PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN DI KABUPATEN SLEMAN
PRAKATA Perubahan sistem dan struktur pemerintah daerah secara umum dan instansi secara khusus membawa konsekuensi pada ketersediaan dan kesiapan SDM aparatur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien, dan memiliki akuntabilitas. Harus dapat dipahami bahwa untuk kepentingan tersebut (baca: mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah yang akuntable) tidak saja diperlukan aparatur yang memiliki keterampilan dan kemampuan profesional dibidangnya, lebih daripada itu diperlukan aparatur yang memiliki etika dan moral yang tinggi, berdedikasi dan jiwa pengabdian terhadap masyarakat khususnya masyarakat perikanan. Potensi perikanan Kabupaten Sleman khususnya perikanan budidaya air tawar (karena Kabupaten Sleman tidak memiliki laut) dapat dikatakan cukup baik, namun potensi tersebut tidak akan pernah berarti apapun tanpa sentuhan pengelolaan SDM yang memadai. Di sisi lain, potensi SDM yang cukuppun (dalam jumlah) tidak akan pernah menghasilkan apapun tanpa adanya interaksi dan komunikasi yang baik antara petugas (baik fungsional maupun struktural) dengan masyarakat.
Dalam kaitan inilah penyuluhan perikanan menjadi bagian yang sangat penting
karena pada dasarnya kegiatan melayani masyarakat perikanan agar mereka mau dan mampu memanfaatkan potensi yang ada (SDM dan SDA) adalah merupakan fungsi kegiatan penyuluhan, dan fungsi penyuluhan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, dan fungsi pengawasan sebagaimana diemban oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. TATA NILAI ORGANISASI Untuk dapat menyelenggarakan dan melakukan pengembangan penyuluhan perikanan, harus disepakati nilai-nilai organisasi yang akan digunakan sebagai rambu-rambu bagi seluruh
stakeholder perikanan baik petugas maupun masyarakat. Secara substansial pembangunan perikanan Sleman pada dasarnya adalah pembangunan sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal, sehingga inti dari pembangunan perikanan adalah membangun dan mengembangkan sikap mental dan moral para pelaku pembangunan itu sendiri. Melalui pembangunan yang berakibat pada perubahan perilaku manusianya inilah, diharapkan akan menghasilkan manusia-manusia yang berjiwa selalu ingin
1
membangun, serta memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan yang diinginkan. Menyadari bahwa kata kunci keberhasilan dari setiap program yang akan dilaksanakan terletak pada sikap mental (attitude) dari pelaku pembangunan itu sendiri maka Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan melalui proses konsolidasi, menerapkan nilat-nilai yang menjadi bekal setiap pelaku pembangunan. Nilai-nilai tersebut adalah : a) Jujur, b) Terbuka, c) Bertanggung jawab, d) Ikhlas, e) Kerjasama dan f) Profesional. Selain hal tersebut di atas, agar pembangunan perikanan yang dilaksanakan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat maka penerapan prinsip pemberdayaan dan partisipasi harus selalu menjadi jiwa dalam setiap kegiatan penyuluhan perikanan. Roh atau jiwa partisipasi yang selalu ingin diterapkan adalah sebagaimana secara implisit terangkum dalam puisi karya Lau Tze, seorang pujangga klasik Cina:
Pergi dan temuilah masyarakatmu, hiduplah dan tinggallah bersama mereka, cintai dan berkaryalah bersama mereka. Mulailah dari apa yang telah mereka miliki, buat rencana lalu bangunlah rencana itu dari apa yang mereka ketahui, sampai akhirnya, ketika pekerjaan usai, mereka akan berkata: ‘Kamilah yang telah mengerjakannya’. KELEMBAGAAN Dalam Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Sleman, PPL Perikanan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas yang dalam operasionalnya dikoordinasikan oleh Bidang Perikanan Sleman. Dengan memahami bahwa PPL Perikanan merupakan bagian yang tidak akan pernah dapat terpisahkan dengan struktur Dinas yang secara langsung selalu berinteraksi, berkoordinasi dan bersama dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat perikanan maka hingga saat ini PPL Perikanan Sleman ada dalam satu koordinasi Dinas melalui Bidang Perikanan. SK yang dimiliki oleh PPL Perikanan Kabupaten Sleman yang tadinya adalah PPL Pertanian, saat ini sudah berubah menjadi PPL Perikanan sejak tahun 2011. Dalam melaksanakan tugasnya PPL Perikanan bergabung dengan PPL bidang lainnya di lingkup Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Sleman dalam sebuah UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) yang di Sleman tersebar di 8 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Sleman. 2
