KEBIJAKAN PENYULUHAN PERIKANAN DALAM MENGHADAPI UNDANG-UNDANG DESA Oleh : Dr. Ir. Rina, M.Si Kepala Pusat Penyuluhan KP Disampaikan pada Seminar Nasional di Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor
OUTLINE SEKILAS TENTANG MASYARAKAT DESA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN KETERKAITAN PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA (IMPLEMANTASI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA) POSISI STRATEGIS STP JURLUHKAN DALAM PEMBANGUNAN DESA
DUKUNGAN BPSDM KP DALAM MENYERAP LULUSAN TERBAIK STP JURLUHKAN
SEKILAS TENTANG MASYARAKAT DESA
KARAKTERISTIK MASYARAKAT DESA Lingkungan umum dan orientasi thp alam
• Berhubungan kuat dengan alam; dibimbing oleh kepercayaan dan hukum-hukum alam
Mata Pencaharian
• Pada umumnya bertani secara tradisional dan tidak efisien atau lazim disebut subsistence farming
Ukuran komunitas
• Komunitas pedesaan lebih kecil dibandingkan dengan perkotaan
Kepadatan penduduk
• Kepadatan penduduk lebih kecil dibandingkan dengan perkotaan
Homogenitas
• Persamaan ciri-ciri sosial dan psikologis, bahasa, kepercayaan, adat istiadat.
Interaksi sosial
• Solidaritas lebih dibangkitkan oleh adanya kesamaan kebiasaan, tujuan, dan pengalaman
Pelapisan sosial
• Tidak terlalu tajam dibandingkan dengan masyarakat kota
4
KARAKTERISTIK MASYARAKAT DESA Mobilitas Sosial
• Pada masyarakat desa lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat kota
Pengawasan sosial
• Lebih kuat, karena kontak pribadi yang intens bersifat informal
Pola Kepemimpinan
• Ditentukan oleh kualitas pribadi dan atas dasar kriteria keturunan
Standar kehidupan
• Orientasi dan standar hidup yang sederhana
Kesetiakawanan sosial
• Gotong royong lebih kuat dan tanpa pamrih
Sistem nilai
• Nilai agama dipegang kuat, nilai ekonomi yang sederhana
5
UNSUR DESA 1. Daerah / wilayah ; Dalam hal ini menyangkut masalah tanah , baik tanah pertanian, tanah pekarangan yang terdapat didaerah tersebut juga penggunaannya, dan juga termasuk luas, aspek lokasi, batas desa. 2. Penduduk; Unsur penduduk meliputi : Jumlah penduduk, golongan umur, kepdatan, pertambahan, jeniskelamin, persebaran penduduk. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan yang ada. 3. Tata kehidupan ( strutur masyrakat ) Unsur ini meliputi tata pergaulan, adat istiadat, ikatan, organisasi pemerintahan, gotong royong, paguyuban.
Tahun
Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) Kota
Desa
Kota+Desa
Persentase Penduduk Miskin Kota
Desa
Kota+Desa
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kota
Desa
2004
11,37
24,78
36,15
12,13
20,11
16,66
143 455,00
108 725,00
2005
12,40
22,70
35,10
11,68
19,98
15,97
165 565,00
117 365,00
2006
14,49
24,81
39,30
13,47
21,81
17,75
174 290,00
130 584,00
2007
13,56
23,61
37,17
12,52
20,37
16,58
187 942,00
146 837,00
2008
12,77
22,19
34,96
11,65
18,93
15,42
204 895,99
161 830,79
2009
11,91
20,62
32,53
10,72
17,35
14,15
222 123,10
179 834,57
2010
11,10
19,93
31,02
9,87
16,56
13,33
232 989,00
192 353,83
Mar-11
11,05
18,97
30,02
9,23
15,72
12,49
253 015,51
213 394,51
Sep-11
10,95
18,94
29,89
9,09
15,59
12,36
263 593,84
223 180,69
Mar-12
10,65
18,49
29,13
8,78
15,12
11,96
267 407,53
229 225,78
Sep-12
10,51
18,09
28,59
8,60
14,70
11,66
277 381,99
240 441,35
Mar-13
10,33
17,74
28,07
8,39
14,32
11,37
289 041,91
253 273,31
Sumber : Website Badan Pusat Statistik, 2014
DARI TAHUN KE TAHUN PENDUDUK MISKIN DI DESA SELALU LEBIH BANYAK DIBANDING KOTA
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SAAT INI Perluasan kesempatan kerja di sector non pertanian di pedesaan
Peningkatan kemampuan professional aparat pelaksana dan pengarah
Pengembangan koperasi di pedesaan
Sumber : Universitas Islam Bandung , Program Studi Wilayah dan Kota
CONTOH DESA INDUSTRI, AGRARIS, NELAYAN ,DLL
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PENYULUHAN PERIKANAN
PENGALAMAN YANG BAIK DARI PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KKP Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa sektor KP; Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi; Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata; Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan pihak lain; Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat.
