KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun Anggaran 2009. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun Anggaran 2009 berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Melalui LKPJ Bupati Bandung ini diharapkan pihak DPRD Kabupaten Bandung memiliki bahan informasi dan evaluasi secara lengkap yang mencerminkan kinerja Kepala Daerah Kabupaten Bandung selama kurun waktu Tahun Anggaran 2009, sekaligus juga dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang berminat untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada Tahun 2009. Bupati Bandung selaku Kepala Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta jajarannya, menyadari benar akan segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan program pemerintah dimaksud. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan terbuka. Untuk itu rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Bandung Tahun Anggaran 2009, sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan pada tahun-tahun yang akan datang. Akhirul kata, semoga Allah SWT tetap melimpahkan kurniaNya kepada kita semua, Amiiin.
Soreang,
Maret 2010
BUPATI BANDUNG
H. OBAR SOBARNA, S.Ip
Daftar Isi
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Daftar Tabel
v
Daftar Lampiran
x
BAB I
PENDAHULUAN
I-1
1.1.
Dasar Hukum
I-1
1.2.
Gambaran Umum Daerah
I-2
1.2.1.
Kondisi Geografis
I-2
1.2.2.
Kondisi Demografis
I–3
1.2.2.1.
Kependudukan
I–3
1.2.2.2.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
I–3
1.2.2.3.
Ketenagakerjaan
I–5
1.2.3.
Kondisi Ekonomi
I–6
1.2.3.1.
Potensi Unggulan Daerah
I–6
1.2.3.2.
Pertumbuhan Ekonomi
I–9
BAB II
BAB III
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 1
2.1.
Visi dan Misi
II – 1
2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
II – 2
2.2.1.
Strategi Pembangunan Daerah
II – 2
2.2.2.
Arah Kebijakan Daerah
II – 3
2.3.
Prioritas Daerah
II – 5
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 1
3.1.
Pengelolaan Pendapatan Daerah
III - 1
3.1.1.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
III - 1
3.1.2.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
III - 1
3.1.2.1
Pendapatan Asli Daerah
III - 3
3.1.2.2
Pendapatan Transfer
III - 7
3.1.3
Permasalahan
III - 10
3.2.
Pengelolaan Belanja Daerah
III - 13
3.2.1.
Kebijakan Umum Keuangan Daerah
III - 13
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
ii
Daftar Isi
BAB IV
3.2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja
III – 14
3.2.2.1
Belanja Tidak Langsung
III – 15
3.2.2.2
Belanja Langsung
III – 17
3.3.
Pembiayaan
III - 19
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV – 1
4.1
Urusan Wajib
IV – 4
4.1.1.
Pendidikan
IV – 4
4.1.2.
Kesehatan
IV - 12
4.1.3.
Pekerjaan Umum
IV – 35
4.1.4.
Perumahan
IV – 44
4.1.5.
Penataan Ruang
IV – 49
4.1.6.
Perencanaan Pembangunan
IV – 51
4.1.7.
Perhubungan
IV – 55
4.1.8.
Lingkungan Hidup
IV – 61
4.1.9.
Kependudukan dan Catatan Sipil
IV – 70
4.1.10.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV – 73
4.1.11.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
IV – 76
4.1.12.
Sosial
IV – 80
4.1.13.
Ketenagakerjaan
IV – 89
4.1.14.
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
IV – 93
4.1.15.
Penanaman Modal
IV – 98
4.1.16.
Kebudayaan
IV – 102
4.1.17.
Kepemudaan dan Olahraga
IV – 104
4.1.18.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
IV – 109
4.1.19.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
IV – 114
4.1.20.
Ketahanan Pangan
IV – 161
4.1.21.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
IV - 167
4.1.22.
Statistik
IV - 177
4.1.23.
Kearsipan
IV – 178
4.1.24.
Komunikasi dan Informatika
IV – 180
4.1.25.
Perpustakaan
IV – 183
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
iii
Daftar Isi
BAB V
BAB VI
4.2
Urusan Pilihan
IV - 185
4.2.1.
Pertanian
IV - 185
4.2.2.
Kehutanan
IV - 207
4.2.3.
Energi dan Sumber Daya Mineral
IV - 211
4.2.4.
Pariwisata
IV - 214
4.2.5.
Kelautan dan Perikanan
IV - 216
4.2.6.
Perdagangan
IV - 224
4.2.7.
Industri
IV - 231
4.2.8.
Ketransmigrasian
IV - 234
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
V-1
5.1.
Tugas Pembantuan yang Diterima
V-1
5.1.1.
Dasar Hukum
V-1
5.1.2.
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
V-1
5.1.3.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima
V-2
5.1.4.
Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
V-2
5.1.5.
Permasalahan dan Solusi
V - 18
5.2.
Tugas Pembantuan yang Diberikan
V - 20
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
VI - 1
6.1.
Kerjasama Antar Daerah
VI - 1
6.2.
Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
VI - 2
6.3.
Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah
VI - 3
6.4.
Pembinaan Batas Wilayah
VI - 3
6.5.
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
VI - 4
6.6.
Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban
VI - 8
BAB VII PENUTUP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
VII - 1
iv
Daftar Tabel
DAFTAR TABEL No.
Judul Tabel
Halaman
1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2009
I-3
1.2
Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (Ijasah Tertinggi yang dimiliki) di Kabupaten Bandung Tahun 2009
I-4
1.3
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2009
I–6
1.4
Jumlah Industri, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2009
I-8
1.5
Kondisi Perekonomian Kabupaten Bandung (PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi) Tahun 2009
I - 10
3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009
III - 2
3.2
Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggran 2009
III - 3
3.3
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2009 Menurut Jenis Pajak
III - 4
3.4
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2009 Menurut Jenis Retribusi
III - 4
3.5
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2009 Menurut Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
III - 6
3.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapata Asli Daerah yang Sah Tahun 2009
III - 7
3.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2009
III - 8
3.8
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2009
III - 8
3.9
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2009
III - 9
3.10
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2009
III - 9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
v
Daftar Tabel
No.
Judul Tabel
Halaman
3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
III – 15
3.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2009
III – 16
3.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2009 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
III - 16
3.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2009
III – 18
3.15
Anggaran dan Realisasi Balanja Langsung Tahun 2009 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
III – 18
3.16
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2009
III - 20
4.1.1.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2009
IV - 4
4.1.1.2
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009
IV – 10
4.1.1.3
Capaian APK dan APM Kabupaten Bandung Tahun 2009
IV - 10
4.1.2.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2009
IV - 12
4.1.2.2
Perkembangan Capaian Indikator Bidang Kesehatan Tahun 2008 - 2009
IV - 32
4.1.3.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009
IV - 35
4.1.3.2
Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2009
IV - 40
4.1.3.3
Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2009
IV - 40
4.1.4.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2009
IV - 44
4.1.5.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2009
IV – 49
4.1.6.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2009
IV – 51
4.1.7.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2009
IV - 55
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
vi
Daftar Tabel
No.
Judul Tabel
Halaman
4.1.8.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2009
IV – 61
4.1.9.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2009
IV – 70
4.1.10.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2009
IV - 73
4.1.11.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2009
IV – 76
4.1.12.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2009
IV – 80
4.1.13.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2009
IV – 89
4.1.14.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Koperasi & UKM Tahun Anggaran 2009
IV – 94
4.1.15.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2009
IV - 98
4.1.16.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2009
IV - 102
4.1.17.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan & Olah Raga Tahun Anggaran 2009
IV – 105
4.1.18.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2009
IV – 109
4.1.19.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Tahun Anggaran 2009
IV – 114
4.1.20.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2009
IV – 161
4.1.21.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2009
IV – 167
4.1.22.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2009
IV – 177
4.1.23.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2009
IV – 178
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
vii
Daftar Tabel
No.
Judul Tabel
Halaman
4.1.24.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi & Informatika Tahun Anggaran 2009
IV - 180
4.1.25.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2009
IV - 183
4.2.1.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2009
IV - 185
4.2.1.2
Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2009
IV - 201
4.2.1.3
Pendapatan Petani Kabupaten Bandung Tahun 2009
IV - 202
4.2.1.4
Realisasi Produksi Pupuk Bersubsidi Tahun 2007 - 2009
IV - 203
4.2.1.5
Realisasi Luas Tanam, Luas Panen Produksi dan Produktivitas Tanaman Hias Tahun 2009
IV - 203
4.2.1.6
Realisasi Luas Panen Produksi dan Produktivitas Tanaman Obat Tahun 2009
IV - 203
4.2.1.7
Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2009
IV - 204
4.2.1.8
Perkembangan Produksi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2009
IV - 205
4.2.2.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2009
IV - 208
4.2.2.2
Perkembangan Luas Lahan Kritis Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2009
IV - 210
4.2.2.3
Produksi Kayu-kayuan dan Perkembangan di Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2009
IV - 210
4.2.3.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi & Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009
IV - 211
4.2.3.2
Lokasi Penyambungan Listrik Tahun 2009
IV - 213
4.2.4.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2009
IV - 214
4.2.5.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009
IV - 216
4.2.5.2
Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Di Kabupaten Bandung Tahun 2009
IV - 222
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
viii
Daftar Tabel
No.
Judul Tabel
Halaman
4.2.5.3
Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha Tahun 2009
IV - 222
4.2.6.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2009
IV - 224
4.2.7.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2009
IV - 231
4.2.8.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2009
IV - 234
5.1.4.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sumber dana APBN Tahun 2009
V-
2
5.1.4.2
Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sumber Dana APBN Tahun 2009
V-
4
5.1.4.3
Rincian Program/kegiatan Urusan Pertanian Sumber Dana APBN Tahun 2009
V-
5
5.1.4.4
Rincian Program/Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2009
V - 13
5.1.4.5
Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2009 Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Sumber Dana APBN Tahun 2009
V - 15
5.1.4.6
V - 17
6.1
Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bandung Tahun 2009
VI - 5
6.2
Kerja Sama Jenis Bantuan
VI - 7
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
ix
Daftar Tabel
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
x
Daftar Lampiran
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Per SKPD Tahun Anggaran 2009 Lampiran B Rekapitulasi Bantuan di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2009
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
x
Pendahuluan
BAB I PENDAHULUAN Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, menegaskan bahwa LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai : arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 1.1.
Dasar Hukum
Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung tahun anggaran 2009 diantaranya: 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
I-1
Pendahuluan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 7 tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009; 14. Peraturan Bupati Bandung nomor 29 tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2009. 15. Peraturan Bupati Bandung nomor 7 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 16. Peraturan Bupati Bandung nomor 32 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung nomor 7 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009; 1.2.
Gambaran Umum Daerah
1.2.1. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada koordinat 1070 22’ – 108 50’ Bujur Timur dan 60 41’ – 70 19’ Lintang Selatan, dengan ketinggian 500 meter sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. luas wilayah 176.238,67 Ha, yang terbagi ke dalam 31 kecamatan (267 desa, 9 kelurahan). 0
Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah : -
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang; Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut; Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Morfologi wilayahnya terdiri atas : wilayah datar/landai, perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %, 8 – 15 % hingga di atas 45 %. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 120 C sampai 240 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau. Potensi sumber daya air tersedia cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Sumber air permukaan pada
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
I-2
Pendahuluan
umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 – 200 meter) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri, non industri dan sebagian kecil untuk rumah tangga. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM. 1.2.2. Kondisi Demografis 1.2.2.1. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk 3.172.860 jiwa, terdiri atas : laki-laki 1.590.399 jiwa (50,13 %) dan perempuan 1.582.461 jiwa (49,87 %). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 67,14 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 28,48 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 4,38 %. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 48,95 artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 49 penduduk tidak produktif. Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2009 No.
Kelompok Umur (thn)
1.
Muda (0-14)
2.
Produktif (15-64)
3.
Tua (65+) Jumlah
Jenis Kelamin Laki-laki
Perempuan
Jumlah
%
453.081
450.675
903.756
28,48
1.063.309
1.066.868
2.130.177
67,14
74.009
64.918
138.927
4,38
1.590.399
1.582.461
3.172.860
100,00
Sumber : Suseda Kabupaten Bandung 2009.
1.2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gambaran keberhasilan pembangunan manusia/kualitas sumber daya manusia baik fisik maupun non fisik dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup 3 (tiga) komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut berkaitan dengan pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
I-3
Pendahuluan
Untuk mengetahui nilai IPM digunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli sebagai acuan untuk mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Tahun 2009 IPM Kabupaten Bandung mencapai 73,39; yaitu kontribusi dari indeks pendidikan 85,61; indeks kesehatan 73,23 dan indeks daya beli 61,31. A. Pendidikan Indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia (IPM) adalah angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf mencapai 98,87 %, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8,87 tahun. Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan (ijazah tertinggi yang dimiliki) dan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan yang tamat SD dan SLTP lebih baik dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun tidak demikian pada jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan tinggi. Dari 2.607.246 penduduk usia 10 tahun ke atas, sebanyak 35,48 % hanya mempunyai ijazah SD/setara SD; 25,09 % mempunyai ijazah SLTP/setara SLTP; 19,96 % mempunyai ijazah SLTA/setara SLTA; 4,3 % mempunyai ijazah perguruan tinggi dan 15,17 % tidak/belum mempunyai ijazah. Tabel 1.2 Penduduk usia 10 Tahun ke Atas berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (Ijazah Tertinggi yang Dimiliki) di Kabupaten Bandung Tahun 2009 Jenis Kelamin
No.
Jenjang Pendidikan
1.
Tdk/blm punya Ijazah
182.036
213.487
395.523
15,17
2.
SD / setara SD
442.875
482.231
925.106
35,48
3.
SLTP / setara SLTP
325.026
329.141
654.167
25,09
4.
SLTA / setara SLTA
297.655
222.798
520.453
19,96
5.
Perguruan tinggi
61.427
50.570
111.997
4,30
1.309.019
1.298.227
2.607.246
100,00
Jumlah
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
%
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2009.
B. Kesehatan Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator : angka harapan hidup saat dilahirkan (AHH), angka kematian bayi (AKB), angka kematian kasar (AKK) dan status gizi. AHH merupakan salah satu indikator kesehatan yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia (IPM). AHH berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati, kematian bayi di bawah 1 tahun, kematian anak di bawah 5 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
I-4
Pendahuluan
tahun dan kematian ibu). Makin tinggi kualitas kesehatan, makin rendahnya angka kematian sehingga meningkatnya harapan untuk hidup. Saat ini AHH Kabupaten Bandung mencapai 68,94 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk. 68-69 tahun. Sedangkan AKB mencapai 36,02 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 36 bayi diperkirakan meninggal. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang mengidap infeksi/penyakit, berat bayi lahir rendah, pertolongan kelahiran yang kurang aman dan perawatan bayi yang kurang baik. C. Daya Beli (purchasing power parity/PPP) Indikator daya beli yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia adalah konsumsi/pengeluaran riil perkapita berdasarkan paritas daya beli dalam rupiah. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung tahun ini masih terhambat oleh lesunya sektor usaha sebagai dampak dari krisis global yang terjadi. Namun demikian kestabilan sektor moneter cukup membantu mempertahankan kemampuan daya beli yang berada pada kisaran Rp 565.320,00 (lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah). 1.2.2.3. Ketenagakerjaan Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung mencapai 52 %. Jika dilihat berdasarkan perspektif jender, TPAK perempuan hanya mencapai 27,46 % relatif jauh dibandingkan laki-laki yang mencapai 76,32 %. Perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja, hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga. Berkaitan hal di atas, kesempatan kerja mencapai 87,49 % dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 12,51 % yang pada umumnya didominasi oleh perempuan sebesar 17,86 %.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
I-5
Pendahuluan
Tabel 1.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2009 Capaian (%) No.
Jenis Kelamin
TPAK
Kesempatan Kerja
Pengangguran
1.
Laki-laki
76,32
89,39
10,61
2.
Perempuan
27,46
82,14
17,86
Jumlah
52,00
87,49
12,51
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2009.
Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung umumnya bergerak pada sektor : pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya (pertambangan, listrik gas dan air, angkutan dan komunikasi, koperasi dan lembaga keuangan). Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor pertanian mencapai 21,87 %, pada sektor industri 29,87 %, perdagangan 18,75 %, jasa 12,49 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 17,02 %. 1.2.3.
Kondisi Ekonomi
1.2.3.1. Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki struktur masyarakat agraris, hal ini dapat dilihat dari persentasi jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian mencapai 20,66 %. Selain itu bisa dilihat juga dari penggunaan lahan yang digunakan untuk pertanian, yaitu mencapai 48,6 % dari luas wilayah Kabupaten Bandung, yang terdiri dari : lahan sawah seluas 36.390 ha dan lahan kering seluas 50.577 ha. Potensi unggulan daerah dari sisi produksi pertanian, Kabupaten Bandung merupakan salah satu pemasok utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi maupun dataran rendah bagi daerah perkotaan seperti : Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan pasar-pasar di Kota Bandung. Untuk komoditas beras, sampai saat ini Kabupaten Bandung memasok kurang lebih 50-70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta. Komoditas sayuran sekitar 50% produksinya dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya, sekitar 25% dijual ke pasar Kota Bandung dan sisanya ke pasar lokal. Khusus untuk komoditas kentang, Kabupaten Bandung merupakan penghasil produksi tertinggi di Jawa Barat, yaitu mencapai 70 % dan untuk tingkat nasional mencapai 30 %. Komoditas lainnya yaitu produksi teh baik yang berasal dari perkebunan negara, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian besar diekspor. Pendapatan penduduk di bidang pertanian rata-rata mencapai Rp 9.399.325,per tahun, atau rata-rata pendapatan usaha tani per hektarnya yaitu : Padi Rp 10.875.000,- Palawija Rp.9.772.000,- Sayuran Rp 9.156.000,- Buah-buahan Rp 21.716.000,- Tanaman Hias Rp. 90.491.650,- dan Perkebunan Rp 14.250.000,-.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
I-6
Pendahuluan
Potensi lainnya yang dimiliki adalah potensi peternakan dengan jenis ternak antara lain : sapi perah, sapi potong, domba dan unggas. Dari komoditi sapi perah, Kabupaten Bandung memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu segar baik level Jawa Barat maupun Nasional. Untuk memenuhi kebutuhan susu secara nasional, saat ini Indonesia masih mengandalkan impor yang mencapai 70 % (mayoritas dalam bentuk olahan) dan sisanya (30 %) dari produksi dalam negeri. Kontribusi susu Jawa Barat terhadap produksi nasional mencapai 34,81 % dan 9,2 % adalah kontribusi susu segar dari Kabupaten Bandung. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang pasar susu dalam negeri masih sangat terbuka, namun dihadapkan pada era perdagangan bebas yang menuntut peningkatan produksi, kualitas dan efisiensi usaha. Produktivitas sapi perah di Kabupaten Bandung saat ini baru mencapai 13,63 liter/ekor/hari. Dengan tingkat produktivitas tersebut, Kabupaten Bandung belum mampu berkompetisi dengan produksi susu dunia yang rata-rata produksinya 20 – 25 liter/ekor/hari. Saat ini produksi susu Kabupaten Bandung mencapai 59.534.141 kg dari populasi sapi perah sebanyak 28.123 ekor. Sebanyak 6.703.225 kg (11,26 %) dari produksi susu tersebut telah diolah menjadi produk turunan berupa dodol, caramel, kerupuk, eskrim, youghurt, susu pasteurisasi dan sisanya yaitu 52.830.916 kg (88,74 %) digunakan sebagai bahan baku Industri Pengolahan Susu (IPS). Sedangkan tingkat capaian konsumsi susu penduduk Kabupaten Bandung sebesar 8,62 kg/kapita/tahun. Komoditi lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong. Saat ini kebutuhan daging Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagian besar masih dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di lain pihak, bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Bandung mampu menyediakan sapi potong bagi konsumen di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Saat ini konsumsi daging di Kabupaten Bandung mencapai 9,49 kg/kapita/tahun dari total produksi daging sebesar 40.912.117 kg, dengan kontribusi masing-masing komoditi : sapi potong 49,7 %, ayam ras pedaging 42,47 %, domba 2,29 % dan sapi perah 0,22 %. Dengan memperhatikan besaran kontribusi setiap komoditi, maka komoditi sapi potong dan ayam ras pedaging sangat potensial untuk terus dikembangkan. Potensi lainnya yang terdapat di Kabupaten Bandung adalah ternak domba. Memelihara ternak domba sudah menjadi kultur masyarakat petani/peternak di perdesaan. Ternak domba berfungi sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat diuangkan bila diperlukan, di samping sebagai penghasil pupuk yang sangat diperlukan untuk bercocok tanam. Saat ini permintaan daging domba semakin meningkat, sementara ternak bakalan masih sulit didapat. Sama halnya dengan komoditi sapi dan domba, komoditi unggas di Kabupaten Bandung sangat potensi untuk dikembangkan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi telur bagi penduduk Kabupaten Bandung, sesuai target norma gizi (4,7 kg/kapita/ tahun), diperlukan produksi telur sebanyak 14.912.982 kg. Sementara itu tingkat produksi telur Kabupaten Bandung baru mencapai 7.128.159 kg atau 47,8 %, sehingga tingkat capaian konsumsi telur baru 2,08 kg/kapita/tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kabupaten Bandung mendatangkannya dari luar Jawa Barat dan impor.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
I-7
Pendahuluan
Selain itu, sektor lainnya yang dikembangkan di Kabupaten Bandung adalah perikanan, yang terdiri dari : pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan. Selanjutnya berkembang pula usaha pengolahan ikan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Saat ini konsumsi ikan penduduk Kabupaten Bandung mencapai 18,73 kg/perkapita/tahun, sementara produksi ikan tercatat sebanyak 7.719 ton, produksi olahan ikan sebanyak 8.974.532 kg dan benih ikan sebanyak 1.000.706,331 ribu ekor. Kondisi ini menunjukkan bahwa persediaan ikan di Kabupaten Bandung telah mencukupi kebutuhan konsumsi. Namun demikian, konsumsi ikan ini masih di bawah target norma konsumsi ikan nasional yang mencapai 26,5 kg/kapita/tahun. Potensi lain yang dimiliki adalah sektor industri yang terdiri dari industri kecil, industri menengah dan industri besar. Tabel berikut menunjukkan jumlah industri, nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja dari masing-masing jenis industri. Tabel 1.4 Jumlah Industri, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.
Jenis Industri
Jumlah (unit)
Nilai Investasi (Rp)
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)
1.
Kecil
62
9.223.900.000
808
2.
Menengah
41
27.259.600.000
2.824
3.
Besar
44
550.503.680.606
11.740
147
586.987.180.606
15.372
Jumlah
Sumber : Laporan Tahunan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bandung Tahun 2009.
Berdasarkan pengelompokan kategori industri kecil, pola spesifik yang sangat menonjol di Kabupaten Bandung adalah kelompok industri lokal dan industri sentra. Kelompok industri lokal umumnya merupakan usaha kerajinan rumah tangga yang dikerjakan oleh anggota rumah tangga dan lebih merupakan aktivitas sambilan atau musiman dengan berpangkal tolak pada kultur tani. Kegiatan ini lebih merupakan manifestasi dari tradisi setempat dan membantu kegiatan utama yaitu kegiatan pertanian. Jenis yang diusahakan antara lain : anyaman bambu, anyaman mendong, kripik singkong, kripik pisang, gula aren dan lain-lain. Pada kelompok industri sentra, indikasi pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh terkonsentrasinya bahan mentah bagi suatu produksi di daerah-daerah tertentu. Jenis industrinya antara lain : konveksi di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Kutawaringin, alat rumah tangga di Kecamatan Cileunyi, kerajinan bambu di Kecamatan Pacet, kerajinan topi di Kecamatan Margaasih, boneka di Kecamatan Margahayu, stroberi di Kecamatan Ciwidey dan Rancabali dan lain sebagainya. Potensi lainnya dari sektor pariwisata terdapat obyek-obyek wisata yang dikembangkan, antara lain : Situ Patengan; Situ Cileunca; Kawah Putih; Pemandian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
I-8
Pendahuluan
air panas Ciwalini, Cibolang; dan lain sebagainya. Tempat-tempat obyek wisata tersebut menyediakan fasilitas pendukung seperti : wisma, motel dan hotel serta restoran/rumah makan. 1.2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi, yang masingmasing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen Indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita dan tingkat inflasi. A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 40,94 triliun dan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp 20,53 triliun. Kondisi PDRB berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disinyalir karena menurunnya tingkat produksi industri pengolahan terutama industri tekstil. Industri tekstil mempunyai kontribusi cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung, sehingga bergolaknya sektor ini cukup memberi pengaruh significant terhadap kinerja perekonomian di Kabupaten Bandung. Dari ke-9 sektor lapangan usaha, sektor industri pengolahan berperan paling besar bagi PDRB Kabupaten Bandung (60 %). Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel, restoran; dan sektor pertanian; yaitu masing-masing berperan 16,56 % dan 7,36 %. B. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) LPE Kabupaten Bandung mencapai 4,35 %. Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi (9 sektor), sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang paling besar dibanding sektor ekonomi lainnya, yaitu mencapai 7,23 %. Sektor ekonomi lainnya yang mengalami pertumbuhan cukup besar adalah sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor pertanian; yaitu masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 6,16 %; 5,43 % serta 5,31 %. Sektor ekonomi lainnya seperti : sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan/konstruksi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan di bawah 5 %. C. PDRB per Kapita PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 5,01 % yaitu dari Rp 12.242.428,00 menjadi Rp 12.856.303,00, sedangkan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 0,69 %, yaitu dari Rp 6.402.393,00 menjadi Rp 6.446.689,00. Hal ini dapat dikatakan bahwa pendapatan riil penduduk Kabupaten Bandung belum menunjukan peningkatan yang cukup berarti.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
I-9
Pendahuluan
Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat, tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat. Pendapatan/PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2008 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 14.309.520,00. D. Tingkat Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Bandung tahun ini cukup rendah yaitu 2,49 % dibandingkan tahun lalu yang mencapai 9,11 %. Penurunan tingkat inflasi terjadi hampir di seluruh sektor perekonomian. Penurunan tingkat inflasi terbesar terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mana pada tahun ini mengalami deflasi hingga 5,21 %. kondisi ini merupakan dampak dari pemberlakuan kebijakan penurunan tarif interkoneksi layanan seluler pada tahun 2008. Akibat dari kebijakan tersebut adalah terjadinya perang tarif telekomunikasi pada tahun 2009 yang membawa Indonesia sebagai Negara dengan industri telekomunikasi yang memiliki jumlah operator terbanyak dan tarif terendah. Tabel 1.5 Kondisi Perekonomian Kabupaten Bandung (PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi) Tahun 2009 PDRB (juta rupiah) No.
Sektor
Kontribusi/ LPE ADH Peranan NTB Konstan (%) (%)
Tingkat Inflasi (%)
ADH Berlaku
ADH Konstan
3.013.007,10
1.502.003,49
7,36
5,31
4,85
526.035,13
269.782,12
1,28
5,43
6,54
24.565.562,89 12.519.327,64
60,00
3,38
2,09
1.
Pertanian
2.
Pertambangan dan Penggalian
3.
Industri Pengolahan
4.
Listrik, Gas dan Air
674.520,69
376.034,30
1,65
4,04
0,88
5.
Bangunan
696.720,83
355.614,56
1,70
4,73
2,60
6.
Perdagangan, Hotel & restoran
6.780.385,10
3.211.263,99
16,56
7,23
5,30
7.
Angkutan dan Komunikasi
1.795.161,77
843.661,61
4,38
6,16
-5,21
8.
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
820.502,95
451.138,21
2,00
3,41
0,08
2.069.321,52
1.000.817,32
5,05
4,77
2,00
40.941.217,98 20.529.643,24
99,98
4,35
2,49
9.
Jasa-jasa PDRB
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, PDRB Semesteran 2009.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
I - 10
Kebijakan Pemerintahan Daerah
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seharusnya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan, selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 berpedoman kepada Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010; Peraturan Bupati Bandung nomor 29 tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2009; Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD Kabupaten Bandung nomor 903 / 08 Bappeda / 2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang Kebijakan Umum 903 / 1567 A Um Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009; Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD Kabupaten 903 / 08 Bappeda / 2008 Bandung nomor tanggal 3 Nopember 2008 tentang Prioritas 903 / 1568 Um dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; Peraturan Bupati Bandung nomor 7 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Bandung nomor 32 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung nomor 7 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. 2.1.
Visi dan Misi
Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung serta dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang, visi yang dikedepankan adalah :
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja, melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan, dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa.”
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
II - 1
Kebijakan Pemerintahan Daerah
Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan 8 (delapan) misi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah sebagai berikut : 1. Mewujudkan kepemerintahan yang baik. 2. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan dinamis. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 4. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. 5. Memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa. 6. Menggali dan menumbuhkembangkan budaya sunda. 7. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 8. Meningkatkan kinerja pembangunan desa. 2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
2.2.1. Strategi Pembangunan Daerah Strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. Strategi dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang baik : 1. Memantapkan kinerja kepemimpinan yang demokratis, egaliter dan mengedepankan keteladanan. 2. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan penanggulangan KKN. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pembangunan. 4. Mensinergikan interaksi konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara transparan, partisipatif dan akuntabel. B. Strategi dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Dinamis : 1. Memantapkan stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. 2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. 3. Memantapkan budaya politik yang demokratis. C. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Memberdayakan sumber daya perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. 4. Meningkatkan keberdayaan generasi muda dan olah raga.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
II - 2
Kebijakan Pemerintahan Daerah
D. Strategi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat : 1. Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat. 2. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat. E. Strategi dalam Memantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. Meningkatnya kualitas pendidikan agama pada semua jalur, jenis, jenjang pendidikan. 2. Meningkatnya kualitas penataan, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana keagamaan. 3. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan ibadah. F. Strategi dalam Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Sunda : 1. Meningkatnya pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya sunda sejak dini mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga dan tingkat pendidikan dasar. 2. Reaktualisasi nilai-nilai budaya sunda sebagai salah satu dasar etika sosial dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat. 3. Meningkat sarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya. G. Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan. 2. Meningkatkan penegakan hukum untuk mengurangi perusakan pencemaran lingkungan. 3. Meningkatkan efektivitas tata ruang wilayah. 4. Meningkatkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
dan
H. Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1. Meningkatkan keberdayaan desa dan masyarakat desa dalam pembangunan. 2. Mengembangkan potensi ekonomi perdesaan. 3. Meningkatkan alokasi dan distribusi pembangunan kepedesaan. 2.2.2. Arah Kebijakan Daerah Kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. Kebijakan dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Sektor Swasta dalam Pembangunan. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pembangunan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
II - 3
Kebijakan Pemerintahan Daerah
B. Kebijakan dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Dinamis : 1. Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan Masyarakat. 2. Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM. 3. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat dan Pengembangan Tatanan Kehidupan Politik yang Demokratis. C. Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan. 2. Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat. 3. Pemantapan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender. 4. Peningkatan Keberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga. D. Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : 1. 2. 3. 4.
Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial. Peningkatan Potensi Perekonomian Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga.
E. Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. 2. 3. 4.
Peningkatan Intensitas Pembinaan agama dn Kehidupan Keagamaan. Penerapan Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Sosial. Pengembangan Potensi Umat. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama.
F. Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuh-kembangkan Budaya Sunda : 1. Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya Sunda. 2. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Sunda. 3. Pemantapan Ketahanan Budaya Masyarakat. G. Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan. 2. Menyelaraskan Pemantapan dan Pengendalian Ruang dalam Sistem Tata Ruang Yang Terpadu. 3. Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan. H. Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Ketahanan Masyarakat Desa. 2. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan. 3. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
II - 4
Kebijakan Pemerintahan Daerah
2.3.
Prioritas Daerah
Berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi Kabupaten Bandung, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Jawa Barat, termasuk common goals-nya, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2009 yaitu : 1. Peningkatan pemahaman nilai-nilai luhur agama dan budaya serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Prioritas ini diimplementasikan melalui : a. Urusan Sosial. b. Urusan Kebudayaan. c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun. Prioritas ini diimplementasikan melalui : Urusan Pendidikan. 3. Peningkatan perekonomian daerah, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (UMKM), revitalisasi pertanian, pengembangan industri manufaktur dan pengembangan iklim usaha yang kondusif. Prioritas ini diimplementasikan melalui : a. b. c. d. e. f. g. h.
Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan
Pertanian. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kelautan dan Perikanan. Ketenagakerjaan. Penanaman Modal. Perdagangan. Pariwisata. Perindustrian.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya sehat, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan sarana/prasarana kesehatan, dan perbaikan gizi masyarakat. Prioritas ini diimplementasikan melalui : a. Urusan Kesehatan. b. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 5. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. Prioritas ini diimplementasikan melalui : a. Urusan Pekerjaan Umum. b. Urusan Perumahan Rakyat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
II - 5
Kebijakan Pemerintahan Daerah
c. Urusan Perencanaan Pembangunan. d. Urusan Perhubungan. 6. Peningkatan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana. Prioritas ini diimplementasikan melalui : a. b. c. d. e.
Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan
Pekerjaan Umum. Penataan Ruang. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Lingkungan Hidup. Kehutanan.
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan profesionalisme, efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan. Prioritas ini diimplementasikan melalui : a. b. c. d. e. f. g. h.
Urusan Pertanahan. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Urusan Sosial. Urusan Ketenagakerjaan. Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. i. Urusan Statistik. j. Urusan Kearsipan. k. Urusan Komunikasi dan Informatika. 8. Peningkatan optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia dan prinsip keadilan. Prioritas ini diimplementasikan melalui : Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 9. Peningkatan
kinerja pembangunan desa, melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan, serta pengembangan alokasi dana desa (ADD). Prioritas ini diimplementasikan melalui :
a. Urusan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
II - 6
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah (kabupaten/kota) menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi daerahnya. Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama unsur legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk Tahun Anggaran 2009. APBD Tahun 2009 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya, serta penggalian potensi baru atau mencari obyek dan subyek pungutan baru sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah. 3.1.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten pendapatan sebesar Rp. 1.792.385.656.094,50 Rp.1.954.420.909.861,00 atau 109,04%.
Bandung menganggarkan dan terealisasi sebesar
Kontribusi Pendapatan Daerah sebesar 89,93% masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang dianggarkan sebesar Rp.1.596.622.913.594,50 dan terealisasi sebesar Rp. 1.757.604.706.037,00 atau 110,08 %, sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.151.496.194.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.152.549.655.824,00 atau 100,70% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 1
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
baru dapat memberikan kontribusi sebesar 7,81%. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar. Gambaran rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009
NO
URAIAN
ANGGARAN
KONTRIBUSI
REALISASI
(Rp)
(Rp)
(%)
(%)
1
PENDAPATAN
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1
Hasil Pajak Daerah
57.730.000.000,00
47.951.110.528,00
83,06
2,45
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
41.333.194.500,00
40.870.885.107,00
98,88
2,09
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
36.600.000.000,00
43.280.145.688,00
118,25
2,21
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
15.833.000.000,00
20.447.514.501,00
129,18
1,05
1.2
PENDAPATAN TRANSFER
1.596.622.913.594,50
1.757.604.706.037,00 110,08
89,93
1.2.1
Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan
1.290.980.731.029,50
1.444.122.553.979,00 111,86
73,89
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.2
Transfer Pemerintah PusatLainnya
1.2.2.1
Dana Otonomi Khusus
1.2.2.2
Dana Penyesuaian
151.496.194.500,00
152.549.655.824,00 100,70
7,81
116.339.290.213,00
123.122.062.283,00
105,83
6,30
65.037.933.816,50
210.157.050.696,00
323,13
10,75
Dana Alokasi Umum
1.080.215.507.000,00
1.080.215.507.000,00
100,00
55,27
Dana Alokasi Khusus
29.388.000.000,00
30.627.934.000,00
104,22
1,57
53.130.359.000,00 253,52
2,72
20.957.343.565,00 -
-
-
-
20.957.343.565,00
53.130.359.000,00
253,52
2,72 -
1.2.3
Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.2.3.3
Bantuan Keuangan dari Provinsi
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
1.3.2
Pendapatan Dana Darurat
1.3.3
Pendapatan Lainnya JUMLAH
284.684.839.000,00
260.351.793.058,00
91,45
13,25
112.697.189.073,00
112.040.363.851,00
99,42
5,73
-
-
-
-
171.987.649.927,00
148.311.429.207,00
86,23
7,59
44.266.548.000,00 100,00
2,26
44.266.548.000,00 -
-
-
-
44.266.548.000,00
44.266.548.000,00
100,00
2,26
1.792.385.656.094,50
1.954.420.909.861,00
-
-
109,04
100,00
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2009
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 2
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
3.1.2.1.
Pendapatan Asli Daerah
Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian Anggaran dan realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2009 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2009
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
KONTRIBUSI
REALISASI (Rp)
(%)
(%)
1.1.1
Hasil Pajak Daerah
57.730.000.000,00
47.951.110.528,00
83,06
31,43
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
41.333.194.500,00
40.870.885.107,00
98,88
26,79
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
36.600.000.000,00
43.280.145.688,00
118,25
28,37
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
15.833.000.000,00
20.447.514.501,00
129,14
13,40
JUMLAH
151.496.194.500,00
152.549.655.824,00 100,70
100,00
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2009
Dari tabel di atas terlihat bahwa dari total Anggaran PAD Tahun 2009 sebesar Rp.151.496.194.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.152.549.655.824,00 atau 100,70%. Dari empat komponen PAD tersebut di atas, Pajak Daerah merupakan komponen penyumbang terbesar, yaitu sebesar 31,43 %, sedangkan yang paling kecil adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang hanya memberikan kontribusi sebesar 13,40 %. Rincian capaian dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut: A.
Pajak Daerah
Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp. 57.730.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.951.110.528,00 atau 83,06%. Kontribusi paling besar untuk jenis Pajak Daerah Kabupaten Bandung adalah Pajak Penerangan jalan umum yang menyumbang pajak sebesar Rp.41.035.282.809,00 atau 85,58 %, sedangkan yang paling kecil adalah dari Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp. 64.681.980,00 atau 0,13 %. Pencapaian realisasi nilai pajak paling tinggi dari anggaran yang telah ditentukan dicapai oleh Pajak Parkir yaitu 273,43 %, sebaliknya pencapaian realisasi pajak yang paling rendah adalah Pajak Restoran, dengan realisasi sebesar 71,06 %. Rincian Anggaran dan realisasi pajak daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 3
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2009 Menurut Jenis Pajak
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
1
Pajak Hotel
2
Pajak Restoran
3 4 5
Pajak Penerangan Jalan
6
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C
7
Pajak Parkir
KONTRIBUSI
REALISASI (Rp)
(%)
(%)
500.000.000,,00
481.269.352,00
96,25
1,00
3.500.000.000,00
2.486.992.882,00
71, 06
5,19
Pajak Hiburan
1.500.000.000,00
2.146.174.144,00
143,08
4,48
Pajak Reklame
2.100.000.000,00
1.599.992.419,00
76,19
3,34
50.000.000.000,00
41.035.282.809,00
82,07
85,58
80.000.000.00
64.681.980,00
80,85
0,13
50.000.000,00
136.716.942,00
273,43
0,29
57.730.000.000,00
47.951.110.528,00
JUMLAH
83,06 100,00%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2009
B.
Retribusi Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2009 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp.41.333.194.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.40.870.885.107,00 atau 98,88% dengan kontribusi terbesar dari Retribusi Jasa Umum yaitu jenis Retribusi RSD Soreang sebesar 29,37%. Sedangkan kontribusi paling kecil adalah Retribusi Izin angkutan karyawan sebesar 0,0069 %. Realisasi paling besar untuk komponen retribusi dicapai oleh retribusi Jasa Umum yaitu sebesar Rp.32.380.886.654,00 atau 103,58 % dari anggaran sebesar Rp.31.262.565.000,00. Sedangkan capaian realisasi paling kecil dicapai oleh Retribusi Jasa Usaha yaitu sebesar Rp.1.844.236.134,00 atau 74,19 % dari anggaran Rp.2.485.700.000,00. Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2009 Menurut Jenis Retribusi
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
Retribusi Jasa Umum 1 Pelayanan Kesehatan
KONTRIBUSI
REALISASI (Rp)
(%)
(%)
31.262.565.000,00
32.380.886.654,00
103,58
79,23
3.116.194.500,00
5.512.358.500,00
176,89
13,49
2 RSD Majalaya
6.000.000.000,00
6.125.558.353,00
102,09
14,99
3 RSD Soreang
12.000.000.000,00
12.004.006.851,00
100,03
29,37
4 Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1.300.000.000,00
1.445.074.500,00
111,16
3,54
5 Penggantian Biaya Cetak KTP
2.566.370.500,00
2.109.295.000,00
82,19
5,16
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 4
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
6 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Casip 7 Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 8 Parkir di Tepi Jalan Umum 9 Pelayanan Pasar 10 Pengujian Kendaraan Bermotor
KONTRIBUSI
REALISASI (Rp)
(%)
(%)
500.000.000,00
673.142.500,00
134,63
1,65
30.000.000,00
31.374.450,00
104,58
0,08
450.000.000,00
236.253.200,00
52,50
0,58
3.500.000.000,00
2.795.775.300,00
79,88
6,84
1.800.000.000,00
1.448.045.000,00
80,45
3,54
2.485.700.000,00
1.844.236.134,00
74,19
4,51
593.085.000,00
573.028.634,00
96,62
1,40
52.920.000,00
53.595.000,00
101,28
0,13
13 Sewa Alat Berat Dinas PU
245.000.000,00
248.730.000,00
101,52
0,61
14 Sewa Alat Berat Kecamatan
168.165.000,00
156.561.000,00
93,10
0,38
15 Sewa Laboratorium
90.000.000,00
90.500.000,00
100,56
0,22
16 Sewa Pemakaian Tanah Pemda(PU)
20.000.000,00
23.642.634,00
118,21
0,06
17 Sewa Gedung/Ruangan/Aula/Asrama
17.000.000,00
-
18 Retribusi Jasa Usaha Terminal
1.500.000.000,00
876.378.000,00
58,43
2,14
19 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
50.000.000,00
37.250.000,00
74,50
0,09
20 Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
60.114.000,00
58.781.200,00
97,78
0,14
21 Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga
36.615.000,00
52.875.000,00
144,41
0,13
22 Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah
58.530.000,00
58.620.000,00
100,15
0,14
23 Iuran Tetap Usaha Pertambangan
7.000.000,00
9.251.500,00
132,16
0,02
24 Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak & Hasil Ikutannya
180.356.000,00
178.051.800,00
98,72
0,44
Retribusi Perizinan Tertentu
7.584.929.500,00
6.645.765.319,00
87,62
16,26
25 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dispertasih
3.047.080.000,00
2.798.370.321,00
91,84
6,85
26 Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Kecamatan
812.890.000,00
608.800.526,00
74,89
1,49
27 Izin Gangguan dan Keramaian (HO) BPMP
600.000.000,00
837.190.254,00
139,53
2,05
28 Izin Gangguan dan Keramaian (HO) Kecamatan
152.574.500,00
123.679.667,00
81,06
0,30
29 Izin Trayek
150.000.000,00
74.240.000,00
49,49
0,18
30 Izin Pemanfaatan Tanah
150.000.000,00
384.108.130,00
256,07
0,94
31 Izin Pemanfaatan Hutan
3.000.000,00
3.001.810,00
100,06
0,0073
Retribusi Jasa Usaha 11 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 12 Sewa Tanah dan Bangunan (RS.Kulalet)
32 Izin Perdagangan (ipk/ipl)
550.000.000,00
464.282.266,00
84,41
1,14
33 Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri
25.000.000,00
3.285.000,00
13,14
0,0080
34 Izin Usaha Industri
50.000.000,00
44.450.000,00
88,90
0,11
35 Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata
73.385.000,00
85.624.520,00
116,68
0,21
350.000.000,00
348.650.000,00
99,61
0,85
36 Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 5
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
NO
URAIAN
ANGGARAN
KONTRIBUSI
REALISASI
(Rp)
(Rp)
(%)
(%)
37 Izin Air Bawah Tanah (ABT)
103.000.000,00
103.050.000,00
100,05
0,25
38 Izin Dispensasi Penggunaan Jalan
500.000.000,00
332.880.000,00
66,58
0,81
39 Izin Bongkar Muat
175.000.000,00
145.500.000,00
83,14
0,36
40 Izin Pengusahaan Angkutan (SIPA)
125.000.000,00
125.102.500,00
100,08
0,31
41 Izin Angkutan Karyawan
10.000.000,00
2.835.000,00
28,35
0,0069
42 Izin Pelayanan Ketenagakerjaan
108.000.000,00
98.800.000,00
91,48
0,24
43 Izin Penyelenggaraan Reklame
600.000.000,00
61.915.325,00
10,32
0,15
41.333.194.500,00
40.870.885.107,00
98,88
100,00
JUMLAH Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2009
C.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Kontribusi terbesar untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicapai oleh BPD yaitu sebesar 96,30% dengan realisasi sebesar Rp. 41.680.063.163,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini: Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2009 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
1
Perusahaan Daerah Air minum (PDAM)
2
Bank Pembangunan Daerah (BPD)
3
Bank Karya Produksi Desa/ BPR (BKPD/BPR)
JUMLAH
KONTRIBUSI
REALISASI (Rp)
(%)
(%)
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
100,00
2,54
35.000.000.000,00
41.680.063.163,00
119,09
96,30
500.000.000,00
500.082.525,00
100,02
1,16
43.280.145.688,00 118,25
100,00
36.600.000.000,00
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2009
D.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara umum dari Anggaran sebesar Rp.15.833.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.20.447.514.501,00 atau 129,14%. Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar diperoleh dari Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp.15.687.061.099,00 atau 76,60 % sedangkan yang terkecil
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 6
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
diperoleh dari komponen penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR), yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp.300.000,00 atau 0,001%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6: Tabel 3.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2009
NO
URAIAN
ANGGARAN
KONTRIBUSI
REALISASI
(Rp)
(Rp)
(%)
(%)
1
Penjualan Mesin/Alat-alat Berat tidak terpakai
-
9.650.000,00
-
0,05
2
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
-
3.717.130,00
-
0,02
3
Penerimaan Jasa Giro
15.000.000.000,00
15.687.061.099,00
104,58
76,72
4
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR)
22.000.000,00
300.000,00
1,36
0,001
5
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
-
26.075.343,00
-
0,13
-
39.287.217,00
-
0,19
125.000.000,00
125.230.000,00
100,18
0,61
6
Denda Retribusi
7
Pendapatan Hasil Pertanian
8
Penerimaan Hasil Peternakan
36.000.000,00
39.000.000,00
108,33
0,19
9
Pengembalian Tunjangan Suami, Istri, Anak, Gaji dan Beras
-
1.612.666,00
-
0,01
10
Taspen
-
2.588.039.890,00
-
12,66
11
Penerimaan dari SKPD
12
SIUJK
13 14
974.909.470,00
4,77
-
25.600.000,00
-
0,13
Pendapatan Sewa Stadion Si Jalak Harupat
500.000.000,00
795.000.000,00
159
3,89
Pendapatan dari Pengelolaan Aset Daerah
150.000.000,00
132.031.686,00
88,02
0,65
20.447.514.501,00 129,14
100,00
JUMLAH
15.833.000.000,00
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2009
3.1.2.2.
Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer terdiri dari dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 7
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2009
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
1
Transfer Pemerntah Pusat/ Dana Perimbangan
2
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
3
Transfer Pemerintah Provinsi
JUMLAH
KONTRIBUSI
REALISASI (Rp)
(%)
(%)
1.290.980.731.029,50
1.444.122.553.979,00
111,86
82,16
20.957.343.565,00
53.130.359.000,00
253,52
3,02
260.351.793.058,00
91,45
284.684.839.000,00 1.596.622.913.594,50
1.757.604.706.037,00 110,08
14,82 100,00
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2009
A. Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2009
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
1
Bagi Hasil Pajak
2
Bagi Hasil Bukan Pajak
3 4
KONTRIBUSI
REALISASI (Rp)
(%)
(%)
116.339.290.213,00
123.122.062.283,00
105,83
8,53
65.037.933.816,50
210.157.050.696,00
323,13
14,55
Dana Alokasi Umum
1.080.215.507.000,00
1.080.215.507.000,00
100,00
74,80
Dana Alokasi Khusus
29.388.000.000,00
30.627.934.000,00
104,22
2,12
1.444.122.553.979,00 111,86
100,00
JUMLAH
1.290.980.731.029,50
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2009
Secara terperinci anggaran dan realisasi per jenisnya dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp.116.339.290.213,00 dan terealisasi sebesar Rp.123.122.062.283,00 atau 105,83%. Gambaran Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 8
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2009
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
KONTRIBUSI
REALISASI (Rp)
(%)
(%)
1
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
64.316.348.756,00
78.902.385.108,00
122,68
64,09
2
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
38.055.431.457,00
29.436.055.452,00
77,35
23,90
3
Pajak Penghasilan 21 dan 29
13.967.510.000,00
14.783.621.723,00
105,84
12,01
JUMLAH
116.339.290.213,00
123.122.062.283,00
105,83
100,00
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2009
2. Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan jumlah bagi hasil daerah sehingga Kabupaten Bandung hanya menerima bagian sesuai dengan penetapan dari Pemerintah Pusat. Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp.65.037.933.816,50 dan terealisasi sebesar Rp.210.157.050.696,00 atau 323,13 % Gambaran anggaran dan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2009
NO
URAIAN
ANGGARAN
KONTRIBUSI
REALISASI
(Rp)
(Rp)
1.424.132.000,00
303.021.654,00
21,28
0,14
Iuran Eksplorasidan Iuran Eksploitasi (Royalti)
333.240.000,00
507.361.125
152,25
0,24
3
Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan
248.450.000,00
140.570.995,00
56,58
0,06
4
Penerimaan dari Sektor Minyak Bumi
3.290.783.000,00
2.602.095.201,00
79,07
1,24
516.847.000,00
585.903.229,00
113,36
0,28
58.397.082.949,50
204.622.276.604,00
350,40
97,37
827.398.867,00
1.395.821.888,00
168,70
0,66
210.157.050.696,00 323,13
100,00
1
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
2
5
Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Alam
6
Pertambangan Panas Bumi
7
Cukai Hasil Tembakau
JUMLAH
65.037.933.816,50
(%)
(%)
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2009
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 9
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan kontributor terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Pada tahun 2009 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.1.080.215.507.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.080.215.507.000,00 atau 100 % 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada tahun 2009 Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.29.388.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.30.627.934.000,00 atau 104,22 % B. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pada tahun 2009 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp.20.957.343.565,00 dan terealisasi sebesar Rp.53.130.359.000,00 atau 253,52 % C. Transfer Pemerintah Provinsi 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pada tahun 2009 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp.112.697.189.073,00 dan terealisasi sebesar Rp.112.040.363.851,00 atau 99,42%. 2. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pada tahun 2009 Bantuan Keuangan Dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp.171.987.649.927,00 dan terealisasi sebesar Rp.148.311.429.207,00 atau 86,23%. 3.1.3. Permasalahan a. Retribusi Penggantian Biaya KTP yang dianggarkan sebesar Rp.2.566.370.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.109.295.000,00 atau 82,19% disebabkan beberapa kecamatan dalam penentuan targetnya terlalu tinggi, dan jarangnya operasi Yustisi di daerah untuk menjaring masyarakat tidak memiliki KTP. b. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang dianggarkan sebesar Rp.450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.236.253.200,00 atau 52,50% disebabkan karena masih belum efektifnya perolehan retribusi dari sarana yang ada di luar badan jalan seperti Mall, Supermarket, Rumah Makan dan BUMN serta masih adanya pihak tertentu yang menguasai pemungutan parkir seperti di wilayah Ciparay, Majalaya, Dayeuhkolot dan Pangalengan. c. Retribusi Pelayanan Pasar yang dianggarkan sebesar Rp.3.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.795.775.300,00 atau 79,88% disebabkan masih adanya pasar darurat, sehingga dalam pembayaran retribusi oleh para pedagang tidak
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 10
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
sesuai dengan tarif sebagaimana diatur oleh Perda No. 27 Tahun 1996 serta adanya pasar yang kepemilikannya menjadi milik perseorangan, sehingga kesadaran akan membayar retribusi berkurang. d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dianggarkan sebesar Rp.1.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.448.045.000,00 atau 80,45% disebabkan belum semua para pemilik kendaraan wajib uji, menguji kendaraannya. e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.593.085.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.573.028.634,00 atau 96,62% disebabkan oleh penerimaan tersebut disesuaikan dengan banyaknya kegiatan yang menggunakan fasilitas Pemerintah. f. Retribusi Jasa Usaha Terminal yang dianggarkan sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.876.378.000,00 atau 58,43% disebabkan oleh kapasitas, kondisi serta sarana prasarana terminal belum mencukupi sehingga kendaraan umum tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam terminal sehingga petugas kesulitan untuk menarik retribusi. g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.37.250.000,00 atau 74,50% disebabkan oleh pelayanan penyedotan tinja berdasarkan pada pesanan sesuai kebutuhan pengguna dan periodisasi tenggang waktu penyedotan septitank ratarata 4 sampai 5 tahun sekali. h. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan yang dianggarkan sebesar Rp.60.114.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.58.781.200,00 atau 97,78% disebabkan oleh para pelaku niaga atau daging untuk Rumah Potong Hewan milik swasta sementara waktu menghentikan kegiatannya disebabkan harga sapi naik tajam serta sarana dan prasarana penunjang belum memenuhi standar kalau dibandingkan dengan daerah lain. i. Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya yang dianggarkan sebesar Rp.180.356.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.178.051.800,00 atau 98,72% disebabkan adanya penurunan permintaan pasar terhadap konsumsi daging akibat daya beli masyarakat rendah serta penurunan pemotongan ternak besar maupun unggas. j. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dianggarkan sebesar Rp.3.859.970.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.407.170.847,00 atau 88,27 % disebabkan oleh pelaksanaan intensifikasi PAD/retribusi, tidak berjalan optimal. k. Retribusi Izin Trayek yang dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.74.240.000,00 atau 49,49% disebabkan kurangnya operasi ke lapangan dan kurangnya pengawasan. l. Retribusi Izin Perdagangan yang dianggarkan sebesar Rp.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.464.282.266,00 atau 84,41% disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap masa berlakunya perijinan SIUP, SITU, TDG adalah selamanya, sedangkan berdasarkan Perda
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 11
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Nomor 16 2001 pasal 58 ayat 2 dilakukan pendataan ulang (heregistrasi) setiap 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya. m. Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri yang dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.285.000,00 atau 13,14%. n. Retribusi Izin Usaha Industri yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.44.450.000,00 atau 88,90% disebabkan bagi perusahaan yang wajib memperoleh tanda daftar industri (TDI) kebanyakan beranggapan bahwa TDI belum dirasakan penting dikarenakan tidak dijadikan persyaratan oleh pihak bank jika pengusaha ingin mendapatkan kredit. o. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dianggarkan sebesar Rp.350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.348.650.000,00 atau 99,61% disebabkan oleh masih rendahnya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, sehingga para industriawan masih belum memprioritaskan pembiayaan pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengolahan air limbah. p. Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan (Disja) yang dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.332.880.000,00 atau 66,58% disebabkan oleh menurunnya aktifitas pada industri (banyak industri yang menurunkan kapasitas produksinya) sedangkan objek untuk retribusi Disja sebagian besar adalah kendaraan-kendaraan industri. q. Retribusi Izin Bongkar Muat yang dianggarkan sebesar Rp.175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.145.500.000,00 atau 83,14% disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Surat Izin Bongkar Muat. r. Retribusi Izin Angkutan Karyawan yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.835.000,00 atau 28,35% disebabkan oleh Banyak kendaraan angkutan karyawan yang pindah ke kotamadya sehingga berakibat berkurangnya terhadap perijinan. s. Retribusi Izin Pelayanan Ketenagakerjaan yang dianggarkan sebesar Rp.108.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.98.800.000,00 atau 91,48% disebabkan oleh adanya surat dari API ( Asosiasi Pertekstilan Indonesia ) Nomor 31/API/C.2/2008 tanggal 13 Desember 2008 perihal Peraturan Daerah di Jawa Barat yang dibatalkan, surat tersebut sudah menyebar di PerusahaanPerusahaan di Kabupaten Bandung. u. Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame yang dianggarkan sebesar Rp.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.61.915.325,00 atau 10,32% disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan penarikan retribusi terhadap potensi berupa billboard, papan merk toko, baliho, reklame berjalan dan spanduk.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 12
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah 3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, yang berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik, maka kebijakan-kebijakan dibidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut : 1. Perampingan SOTK, dengan membentuk SOTK yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 2. Seluruh SKPD agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif, dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable). 3. Mengarahkan kegiatan-kegiatan SKPD supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. 4. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD ada interkoneksinya, sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan. 5. Mengarahkan kepada seluruh SKPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (public domain) dan urusan individu (private domain), sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas. 6. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. 7. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 8. Untuk mendorong pasrtisipasi masyarakat, pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola), misalnya rehabilitasi sekolah melalui tugas pembantuan kepada desa. 9. Alokasi Dana Desa (ADD) hendaknya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa. 10. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 13
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 12. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 13. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. 14. Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut : a. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan dan jembatan. b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. c. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. d. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. 3.2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja, terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung, meliputi: belanja pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. b. Belanja Langsung, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 14
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Total anggaran belanja daerah Tahun 2009 sebesar Rp.1.956.686.979.054.00 dan terealisasi sebesar Rp.1.784.086.645.680,38,00 atau 91,18%, dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar 71,71% dan untuk belanja langsung sebesar 28,29%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
1.
Belanja Tidak Langsung
PROPORSI
REALISASI SPJ (Rp)
(%)
(%)
1.383.408.308.176.00
1.279.421.739.311,38
92,48
71,71
1.1.
Belanja Pegawai
978.788.923.930,00
960.281,724.576.00
98,11
75,06
1.2.
Belanja Hibah
59.850.498.077.00
27.377.476.060.00
45,74
2,14
1.3.
Belanja Bantuan Sosial
36.961.528.750.00
25.421.455.142.00
68,78
1,99
1.4.
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
38.864.533.598.00
38.133.822.632.00
98,12
2,98
1.5.
Belanja Bantuan Keuangan
121.327.068.398.00
111.572.884.512.00
91,96
8,72
1.6.
Belanja Tidak Terduga
147.615.755.423.00
116.634.376.389,38
79,01
9,12
573.278.670.878.00
504.664.906.369.00
88,03
28,29
47.699.225.744.00
42.431.559.390.00
88,96
8,41
330.478.461.695.00
313.307.976.912.00
94,80
62,08
2.
Belanja Langsung 2.1.
Belanja Pegawai
2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.3.
Belanja Modal JUMLAH
195.100.983.439.00
148.925.370.067.00
76,33
29,51
1.956.686.979.054,00
1.784.086.645.680,38
91,18
100,00
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2009
Rincian per komponen belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut: 3.2.2.1. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp. 1.383.408.308.176,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.279.421.739.311,38 atau 92,48%. Alokasi terbesar belanja tidak langsung masih digunakan untuk belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp.978.788.923.930,00 dan terealisasi sebesar Rp. 960.281.724.576,00 atau 98,11%.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 15
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2009
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
1.
PROPORSI
REALISASI SPJ (Rp)
(%)
(%)
Belanja Tidak Langsung 1.1.
Belanja Pegawai
978.788.923.930,00
960.281.724.576,00
98,11
75,06
1.2.
Belanja Hibah
59.850.498.077,00
27.377.476.060.00
45,74
2,14
1.3.
Belanja Bantuan Sosial
36.961.528.750,00
25.421.455.142,00
68,78
1,99
1.4.
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
38.864.533.598,00
38.133.822.632,00
98,12
2,98
1.5.
Belanja Bantuan Keuangan
121.327.068.398,00
111.572.884.512.00
91,96
8,72
1.6.
Belanja Tidak Terduga JUMLAH
147.615.755.423,00 1.383.408.308.176,00
116.634.376.389,38 1.279.421.739.311,38
79,01
9,12
92,48
100,00
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2009
Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung pada setiap dilihat pada tabel berikut:
SKPD
dapat
Tabel 3.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2009 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
1
Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2
Dinas Kesehatan
3
Rumah Sakit Majalaya
4 5
PROPORSI
REALISASI (Rp)
(%)
(%)
645.903.056.000,00
640.519.601.325,00
99,17
50,05
43.981.049.000,00
43.498.406.362,00
98,90
3,40
8.184.597.000,00
8.110.727.656,00
99,10
0,63
Rumah Sakit Soreang
7.966.025.000,00
7.925.995.147,00
99,50
0,62
Dinas Bina Marga
6.841.906.000,00
6.761.350.287,00
98,82
0,53
6
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan kebersihan
9.006.282.000,00
8.906.235.280,00
98,89
0,70
7
Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah
2.204.242.000,00
2.162.262.078,00
98,10
0,17
8
Dinas Perhubungan
5.852.451.000,00
6.447.813.461,00
110,17
0,50
9
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
2.087.649.000,00
2.061.855.048,00
98,76
0,16
10
Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan
9.688.054.000,00
9.487.134.312,00
97,93
0,74
11
Dinas Sosial, Kependudukan & Catatan Sipil
3.479.079.000,00
3.554.623.963,00
102,17
0,28
12
Dinas Tenaga Kerja
2.982.794.000,00
2.919.867.714,00
97,89
0,23
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 16
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
13
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
14
PROPORSI
REALISASI (Rp)
(%)
(%)
11.118.476.000,00
10.963.867.528,00
98,61
0,86
Badan Penanaman Modal & Perijinan
2.265.553.000,00
2.240.904.547,00
98,91
0,18
15
Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
1.835.872.000,00
1.777.708.218,00
96,83
0,14
16
Kantor Kesbang, Politik & Linmas
794.947.000,00
783.702.631,00
98,59
0,06
17
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
2.787.004.000,00
2.963.366.175,00
106,33
0,23
18
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8.887.577.580,00
8.687.621.465,00
97,75
0,68
19
Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
653.268.000,00
650.053.494,00
99,51
0,05
20
Sekretariat Daerah
16.538.730.000,00
15.969.825.724,00
96,56
1.25
21
Sekretariat DPRD
22
Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan
23
Inspektorat
24
Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
25
Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan
26
2.200.284.000,00
2.098.274.120,00
95,36
0,16
521.466.921.596,00
425.601.203.621,38
81,62
33,27
1,856,016,000
1,861,049,621
100.27
0.15
12,049,719,000
11,961,019,095
99.26
0.93
8,301,073,000
8,096,312,187
97.53
0.63
Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa
2.407.188.000,00
2.380.125.396,00
98,88
0,19
27
Badan Perpustakaan, Arsip, Pengembangan & Sistem Informasi
2.211.291.000,00
2.199.180.114,00
99,45
0,17
28
Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan
3.143.971.000,00
3.093.005.162,00
98,38
0,24
29
Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi
4.995.615.000,00
4.906.507.201,00
98,22
0,38
30
Dinas Peternakan dan Perikanan
3.104.240.000,00
3.074.301.185,00
99.04
0,24
31
Kecamatan
25.826.777.000,00
25.136.745.492,00
97,33
1,96
32
Kelurahan JUMLAH
2.786.601.000,00
2.621.093.702,00
94,06
0,20
1.383.408.308.176,00
1.279.421.739.311,38
92,48
100,00
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2009
3.2.2.2. Belanja Langsung Belanja Langsung, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam APBD Kabupaten Bandung Tahun 2009 Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.573.278.670.878,00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.47.699.225.744,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.330.478.461.695,00 Belanja Modal sebesar Rp.195.100.983.439,00 Dari total anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp.504.664.906.369,00 atau 88,03%.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 17
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2009 terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2009
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
2.
PROPORSI
REALISASI SPJ (Rp)
(%)
(%)
Belanja Langsung 2.1.
Belanja Pegawai
47.699.225.744,00
42.431.559.390,00
88,96
8,41
2.2. 2.3.