Menyatunya fungsi penyuluhan ke dalam satu Dinas yang mencakup semua sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sejauh ini dapat dikatakan kondusif dan penyelenggaraan penyuluhan perikanan saat ini dapat berjalan cukup baik. Hanya karena pedoman pembinaan penyuluhan yang digunakan masih mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Deptan maka dibutuhkan pedoman yang spesifik perikanan mengingat masalah dan sasaran yang dihadapi juga spesifik. Peranan
dan
fungsi
penyuluhan
perikanan
sangat
dibutuhkan
untuk
dapat
menyelenggarakan penyuluhan secara efektif, oleh karena itu penataan ulang sistem, kelembagaan penyelenggara penyuluhan, peningkatan sarana prasarana dan pengalokasian dana secara proporsional merupakan prioritas untuk segera dipenuhi. Dalam
perkembangan
terakhir,
dengan
telah
diundangkannya
Undang-undang
nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diharapkan dapat segera dilengkapi dengan perangkat peraturan lainnya sehingga dapat segera dioperasionalkan, mengingat kegiatan penyuluhan akan berjalan terus karena merupakan inti dari segala kegiatan yang dilakukan oleh Dinas di daerah dalam melayani masyarakat perikanan. KETENAGAAN Di Kabupaten Sleman yang memiliki 17 kecamatan dengan 86 desa, pada tahun 2012 tercatat 507 kelompok perikanan yang merupakan sasaran komunikasi dan pelayanan 20 Penyuluh Perikanan PNS yang ada.
Atau dapat dikatakan bahwa masing-masing PPL melaksanakan
tugasnya melayani masyarakat perikanan (yang tergabung dalam kelompok-kelompok) dalam satu wilayah kecamatan. Selain Penyuluh Perikanan PNS, di Kabupaten Sleman juga terdapat 4 orang penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak dan 35 orang Penyuluh Swadaya guna mendukung penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Sleman. Latar belakang pendidikan PPL Perikanan PNS adalah lulusan S1 (6 orang), D3 (8 orang), SLTA (6 orang), dasar ilmu pertanian dan perikanan dengan masa kerja rata-rata diatas 15 tahun. Sedangkan PPTK Kabupaten Sleman mempunyai latar belakang pendidikan SI Perikanan dengan periode kontrak sejak 2008. Penyuluh Swadaya di Kabupaten Sleman berasal dari para pelaku utama yang bergerak di bidang perikanan dan dikukuhkan pada tahun 2012. Saat ini urusan yang menyangkut kepegawaian PPL Perikanan PNS baik angka kredit dan kenaikan pangkat sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Penilaian angka kredit dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit yang terdiri dari unsur-unsur bidang dalam lingkup Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dan sejauh ini berjalan cukup lancar. Rasio Penyuluh Perikanan Sleman terhadap kelompok perikanan saat ini adalah kira-kira seorang penyuluh melayani 14 kelompok perikanan; hampir sesuai dengan standar nasional untuk penyuluh pertanian yang menentukan bahwa seorang penyuluh melayani 16 kelompok. 3
Permasalahan yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan sangatlah spesifik sehingga PPL Perikanan perlu dibekali dengan ilmu perikanan yang spesifik melalui pendidikan/ pelatihan baik teknis, manajerial dan dukungan kelengkapan sarana dan prasarana penyuluhan untuk dapat melayani masyarakat perikanan dengan lebih baik. PENDANAAN Sumber-sumber pendanaan yang digunakan dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan diperoleh dari pemerintah baik dana pusat, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten. Dukungan dana dari pihak swasta sangat kecil dan umumnya dalam bentuk fasilitasi kegiatan di kelompok perikanan misalnya informasi teknis (dikaitkan dengan promosi produk mereka), studi banding, pelaksanaan uji coba dan sebagainya. Sejak tahun 2006, PPL Perikanan PNS Sleman mendapatkan dukungan dana berupa Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dari Pusluh BPSDM KP sebesar Rp. 320.000,-/ PPL/ bulan. Dukungan dana dari APBD Propinsi DIY berupa tunjangan untuk pengumpulan data statistik serta dari APBD Kabupaten untuk tunjangan pendampingan penguatan modal kelompok dan dana untuk penyusunan programa penyuluhan perikanan. Dana yang disampaikan kepada masyarakat melalui kelompok perikanan sebagian besar berupa dana penguatan modal baik yang bersumber dari APBN maupun APBD dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Dinas Kabupaten, sementara dana lainnya bagi masyarakat diwujudkan dalam bentuk pelatihan, magang, studi banding, lomba, penghargaan bagi kelompok yang berprestasi dan fasilitasi untuk pertemuan berbagai forum masyakat perikanan Sleman. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, telah ditentukan pembagian tugas pendanaan bagi penyuluhan yaitu Pemerintah Pusat berkewajiban menyediakan dana untuk tunjangan jabatan fungsional penyuluh, BOP dan sarana/ prasarana penyuluhan sementara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/ Kota berkewajiban menyediakan dana untuk penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten, kecamatan dan desa, yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan programa penyuluhan perikanan. Rencana pada tahun 2014 Kabupaten Sleman akan memberi dukungan penyuluh swadaya berupa sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan ‘water test kit’. PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERIKANAN Pengembangan penyuluhan perikanan intinya adalah pemberdayaan baik petugas maupun masyarakat. Masyarakat sebagai subyek yang melaksanakan pembangunan sementara petugas sebagai fasilitator dan motivator yang mendampingi masyarakat. 4
Misi pemberdayaan rakyat dilaksanakan dengan terlebih dahulu memberdayakan petugas, sehingga petugas mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Pemberdayaan petugas dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai organisasi dan memberikan kebebasan untuk berkreasi serta bertanggung jawab. Pemberdayaan petugas dimulai dengan melakukan pendekatan komunikasi antara jajaran struktural dengan fungsional penyuluh yang didasari dengan prinsip saling menghargai yang dalam bahasa Jawa lebih dikenal dengan istilah ’ngewongke wong’
yaitu bukan saja
membebani PPL dengan tugas tetapi juga memperhatikan segala kebutuhannya yang tentunya dengan segala keterbatasan yang ada. Dalam hal ini, motto ’berbuat bersama berperan
setara’ antara petugas fungsional (PPL Perikanan) dengan petugas struktural menjadi landasan dalam bekerja. Dalam kerangka ini, pranata yang dikembangkan adalah mengadakan pertemuan rutin antara PPL dengan petugas struktural paling tidak 2 (dua) kali setiap bulan. Bentuk perhatian terhadap sebagian kebutuhan PPL antara lain dengan memberikan kewenangan penuh kepada PPL untuk memberikan pelayanan yang terbaik di wilayahnya, pelatihan tertentu bagi yang memenuhi persayaratan, dan mengusulkan penghargaan Bupati bagi PPL yang berprestasi. Sejauh ini, semua hal tersebut, selain dapat meningkatkan kemampuan teknis, meningkatkan rasa percaya diri PPL dalam melayani masyarakat, juga dapat mereka usulkan untuk memperoleh angka kredit (PPL Perikanan PNS). Disamping itu, diupayakan juga menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam melayani masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan sangat mempertimbangkan masukan dan saran dari petugas lapangan (PPL) dan menempatkannya sebagai mitra kerja bukan bawahan. Dengan melaksanakan hal tersebut ternyata dalam kurun waktu lebih kurang 14 tahun, para PPL berkompetisi positif untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pemberdayaan rakyat dimulai dengan melaksanakan komunikasi secara intensif antara petugas (baik Dinas maupun PPL) dengan melaksanakan kunjungan dan pertemuan-pertemuan. Pada tahun 2012 tercatat ada 507 kelompok masyarakat.
pembudidaya ikan yang merupakan basis di
Kelompok pembudidaya ikan ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan
perikanan, yang terlibat secara aktif sejak proses perencanaan sampai dengan evaluasinya. Dengan menumbuhkan kelompok yang nyata dan dinamis petugas berupaya mengungkap potensi masyarakat sebagai upaya awal proses pemberdayaan, sehingga sejak tahun 1997, tidak ada lagi program bantuan gratis dari perikanan pada kelompok pembudidaya ikan. Untuk dapat selalu menjaga dan meningkatkan dinamika, pranata yang dikembangkan adalah disetiap kelompok mengadakan pertemuan rutinnya baik setiap bulanan ataupun setiap selapanan (setiap 35 hari) yang biasanya secara berkala dihadiri juga oleh PPL Perikanan. Terutama bagi kelompok pemula, tiap pertemuan rutinnya wajib dihadiri oleh PPL Perikanan mengingat pada kelompok pemula dinamikanya masih sangat rendah.
