i
KATA PENGANTAR Tahun 2015 Merupakan pelaksanaan tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015. Dalam kurun waktu satu tahun ini terjadi perubahan Renstra berupa Review yang menjadi acuan untuk seluruh unit kerja pada jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun Rencana Strategis (Renja) serta Rencana Kerja (Renja) tahunannya, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan secara Keseluruhan. Dalam implementasi lebih lanjut, Review Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi arahan bagi penetapan dan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Satuansatuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Guna terciptanya satu kesatuan yang utuh dari pola dan mekanisme perencanaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan agar secara konsisten mengacu pada dokumen Review Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011-2015. Semoga Tuhan YME Senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan Visi dan Misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra ini.
Banjarmasin,
ii
Januari 2015
DAFTAR ISI Kata Pengantar ....................................................................................................................
ii
Daftar isi ...............................................................................................................................
iii
BAB I
Pendahuluan .....................................................................................
1
A. Latar Belakang ..........................................................................
1
B. Landasan Hukum ......................................................................
2
C. Maksud dan Tujuan ..................................................................
2
D. Sistemmatika Penyusunan Renstra .........................................
3
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD ................................
6
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ......................
6
B. Sumber Daya SKPD ..................................................................
8
C. Kinerja Pelayanan SKPD .........................................................
9
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
:
:
:
:
:
:
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ...................................................................................
15
A. Identifikasi Permasalahan ........................................................
15
B. Isu Strategis................................................................................
16
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....................................................................................
17
A. Visi dan Misi ..............................................................................
17
B. Tujuan dan Sasaran ..................................................................
18
C. Arah Kebijakan dan Strategis..................................................
19
RENCANA
PROGRAM,
KEGIATAN,
PENDANAAN
INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA .................................
21
A. Rencana Program ......................................................................
21
B. Pendanaan Indikatif ..................................................................
25
C. Indikator Kinerja ......................................................................
27
PENUTUP .........................................................................................
27
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari proses pembangunan Nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Ketenagakerjaan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Data Survey BPS Provinsi Kalimantan Selatan Februari 2014, bahwa keadaan ketenagakerjaan Kalimantan Selatan adalah : 1. Pada Februari 2014 jumlah angkatan kerja mencapai 2,0 juta orang mengalami kenaikan sebesar 2,85 persen atau terjadi penambahan sebear 55,8 ribu orang dibanding Februari 2013 2. Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2014 adalah sebesar 1,9 juta mengalami kenaikan sebesar 2,65 persen atau terjadi penambahan sebesar 49,7 ribu orang dibanding Februari 2013 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan keadaan Februari 2014 adalah 4,03 persen mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen dibanding Februari 2013 sebesar 3,84 persen 4. Sektor pertanian merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Tercatat sebesar 36,84 persen tenaga kerja diserap sektor pertanian, sektor perdagangan adalah sektor kedua terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 19,71 persen
1
5. Pada Februari 2014 sebanyak 63,43 persen adalah pekerja disektor informal, yaitu berusaha sendiri (23,40 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap (18,26 persen serta pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar (21,77 persen) 6. Pekerja disektor formal tercatat sebesar 36,57 persen yaitu terdiri dari pekerja dengan status buruh atau karyawan (33,55 persen) dan status berusaha sendiri dibantu dengan buruh tetap (3,02 persen) 7. Berdasarkan jam kerja, penduduk bekerja 35 jam atau lebih seminggu mengalami sedikit kenaikan sekitar 0,96 persen menjadi 62,90 persen dibandingkan setahun yang lalu, penurunan terjadi pada penduduk yang bekerja antara 8 – 24 jam perminggu sebesar 2,63 persen 8. Setengah dari penduduk bekerja di Kalimantan Selatan yaitu 53,99 persen masih berijasah Sekolah Dasar dan 18,12 persen Sekolah Menengah Pertama, hanya 8,89 persen mereka yang bekerja telah menyelesaikan jenjang Diploma atau Universitas 9. TPAK Februari 2014 tertinggi untuk kawasan regional Kalimantan terjadi di Kalimantan Selatan mencapai 72,95 persen. TPT tertinggi di Kalimantan Timur yaitu sebesar 8,89 persen. Berikut hasil survey BPS Prov. Kalimantan Selatan : Kebutuhan Hidup Layak 2013 1.227.546,67
