Kebijakan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Ridwan Roy T, Deputi Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Insitusi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan, 2 Oktober 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1
Pengertian Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesi
Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
Beberapa ISTILAH PENTING •
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
•
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
•
Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
•
Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
Beberapa ISTILAH PENTING • Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi • Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa • Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
STANDAR NASIONAL PENELITIAN
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
TUJUAN : 1. MENJAMIN TERCAPAINYA TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI 2. MENJAMIN MUTU PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3. MENDORONG PT MELAMPAUI SN DIKTI PERAN: 1. SEBAGAI DASAR PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PT DAN IZIN PEMBUKAAN PRODI 2. SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3. SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI 6
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 5
2
Dosen dan tenaga kependidikan
Isi pembelajaran 6
Sarana dan prasarana 1
KOMPETENSI LULUSAN Proses pembelajaran 3
4
penilaian 7
Pengelolaan pembelajaran
8
pembiayaan
STANDAR NASIONAL PENELITIAN 5
STANDAR PENELITI
Kelembagaan pengelola penelitian harus melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian
2
STANDAR ISI
Memuat prinsi p-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan meng antis ipasi kebutuhan masa mendatang
1
STANDAR HASIL
STANDAR PROSES Perencanaan, Pelaksanaan,dan Pelaporan Penelitian Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik Memenuhi capaian pembelajaran lulusan
4
STANDAR PENIL AIAN
Minimal memenuhi prinsip edukatif, obyekt if, akuntabel, dan transparan Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, isi, dan proses penelitian Menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran keter capaian kiner ja proses dan hasil.
6
STANDAR SARPRAS
Fasilitas yang dimanfaatkan untuk peneli tian memenuhi standar mutu , keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarkat, serta ling kungan
8
8 STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN
7
3
PT wajib menyediakan dana baik untuk kegiatan pembiayaan aktivitas penelitian maupun manajemen kelembagaan penelitian
STANDAR PENGELOLAAN
Menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STANDAR PELAKSANA
STANDAR ISI
Kedalaman dan keluasan materi bers umber dari hasil penelitian dan pengembangan IPTEK
STANDAR HASIL
Perencanaan, Pelaksanaan,dan Pelaporan. Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
Penyelesaian Masalah di Masyarakat Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Bahan P engembangan IPTEK Bahan P engayaan Sumber Belajar
STANDAR PENIL AIAN
Minimal memenuhi prinsip edukatif, obyekt if, akuntabel, dan transparan Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, isi, dan proses penelitian Tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, teratasinya masalah, terciptanya produk
STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN
Kelembagaan pengelola harus melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
STANDAR PROSES
PT wajib menyediakan dana baik untuk kegiatan pembiayaan aktivitas maupun manajemen kelembagaan pengabdian kepada masyarakat
STANDAR PENGELOLAAN
Menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.
STANDAR SARPRAS
Fasilitas yang dimanfaatkan untuk pengabdi an kepada mas yarakat memenuhi standar mutu , keselamatan kerja , kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarkat, serta ling kungan
9
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 9 8 7 6 5 4 3 2 1
STANDAR DITENDIK ACUAN
ACUAN
STANDAR ISI
MENCAPAI
dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau pengelola prodi (dlm hal tdk memiliki forum Prodi) dan ditetapkan dalam SK Dirjen
STANDAR SARPRAS
MENCAPAI
STANDAR PROSES
STANDAR PENGELOLAAN
STANDAR PENILAIAN
STANDAR PEMBIAYA AN
dirumuskan sesuai jenis dan jenjang program studi, dicantumkan pada Lampiran SN DIKTI, dan dapat ditambahkan oleh Perguruan Tinggi
10
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SIKAP
PENGETAHUAN
merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
DITETAPKAN DALAM SNPT
DITETAPKAN OLEH ASOSIASI/FORUM PROGRAM STUDI
KETRAMPILAN UMUM kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
DITETAPKAN DALAM SNPT
KETRAMPILAN KHUSUS kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi
DITETAPKAN OLEH ASOSIASI/FORUM PROGRAM STUDI
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dikti (1) Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.