Belanja Barang dan Jasa
330.478.461.695,00
313.307.976.912,00
94,80
62,08
Belanja Modal
195.100.983.439,00
148.925.370.067,00
76,33
29,51
573.278.670.878,00
504.664.906.369,00
88,03
100,00
JUMLAH
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2009
Alokasi anggaran dan realisasi belanja langsung terbesar dialokasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.136.081.392.650,00 dan realisasi Rp.128.805.877.749,00 atau 94,65 %, dengan proporsi sebesar 25,52%. Sedangkan anggaran terkecil adalah Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja yaitu sebesar Rp.1.637.053.600,00 dan realisasinya sebesar Rp.1.605.558.600,00 atau 98,08%., dengan proporsi sebesar 0,32 %. Distribusi besarannya anggaran dan realisasi belanja Langsung berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2009 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
PROPORSI
REALISASI (Rp)
(%)
(%)
1
Dinas Pendidikan & Kebudayaan
136.081.392.650,00
128.805.877.749,00
94,65
25.52
2
Dinas Kesehatan
86.114.029.506,00
80.779.358.319,00
93,81
16.01
3
Rumah Sakit Majalaya
13.228.847.500,00
12.846.250.583,00
97,11
2.55
4
Rumah Sakit Soreang
20.958.499.100,00
19.217.442.588,00
91,69
3.81
5
Dinas Bina Marga
133.199.924.500,00
94.638.077.548,00
71,05
18.75
6
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan kebersihan
29.316.978.500,00
27.898.491.555,00
95,16
5.53
7
Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah
4.630.386.140,00
3.869.993.358,00
83,58
0.77
8
Dinas Perhubungan
3.758.842.025,00
3.566.539.060,00
94,88
0.71
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 18
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
9
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
10
PROPORSI
REALISASI (Rp)
(%)
(%)
1.933.640.450,00
1.764.938.891,00
91,28
0.35
Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan
4.472.837.395.,00
4.349.330.547,00
97,24
0.86
11
Dinas Sosial, Kependudukan & Catatan Sipil
6.368.697.825,00
5.979.215.117,00
93,88
1.18
12
Dinas Tenaga Kerja
3.630.904.300,00
3.552.126.600,00
97,83
0.70
13
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
5.133.747.000,00
4.658.081.775,00
90,73
0.92
14
Badan Penanaman Modal & Perijinan
1.828.928.000,00
1.771.767.750,00
96,67
0.35
15
Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
15.061.764.260,00
14.163.508.635,00
94,04
2.81
16
Kantor Kesbang, Politik & Linmas
5.344.958.000,00
5.320.982.390,00
99,55
1.05
17
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.637.053.600,00
1.605.558.600,00
98,08
0.32
18
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-
19
Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
-
20
Sekretariat Daerah
15.281.935.520,00
13.400.858.908,00
87,69
2.66
21
Sekretariat DPRD
11.475.181.574,00
9.342.662.263,00
81,42
1.85
22
Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan
18.095.888.635,00
16.092.603.331,00
88.93
3.19
23
Inspektorat
2.085.919.000,00
2.071.023.559,00
99,29
0.41
24
Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
6.375.197.240,00
6.011.067.387,00
94,29
1.19
25
Kecamatan
10.883.022.121,00
10.282.691.714,00
94,48
2.04
26
Kelurahan
2.136.080.887,00
2.109.623.468,00
98,76
0.42
27
Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan
4.301.700.180,00
4.060.070.972,00
94,38
0.80
28
Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa
2.611.854.000,00
2.220.425.648,00
85,01
0.44
29
Badan Perpustakaan, Arsip, Pengembangan & Sistem Informasi
2.499.755.470,00
2.356.618.959,00
94,27
0.47
30
Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan
8.661.099.500,00
7.917.665.487,00
91,42
1.57
31
Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi
12.161.875.500,00
10.226.681.801,00
84,09
2.03
32
Dinas Peternakan & Perikanan
4.007.730.500,00
3.785.371.807,00
94,45
0.75
573.278.670.878,00
504.664.906.369,00
88,03
100%
JUMLAH
3.3. Pembiayaan Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.173.326.863.719,50 dan terealisasi sebesar Rp.158.011.869.459,14 atau 91,16%, yang terdiri dari :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 19
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dianggarkan sebesar Rp.155.509.599.178,14 dan terealisasi sebesar Rp.155.509.599.178,14 atau 100% b. Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan sebesar Rp.17.817.264.541,36 dan tidak terealisasi c. Penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan di perubahan APBD karena adanya kebijakan meningkatkan Pendapatan dan penurunan Belanja serta adanya penangguhan pembentukan Dana Cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan Gede Bage Majalaya dan jalan Katapang Baleendah. d. Penerimaan bunga dana cadangan sebesar Rp.2.502.270.281,00. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.9.025.540.760,00 dan sebesar Rp.10.516.743.852,00 atau 116,52%, yang terdiri dari :
terealisasi
a. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.7.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.500.000.000,00 atau 100% b. Penyertaan Modal ( (Investasi ) Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.525.540.760,00 dan terealisasi sebesar Rp. 497.540.760,00 atau 32,61% c. Pembentukan dana cadangan Rp.2.502.270.281,00.
dari
bunga
dana
cadangan
sebesar
d. Koreksi atas silpa Tahun 2008 sebesar Rp.16.932.811,00 Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2009
NO
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI SPJ
(Rp) A
Penerimaan Daerah
(Rp)
(%)
173.326.863.719,50
158.011.869.459,14
155.509.599.178,14
155.509.599.178,14
100,00
17.817.264.541,36
-
-
1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
2
Pencairan Dana Cadangan
3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
-
-
4
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
6
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
91,16
-
III - 20
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
NO
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI SPJ
(Rp) 7 B
Penerimaan Bunga Dana Cadangan Pengeluaran Daerah
(Rp) -
9.025.540.760,00
(%)
2.502.270.281,00
-
10.516.743.852,00 116,52
1
Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah
7.500.000.000,00
7.500.000.000,00
100,00
2
Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah
1.525.540.760,00
497.540.760,00
32,61
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
4
Pembentukan Dana Cadangan dari Bunga Dana Cadangan
-
2.502.270.281,00
5
Koreksi atas silpa Tahun 2008
-
16.932.811,00
-
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO
164.301.322.959,50
147.495.125.607,14
89,77
-
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2009
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
III - 21
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.2.
URUSAN PILIHAN
4.2.1. PERTANIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, dan Dinas Peternakan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 5.789.100.772,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.410.892.365,00 atau 93,47 % yang digunakan untuk melaksanakan 9 program dan 21 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2009 No. I. 01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
328.350.242
320.846.525
97,71
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
194.859.661
187.356.975
96,15 Terlatihnya ke- 36 kelomlompok tani dlm pok teknologi penanganan Pasca panen, teknologi budidaya Padi dan budi-
Realisasi
SKPD
BKPPP
36 kelompok
daya buah-buahan
02.
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
83.484.531
83.483.500
100 Terlaksananya peningkatan sumber pendapatan bagi keluarga petani melalui usaha lumbung pangan, LUEP dan menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani
206 orang
206 orang BKPPP
03.
Peningkatan kemampuan lembaga petani
50.006.050
50.006.050
100 Terinformasikan nya optimalisasi penerapan teknologi pertanian dan teridentifikasikannya kondisi faktual Sistem Penyuluhan pertanian
500 orang
500 orang BKPPP
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
72.175.000
71.185.300
98,63
Penelitian dan Pengembangan Pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
72.175.000
71.185.300
98,63 Meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk pertanian
II.
01.
4 kegiatan @30 orang tersebar di kabupaten Bandung
4 kegiatan Distanbun @30 orang hut tersebar di kabupaten Bandung
1. Temu bisnis 30 orang 30 orang dan penyusu- tersebar di tersebar di nan data usa- Kab. Bdg Kab. Bdg ha pemasaran hasil pertanian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-185
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian 2. Temu usaha dan penyusunan data penangkar benih dan bibit tanaman pertanian
Target
Realisasi
SKPD
30 orang 30 orang tersebar di tersebar di Kab. Bdg Kab. Bdg
3. Identifikasi 30 orang 30 orang data pengolah tersebar di tersebar di kayu hutan Kab. Bdg Kab. Bdg 4. Temu usaha 30 orang 30 orang dan penyusu- tersebar di tersebar di nan data Kab. Bdg Kab. Bdg pengrajin dan pengolah hasil produksi pertanian III.
01.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Per kebunan
1.317.494.105
1.224.378.290
Pengadaan Sarana & Prasarana Tehnologi pertanian/ perkebunan tepat guna
374.757.500
313.862.125
92,93
83,75 Terbangunnya 3 unit sarana infrastruktur pengairan berupa pengadaan sumur pantek
3 unit
Distanbun hut
Terfasilitasinya alat mesin pertanian berupa :
02.
Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan
866.810.000
834.964.560
Pompa air 2”
2 unit
2 unit
Pompa air 3”
3 unit
3 unit
Pompa air 4”
1 unit
1 unit
Power Sprayer
1 unit
1 unit
Pulper
1 unit
1 unit
Alat pembuat kompos pencacah
3 unit
3 unit
Termonitornya pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pendukungan agribisnis
31 kec.
31 kec.
96,33 Terlaksananya rehabilitasi JITUT
371 ha
371 ha
Terlaksananya rehabilitasi JIDES
243 ha
243 ha
Jalan Usaha TAni (JUT)
2 Km
2 Km
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Terlaksananya 12 Kel. pembinaan P3A Mitra cai Mitra Cai
12 Kel. Mitra cai
Bintek pertanian 2 kali keg. Organik di 2 kec.
2 kali keg. di 2 kec.
Distanbun hut
IV-186
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
03.
IV.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
31 Kec.
31 Kec.
99,51 Terlaksananya demplot bidang perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan dan pelatihan pembenihan ikan
7 orang
7 orang
75.551.605
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
1.287.670.600
1.209.351.470
93,92
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan
1.134.523.100
1.057.533.580
93,21 Terlaksananya kegiatan pengembangan komoditas kopi
178.200 pohon (2000 phn/ha)
178.200 pohon (2000 phn/ha)
Terlaksananya rehabilitasi tanaman teh
132.000 pohon
132.000 pohon
Terlaksananya kegiatan pengembangan komoditas cengkeh
33.000 pohon – 165 ha (200 phn/ ha)
33.000 pohon – 165 ha (200 phn/ ha)
Terlaksananya Suren pengadaan 17.446 pohon pelindung: phn, nimba 33.000 phn & rumput penguat teras 23.185 phn 02.
Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan
153.147.500
151.817.890
Realisasi
Terfasilitasinya Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi 75.926.605
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (Pertanian/Perkebunan) Tepat Guna
Target
BKPPP
Distanbun hut
Suren 17.446 phn, nimba 33.000 phn & rumput penguat teras 23.185 phn
98.95 Terlaksananya pembibitan tanaman buahbuahan dan perkebunan di sentra hortikultura berupa :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
SKPD
Distanbun hut
Jambu biji
5.000 btg
5.000 btg
Jambu air
5.000 btg
5.000 btg
Jambu bol
5.000 btg
5.000 btg
Jeruk besar
5.000 btg
5.000 btg
Alpukat
5.000 btg
5.000 btg
Pembelian entrs 27.500 stek
27.500 stek
Bibit jeruk nipis
600 phn
600 phn
Tanaman toga
1000 phn
1000 phn
Jambu bol simojang
1000 phn
1000 phn
Jambu air citra
1.908 phn
1.908 phn
IV-187
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
Terlaksananya pengembangan agribisnis berbasis hortikultura:
V.
01.
VI.
01.
Sosialisasi teknik budidaya sayuran (GAP/SOP )
1 kali utk PPL & 1 kali utk kel. tani
1 kali utk PPL & 1 kali utk kel. tani
Pemberdayaan kelompok tani buah-buahan
2 kecamtan
2 kecamtan
Terfasilitasinya sarana peralatan budidaya tanaman hortikultura
25.000lb polybag & 300 m paranet
25.000lb polybag & 300 m paranet
Terlaksananya monitoring & pembinaan kegiatan pengembangan agribisnis hortikultura dan pembibitan tanaman di Kab. Bandung
1 kali
1 kali
Terlaksananya pelahan operasional Cold Stroge dan pengembangan pemasaran strawberry
1 kali
1 kali
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
164.998.325
164.998.325
100
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
164.998.325
164.998.325
100 Terinformasikan 143 orang nya optimalisasi penerapan teknologi pertanian dan Teridentifikasinya kondisi faktual sistem penyuluh pertanian
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
642.170.000
620.618.405
96,64
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
506.240.000
493.364.205
97,46 Terlaksananya vaksinasi unggas
465.000 dosis
143 orang
BKPPP
457.000 dosis
Disna kan
5.000 ekor 5.000 ekor Terlaksananya vaksinasi hewan Penular Rabies (HPR) Terlaksananya bintek kader vaksinator AI
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
40 orang
40 orang
IV-188
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
Tersedianya 1.000 leaflet penang- lembar gulangan PHMS
1.000 lembar
3 kali Terlaksananya Rakor Penanggulangan PHMS
3 kali
1 kali Terlaksananya rapat konsolidasi vaksinator
1 kali
Terlaksananya surveillance Laboratorium penyakit AI
300 sampel
300 sampel
Terlaksananya surveillance Anthraks
30 sampel
30 sampel
SKPD
Tersedianya alat dan bahan untuk pengendalian penyakit ternak berupa : 1 Paket Obat-obatan untuk UPTD Puskeswan dan Lab (pendampingan APBN Deptan) dan bahan baku kegiatan Puskeswan
1 Paket
2 unit a. Kulkas (Nagreg & Soljer) Handsprayer, spuit 1 paket otoma-tis, thermosware, jarum suntik, sepatu boot, masker
2 unit
1 paket
(Solokan-jeruk)
b. Vaksin Brucellosis
360 dosis
360 dosis
c. Perlengkapan kader vaksinator
40 paket
40 paket
d. Milk Analyzer 1 paket e. Meat Analyzer
2 unit
20 lt f. Pengadaan desinfektan Keg. Identifikasi resti FB 02.
Pemusnahan Ternak yang terjangkit penyakit endemic
47.695.000
43.116.700
1 paket 2 unit 20 lt
90.40 Terlaksananya pemusnahan unggas suspeck flu burung 1. Operasional pemusnahan unggas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Disnakan
700 ekor
317 ekor
IV-189
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
2. Kompensasi pemusnahan unggas besar yang tertular penyakit
300 ekor
140 ekor
3. Kompensasi pemusnahan unggas kecil yang tertular penyakit
400 ekor
177 ekor
4.Decontaminati 5 set on Kit (untuk 5 tim)
SKPD
5 set
Terlaksananya eliminasi terhadap HPR yang diliarkan : 1. Operasional eliminasi HPR yang diliarkan 2. Tersedianya sarana penunjang eliminasi: a. Nytras strychnine b. Kerangkeng c. Bronsong d. Umpan untuk kegiatan eliminasi 03.
Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
88.235.000
84.137.500
1.140 ekor 1.140 ekor
1 Kg
1 Kg
8 bh 13 bh 2.000 bh
8 bh 13 bh 2.000 bh
95,36 Terselenggaranya upaya peningkatan pemantauan pasar dan pengawasan peredaran produk peternakan dan hasil olahan melalui :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Disnakan
1. Terselengga- 1 kali ranya sosialisasi koordinasi Tim Pemantauan Pasar dan Pengawasan Peredaran Produk Peternakan dan Hasil Olahan (TP6HO)
1 kali
2. Terselengga- 25 orang ranya Bintek Higiene sanitasi pasar unggas
25 orang
3. Terselengga- 25 orang ranya Bintek Higiene sanitasi pasar ruminansia
25 orang
IV-190
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian 4. Sosialisasi Produk Asal Hewan dan Hasil Olahan yang HAUS a. Tersedianya Leaflet b. Tersedianya foster 5. Tersedianya bahan untuk desinfeksi pelaku pasar unggas dan ruminansia a. Sprayer b. Desinfektan 6. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan produk ternak dan olahan ternak a. Pemeriksaan kesehatan daging b. Pemeriksaan keseht produk ternak olahan c. Pemeriksaan kesehatn susu d. Pemeriksaan
Target
Realisasi
SKPD
500 lembar 500 lembar 50 lembar 50 lembar
30 bh 50 liter
30 bh 50 liter
20 sampel
15 sampel
30 sampel
30 sampel
10 sampel
10 sampel
20 sampel
20 sampel
kesehatan kulit
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
10 lokasi 7. Terlaksananya pemantauan pasar dan pengawasan produk peternakan
10 lokasi
15 HOK 8. Terlaksananya Pengawasan Penerapan Higiene sanitasi tempat penampungan susu pada 25 TPS di 5 Kec.
15 HOK
Terselenggaran ya sosialisasi pemanfaatan limbah ternak kuda (penunjang ADIPURA)
2 kali
2 kali
Terpantaunya hewan kurban di Kab. Bdg:
17.000 ekor
16.690 ekor
1. Rapat Persiapan
1 kali
1 kali
2. Tersedianya Label Hewan Sehat Ruminansia
17.000 bh
17.000 bh
IV-191
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
3. Supervisi Tim 86 HOK Pemeriksa Hewan Kurban VII.
01.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
645.607.500
631.167.300
97,76
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak
226.290.000
223.927.500
98,96 Terlaksananya pemeliharaan kandang dan ternak oleh 6 orang tenaga kerja
12 bulan
Realisasi
SKPD
86 HOK
12 bulan
Disna kan
Tersedianya sarana perkandangan dan pemeliharaan ternak : 20 m a. Perbaikan tempat pakan
20 m
b. Pembuatan bak
10 m2
10 m2
c. Pengadaan pompa air
2 unit
2 unit
d. Penyediaan obat-obatan ternak
1 pkt
1 pkt
e. Penyediaan peralatan pemeliharaan kandang
1 pkt
1 pkt
a. Penyediaan molasses
2 drum
2 drum
b. Penyediaan pakan konsentrat
47.250 kg
47.250 kg
c. Penyediaan hijauan makanan ternak /rumput oleh 6 org tenaga kerja
12 bulan
12 bulan
Tersedianya pakan ternak :
02.
Pembibitan dan Perawatan ternak
248.227.500
244.543.000
98,52 Terselenggaranya pengembangan pembibitan ternak masyarakat melalui :
Disna kan
a. Pengembangan Inseminasi Buatan IB: b. IB Sapi Potong - Tersedianya sapi potong betina akseptor IB
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
8 ekor
8 ekor
IV-192
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
- Tersedianya biaya pemeriksaan kesehatan ternak
8 ekor
8 ekor
- Tersedianya administrasi dan surat perjanjian
24 bh
24 bh
- Tersedianya Eartag
8 buah
8 buah
4 ekor
4 ekor
15 ekor
15 ekor
1 unit
1 unit
SKPD
b. Inseminasi Buatan (IB) sapi perah - Tersedianya sapi perah betina akseptor IB c. Inseminasi Buatan (IB) domba -Tersedianya domba betina akseptor IB 2. Rehab bangunan Pos IB -Terlaksananya rehab bangunan Pos IB
30 orang 3. Pertemuan inseminator Tk. Kabupaten
30 orang
Terselengaranya kegiatan yang menunjang program P2SDS melalui : 5 ekor 1. Pengembangan budidaya sapi potong jantan penggemukan
5 ekor
2. Pengadaan bahan baku IB utk mendukung Program P2SDS : a. Straw sapi potong
120 dosis
120 dosis
b. Straw domba 75 dosis
75 dosis
c. Nitrogen cair
75 liter
75 liter
Terselenggaranya partisipasi Kab. Bandung dlm kontes ternak tk. provinsi
1 kali
1 kali
Terselengaranya partisipasi dinas dalam
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-193
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
program rutin kab. Bandung melalui a. Fasilitasi program P2WKSS -Tersedianya domba jantan
3 ekor
3 ekor
-Tersedianya domba betina
12 ekor
12 ekor
-Tersedianya domba jantan
2 ekor
2 ekor
-Tersedianya domba betina
8 ekor
8 ekor
b. Fasilitasi program TMMD
03.
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
294.460.000
226.416.300
90,48 Tersedianya sarana dan prasarana budidaya ternak di masyarakat:
Disna kan
1. Demplot ayam buras - Tersedianya ayam buras jantan
24 ekor
24 ekor
- Tersedianya ayam buras betina
216 ekor
216 ekor
1 buah 200 buah
1 buah 200 buah
1 buah
1 buah
- Drencher otomatis
1 buah
1 buah
- Nose Ring
30 buah
30 buah
1. Pelatihan budidaya sapi potong
25 orang
25 orang
2. Pelatihan budidaya sapi perah
40 orang
40 orang
3. Pelatihan budidaya domba
25 orang
25 orang
2. Pengadaan peralatan Identifikasi ternak : Aplikator Eartag 3. Pengadaan Kandang Jepit 4. Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Ternak
Terselenggaranya pelatihan budidaya peternak :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-194
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian Tersusunnya buku inventaris ternak bantuan di Kab. Bandung
04.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
36.630.000
36.630.000
01.
1 set
Realisasi
1 paket
1 paket Terlaksananya fasilitasi dinas dalam penguatan modal kelompok peternak
1 paket
100 Tersusunnya buku profil dinas thn 2008
20 exp
20 exp
6 dok
6 dok
2 kali Terlaksananya sosialisasi program kegiatan Disnakan thn 2009
2 kali
Terlaksananya evaluasi Triwulanan keg. dinas
4 kali
4 kali
Terlaksananya koordnasi, perencanaan, monitoring, evaluasi & pelaporan
133 HOK
133 HOK
100 orang
100 orang
Tersedianya Batch Pasteurizer susu
1 unit
1 unit
Terselenggaranya pelatihan pengolahan telur bagi masyarakat
25 orang
25 orang
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
307.560.000
182.911.750
59,47
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
266.205.000
141.892.750
53,30 Terselenggaranya pelatihan pengolahan susu bagi masyarakat
SKPD
1 set
1 paket Terlaksananya partisipasi peternak kab. Bandung dalam lomba tk. Provinsi
Tersusunnya dok. Perenc. dan pelaporan kegiatan Disnakan berupa:
VIII.
Target
Disna kan
Disna kan
Tersedianya alat pengolahan telur untuk pengembangan usaha kelompok ternak :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-195
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
-Mesin pengolah Telur Asin
1 unit
1 unit
-Panci Stainles steel
4 buah
4 buah
-Egg Tray Plastik 50 buah
SKPD
50 buah
-Baskom
8 buah
8 buah
Terselenggaranya sosialisasi minum susu di masyarakat
2 kali
2 kali
1 unit 1. Pembuatan dokumen perencanaan pembanguna n MBC
1 unit
2. Kajian operasional pembangunan MBC dengan Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna
1 unit
0 unit
3. Pengawasan pembangunan MBC
1 unit
0 unit
- Pengumuman lelang pembangunan MBC
1 kali
0 kali
- Panitia & pemeriksa pengadaan barang dan jasa
2 paket
0 paket
- Rapat-rapat panitia pengadaan barang dan jasa
2 paket
0 paket
- Survey harga
1 paket
0 paket
- Survey KAK
6 HOK
6 HOK
- Renovasi Pasar 1 unit hewan dalam rangka penyempurnaan pasar hewan Pacet
0 unit
99,19 a. Partisipasi 1 kali disnakan dlm pameran pembangunan
1 kali
Terlaksananya keg. penunjang pembangunan MBC:
4. Terselenggaranya proses pengadaan barang dan jasa
02.
Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
41.355.000
41.019.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Disna kan
IV-196
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian b. Tersusunnya buku peluang investasi peternakan
IX.
01.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
863.075.000
845.085.500
97,92
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
682.385.000
666.386.500
97,66 Terlaksananya penerapan teknologi pengolahan limbah melalui :
Target 1 buah
Realisasi
SKPD
1 buah
Disna kan
1. Terbangunnya biogas
103 unit
103 unit
2. Terbangunnya komposter limbah ternak
6 unit
6 unit
3. Terlaksananya pelatihan biogas
20 orang
20 orang
4. Terlaksananya pelatihan kompos
20 orang
20 orang
40 orang
40 orang
-Elektrik Dehorner
1 bh
1 bh
-Detektor Mastitis
1 bh
1 bh
-Alat kebidanan 1 bh
1 bh
Terlaksananya peningkatan penerapan teknologi pemeliharaan ternak melalui : 1. Terlaksananya pelatihan manajemen pemeliharaan ternak 2. Penerapan teknologi manajemen pemeliharaan ternak a. Pengadaan peralatan teknologi Sapi perah
b. Pengadaan peralatan teknologi Sapi potong
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
-Aplikator
10 bh
10 bh
-Eartag
400 bh
400 bh
-Pita Ukur
10 bh
10 bh
-Timbangan Pedet
4 bh
4 bh
IV-197
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
-Sepatu kandang
50 bh
50 bh
-Wear Pack
50 bh
50 bh
-Elektrik Dehorner
5 bh
5 bh
-Spuit Fiber
5 bh
5 bh
-Jarum Spuit
5 bh
5 bh
- Pengadaan Mixet
1 bh
1 bh
- Pengadaan Choper
2 bh
2 bh
2. Demplot pembuatan pakan ternak
15.750 kg
15.750 kg
3. Penanaman HMT
10 Ha
10 Ha
4. Pemeriksaan mutu pakan dan unsur hara kompos
10 spl
10 spl
Terselenggaran ya rapat koordinasi stakeholder persusuan tk kabupaten
3 kali
1 kali
SKPD
Terlaksananya peningkatan penerapan teknologi pakan ternak 1. Penerapan teknologi pakan ternak :
Terselenggara- 10 ekor nya pengembangan agribisnis kambing perah
10 ekor
1 kali Terlaksananya partisipasi Disnakan dalam Hari Krida Pertanian Tk. Nasional
1 kali
Terlaksananya penunjangan kegiatan PLA (APBN) 02.
Peningkatan sarana dan prasarana teknologi RPH
180.690.000
178.699.000
1 paket
1 paket
98.90 Tersedianya sarana penunjang pemotongan ternak di RPH: a. Pompa air
Disna kan
5 buah
b. Selang plastik 100 meter
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
5 buah 100 meter
c. Tambang Plastik
200 m
200 m
d. Pisau
10 buah
10 buah
IV-198
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian e. Sabit
Target 5 buah
5.789.100.772
5.410.892.365
SKPD
5 buah
f. Gacok (garuk) 9 buah
9 buah
g.Cangkul
10 buah
10 buah
h.Singkup
10 buah
10 buah
i. Kikir / asahan pisau
5 buah
5 buah
j. Senter
10 buah
10 buah
k.Sepatu Bot
15 buah
15 buah
Meningkatnya pengawasan terhadap pemotongan ternak di RPH
9 lokasi
9 lokasi
123 HOH Terlaksananya pemeriksaaan ulang daging di pusat perdagangan
Jumlah
Realisasi
123 HOH
Terlaksananya rehab gedung tempat pemotongan dan kandang istirahat RPH Ciwidey
1 unit
1 unit
Terlaksananya rehab gang way rumah potong hewan Cangkuang
1 unit
1 unit
93,47
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya pengetahuan sikap dan keterampilan kelompok tani dalam menerapkan adopsi teknologi pertanian secara optimal serta terbinanya kelompok usaha ekonomi pedesaan dan tumbuhnya kelompok tani yang maju, mampu dan mandiri menjadi lembaga ekonomi pedesaan. b. Meningkatnya produktivitas padi palawija, populasi sapi dan budidaya belut serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan sistem integrasi Usaha Tani padi, palawija, belut dan sapi bagi pelaku utama. c. Meningkatnya kemitraan diantara para kelompok tani tersosialisasikannya teknologi budidaya padi ramah lingkungan.
padi
dan
d. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh di bidang perikanan, pertanian, kehutanan serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh dalam pembenihan ikan. e. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasi penyuluh pertanian dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-199
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
f. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pengkajian partisipatif penghijauan desa dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian hutan. g. Terlaksananya rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) 371 ha di Kecamatan Pameungpeuk (Desa Rancamulya), Majalaya (Desa Padaulun), Ciparay (Desa Bumiwangi dan Desa Pakutandang), Paseh (Desa Mekarpawitan, Cigeunter dan Loa) dan Katapang (Desa Sanggarhurip); h. Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES) 243 ha di Kecamatan Bojongsoang (Desa Tegaluar dan Bojongsari), Solokanjeruk (Desa Rancakasumba, Bojongemas dan Lampegan), Cicalengka (Desa Narawita dan Margaasih), Baleendah (Desa Jelekong) dan Nagreg (Desa Ciaro); i. Terlaksananya pembuatan Jalan Usaha tani (JUT) sepanjang 2 Km di Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka. j. Terlaksananya kegiatan pengembangan komoditas kopi di Kecamatan Ciwidey (Desa Rawabogo, Nengkelan dan Sukawening), dengan pengadaan bibit sebanyak 178.200 pohon (2000 phn/ha) k. Terlaksanaya rehabilitasi tanaman teh sebanyak 132.000 pohon (4000 pohon/ha) dilaksanakan di Kecamatan Pasirjambu (Desa Cisondari, Margamulya, Sugihmukti, Cibodas, Mekarsari dan Tenjolaya) dan Kecamatan Ciwidey (Desa Lebakmuncang dan Rawabogo) l. Terlaksananya kegiatan Pengembangan komoditas cengkeh sebanyak 33.000 pohon (200 phn/ha) di Kecamatan Ibun (Desa pangguh), Cimaung (desa Mekarasih), Cimenyan (Desa Mekarmanik), Soreang (Desa Panyirapan), Paseh (Desa Cipaku) dan Kutawaringin (Desa Sukamulya); m. Terlaksananya pengadaan pohon pelindung (suren 17.446 pohon, nimba 2.000 pohon) dan rumput penguat teras sebanyak 23.185 pohon); n. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tani melalui aktivitas pengembangan agribisnis berbasis komoditas kentang, cabe, bawang merah, tanaman hias anggrek, jahe dan jamur tiram untuk 17 kelompok; o. Terlaksananya pembibitan tanaman buah-buahan dan perkebunan di Kecamatan Cimaung p. Jumlah Produksi Padi tahun 2009 sebanyak 473.749 ton GKG sedangkan tahun 2008 sebanyak 414.394 ton GKG atau naik 59.355 ton GKG, kenaikan produksi padi ini lebih banyak disebabkan oleh adanya peningkatan dalam produktivitas per satuan luas, jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-200
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tabel 4.2.1.2 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2009 Realisasi 2009
(ha)
(ha)
Luas Tanam (ha)
70.582
69.773
98,85
Luas panen (ha)
66.586
72.498
108,88
Produksi (ton)
400.727
452.344
112,88
60,18
62,39
103,67
4.071
5.999
147,36
Uraian Komoditi
A 1
PADI Padi Sawah
Produktivitas (kwt/ha) 2
Perkembangan Realisasi 2008-2009 (%)
Realisasi 2008
No
Padi Gogo Luas Tanam (ha) Luas panen (ha)
3.867
6.021
115,70
Produksi (ton)
13.667
21.405
156,62
Produktivitas (kwt/ha)
35,34
35,55
100,59
74.653
75.772
101,50
JUMLAH PADI Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha)
70.543
78.519
111,45
414.394
473.749
114,32
58,74
60,34
283,70
q. Terlatihnya kelompok tani dalam mengoperasikan fasilitas Cold Storage dan pengembangan pemasaran strawberry. r. Pengurangan kehilangan hasil, khususnya padi sebesar 0,74 % dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini diukur berdasarkan kelompok tani yang mendapatkan intervensi bantuan. s. Jumlah produksi perkebunan (Teh dari target produksi sebanyak 30.491 ton terealisasi sebanyak 39.005 ton atau 106 %, Kopi dari target sebanyak 853 ton terealisasi sebanyak 4.218 ton atau 49,45 % dan Cengkeh dari target sebanyak 77 ton terealisasi sebanyak 92 ton atau 119,5 % t. Pencapaian Komoditas Hortikultura : - Kentang
:
Pencapaian jumlah produksi sebesar 182.857 ton atau 153,6 % dari target jumlah produksi 119.042 ton, atau meningkat 5.112 ton dari tahun 2008.
- Bawang merah
:
Pencapaian jumlah produksi sebesar 23.452 ton atau 76,15 % dari target jumlah produksi 30.797 ton.
- Cabe
:
Pencapaian jumlah produksi sebesar 7.615 ton atau 53,92 % dari target jumlah produksi 14.124 ton.
- Tomat
:
Pencapaian jumlah produksi sebesar 38.996 ton atau 38,96 % dari target jumlah produksi 100.088 ton.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-201
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Alpukat
:
Pencapaian jumlah produksi sebesar 52.804 ton atau meningkat 32.205 ton dari tahun 2008
u. Pendapatan petani berdasarkan komoditas (Hasil survey) Untuk komoditas padi/palawija yang paling besar pendapatannya yaitu dari padi sawah sebesar Rp 2.580.877,00 per bulan/ hektar, Sayuran dari Cabe merah sebesar Rp 11.863.783,00 dan paprika sebesar Rp 14.183.333,00, buah-buahan dari alpukat sebesar Rp 6.096.563,00 dan tanaman hias dari sedap malam sebesar Rp 1.289.350,00 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.2.1.3 Pendapatan Petani Kabupaten Bandung Pada Tahun 2009 Pendapatan
Pendapatan
Usaha Tani
Per bulan/ hektar
( Rp )
(Rp)
10,323,507 2,000,000 4,460,000 3,800,000 2,800.000 5,542,100 8,500,000
2,580,877 333,333 743.333 633,333 466,667 923,683 1,416,667
2.18 1.55 1.95 2.52 1.74 3.38 3.67
Ubi Jalar RERATA
8,526,000 5,743,951
1,421,000 1,064,862
2.45 2.43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sayuran Kacang Panjang Bawang Merah Bawang Daun Kentang Cabe Merah Tomat Wortel Kubis Petsai Paprika
31,267,100 40,042,000 42,320,000 42,850,000 142,365,400 30,250,500 36,796,875 18,412,500 13,875,000 170,200,000
2,605,592 3,336,833 3,526,667 3,570,833 11,863,783 2,520,833 3,066,406 1,534,375 1,156,250 14,183,333
4.94 2.50 2.55 2.30 5.25 2.15 5.49 1.86 2.76 3.39
11
Buncis
17,625,000
1,468,750
2.46
53,273,080
4,439,423
3.24
III 1 6
Buah - buahan Jeruk Alpukat
18,994,000 73,158,750
1,582,833 6,096,563
2.19 7.75
7
Strowberi
No.
Komoditas
I
Padi / Palawija Padi Sawah Padi Gogo Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu
8 II
1 2 3 4 5 6 7
RERATA
RERATA IV 1 2
Tanaman Hias Bunga Mawar Bunga Krisan
3
Sedap Malam RERATA
R/C
24,860,000
2,071,667
1.19
16,716,107
1,393,009
1.59
9,834,700 12,390,750
819,558 1,032,563
1.81 1.52
15,472,200
1,289,350
1.58
12,565,883
1,047,157
1.64
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-202
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
v. Realisasi Penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2007 s/d 2009 Tabel 4.2.1.4 Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2007 - 2009 Jenis Sarana Produksi
No
Realisasi Th. 2007 (ton)
Realisasi Th. 2008 (ton)
Sasaran Th. 2009 (ton)
Realisasi Th. 2009 (ton)
1
Urea
53.664
35,327
37.250
32.280
2
SP. 36
14.373
4793.05
9.000
8.275
3
NPK dan Ponska
12.134
4800.01
12.350
11.065
4
ZA
9.984
4831.90
9.000
7.670
Sumber : Bidang Tanaman Pangan DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2009 Realisasi tahun 2007 adalah sebelum pemekaran Kabupaten Bandung Barat
w. Jumlah produksi tanaman hias Tabel 4.2.1.5 Realisasi Luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas Tanaman Hias Tahun 2009
1
Anggrek
2
Anthurium
3
Gladiul
4
Helicania
5
Krisan
6
Mawar
7
Melati *)
8
Palem **)
9
Sedap Malem
10
Gerbera
11
Anyelir
12
Dracaena
Luas Tanam
Luas Panen
(m2)
(m2)
Produksi (Tangkai)
Produktivitas
Target
(satuan/m2)
Perkemb Reals/Trgt (%)
Realisasi
5.669
40.924
54.524
55.374
137
101,5
455
298
4.823
3.739
83.85
18.17
288
168
1.244
5.922
554
476,05
876
1.331
925
6.235
307
674,05
14323
6.084
595
630
583
105,88
4303
1.227
4.906
11.593
772
236,30
3488
8.252
53
1.137
37.93
214.5
842
734
469
348
168.9
0.74
7932
39.589
211.977
255.445
355
120,51
772
909
1.335
13.861
747
56.01
938
1.515
25.250
30.134
191
119,34
55
80,88
36,66
8 5 150 Sumber : Bidang Hortikultura DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2009
x. Jumlah produksi tanaman obat-obatan Tabel 4.2.1.6 Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Obat Tahun 2009 No
Komoditas
Luas Tanam
Luas Panen
(m2)
(m2)
Produksi (Kg)
Target
Realisasi
Produktivitas
(Kg/m2)
1
Jahe
1.592.166
1.819.077
500.000
225.249
1,20
2
Lengkuas
1.265.402
1.208.930
150.000
49.884
4,59
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Perkemb Realisasi Thd Target (%) 45.05 3.695,42
IV-203
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No
Komoditas
3
Kencur
4
Kunyit
5
Lempuyang
6
Temulawak
7
Temu Ireng
8
Luas Tanam
Luas Panen
(m2)
(m2)
Produksi (Kg)
Target
Produktivitas
Realisasi
(Kg/m2)
Perkemb Realisasi Thd Target (%)
58.992
690.176
45.000
57.673
0,45
693,55
2.695.610
1.278.777
125.000
138.265
1,52
1.556,03
5.396
11.641
15.000
1.676
6,46
501,37
31.242
42.972
23.000
51.969
1,97
367,35
920
4.999
2.000
933
1,14
285,10
Kali Beling
5.097
5.204
5.000
867
0,44
46,16
9
Kapulaga
3.102
3.401
5.700
29
0,33
0,51
10
Sambiloto
40.361
56.576
4.587
278
1,65
6,06
11
Mengkudu/Pace
49.480
70.180
1.000
12.501
1,46
10.276,40
5.747.768
5.191.933
539.324
2,24
622,76
Jumlah
1.376.287
Sumber : Laptah DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2009
y. Terdapat kenaikan pertumbuhan populasi ternak dibanding tahun sebelumnya yaitu ayam buras sebesar 6,47 %, ayam ras petelur sebesar 3,57 %, kambing sebesar 1,61 %, domba sebesar 1,37 %, itik sebesar 1,32 % dan sapi perah sebesar 1,25 %. Sedangkan yang mengalami penurunan yaitu sapi potong sebesar 0,51 % dan kerbau sebesar 0,47 %, seperti trlihat pada table berikut : Tabel 4.2.1.7 Perkembangan populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2009
POPULASI SAPI PERAH SAPI POTONG KERBAU KUDA KAMBING DOMBA AYAM BURAS AYAM RAS PEDAGING AYAM RAS PETELUR ITIK
SASARAN 2009
REALISASI 2009
REALISASI 2008
(Ekor) 27,322
(Ekor) 28,123
(Ekor) 27,007
14,496
14,311
13,806
98,72
3,66
3,322 2,07 20,044 214,207 1,333,463
3,203 2,068 22,721 234,531 1,934,951
3,603 2134 19,793 205,376 1,294,876
96,42 99,90 113,36 109,49 145,11
-11,10 -99,90 14,79 14,20 49,43
3,968,934
3,657,911
3,593,275
92,16
1,80
306,979
413,612
292,734
134,74
41,29
371,662
359,662
314,968
96,77
14,19
PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 102,93
PERTUMBUHAN (%) 4,13
Sumber : Laptah Disnakan 2009
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-204
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tabel 4.2.1.8 Perkembangan produksi daging, telur dan susu Di Kabupaten Bandung Tahun 2009
JENIS PRODUK DAGING TELUR SUSU
SASARAN 2009
REALISASI 2009
REALISASI 2008
(Kg) 42,130,466 5,997,022 57,838,488
(Kg) 41,114,479 7,771,292 59,534,141
(Kg) 39.275.392 5.881.985 57.171.658
PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 97,59 100,20 97,28
PERTUMBUHAN (%) 4,68 32,12 4,13
Sumber : Laptah Disnakan 2009
Permasalahan : a. Terjadinya fluktuasi harga komoditas pertanian terutama pada tanaman hortikultura (sayuran) sehingga petani tidak mempunyai jaminan harga dalam usaha taninya. b. Terus menerus terjadinya peralihan fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian. c. Proses adopsi inovasi teknologi baru sangat lamban, terkendala oleh sumberdaya petani yang tingkat pendidikannya relatif rendah.
kualitas
d. Belum seluruhnya kegiatan pemerintah, baik pusat maupun daerah dilaksanakan secara terpadu seperti PPK-IPM dan PNPM, ada beberapa masih bergerak secara sektoral/belum memperhatikan data kemiskinan sebagai landasan utama menentukan kegiatan program/proyek (baik di bidang pertanian maupun peternakan). e. Belum adanya sinergitas antara program penyuluhan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat melalui musrenbang dengan rencana aksi dari dinas teknis terkait, karena rencana aksi dinas tahun 2009 belum dikoordinasikan dengan program penyuluhan yang akan dilaksanakan. f. SDM penyuluh perlu ditingkatkan keahliannya, baik melalui pendidikan formal standar baku penyuluh maupun keterampilan-keterampilan lain yang menunjang pelaksanaan tugas. g. Jumlah tenaga penyuluh masih sangat kurang, terutama apabila harus memenuhi ketentuan UU No. 6 Tahun 2006 yaitu satu desa satu penyuluh; Penyuluh Pertanian sebanyak 88 orang, bila dibandingkan dengan jumlah desa sebanyak 275 desa/kelurahan, maka terdapat kekurangan sebanyak 187 orang. Penyuluh Peternakan yang ada sebanyak 15 orang, kebutuhan 74 orang sehingga kekurangan 59 orang. Penyuluhan Perikanan yang ada sebanyak 11 orang, kebutuhan sebanyak 25 orang, kekurangan 14 orang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-205
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
h. Masih tingginya peredaran daging yang tidak masuk dalam Kategori HAUS (Illegal). i.
Masih tingginya ancaman penyakit pada ternak dan ikan yang dapat mengganggu produktivitas dan merugikan usaha.
j. Masih terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat peternakan dalam melaksanakan usaha budidaya peternakan sesuai standar teknis budidaya. k. Cukup lamanya musim kemarau yang berpengaruh kepada ketersediaan hijauan dan ketersediaan air untuk produksi perikanan. l.
Penurunan kualitas air sebagai akibat pencemaran oleh limbah dan keterbatasan lahan budidaya karena alih fungsi lahan.
m. Penurunan populasi ayam buras yang cukup tinggi disebabkan belum bergairahnya para peternak/masyarakat untuk memelihara ayam buras mengingat cukup tingginya kasus flu burung pada tahun sebelumnya dan meningkatnya harga Sapronak. n. Masih belum terpenuhinya keperluan konsumsi telur unggas sebesar 4,7 kg/kapita/tahun, baru tercapai 1,73 kg/kapita/tahun (36,81 %). o. Masih belum terpenuhinya penyediaan daging terutama dari unggas. p. Keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan terganggunya pelaksanaan kegiatan.
mekanisme anggaran menjadi
q. Terbatasnya permodalan bagi kelompok peternak dalam mencakup akselerasi peningkatan produksi. Solusi : a. Meningkatkan penerapan teknologi spesifikasi, penerapan benih unggul bermutu, dan pemupukan berimbang, pengendalian hama penyakit, penanganan pasca panen serta peningkatan pengelolaan cadangan pangan daerah. b. Meningkatkan sarana dan prasarana distribusi. c. Meningkatkan diversifikasi baik produksi bahan pangan maupun diversifikasi konsumsi melalui penyuluhan yaitu pentingnya diversifikasi pangan yang berasal dari kelompok pangan hewani. d. Meningkatkan kerjasama melalui kegiatan kemitraan dengan pihak lain. e. Melakukan kegiatan program peningkatan intensifikasi (SRI, SL-PTT, SL-PHT, dll), dan diversifikasi usaha tani. f. Memberikan dukungan nyata seperti kontrol harga atau subsidi sarana peternakan dari pemerintah. g. Melakukan sweeping dan operasi pasar pada produk dan hasil produksi peternakan yang tidak memenuhi kaidah HAUS dalam upaya mengurangi peredaran daging ilegal dan perlindungan terhadap kesmave, yang selanjutnya dilakukan tindakan berupa teguran dan pemusnahan bahan daging/ produk peternakan ilegal tersebut.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-206
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
h. Melakukan berbagai upaya dalam mendukung kebijakan pusat/provinsi dalam upaya mengantisipasi dan pengendalian virus flu burung melalui vaksinasi, penyemprotan dengan desinfektan, maupun depopulasi unggas di daerah target. i.
Melakukan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan dalam upaya mengubah perilaku tata laksana Tempat Pemotongan Unggas/Rumah Potong Unggas.
j. Memfasilitasi pengadaan vaksin baik vaksin rabies, AI, ND, Brucellosis dan Anthrax. k. l.
melalui APBN, APBD Kabupaten atau APBD Provinsi. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan pelaku usaha dan pelayanan kesehatan hewan untuk meningkatkan pengendalian penyakit (pelaporan kejadian penyakit, pengawasan lalu lintas ternak/ produknya, fasilitasi operasional kegiatan vaksinasi, peningkatan hygiene-sanitasi baik personal dan lingkungan)
m. Peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat / pelaku usaha melalui KIE yang berkesinambungan. n. Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan peternak dan petani ikan melalui diseminasi dan penerapan teknologi peternakan. o. Introduksi bibit dan benih unggul sebagai upaya perbaikan genetic dan plasma nuftah pada usaha peternakan unggulan daerah, serta teknologi tepatguna dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha. p. Optimalisasi peran serta Unit Pelaksana Teknis Dinas di daerah. q. Peningkatan peternakan.
peran
serta
stakeholder
dalam
perbaikan
tataniaga
usaha
r. Sebagai salah satu bagian dari perencanaan pembangunan peternakan ke depan, perlu dibangun satu kawasan terpadu dalam pemenuhan kebutuhan daging yang HAUS. Dalam hal ini rencana pembangunan Meat Business Centre perlu segera dilaksanakan. Pembangunan RPH yang representative sebagai bagian dari MBC merupakan salah satu bagian yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. 4.2.2. KEHUTANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 2.465.434.920,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.139.774.463,00 atau 86,79 % yang digunakan untuk melaksanakan 4 program dan 4 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-207
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tabel 4.2.2.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 No. I.
01.
II.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
89.660.000
87.908.340
98,05
Kegiatan Pengembangan hutan tanaman
89.660.000
87.908.340
98,05
Program Gerakan Rehabilitasi lahan Kritis
2.304.296.500
1.980.390.113
85,94
Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
2.304.296.500
1.980.390.113
85,94
III.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
39.192.625
39.191.60
01.
Kegiatan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
39.192.625
39.191.560
Uraian
Terlaksananya pembangunan hutan kota di Stadion si'Jalak Harupat Ds. Kopo Kec. Kutawaringin
Target
Realisasi
SKPD
1 paket
1 paket
Distanbun hut
-Terlaksananya 900 Ha penanaman lahan Kritis di Kec. Cilengkrang, Cicalengka, Cikancung, Paseh, Ibun, Pacet, Baleendah, Arjasari, Pangalengan. (9 Kecamatan)
900 Ha
Distanbun hut
-Terlaksananya 240 Ha peningkatan aneka usaha melalui pemberdayaan masyarakat/ kelompok tani di Kec. Cilengkrang, Cicalengka, Cikancung, Paseh, Ibun, Pacet, Baleendah, Arjasari, Pangalengan Dayeuhkolot, Banjaran, Pasirjambu, ciwidey. (13 Kec.)
225 Ha
Distanbun hut
99,99
99,99 Terlaksananya 125 orang 125 orang pelatihan P3D dan Temu Karya HPHA di Kec.Cilengkrang dan Pacet
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
BKPPP
IV-208
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
IV.
Program Perencanaan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
32.285.795
32.284.450
99,99
01.
Kegiatan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat
32.285.795
32.284.450
99,99 Terbinanya 240 orang kelompok Usaha Perhutanan Rakyat di Kec. Ciwidey, Soreang, Banjaran, Solokanjeruk, Bojongsoang, Pacet, Cikancung, dan Cilengkrang
2.293.246.420
1.968.275.963
Jumlah
Realisasi
240 orang
SKPD
BKPPP
85,83
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini, adalah sebagai berikut : a. Pembangunan hutan kota di Stadion Si Jalak Harupat dengan penanaman bibit tanaman Manglid (1,5 m) 200 pohon, Bungur (1,5 m) 150 pohon dan bibit Trembesai/Kihujan (1,5 m) 150 pohon, serta bibit kayu-kayuan khas Propinsi 15 jenis (tinggi 1,5 m) 150 pohon dan tanaman pagar kacapiring (tinggi 0,5 m) 1.050 pohon. Selain itu pengadaan bahan obat-obatan; pupuk padat 10.000 kg, pupuk cair (organik) 30 liter dan insektisida 15 liter. b. Terlaksananya GRLK (Penanaman lahan kritis pada hutan rakyat) seluas 900 hektar di 9 Kecamatan yaitu Cilengkrang, Cicalengka, Cikancung, Paseh, Arjasari, Baleendah, Pacet, Ibun dan Pangalengan; yang terdiri dari : -
-
Pembuatan persemaian/ pembibitan kebun bibit desa (KBD) untuk pembuatan hutan rakyat seluas 900 hektar. Pemeliharaan lanjutan pembibitan aren di Kecamatan Katapang. Pembuatan jamur tiram sebanyak 7500 log di Kecamatan Banjaran. Pendistribusian bibit tanaman kehutanan ke lokasi tanam di Kecamatan : Cilengkrang, Cicalengka, Cikancung, Paseh, Arjasari, Baleendah, Pacet, Ibun dan Pangalengan. Terlaksananya Pengembangan aneka usaha melalui Pemberdayaan masyarakat di 13 Kecamatan di Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Cilengkrang, Cicalengka, Cikancung, Paseh, Ibun, Pacet, Baleendah, Arjasari, Pangalengan, Dayeuh kolot, Banjaran, Pasirjambu, Ciwidey.
-
Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pengkajian partisipatif penghijauan desa dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian hutan.
-
Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan, serta meningkatkan pendapatan kelompok usaha perhutanan rakyat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-209
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
-
Menurunnya jumlah perambah hutan 5,2 % yaitu dari 653 orang pada tahun 2008 menjadi 619 orang pada tahun 2009.
Pelaksanaan kegiatan pembuatan bibit tanaman kehutanan tersebut dapat bermanfaat dalam : -
Tertanamnya bibit tanaman lahan kritis seluas 900 hektar sesuai dengan target penanaman di 9 Kecamatan.
-
Menurunnya jumlah perambah hutan 5,2 %, yaitu dari 653 orang pada tahun 2008 menjadi 619 orang pada tahun 2009.
Perkembangan luas dan realisasi penanaman lahan kritis dari tahun 2005 s/d 2009 yaitu sebagai berikut : Tabel 4.2.2.2 Perkembangan Luas Lahan Kritis Kabupaten Bandung Dari Tahun 2005 s/d 2009 (dlm Ha) No
URAIAN
2005*)
2006 *)
2007 *)
1. 2. 3.
2008
Luas Lahan Kritis 23.839 21.130,00 15.330,60 7.878,15 Realisasi Penanaman 2.709 5.799,40 2.375,50 1.063,43 Sisa Lahan Kritis 21.130 15.330,60 12.955,10 6.814,72 yang belum tertangani Sumber: Distanbunhut Kabupaten Bandung 2009 *) Data lahan kritis tahun 2007 adalah data sebelum pemekaran Kab. Bandung Barat
2009 6.814,72 1.084,5 5.730,22
Produksi tanaman kayu-kayuan, khususnya hutan rakyat yang merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki baik dilihat dari aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup. Secara keseluruhan realisasi produksi kayu hutan rakyat mencapai 1.081,42 m3 , menurun bila dibandingkan realisasi produksi tahun 2008 ini disebabkan karena salah satunya terjadi alih fungsi lahan yang cukup tinggi serta ada pikiran/pendapat para petani yang beranggapan bahwa menanam kayu/tanaman kehutanan memerlukan waktu yang cukup lama dalam menghasilkan produksinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ; Tabel 4.2.2.3 Produksi Kayu-kayuan dan perkembangan di Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2009 PRODUKSI 2007 2008 (M3) (M3) 1 Jati 6,90 23,49 2 Maesopsi 478,74 16,57 3 Rasamala 46,17 4 Pinus 2.483,19 1.447,86 5 Suren 4,47 6 Mahoni 42,86 7 Albizia 2.024,20 Jumlah 5.035,89 1.538,56 Sumber : DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2009 No
Komoditas
2009 (M3) 32,89 224,26 23,29 800,98 1.081,42
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
PERKEMBANGAN 2008 (%) 37,12 2,24 66,47 52,48 30,60 100 100 -
2007 (%) 10,90 66,53
2009 (%) 51,98 31,23 33,53 16,92 -
IV-210
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Permasalahan : a. Masih terdapat praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air serta penelantaran lahan-lahan kering yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan terjadinya lahan-lahan kritis. b. Perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Solusi : a. Mengurangi luas lahan kritis melalui penanaman komoditas tanaman tahunan
produktif seperti buah-buahan dan kayu-kayuan.
b. Penataan kembali fungsi lahan. 4.2.3. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Alam Pertambangan dan Energi dengan anggaran sebesar Rp.1.342.812.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.079.691.000,00 atau 80,41 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program ( 5 kegiatan). Tabel 4.2.3.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 No. I.
01.
II.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
30.114.600
24.187.500
80,32
Kegiatan Koordinasi dan Pendataan tentang hasil Produksi di Bidang Pertambangan
30.114.600
24.187.500
80,32 Terdatanya seluruh potensi dan pemgelola panas bumi di 17 Kec. Dalam rangka peningkatan Investasi dalam negeri di sektor panas bumi
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
237.066.000
229.463.000
Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
54.854.000
52.800.000
Target
Realisasi
SKPD
17 perusa- 17 perusa- SDAPE haan haan
96,79
96,26 Tertibnya pemanfaatan air tanah secara teknis & adm.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
50 perusa- 50 perusa- SDAPE haan haan
IV-211
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
02.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan rakyat
03.
Penyebaran Peta daerah rawan bancana Geologi
III.
01.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
74.140.000
72.007.000
108.072.000
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan
Keluaran / Output %
Uraian
Realisasi
SKPD
97,12 Terpantaunya penurunan kondisi air tanah di Kabupaten Bandung
10 sumur
10 sumur
SDAPE
104.656.000
96,84 Peta daerah rawan bencana Geologi dan analisis kestabilan lereng di Kecamatan Arjasari
1 Kec. (11 Desa)
1 Kec. (11 Desa)
SDAPE
1.075.631.500
826.040.500
76,80
1.075.631.500
826.040.500
76,80
1.342.812.100
1.079.691.000
SDAPE
Terpasangnya listrik bagi masyarakat praKS, : Sambungan langsung (SR+IR) di 19 Desa 17 Kec.
Jumlah
Target
700 KK
700 KK
80,41
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini, adalah sebagai berikut : a. Tersusunnya data potensi dan pengelola panas bumi di 5 Kecamatan dari 17 Kecamatan yang disurvey. b. Tersedianya peta daerah rawan bencana geologi serta hasil analisis kestabilan lereng, disosialisasikan kepada masyarakat pada setiap desa dan diberikan kepada setiap Kepala Desa dan Camat Arjasari yang isinya antara lain : -
Mempunyai zona resiko gerakan tanah longsor, retakan, amblesan, rayapan, fall/jatuhan.
-
Dari zona tersebut mempunyai resiko terkena bencana gerakan tanah adalah zona kerentanan tanah tinggi, yang terletak pada Desa Pinggiran (Kp.Cibubuang), Desa Mangunjaya (Kp.Ciamis), Desa Mekarjaya (Kp. Tamansari, Pasir Bentang, Ciheulang, Ciburuy dan Blok Tarik Kolot Kp. Ciheulang), Desa Arjasari (Kp. Cibingbin), Desa Batukarut, Desa Margaluyu (Kp. Singaluyu, Rancaganis, Sodadap dan Kp. Condong).
-
Lokasi yang memiliki resiko terjadi longsor, amblesan dan rayapan yaitu di Desa Mekarjaya Kp.Cibadak dan Desa Baros Kp. Paku Sorok.
c. Terjaganya keseimbangan dan pemanfaatan air tanah antara recharge dan disrecharge air tanah pada 50 perusahaan tersebar di 14 Kecamatan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-212
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
d. Terpasangnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS di 19 desa pada 17 kecamatan dengan jumlah konsumen 700 KK, lebih rincinya dapat dilihat pada tabel. Tabel 4.2.3.2 Lokasi penyambungan listrik Tahun 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sumber:
Kecamatan Ciwidey Kertasari Pangalengan Pacet Soreang
1 2 3 4 5 6 Ciparay 7 Cikancung 8 9 Cicalengka 10 Rancaekek 11 Cilengkrang 12 Cimenyan 13 Rancabali 14 Ibun 15 Nagreg 16 Paseh 17 Kutawarigin 18 Pasirjambu 19 Jumlah Laptah Dinas SDAPE tahun 2009
Desa
Jumlah KK
Nengkelan Tarumajaya Sukamanah Pangauban Sadu Cukanghaur Sagaracipta Cihanyir Sri Rahayu Nagorg Bojongloa Ciporeat Cikadut Sukaresmi Mekarwangi Bojong Mekarpawitan Gajahmekar Sugihmukti
35 45 35 45 35 45 35 20 20 35 35 35 35 35 35 70 35 35 35 700
Permasalahan : a. Keterbatasan jumlah alat ukur listrik (kWh) di PLN, dan pemesanannya membutuhkan waktu cukup lama sehingga proses “penyalaan” listrik mengalami keterlambatan. b. Terbatasnya fasilitas mobilitas untuk kegiatan listrik perdesaan. c. Tidak seimbangnya Recharge dan Discharge air tanah (pengambilan dan pengisian kembali air tanah). d. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan teknis air tanah dari pelaku usaha pemboran/perusahaan pemboran air tanah. e. Belum optimalnya koordinasi antara pelaksana pengawasan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dengan pengelola pajak air tanah, dimana laporan jumlah pengambilan air tanah tidak disampaikan pihak pengelola pajak (pihak Provinsi Jabar) kepada Pemerintah Kabupaten bandung. f. Belum optimalnya pelaksanaan pertambangan, antara lain akibat : -
Good
Mining
Practise
oleh
pengusaha
Rendahnya kualitas SDM (rata-rata berpendidikan SMP, SMA/STM).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-213
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Umumnya merupakan pemodal kecil sehingga kegiatan pertambangan dilaksanakan secara manual (tidak dengan mekanisme).
-
g. Belum optimalnya pembinaan dan Wasdal (pengawasan dan pengendalian) oleh stakeholder terkait akibat terbatasnya sarana-prasarana. Solusi a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak PLN terutama dalam pengadaan alat ukur listrik (kWh). b. Menyusun program pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan listrik pedesaan dan pemantauan kegiatan pertambangan. c. Meningkatkan pengetahuan pengusaha, meningkatkan pembinaan-pengawasanpengendalian (Bin Wasdal), serta pembangunan sumur imbuhan untuk menyeimbangkan recharge dan discharge air tanah. d. Menyediakan dokumen petunjuk teknis sebagai pedoman, melakukan sosialisasi dan meningkatkan Bin Wasdal untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha pemboran. e. Meningkatkan koordinasi dengan pengelola pajak air tanah. f. Melaksanakan Bin Wasdal yang intensif dan kontinu pada kegiatan pertambangan untuk meningkatkan pelaksanaan Good Mining practice dari pengusaha pertambangan. g. Melaksanakan peningkatan pengetahuan pelaku usaha kegiatan pertambangan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. 4.2.3. PARIWISATA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dengan anggaran sebesar Rp 587.497.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 481.176.850,00 atau 81,90 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program dan 7 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2.4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2009 No. I.
01.
Program/ Kegiatan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
125.988.000
57.563.000
45,69
77.675.000
9.250.000
11,91
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
Persiapan, peman-tapan seleksi MOKA 2010
Target
5 orang
Realisasi
SKPD
5 orang Disporpar
IV-214
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 02.
II.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Kegiatan Pelatihan pemandu wisata terpadu
48.313.000
48.313.000
100,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
430.509.500
392.613.850
91,20
Uraian
Target
60 orang Terlaksananya kegiatan pelatihan pemandu wisata Kawasan Kareumbi Ds. Tanjungwangi Kec. Cicalengka
Realisasi 60 orang
SKPD Disporpar
01.
Kegiatan Pengembangan objek pariwisata unggulan
73.590.000
54.540.000
74,11
Terlaksananya Pembangunan Gapura di Bumi Perkemahan Andes
1 buah
1 buah
Disporpar
02.
Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
55.738.000
55.738.000
100
Terlaksananya pembangunan Billboard Situ Cileunca Kec. Pangalengan
2 buah
2 buah
Disporpa
03.
Kegiatan Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
47.961.500
47.961.500
100,00
Terlaksananya pembuatan buku dan VCD paket wisata unggulan Kec. Pasirjambu, Rancabali dan obyek wisata Situ Cileunca
100 buku 100 VCD
100 buku 100 VCD
Disporpar
04.
Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
253.220.000
234.374.350
92,56
Terlaksananya 5 event event Pameran pameran di Terminal Cin- 30 orang cin Soreang (hari jadi Kab. Bdg), Surabaya (Gramedia Expo), JCC Jakarta (Gebyar Wisata Nusantara), TMII Jakarta (ODTW Jabar), Plaza Ambarukmo Jogya (Ob-
5 event pameran 30 orang
Disporpar
Program Pengembangan Kemitraan
31.000.000
31.000.000
Kegiatan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
31.000.000
31.000.000
5 orang Terlaksananya kegiatan Kursus Bahasa Inggris di Lemb. Pend. IMAM English Course (ISC) (24 kali pertemuan)
5 orang
yek Wisata Expo)
III.
01.
100,00
100,00
Disporpar
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan/Pendidikan Manajemen Pariwisata di STIEPAR YAPARI Bandung (8 kali pertemuan) Jumlah
587.497.500
481.176.850
81,90
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-215
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini, adalah sebagai berikut : a. Terlatihnya para pemandu, sebagai salah satu komponen Masyarakat Jasa Wisata di Kawasan Kareumbi Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka. b. Bertambahnya sarana penunjang di Bumi Perkemahan Andes. c. Bertambahnya sarana promosi Cileunca. d. Tersedianya media baru untuk promosi potensi pariwisata Kabupaten Bandung. e. Terpromosikannya potensi-potensi Wisata Kabupaten Bandung di event-event pameran berskala lokal (1 kegiatan) dan Nasional (4 kegiatan). f. Terciptanya Aparatur Pariwisata yang memiliki mental Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah dan Kenangan). Permasalahan : a. Kurangnya kemampuan dan kapasitas SDM Pariwisata. b. Tidak adanya sarana Promosi menuju Obyek Wisata Cileunca. c. Kurangnya promosi potensi-potensi Wisata Kabupaten Bandung. d. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang di Bumi Perkemahan Andes. Solusi : a. Mengadakan training/pelatihan baik bagi SDM Pariwisata di ODTW maupun di dinas sendiri. b. Membuat Billboard di Cileunca. c. Mengadakan kegiatan pameran di bebepara event Pameran Pariwisata berskala baik lokal maupun Nasional. d. Mendirikan Gapura di Bumi Perkemahan Andes. 4.2.4. KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp 677.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 670.833.650,00 atau 99,08 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program dan 5 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2.5.1 Rincian Program/Kegiatan urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan Program Pengembangan budidaya perikanan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 500.107.500
Realisasi 494.953.250
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
98,97
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-216
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 01.
Program/ Kegiatan Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 215.795.000
Realisasi 213.185.700
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
98,79
SKPD Disnakan
Terlaksananya pemeliharaan kolam dan ikan Pemeliharaan kolam ikan UPTD pembenihan ikan (8 orang)
12 bulan
12 bulan
Tersedianya obat-obatan
3 jenis
3 jenis
Tersedianya bahan baku pemeliharaan pembenihan ikan
11 jenis
11 jenis
Tersedia pakan ikan (pelet)
10.000 kg
10.000 kg
a) Induk ikan mas strain Majalaya
90 Kg
90 Kg
b) Induk ikan nila nirwana
5 paket
5 paket
2 paket
2 paket
10 paket
10 paket
100 Kg
100 Kg
Tersedianya Induk Ikan Unggul :
(1 paket = 100 ekor jantan dan 300 ekor betina) c) Induk ikan nila gesit (1 paket = 100 ekor jantan dan 300 ekor betina) d) Induk ikan lele sangkuriang (1 paket = 5 ekor jantan dan 10 ekor betina ) e) Induk ikan patin
400 lembar 400 lembar Tersedianya Leaflet Profil UPTD Pembenihan Ikan 02.
Pendampingan pada kelompok Tani pembudidaya ikan
183.302.500
180.997.800
98,74 Terselenggara- 20 orang nya pelatihan petugas tentang CPIB
20 orang
80 orang
80 orang
Terselenggaranya pelatihan pembudidaya tentang CPIB
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Disnakan
IV-217
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
Terselenggaranya pelatihan UPR tentang CPIB
120 orang
120 orang
Terselenggaranya pelatihan Sertifikasi mutu benih (3 kali @ 50 orang)
150 orang
150 orang
Terselenggara- 40 orang nya temu teknis program Bansos
40 orang
Terselenggara- 40 orang nya temu teknis program BSHBI
40 orang
1 paket
1 paket
8 paket
8 paket
- Koki
10 ekor
10 ekor
- Komet
100 ekor
100 ekor
- Manfish
60 ekor
60 ekor
Terlaksananya pengembangan pembenihan ikan di masy.
SKPD
1. Tersedianya induk ikan a. Ikan lele sangkuriang b. Induk ikan hias
2. Tersedianya sarana pembenihan ikan : - Alat kualitas air
1 unit
1 unit
- Sarana pembenihan lele
6 jenis
6 jenis
1 kali
1 kali
3. Terselenggaranya fasilitasi lomba kelompok perikanan 4. Tersedianya benih ikan unggul untuk program : a. P2WKSS Pengadaan benih ikan nila
160 Kg
160 Kg
40 Kg
40 Kg
160 Kg
160 Kg
b. UKS Pengadaan aneka jenis ikan c. TMMD Pengadaan benih ikan nila
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-218
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
d. TMSS
160 Kg
160 Kg
e. Dharma Pertiwi
160 Kg
160 Kg
5. Benih ikan Mas ukuran 5-8 cm
160 Kg
160 Kg
6. Tersedianya 1 unit hatchery mini yg refresentatif 03.
II.
01.
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
101.010.000
100.769.750
Realisasi
99,76 Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan standar mutu pakan
20 orang
Tersedianya data potensi perikanan Kabupaten Bandung
31 Kec
31 Kec
Terselenggaranya pelatihan tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
25 orang
25 orang
Terlaksananya pemeriksaan pakan ikan
10 sampel
10 sampel
99.237.500
98.430.400
99,19
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
99.237.500
98.430.400
99,19 1. Terselengga- 50 orang ranya pelatihan pengolahan ikan (2 kali)
PM
1 unit
20 orang
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
SKPD
50 orang
Disnakan
Disnakan
2. Tersedianya stimulan barang peningkatan Usaha Pengolahan Ikan 50 buah
50 buah
b. Badeng seng 80 buah
80 buah
3. Terselengga- 20 orang ranya kursus pengolahan ikan P2WKSS
20 orang
a. Badeng stainless
4. Stimulan untuk kelompok Usaha Wanita Bahan baku
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
- Ikan Mas
100 Kg
100 Kg
- Ikan Bandeng
75 Kg
75 Kg
- Peralatan
2 set
2 set
IV-219
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
5. Terselengga- 2 lokasi ranya Sosialisasi Gerakan Makan Ikan bagi siswa sekolah 6. Terlaksananya uji laboratorium sampel produk olahan ikan
50 sampel
8 kali 7. Terlaksananya pengumpulan data harga pasar ikan dan produk olahan ikan III.
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
77.695.000
77.450.000
99,68
01.
Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
77.695.000
77.450.000
99,68 Terlaksananya sosialisasi budidaya ikan berwawasan lingkungan
Realisasi
SKPD
2 lokasi
50 sampel
8 kali
1 kali
1 kali
1 kali 1. Sosialisasi pada masyarakat di sekitar perairan umum di Pangalengan
1 kali
Disnakan
Terlaksananya restocking ikan di perairan umum
2. Penebaran 56.000 ikan di ekor Kecamatan Pangalengan, Rancabali
56.000 ekor
Terlaksananya kajian CBF perairan umum potensial di kabupaten Bandung 1. Sosialisasi kajian CBF
1 kali
1 paket 2. Penyusunan laporan hasil kajian CBF perairan umum potensial di Kab. Bdg oleh lembaga non Pemkab
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
1 kali 1 paket
IV-220
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
3. Pemeriksaan sampel
7 sampel
7 sampel
4. Tersedianya 5 jenis sarana pengendalian penyakit ikan melalui pengadaan obat, vitamin dan antibiotik 5. Terlaksananya pemeriksaan KHV
30 sampel
7 lokasi 6. Terlaksananya pengukuran kualitas air di lokasi Jumlah
677.040.000
670.833.650
SKPD
5 jenis
30 sampel
7 lokai
99,08
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini, adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya ketersediaan induk ikan di UPTD pembenihan ikan sebanyak 5 jenis. b. Tersedianya sarana produksi benih ikan. c. Terpeliharanya kolam dan ikan di UPTD selama 12 bulan. d. Meningkatnya pengetahuan petugas, pembudidaya ikan dan UPR tentang CPIB sebanyak 220 orang. e. Meningkatnya pengetahuan tentang sertifikasi mutu benih sebanyak 150 orang. f. Terfasilitasinya program Bansos dan BSHBI dari pemerintah pusat melalui temu teknis calon penerima manfaat. g. Terfasilitasinya peningkatan sarana kelompok budidaya ikan sebanyak 1 kelompok. h. Meningkatnya ketersediaan benih ikan sebanyak 840 kg. i. Tersedianya hatchery mini sebagai sarana uji coba pembenihan ikan sebanyak 1 unit. j. Meningkatnya pengetahuan pembudidaya ikan CBIB (Cara Budidaya ikan yang Baik) sebanyak 25 orang. k. Tersampaikannya informasi kebijakan dan mutu pakan ikan. l. Tersedianya data potensi perikanan Kabupaten Bandung. m. Diketahuinya kualitas pakan ikan di masyarakat sebanyak 10 sampel. n. Tersampaikannya informasi budidaya ikan yang berwawasan lingkungan. o. Terpantaunya kualitas air di kawasan budidaya.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-221
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
p. Teridentifikasinya penyebaran KHV di 4 lokasi (BBI, Ciparay,Ciwidey dan Soreang) dan diketahuinya kandungan logam berat pada tubuh ikan di lokasi yang potensial terjadi pencemaran yaitu Kecamatan Cileunyi, Rancaekek, Dayeuhkolot dan Kutawaringin pada musim penghujan masih dalam batas toleransi. q. Meningkatnya ketersediaan ikan di perairan umum. Dari berbagai pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, pertumbuhan produksi benih ikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya adanya peningkatan produksi benih ikan sebesar 7,24 %.dari 928.298,65 ribu ekor menjadi 1.000.706,331 ribu ekor, produksi ikan konsumsi meningkat 5,21 % dari 7.336,68 ton menjadi 7.718,999 ton, Produk olahan ikan meningkat 14,30% dari 7.851.922 kg menjadi 8.974.532 kg sehingga konsumsi ikan mengalami peningkatan sebesar 8,71 % dari 17,23 kg/kapita/tahun menjadi 18,73 kg/kapita/tahun. Untuk lebih jelasnya perkembangan produksi benih ikan dan produksi ikan konsumsi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel.4.2.5.2 Perkembangan produksi benih ikan per jenis Tahun 2009 Pembenihan
REALISASI 2009 (ribu ekor) 398.334,401 350.675,194 249.619,661 2.077.075
REALISASI 2008 (ribu ekor) 371.319,20 324.904,30 232.074,50 10,65
PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 100,26 100,87 100,52 -
PERTUM BUHAN (%)
Ikan Nila Ikan Mas Ikan Lele Aneka Ikan
SASARAN 2009 (ribu ekor) 397.311,544 347.647,601 248.319,715 -
Jumlah
993,278.860
1.000.706,331
928.298,65
100,75
7,24
6,78 7,35 7,03 7,04
Sumber : Laptah Disnakan tahun 2009
Tabel.4.2.5.3 Perkembangan produksi ikan konsumsi per jenis usaha Tahun 2009 2009 Jenis Usaha
Sasaran (ton)
Realisasi (ton)
Pencapaian sasaran %
2008 Realisasi (ton)
Pertumbuhan (%)
Kolam Air Tenang
5.375,218
5.323,085
102,43
5.112,85
7,14
Sawah Kolam Air Deras Perairan Umum
1.923,975 329,560 61.97
1.944,505 333,464 67,945
107,12 107,59 109.10
1.830,00 330,98 62,85
11,20 6,65 8,11
7.696,48
7.718,999
7.336.68
5,21
JUMLAH
104,46
Sumber : Laptah Disnakan tahun 2009
Permasalahan : a. Masih tingginya ancaman penyakit yang dapat mengganggu produktivitas dan merugikan usaha b. Masih terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat perikanan dalam melaksanakan usaha budidaya ikan sesuai dengan standar teknis budidaya. c. Penurunan kualitas air sebagai akibat pencemaran oleh limbah dan keterbatasan lahan budidaya karena alih fungsi lahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-222
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
d. Terbatasnya adopsi teknologi yang menunjang peningkatan kualitas produksi usaha yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah e. Belum ada pembudidaya UPR/pembenih dan pembesaran yang mempunyai sertifikasi. f. Harga pakan yang tidak terkendali sehingga pembudidaya selalu mencari pakan alternatif. g. Kualitas lingkungan yang menurun menyebabkan penyakit ikan tidak terkendali. h. Minimnya pengetahuan pembudidaya tentang penggunaan obat-obatan yang tepat, dosis, waktu dan cara pemberian. i. Terbatasnya permodalan bagi kelompok pembudidaya ikan dalam mencakup akselerasi peningkatan produksi. Solusi : a. Meningkatkan kerjasama dengan pelaku usaha dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pengendalian penyakit. b. Peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat/ pelaku usaha melalui KIE yang berkesinambungan dan penerapan teknologi perikanan. c. Diadakannya kajian serta pemeriksaan dan pengawasan pada perairan umum agar masalah pencemaran dapat dikurangi bahkan dikendalikan. Koordinasi dengan instansi lain agar pencemaran limbah yang dilaksanakan pabrik dapat dikendalikan dengan mengendalikan IPAL serta menerapkan teknologi budidaya agar dihasilkan produksi yang maksimal. d. Introduksi bibit dan benih unggul sebagai upaya perbaikan genetik dan plasma nutfah pada usaha perikanan unggulan daerah, serta teknologi dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha. Pada perairan umum yang tingkat pencemarannya menghawatirkan dilakukan upaya pemulihan perairan melalui restocking ikan-ikan. e. Melakukan pembinaan kepada pembudidaya secara intensif untuk bisa diusulkan menjadi pembudidaya yang memiliki sertifikasi. f. Meningkatkan pengetahuan pembudidaya untuk bisa membuat pakan alternatif agar sesuai dengan SNI. g. Melakukan pemeriksaan kualitas air secara kontinyu agar bisa mengendalikan penyakit ikan. h. Melakukan sosialisasi tentang penggunaan obat secara aman untuk ikan dan lingkungan. i. Mendorong kelompok budidaya ikan untuk mengakses permodalan melalui skema kredit mikro yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bandung maupun dana-dana kredit yang ada di perbankan seperti KUR dan lain-lain.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-223
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.2.6. PERDAGANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan anggaran sebesar Rp. 573.366.000 dan terealisasi sebesar Rp. 375.333.450 atau 65,46 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program dan 9 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2.6.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
75.854.000
74.665.150
98,43
01.
Kegiatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
9.485.000
9.485.000
100,00
5 Kec. Terjalinnya koordinasi dan hubungan kerja dengan LPK-SM dalam melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa lokasi di Kec. Margahayu, Margaasih, Banjaran, Baleendah dan Dayeuhkolot.
5 Kec.
Diskoperin dag
02.
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
48.649.000
47.750.150
98,15
3 kec. Terawasinya peredaran barang komoditas SNI dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang beredar di pasar lokasi di Kec. Pangalengan, Cileunyi dan Majalaya. Adapun ciri dan bentuk BDKT yang diawasi yaitu : Ketepatan ukuran atau berat bersih produk setelah ditimbang dengan berat bersih yang tercantum dalam kemasan produk seperti : merek dagang, nama perusahan/produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa, dsb.
3 kec.
Diskoperin dag
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-224
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
Target
Realisasi
2 kec Pengawasan komoditi Lampu Hemat Energi (LHE) di Kec. Ciwidey dan Majalaya. Adapun ciri dan bentuk yang diawasi yaitu kondisi barang yang menempel pada lampu seperti : merek dagang, tenggal pengenal (volt), daya pengenal (watt), frekuensi pengenal dalam HS dan tanda SIN
2 kec
5 kec Pengawasan Baja Lapis Seng (BLS) dan Baja Tulang Beton (BJTB) di Majalaya, Ciwidey, Pangalengan, Dayeuhkolot dan Baleendah. Adapun komoditi BJLS dan BJLB yang diawasi yaitu merek, ketebalan, tanda SNI dan nama produk/perusahaan atau distributor.
5 kec.
3 kec. Pengawasan SPBU di Ciparay, Majalaya dan Rancaekek. Adapun yang diawasi yaitu ketepatan ukuran/takaran, BBM yang dikeluarkan dari mesin pompa (nozel) dengan ukuran/takaran BBM yang dimasukkan kedalam alat bejana ukuran standar.
3 kec.
3 kec. Pengawasan insidentil di Kec. Ciwidey, Banjaran dan Margahayu
3 kec.
7 kec. Pengawasan komoditi teknologi Informasi dan Elektronik di Kec. Cileunyi, Cimenyan, Ciparay, Rancaekek,
7 kec.
SKPD
IV-225
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
Majalaya, Pangalengan dan Ciwidey. Adapun jenis komoditi yang diawasi yaitu TV, TV mini, speaker aktiv, DVD, kipas angin, radio tape, amplifier, magiccom, kompor gas dan pes. Telp, dsb. 03.
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
17.720.000
17.430.000
98,36
Terlaksananya keg. Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah meliputi :
Diskoperin dag
Pembelian alat 1 unit ukur kekentalan pelumas Pos ukur ulang dilaksanakan di pasar Ciparay, Majalaya, Pangalengan, Cileunyi dan Rancaekek II.
01.
III.
01.
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
18.140.000
18.140.000
100,00
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
18.140.000
18.140.000
100,00
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
447.452.000
250.608.300
56,01
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
100.142.000
93.272.300
93,14
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
5 pasar
1 unit
5 pasar
Tersosialisasi40 orang kannya kebicalon jakan prosedur eksportir ekspor impor bagi pengusaha dari Kec. Katapang, Banjaran, Ciparay dan Pangalengan dengan narasumber dari Bank Jabar Banten, Sucopindo, Disperindag Prov. Jabar dan dari Asosiasi EXIM.
40 orang calon eksportir
Diskoperin dag
2 paket, Terlaksananya studi kelayakan pasar Nagreg dan hasil kajian lingkungan Pasar. Inventarisasi legalitas aset Pemda di Pasar Cileunyi,
2 paket .
Diskoperin dag
IV-226
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 02.
Program/ Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 128.125.000
Realisasi 127.881.000
Keluaran / Output %
Uraian
99,81
1. Terlaksananya pameran :
Sub.Keg. Pameran Tingkat Nasional
Target
Realisasi
SKPD Diskoper indag
Inacraft Jakarta 5 hari di 2009 diikuti Jakarta oleh para IKM Kab. Bandung yaitu. Wayang golek Giri harja Kec. Baleendah, Box dari daur ulang ”Bangbarung” Kec. Pasirjambu, Box dari Kayu dan Logam ”Pytra Kirana Mandiri” Kec. Rancaekek dan GM Gemilang Kec. Bojongsoang.
5 hari di Jakarta
- Promosi daerah. Sub.Keg. Tingkat Propinsi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
3 hari Terlaksananya Pameran Keanekaragaman makanan khas Jabar. Dilaksanakan di Ciwalk Bandung, diikuti oleh 7 UKM yaitu Keremes ”Indah Rasa” Kec. Baleendah, Keripk Singkong ”Cap Tugu” Kec. Baleendah, Serbuk Kedelai ”Nutrity” Kec. Ciparay, Ubi Arnet ”Gunung Kira Mandiri” Kec. Cimaung, Minuman Bandrek ”Bandrek Abah” Kec. Ciwidey, Kalua Jeruk ”Sarimanis” Kec. Pasirjambu, Kue dan Cokelat ”Fi & Fa Cookies” Kec. Soreang.
3 hari
Terlaksananya Pameran Jabar Expo tahun 2009. Diikuti oleh 4 peserta pengrajin yaitu Busana Muslim DK Emro Pratama Kec. Baleendah, Peci Kopeah ”Serasi” Kec. Pameung-
5 hari di Graha Manggala Bandung
5 hari di Graha Manggala Bandung
IV-227
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
peuk, Kerudung ”Aneka Kerudung” Kec. Majalaya, Kerajinan Tenun Tradisional ”Wanita Bali” Kec. Majalaya. Sub.Keg. Pameran Tingkat Kabupaten
Terlaksananya Pameran Dinamika Kreatifitas Kab.Bandung diikuti oleh 5 Pengrajin dan 3 Pabrikan yaitu: Wayang Golek ”Karang Tumaritis” Kec. Majalaya, Minuman Teh dan Kopi siap saji ”Babun” Kec. Baleendah, Produk Olahan Buah Strawbery ”Sweety” Kec. Ciwidey, Golok Hias ”Rido Asih Kec. Ciwidey, baju Muslim ”Taresa Fashion Kec. Kutawaringin, Tepung Illues ”CV. Sanindo” Kec. Katapang, Olahan Cokelat PT ”General Food Industri Kec. Dayeuhkolot, Tekstil PT. Samatex kec. Majalaya, textil PT. Budi Agung Kec. Cicalengka.
Sub.Keg. Pasar Murah Rhamadan 1430/2009
6 hari Terlaksananya pasar murah Rhamadan. Dilaksanakan di lap. Parkir Kantor BPMP, diikuti oleh 7peserta UKM dengan berbagai komoditi diantaranya sembako, busana mulsim anak dan dewasa, kerudung, makanan olahan, kue kering, sandal/ sepatu dan lainlain.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
11 hari di Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung
11 hari di Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung
6 hari
IV-228
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 03.
Program/ Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan (DEKRANASDA)
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 200.000.000
Realisasi 10.270.000
Keluaran / Output % 5,14
Uraian
Target
SKPD
1 Event
Diskoperin dag
9 pasar Terlaksananya monitoring dan harga bahan pokok dan barang strategis lainnya di pasar Ciwidey, Pangalengan, Baleendah, Cicalengka, Margahayu, Banjaran, Majalaya, Cicalengka, Rancaekek, Soreang
9 pasar
Diskoperid ag
Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan di 3 pasar yaitu Pasar Cileunyi. Majalaya dan Baleendah.
90 pedagang
Diskoperin dag
Terselenggaranya Event pameran tingkat Kabupaten:
3 Event
Realisasi
Pameran Dina- 11 hari mika Kreatifitas Kab. Bandung, dilaksanakan di Terminal Cingcin Kec. Soreang diikuti oleh IKM yaitu Lukisan Sanggar Panineungan Kec. Baleendah, Kue Kering ”D&R Snack” Kec. Margaasih, Jaket Kulit ”Sabar Subur” Kec. Soreang, Lampu Hias ”GM Gemilang” Kec. Bojongsoang, Mainan Kayu ”Rantoys” Kec. Cimenyan, Tanaman Hias Kec. Soreang, Kreasi Lilin ”Pranis Lilin” Kec. Bojongsoang dan Toys Kayu ”Waldi’s Gift” Kec. Margaasih. 04.
IV.
01.
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
19.185.000
19.185.000
100,00
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
31.920.000
31.920.000
100,00
Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
31.920.000
31.920.000
100,00
573.366.000
375.333.450
65,46
Jumlah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
90 pedagang
IV-229
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. b. Meningkatnya peredaran barang yang berkualitas hingga terhindarnya konsumen dari peredaran barang dan dan atau jasa yang beredar. c. Meningkatnya kejujuran dan pengetahun para pedagang yang menggunakan alat UTTP serta meningkatkan pendapatan pelayanan Tera Ulang Kemetrologian. d. Terlaksananya operasional Ukur Ulang Barang kebutuhan pokok di 5 Pasar Tradisional, sehingga konsumen terhindar dari perilaku curang pengguna alat UTTP, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan pelayanan Tera Ulang Kemetrologian. e. Meningkatnya pengetahuan tentang kebijakan prosedur ekspor impor bagi 40 pengusaha. f. Tersedianya dokumen hasil studi kelayakan perencanaan lokasi Pasar yang sesuai dengan UKL/UPL dan tersusunnya rencana pembangunan sarana pasar yang representatif di wilayah Kecamatan Nagreg, serta terlaksananya inventarisasi legalitas Pasar Cileunyi. g. Meningkatnya pemasaran produk hasil kerajinan dan produk unggulan UKM. h. Meningkatnya omset penjualan hasil karajinan dan produk unggulan IKM. i. Termonitornya perkembangan harga bahan pokok dan barang strategis lainnya. j. Terwujudnya peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan di pasar Cileunyi, Majalaya dan Baleendah. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung), menunjukan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 68,53 sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar 69,56, berarti mengalami penurunan sebesar 1,03. Meskipun demikian unit pelayanan pembuatan SIUP masih dalam katagori baik. Unsur pelayanan dengan nilai tinggi diperoleh dari kenyamanan lingkungan, persyaratan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, dan keamanan pelayanan, namum ada hal yang harus ditingkatkan dalam pelayanan yaitu ; kecepatan pelayanan, kepastian jadwal pelayanan dan kepastian biaya pelayanan. Untuk jenis pelayanan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 72,25, unit pelayanan pembuatan SITU termasuk dalam katagori baik. Unsur pelayanan dengan nilai tinggi diperoleh dari kesopanan dan keramahan petugas dan kewajaran biaya pelayanan, tetapi ada hal yang harus ditingkatkan dalam pelayanan yaitu kepastian jadwal pelayanan. Permasalahan : a. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-230
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dan masih adanya berat bersih barang yang terdapat pada kemasan tidak sesuai dengan berat fisik sebenarnya. c. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri dan perdagangan d. Masih adanya komoditi LHE yang tidak sesuai dengan standar dan etika label yang berlaku dan masih beredarnya BJLS dan BJPB yang belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) e. Secara teknis mesin pompa BBM atau nozzel selalu mengalami perubahan volume, isi atau takaran yang dapat merugikan konsumen akhir serta masih terdapatnya penggunaan alat UTTP oleh sebagian pedagang yang tidak sesuai dengan ukuran standar yang diatur oleh UUML No. 2 Tahun 1981. Solusi : a. Perlu lebih dioptimalkan kegiatan pengembangan/penataan sarana pasar, sehingga akan membawa dampak pasar kabupaten yang representatif, meningkatnya PAD serta dapat bersaing dengan pasar swalayan (pasar modern) b. Melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen (melalui peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa) dan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Gugus Kendali Mutu (GKM). c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologi baik di bidang KUKM, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan perkembangan pasar tingkat nasional maupun internasional. d. Sosialisasi tentang kebijakan prosedur ekspor impor dan peraturan daerah baik di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan. e. Perlu diadakannya sosialisasi perda-perda yang berkaitan dengan retribusi dan perijinan sehingga akan menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha/pedagang untuk melakukan kewajibannya. 4.2.7. INDUSTRI Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan anggaran sebesar Rp. 434.384.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 405.553.000,00 atau 93,36%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program dan 4 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2.7.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 63.312.500
Realisasi 62.712.500
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
99,05
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-231
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 01.
II..
01.
Program/ Kegiatan Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 63.312.500
Realisasi 62.712.500
Keluaran / Output % 99,05
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
332.006.500
303.882.500
91,53
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
251.617.500
251.617.500
100,00
Uraian
Target
Realisasi
40 orang Terlaksananya diversifikasi produk strawbery di Ds. Alamendah Kec. Rancabali dan jambu merah di Desa Cisondari Kec. Pasirjambu bagi 40 orang pengrajin
40 orang
30 orang Pembinaan pengemasan & labelling bagi 30 IKM makanan dan minuman. Dilaksanakan di UPT Cibaduyut
30 orang
50 orang
50 orang
Terbinanya pelaku IKM topi, dan boneka di Desa Bojong Kec. Nagreg
1 kel. Terbinanya pelaku IKM konveksi di Ds.Tenjolaya Kec.Cicalengka (lokasi Program
SKPD Diskoperin dag
Diskoperin dag
1 kel.
Keg. TMMD)
20 orang Terbinanya pelaku IKM Makanan di Ds. Pasirhuni Kec. Cimaung (lokasi Program Keg.
20 orang
P2WKSS)
20 orang Terbinanya pelaku IKM Makanan kripik singkong di Ds. Bumiwangi Kec.
20 orang
Ciparay
2 kel. Terbinanya pelaku IKM Boneka di Ds. Citaman Kec. Nagreg Ds.Ciaro
2 kel.
Kec. Nagreg
2 kel.
2 kel.
Terbinanya pe- 1 kel. laku IKM Makanan Opak Ketan di Ds. Bojongkunci Kec.
1 kel.
Terbinanya pelaku IKM Topi di Ds. Rahayu, Cigondewah hilir Kec. Martgaasih
Pameungpeuk
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-232
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian Terbinanya pelaku IKM Telor asin di Ds. Tegalluar Kec. Bojongsoang
02.
III.
01.
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
80.389.000
52.265.000
65,02
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
39.065.000
38.958.000
99,73
Pembinaan kemampuan teknologi industri (pembinaan kemampuan sistem produksi bagi IKM logam)
39.065.000
38.958.000
99,73
434.384.000
405.553.000
93,36
Jumlah
Target 1 kel.
Realisasi
SKPD
1 kel.
Terlaksananya 50 Pelaku sosialisasi akses usaha 30 permodalan de- UMKM ngan lembaga keuangan Perbankan yaitu Bank BI, Mega, Jabar, Mandiri, serta terfasilitasinya temu bisnis antara UKM unggulan dengan pengusaha besar/ buyer, Bank BRI dan Bank Jabar, serta Telkom.
50 Pelaku usaha 30 UMKM
Diskoperin dag
40 IKM Terbinanya 40 pengrajin industry kecil logam (golok, cangkul dan sabit) di 2 desa Sugihmukti dan Mekarmaju Kec. Pasirjambu
40 IKM
Diskoperin dag
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini, adalah sebagai berikut : a. Terlaksananya diversifikasi produk Strawbery dan Jambu Merah bagi 40 orang pengrajin serta pembinaan pengemasan dan labeling bagi 30 IKM makanan dan minuman. b. Meningkatnya kapasitas produksi IKM Strawbery dan Jambu Merah serta labeling. c. Terbinanya pembinaan pelaku IKM Konveksi, topi, boneka dan makanan. d. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi para pelaku usaha industri kecil. e. Terjalinnya kerjasama kemitraan antara pelaku usaha dengan pihak perbankan. f. Meningkatnya kualitas pengrajin pandai besi (logam). Permasalahan : a. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri dan perdagangan. b. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-233
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
c.
Masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah.
d. Masih rendahnya akses pemasaran produk IKM. e. Masih kurangnya sarana dan prasarana produksi dan permodalan. Solusi : a. Pengembangan pemasaran/peningkatan jaringan usaha melalui kegiatan promosi/pemasaran/kemitraan usaha (kerjasama antara pengusaha atau pengusaha industri besar dan kecil yang diarahkan pada peningkatan usaha yang saling menguntungkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan memperkokoh kedudukannya dalam dunia usaha), temu usaha/bisnis (mempertemukan secara langsung antara pengusaha industri kecil dengan exportir, swalayan dan supermarket). b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya baik di bidang KUKM, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan perkembangan pasar tingkat nasional maupun internasional. c. Sosialisasi peraturan daerah baik di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan serta akses permodalannya. d. Pengadaan tenaga penyuluh/fasilitator pendamping di sektor industri dan perdagangan. e. Perlunya bantuan peralatan produksi. 4.2.8. KETRANSMIGRASIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan anggaran sebesar Rp 82.725.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 80.875.000,00 atau 97,76 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program dan 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2.8.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Program Transmigrasi Lokal
82.725.000
80.875.000
97,76
01. Monitoring dan Penempatan Transmigrasi
82.725.000
80.875.000
97,76
82.725.000
80.875.000
97,76
Jumlah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
Terselenggaran ya penyiapan calon transmigrasi
Target
35 KK
Realisasi
25 KK
SKPD
Disnaker trans
IV-234
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Penjajagan daerah penerima di 4 (empat) Kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kurubaya dalam rangka menjalin hubungan kerja sama antara daerah di bidang ketransmigrasian. b. Pelaksanaan Pembekalan Keterampilan bagi calon transmigrasi sebanyak 60 orang selama 4 hari. c. Penempatan transmigran tahun 2009 ke Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 25 KK atau 100 jiwa. d. Pelaksanaan pendaftaran dan pembinaan ketransmigrasian ke desa-desa di Wilayah Kabupaten Bandung dan sosialisasi program transmigrasi di luar Jawa. Permasalahan : a. Terbatasnya alokasi target penempatan transmigrasi di wilayah luar Jawa b. Terbatasnya waktu pelatihan sehingga materi yang disampaikan kurang optimal c. Tidak adanya keseimbangan antara target alokasi penempatan dengan animo pendaftaran transmigran yang semakin meningkat. Solusi : a. Dilakukannya koordinasi melalui surat-menyurat secara intensif ke daerah-daerah penempatan. b. Diupayakan jadwal waktu pelatihan diperpanjang c. Diberikan motivasi melaui pembinaan kepada calon transmigran agar dapat memahami situasi dan kondisi Program Transmigrasi saat ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-235
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar mencapai 3.172.860 jiwa dan memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 176.238,67 ha, sehingga rata-rata kepadatan penduduknya adalah 18,003 jiwa/ha. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk tahun ini meningkat 1,47 %. Peningkatan ini lebih kecil bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai peningkatan sebesar 2,93 %. Dari jumlah penduduk sebanyak 3.172.860 jiwa tersebut masih terdapat dependency ratio sebesar 48,95 %, ini artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung lk. 49 penduduk tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dependency ratio tersebut menurun 3,24 %. Dengan kondisi di atas berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup serta kapabilitas penduduk. Namun beberapa kejadian yang dialami pada tahun 2009 berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Bandung, sehingga hasil penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2009 masih dirasakan kurang optimal. Salah satu gambaran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilihat dari kondisi makro pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu : meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak. Pada tahun 2009 IPM Kabupaten Bandung mencapai 73,39 point, angka ini lebih tinggi 0,89 point dibandingkan tahun 2008. Kenaikan pada tahun ini lebih tinggi 0,27 point bila dibandingkan dengan kenaikan pada tahun 2008 yang hanya meningkat 0,62 point. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM, yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85,61; indeks kesehatan 73,23 dan indeks daya beli 61,31. Bila dibandingkan tahun 2008, kontribusi indeks pendidikan meningkat 0,03 point, indeks kesehatan meningkat 0,87 point dan indeks daya beli meningkat 1,76 point. Tingginya kontribusi indeks pendidikan dibandingkan dua komponen lainnya menunjukkan bahwa kemajuan tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Hal ini dapat dilihat bahwa AMH pada tahun 2009 mencapai 98,87; angka ini meningkat 0,03 point dibandingkan tahun 2008, demikian pula RLS mencapai 8,87 tahun; angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2008. Pencapaian AMH yang relatif lambat serta belum tercapainya bebas buta huruf kemungkinan disebabkan masih adanya penduduk usia lanjut yang tidak bisa membaca dan menulis. Demikian pula dengan capaian RLS yang peningkatannnya tidak begitu besar kemungkinan disebabkan masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun tidak sekolah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Demikian halnya dengan capaian AHH dan AKB yang masih relatif lambat peningkatannya. Pada tahun 2009 AHH Kabupaten Bandung mencapai 68,94; angka ini meningkat 0,52 point dibandingkan tahun 2008, sedangkan AKB mencapai 36,02 perseribu kelahiran hidup, angka ini menurun 1,34 point dibandingkan tahun 2008. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Bandung masih cukup memprihatinkan. Selain komponen pendidikan dan kesehatan, komponen daya beli turut andil dalam menunjang capaian IPM. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan penghidupan yang layak, namun sepertinya belum banyak merubah keadaan sebagaimana diharapkan. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2009 mencapai Rp 565.320,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2008, kemampuan daya beli ini hanya meningkat Rp 7.640,00 per penduduk. Keberhasilan lainnya mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat pula dilihat dari kondisi makro ekonomi. Perekonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2009 yang diukur berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan 4,35 %, yaitu dari Rp 19,67 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 20,53 triliun pada tahun 2009. Peningkatan tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan peningkatan tahun 2008 yang mencapai 5,30 %. Demikian pula PDRB berdasarkan harga berlaku hanya meningkat 6,92 %, yaitu dari Rp 38,29 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 40,94 triliun pada tahun 2009. Peningkatan ini lebih rendah 8,00 point dibandingkan dengan peningkatan tahun 2008. Kondisi tersebut terjadi akibat menurunnya tingkat produksi industri pengolahan terutama industri tekstil. Industri pengolahan berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung, sehingga bergolaknya sektor ini berpengaruh significant terhadap kinerja perekonomian di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2009, sektor industri pengolahan berkontribusi 60 % bagi peningkatan PDRB Kabupaten Bandung, sedangkan pada tahun 2008 berkontribusi 60,80 %. Sektor lainnya yang berkontribusi cukup besar bagi PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor pertanian, yaitu masing-masing berkontribusi sebesar 16,56 % dan 7,36 % pada tahun 2009 serta 15,69 % dan 7,13 % pada tahun 2008. Secara keseluruhan kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB 2009 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2008, kecuali sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor bangunan/konstruksi; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, masingmasing kontribusinya meningkat sebesar 0,17 %; 0,06 %; 0,01 % dan 0,88 %. Kondisi makro ekonomi lainnya dapat pula dilihat dari perolehan PDRB perkapita. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan lebih besar dibandingkan dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.856.303,00, angka ini meningkat 5,01 % dibandingkan tahun 2008 yang mencapai Rp 12.242.428,00. Sedangkan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 0,69 %, yaitu dari Rp 6.402.393,00 pada tahun 2008 menjadi Rp 6.446.689,00 pada tahun 2009.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat tergambarkan bahwa tingkat kamakmuran/kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung belum menampakan kemajuan yang berarti. Namun demikian, jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat maka tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan rata-rata pendapatan penduduk Provinsi Jawa Barat. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Jawa Barat pada tahun 2008 sebesar Rp 14.309.520,00. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk/ masyarakat. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya beli masyarakat menurun. Hal tersebut dialami Kabupaten Bandung pada tahun 2008 di mana tingkat inflasi mencapai 9,11 %. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dalam mengatasi inflasi tersebut, sehingga pada tahun 2009 inflasi Kabupaten Bandung menurun menjadi 2,49 %. Tingkat inflasi ini merupakan inflasi terendah yang terjadi di Kabupaten Bandung sejak tahun 2000. Penurunan tingkat inflasi ini terjadi di seluruh sektor perekonomian, bahkan sektor pengangkutan dan komunikasi, mengalami deflasi hingga 5,21 % dari tingkat inflasi 9,64 % pada tahun 2008. Deflasi pada sektor pengangkutan terjadi pada sub sektor angkutan jalan raya sedangkan pada sektor komunikasi terjadi sebagai dampak dari pemberlakuan kebijakan penurunan tarif interkoneksi layanan selular pada tahun 2008. Sektor ekonomi lainnya yang mengalami penurunan tingkat inflasi terbesar adalah sektor industri pengolahan dan sektor bangunan/konstruksi, yang masing-masing mengalami penurunan inflasi hingga 2,09 % dan 2,60 % dari 9,46 % pada tahun 2008. Penurunan tingkat inflasi ini nampaknya kurang sejalan dengan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung tahun 2009 tidak jauh berbeda dengan kemampuan daya beli pada tahun 2008 seperti telah diuraikan di atas. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung meningkat 0,85 % yaitu dari 185.064 kk miskin pada tahun 2008 menjadi 186.631 kk miskin pada tahun 2009. Berikut ini adalah rincian upaya-upaya pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan, yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan; Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial; Ketenagakerjaan; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal Kebudayaan; Kepemudaan dan Olahraga; Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Statistik; Kearsipan; Komunikasi dan Informatika; Perpustakaan. Adapun urusan pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu : Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Pariwisata; Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; Industri; dan Ketransmigrasian.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 3
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.
URUSAN WAJIB
4.1.1. PENDIDIKAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan anggaran sebesar Rp 131.097.812.050,00 dan terealisasi sebesar Rp 124.476.945.749 atau 94,95%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (50 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
Program Pendidikan Anak Usia Dini
888.006.000
888.006.000 100,00
01.
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain
107.500.000
107.500.000 100,00
Tersedianya Alat peraga/praktik sekolah
8 unit, sebanyak 13 jenis, bagi 8 PAUD
8 unit, sebanyak 13 jenis, bagi 8 PAUD
Disdikbud
02.
Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
32.010.000
32.010.000 100,00
Terselenggaran ya Bintek Pendidik PAUD
140 org pendidik dari 140 PAUD
140 org pendidik dari 140 PAUD
Disdikbud
03.
Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
378.720.000
378.720.000 100,00
Terlaksananya pengembangan dan pembinaan lembaga PAUD berupa pelatihan pembelajaran PAUD
sebanyak 35 orang Pendidik berasal dari 7 lembaga PAUD
sebanyak 35 orang Pendidik berasal dari 7 lembaga PAUD
Disdikbud
04.
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
197.800.000
197.800.000 100,00
Terselenggaranya pendidikan PAUD sesuai dengan Kurikulum berupa menu pembelajaran generik
39 lembaga PAUD dengan jumlah anak usia dini sebanyak 1.365 orang
39 lembaga PAUD dengan jumlah anak usia dini sebanyak 1.365 orang
Disdikbud
05.
Kegiatan Pengembangan Data & Informasi Pendidikan Anak Usia Dini
113.456.000
113.456.000 100,00
Terealisasinya data informasi dan sosialisasi pendidikan anak usai dini berupa data base
bagi 2.360 Orang Peserta PAUD pada 631 Buah Lembaga PAUD di 31 kecamatan
bagi 2.360 Disdikbud Orang Peserta PAUD pada 631 Buah Lembaga PAUD di 31 kecamatan
06.
Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD
30.000.000
30.000.000 100,00
Terlaksananya penyediaan bantuan alat praktek dan peraga siswa
Alat praktek dan peraga siswa sebanyak3 Unit, terdiri dari 3 Jenis bagi 6 lembaga
Disdikbud Alat praktek dan peraga siswa sebanyak3 Unit, terdiri dari 3 Jenis bagi 6 lembaga
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 07.
II.
Program/ Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 28.520.000
Realisasi 28.520.000
92.444.724.500 86.009.422.140
Keluaran / Output %
Uraian
100,00 Terlaksananya pengembangan koordinasi dan kerjasama PAUD berupa pelatihan
Target
Realisasi
200 orang bagi 250 Lembaga PAUD
200 orang bagi 250 Lembaga PAUD
SKPD Disdikbud
93,04
01.
Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah
3.487.037.677
46,11 Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru SD dan SMP
3 SD dan 8 1 SD dan 6 Disdikbud SMP SMP
02.
Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah (SD)
14.810.875.000 13.902.146.490
93,86 Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SD
57 SD
53 SD
Disdikbud
03.
Kegiatan Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
50.000.000
49.600.000
99,20 Tersedianya buku Iqro bagi siswa TK dan SD
2.000 eksemplar
2.000 eksemplar
Disdikbud
04.
Kegiatan Pengadaan pakaian seragam sekolah
997.050.000
997.050.000
11.148 siswa SD/MI, 5.449 siswa SMP dan 413 siswa MTs
11.148 siswa SD/MI, 5.449 siswa SMP dan 413 siswa MTs
Disdikbud
05
Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.197.700.000
1.138.409.900
95,05 Terlaksananya pengadaan alat peraga IPA SMP.
Disdikbud 55 paket 55 paket (10 SD dan (10 SD dan 45 SMP) 45 SMP)
06.
Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah
3.936.640.000
3.423.161.339
86,96 Terlaksananya pengadaan meubelair SD dan SMP
255 lokal SD, 110 Lokal SMP dan Meubel Perpustakaan SMP 26 lokal
Disdikbud 255 lokal SD, 110 Lokal SMP dan Meubel Perpustaokaan SMP 26 lokal
07.
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
7.404.000.000
7.404.000.000
100,00 Terselenggaranya rehabilitasi bangunan SD
rehab dari DAK sebanyak 27 SD dan rehab dari bantuan propinsi 8 SD
rehab dari DAK sebanyak 27 SD dan rehab dari bantuan propinsi 8 SD
Disdikbud
08.
Kegiatan Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
227.525.000
226.725.000
99,65 Terselenggara- 1.488 nya kompetensi siswa TKD siswa SD
1.488 siswa
Disdikbud
09.
Kegiatan Pelatihan penyusunan kurikulum
147.890.000
57.890.000
39,14 Terpenuhinya tenaga profesional dalam penyusunan kisi-kisi dn master soal
600 orang
Disdikbud
7.563.000.000
100,00 Tersedianya pakaian seragam sekolah bagi siswa TK dan SD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
600 orang
IV - 5
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
serta PKS kurikulum yang bermutu 10.
Kegiatan Pembinaan SMP Terbuka
11.
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP
12.
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs
13.
Kegiatan Penyelenggraan paket A setara SD
14.
30.050.000
30.050.000
50.040.192.500 49.258.549.734
100,00 Terlaksananya pelatihan bagi guru dalam pengelolaan SMP terbuka
63 orang
63 orang
Disdikbud
96,44 Tersedianya BOS jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bandung
400.790 siswa SD/MI dan 161.008 siswa SMP/MTs serta bintek bagi 375 org Kepsek & 375 org bendahara BOS
Disdikbud 400.790 siswa SD/MI dan 161.008 siswa SMP/MTs serta bintek bagi 375 org Kepsek & 375 org bendahara BOS
99,75 Terlaksananya peningkatan kualifikasi SMP melalui akreditasi, SBI, SSN, akselerasi, SMP 1 atap dan pengadaan sarpras olah raga
Akreditasi 35 SMP, SBI 2 Sekolah, SSN 16 Sekolah, Akselerasi 1 sekolah, SMP 1 atap 1 sekolah & Sarpras Olah raga 1 sekolah
Akreditasi Disdikbud 35 SMP, SBI 2 Sekolah,SS N 16 Sekolah, Akselerasi 1 sekolah, SMP 1 atap 1 sekolah & Sarpras Olah raga 1 sekolah
1.980.000.000
1.975.000.000
137.885.000
137.885.000
100,00 Terselenggaranya program kesetaraan SD
32 kelompok
32 kelompok
Disdikbud
Kegiatan Penyelenggaraan Paket B setara SMP
1.604.950.000
1.604.950.000
100,00 Terselenggaranya kesetaraan SMP
145 kelompok
145 kelompok
Disdikbud
15.
Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
1.293.925.000
1.293.925.000
100,00 Terselenggaranya UASBN dan pengembangan SD Model
UASBN 66.000 siswa dan SD Model 139 sekolah
UASBN 66.000 siswa dan SD Model 139 sekolah
Disdikbud
16.
Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
1.023.042.000
1.023.042.000
100,00 Terlaksananya kegiatan pengembangan siswa dan guru berprestasi
25 kegiatan lomba
25 kegiatan lomba
Disdikbud
9 sekolah
Disdikbud
III. 01.
Program Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan gedung sekolah
29.053.491.800 28.867.927.859 2.305.516.000
2.305.516.000
99,36 100,00 Terlaksananya 9 sekolah pembangunan RKB, rehabilitasi bangunan, pengadaan meubelair dan pengadaan tanah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
02.
Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah
3.800.000.000
3.800.000.000
100,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA dan SMK
19 sekolah 19 sekolah Disdikbud
03.
Kegiatan Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lainlain)
925.000.000
925.000.000
100,00 Tersedianya gedung laboratorium yang memadai
17 sekolah 17 sekolah Disdikbud
04.
Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah
1.023.800.000
838.236.059
05.
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
797.200.000
797.200.000
100,00 Terlaksananya rehabilitasi SMA/SMK
Disdikbud 11 ruang 11 ruang di 1 SMA & di 1 SMA & 11 SMKN 11 SMKN
06.
Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum
24.830.000
24.830.000
100,00 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan kurikulum
85 orang
85 orang
Disdikbud
07.
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
100,00 Tersedianya dana operasional sekolah bagi siswa miskin jenjang SMA/SMK
7.552 siswa
7.552 siswa
Disdikbud
08.
Kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMA
522.650.000
522.650.000
100,00 Terlaksananya program kesataraan SMA/SMK
53 kelompok
53 kelompok
Disdikbud
09.
Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
203.670.800
203.670.800
100,00 Terlaksananya pencapaian jumlah lulusan yang memiliki standar kelulusan
100 orang
100 orang
Disdikbud
10.
Kegiatan Pengembangan Materi Belajar Mengajar dengan Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
324.340.000
324.340.000
100,00 Terlaksananya 12 SMA/ pengembangan SMK Sistem Jaringan (Net Work) di SMA/SMK
12 SMA/ SMK
Disdikbud
11.
Kegiatan Penyelenggaraan akreditasi Sekolah Menengah
33.610.000
33.610.000
100,00 Terpenuhinya peningkatan status sekolah negeri dan swasta
45 SMA/SMK
45 SMA/SMK
Disdikbud
Program Pendidikan Non Formal
2.368.351.250
2.368.351.250
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
51.674.500
51.674.500
bagi 31 Buah Pendidikan kursus
Disdikbud bagi 31 Buah Pendidikan kursus
IV. 01.
19.092.875.000 19.092.875.000
81,87 Tersediaya meubelair SMA/SMK
87 lokal di 87 lokal di Disdikbud 37 sekolah 37 sekolah
100,00 100,00 Tersedianya oprasional bagi lembaga non formal
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 7
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
02.
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
03.
Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
04.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
71.350.000
71.350.000
100,00 Terlaksananya pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
100 orang
100 orang
Disdikbud
1.175.750.000
1.175.750.000
100,00 Terselenggaranya program keaksaraan fungsional
210 kelompok
210 kelompok
Disdikbud
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
560.000.000
560.000.000
100,00 Pembangunan 1 unit Gedung Asrama SKB Baleendah dan Lembaga PAUD
1 unit
Disdikbud
05
Kegiatan Pengembangan Data dan Irformasi Pendidikan Non Formal
47.825.000
47.825.000
100,00 Terlaksananya kegiatan pendataan kelembagaan kursus
150 0rang
150 0rang
Disdikbud
06.
Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal
311.573.750
311.573.750
100,00 Terlaksananya kursus, bintek tutor dan bantuan TBM
Kursus 125 org, bintek 263 org dan TBM 62 bh
Kursus 125 Disdikbud org, bintek 263 org dan TBM 62 bh
07.
Kegiatan Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal
150.178.000
150.178.000
100,00 Terselenggaranya Ujian Nasional program kesetaraan
2300 warga belajar
2300 warga belajar
Disdikbud
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.341.679.000
5.341.679.000
01.
Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
147.860.000
147.860.000
100,00 Terlaksananya peningkatan kualitas dan mutu guru mata pelajaran
SD 93 KKG dan SMP 12 MGMP
SD 93 KKG dan SMP 12 MGMP
Disdikbud
02.
Kegiatan Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualitas
1.709.000.000
1.709.000.000
100,00 Terlaksananya bantuan bagi guru SD dan SMP yang akan melanjutkan pendidikan S1
SD 240 org dan SMP 40 org
SD 240 org dan SMP 40 org
Disdikbud
03.
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2.840.510.000
2.840.510.000
100,00 Terselenggaranya pembinaan manajemen Kepala SD dan SMP serta lomba guru berprestasi tingkat SD
Kepala SD 100 org,Kepala SMP 100 org dan guru SD 186 org
Kepala SD Disdikbud 100 org,Kepala SMP 100 org dan guru SD 186 org
04.
Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan
343.024.000
343.024.000
V.
100,00
5 keg 100,00 Tersedianya laporan tentang pengembangan Sistem Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
5 keg
Disdikbud
IV - 8
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 05.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
301.285.000
301.285.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.001.559.500
1.001.559.500
01.
Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
186.872.500
186.872.500
02.
Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
328.502.000
03.
Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemeritah di Bidang Pendidikan
04.
Kegiatan Sinergitas Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Pendidikan
VI.
Jumlah
Keluaran / Output %
Uraian
100,00 Terlaksananya evaluasi dan monitoring kegiatan Disdikbud
Target
Realisasi
SKPD Disdikbud
11 keg
11 keg
100,00 Seleksi Cakep Sertifikasi dan Akreditas
Sertifikasi 500 orang, Kinerja Kepala Sekolah 64 orang
Sertifikasi Disdikbud 500 orang, Kinerja Kepala Sekolah 64 orang
328.502.000
100,00 Terlaksananya pendataan dan analisis data pendidikan dan kebudayaan
4 keg
4 keg
423.410.000
423.410.000
100,00 Terlaksananya sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pendidikan
Disdikbud 37 UPTD 37 UPTD Pendidikan Pendidikan
62.775.000
62.775.000
100,00 Terlaksananya penyusunan perencanaan dan program pendidikan tahunan
2 keg
131.097.812.050 124.476.945.749
100,00
2 keg
Disdikbud
Disdikbud
94,95
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pendidikan pada tahun 2009, diantaranya adalah : a. Pencapaian tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2009 sebanyak 2.607.246 orang atau mencapai 82,17% dari jumlah penduduk, sedangkan penduduk yang belum atau tidak menamatkan SD/MI sebanyak 395.523 orang atau 24,87% dari jumlah penduduk. Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan terbesar menurut jenjang pendidikan, adalah tamatan SD/MI yaitu sebanyak 925.106 orang atau mencapai 29,16% dari jumlah penduduk, sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit ditamatkan adalah perguruan tinggi yaitu hanya 111.997 orang atau 3,53% dari jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 9
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tabel 4.1.1.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009 Jumlah Tamatan
% dari Jumlah Penduduk
Belum/Tidak tamat SD/MI
395.523
24,87
SD/MI
925.106
29,16
SMP/MTs
654.167
20,62
SMA/SMK/MA
520.453
16,40
PT Jumlah Penduduk yang Menamatkan pendidikan
111.997
3,53
2.607.246
82,17
Jenjang pendidikan
Sumber: data BPS – Buku Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2009 (diolah kembali)
b. Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2009 menurut jenjang pendidikan, jenjang pendidikan SD lebih menempati urutan tertinggi untuk capaian APK dan APM, yaitu masing-masing sebesar 105,69 % dan 93,17 %. Sedangkan capaian APK dan APM terkecil pada jenjang pendidikan Perguruan tinggi yaitu hanya sebesar 8,24% dan 6,20%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4.1.1.3 Capaian APK dan APM Kabupaten Bandung Tahun 2009 Jenjang Pendidikan a. Jenjang pendidikan SD
Angka Partisipasi Kasar (APK) 105,69
Angka Partisipasi Murni (APM) 93,17
b. Jenjang Pendidikan SLTP
88,2
72,63
c. Jenjang Pendidikan SLTA
59,61
43,27
8,24
6,20
d. Jenjang Pendidikan PT
Sumber: data BPS – Buku Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2009 (diolah kembali)
c. Pencapaian jumlah SD/MI selama tahun 2009 adalah sebanyak 1.542 sekolah, jumlah SMP/MTs sebanyak 411 sekolah dan jumlah SMA/SMK/MA sebanyak 247 sekolah. d. Pencapaian penduduk yang mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan, dapat dilihat dari jumlah murid pendidikan dasar, meliputi : murid SD/MI sebanyak 410.245 siswa dan murid SMP/MTs sebanyak 143.478 siswa. Sedangkan pencapaian murid pendidikan menengah (SMA/SMK/MA), yaitu sebanyak 15.936 siswa. Dengan demikian Rasio ketersediaan sekolah tahun 2009, pendidikan dasar baru mencapai 16 per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar, sedangkan pendidikan menengah baru mencapai 7 per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 10
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
e. Pencapaian jumlah tenaga pendidik menurut jejang pendidikan, dapat dilihat dari jumlah guru SD/MI sebanyak 143.478 orang, guru SMP/Mts sebanyak 9.961 orang dan guru SMA/SMK/MA sebanyak 6.830 orang. Dengan demikian dapat dilihat rasio jumlah guru pendidikan dasar yaitu 15,94/1.000 jumlah murid pendidikan dasar, sedangak rasio guru pendidikan menengah terhadap jumlah murid pendidikan menengah yaitu 12,27/1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2009 terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung), menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan pendidikan yaitu pelayanan penerimaan siswa baru SD, SMP, SMA/SMK. Pada tahun sebelumnya nilai IKM mencapai 69,65, tetapi pada tahun ini memiliki nilai IKM konversi di atas rata-rata, yaitu sebesar 72,60 (dari nilai rata-rata IKM 72,47). Namun demikian masih terdapat unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan karena mempunyai nilai rata-rata unsur rendah, yaitu kecepatan pelayanan. Permasalahan : a. Terbatasnya tenaga Pelelangan Barang dan Jasa yang sudah lulus sertifikasi, sehingga proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal. b. Terhambatnya proses pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru SMP dan relokasi SD yang terkena proyek jalan Lingkar Nagreg, sebagai akibat dari lahan tidak sesuai dengan RT/RW dan harga pasaran lebih tinggi dari yang telah dianggarkan. c. Belum Optimalnya Sinergitas Penganggaran Pendidikan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. d. Tingginya tingkat kerusakan dan terbatasnya fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan pada Jenjang SD dan SMP. e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan. f. Masih adanya pihak rekanan yang tidak sungguh-sungguh dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati Solusi : a. Penambahan pegawai disdikbud untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa. b. Perlu adanya kesesuaian antara rencana lahan untuk pembangunan sekolah dengan RTRW. c. Terus diupayakan koordinasi program dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh optimalisasi program penganggaran yang terintegrasi dan sinergis.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 11
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
d. Secara bertahap memperbaiki fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan pada Jenjang SD dan SMP diatur berdasarkan tingginya tingkat kerusakan. e. Meningkatkan volume dan frekwensi sosialisasi program-progam pengembangan mutu pendidikan kepada masyarakat baik melalui komite sekolah, media masa, maupun langsung kepada kalangan dunia usaha dan dunia industri. f. Melaksanakan sosialisasi/penjelasan bagi semua rekanan yang terlibat pengadaan barang dan jasa, dan para pejabat pengadaan atau panitia pengadaan harus lebih selektif dalam menentukan rekanan yang akan ditunjuk. 4.1.2. KESEHATAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSD Soreang dan RSD Majalaya dengan anggaran sebesar Rp 112.886.354.956,00 dan terealisasi sebesar Rp 106.010.092.876,00 atau 93,91 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program (71 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.2.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2009 No. I.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
11.878.094.426 11.613.593.771
97,77
Kegiatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
11.802.389.426 11.537.888.771
97,76
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Realisasi
SKPD
Uraian
Target
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan dalam jumlah yang cukup, aman dan bermutu di Puskesmas dan jaringannya
Ketersediaan obat Rp. 5000/ jiwa perkapita, sebanyak 316 jenis/ unit obat bagi 61 Puskesmas , 71 Pustu dan 62 Polindes
ketersedia Dinkes an obat Rp. 5000/ jiwa perkapita, sebanyak 223 jenis/ unit obat bagi 61 Puskesmas , 71 Pustu dan 62 Polindes
- Tersedianya sarana penunjang penyimpanan obat di puskesmas dan alat untuk pelayanan kefarmasian
110 pallet obat; 8 blender dan embalase obat bagi 61 Puskesmas
110 pallet obat; 8 blender dan embalase obat bagi 61 Puskesmas
- Meningkatnya pemerataan obat bagi puskesmas dan jaringannya
bagi 61 PKM sebanyak 316 Jenis/ unit obat, bagi 71 Pustu sebanyak
bagi 61 PKM sebanyak 223 Jenis/ unit obat, bagi 71 Pustu sebanyak
IV - 12
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 13
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
215 Jenis/ unit obat, bagi 62 Polindes sebanyak 215 Jenis/ unit obat
116Jenis/ unit obat, bagi 62 Polindes sebanyak 116 Jenis/ unit obat
- Tersedianya buku standar obat bagi puskesmas seKabupaten
Buku Formularium Puskesmas Kabupaten Bandung sebanyak 61 Eksemplar
Buku Formularium Puskesmas Kabupaten Bandung sebanyak 61 Eksemplar
SKPD
02.
Kegiatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
11.200.000
11.200.000
100,00
Pengelola Obat terampil dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan obat di Puskesmas
61 pengelola obat, 61 Puskesmas
Dinkes 61 pengelola obat, 61 Puskesmas
03.
Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
49.425.000
49.425.000
100,00
Pengelola Obat di Apotik dan Toko Obat terampil dalam pelaksanaan pengelolaan obat , Pengelola Obat Puskesmas dan Rumah Sakit menjadi semakin paham mengenai asuhan kefarmasian
60 0rang pengelola obat di Apotik, 60 orang pengelola obat di Toko Obat, 65 pengelola obat Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah
Dinkes 60 0rang pengelola obat di Apotik, 60 orang pengelola obat di Toko Obat, 65 pengelola obat Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah
04.
Kegiatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
15.080.000
15.080.000
100,00
Terbinanya kalangan remaja untuk mengetahui jenis-jenis NAPZA serta efek negatif dari penyalahgunaa n NAPZA, pengusaha salon, salon kecantikan, dan toko kosmetik dapat lebih paham mengenai produk-produk kosmetik yang aman dan tidak aman dipergunakan.
pembinaan terhadap 229 apotik, 142 toko obat, 324 orang pengusaha salon, salon kecantikan dan toko kosmetik
pembinaan Dinkes terhadap 30 apotik, 30 toko obat, 50 orang pengusaha salon, salon kecantikan dan toko kosmetik
31.391.776.775 28.731.496.546
91,53
II.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 13
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 01.
02.
Program/ Kegiatan Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
Kegiatan Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 49.928.500
Realisasi 49.928.500
11.672.970.500 10.587.615.570
Keluaran / Output %
Uraian
100,00
Terlayaninya kesehatan masyarakat miskin melalui homecare pada kasus-kasus dengan resiko tinggi (kasus HIV, TB Paru, gizi buruk, ibu hamil, post partum dan penyalit degeneratif)
90,70
Terlaksananya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Target
Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat
152.137.500
152.137.500
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
- Terlaksananya penjaringan anak sekolah (SMP/SMA), Pemeriksaan gangguan pendengaran & ketulian, Pemeriksaan berkala, Pelatihan guru, Pert. Tim UKS & Forum PGPKt
SKPD
perawatan perawatan Dinkes kesehatan kesehatan masyarakat
masyarakat
Pembangunan 11 puskesmas, 2 pustu, 7 polindes. Tersedianya 3 pusling, 1
pembangu Dinkes nan 11 puskesmas, 2 pustu, 7 polindes. Tersedianya 3 pusling, 1
ambulance,
ambulance,
Penjaringa n Anak Sekolah SMP/SMA di 31 Kec, Pemeriksaan gangguan pendengaran, ketulian & mata di 20 Sek/20 Kec, Pemeriksaan Berkala di 31 Pusk. 5 Sekolah, Pembinaan Guru UKs SMP/Mts di 31 Kec , Pert.Tim UKS dan Pert.Forum
Dinkes Jumlah Penjaringa n Anak sekolah 62 sekolah, Pemeriksaan HB 3750 murid, Jumlah guru yang dilatih 31 orang. Terevaluas inya Prog.Kesnak di 61 Orang Pengelola Prog.Kesnak, Terevalusinya PKPR di 31
bagi 4.392 bagi 4.392 masyaramasyarakat miskin kat miskin
1 mobil vaksin, 1 alat analisa air, 1 alat analisa makanan, 1000 set timbangan bayi, 1000 buah alat ukur panjang bayi dan 7 set alat kesehatan untuk polindes 03.
Realisasi
1 mobil vaksin, 1 alat analisa air, 1 alat analisa makanan, 1000 set timbangan bayi, 1000 buah alat ukur panjang bayi dan 7 set alat kesehatan untuk polindes
IV - 14
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
PGPKt, Evaluas
Pusk.PKPR. Terlaksana -nya Pert.Tim UKS Kab.dan Form PGPKt.
SKPD
04.
Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
178.885.000
178.615.000
99,85
Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
Jumlah pelayanan kesehatannya sesuai dengan ketersediaan tenaga kesehatan untuk 90 pelayanan kesehatan matra P3K, 540 pelayanan kesehatan matra korban bencana, 4.700 pelayanan kesehatan matra lebaran, serta 2.520 pelayanan kesehatan matra natal & tahun baru di Kab. Bandung.
Dinkes Jumlah pelayanan kesehatan nya sesuai dengan ketersediaan tenaga kesehatan untuk 90 pelayanan kesehatan matra P3K, 540 pelayanan kesehatan matra korban bencana, 4.700 pelayanan kesehatan matra lebaran, serta 2.520 pelayanan kesehatan matra natal & tahun baru di Kab. Bandung.
05.
Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (Peningk. Manajemen Yankes)
286.732.625
285.948.625
99,73
Terlaksananya pelayanan kesehatan
Pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan gigi & mulut dilakukan nilainya sama dengan ketersediaan tenaga sebanyak 31 orang pemegang program gigi & mulut, SPKS, UKK, Kep.
Pelaksana- Dinkes an evaluasi pelayanan kesehatan gigi & mulut dilakukan nilainya sama dengan ketersediaan tenaga sebanyak 31 orang pemegang program gigi & mulut, SPKS, UKK, Kep.
Puskesmas,
Puskesmas,
UPTD Laboratorium di Kab. Bandung dan 3000 CJH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
UPTD Laboratorium di Kab. Bandung dan 3000 CJH
IV - 15
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
06.
Kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
07.
Kegiatan Pengembangan Masyarakat Sehat (Bandung Sehat)
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
3.096.963.000
2.410.323.705
77,83
Tersedianya 31 UPTD biaya dan 170 operasional dan tenaga pemeliharaan penunjang pelayanan
31 UPTD Dinkes dan 170 tenaga penunjang pelayanan
69.449.000
69.449.000
100,00
Terlaksananya penyebaran informasi kawasan sehat melalui pengembangan Forum Kabupaten Bandung Sehat 2010, berupa :
31 Kec, 275 Desa/.Kel
31 Kec, 275 Desa/.Kel
- Pertemuan Tim Pembina/ Forum KBS, Tim Pembina/ Forum Kec. Sehat, Kepala Puskesmas, serta pengurus Pokja Desa Sehat
Dilaksanakan pembinaa 1 Kali, di
Dilaksanakan pembinaa 1 Kali, di
Puskesmas,
Puskesmas,
dengan jumlah peserta 100 Orang
dengan jumlah peserta 100 Orang
- Pertemuan Musyawarah Pasar Sehat
Musyawarah sebanyak 1 Kali, dari 9 UPTD, sebanyak 55 Orang & 23 orang dari SKPD
Musyawarah sebanyak 1 Kali, dari 9 UPTD, sebanyak 55 Orang & 23 orang dari SKPD
- Monitoring Gerakan Bersih Lingkungan Setiap Saat atau GBLSS
Monitoring 1 Kali di 31 Kecamatan
Monitoring 1 Kali di 31 Kecamatan
- Tersedianya Buku pedoman Penyelenggaraan Kabupaten Bandung Sehat (KBS) 2010
sebanyak 810 eksemplar, dengan perincian jumlah buku untuk Kab. 75 buah, untuk 31 Kec. 155 buah, desa/kelur ahan 550 buah, Forum KBS/Stake holders 70 buah
sebanyak 810 eksemplar, dengan perincian jumlah buku untuk Kab. 75 buah, untuk 31 Kec. 155 buah, desa/kelur ahan 550 buah, Forum KBS/Stake holders 70 buah
- Penyelenggaraan Pertemuan Pengembangan KBS 2010 tingkat Kec.
Dilaksana kan selama 1 Kali 31 Kecamatan
Dilaksana kan selama 1 Kali 31 Kecamatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Dinkes
IV - 16
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
08.
Kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
8.846.929.500
8.793.060.460
99,39
Tersedianya penunjang pelayanan kesehatan dan alat kesehatan
395 jenis obatobatan 174 jenis alat penunjang non medis
395 jenis RSD. obatMajalaya obatan 174 jenis alat penunjang non medis
09.
Kegiatan Peningkatan kesehatan Rumah Sakit
7.037.781.150
6.204.418.186
88,16
Terlaksananya pelayanan kesehatan
366 orang karyawan RS
366 orang karyawan RS
RSU Soreang
Program Pengawasan Obat dan Makanan
127.587.500
127.587.500
100,00
Dinkes
III.
01.
Kegiatan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarak at di bidang obat dan makanan
13.800.000
13.800.000
100,00
Terlaksananya pertemuan penyebarluasan informasi obat teurapetik, obat tradisional, makanan minuman, dan kosmetik
30 0rang masyarakat dilaksanak an di 8 UPTD
30 0rang masyarakat dilaksanak an di 8 UPTD
02.
Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
92.900.000
92.900.000
100,00
Terselenggaranya SPP-IRT, Terawasinya keamanan pangan pada jajanan anak sekolah, dan produk pangan olahan industri rumah tangga, tersedianya laporan wasdal Farmamin
5 sekolah, 5 pasar, 90 IRTP, 5 paket laporan wasdal farmamin, 6 Kec. untuk pemeriksa an Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
30 sampel Dinkes pemeriksa an di 5 sekolah, 5 pasar, 90 IRTP, 5 paket laporan wasdal farmamin, 6 Kec. untuk pemeriksa an Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
- Terlaksananya 1 kali cara produksi pangan yang baik oleh IRTP dan Jasa Boga. 03.
IV.
01.
20.887.500
20.887.500
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
648.588.355
586.699.455
Kegiatan Pengembangan media promosi dan
217.252.980
211.082.980
Kegiatan Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
100,00
Apotik dan Toko Obat yang berizin, Produk makanan dengan Nomor PIRT yang tepat, terselesaikannya kasus temuan BBPOM
60 apotik, 30 toko obat, 30 IRTP, 30 kasus temuan BBPOM
1 kali
60 apotik, 30 toko obat, 30 IRTP, 30 kasus temuan BBPOM
Dinkes
90,46
97,16
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Dinkes - Terlaksananya - Media - Media penyebaran cetak : Bk cetak : Bk informasi saku 280 saku 280
IV - 17
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
informasi sadar hidup sehat
Uraian
Target
Kegiatan Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
SKPD
kesehatan bk, stiker bk, stiker hidup sehat 1500 bh, 1500 bh, melalui media poster poster cetak (buku 1000 lbr, 1000 lbr, saku , folder, plank 161 plank 161 Poster, Baliho, bh, bh, spanduk, spanduk spanduk media 17 bh, 17 bh elektronik (100%), - Media (radio/talk elektronik; - Media show/audio film 1 pkt, elektronik; visual) dan 5 st radio film 1 pkt, pameran 5 st radio pembangunan (50%) serta adanya terbentuknya kepanitiaan Hari Kesehatan Nasional - Terlaksananya 1 paket pameran pembangunan bidang kesehatan.
02.
Realisasi
57.407.500
57.407.500
100,00
1 paket
Terlaksananya pengembangan PHBS di 2 tatanan, dan terlaksananya kegiatan operasional desa siaga serta adanya kegiatan desa siaga yang berkelanjutan.
1.329 Instusi Kesehatan, 31 KCD
Dinkes 1.329 Instusi Kesehatan, 31 KCD
pendidikan,
pendidikan,
160 desa, 31 UPTD kes, 61 UPF
160 desa, 31 UPTD kes, 61 UPF
03.
Kegiatan Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
315.453.500
262.238.500
83,13
Terlaksananya pengembangan PHBS di 2 tatanan, dan terlaksananya kegiatan operasional desa siaga serta adanya kegiatan desa siaga yang berkelanjutan.
1329 Inst Kesehatan, 31 KCD pendidikan , 160 desa, 31 UPTD kes, 61 UPF
Dinkes 1.329 Instusi Kesehatan, 31 KCD pendidikan , 160 desa, 31 UPTD kes, 61 UPF
04.
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
14.099.375
14.099.375
100,00
Terlaksananya evaluasi terhadap program Promosi kesehatan di UPF, monitoring kedesa siaga, laporan perkembangan kegiatan desa siaga
Evaluasi promkes 61 UPF, 203 desa siaga, 61 UPF, 155 Desa siaga
Dinkes 90% evaluasi promkes 61 UPF, 203 desa siaga, 61 UPF, 155 Desa siaga
05.
Kegiatan Promosi Kesehatan dan Rujukan Rumah Sakit
44.375.000
41.871.100
94,36
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
3 jenis kegiatan 1.000 leaflet RS
3 jenis kegiatan 1.000 leaflet RS
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
RSU Soreang
IV - 18
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
promosi kesehatan dan kehumasan RS melalui pameran dan media elektronik V.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
01.
Kegiatan Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
1.414.567.000
1.275.000.850
90,13
173.285.000
164.634.850
95,01
Tersedianya Data status peta informasi gizi balita : status gizi balita - Balita di 10 rawan gizi Kecamatan sebanyak rawan pangan 86 Balita dan gizi 10 Kec. rawan pangan dan gizi
02.
Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.004.737.500
876.362.500
87,22
Dinkes Data status gizi balita : - Balita rawan gizi sebanyak 86 Balita 10 Kec. rawan pangan dan gizi
Dinkes - Tersedianya - Status - Status data status gizi gizi Balita gizi Balita Balita : cakupan : Balita : Balita Vit.A, balita gizi gizi baik gizi baik buruk, kurang 246.558, 246.558, dan Bumil KEK Balita, Gi- Balita, Giyang tertangani zi Kurang zi Kurang 6.569 6.569 Balita, Gi- Balita, Gizi Buruk zi Buruk 754 Balita 754 Balita - Bumil - Bumil KEK yang KEK yang tertangani
tertangani
31 kec, 61 pusk, 275 desa, dengan cakupan Balita 251.582 orang
31 kec, 61 pusk, 275 desa, dengan cakupan Balita 266.846 orang
105 Bumil - Terlaksananya distribusi kapsul vitamin A
105 Bumil
- Terlaksananya -Pemberi- - PemberiPemberian an PMT-P an PMT-P Makanan bagi 754 bagi Tambahan Balita gizi 754Blaita (PMT) gizi buruk buruk, - MP-ASI - MP-ASI berupa dari pemberia Pusat n Biskuit dan Di 31 Propinsi UPTD dan (Biskuit 30 UPF 1.262 koli) yang didistribu sikan ke 31 UPTD dan 30 UPF
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 19
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 03.