Prov. Kal Sel Kab. Tanah Laut Kab. Kotabaru Kab. Banjar Kab. Batola Kab. Tapin Kab. HSS Kab. HST Kab. HSU Kab. Tabalong Kab. Tanah Bumbu Kab. Balangan Banjarmasin Banjarbaru Sumber : BPS Prov. Kal Sel
TPAK 2013
TPT
69,08 69,19 62,90 76.20 74,84 69,59 68,47 70,88 72,95 74,85 65,39 76,90 62,70 60,94
3,79 3,12 4,60 2,62 3,40 5,43 4,42 1,79 2,83 2.20 7,32 7,82 5,24 2,65
2
UMP 1.337.500,-
1.620.000,-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai sebagai instansi yang bertugas menyelenggarakan
urusan
Ketenagakerjaan
dan
Ketransmigrasian
merencanakan
pembangunan yang difokuskan pada bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasin melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penciptaan kesempatan kerja, pembangunan kawasan serta pengembangan ekonomi local dan daerah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran dan penduduk sekitar, serta percepatan pembangunan daerah.
Secara spesifik upaya peningkatan daya
saing bidang
ketenagakerjaan diarahkan pada bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk : 1. Penciptaan kondisi kerja yang layak (decent work) dalam pengertian produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai 2. Penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan 3. Peningkatan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja 4. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Sedangkan upaya peningkatan daya saing bidang ketransmigrasian diarahkan pada : 1. Pembangunan kawasan transmigrasi yang potensial dan layak dikembangkan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan lain 2. Peningkatan daya tarik desa di kawasan transmigrasi 3. Membangun keterkaitan antara desa dan kota di kawasan transmigrasi 4. Percepatan pembangunan kawasan tertinggal Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang berpedoman kepada RPJMD dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Rencana Strategis tersebut berisi tentang penjabaran Visi, Misi dan tujuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 memuat visi, misi, tujuan/sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan serta berpedoman kepada RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015. B. Landasan Hukum Ada beberapa landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Review Renstra yaitu : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah e. Peraturan PemerintahNomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah i. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan telah disempurnakan
dengan
Keputusan
Gubernur
188.44/0647/KUM/2012 tanggal 28 Desember 2012
4
Kalimantan
Selatan
Nomor
:
C. Maksud dan Tujuan Dalam lingkup internal, terdapat beberapa regulasi (berikut perubahan) yang menjadi kerangka dasar dari semua kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, terutama dalam konteks Review Renstra, terutama Target Indikator Kinerja Sasaran belum sesuai Target Indikator Kinerja RPJM Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan D. Sistematika Penyusunan Renstra
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN A.
Latar Belakang
B.
Landasan Hukum
C.
Maksud dan Tujuan
D.
Sistematika Penyusunan Renstra
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD A.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
B.
Kapasitas Pelayanan dan Asset yang dikelola
C.
Pelayanan dan kelompok Sasaran/Kinerja Pelayanan SKPD
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI A.
Permasalahan Pokok
B.
Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD
BAB IV
C.
Tantangan
D.
Peluang
VISI,
MISI,
TUJUAN
DAN
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN
BAB V
A.
Visi dan Misi
B.
Tujuan dan Sasaran
C.
Arah Kebijakan dan Strategi
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI.
A.
Rencana Program
B.
Pendanaan Indikatif
C.
Indikator Kinerja
D
Batasan Operasional
PENUTUP
5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD a.
Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi : 1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan
pelayanan
umum
di
bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 3) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan kualitas dan penempatan tenaga kerja dan pencari kerja. 4) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelaksanaan dan pengembangan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. 5) Perumusan kebijakan teknis operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi. 6) Perumusan dan menetapkan kebijakan teknis, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi. 7) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis.
6
8) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan kegiatan kesekretariatan 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. Unsur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : 1.
Kepala Dinas
2.