Kemudian di tingkat 5
kecamatan juga dibentuk forum kelompok perikanan yang anggotanya adalah perwakilan dari kelompok perikanan yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Kelompok yang telah tumbuh nyata dan dinamis, difasilitasi dengan suatu forum silaturrahim, antara lain ‘Forum Silaturrahim Keluarga Perikanan Sleman 3 Bulanan’ yang diikuti oleh seluruh pelaku pembangunan perikanan di Kabupaten Sleman (kelompok, pengusaha pakan, pemancingan, rumah makan khas ikan, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan lain-lain) yang pada tanggal 19 Desember 2013 merupakan pertemuan yang ke-65 kalinya (sejak November 1996). Pranata pertemuan tiga bulanan ini telah sempat dihadiri oleh para pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri (saat itu sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan), beberapa Dirjen Perikanan, para Direktur, Kepala Pusat Riset Budidaya Perikanan, disamping tentunya juga sempat dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Bupati dan Wakil Bupati Sleman, Ketua DPRD Sleman dan lain-lain. Pertemuan ini
merupakan ajang komunikasi antara perwakilan seluruh kelompok
perikanan se-kabupaten Sleman, wakil Perguruan Tinggi, pengusaha pakan, rumah makan ikan, para pedagang ikan yang sekaligus merupakan refleksi intensifnya komunikasi antara PPL perikanan dengan masyarakat. Sebagai bentuk komunikasi yang lain, setiap tahun secara rutin dilaksanakan juga kunjungan petugas Bidang Perikanan Sleman
yang sekaligus melaksanakan evaluasi terhadap
kegiatan kelompok pembudidaya ikan berdasarkan kelas kemampuan kelompoknya (yaitu Pemula dan Madya) yang usulannya disampaikan oleh PPL (Perlu diketahui, mulai tahun 2013 Kabupaten Sleman sudah menggunakan kelas kelompok baru, yaitu kelas kelompok pemula, madya, dan utama sesuai dengan Permen No.KEP. 14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan). Kegiatan tersebut dirasakan sangat efektif untuk memberdayakan kelompok dan bagi nominator kelompok terbaik, menjadi kelompok pembelajaran bagi kelompok-kelompok lainnya (learning organization), sehingga bagi kelompok yang dikunjungi menjadi bertanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan kegiatannya. Dalam kondisi demikian, jika pada saatnya dibutuhkan evaluasi berdasarkan komoditaspun, bukan menjadi hal yang sulit untuk dilaksanakan. Dan sebagai bentuk telah tumbuhnya komunikasi yang baik antara Pemerintah dengan kelompok pembudidaya ikan, sejak tahun 1997 diluncurkan Program Penguatan Modal yang merupakan penyederhanaan dan penyempurnaan program perguliran, baik dari UPP maupun Kabupaten. Selain penguatan modal tersebut, kelompok pembudidaya ikan juga sudah mengenal kredit program maupun komersial sejak 3 tahun terakhir. Data yang diperoleh sampai akhir tahun 2012 untuk sumber permodalan yang sudah diakses oleh kelompok perikanan adalah sebagai berikut : 6
1.
Dana Pemberdayaan Pemerintah Kabupaten Sleman (Hibah) sejumlah Rp. 1.040.000.000,untuk
126 kelompok;
2.
PUMP-PB (Hibah) sejumlah Rp. 1.300.000.000,- untuk 20 kelompok;
3.
PUMP-P2HP (Hibah) sejumlah Rp. 300.000.000,- untuk 6 kelompok;
4.
Dana Penguatan Modal Pemerintah Kabupaten Sleman sejumlah Rp. 2.000.000.000,- untuk 92 kelompok;
5.
Dana Penguatan Modal UPP Rp. 2.300.000.000,- untuk 59 kelompok;
6.
KUR Bank BNI (Kredit Program) sejumlah Rp. 1.230.000.000,- untuk 20 kelompok; serta
7.
