KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PENYULUHAN DALAM MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN BERBASIS BLUE ECONOMY Oleh :
KUSDIANTORO, S.Pi., M.Si (Kepala Bidang Program, Monev)
Disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi NTB Tahun 2014 Mataram, 4 Maret 2014
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rp 48,8 trilyun dari ikan
Transportasi laut
Rekreasi
US$12000/km2
US$ 31,78 juta
Migas
Industri kreatif
US$ 40 milyar biofarma2
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3
VISI - MISI KKP DAN BPSDMKP VISI KKP: Pembangunan KP yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
MISI KKP: 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
VISI BPSDMKP: Mencetak SDM Unggul bagi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk Kesejahteraan masyarakat
MISI BPSDMKP: 1. Mencetak SDM KP yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya KP 2. Mencetak SDM KP yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk KP 3. Mencetak SDM KP yang mampu memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya KP
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (PERMEN KP NO.38/2013)
Pendekatan kawasan dan industrialisasi Kebijakan Penyuluhan mendukung program prioritas kementerian dalam rangka pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan dan kewirausahaan
Partisipasipatif dan Mandiri Sinergitas penyuluhan dan perluasan jejaring kerja Teknologi KP dan Informasi Komunikasi
STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN STRATEGI PENYULUHAN
PELAKSANAAN STRATEGI PENYULUHAN
1. metode pendidikan orang dewasa; 2. penyuluhan sebagai gerakan masyarakat; 3. penumbuhan dan pengembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan; 4. keadilan dan kesetaraan gender; 5. peningkatan kapasitas Pelaku Utama yang profesional.
a. peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Perikanan; b. peningkatan kuantitas dan kompetensi ketenagaan penyuluh perikanan; c. penguatan dan penataan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan; d. peningkatan kapasitas dan kelembagaan Pelaku Utama serta Pelaku Usaha; e. peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan Penyuluhan Perikanan; f. peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penyuluhan Perikanan; dan g. pengutamaan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan Penyuluhan Perikanan, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha.
INPUT SDM : •PEMDA •BKD REKRUITMENT : •PENERIMAAN CPNS • ALIH JABATAN DUKUNGAN: • PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH (ESS1, NGO, ASOSIASI, SWASTA) • LEGISLASI PENYULUHAN • SERTIFIKASI • MODUL DAN MATERI PENYULUHAN • CYBER EXTENTION • SARPRAS PENYULUHAN • PENYULUH TELADAN
PROSES • MENYUSUN PROGRAMA DAN RENCANA KERJA
• MENUMBUH KEMBANGKAN • • •
• • • • • • • •
•
KLP MENINGKATKAN KAPASITAS KLP DISEMINASI INFOTEK EVALUASI PENYULUHAN SPESIFIKASI LOKASI FASILITASI BOP MATERI PENYULUHAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PENINGKATAN KAPASITAS SERTIFIKASI KOMPETENSI PROGRAMA PENYULUHAN KP NAS DAN LEGISLASI KERJASAMA PENILAIAN PENYULUH TELADAN MONEV
OUTPUT • TERDAMPINGINYA KELOMPOK YANG DISULUH • TERDAMPINGINYA PROGRAM KP DI PUSAT DAN DAERAH
OUTCOME KELOMPOK MANDIRI : • PERBAIKAN MANAJEMEN USAHA • PENINGKATAN PENDAPATAN • PENINGKATAN TABUNGAN/AKU MULASI MODAL KELOMPOK • TUMBUHNYA KEMITRAAN MENGEMBANGK AN USAHA