Sekretariat
3.
Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan
4.
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
5.
Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi
6.
Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
Unsur organisasi secara lengkap disajikan pada gambar Struktur Organisasi sebagai berikut: STRUKTUR ORGANISASI DISNAKERTRANS PROV KAL-SEL PERDA NO.6 TAHUN 2008 TANGGAL 15 APRIL 2008
KADIS
SEKRETARIS JABATAN FUNGSIONAL
UPTP BP3TKI
KA. PROGRAM
KA.KEUANGAN
KA.UMKAP
BALATRANS
BID.P4T
BID. P2MKT
BID. PKP
BID. HIPK
SEKSI PKS
SEKSI KHI
SEKSI PKT
SEKSI PMSDM
SEKSI PPTK
SEKSI SYAKER
SEKSI PEMB PEMUKIMAN I
SEKSI PUT
SEKSI PPK
SEKSI PENGAWASAN
SEKSI PENEM TRANS
SEKSI BSPL
BLK
HIPERKES
7
PRODUKTIVITAS
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun kelompok jabatan fungsional tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Instruktur Balai Latihan Kerja
2.
Pengantar Kerja
3.
Pengawas Ketenagakerjaan
4.
Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)
Setiap unsur organisasi tersebut diatas telah dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi sebagai mana diatur pada peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 053 tahun 2009 . tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
B. Kapasitas Pelayanan dan Aset yang di kelola 1.
Kapasitas Pelayanan Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : Sumberdaya Manusia Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per tanggal 01 Januari 2013 sebanyak 235 orang yang tersebar pada Dinas Provinsi maupun pada UPTD-UPTD.
8
2. Aset yang dikelola Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut : (posisi bulan Desember 2013)
C.
No
Uraian
Rp.
a
Tanah
36.000.750.000.00
b
Peralatan dan Mesin
1.715.389.932.83
c
Gedung dan Bangunan
13.475.734.900.00
d
Jalan, Irigasi dan jaringan
0
e
Aset Tetap Lainnya
0
f
Kontruksi dalam pengerjaan
0
Pelayanan dan Kelompok Sasaran/ Kinerja Pelayanan SKPD 1. Jenis Pelayanan Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan a.
Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan Tenaga Kerja Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala provinsi. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala provinsi. Pengawasan pelaksanaan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
9
Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala provinsi. Fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan Penerbitan SPP AKAD skala provinsi. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri b.
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketanagakerjaan Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
10
Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi. Pemeriksaan/pengujian
terhadap
perusahaan
dan
obyek
pengawasan
ketenagakerjaan. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan . Pelaksanaan penerapan SMK3 skala provinsi. Pengkajian
dan
perekayasaan
bidang
norma
ketenagakerjaan,
hygiene
perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.
11
c.
Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Pengusulan rencana lokasi pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota Pengusulan rencana pengarahan, perpindahan, dan penempatan transmigrasi skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengusulan rancangan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala provinsi Mediasi dan koordinasi pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.
d.
Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Mediasi kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi Fasilitasi, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan SDM dan masyarakat transmigrasi Fasilitasi, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan
usaha produktif
masyarakat transmigrasi Fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi 2. Kelompok Sasaran Yang menjadi kelompok sasaran dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah masyarakat pencari kerja, tenaga kerja dalam hubungan kerja, calon transmigran, transmigran yang masih dibina.
12
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Permasalahan Pokok Beberapa masalah yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah : 1. Masih belum maksimalnya fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) 2. Masih lemahnya lembaga hubungan industrial 3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan 4. Rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bekerja di Luar Negeri 5. Banyaknya kesempatan kerja didalam dan luar negeri yang tidak bisa diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangungan ketransmigrasian adalah : 1. Tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi 2. Masih banyak areal yang dicadangkan atau dicadangkan untuk transmigrasi yang masih belum clear and clean 3. Masih rendahnya partisipasi pemerintah dan daerah dalam pembangunan transmigrasi 4. Banyaknya lokasi transmigrasi yang belum berkembang 5. Rendahnya sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi 6. Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi B. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD Gambaran ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan pada Februari 2014 mengalami sedikit perbaikan. Hal ini digambarkan dengan adanya kenaikan jumlah Angkatan Kerja sebesar 2,85 persen yaitu mencapai 2,0 juta orang atau terjadi penambahan sebesar 55,8 ribu orang dibanding Februari 2013 Penduduk yang bekerja pada bulan Februari 2014 adalah sebesar 1,9 juta, mengalami kenaikan sebesar 2,65 persen atau terjadi penambahan sebesar 49,7 ribu orang dibanding Februari 2013.