KKPe Bank BPD (Kredit Program) sejumlah Rp. 6.621.000.000,- untuk 95 kelompok. Tidak itu saja, tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok pembudidaya ikan sebagai
wadah pembelajaran usaha juga dipengaruhi oleh peran beberapa pembudidaya ikan berpengalaman yang dengan suka rela berjalan seiring dengan PPL, berbagi pengalaman usaha dengan pembudidaya/ kelompok pembudidaya ikan lainnya. Baik langsung maupun tidak, selama ini ternyata pembudidaya ikan tersebut telah ikut memberikan kontribusinya terhadap usaha pemberdayaan rakyat. Oleh karenanya
Bidang Perikanan saat itu memberikan penghargaan
kepada mereka sebagai Penyuluh Perikanan Mandiri Profesional. Penghargaan ini selain sebagai bentuk penghormatan jajaran Bidang Perikanan terhadap karya nyata mereka juga diharapkan dapat lebih mendorong dan memotivasi mereka untuk selalu memberikan yang terbaik bagi usaha pembangunan perikanan di Kabupaten Sleman. Saat ini telah bertambah banyak pemuka kelompok perikanan yang dengan sukarela berfungsi menjadi penyuluh perikanan mandiri. Penyuluh Perikanan Mandiri Profesional ini dalam perkembangannya ternyata sesuai dengan yang diharapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fasilitasi
yang
diberikan
kepada
masyarakat
pembudidaya
ikan
dalam
rangka
pemberdayaan antara lain : 1.
Forum silaturrahim pengolah dan pedagang Belut Godean. Forum ini lahir pada tanggal 4 April 2002 beranggotakan para pengolah dan pedagang belut wilayah Godean dan sekitarnya. Forum ini berperan mengatasi permasalahan permodalan, ketersediaan baban baku, peningkatan kualitas hasil olahan dan pemasaran.
2.
Forum silaturrahim pelaku usaha Udang Galah. Forum ini lahir di Minggir pada tanggal 6 April 2002. Saat ini Kabupaten Sleman merupakan salah satu penghasil dan pemasar udang galah yang cukup diperhitungkan di Indonesia.
3.
Forum silaturrahim pengelola pasar ikan kelompok. Forum yang beranggotakan 14 pasar ikan kelompok ini lahir pada tanggal 23 April 2002, diharapkan dapat memiliki peran yang besar dalam pemasaran ikan di DI Jogjakarta. kelompok
dalam
memasarkan
hasil
Pasar-pasar ikan ini tumbuh dari kebutuhan budidayanya
dan
tujuan
jangka
panjang
7
diselenggarakannya forum ini adalah menjadi barometer harga benih ikan dan menjadi ujung tombak perkembangan usaha perikanan di Kabupaten Sleman. 4. Paguyuban Pembudidaya Ikan Nila yang didirikan pada hari minggu 20 Maret 2005 dengan nama : MINA MITRA yang anggotanya terdiri dari gabungan kelompok Pembudidaya Ikan Nila dari beberapa kecamatan. Tujuan utama paguyuban ini adalah pengadaan bersama sarana produksi perikanan dan pemasaran hasil pendederan benih Nila. Sampai saat ini paguyuban telah mampu menyalurkan pakan ikan 20 – 25 ton/ bulan kepada seluruh anggota paguyuban. Produksi benih Nila yang dihasilkan tidak kurang dari 30 ton/ bulan untuk memenuhi permintaan pembudidaya jaring apung di Jateng dan Jabar. 5.
Asosiasi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (ASPPIN) Kabupaten Sleman dikukuhkan pada tanggal 9 Juli 2010 dan beranggotakan sekitar 30 orang pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kabupaten Sleman. Saat ini pengolah hasil perikanan sudah menghasilkan bermacam-macam produk, seperti keripik Nila, abon Nila, abon Lele, abon Tuna, bakso ikan, siomay ikan, keripik Belut, Bandeng presto, Nila presto, nugget, otak-otak, dan lain-lain. Pemasaran hasil olahan tersebut sudah menjangkau pasar online sampai ke Kalimantan, Sumatera, dan Jakarta. Sedangkan untuk pasar lokal, hasil olahan perikanan dipasarkan di supermarket, pusat oleh-oleh dan toko-toko makanan.
6.
Paguyuban Pedagang Ikan Kabupaten Sleman (PAPIKS) berdiri pada tahun 2007 dan beranggotakan pedagang ikan di Kabupaten Sleman sekitar 22 orang. Paguyuban tersebut diharapkan dapat menjadi titik temu diantara produsen dan konsumen ikan di Kabupaten Sleman dan menjadi media pertukaran informasi tentang harga ikan. Rata-rata pedagang ikan menjual benih ikan ke waduk-waduk sekitar untuk dibesarkan, dan menjual ikan konsumsi ke pemancingan, pasar, dan rumah makan.
