu (Quality assurance)
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi(1) • UU no. 12/2012 tentang Dikti, Pasal 7 ayat (3) huruf c – Tugas dan wewenang Menteri Pendidikan Tinggi meliputi: c.
atas
penyelenggaraan
peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;
• UU no 12/2012, BAB III: PENJAMINAN MUTU – – – – –
Bagian Kesatu: Sistem Penjaminan Mutu Dikti PM 50/2014 Bagian Kedua: Standar Pendidikan Tinggi PM 49/2014 Bagian Ketiga: Akreditasi Permen … Bagian Keempat: Pangkalan Data Pendidikan TinggiSK Dirjen Bagian Kelima: L2DIKTI Permen …
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi(2) • Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan • Pasal 51 ayat (2) UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi: – Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi(3) • Pasal 52 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi – SPM Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
• Pasal 53 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi • Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: – Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; oleh Perguruan Tinggi – Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BANPT (Institusi) dan LAMPT (Program Studi)
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi(4) • Permendikbud no. 50/2014 (Pasal 2): – SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu – SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggarakan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi(5) Sistem SNDIKTI Penjaminan Mutu Internal
Sistem SNDIKTI Penjaminan Mutu Eksternal
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi SNDIKTI
Mutu Pendidikan Tinggi SNDIKTI
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi(6) Tatakelola Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4
Tugas melakukan akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi Pelaporan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Kemdikbud 10Tugas Ditjen Dikti 3
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
L2DIKTI
Membantu 11 peningkatan mutu
Tugas memenuhi PM SN Dikti
Tugas menyusun SN Dikti
1
RPM SN Dikti
2
8
Perguruan Tinggi
Status Akreditasi & Peringkat Terkreditasi
BAN-PT
9
Lembaga Lembaga Akreditas Lembaga Akreditas Akreditasi i iMandiri Mandiri Mandiri
6 Permohonan Akreditasi
BSNP
SPMI
5
RPM SNDikti
Luaran
SPME
7
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Modifikasi dari Prof. Johannes Gunawan
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi(7) • Tugas perguruan tinggi (Pasal 11, Permendikbud no. 50/2014 tentang SPM Dikti): – Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI – Menyusun dokumen SPMI: dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI, dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI – Membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi – Mengelola Pangkalan Data PendidikanTinggi pada tingkat perguruan tinggi
Program Kerja Kopertis Wilayah IV(1) • Akhir tahun 2014: semua perguruan tinggi menyampaikan – informasi tentang unit penjaminan mutu, termasuk SWOT Analysis, strategi dan program kerja SPMI 2015 – dokumen SPMI, yaitu kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI, dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.
• Penyampaian informasi dan dokumen ini akan menjadi pertimbangan bagi pelayanan Kopertis Wilayah IV kepada perguruan tinggi
Program Kerja Kopertis Wilayah IV(2) • Tahun 2014: sosialisasi SPMI dan pendampingan pembentukan SPMI, termasuk pembuatan dokumen SPMI • Tahun 2015: monitoring pelaksanaan SPMI • Akhir tahun 2015: penyampaian laporan pelaksanaan SPMI (luaran SPMI) dan evaluasi • Akhir tahun 2015: penyampaian program SPMI 2016
Mutu Pendidikan Tinggi(1) • Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
?