13
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja. TPT Kalimantan Selatan keadaan bulan Februari 2014 adalah 4,03 persen mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen dibanding Februari 2013 sebesar 3,84 persen. C. Tantangan Dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sesuai kondisi yang diharapkan tahun 2015, terdapat tantangan yang harus diatasi guna pencapaian kinerja diatas sebagai berikut : 1. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah mengakibatkan rendahnya daya saing dalam dunia kerja, sehingga dapat mengakibatkan adanya pengangguran.. 3. Implementasi
pelaksanaan
otonomi
daerah,
tenaga
fungsional
ketenagakerjaan
(instruktur, mediator, pengawas ketenagakerjaan) telah beralih tugas dan fungsinya. 4. Semakin terbatasnya tanah Negara untuk program transmigrasi akibat semakin besarnya kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan pembangunan dan pengembangan usaha. 5. Penyelenggaraan transmigrasi merupakan program pembangunan wilayah berjangka panjang yang memerlukan biaya besar dan konsistensi kebijakan dan pelaksanaan. Model pembangunan yang demikian memerlukan keterlibatan semua pihak baik kalangan birokrat, dunia usaha, maupun masyarakat secara terpadu dan terintegrasi, namun demikian minat dunia usaha untuk mengembangkan investasi terintegrasi dengan pembangunan transmigrasi relative rendah. D. Peluang Sekalipun dalam upaya pencapaian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dihadapkan pada tantangan di atas, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat peluang bagi upaya pencapaian tugas. Peluang tersebut diantaranya adalah : 1. Sumberdaya manusia/pegawai yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional (instruktur pelatihan kerja, pengantar kerja, mediator dan pengawas
14
ketenagakerjaan) serta staf merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 2. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 3. Berbagai teknologi juga tersedia di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seperti teknologi pelatihan, teknologi informasi pasar kerja, dan berbagai teknologi lainnya, berguna mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 4. Demikian halnya dengan anggaran/pembiayaan yang bersumber dari Penerimaan Negara dari Pajak maupun PNBP yang terakomodir dalam APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 5. Pasar tenaga kerja luar negeri merupakan potensi yang harus segera disambut dengan pengelolaan ketenagakerjaan yang profesional, efektif dan efisien. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri telah memberikan kontribusinya dalam mendukung dan memajukan Indonesia melalui remitansi yang menambah devisa negara. Krisis ekonomi dunia yang membuat berbagai negara harus mereformasi perkonomiannya ternyata tidak memberi pengaruh besar bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri 6. Pemerintah melakukan reformasi dan revitalisasi berbagai infrastruktur ketenagakerjaan seperti regulasi yang ramah terhadap investasi dan ketenangan berusaha 7. Dalam rangka pelayanan dan perlindungan TKI di luar Negeri telah dibentuk dan ditempatkan 10 (sepuluh) atas ketenagakerjaan di 9 negara penempatan, yaitu Malaysia, Hongkong, Saudi Arabia (Riyadh dan Jedah),Persatuan Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Singapura, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan. Keberadaan atase ketenagakerjaan tersebut dapat memberikan pelayanan informasi penempatan dan perlindungan
15
8. Dengan disahkannya UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maka transmigrasi akan lebih jelas perannya dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal sebagai upaya peningkatan daya saing daerah. Hal tersebut disebabkan karena berubahnya pendekatan pembangunan transmigrasi dari pendekatan perpindahan penduduk menjadi pendekatan pengembangan kawasan, semakin besarnya peran Pemerintah Daerah sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan transmigrasi, serta diwajibkannya kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan kepada Badan Usaha untuk mengembangkan investasi di Kawasan Transmigrasi. Berdasarkan perubahan UU tersebut,maka peran transmigrasi dalam RPJM Nasional tahun 2010-2014 semakin jelas dan terukur, yaitu mendukung Prioritas Bidang Wilayah dan Tata Ruang dalam pembangunan perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
16
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi 1. V i s i Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah: “Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi Yang Produktif, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera ”. Penjabaran makna dari visi Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: -
Produktif mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga mampu meningkatkan produksi
-
Berdaya Saing mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu bersaing di pasar kerja maupun menjadi wirausaha
-
Mandiri mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu hidup mandiri tidak tergantung dari bantuan pemerintah
-
Sejahtera mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran tingkat kehidupan menjadi sejahtera yang mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri beserta keluarga baik kebutuhan material maupun spiritual.