UU Desa Pasal 81 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan Peran Pemerintah Pusat sendiri oleh Desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.
VISI KKP: Pembangunan KP yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
VISI BPSDMKP: Mencetak SDM Unggul bagi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk Kesejahteraan masyarakat
MISI KKP: 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
MISI BPSDMKP: 1. Mencetak SDM KP yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya KP 2. Mencetak SDM KP yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk KP 3. Mencetak SDM KP yang mampu memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya KP
TUGAS PUSAT PENYULUHAN KP SECARA KHUSUS (Permen KP No. 15/MEN/2010) Melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program; Melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan evaluasi tata penyelenggaraan, kebutuhan penyuluhan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan,ketenagaan, penyelenggaraan penyuluhan, lembaga, dan tenaga penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.
TUGAS PUSAT PENYULUHAN KP SECARA UMUM Mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi KKP dengan kegiatan penyuluhan perikanan 15
Pendekatan kawasan dan industrialisasi Pemberdayaan dan kewirausahaan
Kebijakan Penyuluhan mendukung program prioritas kementerian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat KP
Partisipasipatif dan Mandiri
Sinergitas penyuluhan dan perluasan jejaring kerja
(SIMLUH KP)
Teknologi KP dan Informasi Komunikasi
STRATEGI PENYULUHAN
PELAKSANAAN STRATEGI PENYULUHAN
1.
a. peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Perikanan b. peningkatan kuantitas dan kompetensi ketenagaan penyuluh perikanan c. penguatan dan penataan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan d. peningkatan kapasitas dan kelembagaan Pelaku Utama serta Pelaku Usaha e. peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan Penyuluhan Perikanan f. peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penyuluhan Perikanan g. pengutamaan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan Penyuluhan Perikanan, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha
2. 3.
4. 5.
metode pendidikan orang dewasa penyuluhan sebagai gerakan masyarakat penumbuhan dan pengembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan keadilan dan kesetaraan gender peningkatan kapasitas Pelaku Utama yang profesional
FOKUS KEGIATAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014 1.
Pendampingan 50.000 kelompok oleh 12.000 Penyuluh Perikanan
2.
Unjuk kerja kelompok pelaku utama/usaha dan penyuluh perikanan melalui GEMPITA
3.
Sertifikasi Penyuluh Perikanan (340 orang) dan peningkatan kompetensi Penyuluh Perikanan (1.260 orang)
4.
Pengembangan 6 unit percontohan dan 50 pos penyuluhan
5.
Pemutakhiran dan Validasi Data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan melalui Simluh KP di 34 Provinsi
6.
Pengembangan Teknologi Informasi Penyuluhan KP (website, Cyber
Extension, Simlat KP, SMS-Gateway) 7.
Penguatan Kelembagaan Penyuluhan
8.