Pasal 7 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti (1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dikti (2)
Bagan SPMI berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti
SPM Dikti
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
M MUTU
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
Keterangan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dikti (3)
Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
SN Dikti Ditetapkan Mendikbud atas usul BSNP
Standar Dikti
Standar Nasional Standar Nasional Pendidikan Pendidikan
Ditetetapkan perguruan tinggi
+
StandarPengabdian Nasional Standar KepadaPKM Masyarakat
Standar Hasil Penelitian
Standar Isi Pbelajaran
Standar Isi Penelitian
Standar Proses Pembelajaran
Standar Proses Penelitian
Standar Proses PKM
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Penilaian Penelitian
Standar Penilaian PKM
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Peneliti
Standar Pelaksana PKM
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Dikti
Standar Nasional Standar Penelitian Penelitian
Standar Kompetensi Lulusan
Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran
Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014
+
Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Bidang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademik
Standar Sarpras Penelitian
Standar Hasil PKM Standar Isi PKM
Standar Proses PKM
Standar Sarpras PKM
Standar Pengelolaan Penelitian
Standar Pengelolaan PKM
Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM
Standar Bidang Pengabdian danStandar Kepada Masyarakat Non-Akademik
Standar….
Standar….
Standar ….
Standar ….
Dst
Dst
Ditetapkan Perguruan (Melampaui SN Dikti) Tinggi Standar Dikti
SN Dikti (Standar Minimal)
Ditetapkan Mendikbud
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dikti (5)
Kelembagaan dan Proses SPM Dikti 5
Tugas melakukan akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
9
Ditjen Dikti 3
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Tugas memenuhi Standar Dikti
Tugas menyusun SN Dikti
1
Permen dikbud SN Dikti
2
Perguruan Perguruan Perguruan Tinggi Tinggi Tinggi
BSNP Rancangan Permendikbud SN Dikti
4
SPMI
Status dan Peringkat Terkreditasi
BAN-PT
Kemdikbud
6
Lembaga Lembaga Lembaga Akreditasi Akreditasi Mandiri Mandiri Akreditasi Mandiri
Pelaporan Status dan Peringkat Terakreditasi
8
Permo honan Akreditasi
Luaran
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
7
SPME
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (1)
Aras Implementasi SPMI (Contoh Universitas)
SPMI
Perguruan Tinggi Fakultas SPMI
SPMI
SPMI
Unit Pengelola Program Studi
Unit Pengelola Program Studi
Unit Pengelola Program Studi
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (2)
Manajemen SPMI
P
Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
P
P
Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi; Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi; dan
P
E
Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (3)
P
Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
Standar Dikti
Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI Ditetapkan Perguruan (Melampaui SN Dikti) Tinggi Standar Dikti
SN Dikti (Standar Minimal)
Visi Perguruan Tinggi
Ditetapkan Mendikbud
SN Dikti dapat dilampaui sesuai dengan Visi Perguruan Tinggi
Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang harus ‘melampaui’ SN Dikti ditentukan oleh Visi Perguruan Tinggi.