2. M i s i Dalam rangka pencapaian Visi,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Selatan menetapkan misi yaitu : a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja b. Pembinaan hubungan industrial, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan kesejahteraan pekerja
17
c. Pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan d. Memberdayakan transmigran dan penduduk sekitarnya menuju masyarakat mandiri dalam rangka menunjang pembangunan daerah B. Tujuan dan Sasaran Dalam
rangka
mewujudkan
visi
dan
misi
pembangunan
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian tersebut, lebih lanjut dirumuskan 7 tujuan dan 11 sasaran sebagai berikut : MISI Misi 1
Misi 2
TUJUAN 1
Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia tenaga kerja
2
Meningkatkan akses pencari kerja
3
Pengembangan Hubungan Industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja
4
Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
Misi 3
5
Meningkatkan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi
Misi 4
6
Meningkatkan kualitas, kapabilitas SDM transmigran
7
Meningkatkan kualitas UPT(Unit Permukiman Transmigrasi)
Untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 12 sasaran organisasi yang dipetakan kedalam masing-masing tujuan sebagai berikut: TUJUAN Tujuan 1
SASARAN 1
Meningkatnya pelayanan pelatihan kerja
2
Meningkatkan Mutu BLK
3
Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan
Tujuan 2 kerja 4
Meningkatnya Sarana hubungan industrial
5
Mediasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
Tujuan 3
18
6
Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja
7
Meningkatnya kepesertaan jamsostek
8
Meningkatnya sistem managemen keselamatan dan kesehatan
Tujuan 4 kerja (K3) 9 Tujuan 5
Terbangunnya lokasi pemukiman transmigrasi dan daerah sekitarnya yang clean dan clear serta layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan (2C4L)
Tujuan 6
10
Jumlah kelembagaan ekonomi dan sosial budaya di permukiman
11
Terwujudnya desa transmigrasi yang mandiri dan potensial
12
Terpilihnya transmigrans teladan
Tujuan 7
C. Arah Kebijakan dan Strategi Kebijakan dan strategi pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengacu pada kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu : 1. Bidang Ketenagakerjaan a) Kebijakan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan berbasis masyarakat. Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut melalui :
Pembinaan Desa Produktif
Peningkatan kompetensi Instruktur dan tenaga kepelatihan
Peningkatan kapasitas kelembagaan, Sarjana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas
Pembangunan Balai Latihan Kerja
Pengadan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Peningkatan Profrsionalisme Tenaga Kepelatihan dan Istruktur BLK
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 19
b) Kebijakan peningkatan konsolidasi program-program Perluasan Kesempatan Kerja yang dilaksanakan pemerintah sehingga tercipta kesempatan kerja yang seluasluasnya. Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah melalui :
Tenaga Sukarela yang melakukan Pendampingan dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja
Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja
Pengembangan Bursa Kerja
Pengembangan Informasi pasar kerja
Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan
Bimtek bursa kerja Online
c). Kebijakan peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja melalui dorongan pelaksanaan negosiasi hubungan industrial secara bipartit untuk mencapai kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah:
Penguatan Kelembagaan dan Pemasyarakatan HI
Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Konsolidasi
Pelaksanaan
Peningkatan
Intensitas
Pencegahan
PHK
dan
Penyelesaian Hubungan Industrial
Pengelolaan Persyarakat Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi
d). Kebijakan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum. Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah:
Penerapan SMK3
Penanganan Kasus Ketenagakerjaan
Sosialisasi Norma K3, Penyuluhan dan Evaluasi Calon Ahli K3
20
Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak
Pemeriksaan Kerja Malam Perempuan dalam rangka pencegahan terjadinya Traficking