BENEFIT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU UTAMA/ USAHA PERIKANAN
feedback
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK PENGUATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN 7 RAKYAT MELALUI INDUSTRIALISASI BERBASIS EKONOMI BIRU (BLUE ECONOMY)
IMPLEMENTASI SISTEM PENYULUHAN (UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan)
S A T U
KELEMBAGAAN KETENAGAAN PENYELENGGARAAN
K E S A T U A N
SARANA & PRASARANA
PEMBIAYAAN
PEMBINAAN & PENGAWASAN
Sinkronisasi dan Validasi Data Pokdakan, KUB, Poklahsar, KUGAR dan Pokmaswas
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN PERIKANAN DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN (PERMEN KP NO.38/2013)
9
PERKEMBANGAN JUMLAH PENYULUH PERIKANAN TERHADAP POPULASI KELOMPOK PELAKU UTAMA/USAHA PERIKANAN TAHUN 2010-2013
10
PERKEMBANGAN KELOMPOK PELAKU UTAMA/ USAHA PERIKANAN MANDIRI TAHUN 2010-2013
REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI PENYULUHAN TAHUN 2013
REALISASI DEKON PUSLUH KP SEBESAR 97,43%
ISU-ISU PENTING PENYULUHAN PERIKANAN KETENAGAAN • Pemenuhan Kebutuhan Penyuluh Perikanan melalui formasi tenaga Penyuluh PNS • Penyelesaian Perpres Tunjangan Profesi Penyuluh PNS • Penyelesaian penyempurnaan Perpres Perpanjangan Batas Usia Pensiun/BUP (Perpres Nomor 55 Tahun 2010) • Penyelesaian Perpres Penyesuaian Tunjangan Fungsional Penyuluh Perikanan PNS • Kompetensi dan sertifikasi Penyuluh Perikanan • Sebagian Penyuluh Perikanan tidak ditempatkan pada wilayah kerja potensi perikanan karena masih adanya konsep polivalen di daerah • Ketidaktaatan Pemda dalam pengendalian alih tugas Penyuluh Perikanan PNS kedalam jabatan lain
KELEMBAGAAN • Penyelesaian Perpres Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah • Ketidakseragaman nomenklatur kelembagaan penyuluhan (seperti: Bakorluh dan BP&KP di Propinsi; Bappeluh dan BPP&KP di Kabupaten/Kota) • Kurangnya sinergi antara lembaga yang menangani Penyuluh dengan instansi teknis terkait (antara Bappeluh dengan Dinas)
SARANA DAN PRASARANA • Masih terbatasnya sarana-parasaran Penyuluh Perikanan di daerah
13
SEBARAN PENYULUH PERIKANAN
PNS/CPNS
PPTK
SWADAYA
3.338
1.300
7.251
11%
61%
SIMLUH KP, 25 Februari 2014
28%
Sumber: www.pusluh.kkp.go.id (SIMLUH KP, 4 Maret 2014)
REKAPITULASI PENYULUH PERIKANAN BERDASARKAN JENIS DI PROVINSI NTB
Sumber: www.pusluh.kkp.go.id (SIMLUH KP, 4 Maret 2014)
SEBARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN
UTAMA
MADYA
PEMULA
246
2.392
41.707
1%
5%
94%
Sumber: www.pusluh.kkp.go.id (SIMLUH KP, 4 Maret 2014)
KONDISI KELOMPOK PELAKU UTAMA/USAHA PERIKANAN PROVINSI NTB
Sumber: www.pusluh.kkp.go.id (SIMLUH KP, 4 Maret 2014)
FOKUS KEGIATAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014 1. Pendampingan 50.000 kelompok oleh 12.000 Penyuluh Perikanan 2. Unjuk kerja kelompok pelaku utama/usaha dan penyuluh perikanan melalui GEMPITA 3. Sertifikasi Penyuluh Perikanan (340 orang) dan peningkatan kompetensi Penyuluh Perikanan (1.260 orang) 4. Pengembangan 6 unit percontohan dan 50 pos penyuluhan 5. Pemutakhiran dan Validasi Data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan melalui Simluh KP di 34 Provinsi 6. Pengembangan Teknologi Informasi Penyuluhan KP (website, Cyber
Extension, Simlat KP, SMS-Gateway) 7. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan 8. Pemantapan Jumlah Penyuluh Perikanan PNS secara bertahap sesuai dengan Kepmen KP No.38/2013 18