Pemantapan Jumlah Penyuluh Perikanan PNS secara bertahap sesuai dengan Kepmen KP No.38/2013 18
PENGUATAN SISTEM INFORMASI PENYULUHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (www.pusluh.kkp.go.id)
UNIT PERCONTOHAN PENYULUH PERIKANAN
TUJUAN: Meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi para penyuluh perikanan Memfasilitasi percontohansebagai media penyuluhan KP Mengembangkan kemampuan dan keterampilan penyuluh perikanan Mengembangkan penerapan paket teknologi terekomendasi Meningkatkan daya saing kelembagaan kelompok pelaku utama/pelaku usaha • Mengembangkan jejaring kerja dan jejaring usaha sektor KP • • • • •
UNIT PERCONTOHAN PENYULUH PERIKANAN Tahun 2013 = 13 Lokasi Tahun 2014 = 6 Lokasi Tahun 2015 = 33 Lokasi
KETERKAITAN PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA (IMPLEMANTASI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)
LINGKUNGAN DESA (Sektor Unggulan) • Pertanian konvensional • Produksi berbasis alam tak terbarukan • Perikanan Kelautan • Perkebunan • Kayu, karet, • Bahan galian dan mineral • Pertambangan
• • • • • • •
Industri Telekomunikasi Transportasi Kesehatan Jasa dan Perbankan Pariwisata Creative Industry
Sumber : Paparan Prof. Dr. M. Mas’ud Said, MM (Asisten Staf Khusus Presiden Bid. Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah)
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Poin 9 Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pasal 1 Poin 12 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
PENYULUHAN ADALAH : “Proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasi dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk
meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup“ (UU No.16/2006 tentang SP3K)
KETERKAITAN PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA PP No 43 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No 6 ttg Desa
KETERKAITAN PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA (PERMEN KP NO.38/2013)
Pasal 22 (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Menempatkan penyuluh perikanan pada desa-desa potensial dengan rasio penempatan penyuluh yang proporsional
s.d. Tingkat desa dengan basis Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan
Bagaimana Konsep Penyuluhan di Desa? Badan/Instansi yang menangani Penyuluhan termasuk Penyuluh PNS
DALAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESA PENYULUH PERIKANAN DIMUNGKINKAN BERPERAN SEBAGAI TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL : 1. Pendamping desa; 2. Pendamping teknis; 3. Tenaga Pendamping Ahli Pemberdayaan Masyarakat
PP No 43 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No 6 ttg Desa Pasal 128 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
PP No 43 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No 6 ttg Desa
Pasal 129 (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas: a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa; b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
Bagaimana Konsep Penyuluhan di Desa?
Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
1. Pasal 112 ayat (3) dan (4) 2.
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
3.
Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Bagaimana Konsep Penyuluhan di Desa? PP No 43 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No 6 ttg Desa
Pasal 127 (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa; b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa; c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal; d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa; f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat; g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa; h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa; i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
Bagaimana Konsep Penyuluhan di Desa? PENJELASAN UU DESA Pasal 90 huruf b dan Pasal 112 ayat (4) Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen. Muncul pertanyaan: 1. Bagaimana menyediakan SDM nya? 2. Bagaimana manajemen pendampinganya?
SDM
Pendampingan
MANAJEMEN
PERAN PUSAT PENYULUHAN KP
29
Penyediaan SDM => Penyuluh Perikanan (UU. No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) Bab VI Tenaga Penyuluh Pasal 20 ayat (1)
1 2 3
4
PENGANGKATAN CPNS FORMASI PENYULUH PERIKANAN UU No. 5 Tahun 2014 dan Bezzeting Formasi Luhkan Usulan Pusluh KP melalui Ropeg ke BKN
PENGUKUHAN PENYULUH SWADAYA PERMEN KP NO.31/2014 tentang Pedoman Pemberdayaan Penyuluh Perikanan Swasta dan Swadaya
PENGUKUHAN PENYULUH SWASTA PERMEN KP NO.31/2014 tentang Pedoman Pemberdayaan Penyuluh Perikanan Swasta dan Swadaya
Penyuluh Kehormatan/ Penyuluh Bantu
PENGANGKATAN PENYULUH KEHORMATAN/ PENYULUH BANTU
PP nomor 62 tentang Penyelenggaraan Dik, Lat, Luh Perikanan (Pasal 42 ayat (2)
Implementasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN => dimungkinkan dapat merekrut formasi Penyuluh Perikanan Bantu dengan status PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
PENYULUH PERIKANAN DARI APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1. Berstatus pegawai tetap 2. Memiliki NIP secara nasional; 3. Sebagai pembuat kebijakan; 4. Dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi pemerintahan;
A S N
PEGAWAI PEMERINTAH dengan PERJANJIAN KERJA (PPPK) 1.Diangkat Dgn Perjanjian Kerja; 2.Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja; 3.Melaksanakan Tugas Pemerintahan; 4.Menduduki Jabatan Fungsional.