2. Bidang Ketransmigrasian a). Kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut :
Penyediaan Tanah Transmigrasi
Partisipasi masyarakat
dalam pembentukan lembaga pemerintah dalam
pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal dan perbatasan b). Kebijakan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah:
Bantuan pendidikan pelayanan sosbud dan mental spiritual di Kawasan transmigasi melalui penilaian dan pemilihan transmigrasi dan Pembina Kimtrans teladan
21
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA A. Rencana Program Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut : SUMBER DANA
SASARAN DAN PROGRAM Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Pelatihan Kerja 1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Sasaran 2 : Meningkatkan mutu BLK 1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Sasaran 3 : Meningkatkan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja 1. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Sasaran 4 : Meningkatkan Sarana Hubungan Industrial 1. Program Pengembangan HI dan Peningkatan Jamsostek 2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Sasaran 5 : Mediasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 1. Program Pengembangan HI dan Peningkatan Jamsostek Sasaran 6 : Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja 1. Program Pengembangan HI dan Peningkatan Jamsostek 2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Sasaran 7 : Meningkatkan Kepesertaan Jamsostek 1. Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Sasaran 8 : Meningkatkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 22
PENANGGUNG JAWAB
APBN APBD
Bidang PKP
APBD
BLK
APBN
Bidang PKP
APBD
APBN APBD
Bidang HIPK APBN
APBN APBD
APBN
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
1.
Perlindungan Tenaga Kerja dan APBN Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 2. Program Perlindungan dan Pengembangan APBD Lembaga Tenaga Kerja Sasaran 9 : Terbangunnya lokasi permukiman transmigrasi dan daerah sekitarnya yang Clean dan Clear serta layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan (2C4L) 1. Program Pembangunan Kawasan APBN Bidang P4Trans Transmigrasi 2. Program Pengembangan Sumber Daya APBN Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengembangan Wilayah APBD Transmigrasi Sasaran 10 : Jumlah Kelembagaan Ekonomi dan Sosial Budaya Permukiman 1. Program Pengembangan masyarakat dan APBN Kawasan Transmigrasi Sasaran 11 : Terwujudnya desa transmigrasi yang mandiri dan potensial Bidang P2MKT 1. Program Pengembangan masyarakat dan APBN Kawasan Transmigrasi 2. Program Pengembangan Wilayah APBD Transmigrasi Sasaran 12 : Terpilihnya transmigran teladan 1. Program Pengembangan masyarakat dan APBN Kawasan Transmigrasi 2. Program Pengembangan masyarakat dan APBD Kawasan Transmigrasi Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang akan dilaksanakan mencakup : 1. Program
Peningkatan
Kompetensi
Tenaga
Kerja
dan
Produktivitas
(APBN)
ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas b. Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan luar negeri Binalatas c. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalatas d. Pengembangan Standarisasi Kompentensi Kerja dan Program Pelatihan Binalatas
23
2. Program Peningkatan Kualitias dan Produktivitas Tenaga Kerja (APBD), ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pelatihan Pengelola Lembaga Latihan Kerja b. Uji Ketrampilam c. Bimtek Instruktur Lembaga Latihan Kerja d. Monotoring Lembaga Latihan Swasta e. Pembangunan Balai Latihan Kerja f. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK h. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana BLK i. Perencanaan Penyusunan , Evaluasi Program Pelatihan ,Monitoring Lulusan dan Pelaporan j. Penelitian dan Pengembangan Program Pelatihan k. Pemasaran Lulusan l. Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja m. Pelatihan Produktivitas n. Sosialisasi Produktivitas o. Pembinaan Pengembangan Desa Produktif p. Pelatihan Bimbingan 5 S pada UKM 3. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (APBN) a. Penempatan tenaga kerja dalam negeri b. Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri c. Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri d. Peningkatan pengembangan pasar kerja e. Dukungan managemen dan dukungan tehnis lainnya 4. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (APBD) a. Padat Karya Produktif b. Pendataan Kesempatan Kerja Sektoral dan PHK
