KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET , TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DISAMPAIKAN PADA ACARA PELATIHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU / AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI
Oleh BADAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (BAN-PT) 18-20 April 2016 Hotel Haris, Bandung
Pendahuluan
Mengimplementasikan Misi Presiden NEGARA HADIR VISI KEMENRISTEK-DIKTI
Terwujudnya Perguruan Tinggi yg Bermutu Serta Kemampuan Iptek dan Inovasi untuk Mendukung Daya Saing Bangsa MISI KEMENRISTEK & DIKTI 2015-2019
No.5
Sumber: Dokumen Visi-Misi JW-JK 2014
Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu 1. Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas Meningkatkan kemampuan iptek dan 2. inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi
MANDATORI PERPRES No.13 Th 2015Kemenristek Dikti Pasal 1 (1)Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dipimpin oleh Menteri. Pasal 2 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
MANDATORI(Lanjutan) Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi; b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi; d. pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; f. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan i. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Kerangka Logis Kemenristekdikti dalam Mendukung Daya Saing
Sumber: Restra Kemenristek-Dikti 2015-2019
Sistem Pendidikan Tinggi
Incoming Students
Academic Community
Teaching-Learning Procces
Tujuan Dikti
Intelektual, Ilmuwan, atau Profesional yang beriman bertaqwa, berakhlaq mulia, berbudaya, kreatif, Berkarakter tangguh
Graduates
Quality Assurance
Leadership
Karya Penelitian untuk Kemaslahatan bangsa, negara, dan manusia
Management
Funding
Organization Staff
Pengabdian Kepada Masyarakat
Physical Facilities
Resources
Laboratories
Library
Curriculum
STUKTUR
PENJAMU
PT Sumber: Permenristekdikti No.15 Th. 2015
TARGET GROUP • Perguruan Tinggi4.300 (Univ, Institute, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik) • PRODI 23.073 (i.Pendidikan 4.812, ii. Teknik 4.421, iii. Sosial 3.521, iv.Kes 3.195. , vi.Ekonomi 3.116, vii.Pertanian 1.597, viii.MIPA 855, ix.Agama 814, x. Humaniora 661, xi.Seni 339 (Sumber: Forlap.dikti.go.id) • Prof5.133 • Dosen S324.642 • Calon Doktor2.631. • Dosen Tetap187.475 • Dosen Tdk Tetap32.951 • Mahasiswa6.9 Juta
Milestone Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia PT kebebasan akademik, otonomi keilmuan, otonomi PT.
Sebelum Th 1998 Kurikulum nasional atau Kurikulum inti untuk setiap program studi
Pasca Th 1998
UU No.20/2003 Sisdiknas. Pasal 50 ayat (6) PT menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri Lembaganya.
Th 2003 Ditjen Dikti menginisiasi gagasan penjaminan mutu di PT yang dilaksanakan oleh PT sendiri. Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi 10 (sepuluh) Buku Praktek Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain
Didiseminasi Penjamu ke perguruan Tinggi apa, mengapa, siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana Sistem Penjamu di PT
Th 2007
Buku Sistem Penjaminan Mutu PT Internal Ekternal
Th 2008
Th 2016 FAS PUSAT13 FAS WILAYAH104 BIMTEK (1.800 PT) TOT SPMI100 orang
Buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal PT
Th 2010 Desiminasi 62,04% dari 3.216 PT), Pelatihan SPMI 24,50% dari 3.216 PT.