7.
Mulai tahun 2002, Bidang Perikanan melaksanakan kontes Gurami yang diikuti wakil-wakil dari 17 kecamatan, dengan tujuan utama lebih memasyarakatkan ikan Gurami sebagai komoditas ekonomi bukan sekedar komoditas ‘kelangenan'. Dan mulai tahun 2006 kegiatan kontes Gurami diganti menjadi kegiatan Lomba Petani UPR, mengingat di Kabupaten Sleman berkembang cukup banyak kegiatan pembenihan, baik yang dilakukan oleh kelompok maupun secara individu dan sampai dengan tahun 2006, hampir sekitar 80 % produksi benih ikan air tawar di DIY diproduksi oleh Sleman.
8.
Di pertengahan tahun 2002 pula dimulai lomba masak ikan dan kudapan berbahan baku ikan yang seleksinya dimulai dari tingkat kecamatan dan juara masing-masing kecamatan 'diadu' di tingkat kabupaten. Kegiatan inipun telah dijadikan agenda tahunan Bidang Perikanan dengan tujuan utama memasyarakatkan makan ikan dan memberikan pilihan keragaman menu masakan dan kudapan berbahan baku ikan.
8
9.
Gerakan Cinta Ikan bagi siswa TK dan SD merupakan agenda bulanan PPL Perikanan di Wilayah kerjanya. Yang sangat membanggakan adalah dalam program ini bahwa PPL mampu memotivasi kelompok perikanan untuk mau peduli kepada anak-anak sekolah dengan menyumbangkan sebagian dari hasil produksi ikannya secara sukarela untuk disajikan sebagai menu mereka dan kegiatan ini berjalan terus dan berkembang, sehingga fungsi Bidang Perikanan betul-betul sebagai fasilitator. Demikian juga dengan Lomba Lukis Anak bertemakan Perikanan merupakan agenda tahunan Bidang Perikanan Sleman. Kedua kegiatan tersebut bertujuan : Memasyarakatkan dan membiasakan makan ikan serta meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya ikan sebagai sumber protein yang berguna dalam meningkatkan kecerdasan anak serta memperkenalkan perikanan sejak dini kepada anakanak.
PENUTUP Dalam organisasi apapun, sumberdaya manusia menjadi pemegang peranan kunci keberhasilan, sehingga pengelolaan SDM ini selalu menjadi prioritas penting, namun ironisnya bahwa saat ini sebagian besar program yang dicanangkan lebih berfokus dan menitikberatkan pada sisi fisik atau materi saja dan sangat sedikit yang menga ngkat mengenai SDM. Disadari bahwa salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan perikanan adalah manakala setiap unsur/ komponen yang terlibat dalam pembangunan dapat bekerjasama dengan baik maka komunikasi dan interaksi melalui pengembangan budaya silaturrahim diantara semua pelaku perikanan (Pemerintah Daerah, Kelompok Pembudidaya Ikan, Perguruan Tinggi, dll) menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Tidaklah mudah menyatukan seluruh pelaku pembangunan perikanan dalam satu gerak langkah dan lebih tidak mudah lagi menjaga kelangsungan komunikasi dan interaksi diantara mereka, yang sudah berjalan sejak tahun 1996 ini. Oleh karena itulah, kesediaan dan keikhlasan untuk tetap memberikan yang terbaik bagi pengembangan perikanan Sleman merupakan keniscayaan. Dan kata kunci keberhasilan ini terletak pada bagaimana kita menerapkan nilai-nilai secara konsisten bagi setiap pelaku pembangunan perikanan yaitu : Jujur, Terbuka, Bertanggung jawab, Ikhlas, Kerjasama, dan Profesionalisme. Tulisan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan sedikit gambaran dan masukan mengenai pengembangan penyuluhan perikanan di Kabupaten Sleman, semoga dapat lebih meyakinkan para penentu kebijakan dan pengambil keputusan bahwa sudah saatnya Penyuluhan Perikanan dapat memperoleh perhatian lebih khusus, mengingat potensi perikanan yang dapat dikembangkan masih cukup besar (khususnya perikanan budidaya) dan dengan pengelolaan yang
9
tepat, perikanan dapat menjadi alternatif pengentasan kemiskinan dan mengatasi pengangguran dan kesemuanya berawal dari ’berdayanya petugas’ yang akan melayani masyarakat. Semoga....
10