24
c. Pengembangan Kewirausahaan Pola Gramen Bank d. Terapan Teknologi Padat Karya Sistem Kader e. Pengembangan Bursa Kerja f. Pengembangan Informasi Pasar Kerja g. Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan h. Penyuluhan Informasi Ketenagakerjaan i. Bimtek Pelayanan Antar Kerja j. Bimtek Bursa Kerja On Line 5. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (APBN) a. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya b. Peningkatan penerapan pengupahan dan jaminan social tenaga kerja c. Konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan PHK dan penyelesaian hubungan industrial; d. Konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan PHK dan penyelesaian hubungan industrial; e. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tenaga kerja. 6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (APBD) a. Monitoring dan Evaluasi ketenagakerjaan b. Pengembangan Pengupahan c. Pembinaan Organisasi Pekerja d. Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum e. Sosialisasi Upah Minimum Provinsi f. Forum Komunikasi Tripartit Tingkat Provinsi g. Sistem deteksi hubungan Industrial h. Pelaksanaan Hari K3 i. Peningkatan Wawasan Dewan Pengupahan provinsi
25
j. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hyperkes dan KK di perusahaan k. Penyuluhan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)di perusahaan l. Penyuluhan Peningkatan Kemampuan Tenaga Pelaksana Hyperkes&KK m. Pengujian Lingkungan Kerja n. Pemeriksaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja o. Pendayagunaan Fasilitas Balai Hygine Perusahaan dan Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja p. Akreditasi 7. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (APBN) a. Peningkatan peran serta lembaga-lembaga, personil dan penegakan hukum dalam penerapan norma ketenagakerjaan b. Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak c. Peningkatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3); d. Penigkatan penerapan norma ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja 8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (APBN) a. Pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi b. Penyediaan tanah transmigrasi; c. Dukungan teknis dan manajemen Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi 9. Program Pengembangan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi (APBD) a. Sosialisasi Dalam Rangka Seleksi Rekrutmen Calon Transmigrasi Daerah Asal b. Identifikasi/ Sosialisasi Kesiapan Calon Lokasi Transmigrasi 10. Kegiatan Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (APBN) a. Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat di kawasan transmigrasi
26
c. Penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi d. Perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi e. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. 11. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi (APBD) a. Uji Coba Pengembangan Pertanian Organik b. Fasilitasi pembentukan dan Pembinaan Poktan/Gapoktan c. Fasilitasi pembentukan penguatan koperasi d. Pembibitan tanam-tanaman e. Monotoring dan Evaluasi Ketransmigrasian 12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD) a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUUan i. Penyediaan Makanan dan Minuman j. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah k. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah l. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (APBD) a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional b. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor c. Pengadaan Komputer
27
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (APBD) a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan b. Pengadan Pakaian Olah Raga 15. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur (APBD) a. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan 16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan (APBD) a. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran c. Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun d. Penyusunan Rencana Kerja SKPD B.