Formasi Penyuluh Perikanan
PENYULUH PERIKANAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PENYULUH PERIKANAN SWASTA DAN PENYULUH PERIKANAN SWADAYA 1. Penyuluh Perikanan Swasta berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. 2. Penyuluh Perikanan Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. 3. Kedudukan Penyuluh Perikanan Swasta setara dengan Penyuluh Perikanan PNS dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan 4. Penyuluh Perikanan Swasta ditetapkan oleh Kepala Badan 5. menerima pengakuan resmi dari Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk surat keputusan; 6. dimungkinkan dapat menerima bantuan biaya kegiatan penyuluhan sepanjang tersedia anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah mencukupi
BAGAIMANA DENGAN PPTK? Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) hanya sampai 2014 Lalu bagaimana nasib PPTK? 1. Dengan terbitnya PP Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Dik, Lat, Luh Perikanan , Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mengangkat Penyuluh Bantu untuk memenuhi kebutuhan tenaga penyuluh. (nama lain PPTK) 2. Dengan terbitnya UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, Penyuluh Bantu dimungkinkan menjadi ASN sebagai PPPK. (setelah terbit PP Turunan dari UU tersebut) 3. Dengan terbitnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyuluh Bantu dimungkinkan untuk menjadi Pendamping Desa (sebagaimana terdapat dalam PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 .
TRANSFORMASI
1. PPTK PENYULUH PERIKANAN BANTU 2. PENYULUH PERIKANAN BANTU PPPK PENYULUH PERIKANAN BANTU Kondisi PPTK Tahun 2014 => 1. Jumlah : 1304 orang (Keputusan Kepala BPSDM KP Nomor 36 tahun 2014 tentang PPTK) 2. Masa Kontrak Kerja 10 bulan Rencana Pengangkatan Penyuluh Bantu Tahun 2015 => 1. Jumlah : 1300 orang 2. Masa Kontrak Kerja 11 bulan
Rencana Tahun 2015 semua Penyuluh Bantu diupayakan menjadi Aparatur Sipil Negara sebagai PPPK Penyuluh Perikanan Bantu) => 1. Jumlah yang telah diusulkan : 1000 orang 2. Masak Kontrak Kerja paling singkat 1 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. 3. Tingkat Kesejahteraan : dijamin UU Nomor 5 tahun 2014
KONTRAK TAHUN JAMAK BAGI PENYULUH PERIKANAN BANTU SEBAGAI PENDAMPING DESA DIMUNGKINKAN DIKARENAKAN ADANYA UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Pasal 1
34
KESEJAHTERAAN PENYULUH PERIKANAN BANTU SEBAGAI PENDAMPING DESA Pasal 22
KONSEKUENSI PENDAMPING DESA SEBAGAI PPPK - ASN
FASILITATOR TERSERTIFIKASI - BERASOSIASI 35
MENGACU KEPADA PERATURAN PEMERINTAH RI NO 62 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN DIK, LAT, DAN LUH PERIKANAN
PP NO 62 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN DIK, LAT, DAN LUH PERIKANAN
MANAJEMAN PENYULUHAN/PENDAMPINGAN PP NO 62 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN DIK, LAT, DAN LUH PERIKANAN
Pasal 19 Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diselenggarakan dalam rangka: a. memfasilitasi proses pembelajaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; b. mengupayakan kemudahan akses Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya; c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; d. membantu Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam menumbuhkembangkan kemampuannya sehingga berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola usaha yang baik, dan berkelanjutan; dan e. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi Pelaku Utama.