Standar Pendidikan Tinggi
Mutu Pendidikan Tinggi(2) • Standar Pendidikan Tinggi (yang ditetapkan oleh perguruan tinggi) tersebut berada pada tingkat yang sama dengan atau lebih tinggi dari pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) • SNDIKTI terdiri dari: – standar pendidikan – standar penelitian, dan – standar pengabdian kepada masyarakat
Mutu Pendidikan Tinggi(3) Tergantung Visi Perguruan Tinggi
Beyond SNDIKTI Standar Pendidikan Tinggi
SNDIKTI
Ditentukan oleh Perguruan Tinggi
Ditentukan oleh Pemerintah; wajib Terakreditasi minimal 24
Mutu Pendidikan Tinggi(4) Beramasalah Transaksional Beyond the call of duty
SNDIKTI
SDIKTI
Potensi PT
25
Perguruan Tinggi Sehat(1) • OH: “an organization’s ability to function effectively, to cope adequately, to change appropriately and to grow from within” (Woodall, Barbers Hill ISD) • Perguruan Tinggi (PT) Sehat adalah: – perguruan tinggi yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi secara efektif (berdasarkan pada SNDIKTI) SPMI – mengatasi segala permasalah internal yang dihadapi secara memadai Statuta, tidak ada konflik internal – melakukan perubahan secara tepat sesuai dengan kesempatan/ancaman yang dihadapi, dan tumbuh dengan bertopang pada kemampuan yang dimiliki RAPB/Renstra/RIP
Perguruan Tinggi Sehat(2) Standar Mutu Pendidikan Tinggi
SNDIKTI
SNDIKTI
Input •Mahasiswa •Dosen •Tenaga non dosen •Kurikulum •Sarana prasarana •Bahan ajar
Proses
Perguruan Tinggi Output/outcome
•Pengajaran/ pembelajaran •Pengembangan dosen/non dosen •Manajemen •Penelitian •Konsultasi mahasiswa
•Lulusan •Hasil penelitian •Publikasi •Penerapan pengetahuan •Pengabdian kepada masyarakat
Capaian Mutu (Kepuasan Pemangku Kepentingan) SNDIKTI
Perguruan Tinggi Sehat(3) Continuous Improvement
Beyond SNDIKTI Standar Pendidikan Tinggi
Beyond SNDIKTI
Beyond SNDIKTI
SNDIKTI
SNDIKTI
SNDIKTI
Saat ini
Tahun depan
Masa depan
28
Perguruan Tinggi Sehat(4) Siklus SPMI: Continuous Improvement Process
P
• Penetapan Standar Pendidikan Tinggi (Plan)
P
P
• Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi (Do) • Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi (Check) • Pengendalian
P
E
Standar Pendidikan Tinggi
(Action)
• Peningkatan (Action)
Standar
Pendidikan
Tinggi
Perguruan Tinggi Sehat(5) • Kriteria PT Sehat: 1. Memiliki izin pembukaan program studi dari Kemdikbud dan terakreditasi oleh BANPT 2. Memiliki Statuta Perguruan Tinggi 3. Memiliki Rencana Strategis Perguruan Tinggi 4. Memiliki dan menjalankan standar dalam bidang akademik dan non-akademik 5. Melaporkan kegiatan proses pembelajaran seluruh program studi setiap semester ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti, Kemdikbud 6. Tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam suatu program studi tanpa izin dari Kemdikbud, termasuk kelas jauh
Perguruan Tinggi Sehat(6) 7. Tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berupa tatap muka lebih dari 8 jam per hari untuk seorang mahasiswa 8. Diselenggarakan oleh yayasan, perkumpulan, persyarikatan, atau badan hukum nirlaba sejenis yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (bagi perguruan tinggi swasta), dan 9. Tidak sedang konflik kelembagaan, baik secara internal maupun eksternal perguruan tinggi
Perguruan Tinggi Sehat(7) Uji Kesehatan
Pemeringkatan PT
Saat terakreditasi/
Saat reakreditasi
Saat berdiri
Saat reakreditasi
Waktu 5 tahun
5 tahun
Catatan: Dasar penilaian untuk akreditasi adalah interaksi antar standar dalam SNDIKTI
Penutup(1) • PT Sehat adalah PT yang memiliki kemampuan untuk bisa memenangkan persaingan tidak hanya pada “hari” ini tetapi juga di masa depan berbasis mutu • Welch: “Quality is our best assurance of customer allegiance, our strongest defence againts foreign competition, and the only path to sustained growth and earning” • Mutu menjadi tanggung jawab semua pihak di perguruan tinggi: – Yayasan, pimpinan PT, pendidik (dosen) dan tendik – Mahasiswa, alumni, pemerintah
Penutup(2) • Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dijalankan melalui siklus PPEPP: – Penetapan SDIKTI (lebih tinggi dari SNDIKTI) sesuai dengan visi Perguruan Tinggi (plan) – Pelaksanaan SDIKTI (do) – Evaluasi SDIKTI (check) – Pengendalian SDIKTI (action) – Peningkatan SDIKTI (action)
• Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) dilakukan melalui akreditasi oleh BANPT (untuk institusi) dan LAMPT, dengan berbasis interaksi antar standar (dalam SNDIKTI)