Pendanaan Indikatif Anggaran yang diperlukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Selatan
guna
melaksanakan
rencana
strategis
tersebut
sebesar
Rp.198.580.000.000,- (tidak termasuk belanja tidak langsung), baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dengan perincian sebagai berikut : ☻
Tahun
2011
Rp. 26.930.000.000.000
☻
Tahun
2012
Rp. 32.150.000.000.000
☻
Tahun
2013
Rp. 38.345.000.000.000
☻
Tahun
2014
Rp. 46.000.000.000.000
☻
Tahun
2015
Rp. 55.155.000.000.000
28
Indikator Kinerja Indikator Kinerja yang ingin dicapai hingga pada tahun 2015 meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Sasaran : Meningkatnya pelayanan pelatihan kerja, dengan indikator : a) Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi mencapai 99 % b) Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat mencapai 93 % c) Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan produktivitas mencapai 100 % d) Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan mencapai 77 % 2. Sasaran : Meningkatkan mutu BLK, dengan indikator : a). Persentase capaian BLK menuju bertaraf Internasional mencapai 100 % 3. Sasaran : Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, dengan indikator : a) Persentase Penduduk yang bekerja mencapai 93,38 % b) Jumlah Angkatan Kerja mencapai 1.900.738 orang c) Persentase kelulusan BLK yang bekerja mencapai 35 % d) Persentase pengangguran terbuka 6,62 % e) Persentase partisipasi angkatan kerja mencapai 73,03 % f) Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang telah membuka usaha mencapai 85%. 4. Sasaran : Meningkatnya sarana hubungan industrial, dengan indikator : a) Jumlah perusahaan yang membentuk LKS bipartit sebanyak 101 perusahaan b) Jumlah serikat pekerja yang terbentuk sebanyak 319 SP c) Jumlah perusahaan yang membuat peraturan perusahaan sebanyak 300 perusahaan d) Jumlah perusahaan yang membentuk perjanjian kerja bersama sebanyak 160 perusahaan 5. Sasaran : Mediasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, dengan indikator : a) Persentasi Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama mencapai 80 %
29
6. Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Peserta, dengan indikator : a) Persentase Peningkatan upah mencapai 9 % b) Jumlah perusahaan yang membentuk koperasi pekerja mencapai 90 % 7. Sasaran : Meningkatnya Kepesertaan Jamsostek, dengan indikator : a) Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 75 % 8. Sasaran : Meningkatnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dengan indikator : a). Persentase perusahaan yang telah membentuk SMK3 16,2 %. b) Persentase perusahaan yang telah membentuk P2K3 mencapai 40,2 % c) Persentase Perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan mencapai 90 % d) Persentase Perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan K3 mencapai 80 % e) Persentase perusahaan dengan predikat Zerro Accident mencapai 100 % f) Persentase perusahaan yang memenuhi standar lingkungan kerja yang Sehat (sesuai standar) mencapai 85,83 % g) Persentase tenaga kerja yang mengalami gangguan kesehatan akibat kerja mencapai 1 %. 9. Sasaran : Terbangunnya lokasi pemukiman transmigrasi dan daerah sekitarnya yang layak clean dan clear serta layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan (2C4L) , dengan indikator : a). Persentasi lahan transmigran yang bersertifikat mencapai 100 % c). Jumlah badan usaha di kawasan transmigrasi dan sekitarnya yang berinvistasi mencapai 6 perusahaan 10. Sasaran : Jumlah kelembagaan ekonomi dan social budaya permukiman, dengan indikator : a) Persentasi transmigran yang mengikuti pelatihan mencapai 6 % b) Persentasi anak transmigran yang mengikuti pendidikan dasar 9 tahun mencapai 100 % c) Persentasi transmigran yang mendapat bantuan dari bidang sosbud. mencapai 100 %
30
11. Sasaran : Terwujudnya desa transmigrasi yang mandiri dan potensial, dengan indikator : a) Persentasi lahan yg diusahakan mencapai 100 % b) Jumlah kelompok usaha yg dikembangkan oleh transmigran mencapai 14 kelompok 12. Sasaran : Terpilihnya transmigran teladan, dengan indikator : a) Persentasi transmigrans dengan katagori berhasil mencapai 100% Keterkaitan antar unsur Renstra dan target capaian indikator kinerja pada akhir tahun 2015 serta target kinerja tahunan, secara lengkap disajikan pada Matrik Renstra pada Lampiran II
31
BAB VI PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugastugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ini mustahil dapat berhasil tanpa adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari semua aparatur dalam mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang pada hakekatnya menyangkut dan menyentuh harkat hidup masyarakat bawah (grass root), karena berbicara tentang tenaga kerja dan transmigrasi tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan pengangguran yang saat ini menjadi masalah nasional yang sangat kompleks. Dengan komitmen yang kuat dari semua aparatur Dinas serta dukungan dari Pemerintah Provinsi, lintas sektoral, LSM dan masyarakat, maka secara bertahap diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
32