PP NO 62 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN DIK, LAT, DAN LUH PERIKANAN
Acuan Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan Kegiatan Penyuluhan berupa Programa Pasal 51 ayat (3) (3) Programa Penyuluhan Perikanan disusun setiap tahun terdiri atas Programa Penyuluhan Perikanan: a. desa/kelurahan atau unit kerja lapangan; b. kecamatan; c. kabupaten/kota; d. provinsi; dan e. nasional.
POSISI STRATEGIS STP JURLUHKAN
DALAM PEMBANGUNAN DESA
STP JURLUHKAN MASA LALU 1
2 SPDMA (SEKOLAH PERIKANAN DARAT MENENGAH ATAS) TAHUN 1958 – 1972
SUPM (SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH) TAHUN 1972 – 1979
4
3 SPP – SUPM NEGERI BOGOR TAHUN 1979 – 1986
APP (AKADEMI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR) TAHUN 1986 – 1993
5 STPP (SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR) TAHUN 1993 – 2006
1. BAGIAN DARI SEKOLAH TINGGI PERIKANAN (STP) JAKARTA SEJAK 2006 s.d. SEKARANG. 2. CENTER OF EXCELLENT PENDIDIKAN PENYULUHAN PERIKANAN DENGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DAN KEBUTUHAN.
3. MENGHASILKAN TENAGA-TENAGA LULUSAN DENGAN KEAHLIAN PENYULUHAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG TERAMPIL DAN MANDIRI. 4. BERBASIS JARINGAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI
ALUMNI STP JURLUHKAN BOGOR
TENAGA TEKNIS
PNS
PENYULUH PERIKANAN
WIRAUSAHAWAN
Agent of Change Pembangunan Desa
PENGUSAHA
lain2
DUKUNGAN PUSAT PENYULUHAN KP
BAGI STP JURLUHKAN
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019
Sinergi penyelenggaraan penyuluhan pemerintah Pusat-Daerah Penguatan kelompok pelaku utama/usaha perikanan melalui peningkatan kelas kelompok Penguatan kapasitas Penyuluh Perikanan dengan muatan kelautan Penempatan Penyuluh Perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendampingi kelompok pelaku utama/usaha kelautan Penguatan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan melalui aplikasi teknologi KP terekomendasi Pengembangan sarpras dan unit percontohan penyuluhan perikanan Gelar karya nasional Penyuluh dan Pelaku Utama Perikanan Penguatan legislasi Penyuluhan Perikanan Pengembangan teknologi informasi penyuluhan Pemantapan Jumlah Penyuluh Perikanan PNS secara bertahap sesuai dengan Kepmen KP No.38/2013 45
DUKUNGAN BPSDM KP BAGI LULUSAN TERBAIK STP JURLUHKAN 1. Tahun 2010 menyerap ± 50 lulusan terbaik STP Jurluhkan untuk menjadi PPTK 2. Tahun 2011 menyerap ± 20 lulusan terbaik STP Jurluhkan untuk menjadi PPTK
3. Tahun 2012 menyerap ± 20 lulusan terbaik STP Jurluhkan untuk menjadi PPTK 4. Tahun 2013 menyerap ± 25 lulusan terbaik STP Jurluhkan untuk menjadi PPTK 5. Tahun 2014 menyerap ± 28 lulusan terbaik STP Jurluhkan untuk menjadi Penyuluh Bantu
INTEGRASI KEGIATAN PUSAT PENYULUHAN KP DENGAN STP JURLUHKAN 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
Pengadaan Penyuluh Perikanan Bantu Fasilitasi kegiatan RAPIKAN (kalau masih ada????) Integrasi Pengembangan Model Unit Percontohan (demplot/dempond/show window) Kegiatan Teknis Perikanan Taruna sebagai Model Pembelajaran kepada masyarakat desa (kalau memungkinkan????) Keterlibatan Jurusan Penyuluhan Perikanan dalam Penyusunan Programa Nasional Penyusunan Materi Penyuluhan KP Integrasi dengan STP Jurluhkan Integrasi Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penyuluh Perikanan, dimana STP Jurluhkan sebagai TUK Integrasi Penyusunan Kurikulum Jurusan Penyuluhan Perikanan dengan Arah Kebijakan Pengembangan Penyuluhan KP.