OPERASIONAL SEKRETARIAT BAKORNAS PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PERIODE 2014-2015
Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Sekretariat BAKORNAS Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Periode 2014-2015, dari sebelumnya Kementerian Pertanian untuk mengkoordinasikan arah kebijakan penyuluhan untuk sekitar 75 ribu penyuluh
PENGUATAN SISTEM INFORMASI PENYULUHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (www.pusluh.kkp.go.id)
UNIT PERCONTOHAN PENYULUH PERIKANAN
TUJUAN: • • • • •
Meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi para penyuluh perikanan Memfasilitasi percontohansebagai media penyuluhan KP Mengembangkan kemampuan dan keterampilan penyuluh perikanan Mengembangkan penerapan paket teknologi terekomendasi Meningkatkan daya saing kelembagaan kelompok pelaku utama/pelaku usaha • Mengembangkan jejaring kerja dan jejaring usaha sektor KP
UNIT PERCONTOHAN PENYULUH PERIKANAN Tahun 2013 = 3 Lokasi Tahun 2014 = 6 Lokasi Tahun 2015 = 33 Lokasi
KARAKTERISTIK KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN MANDIRI ASPEK TEKNIS DAN MANAJEMEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Adanya pertemuan anggota dan pengurus secara berkala Memiliki rencana kerja kelompok sesuai dengan kesepakatan bersama Melakukan evaluasi perencanaan secara partisipatif Memiliki AD/ART yang disepakati dan ditaati bersama Memiliki pengadministrasian organisasi lengkap Memiliki papan nama, profil kelompok dan struktur organisasi kelompok Mengembangan jejaring kerja kelompok Memiliki kegiatan usaha penunjang/diversifikasi/pengolahan/pemasaran Adanya keberlanjutan pemasaran produksi kelompok dalam satu tahun. Memiliki fasilitas dan aset ( ≤ 100 jt untuk madya, > 100 jt untuk Utama) Rata-rata kenaikan kas kelompok untuk usaha dalam 1 tahun sebesar 5-10% (madya) dan ≥ 10 % (utama) Kelancaran cashflow kas kelompok Sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi Adanya pemupukan modal usaha Meningkatnya rata-rata produksi kelompok per tahun sebesar 5-10 % (madya) dan ≥ 10 % (utama) Meningkatnya rata-rata pendapatan anggota kelompok per tahun sebesar ≥ 10 %.
ASPEK KEUANGAN 1. 2. 3. 4.
Memiliki kemampuan mengakses permodalan ke Perbankan dan lembaga keuangan lainnya Mampu mengembalikan pinjaman modal ke perbankan dan lembaga keuangan lainnya Mampu mengelola simpan pinjam bagi anggota kelompok Melakukan pemeriksaan keuangan kelompok minimal 2 kali dalam 1 tahun
ASPEK SOSIAL EKONOMI 1.
Berperan serta menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan
MENU DAN TUJUAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2014 NO
MENU KEGIATAN
TUJUAN KEGIATAN
1.
Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
2.
Pembinaan dan Sinergitas Penyuluhan KP di Provinsi
3.
Penilaian Penyuluh Teladan Tingkat Provinsi
Mengapresiasi pelaksanaan kinerja Penyuluh Perikanan PNS pada 31 Provinsi
4.
Penyelenggaraan Penyuluhan KP oleh Penyuluh PNS dengan Optimalisasi Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) Penguatan Kegiatan Penyuluh Perikanan Swadaya Operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan KP (SIMLUH-KP)
Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan dengan bantuan BOP untuk Penyuluh Perikanan PNS Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan Swadaya Mendapatkan data dan informasi sistem penyuluhan KP yang akurat dan terkini
5. 6. 7.
8.
Mengembangkan kelompok pelaku utama dan meningkatkan kelas kelompok
Kelembagaan Kesamaan persepsi dan sinergitas program dan kegiatan di pusat dan daerah
Administrasi Kegiatan dan Operasional Kantor Memfasilitasi operasional pengelolaan anggaran Satker dekonsentrasi di Bakorluh atau Dinas KP Provinsi Pembuatan Laporan Keuangan Meningkatkan kelancaran adminstrasi pelaporan keuangan, memberikan informasi,mengevaluasi, dan menindaklanjuti kegiatan dekonsentrasi
DUKUNGAN DEKONSENTRASI PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2014 NO KOMPONEN KEGIATAN 1 Penumbuhan,pengemb angan kelompok pelaku utama perikanan 2 Sinergitas kelembagaan Penyuluhan KP di Propinsi 3 Penilaian Penyuluh Teladan di Propinsi 4 Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan oleh Penyuluh Perikanan PNS dengan Optimalisasi BOP 5 Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan oleh Penyuluh Perikanan Swadaya 6 Administrasi Kegiatan dan Operasional Kantor 7 Penyusunan Database Sistem Penyuluhan KP 8 Penyusunan Laporan
TOTAL 6,035,400,000
1,463,245,000
174,000,000 14,641,090,000
5,915,825,000
2,291,840,000 364,075,000 53,850,000
JUMLAH
30,939,325,000
DUKUNGAN DAK PENYULUHAN PERIKANAN DI PROVINSI NTB TAHUN 2014 NO
KAB/KOTA
URAIAN KEGIATAN
Kendaraan fungsional roda dua penyuluh 1 LOMBOK BARAT perikanan Sarana/alat bantu penyuluhan KP Kendaraan fungsional roda dua penyuluh 2 LOMBOK TENGAH perikanan Sarana/alat bantu penyuluhan KP Sarana/alat bantu penyuluhan kKP Alat pengolah data perikanan Peralatan audio visual untuk pos pelayanan penyuluhan 3 LOMBOK TIMUR Meubelair untuk pos pelayanan penyuluhan Alat bantu penyuluhan lainnya Penyediaan Bangunan Pos Pelayanan penyuluhan KP 4 SUMBAWA
5
BIMA
6 KOTA BIMA
Sarana/alat bantu penyuluhan KP Alat bantu penyuluhan lainnya Kendaraan fungsional roda empat penyuluh perikanan Sarana/alat bantu penyuluhan KP Alat pengolah data perikanan Meubelair untuk pos pelayanan penyuluhan Alat pengolah data perikanan Sarana/alat bantu penyuluhan KP Penyediaan Bangunan Pos Pelayanan Penyuluhan KP TOTAL
VOL
HARGA SATUAN
JUMLAH (RP)
ALOKASI (RP) DAK APBD
1 Paket
20.000.000
20.000.000
18.181.000
1.819.000
1 Paket
30.000.000
30.000.000
27.272.000
2.727.200
4 Paket
17.000.000
68.000.000
62.727.273
6.272.727
1 Paket
50.000.000
50.000.000
45.454.545
4.545.454
1 Paket
261.466.500
261.466.500
237.696.818
23.769.681
2 Paket
100.000.000
200.000.000
181.818.182
18.181.818
1 paket
106.181.000
106.181.000
96.528.182
9.652.818
1 Paket
200.000.000
200.000.000
181.818.182
18.181.818
1 Paket
50.091.000
50.091.000
45.537.273
4.553.727
1 Paket
39.468.000
39.468.000
35.880.000
3.588.000
1 Paket
55.000.000
55.000.000
50.000.000
5.000.000
1.080.206.500
982.913.455
98.293.045
RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN3 (2015 – 2019) PUSAT PENYULUH KELAUTAN DAN PERIKANAN TERKAIT ISU PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
PERIKANAN
KELAUTAN
• Peningkatan produksi dan kontinuitas produksi • Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas • Aspek kesejahteraan pelaku perikanan • Tata kelola, SDM dan inovasi IPTEK Perikanan
• Ekonomi Kelautan • SDM DAN IPTEK Kelautan
• Meningkatkan peran Penyuluh Perikanan dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk kelompok pelaku utama/usaha perikanan • Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama/usaha perikanan melalui peningkatan kelas kelompok (mandiri) • Meningkatkan profesionalisme Penyuluh Perikanan yang berdaya saing
• Penguatan Penyuluh Perikanan di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi • Penguatan kurikulum kelautan untuk Penyuluh Perikanan • Penguatan kompetensi kelautan terhadap Penyuluh Perikanan 26
RANCANGAN TARGET INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019
27
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019 Sinergi Penyelenggaraan Penyuluhan Pemerintah Pusat-Daerah Penguatan Kelompok Pelaku Utama/Usaha Perikanan Penguatan kompetensi Penyuluh Perikanan terkait materi kelautan dan konservasi perairan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan KP melalui aplikasi teknologi KP terekomendasi Pengembangan sarpras dan unit percontohan penyuluhan perikanan Gelar karya nasional Penyuluh dan Pelaku Utama Perikanan Penguatan legislasi penyuluhan perikanan Pengembangan teknologi informasi penyuluhan Pemantapan Jumlah Penyuluh Perikanan PNS secara bertahap sesuai dengan Kepmen KP No.38/2013 28