Th 2012 UU No 12 PT BAB III PENJAMINAN MUTU
Th 2012
Permen Dikbud No.50/ 2014
DIR. PENJ JAMU
Th 2014
Th 2015
Buku Pedoman SPM Dikti). Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
KOORDINASI dg BAN-PT
TUGAS KITA BERSAMA MENINGKATKAN MUTU PT
Per Men Ristek 15 SOTK Tupoksi Revisi Permen Dikbud No.50 2014 Uji Publik TOT SPMI
Jumlah dan Peringkat APS LEMBAGA
(Kepemilikan) A B
C
Total
PTN
1296 (27,39%) 2589 (54,72%) (31,97%)
(9,80%)
PTS
496 (4,48%) 4235 (38,29%)
6329 (57,22)
(24,87%)
(52,29%)
(73,31%)
KL
40 (10,34%)
252 (65,12%)
95 (24,55%)
(2,01%)
(3,11%)
(1,10%)
PTAN
148 (13,05%)
668 (58,91%)
318 (28,04%)
(7,42%)
(8,25%)
(3,68%)
PTAS
14 (0,99%)
Total
(64,99%)
846 (17,88%)
355 (25,11%) 1045 (73,90%)
(0,70%) 1994
(4,38%)
(12,10%)
8099
8633
(100%)
(100%)
(100%)
Berdasarkan data BAN-PT per tanggal 8 Januari 2016
4731 11060 387 1134 1414 18726 13
PETA PRODI DENGAN AKREDITASI B+ DAN C+ DATA BAN-PT per 6 DESEMBER 2015
Prodi Akreditasi C+ KOP 13 69 KOP 1 147
ACEH
KOP 11 129 KALTARA
SUMUT
KOP 9 254 SULTENG
KEP RIAU BABEL 2
GORONTAO MALUT KALTENG
KOP 10 197 KOP 3 236
BANTEN JABAR
SULSEL
PAPUA MALUKU
JATENG DIY
KOP 5 88
SULTRA
KOP 6 205
DKI JAKARTA
KOP 4 380
SULBAR
KALSEL
SUMSEL
LAMPUNG
KOP 2 139
PAPBAR
KALBAR
JAMBI
BENGKULU
SULUT
KALTIM
RIAU SUMBAR
KOP 12 39
JATIM
KOP 7 329
BALI
NTB
KOP 8 142
NTT
KOP 14 46
Data BAN-PT per 6 Desember 2015
Prodi Akreditasi C+ (Kadaluarsa 2016) KOP 13 14 KOP 11 19
KOP 1 22
ACEH
KOP 9 49
KALTARA
SUMUT
SULTENG KEP RIAU BABEL 2
GORONTAO MALUT KALTENG
KOP 10 44
KOP 2 24
SULBAR
KALSEL
SUMSEL
KOP 3 42
LAMPUNG
PAPBAR
KALBAR
JAMBI
BENGKULU
SULUT
KALTIM
RIAU SUMBAR
KOP 12 7
SULTRA SULSEL
KOP 6 35 JATENG BANTEN JABAR
PAPUA MALUKU
DKI JAKARTA
KOP 4 77
DIY
KOP 5 19
JATIM
KOP 7 71
BALI
NTB
KOP 8 31
NTT
KOP 14 5
Data BAN-PT per 6 Desember 2015
Prodi Akreditasi B+ KOP 13 15 KOP 11 89
KOP 1 51
ACEH
KOP 9 110
KALTARA
SUMUT
SULTENG KEP RIAU BABEL 2
GORONTAO MALUT KALTENG
KOP 10 89
SULBAR
KALSEL
SUMSEL
KOP 3 236
LAMPUNG
PAPBAR
KALBAR
JAMBI
BENGKULU
SULUT
KALTIM
RIAU SUMBAR
KOP 12 7
SULTRA SULSEL
KOP 6 185 JATENG BANTEN JABAR
PAPUA MALUKU
DKI JAKARTA
KOP 2 90 KOP 4 248
DIY
KOP 5 138
JATIM
KOP 7 251
BALI
NTB
KOP 8 74
NTT
KOP 14 2
Data BAN-PT per 6 Desember 2015
Prodi Akreditasi B+ (Kadaluarsa 2016) KOP 13 4 KOP 11 1
KOP 1 11
ACEH
KOP 9 23
KALTARA
SUMUT
SULTENG KEP RIAU BABEL 2
GORONTAO
BENGKULU
MALUT KALTENG
SULBAR
KALSEL
SUMSEL
KOP 3 51
LAMPUNG
PAPBAR
KALBAR
JAMBI
KOP 10 11
SULUT
KALTIM
RIAU SUMBAR
KOP 12 1
SULTRA SULSEL
KOP 6 39 JATENG BANTEN JABAR
PAPUA MALUKU
DKI JAKARTA
KOP 2 6 KOP 4 44
DIY
KOP 5 32
JATIM
KOP 7 48
BALI
NTB
KOP 8 5
NTT
KOP 14 0
Data BAN-PT per 6 Desember 2015
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sistem Penjaminan Mutu PT diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012
1.UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (10 Agustus 2012) mengatur SPM-PT dalam SATU Bab tersendiri;
1.Pasal 7 ayat (3) huruf c UU Dikti Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi: Peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;
DEFINISI
Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
TUJUAN
Menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu
FUNGSI
Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.
SPM Dikti
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
MELIPUTI Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
DEFINISI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SMPMI) yaitu
kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; BUDAYA MUTU
Manajemen SPMI Dengan P
PEPP
1) Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi; 2) Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi; 3) Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
Mekanisme SPMI Dengan PPEPP(Lanjutan) 4) Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan 5) Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.
Perguruan Tinggi Menetapkan Standar Dikti • Perguruan Tinggi bertugas menetapkan Standar Dikti kemudian melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaannya, dan meningkatkan Standar Dikti tersebut secara berkelanjutan. • Semua kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan SPMI yang luarannya kemudian dimintakan akreditasi kepada LAM atau BAN-PT untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi.