Pengertian ‘melampaui’ atau ‘dilampaui’: a. melebihi atau dilebihi secara ‘kuantitatif’, dan/atau b. melebihi atau dilebihi secara ‘kualitatif
Standar Dikti Standar Dikti Standar StandarDikti Dikti
SN Dikti SN Dikti SN Dikti SN Dikti SN Dikti SN SN Dikti StdDikti Dikti
SN Dikti SN Dikti Standar SN Dikti Turunan
SN Dikti SN Dikti Standar SN Dikti Turunan
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (4)
P
Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen) • Standar Rekrutasi • Standar Masa Percobaan • Standar Perjanjian Kerja
Visi Perguruan Tinggi
• Standar Penilaian Prestasi Kerja • Standar Mutasi, Promosi, Demosi • Standar Waktu Kerja
Standar Dikti Standar Dikti Standar StandarDikti Dikti
SN Dikti SN Dikti SN Dikti SN Dikti SN Dikti SN SN Dikti StdDikti Dikti
• Standar Kerja Lembur & Cuti • Standar Penghasilan & Penghargaan • Standar Jamsos & Kesejahteraan • Standar Pengembangan & Pembinaan • Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja • Standar Disiplin
SN Dikti Standar SN Dikti Standar Turunan Dosen
SN Dikti Std Dikti SN Dikti Standar Lain Turunan
• Standar Perjalanan Dinas
• Standar Pengakhiran Hubungan Kerja
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (5)
P
Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Standar Pendidkan Tinggi
Standar Proses
Standar Dosen
Mutu Pendidikan Tinggi diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi sebagai agregat, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antar Standar Pendidikan Tinggi
Standar Proses Standar Dosen Standar Isi
Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antar standar Pendidikan Tinggi, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
Berbagai permasalahan penjaminan mutu pendidikan tinggi antara lain: 1) PT belum mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI karena ketidakcukupan sumberdaya untuk itu (SDM, dana, sarana dsb). 2) PT sudah mulai membangun SPMI, namun belum mengimplementasikan SPMI Permasalahan ini umumnya terkait dengan lemahnya komitmen 3) PT merasa sudah mengimplementasikan SPMI tanpa bisa mendeskripsikan secara jelas. Permasalahan ini umumnya terkait dengan lemahnya pemahaman tentang sistem penjaminan mutu. 4) PT meng-copy sistem dari PT lain, tetapi tidak bisa mengimplementasikannya (memakai baju orang lain, tidak pas di badan). Mengambil jalan pintas dengan meng-copy sistem. 10/2/2014 12:34 PM
21
5) PT mengembangkan sistem, tetapi sistem tersebut sulit diimplementasikan. Pengembang sistem belajar tentang SPMI secara sepotong-sepotong. 6) PT sudah merasa tahu dan ahli, tetapi tidak punya cukup waktu untuk berfikir yg serius pengembangan spmi. 7) PT merasa tidak perlu belajar tentang SPMI karena sudah merasa tahu dan ahli, tetapi tidak punya cukup waktu. 8) PT merasa tidak perlu mengembangkan dan mengimplemenasikan SPMI, karena merepotkan. 9) PT merasa tidak perlu mengembangkan dan mengimplentasikan SPMI, karena tanpa itu pun PT bisa running dan menghasilkan lulusan. 10)Sering terjadinya pergantian pejabat. 10/2/2014 12:33 PM
22
SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL - AKREDITASI Tujuan SPME atau Akreditasi a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.
Prinsip SPME atau Akreditasi a. independen; b. akurat; c. obyektif; d. transparan; e. akuntabel.
Kebijakan SPME atau Akreditasi (1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas: a. terakreditasi; dan b. tidak terakreditasi. Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas: a. terakreditasi baik; b. terakreditasi baik sekali; c. terakreditasi unggul.
Kebijakan SPME atau Akreditasi (2) Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut: a. terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Program Studi dan Perguruan Tinggi, ditetapkan oleh LAM dan/atau BAN-PT sesuai kewenangan masing-masing. Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) tahun.
Instrumen SPME atau Akreditasi (1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi, yang disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam SN Dikti. Instrumen akreditasi terdiri atas: a. Instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan b. Instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi. Instrumen akreditasi untuk Program Studi disusun berdasarkan: o jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi; o program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan; o modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; serta o hal-hal khusus.
Instrumen SPME atau Akreditasi (2) Instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu: a. Perguruan Tinggi Swasta (PTS); b. Perguruan Tinggi Negeri (PTN); c. PTN dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; d. PTN Badan Hukum.
Peran PD Dikti SPME atau Akreditasi Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
28