HARAPAN PUSLUH KP TERHADAP STP JURLUHKAN LEMBAGA/BALAI PENELITIAN
PT PT STP JURLUHKAN
PUSAT INFORMASI MINABISNIS PERIKANAN
DINAS/INSTANSI STAKEHOLDER
PT
STP Jurluhkan kedepan diharapkan dapat berperan sebagai :
1. PUSAT STUDI PERAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR PENYULUHAN SEKTOR KP TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL. 2. PUSAT INFORMASI TEKNOLOGI DENGAN PENGEMBANGAN PENELITIAN TERPADU SEKTOR KP DENGAN LEMBAGA RISET DAN INSTANSI TERKAIT. 3. PUSAT INFORMASI SOSIAL YANG MENGACU KEPADA PEUBAHAN POLA KEHIDUPAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT. 4. PUSAT INKUBASI BISNIS/MINABISNIS EMPOWERING CENTER DALAM MENUMBUHKAN PENGUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN (WIRAUSAHA) DAN KONSULTAN BISNIS PERIKANAN.
STP JURLUHKAN MENUJU TRANSFORMASI STE (SOSIAL, TEKNOLOGI DAN EKONOMI) @ PUSAT TRANSFORMASI SOSIAL : PERUBAHAN SIKAP DAN POLA KEHIDUPAN TIDAK TAHU TAHU TIDAK MAU MAU TIDAK MAMPU MAMPU @ PUSAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI : PROSES TRANSFER TEKNOLOGI ADOPSI TEKNOLOGI MELALUI PERCONTOHAN (TERLIHAT, TERDENGAR DAN DILAKSANAKAN) REKOMENDASI TEKNOLOGI
@ PUSAT TRANSFORMASI EKONOMI : TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA MODEL-MODEL USAHA BISNIS PERIKANAN
HARAPAN PUSLUH KP TERHADAP TARUNA STP JURLUHKAN 1. Taruna/taruni STP Jurluhkan diharapkan menjadi Pioner dalam Pembangunan Penyuluhan KP, yang bukan hanya sebagai Pegawai/Pekerja, tetapi juga sebagai Pelaku Usaha sektor Kelautan dan Perikanan yang dapat menjadi contoh Para Pelaku Utama Perikanan; 2. Taruna/taruni STP Jurluhkan diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia usaha, dunia kerja, serta siap menghadapi tantangan perubahan STE (SOSIAL, TEKNOLOGI DAN EKONOMI) dalam memberdayakan masyarakat kelautan dan perikanan sampai ke penjuru desa
AKHIR KATA 1. UU Desa merupakan dasar hukum kebijakan publik yang menjamin adanya keberdayaan masyarakat. 2. Pendampingan masyarakat ke depan harus kontekstual sesuai struktur/skemata UU Desa. 3. Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi membutuhkan keterkaitan seluruh institusi dan masyarakat dengan memperhatikan keterkaitan bidang atau aspek pengembangan lainnya. 4. Pusat Penyuluhan KP selalu berupaya berkontribusi dalam mensejahterakan masyakarat pelaku utama dan pelaku usaha berbasis pemberdayaan desa melalui penyuluhan. 5. STP Jurluhkan mencetak alumni-alumni yang dapat diandalkan dalam memberdayakan masyarakat pedesaan, baik sebagai penyuluh, pendamping, pegawai, pengusaha maupun sebagai pelaku usaha.
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