Tugas Perguruan Tinggi a. mengelola SPMI dengan model: 1) membentuk Unit Penjaminan Mutu untuk mengimplementasikan SPMI; 2) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; atau 3) kombinasi antara model pertama dan model kedua;
Tugas Perguruan Tinggi (lanjutan) b. menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan; c. membentuk dan mengelola PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan d. mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.
Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal 1. Otonom SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau istilah lain) maupun pada aras perguruan tinggi. 2. Terstandar SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. 3. Akurasi SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti. 4. Berencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus. 5. Terdokumentasi Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.
Catatan: Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya, dan pendanaan pelaksanaan SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Demikian pula tentang keberadaan unit SPMI untuk mengelola SPMI, menurut UU Dikti bukan merupakan keharusan, melainkan yang menjadi keharusan adalah keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi
TUJUAN SPMI SPMI (dan SPME atau Akreditasi) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME) a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi tersebut.
Fungsi SPMI a.bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi; b. sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi; c. sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan d. sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.
Prosedur Pendirian PTS dan Penyelenggaraan Program Studi PTS VII. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 7.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal (maksimum 10 halaman)
1.
Uraikan Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dapat menjamin terselenggaranya proses pembelajaran pada Program studi yang diusulkan sehingga dapat dicapai Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) yang telah ditetapkan.
2.
Jelaskan dan gambarkan dalam bentuk bagan pengorganisasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (lembaga/unit kerja, personil, ruang lingkup tugas, prosedur kerja dsb).
3.
Jelaskan informasi tentang Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 dan Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 152/ET/2012).
4.
Jelaskan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pengusul
5.
Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi penjaminan mutu internal pengusul dan tindak lanjutnya.
Dokumen SPMI. 1. Buku/Dokumen Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu/Quality Policy) : a.Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi; b. Latar belakang perguruan tinggi menjalankan SPMI; c. Luas lingkup kebijakan SPMI (misalnya: akademik dan nonakademik); d. Daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI; e. Garis besar kebijakan SPMI pada perguruan tinggi antara lain: 1) Tujuan dan strategi SPMI; 2) Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI; 3) Manajemen SPMI, yaitu PPEPP; 4) Struktur organisasi dan tata kelola SPMI; 5) Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI. f. Informasi singkat tentang Buku/Dokumen SPMI lain, yaitu Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir SPMI; g.Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di perguruan tinggi, antara lain Statuta dan Renstra
Buku/Dokumen Manual SPMI (ManualMutu/Quality Manual) memuat antara lain uraian tentang: a. Tujuan dan maksud manual SPMI; b. Luas lingkup manual SPMI: 1) Manual penetapan standar dikti; 2) Manual pelaksanaan standar dikti; 3) Manual evaluasi pelaksanaan Standar Dikti; 4) Manual pengendalia dan pelaksanaan Standar Dikti; 5) Manual peningkatan Standar Dikti; c. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan dalam implementasi SPMI oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi; d. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan berbagai hal dalam implementasi SPMI; e. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan; f. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan dalam implementasi SPMI; g. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.
Buku/Dokumen Standar SPMI (StandarMutu/Quality Standard) a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir; b. Rasionale Standar Dikti, yaitu alasan penetapan Standar Dikti tersebut; c. Pernyataan isi Standar Dikti, misalnya: mengandung unsur Audience, Behavior, Competence, dan Degree; d. Strategi pencapaian Standar Dikti, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Dikti; e. Indikator pencapaian Standar Dikti, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian; f.Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti; g. Referensi, yaitu keterkaitan Standar Dikti tertentu dengan Standar Dikti lain
Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI (Dokumen SPMI/QualityDocuments) Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan. Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplemen-tasikan Standar Dikti sesuai dengan peruntukan setiap Standar Dikti. Harus dipastikan bahwa setiap Standar Dikti memiliki formulir/proforma sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar Dikti dan merekam hasil implementasi setiap Standar Dikti.
Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai: a. alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Dikti; b. alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Dikti; c. bukti autentikuntuk mencatat/merekam implementasi Standar Dikti secara periodik.
Segala sesuatu yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan Standar Dikti harus dicatat/didata/direkam antara lain dalam bentuk:
• berbagai formulir yang dirancang khusus dengan isi sesuai untuk masing-masing Standar Dikti, contoh formulir berita acara perkuliahan, formulir pendaftaran rencana studi, formulir perwalian akademik, formulir pengajuan beasiswa, formulir penilaian hasil studi, dst.; dan/atau • formulir khusus pemantauan (monitoring) yang dirancang dengan tujuan mencatat hasil pemantauan pelaksanaan Standar Dikti. Formulir ini diisi dan digunakan oleh pemimpin unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti
