INDIKATOR KINERJA MINAPOLITAN, INDUSTRIALISASI KP DAN BLUE ECONOMY SUNOTO, MES, PHD PENASEHAT MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM, 22 SEPTEMBER 2014
INTEGRASI MINAPOLITAN, INDUSTRIALISASI, DAN BLUE ECONOMY
SLIN
BLUE ECONOMY 1. EFISIENSI ALAM 2. NIR LIMBAH 3. MULTIPLE REVENUE 4. PENDAPATAN NAIK
5. LAPANGAN KERJA NAIK
INDUSTRIALISASI: PERCEPATAN PEMASARAN INDUSTRIALISASI HILIR
INDUSTRIALISASI HULU (MODERNISASI) USH2 USH1 SENTRA PRODUKSI
MINAPOLITAN: BASIS KAWASAN: PUSAT PERTUMBUHAN
BASIS PROGRAM MINAPOLITAN • EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS WILAYAH: INDONESIA DIBAGI MENJADI SUB – SUB WILAYAH PENGEMBANGAN EKONOMI BERDASARKAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM, GEOGRAFI, DAN PRASARANA • KAWASAN EKONOMI UNGGULAN- MINAPOLITAN : SETIAP PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA DIBAGI MENJADI BEBERAPA KAWASAN EKONOMI UNGGULAN BERNAMA KAWASAN MINAPOLITAN • SENTRA PRODUKSI: SETIAP KAWASAN MINAPOLITAN TERDIRI DARI SENTRA-SENTRA PRODUKSI DAN PERDAGANGAN KOMODITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEGIATAN LAINNYA YANG SALING TERKAIT • UNIT PRODUKSI/USAHA: SETIAP SENTRA PRODUKSI TERDIRI DARI UNITUNIT PRODUKSI ATAU PELAKU-PELAKU USAHA.
3
PRINSIP-PRINSIP INDUSTRIALISASI 1. MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING: Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk untuk ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. MODERNISASI SISTEM PRODUKSI: Efisiensi dan modernisasi sistem produksi hulu dan hilir. 3. PENGUATAN PELAKU INDUSTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN: Peningkatan jumlah, kapasitas, dan kualitas industri kelautan dan perikanan dan pembinaan hubungan antar entitas bisnis dan industri pada semua tahapan value chain untuk memperkuat struktur industri kelautan dan perikanan. 4. BERBASIS KOMODITAS, WILAYAH, DAN SISTEM MANAJEMEN KAWASAN: Konsentrasi pada komoditas unggulan, potensi wilayah dan manajemen sentra-sentra produksi potensial sesuai dengan prospek pertumbuhannya di masa depan. 5. BERKELANJUTAN: Prinsip keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan berjangka panjang. 6. TRANSFORMASI SOSIAL: Perubahan cara berfikir dan perilaku masyarakat modern
PRINSIP-PRINSIP BLUE ECONOMY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KESEIMBANGAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN YANG BERKEADILAN EFISIENSI SUMBERDAYA ALAM DAN MANFAAT LEBIH BESAR MELALUI PENINGKATAN NILAI TAMBAH SDA DAN DIVERSIFIKASI PRODUK TANPA LIMBAH BISNIS DAN INVESTASI INOVATIF DAN KREATIF KAWASAN TERINTEGRASI DAN BISNIS DENGAN BLUE ECONOMY MODEL INTERDEPENDENSI DAN KONEKTIVITAS: BISNIS DAN INFRASTRUKTUR KEPEDULIAN SOSIAL: KAPITAL SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN KEBERLANJUTAN: KESERASIAN EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN
1. INDIKATOR KINERJA MINAPOLITAN
1.1. PRODUKSI BUDIDAYA – Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan di kawasan minapolitan (hasil) – Peningkatan multiplier effect kegiatan ekonomi kawasan minapolitan (hasil) – Peningkatan jumlah dan kualitas sarana produksi dan sistem budidaya ikan sesuai dengan standar CBIB (in put) – Pengawalan pengembangan sistem budidaya untuk menjamin peningkatan produksi dan produktivitas (proses)
1.2. PRODUKSI TANGKAP – Peningkatan produksi dan produkstivitas nelayan binaan yang berbasis pada pelabuhan kawasan minapolitan (hasil) – Peningkatan kualitas hasil tangkapan nelayan binaan di kawasan minapolitan (hasil) – Peningkatan kualitas manajemen: al. kebersihan, ketertiban, dan pelayanan pelabuhan perikanan sebagai kawasan inti minapolitan (input, proses dan hasil) – Peningkatan multiplier effect ekonomi di pelabuhan perikanan terhadap kawasan yang lebih luas (hasil) – Pengawalan pengembangan pelabuhan sebagai sentra usaha dan pertumbuhan ekonomi di daerah (proses)
1.3. PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN – Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai hasil pengelolahan ikan di kawasan minapolitan (hasil) – Peningkatan kualitas dan diversifikasi hasil olahan UMKM di kawasan minapolitan (hasil) – Peningkatan jumlah usaha pengolahan yang berkualitas (hasil) – Berkembangnya sistem pemasaran di sentrasentra produksi budidaya dan penangkapan ikan (hasil) – Berkembangnya sistem pembinaan usaha pengolahan yang mapan (proses)
1.4. INDIKATOR PENDAPATAN DAN TENAGA KERJA • PENINGKATAN PENDAPATAN PEMBUDIDAYA, NELAYAN, PENGOLAH, DAN PEMASAR IKAN • PENINGKATAN PELUANG USAHA DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KAWASAN MINAPOLITAN BAGI MASYARAKAT LUAS • PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAWASAN MINAPOLITAN (LEBIH DARI SEKEDAR KENAIKAN PENDAPATAN)
1.5. INDIKATOR EKONOMI KAWASAN • PERENCANAAN – Kesiapan perencanaan pengembangan kawasan minapolitan sesuai dengan persyaratan – Penetapan kawasan minapolitan sesuai persyaratan
• PLAKSANAAN – Alokasi anggaran daerah dan pusat (sektor) – Langkah-langkah nyata pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan: infrastruktur dan penyiapan sarana produksi di kawasan minapolitan – Berkembangnya kawasan minapolitan sebagai sentra produksi terintegrasi dan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah – Berkembangnya konektivitas usaha antar kawasan minapolitan
• MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN – Terselenggarakannya monitoring, evaluasi, dan pengawasan oleh daaerah dan pusat
2. INDIKATOR KINERJA INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.1. SISTEM MANAJEMEN 1. PERENCANAAN: 1) Terumuskannya RenStra KKP dan Daerah yang melandasi industrialisasi kelautan dan perikanan 2) Tersusunnya Rencana Kegiatan yang langsung berkaitan dengan industrialisasi kelautan dan perikanan dengan dukungan anggaran sekurang-kurangnya 50% dari anggaran total 3) Terselenggaranya sistem perencanaan terintegrasi yang mengaitkan langsung antara beberapa faktor sebagai berikut: a. potensi dan daya serap pasar, b. peningkatan kapasitas industri pengolahan, c. peningkatan produksi bahan baku dan ikan segar budidaya, d. peningkatan produktivitas dan kualitas perikanan tangkap, manajemen perijinan dan usaha penangkapan ikan, kualitas manajemen pelabuhan, e. pengembangan wilayah, serta f. penelitian, tehnologi, sumberdaya manusia, mutu dan pengawasan.
SISTEM MANAJEMEN (lanjutan) 2. PELAKSANAAN: Sistem manajemen administrasi KKP dan Daerah: 1) Terselenggaranya sistem manajemen data dan informasi yang langsung mendukung kegiatan industrialisasi kelautan dan perikanan 2) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan industrialisasi KP secara periodik 3 bulanan 3) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang langsung mendukung kegiatan industrialisasi kelautan dan perikanan
2.2. PERLUASAN PASAR NASIONAL DAN GLOBAL 1) Teridentifikasinya potensi, daya serap, dan trend pasar komoditas dan produk perikanan nasional dan global sebagai basis perumusan kebijakan 2) Meningkatnya volume dan nilai ekspor komoditas dan produk perikanan 3) Meningkatnya konsumsi ikan di dalam negeri dan serapan pasar nasional 4) Meningkatnya jumlah negara tujuan ekspor dan market share komoditas dan produk perikanan 5) Terkendalinya impor ikan sesuai dengan keseimbangan kebutuhan bahan baku industri dan produksi bahan baku nasional 6) Terkendalikannya gejolak harga komoditas dan produk perikanan nasional 7) Sistem penyangga ekonomi berbasis kelautan dan perikanan (SLIN)
2.3. REVITALISASI PENGOLAHAN 1) Meningkatnya jumlah dan kapasitas industri pengolahan berbasis ikan 2) Meningkatnya diversifikasi produk olahan perikanan 3) Meningkatnya kapasitas dan kualitas usaha pengolahan UMKM 4) Meningkatnya kualitas produk-produk olahan sesuai dengan standar nasional dan inernasional 5) Meningkatnya prosentasi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengolahan secara berkelanjutan (SUPPLY CHAIN)
2.4. PENANGKAPAN IKAN (1) Penataan Ulang Sistem Manajemen Penangkapan ikan: 1) Meningkatnya produksi dan kualitas hasil tangkapan untuk memenuhi bahan baku yang dibutuhkan industri 2) Keberadaan data dan informasi terkini tentang status armada penangkapan ikan, perijinan dan alokasi penangkapan ikan 3) Terselenggaranya sistem administrasi pengelolaan perijinan dan pengalokasian kapal penangkapan secara nasional terintegrasi, pusat, propinsi, dan kabupaten/kota, 4) Perubahan kebijakan tentang penangkapan ikan di ZEEI, laut lepas, dan ZEE negara lain, 5) Penataan ulang sistem pengelolaan potensi perikanan tangkap (SDI) secara berkelanjutan untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan
2.5. PENANGKAPAN IKAN (2) Peningkatan Kinerja Penangkapan Ikan dan Pengkayaan SDI: 1) Ketersediaan sistem pendataan, data, dan sistem informasi manajemen sumberdaya ikan (SDI), 2) Meningkatnya kinerja kegiatan penangkapan ikan di ZEEI, laut lepas dan ZEE negara lain. 3) Meningkatnya produktivitas dan kualitas hasil tangkapan 4) Redistribusi armada penangkapan ikan berimbang sesuai dengan potensi WPP 5) Peningkatan jumlah kapal penangkap ikan berskala besar untuk beroperasi di ZEEI dan laut lepas.
2.6. PENANGKAPAN IKAN (3) Penataan Sistem Manajemen Pelabuhan Perikanan: 1) Terselenggaranya manajemen pelabuhan yang tertib, bersih, sehat dan efisien sebagai pusat kendali manajemen penangkapan ikan di wilayah, 2) Terselenggaranya sistem manajemen pelabuhan sesuai standar keamanan, kebersihan, dan pelayanan secara nasional, 3) Terselenggaranya sistem pengawasan dan pengendalian mutu sesuai yang diharapkan, 4) Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan nelayan dan industri pengolahan di wilayah pelabuhan, seperti BBM, air bersih dan listrik, 5) Terselenggaranya sistem pendaratan ikan sesuai standar nasional, termasuk sistem pencatatan (log book) dan pengawasan mutu.
Pemberdayaan Nelayan: 1) Meningkatnya pendapatan nelayan, 2) Meningkatnya produktivitas nelayan.
2.7. PERIKANAN BUDIDAYA 1) Meningkatnya volume produksi induk, benih dan hasil budidaya ikan berkualitas, yang didukung dengan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan yang memadai, 2) Meningkatnya supply bahan baku pengolahan dari hasil budidaya ikan, 3) Meningkatnya daya saing produk budidaya ikan melalui efisiensi sistem produksi, ketersediaan pakan, penerapan teknologi, dan kompetensi SDM yang memadai, 4) Berkembangnya penerapan teknologi budidaya untuk mendorong peningkatan produksi, 5) Meningkatnya dukungan infrastruktur seperti pengairan, jalan, dan energi, 6) Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan.
2.8. PENGUATAN PENGAWASAN 1) Dilaksanakannya sistem pengawasan yang mampu melindungi usaha dan investasi 2) Meningkatnya intensitas kegiatan dan penyediaan sarana pengawasan terkait dengan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran 3) Menurunnya kasus IUU fishing dan tindak lanjut proses penyelesaian pelanggaran 4) Meningkatnya kecukupan dan kompetensi sumberdaya manusia pengawasan
2.9. PENGENDALIAN MUTU DAN KARANTINA 1) Meningkatnya efektivitas pengendalian penyakit ikan melalui sistem perkarantinaan dengan sistem in line inspection 2) Miningkatnya mutu produk perikanan nasional 3) Menurunnya kasus permasalahan dan penolakan ekspor produk perikanan di negara importir 4) Meningkatnya kualitas pelayanan karantina dan pembinaan mutu 5) Meningkatnya jumlah unit pengolahan yang bersertifikat mutu 6) Meningkatnya kerjasama antar laboratorium 7) Meningkatnya mutu pelayanan publik perkarantinaan dan pembinaan mutu
2.10. PENELITIAN DAN teknologi 1) Meningkatnya jumlah hasil penelitian yang dapat dipergunakan untuk mendorong industrialisasi: perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran 2) Tersedianya teknologi terkini perikanan budidaya: induk, pembenihan, pembesaran, pasca panen, dan pakan ikan 3) Tersedianya teknologi terkini perikanan tangkap: alat penangkapan, teknik penangkapan ikan dan lainya yang terkait 4) Tersedianya teknologi produksi pengolahan dan pemasaran 5) Tersedianya hasil penelitian sosial ekonomi yang mendukung industrialisasi KP 6) Tersedianya hasil penelitian dasar yang mendukung industrialisasi KP
2.11. TRANSFORMASI SOSIAL 1) Meningkatnya intensitas dan kualitas kegiatan pengembangan pendidikan KP 2) Meningkatnya kegiatan pelatihan dan kompetensi generasi muda bidang penangkapan ikan, budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran 3) Meningkatnya ketrampilan nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan 4) Meningkatnya efektivitas sistem penyuluhan KP 5) Meningkatnya kesadaran dan ketrampilan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan melalui penyuluhan 6) Perubahan orientasi dan perilaku sosial (pemerintah, swasta dan masyarakat) pada konsep modernisasi ekonomi perikanan kelautan dan perikanan.
2.12. PENGEMBANGAN KAWASAN 1) Ditetapkannya kawasan ekonomi sebagai kawasan industrialisasi KP 2) Berkembangnya sistem produksi secara terintegrasi di dalam suatu kawasan 3) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat yang bekerja di kawasan dan di daerah sekitar kawasan 4) Komitmen Kementerian terkait untuk memberikan kontribusi pembangunan infrastruktur dan dukungan lainnya dalam rangka industrialisasi KP 5) Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk menggerakkan egiatan ekonomi di daerah.
2.13. PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS 1) Meningkatnya hubungan bisnis antar pelaku usaha hulu-hulu, hulu-hilir, dan hilir-hilir 2) Membaiknya sistem pasokan bahan baku dan kinerja industri hilir 3) Meningkatnya jaringan infrastruktur: jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih dan lainnya antar sentra-sentra produksi 4) Meningkatnya kinerja dan efisiensi ekonomi kawasan yang didorong oleh keberadaan infrastruktur
2.14. PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN INVESTASI 1) Meningkatnya pertumbuhan usaha dan investasi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran 2) Meningkatnya kualitas pelayanan usaha dan investasi terkait perijinan dan pembinaan usaha dan investasi 3) Meningkatkan jaminan keamanan dan kepastian usaha dan investasi
2.15. PEGEMBANGAN INDUSTRI GARAM RAKYAT 1) Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan lahan garam 2) Meningkatnya produksi garam rakyat berkualitas menuju swasembada garam 3) Meningkatnya stabilitas harga garam dan kompetisi garam rakyat di pasar nasional 4) Tersusunnya master plan, business plan, dan DED pengembangan industri garam rakyat 5) Meningkatnya penyediaan prasarana produksi garam: jalan, saluran air, listrik, dan lainnya 6) Berkembangnya pengolahan garam industri berbasis garam rakyat.
3. INDIKATOR KINERJA BLUE ECONOMY 1. PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN DAN INVESTASI: • • • •
EKONOMI MAKRO DAN SISTEM INSENTIF PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN ILMU PENGETAHUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KP IKLIM USAHA DAN INVESTASI YANG KONDUSIF
2. USAHA DAN INVESTASI INOVATIF DAN KREATIF: • PERKEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI DENGAN MODEL BLUE ECONOMY • PERKEMBANGAN KINERJA USAHA DAN INVESTASI YANG MENDORONG EFISIENSI ALAM, NIR LIMBAH DAN EMISI, PENINGKATAN PENDAPATAN, DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA
3. PENDAPATAN DAN LAPANGAN KERJA: • PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT TERKAIT KEGIATAN BLUE ECONOMY • PERLUASAN LAPANGAN KERJA TERKAIT KEGIATAN BLUE ECONOMY
REKOMENDASI: PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL 1. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MULAI DARI SENTRASENTRA PRODUKSI POTENSI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN PERCONTOHAN 2. KONSOLIDASI PUSAT DAN DAERAH DAN LINTAS SEKTOR PERCEPATAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TELAH DISEPAKATI 3. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA SESUAI JENIS KEGIATAN SEBAGAI PENDUKUNG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN DAN DAERAH 4. MOBILISASI INVESTASI SWASTA (BISNIS) DAN PUBLIK (INFRASTRUKTUR) 5. PERCEPATAN REALISASI PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL SEBAGAI PENYANGGA KEKUATAN EKONOMI BERBASIS KELAUTAN DAN PERIKANAN.
TERIMA KASIH