Program/ Kegiatan Kegiatan Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 155.934.500
Realisasi 153.543.500
Keluaran / Output Realisasi
SKPD
%
Uraian
Target
98,47
- Terlaksananya Evaluasi kegiatan gizi remaja dan warung sekolah, Tersosialisasin ya Program Gizi
25 TPG, 25 Guru, 25 OSIS, 61 TPG
25 TPG, 25 Dinkes Guru, 25 OSIS, 61 TPG
- Tercapainya distribusi fe pada ibu hamil, tercapainya desa baik
Fe 1 dan Fe 3 : 90 %, 90 %
- Distribusi Fe 1 kepada 55.996 Ibu hamil (83,1%), Fe 2 kepada 50.294 Ibu hamil (74,6%). - desa terbaik sebanyak 196 Desa dari 31 Kec.
- Terlaksanaya pertemuan keterpaduan KIA-GiziImunisasi bagi Bidan, TPG dan Petugas Imunisasi, pertemuan tumbang dan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)
61 Pusk, - Pertemu61 Bidan, an 61 TPG, 61 keterpaPet. duan KIAImunisasi, Gizi25 Pusk, Imunisasi 25 Ka. di 31 UPF, 25 UPTD TPG bagi 31 Bidan, 31 TPG dan 31 Petugas Imunisasi,
selama 1 kali, - Pertemuan Tumbang dan Kadarzi di 30 Pusk, 30 Ka. UPF dan 30 TPG selama 1 Kali - Tersedianya status gizi Balita 04.
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
80.610.000
80.460.000
99,81
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Terlaksananya pertemuan kadarzi dan Tumbang (tumbuh kembang) anak balita
Pertemuan KADARZI untuk 30 Pusk, 30 TPG, 30 Ka. Pusk, 30 Bidan
Pertemuan Dinkes KADARZI untuk 30 Pusk, 30 TPG, 30 Ka. Pusk, 30 Bidan
IV - 20
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. VI.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
668.341.500
667.600.160
99,89
Kegiatan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
668.341.500
667.600.160
99,89
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
Dinkes - Terlaksananya - 250 - 250 perbaikan rumah rumah rumah penderita penderita penderita penyakit penyakit penyakit berbasis berbasis lingkungan lingkungan berbasis lingkungan - Tersedianya saringan air bersih dan pengawasan kualitas air di lokasi rawan KLB diare
- 6 sarana - 6 sarana saringan saringan air bersih air bersih di 3 desa di 3 desa rawan rawan KLB diare KLB diare
- Pemeriksaan kadar kolinesterase dalam darah penjamah pestisida dan pengawasan dampak keracunan pestisida
- 150 - 150 orang orang penjamah penjamah pestisida pestisida di 3 Desa di 3 Desa
- Tersedianya - 5.775 - 5.775 data RAKSA, rumah rumah TTUI dan TPM yang yang yang valid diawasi di diawasi di 275 desa 275 desa - Tersedianya - 20 jamban kelujamban arga melalui keluarga pendekatan di 2 desa CLTS, tersedilokasi anya TPS CLTS (komposter) percontohan di desa - Tersedianya TPS (komposter) percontohan di desa
- 20 jamban keluarga di 2 desa lokasi CLTS
- 10 desa - 10 desa yg belum yg belum tersedia tersedia komposter
komposter
- Terlaksananya - 1 TPA di pengawasan wilayah TPA sampah Kab. Bandung
- 1 TPA di wilayah Kab. Bandung
- Terlaksananya - 310 pembinaan orang bagi kader kader kesling yang kesling sudah terlatih (PPK-IPM)
- 310 orang kader kesling
- Terlaksananya - 22 - 22 pemantauan industri industri kualitas sanpengguna pengguna itasi lingkubahan bahan ngan industri bakar bakar pengguna batu bara batu bara bahan bakar batubara
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 21
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
- terlaksananya - 200 pengawasan DAMIU sanitasi DAMIU
- 200 DAMIU
- Terlaksananya - 61 pengawasan sekolah sanitasi dan dasar pemeriksaan yang jentik di SD diawasi
- 61 sekolah dasar yang diawasi
SKPD
- Terlaksananya - 6 Rumah audit sanitasi Sakit industri, 50 rumah Rumah Sakit, makan Rumah Makan 15 hotel & Hotel VII.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
4.758.266.600
3.675.519.333
77,24
01.
Kegiatan Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
147.795.000
147.795.000
100,00
Terlaksananya pengendalian penyebaran penyakit DBD dan demam chikungunya
88 desa di 20 Kec.
difokuskan Dinkes pada 170 titik yang ada di 16 desa endemis penyakit Demam berdarah
02.
Kegiatan Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
186.350.000
157.070.000
84,29
Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan fogging dalam rangka penanggulangan penyakit DBD
bahan kimia & 4 mesin fogging
bahan kimia & 4 mesin fogging
03.
Kegiatan Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
282.955.000
282.955.000
100,00
Terlaksananya Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) DT, TT dan Campak
BIAS DT, BIAS TT, BIAS CAMPAK di 1.769 SD/MI
Terseleng- Dinkes garanya 2 kali BIAS (BIAS DT, TT dan Campak ) di 1.542 SD/MI
04.
Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
957.205.500
689.712.775
72,05
Dinkes - Terlaksananya - 61 - 61 Puskesmas Puskesmas pengendalian pemberi pemberi penyakit DBD pelayanan pelayanan di lokasi penyakit terjangkit serta penyakit ISPA/ ISPA/ desa endemis Pnemonia,
diare,dan TBC
Dinkes
Pnemonia,
diare,dan TBC
- Terlaksananya - 61 Pusk - 61 Pusk pemberdayaan dg pemdg pemmasyarakat berdayaberdayadalam an maan mapenanganan syarakat syarakat penyakit DBD, dlm pedlm peISPA / nanggula- nanggulaPneumonia, ngan ngan Diare, Ispa, Dia- Ispa, DiaFilariasis. re & TBC, re & TBC, 16 Kec. 16 Kec. endemis endemis DBD DBD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 22
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian - Tersedianya data kegiatan Program Pemberantasan Penyakit
Target
Kegiatan Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
2.171.778.250
1.970.056.708
90,71
HIV/AIDS,
HIV/AIDS,
pelayanan
pelayanan
10 puskesmas pemberi
Kegiatan Peningkatan Imunisasi
731.129.850
146.876.850
20,09
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
10 puskesmas pemberi
penyakit kusta, Kec. Ciwidey
Tertangani 31 Kec. di 31 Kec. di Dinkes kasus klinis kab kab filariasis, Bandung Bandung Seluruh penduduk Kab. Bandung minum obat secara massal (DEC, Albendazol, paracetamol) Terlaksananya Kegiatan Pelacakan dan tatalaksana kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis) dan Pelacakan Kasus Campak di Kabupaten Bandung
06.
SKPD
- 8 Kec. - 8 Kec. rawan rawan penularan penularan
penyakit kusta, Kec. Ciwidey 05.
Realisasi
13 Kasus AFP, Pelacakan kasus campak 4 kali dlm 1 thn
13 Kasus AFP, Pelacakan kasus campak 4 kali dlm 1 thn
- Terlaksananya - Kegiatan Kegiatan EVSM EVSM & Safety (Effective Vaccine Injection 1 kali Storage Management) & Safety Injection,
Dinkes Kegiatan EVSM & Safety Injection 1 kali
- Eradikasi - ERAPO, Polio (ERAPO), RECAM, Reduksi ETN 1 Campak kali (RECAM) dan Eliminasi Tetanus Neonatorum (ETN)
- ERAPO, RECAM, ETN 1 kali
- Pengelolaan Vaksin dan Cold Chain Kabupaten dan Puskesmas
Vaksin & Vaksin & cold chai cold chai bagi 61 bagi 61 Puskesmas Puskesmas
- Sweeping Peningkatan UCI Desa
- Sweeping - Sweeping UCI 2 kali UCI 2 kali
- Pengolahan dan Analisa Data PWS Imunisasi
- Analisa - Analisa Data PWS Data PWS 12 kali 12 kali
- Visualisasi Data
- Checklist PWS 1 kali
- Checklist PWS 1 kali
IV - 23
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
07.
VIII 01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Kegiatan Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
281.053.000
281.053.000
100,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
839.959.875
793.520.875
94,47
Kegiatan Penyusunan Standar Jaminan Pelayanan Kesehatan (Kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah)
191.323.750
177.178.750
92,61
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
- Supervisi Checklist Imunisasi
- Visualisasi - Visualisasi Data(2kl) Data(2kl)
- Pengadaan Kulkas Vaksin
- Kulkas Tidak Vaksin 20 terealisasi unit
- Thermos Vaksin
- Thermos Vaksin 350 bh
- Vaksin Carrier
- Thermo- Tidak meter terealisasi Vaksin 70 bh
- Thermometer Cold Chain
- Vaksin Tidak Carrier 70 terealisasi bh
Naskah Kajian Pembiayaan JPKM, Unit Cost Pelayanan Kesehatan Penyedia Pelayanan Kesehatan dan Premi JPKM Mandiri. Naskah Akademik, Draf Dan Sosialisasi Raperda JPKM Bagi Masyarakat Kab Bandung.
Adanya 1 Rancangan peraturan daerah (PERDA) tentang jaminan pelayanan kesehatan masyarakat bagi masyarakat Kab. Bandung
Dinkes 35 Kejadian KLB/Benca na, 15 Ks KIPI, 8 RS PTM,5 RS SARS
Tersusunnya Naskah Kajian Pembiayaan JPKM, Unit Cost Pelayanan Kesehatan Penyedia Pelayanan Kesehatan dan Premi JPKM Mandiri. Naskah Akademik, Draf Dan Sosialisasi Raperda JPKM Bagi Masyarakat Kab Bandung.
Tersedia nya 1 Rancangan peraturan daerah (PERDA) tentang jaminan pelayanan kesehatan masyaraka t bagi masyaraka t Kabupaten Bandung
Dinkes Tersedia nya 1 Rancangan peraturan daerah (PERDA) tentang jaminan pelayanan kesehatan masyaraka t bagi masyaraka t Kabupaten Bandung
Tersedianya 25 standar pelayanan kesehatan puskesmas rawat jalan dan rawat inap
Terlaksana nya 25 Standar pelayanan kesehatan Puskesmas dari 61 Puskesmas yang ada
Terlaksana nya 25 Standar pelayanan kesehatan Puskesmas dari 61 Puskesmas yang ada
Tersusunnya SOP Pelayanan Kesehatan di UPTD/UPF
bagi 31 UPTD/IPF
bagi 31 UPTD/IPF
Tidak terealisasi
IV - 24
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
Terlaksananya peningkatan mutu kesehatan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan SOP Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas TTP dan DTP 02.
Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
44.132.875
44.132.875
100,00
Meningkatnya prosentasi cakupan program basic six , program pengembangan, manajemen dan mutu pelayanan puskesmas serta terwujudnya puskesmas percontohan terakreditasi.
Meningkat nya 100% derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung
Meningkat Dinkes nya 100% derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung
03.
Kegiatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
78.752.000
78.752.000
100,00
- Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan, Analisa Data Inventory dan Visualisasi,
Terinput nya data standar pelayanan kesehatan di 61 Puskesmas
Terinputny Dinkes a data standar pelayanan kesehatan di 61 Puskesmas
- Terlaksananya sosialisasi dan pemantauan riset kesehatan dasar
Dok Profil kesehatan, Laporan Tahunan bidang kesehatan tk. Kab., 31 lap. Tahunan tk UPTD Yankes. SIK Tk Dinkes & SIMPUS di 10 puskesmas
- Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisa data, sosialisasi & pemantauan SKD
Terlayani nya 100% pasien
- Terselenggaranya kegiatan & lokakarya SKD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
masyarakat
miskin di Puskesmas & RS 44 Puskesmas KIT, 1 Lansia KIT, 1 Incubator bayi, 16 instalasi telepon puskesmas
IV - 25
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 04.
Program/ Kegiatan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 525.751.250
Realisasi 493.457.250
Keluaran / Output Realisasi
SKPD
%
Uraian
Target
93,86
Tersedianya sumber data dasar kesehatan Kabupaten Bandung
Dok Profil kesehatan, Laporan Tahunan bidang kesehatan tk. Kab., 31 lap. Tahunan tk UPTD Yankes. SIK Tk Dinkes dan SIMPUS di 10 puskesmas
44 Puskes- Dinkes mas KIT, 1 Lansia KIT, 1 Incubator bayi, 16 instalasi telepon puskesmas
Terlayaninya 100% pasien masyarakat miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit
Terlayaninya 100% pasien masyarakat miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit
44 Puskesmas KIT, 1 Lansia KIT, 1 Incubator bayi, 16 instalasi telepon puskesmas
44 Puskes- Dinkes mas KIT, 1 Lansia KIT, 1 Incubator bayi, 16 instalasi telepon puskesmas
- Terlaksananya pengumpulan data Puskesmas - Terlaksananya visualisasi data - Terlaksananya LPJ Bupati, LPJ Dinkes, Lakip, Laptah Dinas, Laptah Puskesmas IX.
01
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
16.322.816.935 16.255.026.436
99,58
Kegiatan Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin
16.322.816.935 16.255.026.436
99,58
Terlaksananya pertemuan koordinasi dan konsultasi serta pemulihan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar quota Kab. Bandung
Dinkes
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat inap dan Rumah Sakit X.
01
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesm as pembantu dan jaringannya
4.255.585.000
3.652.387.100
85,83
Kegiatan Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
2.126.590.000
1.662.548.600
78,18
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Tersedianya sarana/alat kesehatan dasar dan media komunikasi puskesmas
IV - 26
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
02.
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
2.046.495.000
1.922.647.000
93,95
Terlaksananya Perbaikan dan pemeliharaan Alat Kesehatan (Dental Unit)
40 unit di 40 unit di Dinkes 40 40 Puskesmas Puskesmas
03.
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
82.500.000
67.191.500
81,44
Terlaksananya Perbaikan dan pemeliharaan Puskesmas Keliling
30 unit
Program pengadaan, 37.872.218.490 36.149.319.145 peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
95,45
01.
22.530.371.000 22.530.371.000 Kegiatan Pembangunan rumah sakit
100,00
02.
Kegiatan Pengadaan alat-alat Rumah Sakit
532.879.940
469.217.300
03.
Kegiatan Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit
233.574.500
04.
Kegiatan Pengadaan ambulance/mobil jenazah
05.
30 unit
Dinkes
Terbangunnya 1 bh RSD RSD Cicalengka tipe C kelas C
1 bh RSD tipe C
Dinkes
88,05
Terlaksananya pengadaan tempat tidur dan kelengkapanya, nurse call dan pakaian operasidi RSD. Cicalengka
1 buah RSD
1 buah RSD
Dinkes
211.440.950
90,52
Terlaksananya pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Cicalengka
Tersedia nya perbekalan obat RSUD Cicalengka
Tersedia - Dinkes nya perbekalan obat RSUD Cicalengka
153.951.300
152.818.950
99,26
Terlaksananya penyediaan ambulance
Tersedia nya 1 unit ambulan
Tersedia nya 1 unit ambulan
Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)
232.914.900
211.757.200
90,92
Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll) di RSD. Cicalengka
Tersedianya alat rumah tangga sebanyak 922 Jnis/ unit dan kedokteran umum sebanyak 136 Jenis/unit
Tersedia- Dinkes nya alat rumah tangga sebanyak 922 Jnis/ unit dan kedokteran umum sebanyak 136 Jenis/unit
06.
Kegiatan Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
401.189.300
222.260.610
55,40
Terlaksananya pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit di RSD. Cicalengka
Tersedia nya bahan logistik sebanyak 27 Jenis/ unit
Tersedia nya bahan logistik sebanyak 27 Jenis/ unit
07.
Kegiatan Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
6.606.700
6.306.700
95,46
Terlaksananya pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit di RSD. Cicalengka
Tersedia nya kebutuhan ATK RSD. Soreang sebanyak 421Jenis/ unit
Dinkes Tersedia nya kebutuhan ATK RSD. Soreang sebanyak 421Jenis/ unit
XI.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Dinkes
Dinkes
IV - 27
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 08.
Program/ Kegiatan Kegiatan Penunjang operasional rumah sakit
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 490.085.000
Realisasi 7.885.000
Keluaran / Output % 1,61
Uraian Terlaksananya penunjang operasional Rumah Sakit Cicalengka
Target
Realisasi
SKPD
Tersedia- Tersedia- Dinkes nya nya penunjang penunjang operasional
operasional
RSD RSD Cicalengka Cicalengka
09.
Kegiatan Pengadaan alat-alat rumah sakit
2.520.812.500
2.222.386.550
88,16
Tersedianya alat-alat medis dan non medis penunjang pelayanan kesehatan
98 jenis 14 98 jenis 14 RSD. unit unit Majalaya
10.
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1.586.812.500
1.400.429.050
88,25
Tersedianya alat dan penunjang pelayanan kesehatan rumah sakit
16 jenis alat kesehatan bagi 12.402 pasien rawat inap 82.528 pasien rawat jalan
RSD. 16 jenis Majalaya alat kesehatan bagi 12.402 pasien rawat jalan dan 82.528 pasien rata inap
11.
Kegiatan Pengadaan mebeuler rumah sakit
302.500.000
299.821.900
99,11
Tersedianya meubelair pendukung pelayanan kesehatan
7 jenis @ 1 unit
7 jenis @ 1 RSD. unit Majalaya
12.
Kegiatan Pengembangan Type rumah sakit
262.280.000
260.122.325
99,18
Terselenggaran 9 jenis 179 9 jenis 179 RSD. ya unit jenis Majalaya pengembangan akreditas / BLU (Badan Layanan Umum Daerah)
13.
Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
2.947.228.750
2.680.782.274
90,96
Terlaksananya rehab bangunan:
RSU Soreang
- Terlaksananya 1.313 m2 penataan gedung manajemen
1.313 m2
RSU Soreang
1.507 m2 - Tertatanya GRJT serta pembangunan kamar jenazah
1.507 m2
RSU Soreang
14.
Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
1.159.992.000
1.118.049.625
96,38
Tersedianya peralatan kesehatan rumah sakit
29 jenis 656 buah
29 jenis 656 buah
RSU Soreang
15.
Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
1.714.719.600
1.694.985.396
98,85
Tersedianya obat dan alat farmasi rumah sakit
- alat farmasi : 86 jenis - obat : 161 jenis
- alat farmasi : 86 jenis - obat : 161 jenis
RSU Soreang
16.
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
1.234.675.000
1.181.900.730
95,73
Tersedinya 54 jenis peralatan 1.336 inventaris ruang buah pasien dan peralatan keperawatan
54 jenis 1.336 buah
RSU Soreang
17.
Kegiatan Pengadaan Bahan-Bahan
2.941.247.500
2.690.672.135
91,48
Tersedianya 63 jenis kebuthan bahan bahan
63 jenis bahan
RSU Soreang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 28
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Logistik Rumah Sakit
18.
19.
Uraian
Target
Realisasi
logistik RS untuk 1 tahun : - bahan leboratorium, - Bank Darah - Radiologi - Makan pasien dan karyawan
laboratorium, 10 jenis bahan radiologi, 1.745 labu darah, 153 jenis bahan
laboratorium, 10 jenis bahan radiologi, 1.745 labu darah, 153 jenis bahan
makanan
makanan
SKPD
Kegiatan Pengembangan Tipe Rumah Sakit
181.070.000
181.070.000
100,00
Terlaksananya akreditasi RSU Soreang untuk peningkatan kelas
Terakredit asi RS 12 jenis pelayanan
Terakredit asi RS 12 jenis pelayanan
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
26.120.500
7.470.500
28,60
Terlaksananya laporan pemeriksaan 10 obyek pemeriksaan Bidang/ Bagian/ Intalasi/ Unit
20 Bidang/ Bagian/ Intalasi/ Unit
13 Bidang/ RSU Bagian/ Soreang Intalasi/ Unit
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
877.716.000
857.894.430
97,74
01.
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
10.197.500
6.197.500
60,77
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Pembelian alat pembuang an sampah sebanyak 441 unit
Pembelian Dinkes alat pembuang an sampah sebanyak 210 unit
02.
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit/IPAL
53.150.000
52.669.500
99,10
Tersedianya bangunan IPAL yang memadai, sehingg memperlancar proses pembunagan limbah RS
1 unit dengan luas lahan 621 M2 dan luas bangunan 250 M2.
1 unit dengan luas lahan 621 M2 dan luas bangunan 250 M2.
03.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
701.868.500
686.556.900
97,82
Terlaksananya pemeliharaan bangunan rumah sakit, tersedianya peralatan kebersihan dan terlaksananya pengadaan alat pengolah air
12 bulan kerja 26 jenis & 5.481 bh bahan alat pembersih
12 bulan RSU kerja Soreang 26 jenis & 5.481 bh bahan alat pembersih
04.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
62.500.000
62.470.530
99,95
Terlaksananya pemeliharaan kualitas air bersih dan air limbah pengelolaan sampah
6 kali pemeriksa an kualitas air bersih, 48 kali pengambilan sampah
6 kali RSU pemeriksa Soreang an kualitas air bersih, 48 kali pengambilan sampah
05.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alatalat Kesehatan Rumah Sakit
50.000.000
50.000.000
100,00
Terlaksananya pemeliharaan Alkes di Rumah Sakit
25 jenis & 102 buah suku cadang
25 jenis & 102 buah suku cadang
XII.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
RSU Soreang
RSD. Majalaya
RSU Soreang
IV - 29
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. XIII
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
847.348.500
725.655.200
85,64
Kegiatan Kemitraan peningkatan kualitas dokrer dan paramedis
224.340.500
222.070.500
98,99
Realisasi
SKPD
Uraian
Target
Terlaksananya pengiriman tenaga kesehatan untuk kursus asuransi kesehatan, sertifikasi pengadaan barang jasa dan kursus profesionalisme
Tersedianya 3 orang terlatih asuransi kesehatan, 20 orang terlatih sertifikasi pengadaan barang dan jasa, 20 orang terlatih profesional isme
Tersediany Dinkes a 3 orang terlatih asuransi kesehatan, 20 orang terlatih sertifikasi pengadaan barang dan jasa, 20 orang terlatih profesional isme
Tersedianya tenaga dokter dan perawat mahir dalam menangani kasus-kasus gawat darurat
Meningkatnya pengetahuan 29 orang peserta pelatihan gawat darurat di Puskesmas Kabupaten Bandung
Meningkatnya pengetahuan 29 orang peserta pelatihan gawat darurat di Puskesmas Kabupaten Bandung
Terlaksananya peningkatan pelayanan gawat darurat oleh dokter dan perawat di puskesmas rawan bencana 02.
Kegiatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis serta non medis
134.500.000
134.090.200
99,70
Tercapainya pendidikan spesialis bagi tenaga medis, paramedis dan non medis
Dokter 14 orang, paramedis 28 orang, non medis 114 orang
Dokter 14 orang, paramedis 28 orang, non medis 114 orang
RSD. Majalaya
03.
Kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dokter dan Paramedis
488.508.000
369.494.500
75,64
Terlaksananya kegiatan : - Pelatihanpelatihan bagi tenaga keperawatan di dalam dan luar rumah sakit - Tercapainya kualitas SDM baik tenaga medis maupun rekam medis
15 orang tenaga medis & bidan
15 orang tenaga medis & bidan
RSU Soreang
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
151.533.000
147.249.500
97,17
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan
16.255.500
16.255.500
100,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan
Terlatihnya 31 orang
Terlatihnya Dinkes 31 orang Perawat
XIV
01.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 30
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
perawatan kesehatan
02.
XV.
01.
Kegiatan Pembangunan pusatpusat pelayanan kesehatan
135.277.500
130.994.000
96,83
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
831.955.000
751.542.575
90,33
Kegiatan Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
831.955.000
751.542.575
90,33
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
SKPD
Uraian
Target
Realisasi
Perawatan Kesehatan bagi Perawat d Puskesmas TTP/Puskesmas DTP. Terbentuknya Sentra Keperawatan Percontohan
Perawat PUSKESMA S DTP/TTP dalam perawatan kesehatan lansia
PUSKESMA S DTP/TTP dalam perawatan kesehatan lansia
Terlaksananya Revitalisasi Posbindu Lansia, Pelatihan Kader Posbindu Lansia, Pertemuan Petugas Lansia Puskesmas, Pembinaan Kegiatan Lansia di Posbindu Kec, dan Evaluasi Kegiatan Lansia di Posbindu Kecamatan, pengadaan 65000 lembar KMS Lansia
kader di 62 Posbindu 322, tersedianya 65000 lembar KMS lansia
Dinkes Posbindu Lansia sebanyak 124 bh, pelatihan kader Posbindu Lansia sebanyak 372 org, pertemuan petugas Lansia Puskesmas sebanyak 1 Kali di 31 UPTD, pembinaan kegiatan Lansia di Posbindu Kec. sebanyak 1 Kali, evaluasi kegiaan Lansia di 31 Kec., dan 65.000 KMS Lansia
Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu melalui pertemuan audit maternal perinatal dan AMP sosial, terwujudnya kemitran bidan dan paraji, meningkatnya keterampilan bidan dan sistem rujukan dan terdistribusikan nya insen
Jumlah Kematian Ibu 24 orang, Kematian bayi 51 orang, persalinan oleh tenaga kesehatan 69.621 orang, jumlah bidan 94 orang
Pertemuan Dinkes kemitraan bidan & paraji sebanyak 1 Kali di 11 Kec.di 31 Kec., pertemuan KPKIA sebanyak 1 Kali 31 Kec., pertemuan kemitraan donor darah sebanyak 1 Kali di 20 Kec., pertemuan kegawat-
IV - 31
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
SKPD
Realisasi daruratan kebidanan & bayi sebanyak 1 Kali 20 desa
Jumlah
112.886.354.956 106.010.092.876
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
93,91
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Meningkatnya Unit Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) pada tahun 2009, terdiri dari 3.839 posyandu, 272 posbindu (pos bimbingan terpadu), 276 desa siaga. b. Meningkatnya jumlah dokter (dokter umum dan dokter spesialis) pemerintah, pada tahun 2008 sebanyak 78 orang di Puskesmas, 25 di RSD Soreang dan 28 orang di RSD Majalaya, sedangkan pada tahun 2009 tercatat sebanyak 91 orang di Puskesmas, 27 di RSD Soreang dan 32 orang di RSD Majalaya. c. Meningkatnya tenaga paramedis (bidan dan perawat) pemerintah tahun 2008 sebanyak 599 orang yang bertugas di Puskesmas, 153 orang yang bertugas di RSD Soreang dan 14 orang di RSD Majalaya. Sedangkan tahun 2009 tercatat 744 orang yang bertugas di Puskesmas, 182 orang yang bertugas di RSD Soreang dan 143 orang di RSD Majalaya. d. Meningkatnya tenaga kesehatan masyarakat (sarjana kesehatan masyarakat 31 orang, sanitarian 46, nutrisionis 56) pada tahun 2009 sebanyak 96 orang e. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis swasta:
Praktik dokter umum : 459 orang tersebar di 31 Kec. Praktik bidan swasta : 391 orang tersebar di 31 Kec. RS swasta : 3 buah.
f. Pencapaian indikator makro kesehatan pada tahun 2009, Angka Harapan Hidup (AHH) usia penduduk Kabupaten Bandung meningkat dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 0,76%, dan Angka Kematian Bayi (AKB) menurun sebesar 3,59% dari tahun sebelumnya. Dengan demikian indeks kesehatan penduduk Kabupaten Bandung meningkat sebesar 1,20%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 32
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tabel 4.1.2.2 Perkembangan Capaian Indikator Bidang Kesehatan Tahun 2008 - 2009 Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) [tahun]
Tahun 2008 68,42
2009 68,94
Kenaikan/ Penurunan 0,52
Angka Kematian Bayi (AKB) 37,36 36,02 -1,34 Indeks Kesehatan 72,36 73,23 0,87 Sumber: data BPS – Buku Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2009 (diolah kembali)
% 0,76 -3,59 1,20
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2009 terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung), menunjukkan adanya kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kesehatan yaitu pelayanan Puskesmas, yaitu dari nilai IKM 70,98 menjadi 71.92. Adapun RSU Soreang menurun dari nilai IKM 75,36 menjadi 73,28, sedangkan RSU Majalaya baru dilaksanakan pada tahun ini dengan nilai IKM 70.25 . Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya untuk pelayanan Puskesmas adalah : kecepatan pelayanan, untuk unsur pelayanan RSU Soreang yang perlu ditingkatkan kenyamanan lingkungan, sedangkan RSU Majalaya unsur yang perlu ditingkatkan adalah kecepatan pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan. Permasalahan : 1. Dinkes a. Kemandirian masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan masih rendah b. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih belum memadai. c. Sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan masih belum optimal d. Anggaran untuk sektor kesehatan berdasarkan UU No. 26/2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009, masih belum mencapai 10% dari APBD. e. Jumlah dan persebaran tenaga medis masih kurang dan belum merata, akibat adanya kebijakan yang menentukan tenaga strategis hanya berupa bidan, dokter umum dan dokter gigi. 2. RSD. Soreang a. Adanya beberapa kebutuhan obat-obatan untuk pelayanan pasien miskin yang tidak tersedia dalam standar obat-obatan yang diterbitkan pemerintah. b. Jumlah PNS yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sangat sedikit, sehingga setiap PNS yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa harus mengelola lebih dari kegiatan pengadaan pada tahun 2009. c. Masih kurangnya tenaga medis spesialis.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 33
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
3. RSD. Majalaya a. Jumlah SDM berdasarkan profesi belum memadai dengan mengacu kepada ISN (indicator Staff Need). b. Dengan melihat jumlah pasien serta BOR yang terus meninglkat, sangat diperlukan adanya penambahan tempat perawatan serta jenis pelayanan. c. Pelayanan kesehatan gratis yang dirawat kelas III oleh pemerintah merupakan beban masalah bagi Rumah Sakit pemerintah, sebagai unsur pelayanan publik yang bertugas dalam melayani pasien dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. d. Sistem pencairan anggaran yang tidak fleksibel sehingga menyulitkan dalam penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Solusi : 1. Dinas Kesehatan a. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan. b. Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ke seluruh wilayah. c. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan d. Meningkatkan advokasi ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun ke lembaga non pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan. e. Pendistribusian tenaga kesehatan dari Puskesmas yang berlebih ke Puskesmas yang masih kurang, meningkatkan advokasi untuk dapat dialokasikan tenaga dokter umum/dokter gigi melalui program CPNS khusus Kab. Bandung, serta melakukan upaya advokasi agar keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang pengangkatan bidan, dokter umum dan dokter gigi (tenaga strategis) sebagai pegawai tidak tetap direvisi, sehingga memungkinkan tenaga kesehatan lain dapat diangkat sebagai pegawai tidak tetap. 2. RSUD. Soreang a. Melakukan pengusulan obat yang masih diproduksi, terdaftar dan tersedia di pasaran. b. Beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa dilimpahkan kepada Tim ULP Pemda Kabupaten Bandung. c. Melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui sistem jejaring rumah sakit, usulan CPNS jalur umum/khusus dan usulan dokter spesialis PTT. 3. RSUD. Majalaya a. Mengajukan kebutuhan kekurangan tenaga kepada : BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Bandung khususnya tenatenaga yang telah PNS, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, kementrian untuk tenaga spesialis dan PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) Fakultas Kedokteran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 34
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Penambahan sarana dan prasarana medis maupun non medis untuk penunjang pengembangan program RSUD Majalaya. c. Perlu penambahan ruangan perawatan terutama untuk kelas tiga. d. Perubahan status Rumah sakit menjadi PPK BLUD yang disetujui berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 900/Kep.493 – ORG/2009 pada tanggal 23 Desember 2009, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalaya ditetapkan sebagai SKPD yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh. 4.1.3
PEKERJAAN UMUM
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Binamarga dan Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 138.081.081.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 98.619.814.948,00 atau 71,42 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 10 program (28 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.3.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
44.133.193.500 11.822.243.500
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
26,79
5.500.150.000
2.296.692.000
41,76 Menghubungkan Wilayah yang Belum Terhubung oleh Jalur Transportasi
Bina Marga 1 ruas jalan 378 m : Jl. TKI(Margaasih) Pameuntas 378 x 14 m, Jl an Lingkar (Margaasih) 378 x 14 Banjaran (bj m. sereh)
Kegiatan Perencanaan pembangunan jembatan
795.930.000
741.653.000
93.18 Tersedianya Dokumen Pembangunan Jembatan
4 ruas jalan : Penyusu-nan Lapo-ran Penye-lidikan ta-nah Pemb. Jemb. Citi-is, DED : Pemb. Fly Over Sadang. Pemb. Jemb Citiis & Pemb. Jemb. Leuwigu-dang
Bina Marga 4 ruas jalan : Penyusunan Laporan Penyelidikan tanah Pemb. Jemb. Citiis, DED : Pemb. Fly Over Sadang. Pemb. Jemb Citiis & Pemb. Jemb Leuwigudang
Kegiatan Pembangunan jembatan
16.365.113.500
8.203.642.500
50,13 Menghubungk an DaerahDaerah yang Terisolir
3 buah : Pemb. Jemb. Pa-meuntasan, Pemb.
2 Buah : Pemb. Jemb. Pa-
01.
Kegiatan Pembangunan Jalan
02.
03.
2 ruas jalan 878 m : Jl. TKI-Pameuntasan
Bina Marga
meuntasan,
Pemb.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 35
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 36
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
Jemb. Jemb. Ciririp, Ciririp, pembangu nan Jembatan Citalutug 04.
II.
Kegiatan Pembebasan lahan untuk jalan : - Pembangunan Jalan: untuk jalan Tol Seroja,
21.472.000.000
580.256.000
2,70 Terbebaskannya lahan seluas 115,7 ha dan akses seluas 5,8 ha untuk pembangunan jalan tol Seroja
Tersedia nya lahan seluas 115,7 ha dan akses jalan seluas 5,8 ha untuk jln Tol Seroja
1 paket Tersedianya gambar/pemeta an trace jalan Katapang Stadion
Dokumen gambar trace jalan Katapang – Stadion
- Perencanaan penentuan strack out trace jalan akses jalan Tol Cincin – Parung Serab – Al- Fathu
1 paket Tersedianya gambar pemetaan trace jln akses Tol Cicin Parung Serab dan Parung Serab – Al Fhatu
Dokumen gambar trace Cicin Parung Serab AlFathu
3.753.775.000
3.450.296.000
01.
Kegiatan Perencanaan Draenase dan Gorong - gorong
654.065.000
624.907.000
02.
Kegiatan Pembangunan Draenase dan gorong - gorong
3.099.710.000
2.825.389.000
91,15 Adanya Gorong- 14 buah gorong dan Draenase pada Daerah Rawan Banjir
Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
4.887.397.500
4.431.474.500
90,67
01.
Kegiatan Perencanaan pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
289.895.000
227.876.000
02.
Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
4.597.502.500
4.153.598.500
III.
Bina Marga
Pengukur- Bina Marga an bidang penyuluhan/ sosialisasi
- Perencanaan penentuan strack out trace jalan Katapang- stadion,
Program Pembangunan Draenase dan Gorong - gorong
SKPD
91,92
95,54 Adanya Dokumen Perencanaan Turap/Talud/Br onjong
95,85 Adanya Dokumen Perencanaan Turap/Talud/Br onjong
6 lokasi
6 lokasi
Bina Marga
14 buah : Bina Marga - Draenase = 6494,56 m - Plat Beton = 11,5 m - TPT = 54,36 m3 Bina Marga
3 lokasi
3 lokasi
Bina Marga
90,34 Meningkatnya 51 ruas Pelayanan Jalan jaln
51 ruas jalan = 6241,25 m3
Bina Marga
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 36
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. IV.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
70.772.990.000 66.228.003.048 Program rehabilitasi/pemelihar aan Jalan dan Jembatan
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
93,58
01.
Kegiatan Perencanaan rehab/ pemel jalan
837.784.000
820.039.000
97,88 Adanya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan
8 lokasi
8 lokasi
Bina Marga
02.
Kegiatan Perencanaan rehab/pemel jembatan
897.295.000
863.654.931
96.25 Tersedianya Dokumen Pembangunan Jembatan
6 lokasi
6 lokasi
Bina Marga
03.
Kegiatan Rehab/pemel jalan
57.538.323.500 54.307.210.517
94,38 Kondisi Jalan baik
1.Peningka 1.Peningka Bina Marga tan Jalan tan Jalan = 54 Pkt, = 52 Pkt, 49.031 m 48.231 m 2.Periodik 2.Periodik = 12 Pkt, = 12 Pkt, 10.135 m 10.135 m 3.Pemeli3.Pemeliharaan haraan Rutin = Rutin = 59 Paket, 59 Paket, 281.300 281.300 m m
04.
Kegiatan Rehab/pemel jembatan
11.199.587.500
9.937.098.600
88,73 Meningkatnya Pelayanan Jembatan
1.Rehab/P emel = 51 Buah 2.Pemel Rutin = 56 Paket
05.
Kegiatan Monev dan Pelaporan
300.000.000
300.000.000
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
938.437.500
924.006.500
98,46
01.
Kegiatan Inspeksi kondisi jalan
815.560.000
801.140.000
98,23 Adanya 1 dokumen 1 dokumen Bina Marga Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan
02.
Kegiatan Insepksi kondisi jembatan
122.877.500
122.866.500
99,99 Tersedianya Dokumen Perencanaan Inspeksi Kondisi Jembatan
Program Pemb Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan
203.870.000
203.068.000
99,61
V.
VI.
1.Rehab/P Bina Marga emel = 51 Buah 2.Pemel Rutin = 56 Paket
100 1.Terlaksananya 4 dokumen 4 dokumen Bina Marga Laporan Kegiatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bulanan,Tahun an dan LAKIP 2.Tersedianya Data-data Kebina margaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
1 dokumen 1 dokumen Bina Marga
IV - 37
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 01.
Program/ Kegiatan Kegiatan Penyusunan informasi data base jalan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 153.870.000
Realisasi 153.318.000
Keluaran / Output %
Uraian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
370.979.000
365.080.000
Realisasi
SKPD
99,64 Tersedianya 1 dokumen 1 dokumen Bina Marga Data Base Jalan Kabupaten Bandung Tersedianya Data Base Quarry
VII.
Target
1 dokumen 1 dokumen Bina Marga
98,41
01.
Kegiatan Perlengkapan bengkel alat berat
28.854.000
28.431.000
98,53 Adanya Alat-alat 1 Paket AMP
1 Paket
Bina Marga
02.
Kegiatan Alat ukur dan Laboratorium
42.000.000
41.524.000
98,87 Tersedianya Alat-alat Laboratorium
1 Paket
1 Paket
Bina Marga
03.
Kegiatan Pemeliharaan alat berat
300.125.000
295.125.000
98,33 Terlaksananya pemeliharaan alat berat darat
1 Paket
1 Paket
Bina Marga
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2.756.000.000
2.555.147.000
92,71
Kegiatan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur
2.866.123.000
2.625.826.000
91,62 Terlaksananya Penataan Jalan Kota
12 ruas jalan
12 ruas jalan
Bina Marga
VIII.
01.
Tersedianya dokumen perencanaan penataan penetrasian jalan IX.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan jaingan pengairan lainnya
8.374.752.400
7.069.885.800
01.
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Irigasi
434.732.000
424.631.000
02.
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Reservoir
99.525.000
03.
Kegiatan Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
251.280.000
4 dokumen 4 dokumen Bina Marga
84,42
97,68 Tersedianya Dokumen Perencanaan Irigasi di 4 UPTD untuk fisik TA.2010
4 dokumen 4 dokumen SDAPE
98.082.000
98,55 Tersedianya Dokumen Perencanaan pembangunan Reservoir di 4 UPTD untuk fisik TA.2010
4 dokumen 4 dokumen SDAPE
242.595.000
96,54 Tersedianya Dokumen Perencanaan Normalisasi Sal.Sungai di 3 UPTD untuk fisik TA.2009
3 dokumen 3 dokumen SDAPE
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 38
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
04.
Kegiatan Pembangunan Reservoir
2.278.815.500
1.820.944.500
79,91 Terbangunnya jaringan irigasi baru
05.
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
3.888.178.900
3.448.819.300
88,7 Terlaksananya rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi
06.
Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
1.058.315.500
07.
Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air (pendamping WISMP) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
X.
01. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliha raan Normalisasi Saluran Sungai
Jumlah
Target
SKPD
Realisasi
11 DI
11 DI
SDAPE
4 UPTD
4 UPTD
SDAPE
786.766.000
74,34 Terlaksananya 4 irigasi Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang telah di bangun (OP) di 4 UPTD
4 irigasi
SDAPE
363.905.500
248.048.000
68,16 Terciptanya DI kelembagaan Loajogo pengelola air irigasi yang partisipatif di 1 Daerah Irigasi
DI Loajogo
SDAPE
1.829.563.500
1.549.681.600
87,70
1.829.563.500
1.549.681.600
87,70 Kondisi saluran/sungai baik sebanyak 7 sungai, 1 saluran pembuang DI dan 2 saluran drinase
138.081.081.400
98.619.814.948
71,42
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
pelaksanaan
7 sungai, 1 7 sungai, 1 SDAPE saluran saluran pembupembangan, 2 uangan, 2 saluran saluran drainase drainase
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Pemeliharaan jalan terdiri dari Pembangunan jalan sepanjang 378 m, peningkatan jalan sepanjang 48.231 m, pemeliharaan jalan (periodik) sepanjang 10.135 m, pemeliharaan jalan (rutin) sepanjang 281.300 m, pemeliharaan jalan Bantuan Gubernur sepanjang 9.008 m. b. Pemeliharaan jembatan terdiri dari Pembangunan jembatan sebanyak 2 buah, rehab/pemeliharaan jembatan sebanyak 51 buah dan pemeliharaan rutin jembatan sebanyak 56 buah. c. Drainase/saluran/gorong-gorong terdiri dari 14 ruas jalan sepanjang 6.494,56 m d. Pembangunan turap/Talud/beronjong terdiri dari 51 ruas jalan sepanjang 6241,25 m3. e. Kondisi Jalan Nasional yang baik/sedang sepanjang 25,18Km, rusak berat 5,51Km, total 30,69 Km f. Kondisi Jalan Provinsi yang baik/sedang sepanjang 142,80Km rusak berat 17,90Km, total 160,70.Km .
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 39
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
g. Kondisi jalan Kabupaten sepanjang 1.131,13 Km, menurut fungsi dan tingkat kerusakan, terdapat pada tabel di bawah ini. Tabel 4.1.3.2 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2009 Kondisi No
Fungsi Jalan
1 2
Kolektor Primer (KP2) Kolektor Primer (KP4) SUB JUMLAH
3 4 5
Lokal Primer (LP1) Lokal Primer (LP2) Lokal Primer (LP3) SUB JUMLAH
6 7
SUB JUMLAH Kolektor Sekunder (KS1) Kolektor Sekunder (KS2) Kolektor Sekunder (KS4) SUB JUMLAH 11 12 13
Lokal Sekunder (LS1) Lokal Sekunder (LS2) Lokal Sekunder (LS3) SUB JUMLAH TOTAL
Sedang (km)
Rusak (km)
Kebutuhan Biaya Penanganan (jutaan Rupiah)
Rusak Berat (km)
252,65
75,69
46,40
79,52
51,05
126.037,98
252,65
75,69
46,40
79,52
51,05
126.037,98
163,72 340,60 240,07
45,65 128,46 72,60
33,50 69,67 34,23
38,57 97,68 66,83
46,00 44,80 66,41
76.882,00 144.202,27 122.468,00
744,39
246,71
137,40
203,08
157,21
343.552,27
6,90 3,36
3,22 2,65
0,46 0,71
1,72 -
1,50 -
2.888,80 390,00
10,26
5,87
1,17
1,72
1,50
3.278,80
12,78 24,03 2,88
6,00 6,25 0,50
3,47 8,57 0,76
2,90 4,20 0,57
0,41 5,01 1,05
3.564,00 11.046,00 1.620,00
36,69
12,75
12,80
7,67
6,47
16.230,00
65,31 4,11 14,72
26,70 0,66 1,67
19,32 2,50 4,80
14,36 0,95 5,40
4,94 2,85
24.232,28 1.786,40 8.586,80
84,14
29,03
26,62
20,71
7,79
34.605,48
224,04
523.704,53
Arteri Sekunder (AS1) Arteri Sekunder (AS3)
8 9 10
Baik (km)
Panjang (km)
1131,13
370,04 224,38
% terhadap Panjang Total
32,71
312,69
19,84
27,67
Keterangan
Diusulkan status jalan provinsi P=19,31 km
19,80
Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2009
h. Kondisi jembatan di Kabupaten menurut tingkat kerusakan, terlihat apda tabel di bawah ini. Tabel 4.1.3.3 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2009 No
Kondisi
Hasil BMS AS
KP4
KS1
KS3
LP1
LP2
LP3
LS1
LS3
J.Ling
1.
Baik Sekali
1
28
-
3
20
35
11
4
2
9
2.
Baik
2
97
2
3
66
106
30
8
-
31
3.
Sedang
-
59
1
2
54
34
6
-
-
24
4.
Rusak
-
31
-
-
23
25
1
2
-
11
5.
Rusak Berat
-
3
1
-
2
5
-
-
-
1
3
218
4
8
164
205
48
14
2
76
Total
Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2009
Keterangan : AS : Arteri Skunder KP : Kolektor Primer KS : Kolektor Sekunder
LP : Lokal Primer LS : Lokal Skunder J.Ling : Lingkungan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 40
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Permasalahan : a. Diperlukan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan bidang dan tugasnya, agar mudah berkomunikasi dalam pelaksanaan tugas. b. Belum seimbangnya dilaksanakan.
rasio anggaran dengan beban tugas yang harus
c. Kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain pelaksana, konsultan, pengawas Dinas Bina Marga serta masyarakat sebagai pengguna prasarana. d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pemeliharaan secara swadaya terhadap hasil kegiatan fisik baik berupa jalan maupun jembatan. e. Kualitas pihak rekanan dirasakan masih kurang khususnya bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan. f. Unsur pengawasan dan pembinaan teknis dari melaksanakan kegiatan dilapangan belum maksimal.
aparatur
dinas
dalam
g. Jumlah SDM Dinas SDAPE yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa pada hingga akhir tahun 2009 baru sebanyak 9 orang (sembilan). Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa per 1 Januari 2009. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja SDM Dinas SDAPE, karena jumlah personil yang memiliki kualifikasi diatas tidak sepadan dengan jumlah kegiatan yang harus ditangani. h. Proses atau tahapan perubahan anggaran (APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009) tidak terlaksana. Dengan tidak terjadinya perubahan APBD Tahun anggaran 2009 mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan, khususnya terhadap kegiatan yang untuk penyelesaiannya dibutuhkan anggaran yang diakomodir melalui APBD Perubahan seperti kegiatan pembuatan saluran drainase lanjutan Cingcin-Cikambuy paket 2. i. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11 A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, bahwa pengelolaan S Citarum dan anakanaknya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat karena Sungai tersebut berada pada kelompok wilayah sungai lintas Provinsi sehingga kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan/ normalisasi sungai baru dapat dilaksanakan pada lokasi yang bersifat situasional (atas usulan masyarakat melalui Musrenbang), tidak menyeluruh dari hulu ke hilir. j. Belum adanya Master Plan Sistem Drainase di Kabupaten Bandung sehingga pembangunan/rehabilitasi jaringan drainase yang dilaksanakan belum terarah. k. Dalam pembebasan tanah, masih terdapat masyarakat yang menolak/tidak menerima hasil musyawarah mengenai besarnya Nilai Ganti Rugi. Hal ini menunjukkan masih rendahnya dukungan dan partisipasi masyarakat sekitar dalam pengendalian banjir/genangan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 41
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
l. Kondisi sungai sudah menunjukkan dampak ketidakseimbangan pada bagian hulu sungai, yang telah mengalami degradasi dan longsoran-longsoran tebing yang diakibatkan oleh arus sungai yang cukup deras dan daerah konservasi yang mulai mengalami penurunan fungsi, sedangkan daerah hilir sungai sudah menunjukkan adanya abrasi yang cenderung membentuk badan sungai menjadi lebar dan dangkal. m. Penelusuran kondisi jaringan drainase berupa saluran primer (dan sekunder ) menunjukkan beberapa titik permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya genangan di wilayah Kota Cileunyi. Sesuai petunjuk direksi dan masukan dari pemerintah setempat (UPTD, Kecamatan dan Desa) serta masyarakat sekitar lokasi teridentifikasi lokasi titik-titik permasalahan sbb: 1. 2. 3. 4.
Sungai Cipariuk di lokasi Kampung pilar Biru/ASPOL Sungai Cipariuk di lokasi Kampung Cimekar/stasiun Kereta Api Saluran pembuang dari daerah ASPOL terputus di lokasi DAPENPOS Titik pertemuan sungai-sungai dengan sungai Cipariuk di lokasi seperti terjadi di : - Pertemuan Sungai Ciguruwik dan Sungai Cipariuk di lokasi jembatan kereta api. - Pertemuan Sungai Cijambe dan Sungai Cipariuk di lokasi setelah muara Sungai Ciwaru dan Sungai Cijambe setelah jalan tol. - Pertemuan Sungai Cikandang dan Sungai Cipariuk di lokasi setelah jalan tol. - Pertemuan Sungai Ciwaru dan Sungai Cijambe. - Pertemuan Sungai Cikalang dan Sungai Cijambe. Pertemuan sungai ini menimbulkan efek backwater terhadap saluran yang lebih rendah. - Sungai Cipariuk di lokasi perlintasan jalan tol yang diakibatkan oleh sedimentasi. - Saluran tertutup ARMCO di sungai Ciguruwik di perumahan Bumi Orange. - Umumnya wilayah studi mempunyai elevasi di bawah saluran utama (Sungai Cipariuk). n. Rendahnya kesadaran masyarakat yang berada di sekitar lokasi, akan pentingnya prasarana irigasi sehingga sering terjadi kehilangan pintu air dan perlengkapannya yang menyebabkan operasi jaringan irigasi tidak optimal. o. Adanya keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan konstruksi (pada lokasi hasil usulan Musrenbang Kecamatan) tidak dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan. Sebagian kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tidak dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan. Solusi : a. Perekrutan dan peningkatan/ up grading Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang sesuai.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 42
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Upaya maksimal mengenai rasionalisasi anggaran agar sesuai dengan beban tugas / volume pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan menggunakan skala prioritas. c. Diperlukan adanya rapat koordinasi secara konsisten untuk menyamakan persepsi. d. Pengembangan wawasan melalui Diklat Teknis maupun Fungsional. e. Perlu adanya pembinaan terhadap dunia usaha yang melibatkan masyarakat dan pemerintah serta para pengusaha itu sendiri. f. Diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap SDM lapangan. g. Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan Program yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung dan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2009 tetap dilanjutkan dan direncanakan untuk diluncurkan kembali pada tahun 2010. h. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ti Dinas SDAPE untuk mengikuti bintek pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa. i. Proses pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam APBD Perubahan tetap dilaksanakan sambil menunggu proses pengesahan APBD Perubahan, karenanya penandatanganan kontrak dilaksanakan sesaat setelah APBD Perubahan tersebut disahkan. j. Rencana pengadaan barang dijadwalkan kembali karena adanya revisi design disesuaikan dengan Petunjuk Teknis yang sudah diperbaiki sesuai kenaikan harga BBM. k. Meningkatkan koordinasi guna mendorong Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jendral Sumber Daya Air-Dept. Pekerjaan Umum, untuk segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sungai. l. Meningkatkan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA) Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan upaya rehabilitasi sungai di Kabupaten Bandung. m. Melakukan upaya pencegahan terhadap penggunaan sarana dan prasarana sumber air (sungai dan saluan pembuang) melalui pemberian rekomendasi teknis atau peil banjir. n. DED drainase dilaksanakan 10 km, dengan urutan penanganan sesuai prioritasnya sebagai berikut : -
-
Sungai Cipariuk mulai dari jembatan di kampung Pilar Biru, Desa Cibiru Hilir, ASPOL, Bumi Harapan, Cimekar/stasiun Kereta Api, Jalan Tol dan Cikeruh. Sungai Ciguruwik mulai dari jalan Raya Cinunuk, Perumahan Permata Biru, ARMCO, Ciendog, bermuara di Sungai Cipariuk sebelum perbatasan jalan kereta api. Sungai Cijambe mulai dari jalan raya, Perumahan Permata Biru, jalan Cileunyi terpadu, dan Perumahan Bumi Orange dan bermuara di saluran Cipariuk setelah jalan tol.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 43
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Sungai Ciwaru mulai dari jalan raya Perumahan Bumi Orange,bermuara di saluran Cijambe. - Sungai Cikalong mulai dari jalan raya Perumahan Bumi Orange, bermuara di Sungai Cijambe. - Sungai Cikandang, Sungai Cileunyi hingga Sungai Cipariuk setelah jalan tol. - Saluran Drainase sekunder yang juga menjadi perhatian adalah saluran dari ASPOL diteruskan ke Sungai Cipariuk melalui tanah/jalan desa (eks Rel Kereta Api). o. Upaya yang dilaksanakan pada tahun 2009 untuk pembebasan lahan CingcinCikambuy (paket 2) adalah : -
-
Meminimalkan penggunaan tanah milik Bpk. Suryaman dengan menggeser trase saluran ke pemilik lain (Ibu yayah, Bpk Ohan dan Ibu dedeh), sehingga penggunaan lahan Bpk. Suryaman dapat dikurangi dari 414m2 menjadi 133m2.
-
Mengadakan pertemuan/musyawarah dengan Bpk. Suryaman.
- Melaksanakan koordinasi dengan lembaga penilai harga tanah. p. Melaksanakan penyusunan Master Plan Drainase Kabupaten Bandung. q. Meningkatkan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat (Desa dan Kecamatan) dan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat sekitar dalam pekerjaan pembebasan tanah pada kegiatan pengendalian banjir/genangan. r. Mengadakan pembinaan secara kontinu kepada P3A meningkatkan rasa memiliki terhadap aset pemerintah.
Mitra
Cai
untuk
s. Berupaya menempatkan petugas penjaga pintu air di rumah dinas yang ada dengan cara merehabilitasi rumah jaga yang tidak layak huni. t. Mengawal usulan pada saat Musrenbang Kecamatan agar anggaran sesuai dengan kebutuhan. 4.1.4. PERUMAHAN RAKYAT Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.416.758.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.716.797.280,00 atau 95,14 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program (14 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan Program Pengembangan Perumahan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 5.455.459.500
Realisasi 5.019.638.180
Keluaran / Output % 92,01
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
Target
Realisasi
SKPD Pertasih
IV - 44
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
01.
Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (Penyusunan RPIJM Perumahan dan Permukiman)
49.060.000
48.440.000
98,74 Tersedianya 1 dokumen 1 dokumen Pertasih prioritas dan Komitmen program investasi Perumahan dan Permukiman sesuai Kebutuhan dan Kemampuan
02.
Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan manual (NSPM) (Penyusunan Analisa Harga Satuan Bangunan & Lingkungan)
33.625.000
33.625.000
100,00 Tersusunnya 1 dokumen 1 dokumen Pertasih dokumen Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara dan prasarana dasar lingkungan permukiman
03.
Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pemb. Masyarakat Kurang Mampu (Pemb. Rumah dan Prasarana Lingkungan Permukiman Layak Huni)
2.575.896.500
2.558.252.900
99,32 Terlaksananya 616 unit di 616 unit di Pertasih rehabilitasi 114 Desa / 114 Desa / Rumah dan 26 Kec 26 Kec prasarana dasar lingkungan yang layak huni
04.
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
2.747.351.000
2.329.793.280
84,80 Terbangunnya prasarana dan sarana lingkungan permukiman
05.
Kegiatan Penyusunan Data Bangunan Pemerintah
49.527.000
49.527.000
Program Lingkungan Sehat Perumahan
7.898.150.000
7.634.944.500
II.
16 desa (jalan stapak 1.496 m, bak penampun gan air bersih 2 unit, Mck 7 unit, rmh tdk layak huni 1 uni, pemelihara an rumah susun Kulalet 1 lokasi, IPAL 3 unit, sumur dangkal 2 unit, pemasang an pipa 2.172 m, Bio gester 1 unit, keermir 1 unit
Pertasih 16 desa (jalan stapak 1296 m, bak penampun gan air bersih 2 unit, Mck 6 unit, rmh tdk layak huni 1 uni, pemelihara an rumah susun Kulalet 1 lokasi, IPAL 3 unit, sumur dangkal 1 unit, pemasang an pipa 2.172 m, Bio gester 1 unit, keermir 1 unit
1 dokumen 1 dokumen Pertasih 100,00 Tersusunnya dokumen data bangunan pemerintah 96,67
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Pertasih
IV - 45
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
01.
Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Penyediaan Air Bersih Pedesaan / Musrenbang / DAK / Pendamping P2TPD)
02.
03.
III.
01.
IV.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Realisasi
SKPD
7.329.375.000
7.070.756.500
Kegiatan Penetapan Kebijakan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Berimbang (Penyusunan Community Action Plan Rencana Perumahan dan Permukiman (CAP RPP))
294.695.000
290.120.000
98,45 Penyusunan 3 Community dokumen Action Plan Rencana Perumahan dan Permukiman (CAP RPP)
3 dokumen Pertasih
Kegiatan Pengendalian dan Penataan Bangunan (Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Bangunan)
274.080.000
274.068.000
99,99 Terlaksananya pengendalian Pembangunan perumahan
31 kec
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
89.719.000
89.568.250
99,83
Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman (Pembinaan dan Evaluasi KPPABD)
89.719.000
89.568.250
99,83 Terselenggaranya Pembinaan Dan Evaluasi KPPABD
973.430.000
972.646.350
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
01.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran.
29.860.000
29.860.000
02.
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
45.850.000
45.793.300
03.
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
100.000.000
04.
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
367.925.000
96,47 Terbangunnya prasarana dan sarana air minum pedesaan
Target 32 desa
31 kec
32 desa
Pertasih
Pertasih
10 desa
10 desa
99,82
100,00 Terlatihnya tenaga instruktur pemadam kebakaran
Pertasih
Pertasih
Pertasih
7 orang
7 orang
Pertasih
99,88 Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran
100 orang
100 orang
Pertasih
99.390.000
99,39 Tersedianya selang damkar dan jaket lapangan
18 roll / 40 18 roll / 40 Pertasih stel stel
367.808.050
99,97 Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional
10 unit ( 7 unit mobil pemadam kebakaran,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
10 unit ( 7 Pertasih unit mobil pemadam kebakaran,
IV - 46
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Pencegahan Bahaya Kebakaran
05.
kendaraan pemadam kebakaran
429.795.000
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Jumlah
429.795.000
14.416.758.500 13.716.797.280
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
100,00 Terpenuhinya kebutuhan insentif untuk petugas pemadam kebakaran
Target
Realisasi
2 unit mobil operasional, dan 1 unit sepeda motor )
2 unit mobil operasional, dan 1 unit sepeda motor )
SKPD
Pertasih 30 30 orang/hari/ orang/hari/ 12 bulan 12 bulan
95,14
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Tersedianya dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang keciptakaryaan tahun 2010 – 2014 sebagai prioritas dan Komitmen program investasi Perumahan dan Permukiman sesuai Kebutuhan dan Kemampuan. b. Tersedianya dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai acuan Harga Satuan Bangunan dan Lingkungan Permukiman. c. Terehabilitasinya Rumah tidak layak huni 616 unit di 114 Desa / 26 Kec dan tertatanya prasarana lingkungan permukiman prasarana dasar lingkungan (jalan setapak) 3292,5 m2 di 9 Desa / 9 Kec dan diharapkan dapat meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat sehingga meningkatnya produktifitas masyarakat yang terkena sasaran kegiatan. d. Tertatanya prasarana dan sarana lingkungan permukiman di 16 desa / 13 Kecamatan (Pembangunan septiktank komunal, pembangunan TPT TPU Sanggar Indah Banjaran, Pembangunan Prasarana Lingkungan Penunjang TMMD, Pembangunan Prasarana Penunjang program stimulan, Penunjang TMSS, Penunjang P2WKSS, Rumah Susun Baru, Penunjang program PLP, Pemeliharaan rumah susun sewa Kulalet),tersedianya 3 unit septiktank komunal di 3 desa dimana satu satu diantaranya dilengkapi dengan biodigerster dan 2 diantaranya dilengkapi MCK sehingga meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat. e. Tersedianya data bangunan Pemerintah di Kecamatan Soreang dan Kutawaringin yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengelolaan asset Daerah dan SKPD masing-masing dalam pemeliharaan gedung. f. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum di 19 desa melalui sistem perpipaan, di 3 desa dengan sumur dalam dan 10 desa dengan sumur dangkal dan bak sehingga diharapkan meningkatnya ketersediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 47
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
g. Tersusunnya dokumen Community Action Plan Rencana Perumahan dan Pemukiman (CAP RPP) berbasis partisipasi masyarakat berlokasi di Kec. Kutawaringin, Ciwidey dan Baleendah dalam rangka pelaksanaan Perbaikan Lingkungan Permukiman (Kawasan Kumuh) sesuai dengan RTRW dan RP4D sehingga meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat. h. Terselenggaranya tertib bangunan di 31 kecamatan dalam bentuk pemberian data rekomendasi penerbitan IMB 635 berkas izin yang terdiri dari permohonan yang direkomendasi 429 berkas izin, tidak direkomendasi 106 berkas izin, sehingga pelaksanaan pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. i. Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi KPPABD dalam hal pengelolaan air bersih pedesaan di 10 desa 8 kecamatan sehingga meningkatkan upaya partisipasi aktif KPPABD dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan prasarana air bersih pedesaan yang dibangunan oleh Pemerintah. j. Terlatihnya Tenaga Instruktur dalam hal Basic Pemadam Kebakaran sebanyak 7 orang sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran. k. Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran kepada Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) yang terdiri dari 100 orang unsur masyarakat (aparat kecamatan, desa, tokoh masyarakat, unsur pemuda dan ibu rumah tangga) di 18 kecamatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran sehingga munculnya kesiapan dini masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pelaporan jika terjadi kebakaran. l. Tersedianya peralatan pemadam kebakaran berupa selang damkar 18 roll dan jaket lapangan 40 stel dalam upaya menanggulangi bahaya kebakaran. m. Terpeliharanya 7 Unit Mobil Pemadam Kebakaran, 2 Unit Mobil Operasional 1 Unit Sepeda Motor dalam upaya meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung), menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertasih yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (nilai IKM 75,11) dan Pelayanan Ijin Penyelenggaraan Reklame (nilai IKM 76,80). Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan, untuk pelayanan IMB diantaranya kepastian jadwal pelayanan, kecepatan pelayanan dan Kedisiplinan petugas pelayanan. Sedangkan untuk Ijin Penyelenggaraan Reklame pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah kepastian jadwal pelayanan, kecepatan pelayanan dan kewajaran biaya pelayanan. Permasalahan : a. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 mencapai 2150 unit atau 43 % dari rencana sebanyak 5000 unit pada tahun 2010. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 48
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Cakupan pelayanan air bersih pedesaan sampai dengan tahun 2009 mencapai 12,41 % (mencakup 201 desa/kelurahan). Solusi : a. Melaksanakan sosialisasi perijinan (IMB) sehubungan dengan adanya PPTSP dan pengadaan peralatan yang memadai, adanya regulasi yang dapat mengakomodir hasil penerbitan bangunan. b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni agar dilaksanakan berkelanjutan minimal target pada tahun 2010 tercapai dengan dilaksanakan salah satunya melalui upaya penambahan anggaran untuk RTLH dan perbaikan lingkungan melalui permohonan bantuan kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera) atau Pemerintah Pusat. c. Meningkatkan pelayanan air bersih pedesaan dengan target minimal pada tahun 2010 sebesar 14 %yang salah satunya dengan melaksanakan penambahan cakupan pelayanan air bersih pedesaan dengan sumber anggaran selain dari APBD Kabupaten Bandung. 4.1.5.
PENATAAN RUANG
Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.498.207.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.447.199.500,00 atau 96,60%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (5 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.5.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan Program Perencanaan Tata Ruang
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
420.848.000
416.413.000
01.
Kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, RTBL (Penyusunan Raperda RDTRK)
45.848.000
45.448.000
02.
Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Penyusunan RDTRK dan Zoning Regulation)
375.000.000
370.965.000
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
98,95
99,13 Tersusunnya Tersusundokumen nya Raperda RDTRK dokumen Raperda RDTRK (Kec. Dayeuh kolot, Baleendah dan Soreang)
Tersusunnya dokumen Raperda RDTRK (Kec. Dayeuh kolot, Baleendah dan Soreang)
98,92 Tersedianya Dokumen RDTRK dan Zonning Regulation
1 dokumen Pertasih
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
1 Dokumen
Pertasih
IV - 49
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 03.
II. 01.
III.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
Kegiatan Survey dan Pemetaan
486.098.000
447.066.500
91,97 Tersedianya data berupa Peta Foto Udara dan Peta Garis hasil interpretasi foto udara
Program Pemanfaatan Ruang
480.341.000
473.732.000
98,62
Survey dan Pemetaan (Pembuatan Peta Wilayah Skala 1 : 1000)
480.341.000
473.732.000
98,62 Tersedianya Foto Udara dan Peta IFU skala 1:1000 seluas 4500 Ha meliputi Kec. Bojongsoang, Baleendah, Pameungpeuk, Banjaran, Arjasari, Katapang dan Cangkuang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
110.920.000
109.988.000
99,16
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Penyusunan Raperda Site Plan).
110.920.000
109.988.000
99,16 Tersedianya 1 dokumen 1 dokumen Pertasih Pedoman untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.498.207.000
1.447.199.500
Jumlah
Foto Udara seluas lk. 5.625 Ha dan Peta Garis seluas 5.625 Ha dengan Skala 1 : 5.000
Foto Udara Bappeda seluas lk. 5.625 Ha dan Peta Garis seluas 5.625 Ha dengan Skala 1 : 5.000
4.500 ha
4.500 ha
Pertasih
96,60
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : a. Tersusunnya dokumen Raperda RDTRK Kec. Dayeuhkolot, Baleendah dan Soreang sebagai pedoman untuk penyelenggaraan penataan ruang. b. Tersusunnya dokumen RDTRK dan Zoning Regulation Kawasan Kecamatan Kutawaringin sebagai pedoman untuk Penataan penataan ruang. c. Tersedianya dokumen Photo Udara dan peta IFU dengan Skala 1 : 1000 meliputi sebagian Kec. Bojong Soang, Baleendah, Pameungpeuk, Banjaran, Arjasari, dan Cangkuang seluas 4500 Ha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang sehingga tertatanya lingkungan sesuai ruang. d. Tersusunnya naskah akademik dan Raperda Site Plan sebagai pedoman untuk pengendalian pemanfaatan ruang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 50
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Permasalahan : a. Pembuatan dokumen RDTR yang mengacu kepada RTRW sampai tahun 2009 baru dapat dilaksanakan sebanyak 5 dokumen/kota dari rencana sampai tahun 2010 sebanyak 7 dokumen/kota yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. b. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam merumuskan perencanaan. c.
Belum optimalnya ketersediaan basis data untuk perencanaan, terutama data spasial berupa foto udara dan peta garis hasil interprestasi foto udara.
Solusi : a. Pembuatan dokumen RDTR yang mengacu kepada RTRW agar dilanjutkan sampai tahun 2010 sebanyak 7 dokumen/kota yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. b. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan/ pengumpulan dan pengolahan data dan perencanaan ruang. c.
Melaksanakan pemotretan udara skala 1 : 1000 untuk wilayah yang belum mempunyai data spasial serta melakukan up dating data digital.
4.1.6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.231.827.050,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.708.386.000,00 atau 76,55 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program (6 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.6.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan Program perencanaan pembangunan daerah
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
1.291.018.550
825.656.250
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
63,95
01.
Penetapan RPJPD
296.170.000
40.481.500
13,67 Tersedianya Raperda RPJPD 2006-2025 sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RPJMD.
1 dok
1 dok
BAPPEDA
02.
Penyusunan rancangan RKPD
691.684.000
491.121.000
71,00 Terlaksananya bintek RKPD desa dan kecamatan.
31 kec
31 kec
BAPPEDA
Terlaksananya workshop RKPD.
1 kali
1 kali
BAPPEDA
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 51
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 52
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
03.
Program/ Kegiatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
303.164.550
Realisasi
294.053.750
Keluaran / Output %
Uraian
Realisasi
Terlaksananya forum SKPD I dan II.
1 kali
1 kali
BAPPEDA
Terlaksananya Musrenbang kecamatan.
1 kali (31 kec)
1 kali (31 kec)
BAPPEDA
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten dan terbentuknya tim delegasi kabupaten.
1 kali (13 orang untuk tim delegasi kab)
BAPPEDA 1 kali (13 orang untuk tim delegasi kab)
Tersedianya dok. RKPD 2010.
100 buku
100 buku
BAPPEDA
Tersedianya KUA PPAS 2010.
170 buku
170 buku
BAPPEDA
Tersedianya Draft KUA PPAS Perubahan 2009.
100 buku
100 buku
BAPPEDA
120 eksp
120 eksp
BAPPEDA
Tersedianya Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun 2008.
120 eksp
120 eksp
BAPPEDA
Tersusunnya data kegiatan pembangunan perkecamatan tahun 2009.
40 expl
40 expl
BAPPEDA
Tersusunnya laporan kegiatan pembangunan triwulanan.
4 triw
4 triw
BAPPEDA
Terlaksananya monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan.
2 kali
2 kali
BAPPEDA
Tersusunnya lap. pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan.
2 dok
2 dok
BAPPEDA
10 buku
10 buku
BAPPEDA
96,99 Tersedianya buku LKPJ Bupati Tahun 2008.
Tersusunnya Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). II.
Program perencanaan pembangunan ekonomi
412.883.500
382.323.500
SKPD
Target
92,60
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 52
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 01.
Program/ Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 412.883.500
Realisasi 382.323.500
Keluaran / Output %
Uraian
SKPD
Target
Realisasi
92,60 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rgk meningkat-kan keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
1 paket
1 paket
BAPPEDA
Tersedianya basis data digital perekonomian daerah.
1 paket
1 paket
BAPPEDA
Terlaksananya fasilitasi Program Penanggulanga n Kemiskinan Terpadu.
1 dokumen 1 dokumen BAPPEDA (10 eksp) (10 eksp)
Tersedianya 1 dokumen 1 dokumen BAPPEDA dokumen kajian (20 eksp) (20 eksp) pengembangan kawasan agropolitan. Tersedianya konsep pronang-kis melalui reformasi agraria. III.
01.
IV.
01.
Program perencanaan sosial budaya
181.975.000
166.273.000
91,37
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
181.975.000
166.273.000
91,37 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan pemb. sosial dan budaya.
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
345.950.000
334.133.250
96,58
koordinasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan
345.950.000
334.133.250
96,58 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan fisik dan kewilayahan. Tersedianya basis data sumber daya air.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
1 dokumen 1 dokumen BAPPEDA
1 paket
1 paket
BAPPEDA
1 paket
1 paket
BAPPEDA
1 dokumen 1 dokumen BAPPEDA
IV - 53
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian Tersedianya basis data & album peta penataan ruang.
Jumlah
2.231.827.050
1.708.386.000
Target
SKPD
Realisasi
1 dokumen 1 dokumen BAPPEDA
76,55
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan, yaitu : KUA 2010, PPAS 2010, KUA/PPAS Perubahan 2009 dan RKPD 2010. b. Tersedianya laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bandung tahun 2008. c. Tersedianya buku laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2009 per triwulan. d. Tersedianya buku per kecamatan.
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan
tahun
2009
e. Tersedianya buku laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2009. f. Tersedianya buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2009. g. Tersedianya basis data digital perekonomian daerah tahun 2009. h. Tersedianya dokumen kajian pengembangan kawasan agropolitan dan konsep pronangkis tahun 2009. i. Tersedianya basis data dan album peta sumber daya air dan penataan ruang. j. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan baik bidang perekonomian, sosial dan pemerintahan maupun fisik dan kewilayahan. Permasalahan : a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk perencanaan pembangunan baik secara kualitas maupun kuantitas. b. Belum konsistennya penerapan dari dokumen perencanaan : jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. c.
Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam merumuskan perencanaan.
d. Belum optimalnya ketersediaan basis data untuk perencanaan. e. Belum tersedianya dokumen RPJPD secara legal.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 54
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Solusi : a. Melaksanakan pengajuan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan kepada BKPP dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan BAPPEDA untuk mengikuti diklat baik diklat stuktural, diklat fungsional, diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. b. Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan (dokumen perencanaan jangka pendek, dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan jangka panjang) kepada SKPD maupun masyarakat. c.
Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam merumuskan perencanaan.
d. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan/ pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan. e. Merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan legalitas RPJPD. 4.1.7. PERHUBUNGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Dinas Binamarga dan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.470.575.603 dan terealisasi sebesar Rp 4.885.941.425 atau 89,31 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 6 (14 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.7.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2009 No. I.
01.
II.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
400.000.000
397.699.000
99,42
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pembangunan Gapura)
400.000.000
397.699.000
99,42 Terlaksananya pembangunan gapura
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
3.777.542.000
3.217.304.000
85,17
Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Penerangan Jalan umum
3.511.560.000
2.965.072.000
84,44 Terbangun dan terpelihara Kondisi Jaringan Penerangan Jalan Umum
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Target
Realisasi
SKPD
1 Lokasi
1 Lokasi
Pertasih
Pembangu nan 171 titik, pemelihara an 998 titik
Pembangu Bina Marga nan 171 titik, pemelihara an 998 titik
IV - 55
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
02.
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
17.122.000
17.122.000
100,00 Buku perencanaan pembangunan terminal sesuai standar dan peruntukannya
03.
Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
38.380.000
24.630.000
64,17 Perencanaan Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berkesinambun gan
04.
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal
210.480.000
210.480.000
100,00 Jumlah Lokasi Kegiatan Operasional Terminal, Parkir dan Dispensasi Jalan
III.
Target
Realisasi
SKPD
50 Buku
50 Buku
DISHUB
1 Buah buku
1 Buah buku
DISHUB
15 terminal, 13
15 terminal, 13
DISHUB
koordinator
koordinator
parkir
parkir
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
115.305.000
113.281.000
01.
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliha raan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
68.100.000
67.550.000
99,19 Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan rehabiltasi dan perbaikan
8 (delapan) item alat PKB
8 (delapan) item alat PKB
DISHUB
02.
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ pelabuhan
47.205.000
45.731.000
96,88 Jumlah Lokasi Terminal yang dilakukan rehabilitasi dan perbaikan
Terminal Majalaya
Terminal Majalaya
DISHUB
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
707.381.250
696.276.050
98,43
01.
Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
505.030.000
504.980.000
99,99 Jumlah Lokasi Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Pengendaliaan dan Pengamanan Lalu Lintas Rutin, Lebaran, Natal dan Tahun Baru
PAM Rutin Ruas Jalan Kopo Sayati, Lebaran dan Natal dan Tahun Baru pada 7 Buah Lokasi Pos Koordinasi Lapangan
PAM Rutin DISHUB Ruas Jalan Kopo Sayati, Lebaran dan Natal dan Tahun Baru pada 7 Buah Lokasi Pos Koordinasi Lapangan
02.
Kegiatan Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
44.072.500
41.917.500
95,11 Jumlah Lokasi Shelter
1 (satu) buah di Kecamatan Baleendah dan 1 (satu) di Kecamatan Ciwidey
DISHUB 1 (satu) buah di Kecamatan Baleendah dan 1 (satu) di Kecamatan Ciwidey
03.
Kegiatan Pengumpulan, validasi data angkutan dan analisis data base
58.278.750
57.718.750
99,04 Evaluasi / Penilaian Kinerja Operasional Angkutan
16 Buku dan 1 set Software Database Angkutan
16 Buku dan 1 set Software Database Angkutan
IV.
98,24
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
DISHUB
IV - 56
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
pelayanan angkutan
04.
100.000.000
91.659.800
Program Pembangunan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
256.211.875
251.248.875
98,06
01.
Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
113.402.500
112.129.500
02.
Kegiatan Pengadaan marka jalan
142.809.375
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kegiatan Uji Emisi Gas Buang (Smoke Tester)
VI.
01.
Jumlah
SKPD
Realisasi
Umum di Wilayah Kabupaten Bandung
Kegiatan Pembinaan/penyuluhan para pengemudi dan pengusaha angkutan
V.
Target
91,66 Jumlah para pengemudi dan pengusaha yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan tentang cara berlalu lintas yang aman
2 Supir dan 2 Pengusaha Angkutan di setiap trayek di Wilayah Kabupaten Bandung
DISHUB 2 Supir dan 2 Pengusaha Angkutan di setiap trayek di Wilayah Kabupaten Bandung
98,88 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan berupa Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan dan Rambu lalu Lintas
Terpasang nya Fasilitas Perlengkapan jalan berupa RPPJ 5 Buah dan Rambu lalu Lintas 154 Buah
Terpasang DISHUB nya Fasilitas Perlengkapan jalan berupa RPPJ 5 Buah dan Rambu lalu Lintas 154 Buah
139.119.375
97,42 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan berupa Marka Jalan dan Zebra Cros
Terpasang nya Fasilitas Perlengkapan jalan berupa Marka Jalan 1000 M2 dan 5 Lokasi Zebra Cross
Terpasang DISHUB nya Fasilitas Perlengkap an jalan berupa Marka Jalan 2880 M2 dan 27 Lokasi Zebra Cross
214.135.478
210.132.500
98,13
214.135.478
210.132.500
98,13 Operasionalisasi pelayanan uji emisi gas buang kendaraan bermotor
1 (satu) set Alat Uji Emisi Gas Buang (Smoke Tester)
DISHUB 1 (satu) set Alat Uji Emisi Gas Buang (Smoke Tester)
5.470.575.603
4.885.941.425
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
89.31
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Pembangunan dan pemeliharaan Kondisi Jaringan Penerangan Jalan Umum pembangunan sebanyak 171 titik, pemeliharaan sebanyak 998 titik.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 57
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah tahun 2009 (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung), menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor (nilai IKM 73,67). Permasalahan : a. Pertumbuhan rata-rata jumlah kendaraan hanya sebesar 15% per tahun. Pertumbuhan ini tidak sampai kepada level di atas 50%. Pertumbuhan sebesar 15% ini tidak menjamin bahwa semua membutuhkan jasa perparkiran sehingga ada lost income. Sehingga dampak pada pendapatan retribusi parkir tidak akan sebesar pertumbuhan tersebut. b. Kapasitas prasarana terminal kurang memadai sehingga kendaraan umum tidak masuk semua ke terminal, serta petugas sulit untuk menarik retribusi. c. Masyarakat masih kurang memahami mengenai pentingnya ijin trayek. d. Kurangnya koordinasi dengan subdin teknis operasional mengenai kendaraan yang belum memiliki ijin bongkar muat serta kesadaran masyarakat kurang minat untuk membayar surat ijin. e. Berdasarkan perda No.4 tahun 2002 perda No. 5 tahun 2002 tentang retribusi jasa umum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah kewenangan dinas Perhubungan, tetapi pemungutan retribusi parkir sebagian besar dilaksanakan di tepi jalan umum badan jalan, sedangkan sarana parkir di jalan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung seperti Jalan Kopo, Sayati, Kota Soreang, Banjaran, Dayeuhkolot, dan lainnya sulit untuk menempatkan parkir bagi kendaraan, mengingat jalan tersebut sangat padat dan terus menerus terjadi kemacetan. f. Sarana dan prasarana parkir di Wilayah Kabupaten Bandung sangat terbatas. Kalau Peraturan Daerah No. 5 tentang Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pendapatan parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung diperoleh sebagian besar dari pelaksanaan parkir di badan jalan. Padahal hal ini bertentangan dengan pengaturan lalu lintas yang menuntut kelancaran dan ketertiban di bagian badan maupun dan tepi badan jalan, sedangkan untuk pendapatan retribusi parkir di kawasan lain sangat minim karena dalam peraturan daerah tersebut, kawasan wisata, industri dan perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran dan tempat hiburan merupakan kawasan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pihak Ketiga. Kawasan seperti dimaksud belum tersedia di wilayah Kabupaten Bandung. g. Masih adanya lokasi perparkiran yang dikelola oleh masyarakat, seperti karang taruna, kelompok pemuda, Desa, RT, RW yang tidak mau berbagi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. h. Berdasarkan target dan realisasi pendapatan retribusi, ada beberapa item realisasi dalam retribusi PKB ini yang jauh dari target yang ditetapkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Item tersebut adalah Buku Uji yang hilang /rusak, Tanda Uji yang hilang/rusak, pencucian, Mutasi Kendaraan, Numpang Uji, Perubahan Status, dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dimengerti karena item-item tersebut bersifat tentatif atau situasional. Hal ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 58
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
sangat berbeda dengan item-item yang sifatnya wajib atau periodik, seperti Uji Pertama, Uji Berkala, Tanda Uji, Buku Uji, Stiker Samping, dan Biaya Administrasi yang rata-rata targetnya melebihi 85%. i. Kurangnya kesadaran dari para pemilik kendaraan penumpang umum dan barang untuk mengujikan kendaraannya tepat pada waktunya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kendaraan yang ditilang pada pelaksanaan Operasi Pemeriksaan Surat-Surat Kendaraan karena Masa Uji Berlaku kendaraannya sudah terlambat, sudah beberapa periode tidak diujikan, maupun tidak memiliki dokumen PKB. j. Jumlah kendaraan dengan trayek AKAP, AKDP, maupun lokal yang melintas di terminal-terminal di Wilayah Kabupaten Bandung, tidak ada penambahan bahkan dalam pengoperasiannya cenderung berkurang. k. Jumlah rit kendaraan penumpang umum cenderung berkurang. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya pertumbuhan kendaran roda dua (motor) sebagai kendaraan alternative untuk penumpang. Selain itu disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang mendorong tingginya harga spare part kendaraan, sehingga kendaraan penumpang umum cenderung mengurangi jam operasinya karena untuk menghemat pemakaian spare part kendaraannya. l. Tidak optimalnya kegiatan jasa usaha penunjang karena sebagian terminal bukan merupakan asset Pemerintahan Desa sehingga kegiatan jasa usaha ini tidak menjadi sumber PAD bagi Dinas Perhubungan bahkan sebaliknya menjadi sumber pendapatan bagi pemilik lahan terminal. m. Terbatasnya kawasan terminal sehingga tidak bisa menampung seluruh kendaraan yang melintas. Banyak kendaraan yang luput dan tidak masuk terminal dan tidak mambayar retribusi. Padahal beberapa terminal di wilayah Kabupaten Bandung dari segi pelayanannya harus bertipe B dan A yang kawasannya harus melebihi kawasan yang dimiliki sekarang. n. Bencana alam seperti banjir yang sering terjadi di kawasan Majalaya, Cicalengka, Ciparay, Baleendah yag menyebabkan kendaraan penumpang umum tidak masuk ke terminal. Selain itu bencana gempa yang merusak bangunan Terminal Pangalengan sedikit mengganggu operasionalisasi pelayanan terminal. o. Tidak ada penambahan jumlah angkutan pada seluruh trayek yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Yang ada adalah peremajaan kendaraan. Sehingga untuk potensi retribusi dari ijin trayek yang baru tidak ada. Potensi hanya diperoleh dari perpanjangan ijin trayek. p. Kesadaran untuk membuat ijin bongkar muat dan ijin SIPA masih rendah. Berdasarkan hasil Operasi Pemeriksaan Surat-Surat Kendaraan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan menunjukkan adanya beberapa angkutan penumpang umum dan angkutan barang yang tidak mempunyai ijin bongkar muat walaupun memiliki Buku Kir (PKB). q. Bencana banjir yang sering terjadi di daerah Majalaya, Cicalengka, dan Dayeuhkolot menyebabkan lalu lintas angkutan barang menjadi berkurang sehingga berkurang juga realisasi pendapatan retribusi Disja.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 59
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
r. Demo para supir angkot terhadap bus jemputan karyawan menyebabkan banyak industri yang tidak menggunakan atau mengurangi penggunaan jasa bus karyawan. Selain itu banyak kendaraan pribadi yang sekaligus menjadi angkutan karyawan. Hal ini tentunya mengurangi pendapatan dari retribusi ijin angkutan karyawan. Solusi : a. Mengembangkan potensi lahan parkir terutama pada lokasi-lokasi baru, seperti pertokoan, hotel, industri, maupun wisata. b. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan lahan parkir melalui kontrak sewa. c. Meningkatkan pengawasan dan kemampuan petugas parkir dalam pengelolaan parkir di badan jalan sehingga bisa lebih tertib tanpa menggangu kelancaran dan keterliban lalu lintas. d. Pemerintah Daerah harus menyediakan lahan atau gedung parkir yang lebih layak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan atau dikelola oleh Pihak Ketiga. e. Menetapkan target terhadap item-item yang bersifat tentative sesuai dengan potensi yang ada dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. f. Mengoptimalkan unit pelayanan PKB yang berada di Kantor Dinas, Terminal Baleendah, dan Terminal Cileunyi sehingga bisa melayani Pengujian Kendaran Bermotor di seluruh Wilayah Kabupaten Bandung. g. Mengoptimalkan Unit Pelayanan PKB Keliling sehingga dapat menjangkau daerahdaerah terpencil. h. Mengadakan pendataan terhadap kendaraan-kendaraan yang dirubah fungsinya menjadi kendaraan penumpang umum dan kendaraan barang. i. Meningkatkan kerjasama dengan Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan Operasi Pemeriksaan Surat-Surat Kendaraan Penumpang Umum dan Kendaraan Barang. j. Melakukan pemeliharaan dan kalibarasi alat PKB untuk lebih mempercepat pelayanan PKB. k. Meningkatkan kemampuan teknis bagi para Penguji yang berada pada lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. l. Merubah sistem pemungutan retribusi dari sistem per rit menjadi sistem flat di beberapa terminal yang sesuai. m. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian di sekitar kawasan terminal sehingga kendaraan penumpang umum dapat memasuki kawasan terminal dan membayar retribusi sesuai degan ketentuan. n. Rehabilitasi beberapa terminal yang menjadi asset Pemerintah Daerah sehingga dapat menambah daya tampung terminal. o. Koordinasi yang lebih efektif lagi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana banjir. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 60
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
p. Relokasi terminal yang daya tampungnya sudah tidak memenuhi syarat lagi bahkan menyebabkan masalah baru seperti kemacetan dan kesemerawutan di sekitar kawasan terminal. q. Membeli lahan terminal milik swasta, perorangan, atau desa agar Pemerintah Desa tidak mengeluarkan lagi belanja sewa. r. Meningkatkan frekuensi Operasi Pemeriksaan Surat-Surat Kendaraan dengan berkerjasama dengan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. s. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang keharusan para pemilik kendaraan penumpang umum, kendaraan barang, dan angkutan karyawan untuk memiliki ijin bongkar muat, ijin SIPA, ijin angkutan karyawan, dan ijin dispensasi penggunaan jalan baik pemilik yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung maupun yang hanya beroperasi saja. t. Sistem jemput bola terutama ijin SIPA dan ijin bongkar muat menjadi satu paket dengan Kir atau Ijin trayek. Unit pelayanan tidak hanya di kantor dinas, juga di Terminal Baleendah dan Terminal Cileunyi. 4.1.8
LINGKUNGAN HIDUP
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Dinas Pertasih dengan alokasi anggaran terealisasi sebesar Rp. 10.272.353.881,00 digunakan untuk melaksanakan program 7 berikut :
Pengendalian Lingkungan Hidup dan sebesar Rp 10.732.091.000,00 dan atau 95,72 %. Anggaran tersebut (17 kegiatan) dengan rincian sebagai
Tabel 4.1.8.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2009 No. I.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8.769.326.000
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan.
3.101.012.000
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
8.482.706.600 96,73
3.026.770.764
97,61 Terlaksananya penataan TPA Babakan, pengadaan tanah , sarana pengangkutan, alat berat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
1 paket/ 1.907 m2 / 2 unit dan 1 unit alat berat
Pertasih 1 paket/ 1.907 m2 / 3 unit alat berat
IV - 61
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
02.
Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
03.
Kegiatan sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan (Sosialisasi Kebersihan)
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
5.571.764.000
5.360.605.736
96.550.000
95.330.100
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
209.775.000
151.462.500
01.
Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan (Penyusunan UPL/UKL& DPPL)
133.255.000
80.850.000
60,67 Tersedianya dokumen UKL UPL IPAL Soreang Kec. Soreang,dan IPLT Cibeet Kec. Ibun
3 paket / 3 2 paket / 2 Pertasih kecamatan kecamatan
02.
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
76.520.000
70.612.500
92,28 Terselenggaran ya koordinasi dalam rangka pelaksanaan program Adipura Kota Soreang
Terlaksana nya pemantauan dan pembinaan titik pantau Adipura yeng tersebar di Kec. Soreang, Katapang dan
Terlaksana BPLH nya pemantauan dan pembinaan titik pantau Adipura yeng tersebar di Kec. Soreang, Katapang dan
Kutawaringin
Kutawaringin
Lokasi penilaian Adipura
Lokasi penilaian Adipura
Pertasih
94,98 Tertatanya Kab. Taman / Ruang Bandung Terbuka Hijau
Kab. Bandung
Pertasih
- Pemantauan pengelolaan
BPLH
II.
III.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
496.326.000
474.898.750
01.
Kegiatan Penataan RTH (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Taman)
69.850.000
69.840.000
02.
Kegiatan Pemeliharaan RTH (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Taman)
426.476.000
405.058.750
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
681.814.500
608.470.906
Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
470.561.500
IV.
01.
96,21 Terpeliharanya sarana mobilitas angkutan sampah dan tinja
TPA Babakan, 4 UPTD Pengangku tan Sampah
Pertasih TPA Babakan, 4 UPTD Pengangku tan Sampah
98,74 Terlaksananya pelaksanaan sosialisasi kebersihan lingkungan
8 desa
8 desa
Pertasih
72,20
95,68
99,99 Terlaksananya Pengadaan dan Penanaman tanaman
89,24
414.175.100
88,02 - Terpantaunya kegiatan, komponen lingkungan, dan wilayah yang berpotensi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
- Pemantauan pengelolaan lingkungan
terhadap 150
lingkungan
terhadap 157
IV - 62
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
menimbulkan industri, 9 pencemaran RS/Puslingkungan kesmas, 7 RPH/Peter - Tersusunnya Kajian Sumber nakan, 2 Pencemar dan TPA Daya Tam- 10 buku pung sungai Kajian Citarum Sumber Pencemar dan Daya Tampung Beban Pencemaran
Realisasi
SKPD
industri, 25 industri washing, 11 RS/Puskesmas, 6 RPH 7 peternakan,
14 agroindustri, 3 hotel, 1 pertambangan emas, dan 2 TPA anak-anak - 10 buku sungai Kajian Citarum Sumber dan 3 Pencemar album peta Daya dan Daya Tampung Tampung sungai Beban Citarum Pencemaran - 3 album anak-anak peta sungai Citarum
02. Kegiatan Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.
110.090.000
97.394.000
88,47 - Tersusunnya - Tersedia- - Tersedia- BPLH nya 1 Draft Raperda nya 1 buah Bidang buah Naskah Pengelolaan Naskah Bidang akademis akademis & 1 buah Lingkungan & 1 buah Raperda Hidup Draft - Tersedia- Terlaksananya Raperda operasi - Tersedia- nya 1 Dokumen penertiban nya 1 ketaatan Dokumen Operasi Penegakan pengelolaan Operasi Hukum Penegakan Lingkungan Lingkungan Hukum Hidup di Lingkungan di kec. Kec.Majalaya Majalaya, dan Rancaekek di kec. Rancaekek Majalaya - Terlaksananya & Dayeuh dan penyelesaian kolot Rancaekek sengketa - Tersedia- TersediaLingkungan nya 1 nya 1 Hidup dokumen dokumen penyelepenyelesaian saian sengketa sengketa lingkungan
lingkungan
90,05 Terlaksananya - Terlatihpelatihan dan nya 22 penerapan (dua Produksi Bersih puluh melalui program dua) org Good House dalam Keeping dan rangka Environmental perencaOriented Cost naan dan penerapan Management produksi bersih
- Terlatihnya 22 (dua puluh dua) org dalam rangka perenc dan
hidup 03.
Kegiatan Pengembangan Produksi ramah Lingkungan
40.000.000
36.019.806
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
hidup
BPLH
penerapan
produksi bersih
IV - 63
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
bagi SKPD terkait serta para pelaku usaha dan /kegiatan di tempat-
bagi SKPD terkait serta para pelaku usaha dan /kegiatan di
nya
tempatnya
SKPD
- Terlaksa- - Terlaksnanya nanya pembinaa pembinaan dan n dan pemanpemantauan tauan penerapan
penerapan
perusahaan
perusahaa
produksi bersih di 7 (tujuh) industri/
produksi bersih di 7 (tujuh) industri/
- Terlaksa- - Terlaksnanya nanya penerapan
penerapan
lingkungan
lingkungan
produksi bersih yaitu berupa efisiensi biaya produksi dan penanggu langan dampak pencemaran di 2 (dua) industri 04. Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
V.
01.
61.163.000
60.882.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
205.535.500
197.411.000
Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
105.385.500
99,54 Terselenggaran ya pameran lingkungan hidup, sosialisasi dan pembinaan sekolah berbudaya lingkungan di SMA dan SMP di Kabupaten Bandung
Terlaksana nya pameran lingkungan hidup dan terbinanya sekolah di 2sekolah (SMP dan SMA) sebanyak 150 orang.
produksi bersih yaitu berupa efisiensi biaya produksi dan penanggu langan dampak pencemaran di 2 (dua) industri
Terlaksana BPLH nya pameran lingkungan hidup dan terbinanya sekolah di 3 sekolah (SD,SMP dan SMA) sebanyak 225 orang.
96,05
100.068.500
94,95 - Terseleng- Terbina- - Terbina- BPLH garanya nya nya sosialisasi aparat aparat Lubang kecamata kecamata Resapan n dan n dan Biopori (LRB) kelurahan kelurahan sebanyak sebanyak - Terseleng80 orang 80 orang garanya dalam peringatan hari dalam upaya upaya LH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 64
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
konservasi
konservasi
SKPD
air. air. - Tersedia- - Tersedianya 80 nya 80 bor bor biopori biopori - Tersedia- - Tersedianya 1000 nya 1000 pohon pohon 02.
VI.
01.
VII. 01.
Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri
100.150.000
97.342.500
97,20 - Terseleng- Terbina- - Terbina- BPLH nya garanya nya sosialisasi sebanyak sebanyak 50 orang konservasi 50 orang masyaraSDA masyarakat dalam kat dalam - Tersedianya konservasi bantuan untuk konservasi SDA SDA TMMS, TMMD - Tersedia- - Tersediadan P2WKSS nya 9 bor nya 9 bor - Terselengbiopori, 9 biopori, 9 garanya komposter komposter kegiatan - Tersele- - Terselepembersihan nggaranggarasungai nya nya pembersi- pembersihan di 3 han di 3 ruas ruas sungai sungai kerjasam kerjasama dengan a dengan Kodim Kodim 0609 dan 0609 dan masy. masy.
94.275.000
91.530.000
97,09
94.275.000
91.530.000
275.039.000
265.874.125
29.559.000
29.253.400
Tersedianya 97,09 buku SLH (Status Lingkungan Hidup) Kabupaten Bandung Tahun 2009 dan Buku Basis Data yang berisi data, informasi dan dokumentasi kondisi/status lingkungan untuk seluruh stakeholders di Kabupaten Bandung
10 buku SLH Kabupaten Bandung dan 10 buku Basis Data
BPLH 10 buku SLH Kabupaten Bandung dan 10 buku Basis Data
Pengujian 10 titik lokasi (52 sampel)
Pengujian 10 titik lokasi (52 sampel)
96,67 98,97 Tersedianya hasil pengujian kualitas udara stakeholders di Kabupaten Bandung
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
BPLH
IV - 65
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi Pengujian 315 sampel air
SKPD
02.
Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
195.480.000
192.962.475
98,71 Tersedianya data hasil pengujian kualitas air sebagai bahan penentu kebijakan
Pengujian 300 sampel air
03.
Kegiatan Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
50.000.000
43.658.250
87,32 Terselenggaran ya sosialisasi/ penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan, mengenai peraturan dan teknologi pengelolaan lingkungan hidup
5 kegiatan 6 kegiatan BPLH 500 466 peserta peserta
Jumlah
10.732.091.000 10.272.353.881
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
BPLH
95,72
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
1. Terlaksananya penataan TPA Babakan berupa pembuatan tembok penahan sampah, perbaikan/penggantian PVC saluran air lindi, pembersihan saluran air lindi, pembersihan kolam maturasi/fakultatif, perbaikan kolam maturasi, perbaikan bak control dan perbaikan jalan lingkungan, pembebasan tanah seluas 1.907 m2 di TPA Babakan dan tersedianya Arm Roll Truck sebanyak 2 unit, dan Buldozer sebanyak 1 unit sehingga semakin meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah / Tinja dan tertatanya TPA Babakan. 2. Terangkutnya sampah dari fasilitas sosial dan fasilitas umum, terangkutnya sampah dari permukiman, terselenggaranya operasi pengangkutan sampah (pembayaran rutin PHL sebanyak 163 orang) terpeliharanya mobilitas (pemeliharaan rutin alat berat = 3 unit terdiri dari 2 unit Buldozer, 1 unit Excavator, 1 unit Loader), terpeliharanya kondisi fisik kendaraan sehingga layak untuk beroperasi (eksploitasi dan pemeliharaan rutin Kendaraan Angkutan Sampah = 57 unit, kendaraan roda 4 (empat) = 4 unit dan motor roda 3 (tiga) = 4 unit) dan terpeliharanya IPAL Soreang, IPLT Cibeet dan bangunan pengolah lindi TPA Babakan sehingga meningkatnya kualitas pelayanan persampahan / kebersihan di Kabupaten Bandung. 3. Tersosialisasikannya Kebijakan Pengelolaan Persampahan (sosialisasi kebersihan), melalui pembuatan papan himbauan kebersihan 5 buah, sarana prasarana komposter 95 buah, dan tong sampah tiga warna 40 set di 8 desa/8 kecamatan sehingga makin meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan cara memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. 4. Tersedianya dokumen UKL-UPL IPAL Soreang dan IPLT Cibeet sehingga tersedianya acuan pengelolaan IPAL Soreang dan IPLT Cibeet.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 66
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
5. Terselenggaranya koordinasi dalam rangka pelaksanaan program Adipura Kota Soreang yaitu berupa pemantuan dan pembinaan terhadap 25 titik pantau detail dan 12 titik pantau wilayah sehingga diharapkan meningkatnya nilai dan peringkat Adipura Kota Soreang. 6. Terlaksananya pengadaan dan penanaman tanaman dalam rangka menunjang Program Adipura sehingga terlaksananya penataan RTH perkotaan Kota Soreang. 7. Terpeliharanya taman meliputi pemangkasan rumput, prunning tanaman, pembersihan pot, pengecatan, perbaikan sarana taman, lampu hias dan lampu taman (taman alun-alun Ciwidey, taman alun-alun Soreang, taman alun-alun Banjaran, taman Baleendah, greenstrip Jl. Raya Al-Fathu dan jalan Raya Soreang, pulau jalan Warung Lobak dan Cangkuang, taman kota komplek Pemda, greenstrip dan taman tugu Juang Baleendah, lampu jembatan Cilampeni), pengendalian penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Bandung meliputi : pendataan potensi reklame, pelaksanaan penertiban reklame, dan pelaksanaan peninjauan lapangan terhadap permohonan pemasangan reklame sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap Taman yang representatif dan indah. 8. Terpantaunya kegiatan/usaha yang menimbulkan pencemeran lingkungan, meliputi: 158 industri, 25 industri washing, 11 RS/Puskesmas, 6 RHP dan 7 peternakan, 14 agroindustri, 3 hotel, 1 kegiatan pertambangan emas, dan 2 TPA; dan ditindaklanjuti dengan terbitnya 106 teguran terhadap rumah sakit/puskesmas, serta 10 rekomendasi terhadap SKPD lain, pemerintah Kabupaten /Kota lain, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 9. Tersedianya buku Kajian Sumber Pencemar dan Daya Tampung Beban Pencemaran anak-anak Sungai Citarum sebanyak 10 buku dan peta Daya Tampung Beban Pencemaran anak-anak sungai Citarum sebanyak 3 album. 10. Tersedianya Naskah akademis dan Draft Raperda bidang pengelolaan lingkungan hidup, tersedianya Dokumen Operasi Penegakan Hukum Lingkungan sebanyak 76 perusahaan di Kecamatan Majalaya dan Rancaekek dan tersedianya dokumen penyelesaian sengketa lingkungan hidup (terhadap pencemaran lingkungan di Sungai Citalugtug Kecamatan Arjasari dan Banjaran Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh PT. Papyrus Sakti Paper Mills). 11. Terlatihnya 22 (dua puluh dua) orang dalam rangka perencanaan dan penerapan produksi bersih bagi SKPD terkait serta para pelaku usaha dan /kegiatan di tempatnya. 12. Terlaksananya pembinaan dan pemantauan penerapan produksi bersih di 7 (tujuh) industri/perusahaan. 13. Terlaksananya penerapan produksi bersih yaitu berupa efisiensi biaya produksi dan penanggulangan dampak pencemaran lingkungan di 2 (dua) industri. 14. Terlaksananya pameran lingkungan hidup dan terbinanya sekolah di 2 sekolah (SMP dan SMA) sebanyak 150 orang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 67
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
15. Tersosialisasikannya Teknologi Lubang Resapan Biopori (LRB) dan terselenggarnya peringatan hari Lingkungan Hidup, sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan stakeholders di bidang pemeliharaan lingkungan. 16. Terselenggarnya sosialisasi konservasi SDA Tersedianya bantuan untuk TMMS, TMMD dan P2WKSS dan terselenggaranya kegiatan pembersihan sungai. 17. Tersedianya buku Status Lingkungan Hidup (SLH) Kabupaten Bandung tahun 2009 dan buku basis data, informasi dan dokumentasi kondisi /status lingkungan hidup di Kabupaten Bandung. 18. Tersedianya hasil pengujian kualitas udara stakeholders di Kabupaten Bandung sebanyak 10 titik (52 sampel). 19. Terujinya 300 sampel air dari anak - anak Sungai Citarum, area pembuangan akhir sampah beserta saluran sekitarnya, outlet limbah industri dan sumur penduduk atas permintaan masyarakat/intansi terkait. 20. Tersosialisasikannya peraturan mengenai lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran lingkungan, serta teknologi pengelolaan limbah kepada 466 pesrta. Permasalahan : a. Timbulan sampah di Kabupaten Bandung tahun 2009 adalah 5.025m3/hari, dengan besaran timbulan sampah daerah perkotaan 2.886 m3/hari. Tingkat pelayanan rata-rata 416 m3/hari maka timbulah sampah di Kabupaten Bandung yang tertangani hanya 8,3 % atau sekitar 14,4 % timbulan sampah perkotaan. b. Belum memadainya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. c. Berdasarkan UU No. 18 tahun 2008 Pemerintah Daerah harus membuat perencanaan penutupan TPAS yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping ) paling lama 1 tahun terhitung sejak berlakunya UU tersebut. d. Masih rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan, terutama penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan. e. Belum lengkapnya produk hukum baik tingkat pusat maupun daerah yang menyulitkan implementasi pembinaan dan pengawasan di lapangan. f. Banyaknya kasus lingkungan yang bersifat lintas batas administrasi (pembuangan limbah B3 ilegal dan pencemaran air) yang penyelesaiannya sangat tergantung dari komitmen instansi/pemerintah daerah lain. g. Banyaknya usaha/kegiatan yang sudah beroperasi dan menghasilkan air limbah yang berlokasi di tempat yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang adalah dengan mengintensifkan pemantauan bersama, rapat-rapat koordinasi, dan penegakan hukum dengan SKPD terkait, seperti SATPOL PP, BAPPEDA, dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustriaan dan Perdagangan. h. Kurang memadainya SDM secara kualitas maupun kuantitas dalam pembinaan dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 68
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
i. Belum tersedianya Perencanaan Pengelolaan Lingkungan yang holistik sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. j. Masih kurangnya fasilitas pengelolaan lingkungan termasuk fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Solusi : a. Penambahan sarana dan prasarana persampahan seperti kendaraan operasional rata-rata 2 unit/tahun dan TPS. b. Mengaktifkan UPS (Unit Pengolah sampah) dalam bentuk bantuan dana operasional dan pemasaran hasil kompos. c. Pada tahun 2010 agar segera dianggarkan penyusunan DED Revitalisasi TPA Babakan yang mencakup DED penutupan sistem pembuangan terbuka. d. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan melalui kegiatan sosialisasi yang intensif, pembinaan dan kampanye lingkungan. Sosialisasi yang dapat dilakukan adalah mengenai peraturan, ketentuan, dan teknologi pengendalian pencemaran (pengolahan air limbah, pengendalian pencemaran udara, pemanfaatan limbah B3), program SBL, Program Adipura, Produksi Bersih, pengelolaan sampah, dan konservasi sumberdaya alam. e. Tidak memadainya produk hukum diupayakan dengan mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar segera menyusun produk hukum yang diperlukan, sehingga Pemerintah Kabupaten dapat segera melaksanakan kewenangan; dan melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda dan Bagian Hukum Setwan agar pembahasan Raperda dapat dilaksanakan sehingga Raperda dapat segera diundangkan dalam Lembaran Daerah. f.
Pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan diupayakan dengan melaksanakan inisiasi dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan lingkungan dengan instansi terkait, seperti pengelolaan limbah B3 regional; pelaksanaan penegakan hukum dengan Kantor Satpol PP dan unsur kecamaran pada industriindustri; pelaksanaan pemeliharaan sungai dengan Kodim 0609, dan pelaksanaan program Adipura.
g. Upaya untuk memenuhi kekurangan SDM secara kualitas maupun kuantitas dalam pembinaan dan pengawasan serta penegak hukum lingkungan yaitu melalui pengajuan tambahan pegawai sesuai kebutuhan kepada BKPP dan melakukan peningkatan kapasitas dengan mengikutsertakan pegawai pada diklatdiklat yang dibutuhkan. h. Belum tersedianya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang holistik sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, diupayakan dengan mempersiapkan memperkuat dan mengusulkan kegiatan-kegiatan : inventarisasi lingkungan hidup, penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), penyediaan (Sistim Informasi Lingkungan (SIL) dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). i.
Upaya untuk mengatasi kekurangan Penyediaan fasilitas pengelolaan lingkungan dilakukan dengan menyebarkan informasi kepada SKPD terkait mengenai kualitas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 69
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bandung secara umum, atau kualitas Sungai Citarum, secara khusus, beserta rekomendasi penanganannya sesuai kewenangan SKPD; selain itu juga mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan (seperti telematri, sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan IPAL domestic komunal maupun sarana pengolahan limbah peternakan); mendorong pendirian badan usaha pengelola air limbah atau limbah B3; dan mencari sumber-sumber dana terutama untuk pembangunan system pengelolaan terpadu skala besar dan atau regional. j. Upaya untuk mengatasi masih tingginya biaya pengujian kualitas lingkungan dan pengolahan lingkungan yang menjadi alasan tidak dipenuhinya kewajiban pengelolaan lingkungan dilakukan dengan secara aktif mencari informasi mengenai laboratorium terakreditasi untuk disampaikan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, sehingga yang bersangkutan dapat memilih. Selain itu juga mendorong pendirian badan usaha pengelola air limbah atau limbah B3. k. Untuk mengatasi belum optimalnya penegakan hukum lingkungan melalui pencarian alternatif pembiayaan penegakan hukum lingkungan dari Kementrian Negara Lingkungan Hidup RI maupun Provinsi Jawa Barat. 4.1.9. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 385.288.850,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 376.867.350,00 atau 97,81%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (5 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.9.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan Program Penataan Administrasi Kependudukan
01.
Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
385.288.850
376.867.350
97,81
95.861.000
93.967.000
98,02
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
Target
Terlaksananya sosialisasi dan penyebaran informasi ke kecamatan berupa pelayanan pencatatan akta catatan sipil melalui jemput bola ke kecamatan
sebanyak 84 Kali di 31 Kecamatan
Realisasi
SKPD
sebanyak Dinsos 84 Kali di dukcasip 14 Kecamatan
IV - 70
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
SKPD
Realisasi
02.
Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan
243.762.850
237.235.350
97,32
Terlaksananya pengembangan data base kependudukan berupa data penduduk yang akurat
di 31 Dinsos di 31 Kecamatan Kecamatan dukcasip
03.
Kegiatan Penyusunan kebijakan kependudukan
17.690.000
17.690.000
100,00
Tersusunnya kebijakan kependudukan
1 bh buku RAPERDA tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
1 bh buku Dinsos RAPERDA dukcasip tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
04.
Kegiatan Sosialisasi kebijakan kependudukan
17.975.000
17.975.000
100,00
- Terlaksananya sosialisasi adm. Kependudukan dan casip.
20 orang, dilaksanakan di 8 Kecamatan selama 1 Kali
20 orang, Dinsos dilaksana- dukcasip kan di 8 Kecamatan selama 1 Kali
- Tersedianya sarana sosialisasi berupa billboard, pameran, publikasi TV, leaflet dan spanduk
- Pameran - Pameran sebanyak sebanyak 1 Kali 1 Kali - publikasi - publikasi TV TV sebanyak sebanyak 2 Kali di 2 Kali di statiun statiun TVRI TVRI Bandung, Bandung, - leaflet - leaflet sebanyak sebanyak 800 800 eksemplar
eksemplar
- Spanduk - Spanduk sebanyak sebanyak 8 Buah di 8 Buah di pameran pameran Lokasi Lokasi kec kec 05.
Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
10.000.000
385.288.850
capaian
10.000.000
376.867.350
100,00
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
sebanyak 1 sebanyak 1 Dinsos Kali di 31 Kali di 31 dukcasip Kecamatan Kecamatan
97,81
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Terbitnya peraturan daerah No. 1 tahun 2010 tentang administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, sebgai pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2008 dan nomor 37 tahun 2007 (Perpres nomor 25) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa penerbitan kutipan Akta Catatan Sipil harus gratis. b. Pencapaian pelayanan administrasi kependudukan berupa pembuatan KTP, jumlah penduduk >17 tahun yang ber KTP sebanyak 2.161.004 jiwa sedangkan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 71
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
jumlah penduduk yang berusia >17 tahun atau sudah menikah mencapai 2.530.540 jiwa. Dengan demikian rasio penduduk berusia >17 tahun atau sudah menikah yang telah mempunyai KTP baru mencapai 85,39%. c. Pencapaian pelayanan administrasi kependudukan berupa pembuatan akte kelahiran, dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran baru 33.575 jiwa sedangkan jumlah seluruh bayi yang lahir mencapai 52.619 jiwa. Dengan demikian rasio bayi lahir yang telah memiliki akte kelahiran, yaitu baru mencapai 63,81%. d. Pencapaian pelayanan administrasi kependudukan berupa pembuatan akte nikah dapat dilihat dari jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah 199 pasangan, sedangkan jumlah pasangan nikah keseluruhan adalah 318 pasangan. Dengan demikian, rasio pasangan nikah yang telah memiliki akte nikah baru 62,57%. e. Laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,47, dilihat dari hasil Survei BPS jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2009 adalah 3.172.860 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 1.590.399 jiwa (50,13%) dan penduduk perempuan 1.582.461 jiwa (49,87%). Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2009 terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung), menunjukkan adanya kenaikan tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kependudukan dan catatan sipil yaitu pelayanan pembuatan akte kelahiran, dengan nilai IKM 70,98 pada tahun 2008 menjadi 75,48 pada tahun 2009. Begitu pula dengan pelayanan pembuatan KTP menunjukkan kenaikan tingkat kepuasan masyarakat, yaitu dari nilai IKM 69,91 pada tahun 2008 menjadi 70,65 pada tahun 2009. Sedangkan pada pelayanan pembuatan Kartu Keluarga baru dilaksanakan pada tahun 2009 dengan nilai IKM mencapai 70,15. Namun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan, untuk pelayanan pembuatan akte diantaranya: kenyamanan lingkungan, untuk pembuatan KTP pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah kecapatan pelayanan dan kepastian biaya pelayanan, sedangkan untuk pembuatan KK yang harus ditingkatkan adalah kecepatan pelayanan. Permasalahan : a. Sarana dan prasarana yang terbatas dengan belum tersedianya ruang pelayanan dan ruang dokumentasi, komputer yang terbatas dan mobil keliling. b. Belum optimalnya pelayanan catatan sipil, karena kelembagaan belum sesuai dengan UU No.23 tahun 2006. c. Adanya perbedaan Perda No.7 tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Administrasi Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil, dengan UU No. 23 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa penerbitan kutipan Akta Catatan Sipil harus gratis.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 72
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Solusi : a. Perlunya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan tersedianya ruang pelayanan dan ruang dokumentasi Akta Catatan Sipil yang memadai, sarana komputer dan mobil keliling untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. b. Mengoptimalkan pelayanan catatan sipil, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 dengan membentuk UPTD tingkat kecamatan. c. Meningkatnkan sosialisasi Perda No. 1 tahun 2010 tentang administrasi Kependudukan dan Cattan Sipil, sebgai pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2008 dan nomor 37 tahun 2007 (Perpres nomor 25). 4.1.10. PEMBERDAYAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK Urusan ini dilaksakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 383.996.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 365.756.650,00 atau 95,25%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program (5 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.10.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Tahun Anggaran 2009 No. I.
01.
II.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
110.895.250
110.316.250
99,48
Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait degan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
110.895.250
110.316.250
99,48
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
79.400.000
69.550.000
87,59
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdyaan Perempuan (P2TP2)
79.400.000
69.550.000
87,59
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
Terlaksananya sosialisasi UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
875 orang, dilaksanak an selama 1 Kali di 31 Kecamatan
875 orang, BKBPP dilaksanak an selama 1 Kali di 31 Kecamatan
Terlaksananya pelayanan penyelesaian permasalahan perempuan berupa KDRT dan Traficking
90 orang peserta dari SKPD, LSM, POS KB, UPT KB kec. (pelatihan selama 3 Kali, penyelesaian kasus sebanyak 2 Kasus)
BKBPP 90 orang peserta dari SKPD, LSM, POS KB, UPT KB kec. (pelatihan selama 3 Kali, penyelesaian kasus sebanyak 2 Kasus)
IV - 73
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. III.
01.
IV.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
104.675.750
102.065.400
97,51
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah
104.675.750
102.065.400
97,51
Target
Terlaksananya orientasi manajemen usaha kelompok perempuan, Jambore posyandu, pelatihan kepemimpinan perempuan
286 orang dari 31 kecamatan (orientasi
286 orang BKBPP dari 31 kecamatan (orientasi
manajemen
manajemen
perempuan
perempuan
BKBPP 100 KK binaan, - penyuluhan dilaksanakan sebanyak 4 Kali selama 9 hari di 1 kec. - pelatihan bagi 100 org ibu rumah tangga keluarga miskin dilaksanakan selama 1 hari
usaha kelompok
23 org, jambore Posyandu 124 Posyandu, pelatihan kepemimpinan peremuan 93 org)
Realisasi
SKPD
Uraian
usaha kelompok
23 org, jambore Posyandu 124 Posyandu, pelatihan kepemimpinan peremuan 93 org)
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
89.025.000
83.825.000
94,16
01.
Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
69.225.000
69.225.000
100,00
Terlaksananya program P2WKSS, keterampilan ibu rumah tangga keluarga miskin (berupa pelatihan100 KK Miskin), pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, keadilan dan kesetaraan gender
100 KK binaan, - penyuluhan dilaksanakan sebanyak 4 Kali selama 9 hari di 1 kec. - pelatihan bagi 100 org ibu rumah tangga keluarga miskin dilaksanakan selama 1 hari
02.
Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di bidang pembangunan
19.800.000
14.600.000
73,74
Terlaksananya promosi dan sosialisasi hasil karya perempuan di bidang pembangunan
- promosi - promosi BKBPP dilaksana dilaksana kan kan selama 1 selama 1 Kali Kali berupa berupa kegiatan kegiatan pameran pameran hasil hasil karya karya perempuan
perempuan
perempuan
perempuan
di bidang
di bidang
- Sosiali- Sosialisasi sasi dilaksana- dilaksanakan kan selama 1 selama 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 74
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target Kali di tingkat Kab.
Jumlah
383.996.000
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
365.756.650
SKPD
Realisasi Kali di tingkat Kab.
95,25
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Tersosialisasikannya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. b. Tersedianya unit pelayanan penyelesaiana permasalahan perempuan berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan traficking atau perdagangan perempuan. c. Terlaksananya pemberdayaan perempuan melalui jambore Posyandu dan pelatihan kepemimpinan perempuan . d. Terlaksananya progam P2WKSS berupa pelatihan ketermpilan bagi ibu rumah tangga dari keluarga miskin sebanyak 100 KK. Permasalahan : a. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja terhadap peningkatan kualitas perempuan, perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender. b. Masih minimnya dan belum optimalnya pemanfaatan data mikro penanganan program Pemberdayaan Perempuan. c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat atau keluarga kelompok- kelompok kegiatan ketahanan keluarga.
untuk
mengikuti
d. Masih rendahnya pengetahuan bagi pengelola tentang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Solusi : a. Peningkatan pemahaman keluarga dan remaja terhadap program pemberdayaan perempuan. b. Peningkatan pendataan dan optimalisasi pemanfaatan data mikro penanganan program pemberdayaan perempuan. c. Peningkatan perempuan.
pemahaman
masyarakat
terhadap
kegiatan
perberdayaan
d. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 75
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.11. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.857.451.955,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.818.293.245,00 atau 97,89%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (10 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.11.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
Program Keluarga Berencana
662.748.055
630.263.445
95,10
01.
Kegiatan Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
297.820.610
265.555.000
89,17
Terlaksananya 560 orang, kesertaan terdiri dari peserta KB Baru - Peserta dan peserta KB KB baru aktif dan sebanyak tersedia 72.823 pelayanan KB Pasangan, dan Alat KB aktif kontrasepsi bagi sebanyak keluarga miskin 473.599 Pasangan - alat kontasepsi bagi keluarga miskin sebanyak 11.682 set berupa implant
560 orang, terdiri dari - Peserta KB baru sebanyak 86.218 Pasangan, KB aktif sebanyak 482.055 Pasangan - alat kontasepsi bagi keluarga miskin sebanyak 3.500 set berupa implat
BKBPP
02.
Kegiatan Pelayanan KIE
80.670.000
80.451.000
99,73
Terselenggaranya pelaksanaan KIE KBPP, melalui momenmomen harganas, TMKK, KBKES, Bhayangkara, Kesatuan Gerak PKK Sakakencana.
31 kec., dengan pelayanan KIE berupa: - Siaran Radio sebanyak 60 Kali, - Spanduk sebanyak 5 buah, - Cetak materi Siaran KIE Massa 336 Buku pada peringatan Bayangka ra KBKes, TMKK KB Kes, kesatuan
BKBPP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
31 kec., dengan pelayanan KIE berupa: - Siaran Radio sebanyak 60 Kali, - Spanduk sebanyak 5 buah, - Cetak materi Siaran KIE Massa 336 Buku pada peringatan Bayangkara KB-Kes, TMKK KB Kes, kesatuan Gerak
IV - 76
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
01.
IV.
%
Uraian
Target
Realisasi
PKK, Saka Kencana
Gerak PKK, Saka Kencana
SKPD
100,00
Terlaksananya Pelayanan Khiba
31 desa di 31 kec., berupa kegiatan: - Pertemuan Satgas GSI tingkat Kec. 31 dan tingkat desa 31 Desa, - Pertemuan Paguyuban MOP tk Kab 3 kali, tingkat kec. 3 kali & tingkat desa 3 Kali
31 desa di 31 kec., berupa kegiatan: - Pertemuan Satgas GSI tingkat Kec. 31 dan tingkat desa 31 Desa, - Pertemuan Paguyuban MOP tk Kab 3 kali, tingkat kec. 3 kali & tingkat desa 3 Kali
BKBPP
Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
205.879.395
205.879.395
100,00
Pembinaan keluarga berencana, berupa pendataan keluarga
275 desa di 31 kec., terdata 599.583 PUS, 473.599 KB aktif, 72.823 KB baru
275 desa di 31 kec., terdata 599.583 PUS, 473.599 KB aktif, 72.823 KB baru
BKBPP
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
68.288.000
68.288.000
100,00
Kegiatan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat
68.288.000
68.288.000
100,00
Terbinanya pengurus PIKR di kecamatan
30 kelompok di 31 Kec.
46 kelompok di 31 Kec. terdiri dari: PIKR Pontren sebanyak 3 klmpok, PIKR sekolah sebanyak 5 kelompok, PIKR Kec. 38 Klmpok
BKBPP
Program Pelayanan Kontrasepsi
675.278.000
671.431.000
99,43
Kegiatan Pengadaan Alat Kontrasepsi
675.278.000
671.431.000
99,43
Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi implant
3.500 set bagi 11.682 PUS implant di 31 Kec.
3.500 set bagi 3500 PUS implant di 31 Kec.
BKBPP
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
261.817.900
261.817.900
100,00
04.
III.
Realisasi
78.378.050
Kegiatan Promosi Pelayanan Khiba
01.
Anggaran
Keluaran / Output
78.378.050
03.
II.
Alokasi Biaya (Rp)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 77
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 01.
V.
01.
VI.
01.
VII.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
261.817.900
261.817.900
100,00
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
25.100.000
25.000.000
99,60
Kegiatan Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
25.100.000
25.000.000
99,60
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
35.705.000
32.977.900
92,36
Kegiatan Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
35.705.000
32.977.900
92,36
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
128.515.000
128.515.000
100,00
Kegiatan Pelatihan tenaga pendamping
128.515.000
128.515.000
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
SKPD
Target
Realisasi
Terlaksananya fasilitasi terhadap pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
4 kelompok di 31 Kec.
4 kelompok di 31 Kec. Terdiri dari: - Pertemuan pos KB sebanyak 276 pos KB. - Pertemuan Sub pos KB sebanyak 1550 sub pos KB - Forum perduli kependud u-kan 2 Kali kegiatan. - Forum pos KB 12 kali kegiatan
BKBPP
Tersosialisasika nnya program penanggulanga n HIV/AIDS dan NAPZA
125 orang, sebanyak 1 kali di 31 Kecamatan
125 orang, sebanyak 1 Kali di 31 Kecamatan terdiri dari 1) Peringatan hari AIDS sedunia 125 orang, 2) AIDS Walk 125 orang di 31 Kec.
BKBPP
Tersosialisasika nnya program informasi pengasuhan pembinaan anak bagi keluarga
1771 KKA 1771 KKA 36 Set APE 36 Set APE
BKBPP
Terlaksananya pembinaan
3 kelom3 kelompok (seba- pok (seba-
BKBPP
IV - 78
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan
No.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
kelompok bina keluarga di Kecamatan
Jumlah
1.857.451.955
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
1.818.293.245
Uraian
Target
Realisasi
kelompok bina masyarakat untuk membentuk BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PKLK
nyak 2.444 BKB,1.028 BKR, 1.375 BKL, 1.008 UPPKS dan 398 PKLK)
nyak 806.217 BKB, 217 BKR,217 BKL, 217 UPPKS dan 217 PKLK)
SKPD
97,89
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Peningkatan jumlah kepala keluarga berdasarkan hasil pendataan keluarga oleh BKBPP sebesar 3,90% dari 795.883 KK pada tahun 2008 menjadi 826.905 pada tahun 2009. Adapun rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada tahun 2009 yaitu antara 1 atau 2 orang anak. b. Pencapaian akseptor KB pada tahun 2009 meningkat 11,06%, yaitu dari 426.405 akseptor KB aktif pada tahun sebelumnya menjadi 473.550 akseptor, jumlah pasangan usia subur (PUS) meningkat 4,31% dari 575.767 pasangan pada tahun sebelumnya menjadi 600.609 pasangan pada tahun 2009. Dengan demikian rasio akseptor KB dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur tahun 2009 adalah 1 : 1, artinya setiap peserta akseptor KB adalah merupakan pasangan usia subur. c. Peningkatan jumlah penduduk Pra KS sebesar 2,44% dari 144.055 KK pada tahun 2008 menjadi 147.563 KK pada tahun 2009. Permasalahan : a. Ketersediaan data Keluarga Sejahtera di semua tingkatan belum optimal. b. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja tentang program Keluarga Berencana. c. Pemanfaatan data mikro hasil pendataan keluarga belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh terutama dalam penanganan program keluarga Berencana. d. Partisipasi Pria dalam Ber KB masih rendah yaitu 1,57%. e. Masih tingginya jumlah Keluarga Miskin yaitu Pra KS Alek 129.084 KK, Pra KS Non Alek 18.479 KK (Pendataan Keluarga tahun 2009). f. Masih tingginya jumlah penduduk migrasi yang datang ke wilayah Kabupaten Bandung. Solusi : a. Perlu adanya pendataan kembali jumlah keluarga sejahtera secara optimal di semua tingkat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 79
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Pembinaan kepada kelompok-kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKKR), mengenai kesehatan reproduksi di 31 kecamatan dan 275 desa. c. Optimalisasi data keluarga dalam pencatatan dan pelaporan, terutama bagi keluarga miskin. d. Mengadakan sosialisasi tentang KB-KR bagi para suami/pria, serta adanya jadwal yang rutin bagi pelayanan KB Pria terutama di rumah sakit - rumah sakit pemerintah dan swasta. e. Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin. 4.1.12. SOSIAL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.913.241.250,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.812.977.600,00 atau 94,76 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (22 kegiatan). Tabel 4.1.12.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
01.
Kegiatan Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
205.073.250
195.032.900
95,10
56.697.900
50.396.400
88,89
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
Target
Realisasi
- Terlaksananya pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga Fakir Miskin berupa pelatihan Bintek
40 orang Dilaksanak an Sebanyak 1 Kali
40 orang Dilaksanak an Sebanyak 1 Kali
- Terlaksananya pemberian bantuan simulan ternak domba
4 KUBE sebanyak 10 Ekor/klpk
4 KUBE sebanyak 10 Ekor/klpk
- Terselenggaranya Rakor pendamping Tim PKH Kab.dari Tim UPPKH Kab. Bandung, pendamping dan operator PKH, Camat lokasi PKH
62 orang 62 orang sebanyak 1 sebanyak 1 Kali Kali
SKPD
Dinsos dukcasip
IV - 80
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 02.
II.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output Uraian
Target
Terbinanya Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan memiliki keterampilan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup (KUBE warungan, olah pangan, pandai besi )
35 kelompok @ 5 orang di 7 kecamatan
35 Dinsos kelompok dukcasip @ 5 orang di 7 Kec.: Kec. Cimaung, Cimenyan, Paseh Cikancung, Katapang, Pasirjambu dan lokasi P2WKSS
- Terlaksananya pertemuan & terbentuknya Tim Penangulanga n Korban Tindak Kekerasan dan Penyusunan RTL dan terselenggaranya sosialisasi penanggulangan dan pelayanan KTK
Peserta 25 orang (SKPD) , Pembicara khusus 5 orang dari kementrian PP, Depsos, Depkes dan Polda, sebanyak 7 Kali
Peserta 25 Dinsos dukcasip orang (SKPD) , Pembicara khusus 5 orang dari kementrian PP, Depsos, Depkes dan Polda, sebanyak 7 Kali
Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
148.375.350
144.636.500
97,48
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
104.044.500
97.271.650
93,49
Kegiatan Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
43.000.000
38.900.000
90,47
Realisasi
SKPD
%
- Tersosialisasi- 50 orang sebanyak 1 kannya Penanggulang Kali an dan Pelayanan KTK
50 orang di Kec. Ciparay dan Paseh sebanyak 1 Kali
peserta 25 orang sebanyak 1 Kali
peserta 25 orang sebanyak 1 Kali
- Tersusunnya rencana tindak lanjut berupa rencana kerja tim jejaring dalam penanganan ktk dan setiap SKPD dan organisasi (SKPD, Orsos, masyarakat mengetahui tugas dan wewnang serta kepedulian dlm penanganan KTK)
15 orang - Terlaksananya 15 orang sebanyak 1 sebanyak 1 rapat Teknis bidang Linsos Kali Kali 02.
Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap
6.000.000
6.000.000
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
- Terselengga- 4 orang ranya sebanyak Peninjauan 32 Kali lokasi bencana ke Kec.
4 orang Dinsos sebanyak dukcasip 32 Kali, terdatanya korban
IV - 81
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
cepat darurat dan kejadian luar biasa
03.
04.
Kegiatan Pelayanan dan jaminan sosial bagi lanjut usia
Kegiatan Koordinasi perumusan kebijakan dan singkronisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Uraian
Target
Katapang, Cicalengka, Bojongsoang, Baleendah, Majalaya, Banjaran, Dayeuhkolot 55.044.500
66.320.000
52.371.650
31.603.375
95,14
47,65
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Realisasi
SKPD
bencana : 18.637 KK, 55.771 jiwa.
- Terselenggaranya pemberian bantuan bagi Lansia Terlantar berupa kegiatan Paket Permakanan
90 orang Lansia yang berasal dari 91 Buah rumah jompo di 5 Kecamatan
90 orang Dinsos Lansia dukcasip yang berasal dari 91 Buah rumah jompo di 5 Kecamatan
- Terlaksananya Monitoring JSLU (Jaminan Sosial Lanjut Usia)
sebanyak 1 Kali di 4 kec., untuk memonitor 117 Orang Lansia
sebanyak 1 Kali di 4 kecamatan (Soreang, Kutawaringin, Pameungpeuk, Ciparay) untuk memonitor 117 Orang Lansia
- Terlaksananya diskusi kelembagaan program penanggulangan kemiskinan
Dilaksanakan selama 2 Kali dengan melibatkan 15 SKPD
Dilaksana- BPMPD kan selama 2 Kali dengan melibatkan 15 SKPD
- Terlaksananya sosialisasi Perpres nomor 13 tahun 2009 tentang kelembagaan TKPKD
Dilaksanakan selama 1 Kali dengan sasaran SKPD yang terkait dengan pengentasan kemiskinan
Dilaksanakan selama 1 Kali dengan sasaran SKPD yang terkait dengan pengentasan kemiskinan
- Terlaksananya diskusi pronangkis melalui perumusan skema kredit mikro bagi UMKM
dilaksanak an selama 2 Kali dengan melibatkan 15 SKPD
dilaksanak an selama 2 Kali dengan melibatkan 15 SKPD
- Terfasilitasinya keikutsertaan dalam workshop analisis kemiskinan partisipatif dan rakor pananganan pangaduan masy. dalam
berupa pelaksanaan workshop Analisis Kemiskin an Partisipatif (AKP) yang diikuti 4
berupa pelaksanaan workshop Analisis Kemiskin an Partisipatif (AKP) yang diikuti 4
IV - 82
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
III. 01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Program pembinaan anak terlantar
40.229.500
38.291.500
95,18
Kegiatan Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
40.229.500
38.291.500
95,18
Uraian
SKPD
Target
Realisasi
penanggulangan kemiskinan daerah
SKPD, serta Rakor Unit Pengaduan (UPM) TKPKD yang diikuti sebanyak 1 SKPD
SKPD, serta Rakor Unit Pengaduan (UPM) TKPKD yang diikuti sebanyak 1 SKPD
- Terlaksananya sosialisasi Permendagri nomor 34/29 tentang Pedoman Pembentukan TKPK Propinsi dan Kab/kota
Dilaksanakana selama 2 Kali dengan sasaran Tim TKPKD Kecamatan se Kabupaten Bandung dan SKPD lingkup ekonomi.
Dilaksanakana selama 2 Kali dengan sasaran Tim TKPKD Kecamatan se Kabupaten Bandung dan SKPD lingkup ekonomi.
- Terlaksananya diskusi pendokumentasian upaya pengurangan kemiskinan
Dilaksanakan selama 2 Kali dengan sasaran Tim TKPKD & Tim pendokumentasian.
Dilaksanakan selama 2 Kali dengan sasaran Tim TKPKD & Tim pendokumentasian.
1. Terlaksananya bintek UEP untuk pembinaan anak terlantar.
40 orang tua anak terlantar di 4 Kecamatan
40 orang Dinsos tua anak dukcasip terlantar di 4 Kecamatan
2. Terlaksananya pemberian bantuan bibit ternak :
IV.
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
137.050.000
131.750.000
- Domba jantan 1 ekor x 4 KUBE
1 ekor x 4 KUBE
- Domba betina
2 ekor x 4 KUBE
2 ekor x 4 KUBE
- Warungan
4 klompok
4 klompok
3. Terlaksananya Evaluasi/ Monitoring hasil kegiatan dan perkembangan kelompok usaha serta bimbingan lanjut.
sebanyak 8 Kali di 4 Kec., untuk memonitor 8 Kelompok usaha
sebanyak 8 Kali di 4 Kec., untuk memonitor 8 Kelompok usaha
96,13
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 83
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 01.
Program/ Kegiatan Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 33.250.000
Realisasi 32.675.000
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
98,27
- Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan
24 orang 24 orang Penyandan PACA g Cacat (PACA)
- Terlaksananya pendampingan pemberian bantuan
3 Orang pendamping di 5 Kecamatan
SKPD Dinsos dukcasip
3 Orang pendamping di 5 Kecamatan
- Terlaksananya - kursi - kursi pemberian roda : 10 roda : 10 bantuan alatbh bh alat - tngkt - tngkt kedokteran lipat : 11 lipat : 11 berupa : bh bh - earing - earing aid : 5 bh aid : 5 bh 02.
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
16.040.000
16.040.000
100,00
- Terselenggaranya pemberian uang saku kelayan di Balai Besar Rehabulitasi Sosial Vokasional Cacat (BBR SVCP) Cibonong Bogor
8 orang PACA sebesar Rp 500.000/ orang
8 orang Dinsos PACA dukcasip sebesar Rp 500.000/ orang
- Terlaksananya sebanyak 8 sebanyak 8 Orang Orang penjemputan kelayan ke Solo Dinsos dukcasip
03.
Kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
29.955.000
27.930.000
93,24
Terselenggaranya bimbingan sosial bagi paca dan eks trauma bagi orang tua Paca Tuna Grahita
50 org Tuna Grahita Tomas Perangkat desa
04.
Kegiatan Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
57.805.000
55.105.000
95,33
Terselenggaran ya kegiatan peningkatan jangkauan Pelayanan bagi Penyandang Cacat melalui bimbingan bagi Kader RBM Tk. Desa dan Tk. Kecamatan
20 orang 70 orang kader RBM RBM Tk. Kecamatan & 20 orang RBM Tk. Desa
Dinsos dukcasip
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
144.117.500
136.706.000
94,86
Kegiatan Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
34.305.000
33.310.000
97,10
Terlaksananya Bimbingan Sosial (Bintek) Keterampilan Manajemen Organisasi bagi
45 Orsos dan 30 pengurus panti sosial
45 Orsos dan 30 pengurus panti sosial
Dinsos dukcasip
V.
01.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
50 org Tuna Grahita Tomas Perangkat desa
IV - 84
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk jompo terlantar berupa :
205 orang jompo
205 orang jompo
- Bantuan peralatan tempat tidur & peralatan sholat
- peralatan - peralatan tidur tidur sebanyak sebanyak 70 70 Unit/stel Unit/stel
SKPD
Pengurus Panti Sosial 02.
Kegiatan Pelayanan sosial bagi peningkatan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia
109.812.500
103.396.000
94,16
Dinsos dukcasip
- Bantuan paket 90 Paket 90 Paket Pemakaman untuk 90 untuk 90 Lansia Org Lansia Org Lansia VI.
01.
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
158.855.000
156.191.000
98,32
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
56.485.000
55.293.000
97,89
Terselenggaranya kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan :
30 org eks 30 org eks Dinsos Napza Napza dukcasip
- Pengiriman kelayan eks Napza ke Bogor
20 Orang 20 Orang sebanyak 2 sebanyak 2 kali. kali.
- Bimbingan Sosial Napza melalui KUBE di Kec. Cileunyi dan Cikancung
30 orang 30 orang sebanyak 6 (masingKUBE masing 5 orang) sebanyak 6 KUBE
- Bantuan Servise Dinamo Pompa Air
6 KUBE (5 6 KUBE (5 orang per orang per kelompok) kelompok)
- Binsos Anak 30 orang Nakal melalui sebanyak KUBE di Kec. 6 KUBE Bojongsoang & Dayeuhkolot - Bantuan Servise HP 02.
Kegiatan Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
59.980.000
59.248.000
98,78
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
30 orang (masingmasing 5 orang) sebanyak 6 KUBE
6 KUBE @ 6 KUBE @ sebanyak sebanyak 30 Orang 30 Orang
- pendataan, 20 orang Dinsos 20 orang seleksi potensi dari 1 dari 1 dukcasip calon peserta Kecamatan Kecamatan kegiatan/angg ota kelompok usaha bersama, pelaksanaan pembinaan dan keterampilan bagi eks gepeng
IV - 85
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
03.
VII.
Program/ Kegiatan
Kegiatan Bimbingan sosial pencegahan penyakit sosial
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
42.390.000
Realisasi
41.650.000
Keluaran / Output %
98,25
Uraian
Target
Realisasi
- pemberian 25 orang bantuan UEP untuk 25 pembuatan lap Kelompok pel
25 orang untuk 25 Kelompok
- Terlaksananya pengiriman kelayan gepeng ke Cirebon
15 orang gepeng selama 160 Hari dari 2 Kecamatan
15 orang gepeng selama 160 Hari dari 2 Kecamatan
- Pendidikan dan pelatihan bagi WTS berupa keterampilan menjahit.
20 orang WTS selama 3 hari dari 4 Kecamatan
20 orang WTS selama 3 hari dari 4 Kecamatan
- Bantuan UEP mesin jahit
20 unit untuk 20 UEP dari 4 Kecamatan
20 unit untuk 20 UEP dari 4 Kecamatan
- Terlaksananya pendataan, seleksi potensi calon peserta kegiatan/anggota kelompok usaha bersama, Bimbingan Sosial bagi Kader Pencegah HIV/AIDS
30 Orang calon peserta kelompok usaha, 30 orang TOMAS/ TOGA
30 Orang calon peserta kelompok usaha, 30 orang TOMAS/ TOGA
- Terlaksananya Bimbingan Sosial Tuna Sosial
30 orang sebanyak selama 3 hari
30 orang sebanyak selama 3 hari
- Terlaksananya 30 orang Bimbingan sebanyak Sosial selama 3 hari
30 orang sebanyak selama 3 hari
SKPD
Dinsos dukcasip
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.057.551.500
1.026.131.175
97,03
01.
Kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
25.290.000
22.915.000
90,61
Terlaksananya bintek/sosialisasi peraturan undian dan pengumpulan uang dan barang
60 pekerja sosial, masyarakat, dunia usaha, karang taruna & Orsos
60 pekerja sosial, masyarakat, dunia usaha, karang taruna & Orsos
02.
Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
324.602.500
316.606.925
97,54
- Terlaksananya : Pendataan Seleksi calon peserta, Penilaian Karang Taruna Berprestasi Tingkat Kab. Bandung 2009
122 karang taruna 30 PSM 30 KT
122 karang Dinsos dukcasip taruna 30 PSM 30 KT
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Dinsos dukcasip
IV - 86
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
SKPD
Realisasi
- Terlaksananya 122 KT bintek UEP KT
93 KT ( 1 KT sebanyak 3 org) sebanyak 31 UEP 276 PSM atau petugas pendata desa
Dinsos dukcasip
03.
Kegiatan Sosialisasi dan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS)
233.720.000
231.883.750
99,21
Terlaksananya Sosialisasi dan pendataan PMKS dan PSKS di UPTD RTS Lembang
276 PSM atau petugas pendata desa
04.
Kegiatan Penambahan sarana dan prasarana UPTD LBK dan UPTD Tuna Sosial Lembang
124.687.500
124.249.500
99,65
Terlaksananya pembangunan UPTD LBK dan UPTD Tuna Sosial
2 unit UPT 2 unit UPT
Dinsos dukcasip
05.
Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan, Pemeliharaan TMP dan Tugu Perjuangan serta penyantunan PKRI dan janda PKRI
99.251.500
96.831.500
97,56
- Terlaksananya pemberian santunan bagi PKRI dan janda PKRI berupa bantuan makanan instan dan bahan makanan
45 org PKRI 8 jenis bahan makanan
45 org PKRI 8 jenis bahan makanan
Dinsos dukcasip
- Terlaksananya sosialisasi bantuan pemakaman.
45 orang dilaksanakan sebanyak 1 Kali di 18 Kec.
45 orang dilaksanakan sebanyak 1 Kali di 18 Kec.
06.
250.000.000
233.644.500
93,46
1.913.241.250
1.812.977.600
94,76
Kegiatan Penataan Taman Makam Bahagia
Jumlah
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
pelaksanaan
- Terpeliharanya 4 TMP tugu peringatan dan taman makam pahlawan :
4 TMP
Terlaksananya penataan Makam Bahagia Sadu berupa kirmir, pengaspalan, penataan tempat parker, benteng belakang kantor
penataan Dinsos Taman dukcasip makan bahagia Sadu seluas 859 m2 dan 1 unit tugu
penataan Taman makan bahagia Sadu seluas 859 m2 dan 1 unit tugu
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Meningkatnya jumlah kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebesar 19,47% yaitu dari 1.633 orang menjadi 1.951 orang populasi PSKS. Begitu pula jumlah PSKS yang terbina meningkat 22,29% dari 284 orang menjadi 435 orang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 87
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Pembentukan dan terbantunya Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) sebanyak 61 KUBE, serta terbentuknya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Keluarga Binaan Sosial (KBS) sebanyak 148 UEP Permasalahan : a. Kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil kurang memadai, karena tidak memiliki petugas sosial/pendamping dan mitra kerja di tingkat kecamatan sehingga menghambat informasi, sosialisasi dan penanganan masalah sosial di daerah. b. Pengumpulan dan pengolahan data PMKS belum dapat terlaksana secara akurat, terutama data Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Traficking, serta penangannya masih bersifat parsial dan sektoral oleh SKPD tertentu saja. c. Program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat terutama stakeholder wilayah setempat, sehingga masukan program dan kegiatan bidang kesejahteraan dalam kegiatan Musrembang masih terbatas. d. Belum optimalnya tanggap darurat penanganan bencana disebabkan oleh biaya oprasional yang terbatas, khususnya untuk para relawan yang membantu, tidak memiliki gudang untuk beffer stock beras, dan koordinasi antara instansi terkait dalam pelaporan dari tingkat kecamatan dan desa yang sering terlambat. e. Penanganan upaya penanggulangan kemiskinan masih bersifat sektoral dan dilakukan oleh masing-masing SKPD. f. Belum optimalnya kelembagaan TKPKD yang disebabkan adanya beberapa perubahan regulasi. Solusi : a. Memanfaatkan sumber daya yang ada di tingkat kecamatan dengan melibatkan potensi sumber kesejahteraan sosial dan pembinaan terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). b. Melaksanakan up date data penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan melibatkan potensi sumber kesejahteraan masyarakat, seperti PSM, Karang Taruna dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). c. Melakukan sosialisasi pola-pola pembangunan bidang kesejahteraan sosial terhadap aparat desa di daerah sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan di bidang kesejahteraan sosial. d. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial, terutama dalam penanggulangan bencana sehingga dapat berjalan dengan sinergis dan terpadu. e. Penanganan penanggulangan kemiskinan dilakukan prognangkis secara terpadu. f. Melakukan reorientasi kelembagaan dan regulasi yang mendukung terhadap optimalisasi kinerja TKPKD.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 88
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.13. KETENAGAKERJAAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.731.921.750,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.706.970.450,00 atau 99,09 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (5 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1.13.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
01.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran
Realisasi
%
1.907.961.750
1.899.365.450
99,55
1.888.170.000
1.879.582.000
99,55
Uraian
Realisasi
200 orang peserta dari 10 kec. di 40
200 orang peserta dari 10 kec. di 40
perusahaan
perusahaan
- Montir sepeda motor (Kec. Pasirjambu & Kutawaringin)
20 org x 480 jam x 30 hr x 4
20 org x 480 jam x 30 hr x 4
perusahaan
perusahaan
- Montir mobil (Kec. Nagreg & Baleendah)
20 org x 480 jam x 30 hr x 4
20 org x 480 jam x 30 hr x 4
perusahaan
perusahaan
20 org x 480 jam x 30 hr x 4
20 org x 480 jam x 30 hr x 4
perusahaan
perusahaan
- Las Listrik 20 org x (Kec. 240 jam x Bojongsoang & 5 hr x 4 perusahaan Cicalengka)
20 org x 240 jam x 5 hr x 4
- Daur Ulang Sampah (Kec. Cangkuang & Cimenyan)
20 org x 240 jam x 5 hr x 4
20 org x 240 jam x 5 hr x 4
perusahaan
perusahaan
b. Pelatihan keterampilan Agribisnis berupa pelatihan :
40 orang peserta di 8 perusahaan pada 2 kec. Selama 10 hari
40 orang peserta di 8 perusahaan pada 2 kec. Selama 10 hari
- Pengolahan hasil tani (Kec. Ciwidey & Pangalengan)
20 org x 160 jam x 5 hr x 4
20 org x 160 jam x 5 hr x 4
perusahaan
perusahaan
- Elektronika (kec. Cilengkrang & Ibun)
SKPD
DISNAKER
Terlaksananya pelatihan keterampilan dan tenaga kerja Praktek Kerja Lapangan di perusahaan berupa : a. Pelatihan keterampilan industri berupa pelatihan :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Target
perusahaan
IV - 89
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
c. Pelatihan keterampilan aneka kejuruan berupa :
400 orang peserta dari 20 kec. di 80
400 orang peserta dari 20 kec. di 80
perusahaan
perusahaan
- Menjahit 20 org x (Kec. Majalaya 160 jam x & Rancaekek) 5 hr x 4
20 org x 160 jam x 5 hr x 4
perusahaan
perusahaan
- Tata Rias 20 org x (Kec. Cimaung 160 jam x & Cikancung) 5 hr x 4
20 org x 160 jam x 5 hr x 4
selama 100 hari
selama 100 hari
perusahaan
perusahaan
- Tata Boga (Kec. Rancabali & Pameungpeuk)
20 org x 160 jam x 5 hr x 4
20 org x 160 jam x 5 hr x 4
perusahaan
perusahaan
- Sablon (Kec. Margaasih & Margahayu)
20 org x 160 jam x 5 hr x 4 perusahaa n
20 org x 160 jam x 5 hr x 4 perusahaa n
- Bordir (Kec. Cileunyi & Katapang)
20 org x 20 org x 48 jam x 5 48 jam x 5 hr x 4 hr x 4 perusahaan
- Komputer (Kec. Ciparay & Paseh)
- UJK Tata Rias (Kec. Baleendah)
perusahaan
20 org x 20 org x 48 jam x 5 48 jam x 5 hr x 4 hr x 4 perusahaan
- Kompor Gas (31 Kec.)
SKPD
perusahaan
20 org x 20 org x 48 jam x 5 48 jam x 5 hr x 4 hr x 4 perusahaan
perusahaan
2 kali x 20 org x 48 jam x 5 hr x4
2 kali x 20 org x 48 jam x 5 hr x4
perusahaan
perusahaan
- UJK Tata Boga 20 org x 20 org x (Kec. Cileunyi) 48 jam x 5 48 jam x 5 hr x 4 hr x 4
02.
II. 01.
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
19.791.750
19.783.450
99,96
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
335.772.500
319.592.500
95,18
Kegiatan Penyiapan tenaga kerja siap pakai
335.772.500
319.592.500
95,18
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
perusahaan
perusahaan
- UJK Komputer 2 kali x 20 (Kec. org x 48 Dayeuhkolot) jam x 5 hr x4
2 kali x 20 org x 48 jam x 5 hr x4
perusahaan
perusahaan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan ketenagakerjaan
DISNAKER 31 31 kecamatan kecamatan
a. Terlaksananya sosialisasi penempatan tenaga kerja di 31 kec.
masingmasing 80 orang
DISNAKER
IV - 90
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
- Usaha Perbengkelan
di 2 kec. (Katapang & Ibun) sebanyak 25 orang
di 2 kec. (Katapang & Ibun) sebanyak 25 orang
- Usaha Tata Busana
di 2 kec. (Kertasari & Rancabali) sebanyak 25 orang
di 2 kec. (Kertasari & Rancabali) sebanyak 25 orang
- Usaha Sablon
di 1 kec. (Majalaya) sebanyak 25 orang
di 1 kec. (Majalaya) sebanyak 25 orang
- Usaha di 1 kec. Prosesing hasil (Pasirjamb pertanian u) masingmasing 25 orang
di 1 kec. (Pasirjamb u) masingmasing 25 orang
c. Terseleksinya 2.000 tenaga kerja orang untuk 5 Perusahaan
2.000 orang
- Penetapan UMK 2010 sebesar Rp 1.060.500,-
13 orang dewan pengupahan
13 orang dewan pengupahan
80
80
240 Tenaga kerja
240 Tenaga kerja
SKPD
b. Terlaksananya Bintek Usaha Mandiri berupa :
III.
01.
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan
488.187.500
488.012.500
99,96
Kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
257.695.500
257.520.500
99,93
- Terselenggara nya bintek LKS Bipartit baru di perusahaan. - Terlaksananya penyuluhan peraturan ketenagakerjaan
DISNAKER
Perusahaan, Perusahaan,
80
80
Perusahaan
Perusahaan
sebanyak 3 sebanyak 3 Kali Kali
- Terlaksananya 19 orag LKS Tripartit dari 80
19 orag dari 80
240 Tenaga kerja
240 Tenaga kerja
30 orang dari 80
30 orang dari 80
Perusahaan
Perusahaan
Perusahaan, Perusahaan,
- Terlaksananya pemilihan tenaga kerja teladan 02.
Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan
230.492.000
230.492.000
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Terlaksananya pengawasan dan perlindungan
sebanyak 3 sebanyak 3 kali kali bagi 100
bagi 100
Perusahaan
Perusahaan
DISNAKER
sebanyak 1 sebanyak 1 Kali Kali
IV - 91
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Penegakkan Hukum tehadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Jumlah
Target
SKPD
Realisasi
hukum K3
2.731.921.750
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
2.706.970.450
- Terlaksananya pengawasan norma kerja wanita dan anak.
bagi 100 orang pekerja wanita
bagi 100 orang pekerja wanita
- Terselenggara nya bintek peningkatan Jamsostek.
bagi 30 Orang sebanyak 1 Kali
bagi 30 Orang sebanyak 1 Kali
- Terselenggara nya bintek pembentukan lembaga P2K3
sealam 1 hari dari 50
sealam 1 hari dari 50
Perusahaan
Perusahaan
- Tersedianya alat ukur ketebalan plat bejana tekan.
1 unit
1 unit
99,09
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 80,41% melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja baik sektor formal dan informal, yaitu dari 3.839 orang menjadi 6.926 orang. b. Perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial melalui penyelenggaraan dan kepersertaan Jamsostek baru mencapai 41% dari seluruh pekerja di sektor formal. c. Pelaksanaan pengupahan dibawah UMR menurun menjadi 1,29%, yaitu dari Rp 895.980,- menjadi Rp 1.000.950,-. d. Pencapaian Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2008 sebesar 52,48% sedangkan pada tahun 2009 sebesar 52%. e. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.391.947 orang dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 1.208.920 orang. Dengan demikian rasio penduduk yang bekerja dari meningkat dari 39,09 % menjadi 86,85 %. Permasalahan : a. Terpuruknya perekonomian yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, hal tersebut berpengaruh terhadap kesempatan lapangan kerja yang terbatas, sehingga menambah jumlah pengangguran. Selain itu adanya pergeseran penggunaan teknologi yang lebih efisien dari penggunaan tenaga kerja.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 92
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Masih kurangnya harmonisnya hubungan industrial, karena kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi pihak perusahaan dengan pekerja, sehingga terjadi unjuk rasa. c. Masih terdapatnya perusahaan yang melaksanakan pengupahan dibawah UMK (13,79%). d. Masih lemahnya pengawasan serta penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan. Disamping itu masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja paket A (Badan Penyelenggara Jamsostek) sebanyak 614 perusahaan 102.775 pekerja, meskipun terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya. e. Masih terbatasnya penempatan tenaga kerja sektor formal khususnya dalam program AKL, masih rendahnya Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK), serta Tingkat kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah. f. Sarana mobilitas dan dukungan dana agar dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tugas. g. Perlu adanya penambahan Pengawas, khususnya tenaga spesialis Keselamatan Kerja, yang ada sekarang hanya 1 orang sedangkan yang dibutuhkan 3 orang. Begitu pula untuk penambahan Pengawas Umum untuk Ketenagakerjaan, yang ada sekarang sebanyak 4 orang sedang yang dibutuhkan 8 orang. Solusi : a. Memperbanyak pembentukan usaha mandir, meningkatkan keterampilan keahlian bagi para pencari kerja dan meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi bagi para pencari kerja agar dapat lebih bersaing di dunia kerja. b. Meningkatkan sarana hubungan industrial. c. Meningkatkan standar upah minimal dan kesejahteraan lainnya. d. Memperbanyak penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan. e. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan bagi pencari kerja. f. Diperlukannya mobilitas dan dukungan dana untuk mendukung kebutuhan tugas. g. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Spesialis Keselamatan Kerja sebanyak 2 orang. Sedangkan tambahan tenaga Pengawas Umum Ketenagakerjaan sebanyak 4 orang. 4.1.14. KOPERASI DAN UKM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 396.998.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 353.913.000,00 atau 89,15%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program (7 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 93
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tabel 4.1.14.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
235.443.500
196.043.500
83,27
01.
Kegiatan Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
51.407.000
51.407.000
100,00
140 UKM Terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang UMKM yang belum terfasilitasi permodalan yang dilaksanakan 4 (empat) kali di Kec. Margahayu, Pangalengan, Cileunyi dan Solokanjeruk. Dengan materi Kebijakan Pemerintah Daerah, UU No.20 Thn 2008 Tentang UMKM, Perencanaan Program dan Kegiatan Pemkab sesuai Rt/Rw, Kebijakan Perijinan dan Investasi, Kebijakan Kemitraan, Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Asosiasi untuk sharing pengalaman dng anggota (UMKM) sesuai dengan Bidang nya
140 UKM
Diskoper indag
02.
Kegiatan Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah
58.320.000
55.920.000
95,88
Terlaksananya pembinaan fasilitasi permasalahan proses produksi kripik dan dodol di Ds. Santosa dan Cibeureum Kecamatan Kertasari
20 UKM kripik 20 orang pengrajin dodol
Diskoper indag
03.
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
125.716.500
88.716.500
70,57
365 UMKM 365 UMKM Diskoper Terlaksananya monitoring para indag pelaku usaha mikro kecil menengah yang sudah di fasilitasi oleh dana penguatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
20 UKM kripik 20 orang pengrajin dodol
IV-94
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
permodalan dan bantuanbantuan baik dari propinsi pusat maupun pemerintah daerah, sekaligus pemutakhiran data UMKM, Pembahasan dengan instansi terkait dan pihak ketiga, Persiapanpersiapan dalam rangka indentifikasi dan verifikasi LKM Koperasi dan Non Koperasi di 31 Kecamatan sehingga menghasilkan Draf sesuai tuntutan keuangan LKM itu sendiri yang terdiri dari Draf Raperda, Tim Sosialisasi, Tim Analisis dan keputusan LKM dari Pihak ke–3. II.
01.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
88.041.500
88.041.500
100,00
Kegiatan Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan Swasta
38.834.000
38.834.000
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
120 UMKM 120 UMKM Diskoper Terlaksananya fasilitas indag kemitraan usaha bagi UMKM dengan intermediasi/ mempertemukan para penyandang dana baik dari BUMN/ BUMD dan PKBL (BRI, BPD, BANK MANDIRI, TELKOM, BIO FARMA, KIMIA FARMA, PERUM PEGADAIAN, PTPN XII) dengan para pelaku UMKM yang belum pernah tersentuh oleh perkuatan permodalan di 3 Kecamatan yaitu Kec.
IV-95
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
Margahayu, Soreang dan Cangkuang sehingga dapat terfasilitasi permodalannya. 02.
Kegiatan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
49.207.500
49.207.500
100,00
III.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
30.235.500
26.550.500
87,81
01.
Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
30.235.500
26.550.500
87,81
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
43.277.500
43.277.500
100,00
Kegiatan Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
43.277.500
43.277.500
100,00
IV.
01.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
62 Orang Terlatihnya pengurus pengelola koperasi sebanyak 62 org dari 31 Kec yang dilaksanakan di BALATKOP Lembang.
62 Orang
Diskoper indag
70 UMKM Terselenggara nya pelatihan dan fasilitasi UKM/IKM dalam bidang daya saing bagi pelau usaha dibidang makanan olahan minuman yang belum punya ijin kesehatan di 3 tempat yaityu kec. Ciparay, Dayeuhkolot dan Pasirjambu. Dengan narasumber dari BPOM Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten Bandung, MUI Kabupaten, dan DISKOPERINDA G (UU. No 20 Thn 2008 tentang UMKM, UU Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang Beredar
70 UMKM
Diskoper indag
Terlaksananya sosialisasi peningkatan & pengembangan jaringan usaha koperasi dng BUMN, PT.Telkom, BRI dengan materi
105 koperasi
Diskoper indag
105 koperasi
IV-96
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
kebijakan pemerintah daerah kab. Bandung tentang Pelaksanaan Kegiatan KUKM, Program Kemitraan Usaha dengan KUKM yang disampaikan oleh PT. Telkom, Prosedur dan Tatacara Pengajuan Kredit disampaikan oleh Bank BRI. Jumlah
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
396.998.000 353.913.000,00
capaian
89,15
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan dalam mengakses permodalan bagi 140 pelaku UKM. b. Terbinanya IKM kripik sebanyak 20 orang dan dodol sebanyak 20 orang dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya di Desa Sentosa dan Cibeureum Kecamatan Kertasari. c. Tersedia Data dan pembinaan terhadap 365 UMKM sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan selanjutnya. d. Terjalinnya kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan BUMN/BUMS dan perbankan. e. Meningkatnya pengetahuan kewirausahaan koperasi/KUD sebanyak 62 orang.
dan
manajemen
pengelola
f. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan bagi UKM/IKM dalam bidang daya saing produk sebanyak 70 UMKM. g. Meningkatnya pemahaman dalam pengembangan jaringan usaha koperasi sebanyak 105 koperasi. h. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan para pengelola/pengurus koperasi tentang Manajemen dan Dasar-Dasar Koperasi. Permasalahan : a. Rendahnya kualitas SDM yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan, lemahnya motivasi, inovasi kreativitas dan disiplin kerja serta profesionalisme di bidang penguasaan teknologi, manajemen dan wawasan bisnis pengurus koperasi dan UMKM. Hal ini sangat mempengaruhi daya saing produksi untuk menciptakan peluang usaha. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-97
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Terbatasnya permodalan usaha dan akses terhadap sumber-sumber produksi lainnya yang dimiliki Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. c. Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya. d. Masih rendahnya kemitraan yang terjalin antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. e. Kurangnya tenaga penyuluh/pembina KUMKM. Solusi : a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya baik di bidang KUKM, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan perkembangan pasar tingkat nasional maupun internasional. b. Sosialisasi peraturan daerah baik di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan serta akses permodalannya. c. Pembinaan dan pelatihan manajerial serta produksi terhadap KUKM dan IKM, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. d. Penguatan permodalan lebih dioptimalkan dalam penyalurannya melalui peran serta koperasi sehingga dana yang telah tersedia dapat diserap/diakses oleh masyarakat khususnya oleh pelaku usaha kecil menengah. 4.1.15. PENANAMAN MODAL Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.282.686.500,- dan terealisasi sebesar Rp 1.245.927.750,- atau 97,13 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (8 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.15.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2009 No. I.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
608.062.500
600.613.500
98,77
Kegiatan Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
61.130.000
56.855.000
93,01
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
Target
Terlaksananya faslitasi pertemuan dalam rangka kerjasama Pemerintah Kab. Bandung dengan dunia usaha/ swasta yang berminat investasi di Kab. Bandung.
10 kali pertemuan potensi investasi
Realisasi
SKPD
BPMP 8 kali pertemuan potensi investasi
IV-98
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-99
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 02.
03.
04.
Program/ Kegiatan Kegiatan Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
Kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 185.050.000
76.640.000
285.242.500
Realisasi 183.920.000
76.640.000
283.198.500
Keluaran / Output %
Uraian
99,39
Terselenggaran ya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA :
100,00
99,28
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Target
Realisasi
30 buku - Buku kajian hasil koordinasi antara lembaga dalam pengendalian pelaksanaan PMA/PMDN. Terdiri dari Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir.
30 buku
- CD master visual peluang investasi
1 keping master CD, dan 30 copy
1 keping master CD, dan 30 copy
- Leaflet mekanisme PPTSP
2000 lbr
2000 lbr
- Banner mekanisme PPTSP
3 buah
3 buah
- CD/DVD mekanisme PPTSP
100 buah
100 buah
- Poster mekanisme PPTSP
8 buah
8 buah
- Stiker mekanisme PPTSP
100 buah
100 buah
- Baligo mekanise PPTSP
1 buah
1 buah
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan terhadap perusahaan PMA/PMDN Terselenggaranya dan terfasilitasinya pameran dalam negeri dan luar negeri dalam rangka promosi investasi dan produk unggulan. (Hut Kab. Bandung, Indovest Expo 2009, WJIE/West Java
SKPD
BPMP
100
100
perusahaan
perusahaan
4 event promosi dalam dan luar negeri
BPMP 4 event promosi dalam dan luar negeri
IV-99
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
SKPD
Realisasi
Internasional Expo, Temu Bisnis) II.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
674.624.000
645.314.250
95,66
Kegiatan Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitasi infrastruktur
87.091.000
87.091.000
100,00
02.
Kegiatan Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal
217.842.500
198.868.250
91,29
03.
Kegiatan Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatabn pelayanan modal
147.041.500
143.746.000
04.
Kegiatan Kajian kebijakan penanaman modal
222.649.000
215.609.000
01.
Jumlah
1.282.686.500
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
1.245.927.750
2 paket - Semiloka Raperda ttg PPTSP - Penyusunan 2 1 paket buah Raperda ttg PPTSP dan fasilitas penanaman modal di Kab. Bdg
2 paket
BPMP
Tersusunnya rencana induk pengembangan investasi di Kab.Bandung
1 paket
1 paket
BPMP
97,76
Terselenggaranya pelayanan perijinan melalui PPTSP
11 perijinan 4 non perijinan
11 perijinan 4 non perijinan
BPMP
96,84
- Terselengga- 1 kali keg. ranya lelang kegiatan kebijakan penanaman modal - Terlaksananya 7 buah raperda kajian kebijakan perijinan di Kab.Bandung
1 paket
1 kali keg.
7 buah raperda
97,13
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Semakin mantapnya arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung dibidang perijinan investasi melalui perumusan 8 (delapan) buah Rancangan Perda yang mengatur tentang Perijinan dan 1 (satu) buah Rancangan Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Berinvestasi di Kabupaten Bandung. b. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran Perusahaan PMA/PMDN akan kewajiban melaporkan perkembangan usahanya kepada pemerintah, melalui upaya penyelenggaraan sosialisasi terhadap 50 perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Bandung, serta penyediaan 300 buah buku Pedoman/Petunjuk Tata Cara Pengisian LKPM. c. Terinformasikannya potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bandung melalui penyelenggaraan even-even promosi dan pameran investasi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
d. Terciptanya optimalisasi penyederhanaan pelayanan perizinan di Kabupaten Bandung melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan peningkatan kemampuan aparatur di bidang pelayanan perizinan. e. Semakin meningkatnya jumlah calon investor baik dalam dan luar negeri yang mendapatkan informasi mengenai potensi dan prospek investasi di Kabupaten Bandung, termasuk pola kerjasama yang ditawarkan melalui penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Investasi serta fasilitasi kerjasama di bidang penanaman modal. f. Tersedianya perencanaan kebutuhan Menara Telekomunikasi Seluler sampai dengan tahun 2018 dengan arahan lokasi/titik di daerah-daerah yang secara teknis terukur melalui perhitungan-perhitungan tertentu dan dapat mengakomodir kebutuhan sampai dengan tahun 2018. g. Penataan pasar tradisional, modern dengan konsep saling menguntungkan/tanpa saling merugikan sehingga tercapai kerjasama yang sinergi dan saling menguntungkan. Permasalahan : a. Belum adanya kebijakan yang melegitimasi pemerintah daerah untuk memberikan insentif/bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Bandung. b. Kebijakan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi yang ada. c. Belum lancarnya penyampaian laporan pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal dari masing-masing perusahaan yang mendapat persetujuan dari pusat/BKPM. d. Terbatasnya informasi mengenai potensi peluang investasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Bandung. e. Belum adanya data yang akurat mengenai potensi dan perkembangan penanaman modal yang terintegrasi. f. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PPTSP) di Kabupaten Bandung, dan masih terdapat beberapa pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh SKPD teknis. g. Kemampuan dan kapasitas SDM dalam bidang pelayanan perizinan dan investasi masih relatif rendah. h. Belum tertatanya pembangunan Menara BTS yang ada di Kabupaten Bandung. i. Kebutuhan konsumen akan sarana perdagangan yang bersih, murah, modern. j. Pasar tradisional harus dapat memenuhi harapan masyarakat. Solusi : a. Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif serta kemudahan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Bandung.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-101
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Melakukan revisi terhadap beberapa kebijakan di bidang perizinan dan investasi yang sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi di Daerah. c. Melakukan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan penanaman modal masingmasing perusahaan melalui pengisian LKPM. d. Menyusun Rencana Induk (Masterplan) Penanaman Modal yang disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Bandung. e. Mengikuti berbagai even promosi dan pameran investasi, serta temu Bisnis dengan calon investor potensial. f. Pelatihan peningkatan kapasitas dan kemampuan aparat pelaksana pelayanan perizinan dan pelayanan Penanaman Modal. g. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). h. Melakukan pembuatan Rencana Induk (Masterplan) Menara Telekomunikasi Seluler Bersama di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2018. i. Pengaturan mini market pasar modern disesuaikan dengan kriteria yang menyangkut jarak lokasi di pasar tradisional, kebutuhan masyarakat dan dapat menjadi mitra dengan UKM. 4.1.16. KEBUDAYAAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 300.000.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (5 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.16.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2009 No. I. 01.
Program/ Kegiatan Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
150.000.000
150.000.000
100,00
60.000.000
60.000.000
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
- penulisan peninggalan bersejarah berupa buku mozaik Sebanyak 200 eksemplar
- penulisan - penulisan Disdikbud peningga- peninggalan berlan bersejarah sejarah berupa berupa buku buku mozaik mozaik Sebanyak Sebanyak 200 200 eksemeksemplar plar
- penulisan benda purbakala berupa situs Sebanyak 9 buah
- penulisan - penulisan benda benda purbakala purbakala berupa berupa situs situs Sebanyak Sebanyak 9 buah 9 buah
IV-102
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-103
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
- pagelaran seni - pagelar- - pagelarbudaya lokal an seni an seni daerah budaya budaya sebanyak 7 lokal lokal Kali daerah daerah sebanyak sebanyak 7 Kali 7 Kali - Penataan - Penataan Disdikbud makam makam berbersejarah sejarah (33 buah) (33 buah) di 6 lokasi di 6 lokasi - Gedung - Gedung peningga- peninggalan berlan bersejarah sejarah (4 buah) (4 buah) - Benda - Benda kepurbakepurbakalaan kalaan (55 buah) (55 buah) berupa berupa situs, situs, makam & makam & tugu tugu
02.
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
30.000.000
30.000.000
100,00
Tertatanya makam bersejarah, gedung peninggalan bersejarah dan kepurbakalaan
03.
Kegiatan Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
50.000.000
50.000.000
100,00
Terlaksananya napak tilas napak tilas Disdikbud napak tilas jejak Sepanjang Sepanjang pahlawan Kab. 7 Km 7 Km Bandung
04.
Kegiatan Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala
10.000.000
10.000.000
100,00
Tersedianya data sejarah dan kepurbakalaan kab. Bandung
- data sejarah berupa CD - data kepurbakalaan berupa CD
Pengelolaan Pengelolaan Keragaman Budaya
150.000.000
150.000.000
100,00
Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
150.000.000
150.000.000
100,00
Terlaksananya peningkatan pengelolaan keragaman budaya daerah melalui pelatihan dan pagelaran
- pelatihan - pelatihan Disdikbud budaya budaya daerah daerah berupa berupa aksara aksara sunda sunda dan dan musik musik angklung angklung bagi 130 bagi 130 orang orang - Pagelar- - Pagelaran an budaya budaya berupa berupa rumah rumah adat adat sebanyak sebanyak 3 Kali 3 Kali
Jumlah
300.000.000
300.000.000
100,00
II.
01.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
- data sejarah berupa CD - data kepurbakalaan berupa CD
Disdikbud
IV - 103
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Jumlah grup kesenian pada tahun 2008 sebanyak 608 buah dan pada tahun 2009 menjadi 803 sanggar atau meningkat sebesar 24,28%, sedangkan yang sudah mendapat bantuan pada tahun 2009 sebanyak 59 sanggar. b. Jumlah rumah adat sunda sebanyak 3 buah, sedangkan jumlah benda purbakala sebanyak 196 buah. Sampai saat ini yang sudah mendapat pelestarian/ pemeliharaan adalah sebanyak 55 buah. c. Jumlah kebudayaan sunda yang tercatat adalah sebanyak 325 jenis, sedangkan yang telah dilestarikan keberadaannya adalah sebanyak 8 jenis. Permasalahan : a. Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan kebudayaan lokal daerah. b. Kurangnya SDM terhadap pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah. c. Belum adanya data kegiatan pelestarian dan pengelolaan untuk mengembangkan potensi sejarah/kepurbakalaan, sehingga kurang mendapat perhatian nasional sebagai upaya pembenahan dan pemeliharaan. Solusi : a. Perlunya peningkatan dan pengembangan SDM dalam pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah, melalui keikutsertaan dalam seminar, pelatihan, bimbingan teknis yang berskala regional maupun nasional. b. Perlu adanya pengembangan dan pengelolaan informasi data base untuk bahan kajian/penelitian dan pelestarian, serta publisitas sejarah/benda purbakala di Kabupaten Bandung. c. Sosialisasi kesenian dan kebudayaan lokal daerah bagi generasi muda di lingkungan sekolah dan pasanggiri (lomba) di bidang kebudayaan daerah. 4.1.17. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.057.169.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 13.288.834.525,00 atau 94,53 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (17 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 104
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tabel 4.1.17.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2009 No. I.
01.
II.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
46.104.000
46.104.000
100,00
Kegiatan Pendataan potensi kepemudaan
46.104.000
46.104.000
100,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
800.250.000
788.179.075
98,49
Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan
596.980.000
591.542.500
99,09
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
Disporpar
Tersusunnya data potensi pemuda olah raga dan pariwisata tahun 2009 : - Terdatanya potensi pemuda berupa organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, cabang olah raga, atlit berprestasi & kepariwisataan
5 jenis potensi dari 31 kecamatan
5 jenis potensi dari 31 kecamatan
- Tersedianya buku data potensi pemuda olah raga dan pariwisata
31 CD & 20 buku
31 CD & 20 buku
Terlaksananya pembinaan Organisasi kepemudaan :
1.050 orang
1.050 orang
- Seminar organisasi kepemudaan
465 org peserta selama 3 hari
465 org peserta selama 3 hari
- Raker KNPI
155 org peserta
155 org peserta
- Pembinaan Keterampilan kemampuan anggota Marching Band
90 org anggota selama 14 kali
90 org anggota selama 14 kali
Disporpar
02.
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimipinan
44.125.000
42.756.225
96,90
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimipinan
175 orang, peserta dari organisasi kepemudaan
175 orang Disporpar peserta dari organisasi kepemudaan
03.
Kegiatan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
50.000.000
50.000.000
100,00
Terfasilitasinya aksi bhakti sosial kepemudaan melalui kegiatan
di 4 desa dengan 100 orang peserta selama 2
di 4 desa dengan 100 orang peserta selama 2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Disporpar
IV - 105
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
pembangunan Masjid di daerah pasca Gempa di Kecamatan Pangalengan
hari
hari
SKPD
04.
Kegiatan Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda
49.170.000
47.213.900
96,02
Terselenggaran ya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda
186 orang terdiri dari : siswa SMP 26 org, SMA 120 org & anggota marching band 40 org
186 orang terdiri dari : siswa SMP 26 org, SMA 120 org & anggota marching band 40 org
Disporpar
05.
Kegiatan Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda
59.975.000
56.666.450
94,48
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda
155 orang peserta, terdiri dari 31 Kec.
155 orang peserta, terdiri dari 31 Kec.
Disporpar
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
144.700.000
140.615.500
97,18
III.
01.
Kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
44.700.000
41.225.000
92,23
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, berupa administrasi managemen
175 orang peserta, dari 31 Kecamatan , selama 1 hari
175 orang Disporpar peserta, dari 31 Kecamatan , selama 1 hari
02.
Kegiatan Pendidikan dan pemberdayaan pemuda putus sekolah dalam pembangunan ekonomi masyarakat
50.000.000
49.500.000
99,00
Terlaksananya pendidikan dan pemberdayaan pemuda putus sekolah dalam pembangunan ekonomi masyarakat
200 orang, berupa pendidikan kewirausahaan Pemberdayan pemuda putus sekolah
200 orang, Disporpar berupa pendidikan kewirausahaan Pemberdayan pemuda putus sekolah
03.
Kegiatan Pelatihan lingkungan hidup pemanfaatan limbah rumah tangga berbasis remaja
50.000.000
49.890.500
99,78
Terlaksananya pelatihan lingkungan hidup pemanfaatan limbah rumah tangga berbasis remaja
200 orang berupa pelatihan pemanfaat an limbah rumah tangga, dari 31 kecamatan
200 orang Disporpar berupa pelatihan pemanfaat an limbah rumah tangga, dari 31 kecamatan
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
8.978.132.000
8.361.665.700
93,13
Kegiatan Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
47.210.000
47.210.000
100,00
terlaksananya seminar mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
100 orang dengan peserta dari Cabor, pelatih olah raga dan atlit
100 orang Disporpar dengan peserta dari Cabor, pelatih olah raga dan atlit
IV.
01.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 106
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 02.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
Terlaksananya 74.103 2 pembebasan m2 lahan peruntukkan sarana dan prasarana olahraga di Stadion Si Jalak Harupat
54.862 m2
SKPD
8.930.922.000
8.314.455.700
93,10
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
488.312.500
480.262.500
98,35
01.
Kegiatan Peningkatan kesejahteraan jasmani dan rekreasi
104.332.000
96.282.000
92,28
Terlaksananya peningkatan kesejahteraan jasmani dan rekreasi
125 orang peserta di Obyek Situ Cileunca, rute sepanjang 6,7 Km
125 orang Disporpar peserta di Obyek Situ Cileunca, rute sepanjang 6,7 Km
02.
Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olah raga
238.950.000
238.950.000
100,00
Terselenggaran ya kompetisi olah raga
120 orang peserta dari aparatur/ PNS, berupa cabang oleh raga senam, gerak jln, catur, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, billiard, footsal, bola volly & golf (10 jenis)
120 orang Disporpar peserta dari aparatur /PNS, berupa cabang oleh raga senam, gerak jln, catur, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, billiard, footsal, bola volly & golf (10 jenis)
03.
Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga
47.580.500
47.580.500
100,00
Terlaksananya pola kemitraan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olah raga, melalui sosialisasi kemitraan.
65 orang, mitra dari industri olah raga dan Cabor.
65 orang, Disporpar mitra dari industri olah raga dan Cabor.
04.
Kegiatan Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya
97.450.000
97.450.000
100,00
-Terlaksananya seminar/ lokakarya, kerjasama dengan lembaga/ instansi lainnya
65 orang peserta, berasal dari Cabang olahraga, selama 1 hari
65 orang peserta, berasal dari Cabang olahraga, selama 1 hari
- Tersusunnya kajian akademis dan rancangan tentang kerjasama keolahragaan
- kajian akademis dari UPI Kerjasama olah raga bidang sistem informasi
- kajian akademis dari UPI Kerjasama olah raga bidang sistem informasi
V.
Kegiatan Pengembangan perencanaan olah raga terpadu
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Disporpar
Disporpar
IV - 107
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
VI.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
dan kerjasama keolahragaan dengan lembaga/ instansi perguruan tinggi
dan kerjasama keolahragaan dengan lembaga/ instansi perguruan tinggi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
3.599.671.000
3.472.007.750
96,45
01.
Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
3.000.000.000
2.931.336.750
97,71
Terlaksananya pembangunan sarana olahraga Softball, Baseball, Hokkey dan Panahan di Stadion Si Jalak Harupat
lapang softball 1 bh, lapang baseball 1 bh, Lapang, Hokkey 1 bh, dan lapang panahan 1 bh Lapang
lapang softball 1 bh, lapang baseball 1 bh, Lapang, Hokkey 1 bh, dan lapang panahan 1 bh Lapang
02.
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
599.671.000
540.671.000
90,16
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga Stadion Si Jalak Harupat
pemelihara an stadion seluas 8.750m2
pemelihara an stadion seluas 8.750m2
14.057.169.500 13.288.834.525
94,53
Jumlah
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
SKPD
ini
a. Tercapainya pembinaan olah raga, dengan jumlah klub olah raga dari 1,95 /10.000 penduduk pada tahun 2008 menjadi 3,96 /10.000 penduduk pada tahun 2009, jumlah gedung olah raga/sarana olahraga dari 1,129/10.000 penduduk pada tahun sebelumnya menjadi 1,2./10.000 penduduk, sedangkan jumlah organisasi olahraga dari 631 buah menjadi 804 buah. b. Tercapainya pembinaan kepemudaan, dengan jumlah organisasi pemuda dari 399 buah pada tahun 2008 menjadi 459 buah pada tahun 2009, jumlah kegiatan kepemudaan dari 5 buah pada tahun 2008, menjadi 9 buah pada tahun 2009. c. Peningkatan keterampilan dan kemampuan 90 anggota marcing band. d. Terlaksananya kompetisi olahraga berupa senam, gerak jalan, catur, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, billiard, futsal, bola voly dan golf (10 cabang olah raga). e. Meningkatnya sarana olahraga berupa perencanaan lapang softball, hokkey, base ball dan panahan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 108
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Permasalahan : a. Penyelenggaraan pembinaan generasi muda masih perlu ditingkatkan untuk mendorong meningkatnya pengetahuan generasi muda. b. Penyelenggaraan pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat masih perlu ditingkatkan di semua kalangan, dalam rangka mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya olahraga bagi pelajar dan masyarakat. c. Kurangnya SDM yang profesional dalam bidang pemuda dan olahraga. Solusi : a. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pengembangan pemuda dan olahraga. b. Optimalisasi SDM yang ada baik melalui peningkatan disiplin, sarana/fasilitas tugas, kesejahteraan maupun pembagian tugas jelas dan merata, serta mengikutsertakan pada diklat teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah. c. Peningkatan pembinaan bidang kepemudaan maupun bidang keolahragaan. 4.1.18. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Satuan Polisi Pamong Praja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.702.106.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.689.601.000,00 atau 99,78 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (14 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1.18.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
SKPD
Target
Realisasi
5.520 orang
5.520 orang
Kantor Kesbang Linmas
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
3.433.736.000
3.433.136.000
99,98
01.
Kegiatan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingk.
2.737.775.000
2.737.175.000
99,98 Tersalurkannya insentif kepada anggota hansip/ linmas.
02.
Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingk.
16.486.000
16.486.000
100,00 Terlaksananya pembinaan kepada anggota Satlinmas.
40 orang
40 orang
Kantor Kesbang Linmas
03.
Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan
679.475.000
679.475.000
100,00 - Terlaksananya penggandaan peraturan ttg Satpol PP.
150 buku
150 buku
Satuan Polisi Pamong Praja
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 109
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
II.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
SKPD
Uraian
Target
Realisasi
- Terlaksananya diklat dlm rgk meningkatkan pemahaman & pengetahuan anggota Satpol PP dan Kasi Trantib Kec.
2 kali
2 kali
Satuan Polisi Pamong Praja
- Terlaksananya operasi tindak pidana ringan (Tipiring) dan pemusnahan miras.
9 kali Tipiring dan 3 kali pemusnah an miras.
9 kali Tipiring dan 3 kali pemusnah an miras.
Satuan Polisi Pamong Praja
- Terlaksananya operasi penyelidikan & peme-riksaan thd pelanggaran Perda.
50 kasus
50 kasus
Satuan Polisi Pamong Praja
- Terlaksananya penertiban dan monitoring thd pelanggaran Perda dan peraturan yang berlaku.
92 kali
92 kali
Satuan Polisi Pamong Praja
- Terlaksananya peringatan ulang tahun Satpol PP ke59 Tkt. Prop. Jabar.
1 kali
1 kali
Satuan Polisi Pamong Praja
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
282.228.000
282.228.000
100,00
01.
Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
188.861.000
188.861.000
100,00 Terlaksananya kerjasama dgn anggt. Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) dlm rgk analisa potensi konflik.
29 orang anggota
29 orang anggota
Kantor Kesbang Linmas
02.
Kegiatan Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
14.000.000
14.000.000
100,00 Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Satpol PP.
2 kec.
2 kec.
Satuan Polisi Pamong Praja
03.
Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
37.700.000
37.700.000
100,00 Terlaksananya pengamanan & pengawasan para pimpinan nasional, daerah dan tamu negara.
12 kali
12 kali
Satuan Polisi Pamong Praja
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 110
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 04.
III.
Program/ Kegiatan Kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
41.667.000
41.667.000
186.170.000
186.170.000
Keluaran / Output %
Uraian
100,00 Terlaksananya pembinaan/ diklat untuk peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.
Target
Realisasi
50 orang
50 orang
SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
100,00
01.
Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
92.750.000
92.750.000
100,00 Terlaksananya fasilitasi peningkatan kerukunan hidup beragama (pembahasan permasalahan yg menyangkut konflik bernuansa SARA).
02.
Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
93.420.000
93.420.000
100,00 Terselenggara- 20 orang nya pengawasan Tim thd aliran-aliran PAKEM. keepercayaan dlm rgk meminimalisir konflik/ analisa potensi konflik.
Program Pemberdayaan Masy. untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.250.000.000
1.238.520.000
99,08
Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan lingkungan di Masyarakat
1.250.000.000
1.238.520.000
99,08 Terbentuknya satuan keamanan lingk. di masy. dlm rgk mewujudkan keamanan & ketertiban pelaksanaan Pemilu.
Program Pendidikan Politik Masyarakat
506.250.000
505.825.000
01.
Kegiatan Koordinasi Forum-forum diskusi Politik
206.250.000
206.250.000
100,00 Terlaksananya diskusi dengan partai politik, ormas dan LSM.
191 orang
191 orang Kantor Kesbang Linmas
02.
Kegiatan Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2009
300.000.000
299.575.000
99,86 Terlaksananya fasilitasi persiapan pelaksanaan monitoring Pemilu Presiden RI.
80 orang
80 orang
17.280.000
17.280.000
IV.
01.
V.
VI.
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
20 orang tokoh agama dan tokoh masy.
12.788 orang
20 orang Kantor tokoh Kesbang agama dan Linmas tokoh masy.
20 orang Tim PAKEM.
Kantor Kesbang Linmas
12.788 orang
Kantor Kesbang Linmas
99,92
Kantor Kesbang Linmas
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 111
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 01.
VII.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
17.280.000
17.280.000
100,00 Terlaksananya pemantauan dan antisipasi terja-dinya bencana.
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
26.442.000
26.442.000
100,00
Kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
26.442.000
26.442.000
100,00 Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba.
Jumlah
5.702.106.000
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
5.689.601.000
SKPD
Target
Realisasi
40 orang
40 orang
250 orang
250 orang Satuan Polisi Pamong Praja
Kantor Kesbang Linmas
99,78
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a.
Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan.
b.
Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat keamanan melalui pembinaan, penyuluhan, pendidikan dan latihan.
c.
Terlaksananya pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan dan operasi penertiban tipiring, pelanggaran Perda, pemusnahan miras dalam rangka meminimalisir konflik.
d.
Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan anggota Kominda dan pihak lainnya (parpol, ormas, LSM) dalam rangka menganalisa potensi konflik serta menjaga kestabilan politik, keamanan dan ketertiban.
e.
Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di masyarakat dan terlaksananya monitoring dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilu Presiden 2009.
f.
Tersedianya anggota Linmas sebanyak 5.520 orang.
g.
Tersedianya jumlah Polisi Pamong Praja sebanyak 96 orang.
Permasalahan : a. Kurangnya fasilitas pendukung dalam melaksanakan program penanggulangan bencana alam. b. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan gabungan. c.
Masih banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah atau berdagang di jalur-jalur terlarang (pada bahu jalan dan trotoar) yang pada umumnya menggangu ketertiban umum.
d. Masih banyaknya pedagang minuman keras berakohol yang terselubung. e. Masih banyaknya jumlah Wanita Tuna Susila (WTS).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 112
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
f.
Masih adanya beberapa perusahaan yang melanggar Peraturan Daerah.
g. Masih banyaknya jumlah pengemis, gelandangan dan orang terlantar. h. Masih adanya PNS yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. i.
Masih adanya penggunaan aset pemerintah yang belum sesuai dengan ketentuan.
j.
Masih adanya pemasangan reklame yang belum tertib.
k. Masih banyaknya masyarakat yang melanggar Perda no. 21 tahun 1996 tentang Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Solusi : a. Melakukan peminjaman/penyewaan kendaraan operasional dalam rangka mengatasi kurangnya falitas pendukung program penanggulangan bencana alam. b. Melakukan koordinasi melalui kunjungan kerja, tatap muka serta rapat-rapat khusus, setiap bulan satu kali maupun saat diperlukan pemecahan permasalahan secara bersama dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi. c.
Pelaksanaan pendataan PKL di 4 Kecamatan (450 PKL) dalam rangka penertiban PKL yang melanggar Peraturan Daerah.
d. Penegakkan Perda No. 3 tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Berakohol yaitu dengan melakukan operasi yustisi tindak pidana ringan (tipiring) bekerjasama dengan pihak Polres Bandung, Kejaksaan Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung. e. Melakukan pemantauan terhadap lokasi beroperasinya WTS. f.
yang disinyalir
sebagai tempat
Melakukan pengecekan izin secara berkala terhadap perusahaan baik badan hukum maupun persorangan yaitu dengan memberdayakan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) baik yang ada di Satpol PP maupun yang ada di SKPD masingmasing.
g. Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka penanganan masalah pengemis, gelandangan dan orang terlantar. h. Melakukan sidak apel pagi, kehadiran dan apel sore ke instansi kecamatan dalam rangka menegakan disiplin untuk PNS yang bertugas di Kantor Kecamatan. i.
Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Asset – Setda dalam rangka menertibkan penggunaan asset pemerintah khususnya penggunaan kendaraan dinas roda dua/roda empat.
j.
Melakukan koordinasi dengan Dispertasih untuk mengecek administrasi yang terkait dengan izin dan pajak reklame.
k. Melakukan Operasi yustisi tipiring bekerjasama dengan Polres Bandung, Pengadilan, Dinas Sosial, Bagian hukum-Setda serta Muspika Kecamatan dalam rangka penanganan kepemilikan KTP. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 113
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.19. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan ini dilaksanakan oleh : Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), Inspektorat Pengawasan Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sekretariat Daerah (Setda), Kecamatan dan Kelurahan, dengan alokasi anggararan sebesar Rp 25.096.840.222,00 dan terealisasi sebesar Rp 21.855.066.930,00 atau 87,08 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 10 program (115 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.19.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
01.
Pembahasan rancangan peraturan daerah
02.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
5.322.444.750
4.915.466.450
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
92,35
1.154.925.000
1.089.355.500
94,32
Terlaksananya pembahasan Raperda APBD TA 2009 dan pembahasan Raperda lainnya oleh Panitia Khusus dan Panitia Anggaran DPRD.
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
246.507.000
38.005.000
15,42
Terwadahinya kehendak masy. & terkomunikasikannya program-program pemerintahan daerah kpd masy.
03.
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
2.025.693.000
1.922.019.950
94,88
Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD.
260
206
Set. DPRD
04.
Rapat-rapat paripurna
206.346.000
206.012.000
99,84
Terselenggaranya rapat-rapat paripurna.
24
26
Set. DPRD
05.
Kegiatan Reses
840.948.000
840.764.000
99,98
Terlaksananya kunjungan kerja ke kecamatan untuk menjaring aspirasi masy. dlm rgk perencanaan pelaksanaan
31 Kec.
31 Kec.
Set. DPRD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
15 buah Raperda
34 Raperda Set. DPRD (26 Raperda telah ditetapkan, 5 Raperda dikembalikan ke eksekutif & 3 Raperda belum disosialisasikan dgn hasil evaluasi gubernur. Set. DPRD
IV - 114
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
pembangunan. 06.
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
320.041.750
315.327.000
98,53
- Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Daerah Pemilihan I-VI.
3 kali kunj. 3 kali kunj. Set. DPRD
- Penjaringan/ inventarisasi aspirasi masy. dalam rangka perenc. pelaks. Pembangunan. 07.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
499.232.000
476.002.000
95,35
Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan & anggota DPRD (Bintek/seminar/ lokakarya, dll)
08.
Sosialisasi perturan perundangundangan
28.752.000
27.981.000
97,32
- Terlaksananya 3 perda : 3 perda : Set. DPRD sosialisasi perda Penyeleng- Penyelengprakarsa DPRD. garaan garaan sistem sistem pendidikan, pendidikan, RSUD Kab. RSUD Kab. Bdg, Bdg, Pembangu- Pembangunan & nan & penataan penataan menara menara telekomuni telekomuni kasi seluler kasi seluler bersama. bersama. - Terlaksananya penyebarluasan Perda prakarsa DPRD.
II.
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
1.318.080.000
912.226.000
1 kali kegiatan
900 exp perda
1 kali kegiatan
Set. DPRD
900 exp perda
Set. DPRD
69,21
01.
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
530.670.000
527.150.000
99,34
Terselenggaranya kunjungan kerja pejabat negara/ dept/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri.
200 kali
198 kali
Bagian Humas Setda
02.
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
212.660.000
90.757.000
42,68
Terselenggaranya koordinasi pejabat Pemda.
20 keg
9 keg
Bagian Humas Setda
03.
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
139.512.000
50.150.000
35,95
Terselenggaranya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.
10 kali
4 kali
Bagian Humas Setda
04.
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
271.320.000
144.232.000
53,16
Terselenggaranya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
12 keg
7 keg
Bagian Humas Setda
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 115
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
daerah lainnya. 05.
Rapat koordinasi UNSUR MUSPIDA
98.418.000
34.437.000
34,99
Terselenggaranya rapat-rapat muspida dlm rgk perumusan untuk pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
12 keg
5 keg
Bagian Humas Setda
06.
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
65.500.000
65.500.000
100,00
Terlaksananya dialog/audiensi dengan tokoh masy., pimpinan, anggota orsos dan masyarakat.
7 kali
7 kali
Bagian Koordinasi Sosial Setda
III.
01.
02.
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (Revaluasi aset/barang daerah)
4.487.471.011
475.170.500
650.000.000
3.448.918.977
280.283.000
641.693.427
76,86
58,99
98,72
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Terlaksananya pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah :
Bagian Aset Setda
- Penghapusan asset daerah dalam rangka efisiensi pemeliharaan.
Bagian Aset Setda
- Tersusunnya 1 dokumen 1 dokumen buku induk asset (100 buku) (100 Buku) sehingga data kepemilikan menjadi jelas dan tertib.
Bagian Aset Setda
- Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)
4 dokumen 4 dokumen (400 Buku) (400 Buku)
Bagian Aset Setda
- Terlaksananya penilaian pemanfaatan aset Pemda dlm rgk menunjang PAD.
Aset yang Aset yang ada senilai ada senilai Rp 3,89 t Rp 3,89 t
Bagian Aset Setda
- Tersusunnya sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung.
Tidak direalisasikan karena perhit. dari BPN terbit 29-12-’09
Bagian Aset Setda
- Tersedianya laporan neraca aset Pemerintah Kab. Bandung.
1 dokumen 1 dokumen (78 Buku) (78 Buku)
Bagian Aset Setda
- Tersusunnya data base barang milik daerah (BMD)
1 database 1 database
Bagian Aset Setda
IV - 116
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
Kab. Bandung. 03.
Penyusunan standar satuan harga barang/jasa
153.820.000
130.055.000
84,61
Tersusunnya 1 dokumen 1 dokumen standar satuan (700 buku) (450 buku) harga barang/jasa Pemerintah Kab. Bandung tahun 2010.
04.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
573.995.700
429.171.100
74,77
Tersusunnya Perda Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2009.
600 Buku
600 Buku
DPPK
05.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
188.912.116
172.135.000
91,12
Tersusunnya Peraturan Bupati Bandung nomor 7 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD TA 2009.
150 Buku
150 Buku
DPPK
06.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
292.255.300
236.900.000
81,06
Tersusunnya rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2010.
300 buku
300 buku
DPPK
07.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
162.296.500
141.941.200
87,46
Tersusunnya Peraturan Bupati Bandung nomor 32 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung nomor 7 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD TA 2009.
80 Buku
80 Buku
DPPK
08.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
331.573.301,25
302.836.000
91,33
Tersusunnya Peraturan Daerah Kab. Bandung nomor 13 tahun 2009 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2009.
400 Buku
400 Buku
DPPK
09.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
240.821.300
185.696.100
77,11
Tersusunnya Peraturan Bupati Bandung nomor 26 tahun 2009 tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2009.
400 Buku
400 Buku
DPPK
10.
Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah
91.645.200
52.859.500
57,68
Tersusunnya laporan Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, DAU dan Dana Bagi Hasil tahun anggaran 2009.
120 Buku
DPPK
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
120 Buku
Bagian Pembangunan Setda
IV - 117
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
11.
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
163.750.000
73.592.000
44,94
Tersedianya dana pendamping penyusunan RKA, DPA, Perda dan Perbup ttg APBD utk 70 SKPD.
70 dokumen RKA, DPA
70 dokumen RKA, DPA
DPPK
12.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah
697.557.070
428.086.250
61,37
- Terlaksananya intensifikasi pajak daerah dlm rgk optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Penerimaan pajak daerah Rp 57,73 m
Penerimaan pajak daerah Rp 47,95 m
DPPK
- Terlaksananya pemantauan dan pengendalian pemungutan pajak daerah.
5 UPTD Pajak Drh
5 UPTD Pajak Drh
DPPK
(7 obyek pajak)
(7 obyek pajak)
13.
Peningkatan Sumbersumber Pendapatan
14.
Peningkatan Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
IV.
01.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Kerjasama Daerah)
pelaks. pe- pelaks. pemant. 3 kali mant. 3 kali (3 triw) (3 triw)
- Terlaksananya Penerimaan Penerimaan PBB Rp intensifikasi dan PBB Rp 64,32 m 78,90 m pengawasan/ pengendalian penerimaan PBB
DPPK
- Terlaksananya penggalian potensi PKB/ BBNKB & pajak ABT/AP.
Penerimaan PKB/BBNKB Rp 59,26 m penerimaan Pajak ABT/ AP Rp 3,72 m
Penerimaan PKB/BBNKB Rp 49,68 mpenerima an Pajak ABT/AP Rp 3,33 m
DPPK
327.618.400
307.770.000
93,94
Tersusunnya rencana hasil pemantauan dan laporan PAD.
30 eks
30 eks
DPPK
138.055.623,75
65.900.400
47,73
Tersusunnya Sisdur dan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keu. Daerah, berupa Buku Manual Sistem Akuntansi Pelaporan.
50 Buku
50 Buku
DPPK
6.185.584.336
5.721.528.978
92,50
192.420.750
67.779.500
35,22
- Terbentuknya Tim Koord. Kerjasama Daerah di Kab. Bdg.
Terbitnya SK Bupati Bandung tentang Kerjasama Daerah
Terbitnya SK Bupati Bandung No. 074/ Kep. 322-Pemum/ 2009 ttg Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Kab. Bdg.
Bagian Pem Um Setda
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 118
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
02.
03.
04.
05.
Program/ Kegiatan
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Perangkat Daerah)
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Koordinasi pengembangan sarana dan prasarana perekonomian
Fasilitasi penyaluran Bantuan Keuangan pada masyarakat
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
76.313.500
86.920.000,00
101.850.000
115.615.000
Realisasi
62.122.500
77.210.000
73.372.000
81.712.000
Keluaran / Output %
81,40
88,83
72,04
70,68
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
- Tersusunnya data potensi daerah yang dapat dikerjasamakan di wil. Kab. Bandung.
1 buku
1 buku
Bagian Pem Um Setda
- Terlaksananya peninjauan lapangan dlm rgk penyampaian buku harian camat & register kec.
31 kec., 9 kel & perangkat daerah lainnya.
31 kec.
Bagian Pem Um Setda
- Terlaksananya 9 kel evaluasi kinerja Buku lapopenyelenggaraan ran 1 dok. pemerintahan kec/kel (lomba kelurahan).
4 kel (amanat Permendagri No. 13/ 2007)
Bagian Pem Um Setda
- Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Perangkat Daerah.
1 hari
1 hari
Jml pserta 80 orang dari 31 kec & 9 kel.
Jml pserta 80 orang dari 31 kec & 9 kel.
- Terlaksananya monitoring pelaksanaan kegiatan SKPD.
540 paket (Fisik)
528 paket (Fisik)
Bagian Pembangunan Setda
- Tersusunnya laporan kegiatan SKPD.
67 SKPD
67 SKPD
Bagian Pembangunan Setda
- Tersusunnya evaluasi program kegiatan seluruh SKPD.
67 SKPD
67 SKPD
Bagian Pembangunan Setda
- Terlaksananya Koordinasi Koordinasi koord. baik tk tk Pusat 11 tk Pusat 9 daerah maupun kali kali tk pusat dlm rgk mengemb.KUK, Kel usaha pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
Bagian Koordinasi Perek. Setda
- Terlaksananya pemantauan kelangkaan kebutuhan pokok/ rawan pangan.
Koordinasi Koordinasi SKPD dan SKPD dan Kec 26 kali Kec 26 kali
Bagian Koordinasi Perek. Setda
- Terlaksananya monitoring/ evaluasi keg. usaha di tk kec/ desa.
Monitoring pd 31 kec sebanyak 8 kali
Monitoring Bagian pd 31 kec Koordinasi sebanyak 6 Perek. kali Setda
Terlaksananya koordinasi penyaluran bantuan dan
Koordinasi tk pusat 8 kali, SKPD dan kec 81
Koordinasi Bagian tk pusat 8 Koordinasi kali, SKPD Perek. dan kec 21 Setda
Buku laporan 1 dok. Bagian Pem Um Setda
IV - 119
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
terlaksananya monitoring evaluasi/ pengendalian penyaluran bantuan.
Sasaran 366 kel usaha penerima bantuan
Sasaran 366 kel usaha penerima bantuan
Monitr pd 31 kec 51 kali
Monitr pd 31 kec 3 kali
Koordinasi tk pusat 8 kali, SKPD dan kec 5 kali
SKPD
06.
Pengamanan dan Pemantauan BLT
177.475.000
148.695.000
83,78
Terlaksananya operasional Tim Pengamanan & pemantauan BLT melalui pengamanan, monitoring dan pengawasan.
Koordinasi tk pusat 8 kali, SKPD dan kec 4 kali
Bagian Koordinasi Perek. Setda
07.
Pengawasan, Pembinaan Pengendalian OPMerger
111.085.000
69.049.000
62,16
- Terlaksananya 15 PD BPR 15 PD BPR verifikasi penghitungan rasioCAR PD BPR hasil konsolidasi.
Bagian Koordinasi Perek. Setda
- Terlaksananya 1 dokumen 1 dokumen Bagian pembuatan akta akta akta Koordinasi pendirian PD notaris notaris Perek. BPR hasil konsoSetda lidasi (merger). - Terlaksananya studi banding pelaksanaan merger PD BPR.
08.
Pengawasan, Pembinaan Pengendalian, Fasilitasi Promosi Produk Unggulan
86.700.000
37.734.000
43,52
2 kali ke Subang
2 kali ke Subang
Bagian Koordinasi Perek. Setda
- Terbitnya izin 1 kep peleburan usaha Deputi (konsolidasi) 15 Gubernur. BPR di Kab. Bdg.
1 kep Deputi Gubernur.
Bagian Koordinasi Perek. Setda
Terlaksananya pembinaan/ pengawasan dan pengendalian berkelanjutan.
20 kelomp unggulan
15 kelomp unggulan
Bagian Koordinasi Perek. Setda
- Terlaksananya koord. dlm rgk pendirian PT. CBS dan adanya calon persero swasta/masy.
adanya calon persero swasta/ masy.
adanya 3 calon persero swasta/ masy.
Bagian Koordinasi Perek. Setda
- Tersusunnya kajian potensi daerah yang bisa dijadikan usaha PT. CBS.
1 dokumen 1 dokumen Bagian (5 buku) (5 buku) Koordinasi Perek. Setda
Terevaluasinya kegiatan usaha produk unggulan serta kerjasama dgn pihak investor di Kab. Bandung. 09.
Pembinaan dan Pengawasan BUMD
128.115.000
78.701.000
61,43
- Terlaksananya 3 PD BPR 3 PD BPR pembinaan khu- status DPK status DPK sus dlm rgk penyehatan PD BPR dlm status DPK.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Bagian Koordinasi Perek. Setda
IV - 120
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
10.
Program/ Kegiatan
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
240.746.600
Realisasi
191.816.700
Keluaran / Output %
79,68
Uraian
Target
- Terlaksananya koordinasi untuk melaks. Kesepakatan bersama antr tiga kab/ kota ttg profit sharing PDAM.
Adanya 3 kesepakatan 3 kab/ kota (Kab. Bdg, KBB dan Kota Cimahi)
SKPD
Bagian TersediaKoordinasi nya draft Perek. kesepakaSetda tan bersama antara 3 kab/kota (Kab. Bdg, KBB & Kota Cimahi)
a) Terlaksananya pengendalian penyaluran bantuan sosial kepada masy. :
Bagian Koordinasi Sosial Setda
- Rekomendasi 17 bantuan ormas pemohon keagamaan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Realisasi
35 pemohon, senilai Rp 2,73 m.
Bagian Koordinasi Sosial Setda
- Rekomendasi bantuan harihari besar keagamaan.
21 pemohon
21 pemohon, senilai Rp 299,51 jt.
Bagian Koordinasi Sosial Setda
- Rekomendasi bantuan BAZ.
64 pemohon
64 pemohon, senilai Rp 150 jt.
Bagian Koordinasi Sosial Setda
- Rekomendasi pelayanan ibadah haji.
10 pemohon
10 pemohon, senilai Rp 250 jt.
Bagian Koordinasi Sosial Setda
- Rekomendasi bantuan pemb. Mesjid besar kec.
9 pemohon
9 pemohon, senilai Rp 400 jt.
Bagian Koordinasi Sosial Setda
- Rekomendasi bantuan sarpras keagamaan/ mesjid.
359 pemohon
359 pemohon, senilai Rp 700 jt.
Bagian Koordinasi Sosial Setda
- Rekomendasi bantuan pondok pesantren.
152 pemohon
152 pemohon, senilai Rp 463 jt.
Bagian Koordinasi Sosial Setda
73 - Rekomendasi pemohon bantuan sarana pengembangan MD, MI, MTs. & MA.
73 pemohon, senilai Rp 200 jt.
Bagian Koordinasi Sosial Setda
- Rekomendasi bantuan orsos & ormas lainnya.
340 pemohon
340 pemohon, senilai Rp 1,294 m.
Bagian Koordinasi Sosial Setda
b) Terlaksananya monitoring penyaluran bantuan sosial kpd masyarakat.
1.145 obyek yg dimonitor, selama 100 hari
1.145 obyek yg dimonitor, selama 80 hari
Bagian Koordinasi Sosial Setda
IV - 121
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
11.
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH (Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana)
46.897.500
46.842.500
99,88
Terlaksananya 31 tk kec pembentukan Satlak PBP tingkat kec.
31 tk kec
Bagian Koordinasi Sosial Setda
12.
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH (Bimbingan Hidup Beragama)
50.000.000
50.000.000
100,00
Terselenggaranya FKUU & kader bimb. Hidup beragama.
11 kali
11 kali
Bagian Koordinasi Sosial Setda
13.
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
664.850.000
664.662.500
99,97
Terlaksananya pengawasan internal secara berkala pada SKPD Kabupaten Bandung.
65 SKPD dan 267 Pemdes.
65 SKPD dan 267 Pemdes.
Inspektorat
14.
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah daerah
224.280.000
223.350.000
99,59
Terlaksananya penyelesaian kasus pengaduan di lingk. Pemda.
248 Kasus
248 kasus Inspektorat
15.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
45.423.500
45.423.500
100,00
Tersusunnya lap. akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
1 dokumen 1 dokumen Inspektorat (6 Buku) (6 Buku)
16.
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
109.974.000
105.427.500
95,87
Terlaksananya pemeriksaan pembangunan fisik dan prasarana di wilayah Kabupaten Bandung.
17.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
108.615.500
108.615.500
100,00
- Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
84 lokasi fisik proyek
42 SKPD (13 dinas, 8 badan, 1 Set DPRD, 2 RSD, 1 kantor, 1 Satpol PP, 9 bag pada Setda) dan 31 kec.
84 lokasi fisik proyek
Inspektorat
42 SKPD Inspektorat (13 dinas, 8 badan, 1 Set DPRD, 2 RSD, 1 kantor, 1 Satpol PP, 9 bag pada Setda) dan 31 kec.
- Terlaksananya 1 dokumen 1 dokumen Inspektorat pemutahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional (hasil pemeriksaan BPK-RI & Inspektorat Prov. Jabar. 18.
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
79.516.000
76.916.000
96,73
19.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
57.990.000
57.990.000
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Terlaksananya review LRA SKPD dan LRA Pemda.
70 obyek
70 obyek
Inspektorat
Kecamatan Cileunyi
IV - 122
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
20.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
a) Peningkatan kesehatan masyarakat
Terlaksananya sosialisasi eliminasi filariasis dan rapat pembinaan desa sehat
1 hari peserta 80 orang dari 6 desa
1 hari Kecamatan peserta 80 Cileunyi orang dari 6 desa
b) Pengembangan partisipasi masy. dalam perumusan prog. & kebijakan layanan publik
Terlaksananya rapat-rapat musrenbang tingkat Kecamatan
1 hari peserta 80 orang dari 6 desa
1 hari Kecamatan peserta 80 Cileunyi orang dari 6 desa
c) Pembinaan organisasi perempuan
Tercapainya lembaga organisasi perempuan
1 hari peserta 80 orang dari 6 desa
1 hari Kecamatan peserta 80 Cileunyi orang dari 6 desa
d) Peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Tercapainya peningkatan keamanan Siskamswakarsa
3 hari peserta dari 6 desa.
3 hari peserta dari 6 desa.
e) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
Tercapainya Pendapatan asli Daerah.
1 hari peserta 80 orang dari 6 desa
1 hari Kecamatan peserta 80 Cileunyi orang dari 6 desa
f) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Terwujudnya kelembagaan masyarakat pedesaan
2 hari peserta 80 orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta 80 Cileunyi orang dari 6 desa
g) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Tercapainya peningkatan SDM di tingkat desa
1 hari peserta 80 orang dari 6 desa
1 hari Kecamatan peserta 80 Cileunyi orang dari 6 desa
h) Pembinaan kelompok masy. dlm pembangunan desa
Terwujudnya Kel KUKM
2 hari peserta 80 orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta 80 Cileunyi orang dari 6 desa
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
60.860.000
60.860.000
100,00
Kecamatan Cileunyi
Kecamatan Cilengkrang
a) Musyawarah perencanaan pembangunan
Terlaksananya Musrenbang di tingkat Kecamatan Cilengkrang
2 hari, peserta 130 orang dari 6 desa
2 hari, Kecamatan Cilengkrang peserta 130 orang dari 6 desa
b) Ketentraman Ketertiban
Terlaksananya ketertiban keamanan dlm pelaksanaan pemilu di tingkat Kecamatan Cilengkrang
3 kali rapat, peserta 90 orang terdiri dari 6 desa
Kecamatan 3 kali Cilengkrang rapat, peserta 90 orang terdiri dari 6 desa
c) Pembinaan aparatur Pemerintahan Desa
Terlaksananya pembinaan Administrasi kependudukan & aparatur desa.
Kecamatan 20 kali 20 kali Cilengkrang rapat rapat Peserta 60 Peserta 60 orang orang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 123
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
21.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
d) Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Terlaksananya Peserta rapat kesadaran 180 orang masy. akan nilainilai luhur budaya bangsa dan pembentukan PHBN Tingkat Kec. Cilengkrang.
Peserta 180 orang
Kecamatan Cilengkrang
e) Fasilitas pendapatan, intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD dan PBB
Terlaksananya Peserta rapat klarifikasi 120 orang perijinan di kec. dan evaluasi PBB tahun fiscal 20082009 (4 kali rapat)
Peserta 120 orang
Kecamatan Cilengkrang
f) Pembinaan kelompok masyarakat membangun desa
Terlaksananya rapat persiapan pameran.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
59.725.000
59.725.000
Peserta 60 Peserta 60 Kecamatan Cilengkrang orang orang
100,00
Kecamatan Cimenyan
a) Peningkatan kesehatan masyarakat.
Terlaksananya penyuluhan sosialisasi pola hidup sehat.
1 hari, peserta 75 orang dari 2 kel & 7 desa
1 hari, peserta 75 orang dari 2 kel & 7 desa
b) Pengembangan partisipasi masy. dlm perumusan program & kebijakan.
Terlaksananya musrenbang kec.
1 hari, peserta 100 orang dari 2 kel & 7ds
1 hari, Kecamatan peserta 100 Cimenyan orang dari 2 kel & 7ds
c) Implementasi sistem adm. kependudukan.
Terlaksananya sosialisasi kebijakan pemerintah berdasarkan Keppres No. 88/2004.
1 hari, peserta 35 orang dari 2 kel & 7ds
1 hari, Kecamatan Cimenyan peserta 35 orang dari 2 kel & 7ds
d) Pembinaan kelompok lanjut usia.
Terlaksananya pembinaan kelompok lansia dlm rgk meningkatkan kesehatannya.
1 hari, peserta 40 orang dari 2 kel & 7ds
1 hari, Kecamatan Cimenyan peserta 35 orang dari 2 kel & 7ds
e) Pelatihan LATSAR Linmas.
Terlaksananya pembinaan keamanan & ketertiban agar terwujudnya trantibum kondusif di masy.
1 hari, peserta 50 orang dari 2 kel & 7ds
1 hari, Kecamatan Cimenyan peserta 50 orang dari 2 kel & 7ds
f) Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.
Terlaksananya pembinaan aparat desa dlm rgk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kades/ lurah/perangkat dlm bid. Manajemen pem des/kel.
1 hari, peserta 50 orang dari 2 kel & 7ds
1 hari, Kecamatan Cimenyan peserta 50 orang dari 2 kel & 7ds
g) Pembinaan kelompok masy.,
Terlaksananya pembinaan pok-
1 hari, peserta 64
1 hari, peserta 64
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Kecamatan Cimenyan
Kecamatan Cimenyan
IV - 124
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
22.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
pembangunan desa.
mas pembangunan desa.
orang dari orang dari 2 kel & 7ds 2 kel & 7ds
h) Monitoring hasilhasil pembangunan di kecamatan.
Terlaksananya monitoring hasilhasil pemb. di kecamatan.
9 hari, ke 2 kel & 7 desa
9 hari, ke 2 kel & 7 desa
i) Peningkatan kapasitas aparat dlm siskamswakarsa di daerah.
Terlaksananya pemberdayaan aparatur dlm rgk peningk. Siskamswakarsa di tk desa dan kel.
9 hari, ke 2 kel dan 7 desa oleh 3 orang aparat kec.
9 hari, ke Kecamatan 2 kel dan 7 Cimenyan desa oleh 3 orang aparat kec.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
51.152.500
51.152.500
100,00
Kecamatan Cimenyan
Kecamatan Bojongsoang
a) Peningkatan kesehatan masyarakat.
Terlaksananya kegiatan peningk. masyarakatdan tercapainya derajat kesehatan masyarakat.
2 hari peserta 70 orang dari 6 desa
2 hari peserta 70 orang dari 6 desa
b) Pengembangan partisipasi masy. dlm perumusan prog. & kebijakan.
Terlaksananya rapat pra musrenbang dan musrenbang tingkat kec.
4 hari peserta 140 orang dari 6 desa
4 hari Kecamatan Bojongpeserta soang 140 orang dari 6 desa
c) Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
Terlaksananya rapat bina wilayah PKK dan pembinaan posyandu.
3 hari peserta 105 orang dari 6 desa
3 hari Kecamatan Bojongpeserta soang 105 orang dari 6 desa
d) Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Terlaksananya rapat pemugaran bangunan liar yg ada di bantaran sungai citarum.
3 hari peserta 105 orang dari 6 desa
3 hari Kecamatan Bojongpeserta soang 105 orang dari 6 desa
e) Pembinaan kelompok masy. pembangunan desa
Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok UKM.
4 hari peserta 140 orang dari 6 desa
4 hari Kecamatan Bojongpeserta soang 140 orang dari 6 desa
f) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.
Terlaksananya 4 hari rapat evaluasi PBB peserta 140 orang dari 6 desa
4 hari Kecamatan Bojongpeserta soang 140 orang dari 6 desa
g) Pemberdayaan lembaga dan ormas perdesaan.
Terlaksananya pembinaan org. PSM dan karang taruna se-Kec.
3 hari peserta 120 orang dari 6 desa
3 hari Kecamatan Bojongpeserta soang 120 orang dari 6 desa
h) Pelatihan ketrampilan manajemen BUMDES
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan manajemen
4 hari peserta 140 orang dari 6 desa
4 hari Kecamatan Bojongpeserta soang 140 orang dari 6 desa
i ) Pembinaan Pokmas dalam membangunan desa
Terbinanya Pokmas dalam membangun desa
4 hari peserta 140 orang dari 6 desa
4 hari Kecamatan Bojongpeserta soang 140 orang dari 6 desa
j) Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur
Terlaksananya rapat kesadaran masyarakat akan
2 hari peserta 100 orang
2 hari peserta 100 orang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Kecamatan Bojongsoang
Kecamatan Bojongsoang
IV - 125
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
23.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
budaya bangsa
nilai luhur budaya bangsa
dari 6 desa dari 6 desa
K) Pelatihan aparat pemerintahan desa dalam pemahaman bidang manajemen desa
Terbinanya administrasi kependudukan dan pembinaan administrasi desa
4 hari peserta 140 orang dari 6 desa
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
60.860.000
60.860.000
SKPD
4 hari Kecamatan peserta Bojong140 orang soang dari 6 desa
100,00
Kecamatan Margahayu
a) Peningkatan kesehatan masyarakat.
Terlaksananya sosialisasi eliminasi filariasis dan rapat pembinaan dana sehat.
2 hari, peserta 92 orang dari 4 desa & 1 kelurahan
2 hari, Kecamatan peserta 92 Margahayu orang dari 4 desa & 1 kelurahan
b) Pengembangan partisipasi masy. dlm perumusan program & kebijakan.
Terlaksananya rapat pra musrenbang & pelaksanaan musrenbang tk Kec. Margahayu
2 hari, peserta 130 orang dari 4 desa & 1 kel
2 hari, Kecamatan peserta Margahayu 130 orang dari 4 desa & 1 kel
c) Pembinaan organisasi perempuan.
Terlaksananya 2 hari, rapat bina wilayah peserta PKK dan pembi100 org naan Posyandu.
2 hari, peserta 100 org
Kecamatan Margahayu
d) Peningkatan kapasitas aparat dlm siskamswakarsa.
Terlaksananya rpt penertiban PKL Jl. Kopo - Sayati dan sosialisasi penegakan hukum.
2 hari, peserta 100 org
2 hari, peserta 100 org
Kecamatan Margahayu
e) Peningkatan kesadaran masy. akan nilai luhur budaya bangsa.
Terlaksananya rapat kesadaran masy. akan nilai luhur budaya bangsa dan pembentukan pengurus passeban.
2 hari, peserta 100 org dari 4 desa & 1 kel
2 hari, Kecamatan peserta Margahayu 100 org dari 4 desa & 1 kel
f) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Terlaksananya rpt klarifikasi perizinan di kec. dan evaluasi PBB thn fiskal 2008-2009.
2 hari, peserta 100 org dari 4 desa & 1 kel
2 hari, Kecamatan peserta Margahayu 100 org dari 4 desa & 1 kel
g) Pemberdayaan lembaga dan ormas perdesaan.
Terlaksananya pembinaan karang taruna & forum komunikasi PSM se-Kec.
2 hari, peserta 132 org dari 4 desa & 1 kel
2 hari, Kecamatan peserta Margahayu 132 org dari 4 desa & 1 kel
h) Pelatihan manajemen Bumdes.
Terlaksananya pelatihan dan pembinaan manajemen Bumdes/Bumkel.
2 hari, peserta 120 org dari 4 desa & 1 kel
2 hari, Kecamatan peserta Margahayu 120 org dari 4 desa & 1 kel
i) Pembinaan kelompok masy., pembangunan desa.
Terlaksananya persiapan pameran.
2 hari, peserta 50 org dari 4 desa & 1 kel
2 hari, Kecamatan peserta 50 Margahayu org dari 4 desa & 1 kel
j) Peningkatan sosialisasi dan
Terlaksananya pembinaan UKS
1 hari, 1 hari, Kecamatan peserta 50 peserta 50 Margahayu
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 126
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
koord. Antara pemerintah, sekolah, siswa dan orang tua. k) Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa. 24.
25.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
55.925.000
55.925.000
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
dlm rgk lomba UKS Tk Prov. Jabar.
org dari 4 desa & 1 kel
org dari 4 desa & 1 kel
Terlaksananya pembinaan adm. kependudukan dan pembinaan aparatur desa.
2 hari, peserta 100 org dari 4 desa & 1 kel
2 hari, Kecamatan peserta Margahayu 100 org dari 4 desa & 1 kel
100,00
Kecamatan Margaasih
a) Peningkatan kesehatan masyarakat
Terlaksananya 2 hari kegiatan sosialisasi peserta 50 tentang kesehatan orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta 50 Margaasih orang dari 6 desa
b) Rehabilitasi pemeliharaan alat berat
Pemeliharaan alat berat stoomwalls.
1 buah
c) Pembinaan organisasi perempuan
Terlaksananya 2 hari rapat bina wilayah peserta 50 PKK dan posyandu orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta 50 Margaasih orang dari 6 desa
d) Peningkatan aparat desa dlm rangka siskamswakarsa di daerah
Terlaksananya pembinaan bagi Linmas
2 hari peserta 100 orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta Margaasih 100 orang dari 6 desa
e) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Terlaksananya rapat sosialisasi tentang perijinan dan penerimaan PBB
2 hari peserta 100 orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta Margaasih 100 orang dari 6 desa
f) Pelatihan manajemen BUMDES
Terlaksananya rapat pembinaan Bumdes
2 hari peserta 50 orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta 50 Margaasih orang dari 6 desa
g) Pelatihan aparatur Pemdes dalam bid. manajemen pemerintahan desa.
Terlaksananya pembinaan thd aparat Pemdes
2 hari peserta 100 orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta Margaasih 100 orang dari 6 desa
h) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Terlaksananya pembinaan thd masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
2 hari peserta 50 orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta 50 Margaasih orang dari 6 desa
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
51.913.750
51.663.750
1 buah
99,52
Kecamatan Dayeuhkolot
a) Peningkatan kesehatan masyarakat
Terlaksananya sosialisasi, eliminasi filariasis dan penyuluhan masyarakat sehat.
b) Pengembangan partisipasi masy.
Terlaksananya 2 hari rapat pra musren- peserta
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Kecamatan Margaasih
2 hari peserta 60 orang dari 5 desa dan 1 kel.
2 hari Kecamatan peserta 60 Dayeuhorang dari kolot 5 desa dan 1 kel. 2 hari peserta
Kecamatan Dayeuh-
IV - 127
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
dalam perumusan program & kebijakan lay. publik
26.
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
bang & musrenbang tingkat Kecamatan
100 orang 100 orang dari 5 desa dari 5 desa dan 1 kel. dan 1 kel.
c) Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Terlaksananya pembinaan terhadap PKK, posyandu dan organisasi perempuan
2 hari peserta 60 orang dari 5 desa dan 1 kel.
2 hari Kecamatan peserta 60 Dayeuhorang dari kolot 5 desa dan 1 kel.
d) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan thd aparatur Pemdes dan instatnsi terkait serta Kec. dalam bidang penegakan hukum
2 hari peserta 60 orang dari 5 desa dan 1 kel.
2 hari Kecamatan peserta 60 Dayeuhorang dari kolot 5 desa dan 1 kel.
e) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Terlaksananya keg. penunjang pameran tingkat Kabupaten serta pembinaan thd pokmas.
2 hari peserta 75 orang dari 5 desa dan 1 kel.
2 hari Kecamatan peserta 75 Dayeuhorang dari kolot 5 desa dan 1 kel.
f) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan terhadap wajib pajak serta operasi sisir PBB
2 hari peserta 65 orang dari 5 desa dan 1 kel.
2 hari Kecamatan peserta 65 Dayeuhorang dari kolot 5 desa dan 1 kel.
g) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Terlaksananya pembinaan terhadap karang taruna dan organisasi masy.
2 hari peserta 75 orang dari 5 desa dan 1 kel.
2 hari Kecamatan peserta 75 Dayeuhorang dari kolot 5 desa dan 1 kel.
h) Sosialisasi peraturan perundangundangan
Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangundangan.
1 hari peserta 65 orang dari 5 desa dan 1 kel.
1 hari Kecamatan peserta 65 Dayeuhorang dari kolot 5 desa dan 1 kel.
i) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Terlaksananya pembinaan thd masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
2 hari peserta 75 orang dari 5 desa dan 1 kel.
2 hari Kecamatan peserta 75 Dayeuhorang dari kolot 5 desa dan 1 kel.
j) Pelatihan aparatur Pemdes bidang manajemen pemerintahan desa.
Terlaksananya pembinaan Administrasi dan pembinaan aparatur desa
2 hari peserta 75 orang dari 5 desa dan 1 kel.
2 hari Kecamatan peserta 75 Dayeuhorang dari kolot 5 desa dan 1 kel.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
53.360.000
53.360.000
100,00
Kecamatan Katapang
a) Pengembangan partisipasi masy. dalam perumusan program
Terlaksananya 4 hari rapat pra musren- peserta bang & pelaksana- 100 orang an rapat musrenb.
b) Peningkatan kesehatan
Terlaksananya sosialisasi pembi-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
kolot
4 hari peserta 100 orang
Kecamatan Katapang
1 hari 1 hari Kecamatan peserta 50 peserta 50 Katapang
IV - 128
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
masyarakat
27.
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
naan desa sehat.
orang
orang
c) Peningkatan kesadaran masy. akan niali-nilai luhur budaya.
Mengikuti pameran dlm rgk hari jadi Kabupaten Bandung
10 hari
10 hari
d) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka siskamswakarsa
Terlaksananya sosialisasi penertiban para pengemudi ojek dan delman.
Kecamatan 1 hari 1 hari peserta 50 peserta 50 Katapang orang orang
e) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD
Terlaksananya sosialisasi perijinan yang mjd kewenangan camat.
Kecamatan 1 hari 1 hari peserta 50 peserta 50 Katapang orang orang
f) Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
Terlaksananya 1 hari 1 hari Kecamatan rapat bina wilayah peserta 50 peserta 50 Katapang TP.PKK se Kec. orang orang
g) Sosialisasi perundangundangan.
Terlaksananya penyuluhan kadarkum
1 hari 1 hari Kecamatan peserta 50 peserta 50 Katapang orang orang
h) Pemeliharaan alat berat.
Pemeliharaan alat berat stoom walls
1 unit
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
60.860.000
60.860.000
100,00
1 unit
Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang Kecamatan Pameungpeuk
a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Terlaksananya sosialisasi pembinaan usaha seKec, PMPK peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b) Pengembangan partisipasi masy. dalam perumusan program
Terlaksananya rapat pra musrenbang & pelaksanaan rpt musrenb.
2 hari peserta 100 orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta Pameung100 orang peuk dari 6 desa
c) Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Terlaksananya rapat bina wilayah PKK dan pembinaan
2 hari peserta 100 orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta Pameung100 orang peuk dari 6 desa
d) Peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan pekerjaan
Terlaksananya pembinaan kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan kerja.
e) Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai budaya luhur
Terlaksananya rapat kesadaran masy. akan nilai budaya bangsa & pembentukan pengurus passeban.
2 hari peserta 100 orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta Pameung100 orang peuk dari 6 desa
f) Peningkatan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah
Terlaksananya rapat klarifikasi perizinan di kecamatan dan evaluasi PBB tahun 2008-2009
2 hari peserta 100 orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta Pameung100 orang peuk dari 6 desa
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Kecamatan Pameungpeuk
Kecamatan Pameungpeuk
IV - 129
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
28.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Target
g) Peningkatan keberdayaan organisasi masyarakat pedesaan
Terlaksananya pembinaan karang taruna dan forum komunikasi PSM se Kecamatan
2 hari peserta 100 orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta Pameung100 orang peuk dari 6 desa
h) Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Terlaksananya pelatihan dan pembinaan manajemen bumdes
2 hari peserta 100 orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta Pameung100 orang peuk dari 6 desa
i) Pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa
Terlaksananya persiapan pameran pembangunan
2 hari peserta 100 orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta Pameung100 orang peuk dari 6 desa
j) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Memfasilitasi masyarakat melalui program penyuluhan di setiap desa
k) Pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen
Terlaksananya pembinaan administrasi kependudukan dan pembinaan aparatur desa
2 hari peserta 100 orang dari 6 desa
2 hari Kecamatan peserta Pameung100 orang peuk dari 6 desa
- Terlaksananya bintek penyusunan perdes berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Desa.
2 hari, peserta 20 orang dari 9 desa
2 hari, Kecamatan peserta 20 Arjasari orang dari 9 desa
- Terselenggaranya pembinaan aparatur Pemdes dalam bidang manajemen pemerintahan.
2 hari, peserta 20 orang dari 9 desa
2 hari, Kecamatan peserta 20 Arjasari orang dari 9 desa
- Terlaksananya pelatihan penanggulangan bencana dan pengungsi.
3 hari, peserta 110 orang dari 11 desa
3 hari, peserta 110 orang dari 11 desa
- Terlaksananya sosialisasi wajar dikdas 9 tahun.
1 hari, peserta 60 orang dari 11 desa
1 hari, Kecamatan peserta 60 Arjasari orang dari 11 desa
- Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dlm rgk menciptakan lapangan kerja.
1 hari, peserta 55 orang dari 11 desa
1 hari, Kecamatan peserta 55 Arjasari orang dari 11 desa
- Terlaksananya 1 hari, keg. Peningkt. peserta 44 kesehatan masy. orang dari 11 desa
1 hari, Kecamatan peserta 44 Arjasari orang dari 11 desa
43.315.000
Realisasi
43.315.000
%
100,00
- Terlaksananya pelatihan keterampilan mana-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Realisasi
SKPD
Uraian
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Anggaran
Keluaran / Output
Kecamatan Pameungpeuk
Kecamatan Arjasari
1 hari, 1 hari, Kecamatan peserta 22 peserta 22 Arjasari orang dari orang dari
IV - 130
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian jemen BUMDES.
29.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
43.912.500
43.912.500
Target
Realisasi
SKPD
11 desa
11 desa
- Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah
2 hari, peserta 20 orang dari 11 desa
2 hari, Kecamatan peserta 20 Arjasari orang dari 11 desa
- Terlaksananya sosialisasi ttg pentingnya membayar pajak.
2 hari, peserta 40 orang dari 11 desa
2 hari, Kecamatan peserta 40 Arjasari orang dari 11 desa
100,00
Kecamatan Pangalengan
a) Peningkatan kesehatan masyarakat.
Terlaksananya sosialisasi eliminasi filariasis serta pemberdayaan posyandu, desa sehat dan desa siaga.
2 hari peserta 100 orang dari 13 desa.
2 hari Kecamatan Pangalengan peserta 100 orang dari 13 desa.
b) Pengembangan partisipasi masy. dlm perumusan program dan kebijakan publik.
Terlaksananya musyawarah/ rapat penyusunan program pembangunan di tingkat desa.
1 hari pencanangan dan pelaks. pra musrenb. di tkt desa.
1 hari Kecamatan pencana- Pangalengan ngan dan pelaks. pra musrenb. di tkt desa.
c) Peningkatan peran serta dan kesertaraan jender dalam pembangunan.
Terlaksananya bina wilayah PKK dalam pembinaan pemberdayaan perempuan di tingkat desa
7 hari dari 7 hari dari Kecamatan Pangalengan 13 desa. 13 desa.
d) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan SISKAMSWAKARS A di daerah.
Terlaksananya pembinaan LINMAS dlm pemberdayaan keamanan lingkungan (Siskamling)
2 hari peserta anggota Linmas dari 5 desa.
e) Pembinaan kelompok masy. pembangunan desa.
Terlaksananya pembinaan dan pembentukan forum komunikasi PSM dan raker penyusunan program kerja tahun 2010
Kecamatan 1 hari 1 hari Pangalengan peserta peserta organisasi 100 orang. kepemuda an, LSM dan ormas lainya.
f) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pandapatan daerah.
Terlaksananya rapat koordinasi dan penyelarasan penerimaan PBB
1 hari
1 hari Kecamatan Pangalengan dengan peserta 50 orang.
g) Pembinaan Pokmas pembangunan desa
Terlaksananya pameran.
7 hari.
7 hari.
h) Pelatihan ketrampilan management BUMDES.
Terlaksananya bimtek dalam manajemen bumdes
3 hari Sasaran sebanyak 5 dengan desa peserta 65 orang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
2 hari Kecamatan Pangalengan jumlah peserta 40 orang.
Kecamatan Pangalengan Kecamatan Pangalengan
IV - 131
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
30.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
i) Pembinaan kelompok masyarakat membangun desa.
Terlaksananya Sasaran Bintek pengelodesa-desa laan P4 dan ADPD se Kec.
2 hari Kecamatan peserta 50 Pangalengan orang
j) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Terlaksananya pasanggiri dan pencak silat gajah putih.
peserta dari 13 desa
3 hari Kecamatan peserta 40 Pangalengan orang dari 13 desa.
k) Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan.
Terlaksananya Bintek penyusunan profil desa.
Tersusunnya profil desa.
3 hari Kecamatan peserta 30 Pangalengan orang.
l) Musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG)
Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG)
Menghasilkan jenis & prog. skala prioritas untuk diusulkan musrenb. tkt kab.
Kecamatan 2 hari Pangalengan peserta sebanyak 100 orang.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
53.415.000
53.415.000
100,00
Kecamatan Cimaung
a) Penegembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
Terlaksananya rapat pra musrenbang dan pelaksanaan rapat musrenbang tkt kecamatan.
2 hari peserta 120 orang dari 10 desa
2 hari peserta 120 orang dari 10 desa
Kecamatan Cimaung
b) Pelatihan aparat Pemdes, lembaga dan ormas dlm bidang manajemen pemdes
Terlaksananya pembinaan adm kependudukan dan pembinaan aparatur desa
2 hari peserta 120 orang dari 10 desa
2 hari peserta 120 orang dari 10 desa
Kecamatan Cimaung
c) Peningkatan kapasitas aparat dalam siskamswakarsa
Terlaksananya pembinaan linmas se Kecamatan dan penegakan perda
2 hari peserta 120 orang dari 10 desa
2 hari peserta 120 orang dari 10 desa
Kecamatan Cimaung
d) Pembinaan organisasi perempuan
Terlaksananya rapat bina wilayah PKk dan pembinaan organisasi perempuan
2 hari peserta 120 orang dari 10 desa
2 hari peserta 120 orang dari 10 desa
Kecamatan Cimaung
e) Peningkatan kesadaran masyarakat akan niali-nilai luhur budaya bangsa
Terlaksananya rapat kesadran masyarakat akan nilai budaya bangsa.
2 hari peserta 120 orang dari 10 desa
2 hari peserta 120 orang dari 10 desa
Kecamatan Cimaung
f) Peningkatan aparatur pemerintahan desa
Terlaksananya pembinaan adm pemerintahan aparatur desa se Kecamatan
2 hari peserta 120 orang dari 10 desa
2 hari peserta 120 orang dari 10 desa
Kecamatan Cimaung
g) Pembinaan kelompok
Terlaksananya pameran
2 hari peserta
2 hari peserta
Kecamatan Cimaung
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 132
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
masyarakat pembangunan desa 31.
32.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Uraian bangunan
58.935.000
58.935.000
Target
Realisasi
120 orang dari 10 desa
120 orang dari 10 desa
100,00
SKPD
Kecamatan Banjaran
a) Optimalisasi penggalian PAD sesuai kewenangan dan potensi yang ada.
Terlaksananya optimalisasi penggalian PAD sesuai kewenangan dan potensi yang ada
11 desa
11 desa
Kecamatan Banjaran
b) Penyebarluasan informasi dan hasil prog pembangunan
Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan
11 desa
11 desa
Kecamatan Banjaran
c) Pelaksanaan kegiatan PHBN
Terlaksananya kegiatan PHBN
11 desa
11 desa
Kecamatan Banjaran
d) Pengelolaan kesekretariatan
Terlaksananya pengelolaan kesekretariatan
11 desa
11 desa
Kecamatan Banjaran
e) Pengkoordinasian pelayanan adm
Terlaksananya pengkoordinasian pelayanan adm
11 desa
11 desa
Kecamatan Banjaran
f) Koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
Terlaksananya koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
11 desa
11 desa
Kecamatan Banjaran
g) Fasilitasi monitoring pembangunan di desa
Terlaksananya monitoring pembangunan di desa
11 desa
11 desa
Kecamatan Banjaran
h) Pemberdayaan masy. dan keg. PKK
Terlaksananya monitoring kegiatan pemberdayaan masy. & keg. PKK
11 desa
11 desa
Kecamatan Banjaran
i) Pembinaan adm dan failitasi pemerintahan desa
Terlaksananya pembinaan adm. Ke desa-desa.
11 desa
11 desa
Kecamatan Banjaran
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
25.873.750
25.873.750
100,00
Kecamatan Cicalengka
a) Peningkatan kesehatan masyarakat
- Terlaksananya peningkatan dan pemberdayaan forum kecamatan cicalengka sehat dan POKJA desa sehat.
25 orang
25 orang
Kecamatan Cicalengka
b) Pengembangan partisifasi masy. dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
- Terfasilitasinya aspirasi masy. dlm perencanaan pembangunan melalui pelaks. musrenbang Kec./Desa.
1 kali
1 kali
Kecamatan Cicalengka
c) Peningkatan peran serta dan
- Tersedianya Sosialisasi wahana pember- terhadap
Sosialisasi terhadap
Kecamatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 133
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
kesetaraan gender dan pembangunan.
33.
Uraian
Realisasi
SKPD
25 orang.
25 orang.
Cicalengka
d) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
- Terciptanya Sosialisasi kondisi yang terhadap aman & kondusif 25 orang. di daerah.
Sosialisasi terhadap 25 orang.
Kecamatan Cicalengka
e) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
- Terlaksananya pembinaan Pokmas desa melalui forum-forum Pembinaan & pembekalan/ pelatihan.
Sosialisasi terhadap 25 orang.
Sosialisasi terhadap 25 orang.
Kecamatan Cicalengka
f) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
- Terlaksananya Sosialisasi optimalisasi dan terhadap transparansi 40 orang. pengelolaan penerimaan pendapatan/ PAD sektor PBB, IMB dan HO.
Sosialisasi terhadap 40 orang.
Kecamatan Cicalengka
g) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
- Terwujudnya penguatan kelembagaan dan organisasi masyarakat pedesaan.
Sosialisasi terhadap 25 orang.
Sosialisasi terhadap 25 orang.
Kecamatan Cicalengka
h) Pelaksanaan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa.
- Terwujudnya penguatan dan optimalisasi pemanfaatan BUMDES.
Sosialisasi terhadap 25 orang.
Sosialisasi terhadap 25 orang.
Kecamatan Cicalengka
i) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- Tertanamnya kecintaan thd nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui etika kehidupan bermasyarakat.
Sosialisasi terhadap 25 orang.
Sosialisasi terhadap 25 orang.
Kecamatan Cicalengka
j) Pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.
- Terlaksananya Sosialisasi pelayanan publik terhadap prima di lingk. 25 orang. pemerintahan desa.
Sosialisasi terhadap 25 orang.
Kecamatan Cicalengka
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
dayaan perempuan dalam setiap kegiatan pemb. politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Target
45.426.250
45.426.250
100,00
a) Pembangunan dan pemberdayaan bagi generasi muda.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Kecamatan Rancaekek
Terlaksananya pembinaan bagi generasi muda melalui karang taruna.
5 hari, diikuti seluruh pengurus karang taruna desa dari
5 hari, diikuti seluruh pengurus karang taruna desa dari
Kecamatan Rancaekek
IV - 134
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
13 desa.
13 desa.
SKPD
Kecamatan Rancaekek
b) Rehabilitasi pemelihraan alat berat.
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/alat berat (stoom walls).
2 kali servis (ganti oli, tune up mesin & accu).
2 kali servis (ganti oli, tune up mesin & accu).
c) Pengembangan partisipasi masy. dlm perumusan program & kebijakan.
Terlaksananya rapat pra musrenbang & pelaksanaan musrenbang tingkat kec.
2 hari, peserta 130 orang dr 13 desa
Kecamatan 2 hari, Rancaekek peserta 130 orang dr 13 desa
d) Pembinaan organisasi perempuan.
Terlaksananya rapat bina wilayah PKK dan pembinaan Posyandu.
4 hari pembinaan ke TP PKK desa di 13 desa
Kecamatan 4 hari pembinaan Rancaekek ke TP PKK desa di 13 desa
e) Peningkatan kapasitas aparat dlm siskamswakarsa.
Terlaksananya rpt penertiban PKL di sepanjang Jl. Dangdeur (Pasar Dangdeur) dan Sosialisasi penegakan hukum.
Kecamatan 1 hari rpt 1 hari rpt persiapan, persiapan, Rancaekek 30 peserta 30 peserta.
f) Peningkatan kesadaran masy. akan nilai luhur budaya bangsa. g) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2 hari pembinaan ke lap. Lk 100 PKL oleh Pemkec, Pemdes, Muspika, BPD/ LPMD & tokoh masy.
2 hari pembinaan ke lap. Lk 100 PKL oleh Pemkec, Pemdes, Muspika, BPD/ LPMD & tokoh masy.
Terlaksananya kegiatan dalam rgk memperingati hari-hari besar nasional.
2 kali rapat, peserta 80 org dari 13 desa
2 kali Kecamatan rapat, Rancaekek peserta 80 org dari 13 desa
Terlaksananya sosialisasi perizinan di kec. dan evaluasi PBB tahun fiskal 20082009.
2 kali rapat, peserta 80 org dari 13 desa
2 kali Kecamatan rapat, Rancaekek peserta 80 org dari 13 desa
Sosialisasi dan ev. Dilaks. Ke desa-desa selama 4 hari.
Sosialisasi dan ev. Dilaks. Ke desa-desa selama 4 hari.
h) Pemberdayaan lembanga dan ormas perdesaan.
Terlaksananya pembinaan organisasi dan lembaga kemasy.(LKMD, Karang Taruna, RT/RW).
2 kali rapat, peserta 60 org dari 13 desa
2 kali Kecamatan rapat, Rancaekek peserta 60 org dari 13 desa
i) Pelatihan manajemen Bumdes.
Terlaksananya pelatihan dan pembinaan manajemen Bumdes.
2 kali rapat, peserta 30 org dari 13 desa
2 kali Kecamatan rapat, Rancaekek peserta 30 org dari 13 desa
j) Meningkatnya transparansi prog.
Terlaksananya transparansi prog.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
2 kali rapat,
2 kali rapat,
Kecamatan Rancaekek
IV - 135
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
peserta 60 orang dari 13 desa
peserta 60 orang dari 13 desa
SKPD
pembangunan.
Pembangunan.
k) Terfasilitasnya pelaksanaan pembangunan desa.
Terlaksananya fasilitasi pelaks. pembangunan desa.
Pembinaan Pembinaan Kecamatan 6 hari ke 6 hari ke Rancaekek 13 desa 13 desa
l) Pelatihan aparat pemerintah desa dlm bidang manajemen pemerintahan desa.
Terlaksananya pembinaan adm. kependudukan dan pembinaan aparatur desa.
2 hari, peserta 100 org dari 13 ds
2 hari, peserta 100 org dari 13 ds
Kecamatan Rancaekek
34.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
56.950.000
56.950.000
100,00
Kecamatan Cikancung
35.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
35.155.000
35.155.000
100,00
Kecamatan Nagreg
a) Peningkatan kesehatan masy.
Terlaksananya keg. Pembinaan kes masy. melalui pemberdayaan forum kec. Nagreg sehat.
b) Rehabilitasi pemelihraan alat berat.
2 hari, peserta 30 orang dari 6 desa.
Kecamatan Nagreg
Terlaksananya 1 buah pemeliharaan alat stoom berat/stoom walls. walls.
1 buah stoom walls.
Kecamatan Nagreg
c) Pengembangan partisipasi masy. dlm perumusan program & kebijakan lay. publik.
Terfasilitasinya aspirasi masy. dlm perenc. pemb. melalui pelaks. Musrenbang kec.
2 hari, peserta 30 orang dari 6 desa
2 hari, Kecamatan peserta 30 Nagreg orang dari 6 desa
d) Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dlm pembangunan
Tersedianya wahana pemberdayaan perempuan dlm setiap keg. Pemb. Baik politik, ekonomi dan sosbud.
2 hari, peserta 30 orang dari 6 desa
2 hari, Kecamatan peserta 30 Nagreg orang dari 6 desa
e) Peningkatan kapasitas aparat dlm siskamswakarsa.
Terlaksananya keg. dlm rgk peningk. Kapasitas aparat keamanan.
2 hari, peserta 30 orang dari 6 desa
2 hari, Kecamatan peserta 30 Nagreg orang dari 6 desa
f) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Terlaksananya kegi. dlm rgk optimalisasi & transparansi pengel. penerimaan PAD sektor PBB, IMB dan HO.
2 hari, peserta 30 orang dari 6 desa
2 hari, Kecamatan peserta 30 Nagreg orang dari 6 desa
g) Pemberdayaan lembanga dan ormas perdesaan.
Terlaksananya keg. dlm rgk penguatan kelembagaan ormas perdesaan.
2 hari, peserta 30 orang dari 6 desa
2 hari, Kecamatan peserta 30 Nagreg orang dari 6 desa
h) Pelatihan keterampilan
Terlaksananya kegiatan dlm rgk
2 hari, 2 hari, Kecamatan peserta 30 peserta 30 Nagreg
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
2 hari, peserta 30 orang dari 6 desa.
IV - 136
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
manajemen Bumdes.
36.
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
penguatan & opti- orang dari malisasi peman6 desa faatan Bumdes.
orang dari 6 desa
i) Fasilitasi pelaks. Pembangunan di desa.
Terfasilitasinya pelaks. kegiatan pembangunan di desa.
2 hari, peserta 30 orang dari 6 desa
2 hari, Kecamatan peserta 30 Nagreg orang dari 6 desa
j) Peningkatan kesadaran masy. akan nilai luhur budaya bangsa.
Terlaksananya kegiatan dlm rgk meningkatkan kecintaan nilainilai budaya bgs.
2 hari, peserta 30 orang dari 6 desa
2 hari, Kecamatan peserta 30 Nagreg orang dari 6 desa
k) Pelatihan aparat pemerintah desa.
Terlaksananya 2 hari, peningk. pengepeserta 30 tahuan SDM desa. orang dari 6 desa
2 hari, Kecamatan peserta 30 Nagreg orang dari 6 desa
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
56.760.000
56.760.000
100,00
Kecamatan Baleendah
a) Rehabilitasi pemelihraan alat berat.
Terlaksananya 1 unit pemeliharaan alat stoom berat/stoom walls. walls.
1 unit stoom walls.
b) Pengembangan partisipasi masy. dlm perumusan program & kebijakan lay. publik.
Terlaksananya musrenbang kec.
1 hari, peserta 70 orang dari 3 desa dan 5 kelurahan
1 hari, Kecamatan peserta 70 Baleendah orang dari 3 desa dan 5 kelurahan
c) Peningkatan kapasitas aparat dlm siskamswakarsa di daerah.
Terlaksananya pembinaan kepada satuan Linmas Kec. Baleendah dlm rgk siskamswakarsa.
1 hari, peserta 70 orang dari 3 desa dan 5 kelurahan
1 hari, Kecamatan peserta 70 Baleendah orang dari 3 desa dan 5 kelurahan
d) Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.
Terlaksananya pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang pemerintahan.
1 hari, peserta 24 orang dari 3 desa dan 5 kelurahan
1 hari, Kecamatan peserta 24 Baleendah orang dari 3 desa dan 5 kelurahan
e) Pembinaan organisasi perempuan.
Terlaksananya sosialisasi fasilitasi perempuan dlm pembangunan.
1 hari, peserta 29 orang dari UPTD TK/SD, UPT KB & PKK).
1 hari, Kecamatan peserta 29 Baleendah orang dari UPTD TK/SD, UPT KB & PKK).
f) Peningkatan kesehatan masyarakat.
Terlaksananya sosialisasi avian influenza (Flu Burung).
2 hari, peserta 24 orang dari desa/kel, PMI, UPTD Yankes, PKK, PKB.
2 hari, Kecamatan peserta 24 Baleendah orang dari desa/kel, PMI, UPTD Yankes, PKK, PKB.
g) Pemberdayaan lembaga dan ormas perdesaan.
Terlaksananya pembinaan pelaks. program pemberdayaan lembaga dan ormas desa/ kel.
2 hari, peserta 26 org dari Pemdes/ Pemkel
2 hari, Kecamatan peserta 26 Baleendah org dari Pemdes/ Pemkel
h) Peningkatan
Terlaksananya
1 hari,
1 hari,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Kecamatan Baleendah
Kecamatan
IV - 137
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
kesadaran masy. akan nilai luhur budaya bangsa.
37.
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
peringatan HUT peserta 62 Kemerdekaan RI org dari ke-64 tahun 2009. Pemkec, pemdes/ pemkel, UPTD, ormas.
peserta 62 org dari Pemkec, pemdes/ pemkel, UPTD, ormas.
i) Pelatihan keterampilan manajemen Bumdes.
Terlaksananya pelatihan keterampilan manajemen Bumdes/Bumkel.
1 hari, peserta 24 org dari pemdes/ pemkel, BKM, PJOK
1 hari, Kecamatan peserta 24 Baleendah org dari pemdes/ pemkel, BKM, PJOK
j) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pandapatan daerah.
Terlaksananya evaluasi & ekstensifikasi sumber pendapatan deerah
1 hari, peserta 25 org dari pemdes/k
1 hari, Kecamatan peserta 25 Baleendah org dari pemdes/k
k) Pembinaan kelompok masy., pembangunan desa.
Terlaksananya keg pembinaan kelompok masy., pembangunan desa.
1 hari, peserta 24 orang (anggota karang taruna kec. & desa/kel)
1 hari, Kecamatan peserta 24 Baleendah orang (anggota karang taruna kec. & desa/kel)
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
55.000.000
55.000.000
100,00
Baleendah
Kecamatan Pacet
a) Peningkatan peran lembaga desa dan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang.
Terlaksananya rapat pra Musrenbang dan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan
1 hari peserta 112 orang dari 13 desa.
1 hari peserta 112 orang dari 13 desa.
b) Pengembangan partisipasi masy. dalam rumusan program dan kebijakan pelayanan publik.
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat
1 hari peserta 65 orang dari 13 desa.
1 hari Kecamatan peserta 65 Pacet. orang dari 13 desa.
c) Pembinaan organisasi perempuan
Terlaksananya rapat bina wilayah PKK dan pembinaan lembaga desa
1 hari peserta 80 orang dari 13 desa.
1 hari Kecamatan peserta 80 Pacet. orang dari 13 desa.
d) Peningkatan kapasitas aparat dalam Siskam Swakarsa
Terlaksananya partisipasi masy. dalam keamanan dan ketertiban
1 hari peserta 80 orang 13 desa.
1 hari Kecamatan peserta 80 Pacet. orang 13 desa.
e) Pemberdayaan lembaga dan ormas pedesaan
Terlaksananya pembinaan karang taruna dan forum komunikasi PSM Sekecamatan Pacet
1 hari peserta 100 orang dari 13 desa.
1 hari peserta 100 orang dari 13 desa.
Kecamatan Pacet.
f) Intensifikasi dan eksentifikasi sumber pendapatan daerah
Terlaksananya rapat klarifikasi perijinan di Kec. dan evaluasi PBB tahun fiskal 2008/2009.
1 hari peserta 100 orang dari 13 desa.
1 hari peserta 100 orang dari 13 desa.
Kecamatan pacet
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Kecamatan Pacet.
IV - 138
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
38.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Target
f) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Terlaksananya pendataan sarana/ prasarana umum serta pasilitas sosial.
1 hari peserta 50 orang dari 13 desa.
1 hari Kecamatan peserta 50 Pacet. orang dari 13 desa.
h) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Terlaksananya rapat kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1 hari peserta 80 orang dari 13 desa.
1 hari Kecamatan peserta 90 Pacet orang dari 13 desa, Pemkec.
i) Pelatihan aparat pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemdes
Terlaksananya pelatihan dan pembinaan pemerintahan desa.
1 hari peserta 100 orang dari 13 desa.
1 hari peserta 100 orang dari 13 desa.
j) Penyusunan data potensi kecamatan.
Terlaksananya peningkatan penyusunan data potensi Kec.
1 hari peserta 60 orang dari 13 desa.
1 hari Kecamatan peserta 60 Pacet orang dari 13 desa.
h) Pemeliharaan alat berat stoom wols
Terlaksananya peningkatan pelayanan masy.
2 hari (1 unit)
2 hari (1 unit)
60.860.000
Realisasi
60.860.000
%
100,00
Realisasi
SKPD
Uraian
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Anggaran
Keluaran / Output
Kecamatan Pacet
Kecamatan Pacet Kecamatan Kertasari
a) Peningkatan kesehatan masyarakat
Terlaksananya pembinaan kesehatan masyarakat.
1 hari peserta 60 orang dari 7 desa
1 hari Kecamatan peserta 60 Kertasari orang dari 7 desa
b) pengembangan partisipasi masy. dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik
Terlaksananya sosialisasi dan ppartisifasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan publi
1 hari peserta 60 orang dari 7 desa
1 hari Kecamatan peserta 60 Kertasari orang dari 7 desa
c) Pembinaan organisasi perempuan
Terlaksananya rapat bina wilayah PKK & pembinaan lembaga desa.
1 hari peserta 60 orang dari 7 desa
1 hari Kecamatan peserta 60 Kertasari orang dari 7 desa
d) Peningkatan kapasitas aparat dalam Siskam Swakarsa
Terlaksananya partisipasi masy. dalam keamanan dan ketertiban
1 hari peserta 60 orang dari 7 desa
1 hari Kecamatan peserta 60 Kertasari orang dari 7 desa
e) Intensifikasi dan eksentifikasi sumber pendapatan daerah
Terlaksananya rapat klarifikasi perijinan di Kec. dan evaluasi PBB tahun fiskal 2008/ 2009.
1 hari peserta 60 orang dari 7 desa
1 hari Kecamatan peserta 60 Kertasari orang dari 7 desa
f) Pemberdayaan masyarakat dan organsasi desa
Terlaksananya pembinaan organisai kemasyarakatan
1 hari peserta 60 orang dari 7 desa
1 hari Kecamatan peserta 60 Kertasari orang dari 7 desa
g) Pelaksanaan musyawarah pembangunan
Terlaksananya pelaksanaan musrenbang
1 hari peserta 60 orang dari 7 desa
1 hari Kecamatan peserta 60 Kertasari orang dari 7 desa
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 139
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
39.
40.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
h) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Terlaksananya pembinaan administrasi kependudukan dan pembinaan aparatur desa.
1 hari peserta 60 orang dari 7 desa
1 hari Kecamatan peserta 60 Kertasari orang dari 7 desa
i) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Terlaksananya sosialisasi peraturan desa
1 hari peserta 60 orang dari 7 desa
1 hari Kecamatan peserta 60 Kertasari orang dari 7 desa
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
47.407.500
47.407.500
100,00
Kecamatan Ciparay
a) Peningkatan kesehatan masyarakat
Terlaksananya pembinaan kesehatan masyarakat.
1 hari peserta dari 14 desa.
1 hari peserta dari 14 desa.
Kecamatan Ciparay
b) Terfasilitasi aspirasi partisipasi masy. dalam perenc. pemb.
Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan.
1 hari peserta dari 14 desa.
1 hari peserta dari 14 desa.
Kecamatan Ciparay
c) Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.
Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan
1 hari peserta dari 14 desa.
1 hari peserta dari 14 desa.
Kecamatan Ciparay
d)Terwujudnya kondisi yang kondusif.
Terlaksananya koordinasi/pembin aan terhadap generasi muda
1 hari peserta dari 14 desa.
1 hari peserta dari 14 desa.
Kecamatan Ciparay
e) Tertanam nilainilai juang.
Terlaksananya kegiatan hari-hari bersejarah nasional
1 hari peserta dari 14 desa.
1 hari peserta dari 14 desa.
Kecamatan Ciparay
f) Tercapainya PAD Kecamatan.
Terlaksananya pencapaian target PAD
1 hari peserta dari 14 desa.
1 hari peserta dari 14 desa.
Kecamatan Ciparay
g) Terwujudnya penguatan kelembagaan masyarakat.
Terlaksananya pembinaan kelembagaan yg berada di desa-desa.
1 hari peserta dari 14 desa.
1 hari peserta dari 14 desa.
Kecamatan Ciparay
h) Terwujudnya penguatan Pemdes.
Terlaksananya koord. Pelaksanaan pembangunan di desa.
1 hari peserta dari 14 desa.
1 hari peserta dari 14 desa.
Kecamatan Ciparay
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
56.760.000
56.760.000
100,00
Kecamatan Majalaya
a) Peningkatan kesehatan masyarakat.
Terlaksananya sosialisasi eliminasi filariasis.
3 hari, peserta 66 orang dari 11 desa.
3 hari, Kecamatan peserta 66 Majalaya orang dari 11 desa.
b) Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen
Terlaksananya pelatihan aparat Pemdes dlm bid manajemen
3 hari, peserta 66 orang dari 11 desa.
3 hari, Kecamatan peserta 66 Majalaya orang dari 11 desa.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 140
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Pemdes.
41.
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
Pemdes.
c) Pembinaan kelompok masy., pembangunan desa.
Terlaksananya pemberdayaan ormas perdesaan/ RT/RW.
3 hari, peserta 66 orang dari 11 desa.
3 hari, Kecamatan peserta 66 Majalaya orang dari 11 desa.
d) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Terlaksananya rpt klarifikasi perizinan di kec. dan evaluasi PBB thn fiskal 2008-2009.
3 hari, peserta 90 orang dari 11 desa.
3 hari, Kecamatan peserta 90 Majalaya orang dari 11 desa.
e) Pengembangan partisipasi masy. dlm perumusan prog & kebijakan.
Terlaksananya sosialisasi Musrenbang Desa se-Kec. Majalaya.
3 hari, peserta 120 orang dari 11 ds.
3 hari, Kecamatan peserta Majalaya 120 orang dari 11 ds.
f) Peningkatan penanggulangan dan pencegahan bencana alam Kec. Majalaya.
Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat dalam pelaks. Siskamswakarsa di daerah.
3 hari, peserta 120 orang dari 11 desa.
3 hari, peserta 120 orang dari 11 desa.
Kecamatan Majalaya
g) Pembinaan kelompok masy., pembangunan desa.
Terlaksananya pelatihan keterampilan manajemen Bumdes.
3 hari, peserta 100 orang dari 11 desa.
3 hari, peserta 100 orang dari 11 desa.
Kecamatan Majalaya
h) Peningkatan kesadaran masy. akan nilai luhur budaya bangsa.
Terlaksananya rapat kesadaran masy. akan nilai luhur budaya bangsa & pembentukan pengurus passeban.
3 hari, peserta 120 orang dari 11 desa.
3 hari, peserta 120 orang dari 11 desa.
Kecamatan Majalaya
i) Pembinaan organisasi perempuan.
Terlaksananya rapat bina wilayah PKK se-Kec. Majalaya.
3 hari, peserta 100 orang dari 3 desa.
3 hari, Kecamatan peserta Majalaya 100 orang dari 3 desa.
j) Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang prog. Layanan publik.
Terlaksananya pembinaan aparat pemerintah desa dlm bidang prog. Layanan publik.
3 hari, peserta 100 orang dari 3 desa.
3 hari, Kecamatan peserta Majalaya 100 orang dari 3 desa.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
56.760.000
56.759.000
100,00
Kecamatan Ibun
a) Peningkatan kesehatan masyarakat
Terlaksananya pembinaan kesehatan masyarakat.
1 hari peserta 50 orang dari 12 desa
1 hari Kecamatan peserta 50 Ibun orang dari 12 desa
b) Terfasilitasi aspirasi partisipasi masy. dalam perenc. pemb.
Terlaksananya rapat pra musrenbang dan rapat musrenbang Tkt Kecamatan Ibun
2 hari peserta 75 orang dari 12 desa
2 hari Kecamatan peserta 75 Ibun orang dari 12 desa
c) Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan.
Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan
1 hari peserta 50 orang dari 12 desa
1 hari Kecamatan peserta 50 Ibun orang dari 12 desa
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 141
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
42.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
d) Peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan siskamswakarsa daerah
Terlaksananya monitoring siskamswakarsa
12 hari di 12 desa
12 hari di 12 desa
e) Pemberdayaan lembaga dan ormas pedesaan
Terlaksananya pembinaan terhadap RT/RW dan apart desa
1 hari peserta 100 orang dr 12 desa
1 hari Kecamatan peserta Ibun 100 orang dr 12 desa
f) Intensifikasi dan eksentifikasi sumber pendapatan daerah
Terlaksananya optimalisasi PBB dan pembinaan Adm desa
6 hari terdiri dari 10 orang
6 hari terdiri dari 10 orang
Kecamatan Ibun
g) Pembinaan Pokmas pembangunan desa
Terlaksananya rapat persiapan pameran pemb.
1 hari 30 orang
1 hari 30 orang
Kecamatan Ibun
h) Pelatihan manajemen Bumdes
Terlaksananya pembinaan manajemen Bumdes di 12 desa
Para kepala seksi dan stap kec.
Para kepala seksi dan stap kec.
Kecamatan Ibun
i) Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya.
Terlaksananya rapat kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bgs
1 hari 25 orang perangkat desa
1 hari 25 orang perangkat desa
Kecamatan Ibun
j) Pelatihan aparatur Pemdes bidang manajemen
Terlaksananya pembinaan aparatur Pemdes
6 hari 10 6 hari 10 Kecamatan orang orang Ibun aparat kec. aparat kec.
k) Rehab alat berat
Terpeliharanya alat berat stoom walls
1 tahun, service & onderdil
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
56.760.000
56.760.000
1 tahun, service & onderdil
100,00
Kecamatan Ibun
Kecamatan Ibun Kecamatan Paseh
a) Peningkatan kesehatan masy.
Terlaksananya sosialisasi gizi buruk dan pemberian makanan tambahan untuk anak.
1 hari, peserta 28 orang dari 12 desa.
1 hari, peserta 28 orang dari 12 desa.
Kecamatan Paseh
b) Rehabilitasi pemelihraan alat berat.
Terlaksananya 6 kali pemeliharaan alat selama berat/stoom walls. 1 tahun.
6 kali selama 1 tahun.
Kecamatan Paseh
c) Pengembangan partisipasi masy. dlm perumusan program & kebijakan.
Terlaksananya 2 hari, rapat pra musren- peserta bang & pelaksa150 orang naan musrenbang tingkat kec.
2 hari, peserta 150 orang
Kecamatan Paseh
d) Pembinaan organisasi perempuan.
Terlaksananya 3 hari, 3 hari, Kecamatan rapat bina wilayah peserta 85 peserta 85 Paseh PKK dan pembiorang orang naan Posyandu.
e) Peningkatan kapasitas aparat dlm siskamswakarsa.
Terlaksananya peningkatan keg. Ronda malam, mengaktifkan Linmas RW dlm mjg siskamling.
1 hari, peserta 120 orang
1 hari, peserta 120 orang
Kecamatan Paseh
f) Peningkatan
Terlaksananya
3 hari,
3 hari,
Kecamatan Paseh
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 142
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
kesadaran masy. akan nilai luhur budaya bangsa.
kegiatan dalam rgk memperingati hari-hari besar nasional.
peserta peserta 100 orang 100 orang dari 3 desa. dari 3 desa.
g) Pemberdayaan lembanga dan ormas perdesaan.
Terlaksananya penataan adm. RT/RW dan penataan tupoksi.
Kecamatan 1 hari, 1 hari, Paseh peserta peserta 150 orang. 150 orang.
h) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.
Kecamatan Terlaksananya 1 hari, 1 hari, Paseh sosialisasi tentang peserta peserta peningk. pemasu- 143 orang. 143 orang. kan PAD di tk kec.
i) Pembinaan kelompok masy., pembangunan desa.
Terlaksananya pembentukan kader pembangunan desa.
Kecamatan 1 hari, 1 hari, Paseh peserta 50 peserta 50 orang. orang.
j) Pelatihan manajemen Bumdes.
Terlaksananya pelatihan pengurus Bumdes.
Kecamatan 1 hari, 1 hari, Paseh peserta 40 peserta 40 orang. orang.
h) Peningkatan kesadaran masy. akan nilai luhur budaya bangsa.
Terlaksananya pembinaan pelestarian nilai luhur budaya.
Kecamatan 1 hari, 1 hari, Paseh peserta 50 peserta 50 orang. orang.
l) Pelatihan aparat pemerintah desa.
Kecamatan Terlaksananya 1 hari, 1 hari, Paseh peningk. Pengepeserta peserta tahuan SDM desa. 100 orang. 100 orang.
43.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
60.059.000
60.059.000
100,00
Kecamatan Solokanjeruk
44.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
54.265.172
54.265.172
100,00
Kecamatan Pasirjambu
a) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Terlaksananya sosialisasi eliminasi filariasis dan rapat pembinaan dana sehat.
1 hari dengan peserta 30 orang dari 10 desa
1 hari Kecamatan dengan Pasirjambu peserta 30 orang dari 10 desa
b) Terfasilitasinya aspirasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Terlaksananya kegiatan pra musrenbang dan musrenbang tingkat kecamatan
1 hari dengan peserta 80 orang terdiri dari 10 desa
1 hari Kecamatan dengan Pasirjambu peserta 80 orang terdiri dari 10 desa
c) Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan
Terlaksananya rapat bina wilayah PKK & pembinaan posyandu di kec. pasirjambu.
1 hari dengan peserta 30 orang dari 10 desa
1 hari Kecamatan dengan Pasirjambu peserta 30 orang dari 10 desa
d) Terwujudnya kondisi yang kondusif
Terlaksananya siskamling di 10 desa se Kec. Pasir jambu
1 hari dengan peserta 30 orang dari 10 desa
1 hari Kecamatan dengan Pasirjambu peserta 30 orang dari 10 desa
e) Tertanamnya nilai-nilai juang
Terlaksanya kegiatan peringatan hari-
2 hari 2 hari Kecamatan dengan dengan Pasirjambu peserta 27 peserta 27
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 143
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
45.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Realisasi
hari besar bersejarah
orang dari 10 desa
orang dari 10 desa
f) Tercapainya target PAD Kecamatan
Terlaksananya rapat klarifikasi perijinan dan evaluasi PBB tahun 2008-2009
2 hari dengan peserta 27 orang dari 10 desa
2 hari Kecamatan dengan Pasirjambu peserta 27 orang dari 10 desa
g) Terwujudnya penguatan kelembagaan di desa
Terlaksananya pembinaan karang taruna dan lembaga yang ada di desa.
2 hari dengan peserta 27 orang dari 10 desa
2 hari Kecamatan dengan Pasirjambu peserta 27 orang dari 10 desa
h) Tersedianya lembaga keuangan desa
Terlaksananya pembinaan administrasi keuangan desa
2 hari dengan peserta 27 orang dari 10 desa
2 hari Kecamatan dengan Pasirjambu peserta 27 orang dari 10 desa
i) Meningkatkan transparansi
Terlaksananya pembinaan transparansi pembangunan desa
1 hari dengan peserta 30 orang dari 10 desa
1 hari Kecamatan dengan Pasirjambu peserta 30 orang dari 10 desa
j) Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan di desa
Terlaksananya pembinaan pembangunan di desa
1 hari dengan peserta 30 orang dari 10 desa
1 hari Kecamatan dengan Pasirjambu peserta 30 orang dari 10 desa
k) Terwujudnya penguatan pemerintah desa
Terlaksananya pembinaan administrasi kependudukan dan pembinaan aparatur desa
1 hari dengan peserta 30 orang dari 10 desa
1 hari Kecamatan dengan Pasirjambu peserta 30 orang dari 10 desa
60.860.000
Realisasi
60.860.000
%
Uraian
SKPD
Target
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Anggaran
Keluaran / Output
100,00
Kecamatan Ciwidey
a) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Terlaksananya sosialisasi musrenbang dan pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan
5 hari peserta 175 dari 7 desa.
5 hari peserta 175 dari 7 desa.
Kecamatan Ciwidey
b) Tersedianya sumber PAD Kecamatan
Terlaksananya rapat klarifikasi perijinan di Kec., evaluasi PBB tahun 2008-2009
4 hari peserta 140 dari 7 desa.
4 hari peserta 140 dari 7 desa.
Kecamatan Ciwidey
c) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Terlaksananya sosialisasi eliminasi filariasis dan rapat pembinaan dana sehat.
3 hari peserta 105 dari 7 desa.
3 hari peserta 105 dari 7 desa.
Kecamatan Ciwidey
d) Terwujudnya kondisi yang kondusif
Terlaksananya sosialisasi bagi tersedianya data kondisi kamtibmas dan linmas
4 hari peserta 140 dari 7 desa.
4 hari peserta 140 dari 7 desa.
Kecamatan Ciwidey
e) Peningkatan peran
Terlaksananya
4 hari
4 hari
Kecamatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 144
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
46.
47.
SKPD
Target
Realisasi
rapat PKK dan pembinaan posyandu
peserta 140 dari 7 desa.
peserta 140 dari 7 desa.
Ciwidey
f) Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan desa
Terlaksananya sosialisasi pembangunan desa
4 hari peserta 140 dari 7 desa.
4 hari peserta 140 dari 7 desa.
Kecamatan Ciwidey
g) Sosialisasi peraturan perundangundangan
Terlaksananya rapat sosialisasi peraturan perundangundangan
4 hari peserta 132 dari 7 desa.
4 hari peserta 132 dari 7 desa.
Kecamatan Ciwidey
h) Bimtek implementasi peraturan perundangundangan
Terlaksananya Bimtek implementasi peraturan perundangundangan.
4 hari peserta 132 dari 7 desa.
4 hari peserta 132 dari 7 desa.
Kecamatan Ciwidey
- Terselenggaranya partisipasi masyarakat dlm pembangunan (Musrenbang).
3 kali, peserta 90 orang dari 5 desa
3 kali, Kecamatan peserta 90 Rancabali orang dari 5 desa
- Terlaksananya intensifikasi sumber PAD kecamatan.
2 hari, peserta 120 orang dari 5 desa
2 hari, Kecamatan peserta Rancabali 120 orang dari 5 desa
- Terselenggaranya rapat dlm rgk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2 hari, peserta 110 orang dari 5 desa
2 hari, Kecamatan peserta Rancabali 110 orang dari 5 desa
- Terlaksananya pembinaan trantib sehingga terwujudnya kondisi yang kondusif.
3 hari, peserta 900 orang dari 5 desa
3 hari, Kecamatan peserta Rancabali 900 orang dari 5 desa
- Terlaksananya rapat tentang peran serta perempuan dlm pembangunan.
2 kali, peserta 80 orang dari 5 desa
2 kali, Kecamatan peserta 80 Rancabali orang dari 5 desa
- Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan desa.
2 hari, peserta 100 orang dari 5 desa
2 hari, Kecamatan peserta Rancabali 100 orang dari 5 desa
- Terlaksananya 2 hari, sosialisasi Perpu. peserta 80 orang dari 5 desa
2 hari, Kecamatan peserta 80 Rancabali orang dari 5 desa
- Terlaksananya bimbingan teknis implementasi Perpu.
2 hari, Kecamatan peserta 60 Rancabali orang dari 5 desa
serta perempuan dalam pembangunan
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
60.860.000
41.007.034
60.860.000
41.007.035
100,00
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
2 hari, peserta 60 orang dari 5 desa
Kecamatan Soreang
IV - 145
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
48.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
a) Peningkatan kesehatan masyarakat.
Terlaksananya sosialisasi eliminasi filariasis dan monitoring pemberian vitamin A.
b) Pengembangan partisipasi masy. dlm perumusan program dan kebijakan.
Terlaksananya 2 hari sosialisasi musren- peserta bang & pelaksa130 orang naan musrenbang tingkat Kecamatan
2 hari peserta 130
Kecamatan Soreang
c) Peningkatan peran serta perempuan dlm pembangunan
Terlaksananya rapat PKK & pembinaan posyandu
4 hari peserta 200 orang
4 hari peserta 200 orang
Kecamatan Soreang
d) Peningkatan pelaksanaan Siskamswakarsa.
Terlaksananya rapat penertiban PKL, pembinaan linmas
21 hari peserta 100 orang
21 hari peserta 100 orang
Kecamatan Soreang
e) Peningkatan kesadaran masyarakat nilai luhur budaya bangsa
Terlaksananya rapat kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa
3 hari peserta 100 orang dari 7 desa.
3 hari peserta 100 orang dari 7 desa.
Kecamatan Soreang
f) Intensifikasi dan eksentifikasi sumber PAD.
Terlaksananya rapat klarifikasi perijinan di kec. dan evaluasi PBB tahun 2008-2009 dan operasi sisir PBB
30 hari peserta 100 orang
30 hari peserta 100 orang
Kecamatan Soreang
g) sosialisasi Perpu.
Terlaksananya rapat sosialisasi perpu
2 hari 2 hari Kecamatan peserta 75 peserta 75 Soreang orang orang
h) bintek implementasi Perpu.
Terlaksananya bimtek perpu
2 hari peserta 120 orang
Pengendalian manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
55.575.000
55.575.000
8 hari 8 hari Kecamatan peserta 92 peserta 92 Soreang orang. orang.
2 hari peserta 120 orang
100,00
Kecamatan Soreang Kecamatan Cangkuang
a) Peningkatan kesehatan masyarakat.
Terlaksananya sosialisasi eliminasi filariasis dan monitoring pemberian vit. A
8 hari peserta 92 orang dari 7 desa.
8 hari Kecamatan peserta 92 Cangkuang orang dari 7 desa.
b) Pengembangan partisipasi masyarakat dlm perumusan program dan kebijakan.
Terlaksananya sosialisasi musrenbang dan pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan
2 hari peserta 130 orang dari 7 desa.
2 hari peserta 130 orang dari 7 desa.
Kecamatan Cangkuang
c) Peningkatan peran serta perempuan dlm pembangunan.
Terlaksananya rapat PKK dan pembinaan posyandu
4 hari peserta 200 orang dari 7 desa.
4 hari peserta 200 orang dari 7 desa.
Kecamatan Cangkuang
d) Peningkatan pelaksanaan Siskamswakarsa.
Terlaksananya rapat penertiban PKL, pembinaan linmas
21 hari peserta 100 orang dari 7
21 hari peserta 100 orang dari 7
Kecamatan Cangkuang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 146
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
49.
50.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
desa.
desa.
SKPD
e) Peningkatan kesadaran masyarakat nilai luhur budaya bangsa
Terlaksananya rapat kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa
3 hari peserta 100 orang dari 7 desa.
3 hari peserta 100 orang dari 7 desa.
f) Intensifikasi dan eksentifikasi sumber PAD.
Terlaksananya rapat klarifikasi perijinan di kec. dan evaluasi PBB tahun 2008-2009 dan operasi sisir PBB.
30 hari peserta 100 orang dari 7 desa.
30 hari peserta 100 orang dari 7 desa.
g) Sosialisasi Perpu.
Terlaksananya rapat sosialisasi perpu
2 hari peserta 75 orang dari 2 desa.
2 hari Kecamatan peserta 75 Cangkuang orang dari 2 desa.
h) Bintek implementasi Perpu.
Terlaksananya bimtek perpu
2 hari peserta 120 orang dari 7 desa.
2 hari peserta 120 orang dari 7 desa.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
50.170.000
162.189.758
50.170.000
161.589.625
100,00
99,63
Kecamatan Cangkuang
- Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesehatan masy.
Kecamatan Kutawaringin
- Terlaksananya musrenbang.
Kecamatan Kutawaringin
- Terlaksananya inspeksi pendapatan.
Kecamatan Kutawaringin
- Terlaksananya Monev ADD.
Kecamatan Kutawaringin
- Terlaksananya monev P2D.
Kecamatan Kutawaringin
- Terlaksananya monev kegiatan program pemerintah.
Kecamatan Kutawaringin
- Terlaksananya kegiatan HUT dan PHBN.
Kecamatan Kutawaringin
- Terlaksananya pelaksanaan pameran dinamika pembangunan.
Kecamatan Kutawaringin
- Terlaksananya pembangunan rumah tidak layak huni.
Kelurahan Pasawahan
- Terlaksananya pembangunan gorong-gorong.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Kecamatan Cangkuang
RW 01 dan RW 01 dan Kelurahan RW 06 RW 06 Pasawahan
IV - 147
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 51.
Program/ Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
187.078.171
187.078.171
Keluaran / Output % 100,00
Uraian
SKPD
Target
Realisasi
- Terlaksananya pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Padasuka.
20m x 9m
20m x 9m
Kelurahan Padasuka
- Terlaksananya pembangunan jalan/jembatan.
10m x 2m
10m x 2m
Kelurahan Padasuka
52.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
276.557.675
276.557.675
100,00
Kelurahan Andir
53.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
258.085.785
235.265.746
91,16
Kelurahan Baleendah
54.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
281.289.662
279.609.662
99,40
- Terlaksananya penetrasi Jln. Cimuncang.
Kelurahan Manggahang
- Terlaksananya
Kelurahan Manggahang
normalisasi Sungai Cimanggahang.
- Tersedianya air bersih Taman Sari.
Kelurahan Manggahang
55.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
198.763.242
198.763.242
100,00
Kelurahan Cibeunying
56.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
147.667.216
147.667.000
100,00
Kelurahan Jelekong
57.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
210.123.021
208.943.000
99,44
58.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
168.300.000
168.144.200
99,91
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
- Terlaksananya pembangunan gor kelurahan.
Kelurahan Wargamekar
- Terlaksananya pengaspalan jalan dan kirmir jalan.
350m x 2,5m 350m x 2,5m Kelurahan 1.000m x 1m 1.000m x 1m Warga-
di RW 13 di RW 13 dan RW 11 dan RW 11
mekar
- Terlaksananya pembangunan tanggul irigasi di Cipelah.
11m x 2 m 11m x 2 m
Kelurahan Wargamekar
- Terlaksananya sosialisasi pengembangan partisipasi masy. Dlm perumusan prog & kebijakan pelayanan publik.
1 hari, 58 orang terdiri dari: tokoh masy., RW, RT, LPM, karang taruna kel.
1 hari, Kelurahan 58 orang Sulaiman terdiri dari: tokoh masy., RW, RT, LPM, karang taruna kel.
- Terlaksananya keg. Musrenbang tk kel.
1 hari, 63 orang terdiri dari: aparat kel,
1 hari, Kelurahan 63 orang Sulaiman terdiri dari: aparat kel,
IV - 148
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
V.
01
VI.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masy.
147.878.000
147.878.000
100,00
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
147.878.000
147.878.000
100,00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
557.239.000
469.984.250
84,34
Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik (P2TPD)
83.267.000
77.556.000
93,14
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
SKPD
Target
Realisasi
LPM, RW, RT, PKK, Kader Posy tkh agama, karang taruna, kep. sek di lingk. Kel.
LPM, RW, RT, PKK, Kader Posy tkh agama, karang taruna, kep. sek di lingk. Kel.
- Terlaksananya pembinaan pemantapan keterampilan anggota Linmas menjelang Pemilu 2009.
4 hari, 20 orang anggota Linmas kel.
4 hari, Kelurahan 20 orang Sulaiman anggota Linmas kel.
- Terlaksananya pembinaan posy. dan kader dasawisma.
1 hari, 52 orang terdiri dari: kader posy PKK & kader dasawisma.
1 hari, Kelurahan 52 orang Sulaiman terdiri dari: kader posy PKK & kader dasawisma.
- Terlaksananya sosialisasi tim sukses wajar dikdas 9 tahun.
1 hari, 33 orang terdiri dari: tokoh masy, RW, RT dan kep sek di lingk. kel.
1 hari, Kelurahan 33 orang Sulaiman terdiri dari: tokoh masy, RW, RT dan kep sek di lingk. kel.
- Terlaksananya pembangunan & rehab gedung balai kegiatan RW & posy. pd 4 ktr RW.
RW 01, 02, 04 dan 06 di wil Kel. Sulaeman
RW 01, 02, Kelurahan 04 dan 06 Sulaiman di wil Kel. Sulaeman
- Terlaksananya pemagaran kantor kel.
24m x 1m
24m x 1m
Kelurahan Sulaiman
Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi.
26 SMPN, 49 SDN, 165 desa, 21 unit ktr camat, 6 UPTD Pasar, 6 terminal
26 SMPN, 49 SDN, 165 desa, 21 unit ktr camat, 6 UPTD Pasar, 6 terminal
Inspektorat
- Tersusunnya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan & peningkatan kinerja dlm penyediaan
1 dokumen 1 dokumen Bagian (15 buku) (15 buku) Pem Um Setda Terpenuhi- Terpenuhinya prasyarat thp investasi tahun ke-2
nya prasyarat thp investasi tahun ke-2
IV - 149
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
sarana dan P2TPD prasarana publik (P2TPD).
02.
Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik (LPPD dan EPPD)
117.000.000
62.454.375
53,38
03.
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan daerah
322.648.000
322.173.875
99,85
04.
Fasilitasi/pembentuk an kerjasama antar daerah
34.324.000
7.800.000
22,72
VII.
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
1.458.228.750
1.085.047.550
Realisasi
SKPD
P2TPD
- Reformasi tata pemerintahan dlm rgk transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Publikasi media cetak 2 kali
- Tersusunnya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja dlm penyediaan pelayanan publik (LPPD) th 2008.
1 dokumen 1 dokumen Bagian (35 buku) (35 buku) Pem Um Setda TerlaksaTerlaksananya publikasi dok. LPPD thn 2008.
nanya publikasi dok. LPPD thn 2008.
- Terlaksananya informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD).
Publikasi media cetak 1 kali
Publikasi media cetak 1 kali
Publikasi media cetak 2 kali
Terselenggaranya 8 kegiatan 8 kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemda
Bagian Pem Um Setda
Bagian Pem Um Setda
Bagian Humas Setda Bagian Otonomi Daerah Setda
74,41
01.
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan
138.096.750
85.936.750
62,23
- Terlaksananya penyelesaian masalah hukum secara litigasi dan non ligitasi.
10 perkara hukum ligitasi dan 2 perkara hukum non ligitasi
Bagian Hukum Setda
02.
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Perpu.
14.361.000
13.482.000
93,88
- Tersusunnya 1 dokumen 1 dokumen data prolegda tahun 2009 untuk rancangan Perda dan ranc. Perbup.
Bagian Hukum Setda
- Terlaksananya penjilidan data base ranc. Perda & ranc. Perbup yg masuk dlm prolegda tahun 2009.
100 %
100 %
Bagian Hukum Setda
- Terlaksananya pencetakan LD Perda dan berita daerah bagi Peraturan Bupati
625 buku LD untuk 8 buah Perda dan 165 buku
625 buku LD untuk 6 buah Perda dan 165 buku
Bagian Hukum Setda
03.
Legislasi rancangan peraturan perundangundangan
309.998.000
223.495.000
72,10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
8 perkara hukum ligitasi
IV - 150
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
yang telah berita dihasilkan tahun daerah 2009. untuk 22 Perbup.
04.
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan
115.548.000
95.845.300
82,95
Realisasi
SKPD
berita daerah untuk 15 Perbup.
- Terlaksanakannya distribusi Perda dan Perbup tahun 2009.
120 buku 120 buku untuk 37 SKPD, DPRD, Kec.
Bagian Hukum Setda
- Terlaksananya sosialisasi produk hukum pusat & daerah bagi aparat dan masy. Kab.
Pelaks. di 2 kec. (peserta 100 orang)
Pelaks. di 2 kec. (peserta 100 orang)
Bagian Hukum Setda
2 kec.
2 kec.
Bagian Hukum Setda
- Terlaksananya pencetakan abstrak Perda.
200 buku
75 buku
Bagian Hukum Setda
- Terlaksananya penerbitan Kepbup MoU, perjanjian dan instruksi.
400 buku kepbup, 5 buah perjanjian, 1 buah instruksi, 4 bh MoU, 306 buah hibah dan 7 buah kep sekda.
400 buku kepbup, 5 buah perjanjian, 1 bh instruksi, 4 bh MoU, 306 buah hibah dan 7 buah kep sekda.
Bagian Hukum Setda
- Terlaksananya inventarisasi data-data pendukung Kepbup.
430 dokumen
400 dokumen
Bagian Hukum Setda
- Terlaksananya pencetakan warta pusat/ peraturan pusat.
178 buku
75 buku
Bagian Hukum Setda
8 Perda 22 Perbup
26 Perda 38 Perbup
Bagian Hukum Setda
- Terlaksananya diseminasi dan pendidikan HAM.
05.
Kajian Peraturan Perundang-undangan (Perpu) daerah terhadap Perpu yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar Perpu daerah
20.737.000
19.384.000
93,48
Terlaksananya penyusunan produk Perda.
06.
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perundangundangan
150.000.000
135.045.000
90,03
Tersusunnya Bagian 1 dokumen 1 dokumen rancangan peraOrganisasi Setda turan tentang tunjangan penghasilan (TP) PNS.
07.
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
33.250.000
16.750.000
50,38
- Terselenggaranya sosialisasi analisa jabatan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
200 orang peserta dr seluruh SKPD di lingk. Pemkab. Bdg.
Hadir 100 Bagian orang Organisasi Setda peserta dr seluruh SKPD di lingk. Pemkab. Bdg.
IV - 151
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
08.
Program/ Kegiatan
Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
152.025.000
Realisasi
75.723.000
Keluaran / Output %
49,81
Realisasi
SKPD
Uraian
Target
- Terselenggaranya sosialisasi Perbup Bandung No. 5/2009 ttg Pedoman Pelaksanaan Rapat di Lingk. Pemkab Bandung.
200 orang peserta dr seluruh SKPD di lingk. Pemkab. Bdg.
a)Tersusunnya kajian/rancangan peraturan daerah ttg RSUD Cicalengka.
@ 1 dok.
@ 1 dok.
Bagian Organisasi Setda
@ 1 dok.
@ 1 dok.
Bagian Organisasi Setda
@ 1 dok.
@ 1 dok.
Bagian Organisasi Setda
Bagian 78 orang dari unsur: Organisasi Setda dinas daerah 13 org, badan 10 org, kantor 1 org, RSUD 3org, Kecamatan 31 orang, kelurahan 9 org, Setda 10 org, Set DPRD 1 org.
b)Tersusunnya kajian/rancangan Perbup Bandung ttg Tupoksi RSUD Cicalengka. c) Tersusunnya rancangan Keputusan ttg : - Pembentukan Tim Pengkaji Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keu. BLU Daerah di Kab. Bdg; - Pembentukan Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengel. Keu. BLU Daerah di Kab. Bdg - Penetapan RSUD Majalaya sbg SKPD yg Menerapkan Pola Pengel. Keu. BLU Daerah d) Tersusunnya ranc. Perbup tentang : - Pedoman Teknis Pengel. Keu. RSUD Majalaya sbg SKPD yang Menerapkan Pola Pengel. Keu BLU Daerah. - Pola Tata Kelola RSUD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 152
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
SKPD
Target
Realisasi
- Tersusunnya evaluasi penyelenggaran desentralisasi di Kab. Bandung.
25 Buku
25 Buku
Bagian Otonomi Daerah Setda
- Tersusunnya evaluasi tugas pembantuan di Kab. Bandung.
24 Buku
24 Buku
Bagian Otonomi Daerah Setda
- Tersusunnya rancangan penataan Desa Citaman dan Desa Nagreg Kec. Nagreg
35 Buku
35 Buku
Bagian Otonomi Daerah Setda
- Tersusunnya Rencana Pemekaran Kec. Pangalengan
40 Buku
40 Buku
Bagian Otonomi Daerah Setda
- Tersusunnya Rencana Pemekaran Kec. Rancaekek
29 Buku
29 Buku
Bagian Otonomi Daerah Setda
- Tersusunnya penataan Kel. Baleendah dan Kel. Cibeunying
30 Buku
30 Buku
Bagian Otonomi Daerah Setda
- Tersusunnya rencana Persiapan perubahan status desa mjd kel di sekitar pusat Pemkab Bandung
30 Buku
30 Buku
Bagian Otonomi Daerah Setda
- Tersusunnya evaluasi urusan pemerintahan Kab. Bandung
35 Buku
35 Buku
Bagian Otonomi Daerah Setda
- Tersusunnya evaluasi penyelenggaraan Otda
25 Buku
25 Buku
Bagian Otonomi Daerah -
Majalayan sbg SKPD yang Menerapkan Pola Pengel. Keu BLU Daerah. - Renstra Bisnis RSUD Majalaya sbg SKPD yg Menerapkan Pola Pengel. Keu. BLU Daerah. - SPM RSUD Majalaya sbg SKPD yg Menerapkan Pola Pengel. Keu. pd BLUD. 09.
Kajian Perpu daerah terhadap Perpu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar Perpu daerah
260.765.000
203.302.000
77,96
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 153
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
di Kab. Bandung
SKPD Setda
10.
Penyusunan juklak juknis barang/jasa daerah & pembinaan jasa konstruksi thd penyedia jasa, pengguna barang/jasa masy. dan sosialisasi
49.410.000,00
30.139.500
61,00
Penyusunan/ penyempurnaan juklak juknis barang/jasa daerah tahun anggaran 2009.
1 dokumen 1 dokumen (150 buku) (150 buku)
Bagian Pembangunan Setda
11.
Fasilitasi sosialisasi Perpu (pembentukan procurement unit)
102.085.000,00
79.695.000
78,07
Terbentuknya unit layanan pengadaan barang/jasa (procurement unit) pada Pem Kab. Bandung.
1 unit ULP
1 unit ULP
Bagian Pembangunan Setda
12.
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan (Perpu)
55.976.000
53.475.000
95,53
Terlaksananya sinkronisasi antara peraturan yg lebih tinggi dgn peraturan dibawahnya.
13.
Kajian Perpu daerah Perpu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar Perpu daerah.
55.977.000
52.775.000
94,28
Terlaksananya penyebarluasan Perda prakarsa DPRD.
VIII.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
162.110.000
37.318.500
23,02
01.
Fasilitasi, Percepatan, Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
162.110.000
37.318.500
23,02
Terlaksananya pelacakan titik batas daerah antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut dan Cianjur; Pemasangan pilar batas daerah;
Set. DPRD
900 eks Perda
900 eks Perda
Set. DPRD
Terlaksana nya penegasan batas daerah Kab. Bdg dgn Kab. Garut dan Kab. Cianjur.
Terverifikasinya batas daerah Kab. Bdg dgn Kab. Cianjur (di Kec. Rancabali) dan Kab. Garut (di Kec. Pangalengan & Kertasari)
Bagian Pem Um Setda
Pengukuran titik koordinat batas dan pembuatan peta batas daerah. IX.
01.
02.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.080.400.875
4.068.720.875
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
2.181.387.500
2.181.387.500
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
1.376.452.375
1.376.452.375
99,71
100,00 Terlaksananya pengiriman peserta Diklat Prajabatan, terdiri dari :
BKPP
- CPNSD Gol III
305 orang
296 orang
BKPP
- CPNSD Gol II
342 orang
341 orang
BKPP
- CPNSD Gol I
105 orang
105 orang
BKPP
100,00 Terlaksananya pengiriman peserta Diklat Struktural, terdiri dari :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
BKPP
- Diklatpim II
4 orang
4 orang
- Diklatpim III
36 orang
34 orang
BKPP
IV - 154
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian - Diklatpim IV
03.
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
482.385.000
482.385.000
100,00
- Terselenggaranya Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa.
Target
X.
Bimtek Perencanaan dan Monev Bagi Aparat Perencana
40.176.000
28.496.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.377.403.500
1.047.977.350
40 orang
BKPP
120 orang
120 orang
BKPP
111 orang
BKPP
40 orang
BKPP
10 SKPD
Bagian Organisasi Setda
70,93 - Terselenggara40 orang nya bimtek perencanaan, monev bagi aparat perenc. di setiap SKPD. 76,08
01.
Penyusunan Instrumen Analis Jabatan PNS
169.168.000
112.899.000
66,74 Tersusunnya Analis formasi Jabatan PNS.
02.
Seleksi penerimaan calon PNS
754.690.000
559.097.050
74,08 Terselenggaranya pelaksanaan seleksi penerimaan calon PNSD formasi 2009 sesuai formasi dari Menpan : - Sekdes
03.
Penempatan PNS
177.983.500
154.073.500
SKPD
40 orang
- Terlaksananya 107 orang pengiriman peserta kursus singkat/pelatihan. 04.
Realisasi
BKPP
31 orang
31 orang
BKPP
- CPNSD dari tenaga honorer.
228 orang
228 orang
BKPP
- CPNSD dari pelamar umum.
244 orang
244 orang
BKPP
Pejabat Struktural
58 orang
BKPP
6 kali
3 kali
BKPP
- TerselenggaraPejabat nya penyesuaian Fungsional dalam jabatan fungsional.
1 kali, 544 orang
BKPP
- Terlaksananya penyusunan data formasi pegawai serta analisa JFU/JFK di Lingk. Dinas Kesehatan Kab. Bandung.
Data formasi pegawai, 1 paket analisis kebutuhan JFU/JFK pada Dinas Kesehatan Kab. Bdg
BKPP
86,57 - Terselenggaranya alih tugas/ alih jabatan pejabat struktural. - Terselenggaranya pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural .
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
10 SKPD
Data formasi pegawai, 1 paket analisis kebutuhan JFU/JFK pada Dinas Kesehatan Kab. Bdg
IV - 155
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 04.
Program/ Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 68.938.000
Realisasi 28.938.000
Keluaran / Output %
Uraian
Realisasi
4.000 orang
3.004 orang
BKPP
PNS Kabupaten Bandung
2.597 orang
BKPP
2.800 dokumen takah
BKPP
22.068 orang
BKPP
25 orang
25 orang
BKPP
- Terlaksananya perbaikan dan penambahan modul aplikasi kepegawaian.
1 paket
1 paket
BKPP
- Terlaksananya pengadaan buku Perpu.
1 paket
5 Jenis (41 buku)
BKPP
- Terlaksananya updating data PNS dan CPNS (NIP baru).
21.802 data pegawai
22.568 data pegawai
BKPP
48 kasus pelanggaran disiplin dan
11 kasus pelanggaran disiplin dan
BKPP
41,98 a) Terselenggaranya proses kenaikan pangkat Periode April dan Periode Oktober 2009. b) Terselenggaranya proses kenaikan gaji berkala fungsional dan non fungsional.
05.
Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
120.387.000
118.932.800
98,79 - Terselenggara2.500 nya penataan dokumen tata naskah PNS. takah - Terselenggaranya konversi NIP dari 9 digit ke 18 digit sesuai dengan Peraturan BKN No. 22/2007. - Terselenggaranya workshop sistem aplikasi pelayanan kepegawaian sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 20/2008.
06.
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
86.237.000
74.037.000
85,85 - Terlaksananya penyelesaian proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai. - Terlaksananya penyelesaian proses pemberian izin perkawinan dan perceraian PNS. - Terselenggaranya pengambilan sumpah/ janji PNS.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
SKPD
Target
21.802 orang
4 kali sidak 4 kali sidak 48 surat izin
48 surat izin perceraian
BKPP
1 kali
1 kali (298 orang)
BKPP
IV - 156
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Alokasi Biaya (Rp)
Program/ Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
- Terselenggaranya sosialisasi peraturan disiplin pegawai.
1 kali
- Terselenggaranya pembinaan mental pegawai berupa siraman rohani bagi pegawai. Jumlah
25.096.840.222 21.855.066.930
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
Realisasi 1 kali
SKPD BKPP
(62 orang)
12 kali
11 kali
BKPP
87,08
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Tersedianya buku induk aset Pemerintah Daerah. b. Tersedianya laporan neraca aset Pemerintah Kabupaten Bandung. c. Tersedianya data base barang milik daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Bandung. d. Tersedianya standar satuan harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2010. e. Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2009. f. Tersedianya Peraturan Bupati Bandung nomor 7 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009. g. Tersedianya Peraturan Bupati Bandung nomor 32 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung nomor 7 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009. h. Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 13 tahun 2009 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009. i. Tersedianya Peraturan Bupati Bandung nomor 26 tahun 2009 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009. j. Tersedianya laporan dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana alokasi umum dan dana bagi hasil tahun anggaran 2009. k. Tersedianya buku manual sistem akuntansi pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. l. Tersedianya data potensi daerah yang dapat dikerjasamakan di wilayah Kabupaten Bandung. m. Tersedianya kelurahan.
evaluasi
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan/
n. Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 157
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
o. Terlaksananya sebagian urusan kewenangan Bupati kepada camat. p. Tersedianya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja dalam penyediaan sarana dan prasarana publik (P2TPD). q. Tersedianya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja dalam penyediaan pelayanan publik (LPPD) tahun 2008. r. Tersedianya evaluasi penyelenggaraan desentralisasi di Kabupaten Bandung. s. Tersedianya evaluasi tugas pembantuan di Kabupaten Bandung. t. Tersedianya evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bandung. u. Tersedianya juklak juknis barang/jasa daerah tahun anggaran 2009. v. Tersedianya jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 21.760 orang. w. Meningkatnya jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah lulus Diklat Pengadaan Barang/Jasa sebesar 80 %, yaitu dari 32 orang pada tahun 2008 menjadi 40 orang pada tahun 2009. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara BAPPEDA dengan BPS Kabupaten Bandung), menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik, untuk jenis pelayanan : pembuatan KTP; pembuatan kartu keluarga/KK; Izin Mendirikan Bangunan/IMB ≤ 250 m2; dan Izin Gangguan dan Keramaian/HO. Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dari masing-masing jenis pelayanan tersebut yaitu : 70,65 untuk pelayanan pembuatan KTP; 70,15 untuk pelayanan pembuatan KK; 71,86 untuk pelayanan IMB ≤ 250 m2; serta 71,11 untuk pelayanan izin HO. Namun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, yaitu : a. Unsur-unsur yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan pembuatan KTP, pembuatan KK dan izin HO, diantaranya yaitu :
pelayanan
1) Kecepatan pelayanan. 2) Kepastian biaya pelayanan. 3) Kepastian jadwal pelayanan. b. Unsur-unsur yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan IMB ≤ 250 m2, diantaranya yaitu : 1) Prosedur pelayanan. 2) Kecepatan pelayanan. 3) Kepastian jadwal pelayanan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) untuk pelayanan KTP meningkat 1,06 % yaitu dari 69,91 point pada tahun 2008 menjadi 70,65 point pada tahun 2009. Demikian pula untuk pelayanan IMB ≤
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 158
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
250 m2 meningkat 2,22 %, yaitu dari 70,30 point pada tahun 2008 menjadi 71,86 point pada tahun 2009. Sedangkan untuk pelayanan pembuatan KK dan pelayanan izin HO belum terlihat adanya peningkatan/penurunan nilai IKM, sehubungan pada tahun 2008 belum dilaksanakan survey kepuasan masyarakat. Permasalahan : a. Terlambatnya penetapan/pengesahan APBD dan tidak adanya APBD perubahan 2009 yang mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut : -
Berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan.
-
Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan dana dari APBD perubahan.
b. Kurangnya SDM berkaitan penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, baik secara kualitas maupun kuantitas. c. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. d. Kurang maksimalnya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. e. Belum optimalnya pendapatan daerah dari obyek pajak. Salah satu penyebabnya adalah : -
Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
-
Belum optimal/akurat basis data potensi pendapatan daerah dari obyek pajak.
-
Belum optimalnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.
-
Pemungutan pajak daerah dengan sistem Self Assesment kurang menunjang peningkatan pendapatan pajak daerah.
f. Sering terlambatnya penerimaan daerah dari dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sehingga mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah. g. Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran/rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF, yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya. h. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. i. Kurangnya pemahaman aparat mengenai esensi pemberian bantuan hukum, sehingga menimbulkan salah persepsi bahwa setiap permasalahan baik pidana, perdata maupun tata usaha negara adalah sama.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 159
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
j. Masih adanya ketidaksesuaian proses dan mekanisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Solusi : a. Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dan konsekuen terhadap jadwal pelaksanaan pembahasan/penyusunan/penetapan/pengesahan APBD. Selain itu, salah satu jalan untuk meminimalisasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, proses pengadaan barang/jasa dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu, namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan. b. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan untuk mengikuti diklat baik diklat stuktural, diklat fungsional, diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. c. Diperlukan kesadaran dari setiap SKPD akan pentingnya koordinasi yang baik antara sesama SKPD dalam melaksanakan tugas pokok pemerintahan, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. d. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para penyedia barang/jasa. e. Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan daerah dari obyek pajak dapat memenuhi target, diantaranya adalah : -
Sosialisasi perda pajak daerah melalui media cetak, papan himbauan, maupun spanduk (billboard) serta melakukan pendekatan persuasif secara langsung kepada para wajib pajak secara berkala dan berkesinambungan sehingga wajib pajak mengerti dan paham akan pentingnya pajak untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya wajib pajak dapat melunasi pajak sebelum jatuh tempo.
-
Koordinasi SKPD terkait dengan Kantor Pelayanan Pajak, PHRI serta melakukan pendataan ulang subyek dan obyek pajak (update data) yang melibatkan aparat desa/kecamatan dan pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan di kecamatan/desa.
-
Mengimplementasikan sistem official assesment.
-
Mengimplementasikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, diantaranya berupa : pengenaan denda maupun penerapan sanksi hukum, bekerja sama dengan Satpol PP, Kepolisian dan Kejaksaan.
-
Mengoptimalkan peran dan fungsi tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan pembina wilayah.
-
Pemantauan dan pengendalian pendapatan pajak daerah melalui uji petik terhadap wajib pajak.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 160
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
-
Melaksanakan konsep Bank Minded untuk penerimaan pendapatan asli daerah serta merevisi Perda yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah.
f. Koordinasi secara intensif dengan Departemen Keuangan khususnya dalam hal pelaksanaan transfer dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. g. Sosialisasi kesadaran hukum untuk meningkatkan kesadaran aparat SKPD akan pentingnya pengawasan/menindaklanjuti hasil pemeriksaan APF. h. Sosialisasi melalui media massa/cetak maupun elektronika untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. i. Memberikan informasi kepada SKPD mengenai bantuan hukum dan konsultasi hukum yang menjadi kewenangan tim sehingga dapat meminimalisir kesalahan persepsi. Selain itu diperlukan partisipasi aktif dari SKPD yang terkait permasalahan. j. Melakukan pengkajian secara berkelanjutan dengan melibatkan SKPD terkait dalam penetapan dan pelaksanaan koordinasi serta pola pengembangan hubungan kerja sehingga proses dan mekanisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat berjalan sesuai aturan yang ditetapkan. 4.1.20. KETAHANAN PANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluh Pertanian dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.582.499.908,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.308.776.689,00 atau 92,36 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (14 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.20.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
3.582.499.908
3.308.776.689
01.
Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
131.246.085
131.246.085
02.
Kegiatan Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
141.231.469
141.216.050
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
92,36
100,00 Terlaksananya 31 kec 275 pemantauan penyaluran/distr desa ibusi Raskin
BKPPP
31 Kec meliputi 275 desa
99,99 Tersusunnya 1 dokumen 1 dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
BKPPP
IV - 161
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
03.
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan
97.777.830
97.377.830
99,59 Terlaksananya monitoring, sosialisasi dan evaluasi program raskin dan penerima manfaat
31 Kec. 275 desa/kel.
31 Kec. 275 desa/kel.
04.
Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
59.000.000
58.837.500
99,72 Terlaksananya 60 orang usahatani padi PTT, palawija, ternak sapi, budidaya belut sawah dan terlaksananya pelatihan sistem integrasi Usaha Tani Padi, Palawija dan ternak belut dan sapi bagi pelaku utama
60 orang
05.
Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan
118.700.330
87.385.330
73,62 Terlaksananya 7 Klp tahap persiapan pengembangan desa Mandiri Pangan
7 klp
BKPPP
06.
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan
94.757.694
91.757.694
96,83 Terlaksananya keg.pelatihan standar mutu produk pertanian, seminar keamanan pangan dan UCOLAP dalam menunjang SOP/GAP
50 orang
50 orang
BKPPP
07.
Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Produk perkebunan produk pertanian
64.600.000
32.300.000
50,00 Terlaksananya program mutu intensifikasi padi dan meningkatnya kemampuan petani dalam pola kemitraan usaha tani
1 Kec.
1 Kec. 1 klp
BKPPP
150.170.000
150.170.000
08.
Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan
100,00 Terlaksananya 70 orang rapat koordinasi perencanaan pembangunan pertanian dan sinkronisasi data pertanian kabu. Bandung
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
BKPPP
70 orang Distanbun hut
31 Kec. Terfasilitasinya sarana prasarana pengolahan data statistik pertanian
31 Kec.
Terfasilitasinya operasional line internet dan website
1 paket
1 paket
Terlaksananya kegiatan
31 Kec.
31 Kec.
IV-162
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
inventaris data statistik pertanian tahun 2009 1 buku Tersusunnya buku kajian Klaster Agribisnis Pertanian Kab. Bandung 09.
Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
29.940.000
21.761.000
72,68
Terlaksananya pengumpulan data losses dan analisa usaha tani
1 buku
1 Kegiatan 1 Kegiatan Distanbun tersebar di tersebar di hut 31 Kec. 31 Kec.
Terlaksananya 1 Kegiatan 1 Kegiatan tersebar di tersebar di pengumpulan 31 Kec. data harga pasar 31 Kec. Terlaksananya 1 Kegiatan 1 Kegiatan pengawasan dan tersebar di tersebar di 31 Kec. 31 Kec. bimbingan jaminan mutu produk hasil pertanian 10.
Kegiatan Pengembangan Intensifikasi tanaman, Padi Palawija
227.428.000
223.718.000
93,37
Terlaksananya koordinasi intensifikasi
6 kali di 6 6 kali 6 Distanbun kecamatan kecamatan hut
Terlaksananya bintek
1 kali utk 40 orang
1 kali utk 40 orang
Benih padi hybrid 2.000 kg
2.000 kg
Terlaksananya pengadaan benih tanaman padi dan palawija :
11.
Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
2.027.521.000
1.882.153.200
92,83
Benih jagung hibrid
1.000 kg
500 kg
Benih gandum
1.200 kg
600 kg
Benih talas
6.000 Stek 6.000 Stek
Ubi Jalar
14.000 stek
Terlaksananya fasilitas posko P2BN dan pelaksanaan SLPTT Hibrida dan Jagung hibrida
24 Kec.
24 Kec.
Tersusunnya Road Map untuk pengembangan padi dan jagung
1 buku
1 buku
Terlaksananya pembuatan system pengairan penggunaan irigasi tetes pada lahan kering hortikultura
8 unit di 2 8 unit di 2 Distanbun kecamatan kecamatan hut yaitu kec. yaitu kec. Pangalengan Pangalengan
Terlaksananya pembuatan embung
10 unit di 6 10 unit di 6 kec. Yaitu kec. Yaitu Kec. Kec.
14.000 stek
& & Pasirjambu Pasirjambu
Pangalengan, Pangalengan,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-163
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
Pasirjambu,
Pasirjambu,
Cilengkrang
Cilengkrang
8 unit di 3 kecamatan yaitu kecamatan
8 unit di 3 kecamatan yaitu kecamatan
Rancabali, PAcet, Soreang, Terlaksananya system pengairan menggunakan springkel
SKPD
Rancabali, PAcet, Soreang,
Pangalengan, Pangalengan,
Pasirjambu Pasirjambu dan dan Cimaung Cimaung
Terlaksananya pengolahan lahan pada DAS Hulu dan pembuatan terasering serta pengadaan bibit buah-buahan di Kec. Pangalengan Desa Pulosari
125 ha di 2 125 ha di 2 Kecamatan Kecamatan yaitu Kec. yaitu Kec. Pangalengan Pangalengan
(70 Ha) dan Pacet (50 ha)
(70 Ha) dan Pacet (50 ha)
12.
Kegiatan Pengembangan Pembenihan dan Pembibitan
97.060.000
96.955.000
99,89
Terlaksananya pengembangan benih bersertifikat
2 kec
13.
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian / Perkebunan
94.067.500
93.901.500
99,89
Meningkatnya pengetahuan petani
@ 1 paket @ 1 paket Distanbun untuk 4 hut untuk 4 kecamatan kecamatan
Terancangnya suatu kawasan dengan batasbatas pemiliknya yang dipergunakan sebagai acuan teknis kegiatan serta pelaksanaan SID di 4 kec.
3 kegiatan -60 org x 6 kel di 4 kec -50 org x 6 kel di 4 kec -60 org x 6 kel di 4 kec
Terlaksananya pelatihan budidaya dan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
@50 orang @50 orang (6 kel di 4 (6 kel di 4 kec) kec)
Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi perkebunan
@100 orang (6 kel di 4 kec)
14.
Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan dan Produk Pertanian
249.000.000
199.997.500
80,32
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
2 kec Distanbun hut
3 kegiatan -60 org x 6 kel di 4 kec -50 org x 6 kel di 4 kec -60 org x 6 kel di 4 kec
@100 orang (6 kel di 4 kec)
Terlaksananya 6 lembar pembuatan peta (6 kel di 4 lokasi kec.)
6 lembar (6 kel di 4 kec.)
Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi para pelaku usaha tembakau
30 orang Distanbun dari 8 Kec. hut (Soreang, Arjasari, Pacet, Ibun, Paseh, Cicalengka Cikancung,
30 orang dari 8 Kec. (Soreang, Arjasari, Pacet, Ibun, Paseh, Cicalengka Cikancung,
IV-164
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Jumlah
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
3.582.499.408
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
Realisasi
3.308.776.689
Keluaran / Output %
Uraian
Target
SKPD
Realisasi
Ciwidey)
Ciwidey)
Terlaksananya kelembagaan tembakau
10 desa di 8 Kec. (sda)
10 desa di 8 Kec. (sda)
Terlaksananya sekolah lapang tembakau
10 desa di 8 Kec. (sda)
10 desa di 8 Kec. (sda)
Adopsi teknologi dan kemitraan white burley ke NTB
22 orang dari 8 Kec. (pus petugas)
22 orang dari 8 Kec. (pus petugas)
92,36
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Terdistribusikannya Raskin ke penerima manfaat. b. Tersedia dokumen hasil analisis Situasi Pangan dan Gizi masyarakat Kabupaten Bandung. c.
Tersedia dokumen perberasan.
hasil
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kebijakan
d. Teridentifikasinya potensi desa mandiri pangan dan kemampuan desa dalam mengurangi kerawanan pangan dan gizi. e. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan, serta meningkatkan pendapatan kelompok usaha perhutanan rakyat. f.
Terhimpunnya pendapat dan pemikiran dari berbagai instansi terkait dan stakeholder dalam rangka perumusan sasaran program kegiatan tahun 2010 sehingga tersusun program kegiatan pembangunan pertanian yang partisipatif sebagai landasan kegiatan tahun 2010.
g. Meningkatnya kesempatan petani/pelaku usaha dalam bermitra dengan para pemasok dalam dan luar negeri; h. Meningkatnya daya saing petani/pelaku dalam memasarkan produk-produk hasil olahannya; i.
Meningkatnya Kuantitas dan kualitas produk pertanian segar dan olahan komoditi padi, palawija dan tanaman hortikultura; yaitu padi dari 414.394 ton pada tahun 2008 menjadi 473.749 ton pada tahun 2009 (meningkat 59,355 ton); jagung dari 41.589 ton pada tahun 2008 menjadi 50.849 ton pada tahun 2009 (meningkat 9,3 ton); kentang 140.973 ton dari target realisasi 119.042 ton pada tahun 2009 (mencapai prestasi 118,42 %); alpukat dari 20.599 ton pada tahun 2008 menjadi 52.804 ton pada tahun 2009; rambutan dari 3.031 ton pada tahun 2008 menjadi 5.706 ton pada tahun 2009; teh dari 6.790 ton pada tahun 2008 menjadi 36.850 ton pada tahun 2009; kopi dari 607 ton pada tahun 2008 menjadi 4.218 ton pada tahun 2009; cengkeh dari 77 ton pada tahun 2008 menjadi 91 ton pada tahun 2009.
j.
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok tani mengenai teknologi intensifikasi tanaman padi dan palawija untuk 200 kelompok tani di kecamatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-165
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Cileunyi, Bojongsoang, Margahayu, Katapang, Banjaran, Cimaung, Cicalengka, Nagreg, Cikancung, Rancaekek, Ciparay, Pacet, Baleendah, Solokanjeruk, Paseh, majalaya, Ibun, Pasirjambu dan Rancabali. k.
Meningkatnya luas areal tanaman sayuran (kentang, kubis, tomat dan cabe), produksi, produktivitas, pemberdayaan petani sayuran serta terkendalinya erosivitas di Kawasan hortikultura.
l.
Terdapatnya varietas padi SS yang tersertifikasi untuk meningkatkan komoditas lokal yang komparatif serta tersosialisasinya viarietas unggul lokal di 2 kecamatan;
m. Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil; Permasalahan : a. Belum optimalnya peran fungsional Dewan Ketahanan Pangan Bandung.
di Kabupaten
b. Komposisi kebutuhan pangan masih tetap didominasi oleh beras. Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan dan belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok. Peran serta Dinas/LSM dan pihak Swasta dalam penumbuhan kelembagaan pangan lokal di masyarakat belum berjalan optimal. c. Kabupaten Bandung belum memiliki cakupan dan pembentukan Desa Mandiri Pangan yang bersumber dari APBD Kabupaten (Pemprov dan Pusat akan memberikan bantuan apabila Pemerintah Kabupaten/Kota sudah mengembangkan pilot proyek Desa Mandiri Pangan. d. Pencapaian produksi, produktivitas pertanian, masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada. e. Distribusi optimal. f.
bahan pangan terutama antar daerah di Kabupaten masih belum
Diversifikasi konsumsi pangan penduduk masih didominasi oleh kelompok bahan pangan padi-padian.
g. Pola Pangan Harapan penduduk Kabupaten Bandung belum sesuai dengan standar ideal dan masih bertumpu pada padi-padian (1.290 dari 1.000 kilokalori), Umbi-umbian (124 dari 120 kilokalori), Kacang-kacangan (290 dari 100 kilokalori), sedangkan yang masih kurang dari standar ideal adalah Pangan Hewani (238 dari 240 kilokalori), Minyak/lemak (51 dari 200 kilokalori), sayuran dan buah-buahan (101 dari 120 kilokalori). h. Penerapan Sistem Kewaspadaan serta Keamanan Pangan dan Gizi belum berjalan secara optimal sehingga masih ditemukan kasus bahan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti Rhodamin B, Formalin di beberapa pasar tradisional. i. Masih kurangnya pembinaan dan kemampuan penyediaan sarana pengolahan pangan lokal non beras.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV-166
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Solusi : a. Mengkoordinasikan program dan kegiatan setiap SKPD agar dapat diarahkan pada daerah-daerah miskin b. Mensinergiskan berbagai program SKPD pada peningkatan ketahanan pangan daerah dan pengurangan jumlah masyarakat miskin. c. Melaksanaan pembinaan kelembagaan Lumbung Pangan di Tingkat Desa. d. Merintis pembentukan Desa mandiri Pangan melalui APBD. e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai diversifikasi pangan. f. Meningkatkan dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam penguatan ketahanan pangan daerah. g. Meningkatkan kualitas SDM, baik aparat tingkat Kabupaten, petugas penyuluh maupun petani dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui uji coba lapangan dan pelatihan-pelatihan. h. Melaksanakan operasi pasar dalam pengendalian harga pangan serta monitoring pangan yang mengandung bahan berbahaya (pewarna, pengawet, borak, formalin, melamin dan lain-lain) ke pasar-pasar dan super market/minimarket. 4.1.21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, dengan alokasi anggararan sebesar Rp 2.321.161.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.998.911.605,00 atau 86,12 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program (9 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.21.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2009 No. I.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran
Realisasi
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.349.900.500
1.124.996.735
83,34
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan :
1.304.848.000
1.080.254.235
82,79
a) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
212.400.000
187.892.300
%
88,46
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
BPMPD
- Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penanggulang an kemiskinan
11 kec. (Ibun, Pacet, Arjasari, Kertasari, Pangale-
11 kec. (Ibun, Pacet, Arjasari, Kertasari, Pangale-
BPMPD
IV-167
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
melalui PPK.
ngan, Cimaung, Nagreg, Cicalengka Cikancung, Ciwidey, Rancabali)
ngan, Cimaung, Nagreg, Cicalengka Cikancung, Ciwidey, Rancabali)
- Terlaksananya 11 kec. monitoring dan evaluasi dlm rgk pembinaan, penataran dan motivasi pelestarian aset PPK. b) Penunjang kegiatan ADPD, TPAPD, TPBPD, Pilkades, RT/RW dan LKMD.
135.600.000
131.400.350
96,90
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
SKPD
11 kec.
BPMPD
1 kali 534 org, tdr dari : kades dan Kaur Keuangan Desa
BPMPD
- Terlaksananya 267 desa verifikasi dan fasilitasi penca-iran ADPD.
267 desa
BPMPD
- Terlaksananya penyaluran bantuan RT/RW di wil Kab. Bandung.
16.176 RT dan 3.993 RW (@ Rp 80.000 untuk RW dan @ Rp 50.000 untuk RT).
16.176 RT dan 3.993 RW (@ Rp 80.000 untuk RW dan @ Rp 50.000 untuk RT).
BPMPD
- Terlaksananya 6 desa monitoring (Desa pilkades. Linggar Rancaekek Desa Pulosari – Pangalengan, Desa Tegalluar – Bojongsoang, Desa Malasari & Desa Warjabhakti Cimaung, Desa Mekarlaksana Ciparay).
6 desa (Desa Linggar Rancaekek Desa Pulosari – Pangalengan, Desa Tegalluar – Bojongsoang, Desa Malasari & Desa Warjabhakti Cimaung, Desa Mekarlaksana Ciparay).
BPMPD
- Terlaksananya sosialisasi Perbup Bandung No. 19 Thn 2009 ttg Perubahan atas Perbup No. 20 Thn 2008 ttg Petunjuk Pelaksa-naan Perda No. 2 Th 2006 ttg ADPD di Kab. Bandung.
1 kali 534 org, tdr dari : kades dan Kaur Keuangan Desa
IV - 168
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan c) Penunjang operasional kegiatan lomba desa.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 58.260.000
Realisasi 44.325.000
Keluaran / Output % 76,08
Uraian
Target
- Terlaksananya 31 desa lomba desa dari 31 tingkat Kab. kec. Bandung.
Realisasi Terpilihnya 3 desa terbaik : juara I Desa Pangalengan Kec.
SKPD BPMPD
Pangalengan
juara II Desa Cangkuang Kec. Rancaekek & juara III Desa Pananjung Kec. Cangkuang
d) Penunjang Operasional Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4)
e) Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VI.
350.000.000
53.455.000
231.347.325
52.145.000
66,10
97,55
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
- Terlaksananya Pembinaan kpd Desa dlm rangka persiapan peni-laian Perlombaan Desa Tkt Propinsi Jawa Barat.
Desa yg Desa mjd juara I Pangaleng Lomba an Kec. Desa tk. Pangaleng Kab. an Bandung
BPMPD
- Terlaksananya sosialisasi/ bintek kegiatan P4 thd Tim Pembina Program P4 Tkt Kecamatan dan Kelurahan.
801 orang, dr seluruh unsur kec. dan desa (masing2 desa 3 org)
801 orang, dr seluruh unsur kec. dan desa (masing2 desa 3 org)
BPMPD
- Terlaksananya 267 dok/ verifikasi doku- proposal men/proposal Program P4.
262 dok/ proposal
BPMPD
- Terlaksananya Desa-desa pembinaan penerima Program P4. P4 (267 desa)
Desa-desa penerima P4 (262 desa)
BPMPD
- Terlaksananya fasilitasi Proses Pencairan Dana Program P4.
Desa-desa penerima P4 (267 desa)
Desa-desa penerima P4 (262 desa)
BPMPD
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi Program P4.
Desa-desa penerima P4 (267 desa)
Desa-desa penerima P4 (262 desa)
BPMPD
- Terlaksananya 267 Desa (31 Kec) BBGRM VI dengan Kecamatan.
267 Desa (31 Kec)
BPMPD
- Terlaksananya 1 desa Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong.
Desa Banyusari Kecamatan Katapang
BPMPD
IV - 169
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
f) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kelembagaan Posyandu.
39.350.000
39.350.000
100,00
Terlaksananya pelatihan pening-katan peran serta masyarakat dalam kelembagaan posyandu di Situ Cileunca Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan.
96 orang (12 orang Kasi Pemberdayaan, 12 orang TP PKK Desa, 72 orang Kader Posyandu).
96 orang (12 orang Kasi Pemberdayaan, 12 orang TP PKK Desa, 72 orang Kader Posyandu).
BPMPD
g) Bimbingan dan Pelatihan UP2KPKK bagi Pengurus UP2K Desa.
70.000.000
68.038.510
97,20
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan.
276 orang 276 orang pengurus pengurus UP2K desa UP2K desa
BPMPD
h) Pembinaan dan Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten Bandung & Tingkat Propinsi
31.848.000
31.648.000
99,37
Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Posyandu dengan mengikutsertak an 23 Posyandu terbaik dari 23 Kecamatan.
Terpilihnya 6 posyandu terbaik utk recheck dan 3 Kader Posyandu Terbaik.
- Terpilihnya 3 posyandu terbaik utk recheck, yaitu kec : 1. Marghy. 2. Ibun; 3. Dayeuhklt – Terpilihnya 3 Kader Terbaik, : 1. Bojongsoang. 2. Soreang 3. Ciwidey
BPMPD
i) Revitalisasi Kader dalam Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Posyandu (SIP)
25.000.000
19.550.000
78,20
Terlaksananya revitalisasi kader dalam pengelolaan administrasi dan Sistem Informasi Posyandu (SIP).
62 (Ketua Pokja II Kecamatan dan Kader Popsyandu Kec.)
62 (Ketua Pokja II Kecamatan dan Kader Popsyandu Kec.)
BPMPD
j) Bintek 10 Program Pokok PKK di lokasi P2WKSS.
29.000.000
22.000.000
75,86
Terlaksananya Bimtek 10 program pokok PKK di Lokasi P2 WKSS.
50 orang terdiri dari kader PKK dan Tokoh Masy. di lokasi P2WKSS (Desa Pasir Huni Kec. Cimaung)
50 orang terdiri dari kader PKK dan Tokoh Masy. di lokasi P2WKSS (Desa Pasir Huni Kec. Cimaung)
BPMPD
k) Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
135.000.000
99.450.000
73,67
Terlaksananya PMT-AS di 5 Kecamatan yaitu : Kecamatan Kutawaringin, Katapang, Solokanjeruk, Paseh dan Ciwidey.
10 SD (@ 200 org murid SD) selama 23 hari
10 SD (@ 200 org murid SD) selama 19 hari
BPMPD
55.000.000
55.000.000
100,00
Terlaksananya evaluasi dan komparasi 10 Program Pokok
Terpilihnya juara 10 program pokok PKK
Terpilihnya juara 10 program pokok PKK
BPMPD
l) Evaluasi dan komparasi pelaksanaan 10 program pokok
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 170
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
PKK
02.
Uraian
Target
Realisasi
PKK di 31 Kecamatan dan richek kecamatan sebanyak 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Bojong soang, Soreang dan Ciwidey.
Tingkat Kab. Bdg
Tingkat Kab. Bdg yaitu: Juara I Bojongsoang, juara II Soreang & Juara III Ciwidey.
m) Pelatihan dan pembinaan tata laksana rumah tangga bagi kader PKK tingkat Kabupaten
40.000.000
40.000.000
100,00
Terselenggaran ya pelatihan dan pembinaan tata laksana rumah tangga bagi kader PKK tingkat Kab.
93 (Perwakilan Kader PKK Kec. dan Desa)
93 (Perwakilan Kader PKK Kec. dan Desa)
BPMPD
n) Rapat koordinasi kelompok operasional Posyandu (Pokjanal Posyandu) tingkat Kabupaten
30.000.000
23.722.750
79,08
Terlaksananya koordinasi kelompok operasional Posyandu (Pokjanal Posyandu) tingkat Kabupaten.
150 orang (1. SKPD anggota Pokjanal 18 orang, 2. Camat se-kab Bdg 3. Unsur PKK Kab Bandung 4. Unsur PKK Kec.)
150 orang (1. SKPD anggota Pokjanal 18 orang, 2. Camat se-kab Bdg 3. Unsur PKK Kab Bandung 4. Unsur PKK Kec.)
BPMPD
o) Perumusan Perda.
39.935.000
34.385.000
86,10
Terlaksananya perumusan dan pembahasan draft Perda.
Perda tentang pedoman BUMDES dan Perda tentang Perenc. Pemb Desa
Perda tentang pedoman BUMDES dan Perda tentang Perenc. Pemb Desa
BPMPD
Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi, informasi bagi masyarakat desa
45.052.500
44.742.500
99,31 - Tersusunnya 267 desa, Daftar Isian 9 kel Potensi dan Perkembangan Desa/Keluraha n tahun 2009;
267 desa, 9 kel
BPMPD
- Tersusunnya 267 desa, profil desa/kel. 9 kel
267 desa, 9 kel
BPMPD
- Tersusunnya analisa profil desa tingkat Kabupaten Bandung. II.
SKPD
1 dokumen 1 dokumen
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
87.050.000
62.450.000
71,74
01.
Kegiatan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
44.650.000
38.175.000
85,50 Terlaksananya 276 Desa Pembinaan/Pen (31 kec) da-taan BUMDES pada 56 Desa
02.
Kegiatan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro
42.400.000
24.275.000
57,25 Terlaksananya sosialisasi pengelolaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
BPMPD
BPMPD
88 Desa (16 Kec)
Tertatanya Terbentuk kelompok dan pengelola terbinanya
BPMPD
IV - 171
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
kecil dan menengah di pedesaan
III.
01.
Uraian
Target
Realisasi
produk unggulan desa serta monitoring dan pembinaan kelompok pengelola produk unggulan Desa.
produk unggulan desa yang berdasar potensi alam/lokal desa (sbg percontohan 1 kel. di salah satu Desa setiap kec)
31 Kelompok pengelola produk unggulan desa di 31 Kec
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
682.583.000
617.336.200
90,44
Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
406.403.000
349.754.450
86,06
a) Penunjang TMMD/ TMSS
195.390.000
194.567.200
99,58 - Terlaksananya 6 desa survey lokasi di 6 kec pelaksanaan TMMD/BMSS.
b) Penyusunan Strategi Pemberdayaan Berbasiskan Sosial Budaya Lokal dan Pembentukan Kelembagaan Adat.
38.455.000
37.430.000
SKPD
BPMPD
2 desa 2 kec
BPMPD
- Terlaksananya 20 SKPD inventarisasi keg SKPD untuk mendukung TMMD/TMSS.
20 SKPD
BPMPD
- Terlaksananya pembukaan dan pebutupan Kegiatan TMSS dan BMSS. - Terlaksananya pengendalian Kegiatan TMMD/TMSS. - Terwujudnya hasil kegiatan TMMD/TMSS
Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka (lokasi TMMD) dan Desa Mekarmanik Kec. Cimenyan (lokasi BMSS)
Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka (lokasi TMMD) dan Desa Mekarmanik Kec. Cimenyan (lokasi BMSS)
BPMPD
97,33 - Terlaksananya sosialisasi strategik pemberdayaan masyarakat berbasiskan sosial budaya lokal.
60 orang : - SKPD terkait - Kasi Sosbud Kec - Perwakilan masy. adat (4 Desa)
60 orang : - SKPD terkait - Kasi Sosbud Kec - Perwakilan masy. adat / 4 Desa : Ds. Mekarrahayu-Kec. Margaaish, Ds. Lamajang – Kec. Pangalengan, Ds. Batukarut Kec Arjasari dan Ds Mekarsari – Kec.
BPMPD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 172
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
- Terlaksananya rekapitulasi data potensi adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masy. Kabupaten Bandung.
31 kec
Realisasi
SKPD
Pasirjambu 31 kec
BPMPD
- Terlaksananya 1 kali 1 kali kunjungan ke kunjungan kunjungan Kp. Adat Dukuh Kab. Garut
BPMPD
c) Sosialisasi Dana Sehat Jimpitan Kabupaten Bandung.
40.000.000
23.050.000
57,63 Terlaksananyan soialisasi Dana Sehat Jimpitan Tingkat Kabupaten Bandung.
93 orang : Kasi Sosbud Kec; TP. PKK Kec; Perwakilan TP. PKK Desa
BPMPD
d) Sosialisasi, Pembinaan dan Pameran Teknologi Tepat Guna.
63.408.000
49.550.000
78,14 - Terlaksananya 2 Jenis alat 2 Jenis alat ikut serta dlm TTG TTG, yaitu: Gelar TTG kompor Tingkat outbond & Nasional ke XI pemanas di Pekan Baru. DOC (Broider)
BPMPD
- Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan Posyantekdes.
93 orang : Kasi Sosbud Kec; TP. PKK Kec; Perwakilan TP. PKK Desa
93 orang dari 31 Kecamatan terdiri dr : Kasi Peberdayaan; Ketua APDESI & KPM
- Terlaksananya 5 kec. pembinaan Posyantekdes.
93 orang dari 31 Kecamatan terdiri dr : Kasi Pemberdayaan; Ketua APDESI & KPM
BPMPD
5 kec (Majalaya,
BPMPD
Cicalengka,
Nagreg,, Cileunyi, Rancaekek e) Sosialisasi peran serta masyarakat dalam usaha Pelestarian Lingkungan.
69.150.000
45.157.250
65,30 - Terlaksananya - Diperolehmonitoring nya data Survey Data wilayah Desa DAS dari 10 Citarik. Desa di 10 Kec. yang menjadi hulu/DAS Citarik.
Diperolehnya data wilayah dari 10 Desa di 10 Kec. yang menjadi hulu/DAS Citarik, yaitu : - Cileunyi Wtn/ Cileunyi. - Dampit/
BPMPD
Cicalengka
- Cipanjalu/ Cilengkrang. - Cikancung/ Cikancung.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 173
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
- Nagreg/ Nagreg. - Cimenyan/ Cimenyan. - Rancaekek Kulon/ Rancaekek
- Mandalahaji/Pacet. - Wangisagara/ Majalaya. - Padamukti/ Solokanjeruk. - Terlaksananya sosialisasi Peran serta Masyarakat dalam upaya Pelestarian Lingkungan. 02.
150 orang (10 Kec.) yaitu : Kasi Sosbud; Unsur LPMD; Tarka; Sekdes
150 orang (10 Kec.) yaitu : Kasi Sosbud; Unsur LPMD; Tarka; Sekdes
BPMPD
Dinas Pertasih
Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
276.180.000
267.581.750
96,89 Terlaksananya 20 kec 20 kec (171 desa/ (171 desa/ koordinasi & kel) kel) fasilitasi Program penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kab. Bdg dlm memaksimalkan peran pemberdayaan masy. melalui peran BKM P2KP/UPK di desa dan kec.
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
201.628.000
194.128.670
96,28
01.
Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
55.905.000
52.896.150
94,62 Terlaksananya Sosialisasi dan Penataan Batas Desa.
200 orang (2 tahap)
31 orang Kasi Pemerintahan Kec. & 169 orang Kasi Pemerintahan Desa yg berbatasan dgn wil adm. Kab. Lain.
BPMPD
02.
Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
71.977.000
68.635.300
95,36 Terlaksananya pembinaan pengelolaan Keungan Desa.
267 orang 267 orang (267 Desa) (267 Desa)
BPMPD
03.
Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
73.746.000
72.597.220
98,44 Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa bagi Ka-
45 Kades baru dan 140 Sekdes.
BPMPD
IV.
45 Kades baru dan 140 Sekdes.
des Baru & Sekdes.
Jumlah
2.321.161.500
1.998.911.605
86,12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 174
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Terfasilitasinya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di 11 Kecamatan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dalam rangka meningkatkan motivasi masyarakat khususnya pelestarian asset PPK. b. Terfasilitasinya ADPD, TPAPD, TPBPD dan bantuan RT/RW dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan desa. c. Terfasilitasinya Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana/infrastruktur perdesaan. d. Terlaksananya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VI tahun 2009 dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. e. Terlaksananya pelatihan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, motivasi dan peran serta mayarakat, kader PKK dalam penyelenggaraan Posyandu dan meningkatkan pengetahuan/ wawasan pengurus UP2K Desa dalam pengelolaan administrasi, keuangan UP2K PKK dan pelabelan/sertifikasi produk. f. Terlaksananya Program PMT-AS dalam rangka meningkatkan masyarakat dalam pendidikan, kesehatan dan gizi keluarga.
partisipasi
g. Tersusunnya analisa dan profil desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan ketersediaan informasi tentang desa/kelurahan (potensi lokal untuk dikembangkan lebih lanjut, potensi produk-produk strategis yang menjadi produk unggulan desa, data potensi adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Kabupaten Bandung). h. Adanya penguatan kemampuan masyarakat untuk memperluas pilihan-pilihan, baik dalam proses kegiatan maupun pemanfaatan hasil pembangunan. i. Terciptanya daya dukung pada tingkat operasional, optimalisasi sumber daya, pengembangan SDM pelaksana usaha agar mampu meningkatkan daya saing. j. Berjalannya kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong kemanunggalan antar TNI dan Masyarakat. k. Terciptanya konsep pemberdayaan berbasis sosial budaya lokal yaitu : Mewujudkan Masyarakat Sunda yang Islami ”Luhung Elmuna, Pengkuh Agamana, Jembar Budayana dan Rancage Gawena” berdasarkan pada ”silih asih, silih asah dan silih asuh”. l. Diperolehnya data awal tentang keadaan lingkungan (lahan kritis, penebangan liar, saluran tertier yang tidak normal, pengerasan permukaan tanah) di masingmasing wilayah. m. Adanya pemahaman tentang pelestarian lingkungan, teknik penataan dan penegasan batas desa, teknik pengukuran tanah, pengelolaan keuangan desa dan manajemen pemerintahan desa dan bertambahnya kegiatan dalam gerakan rehabilitasi lahan di wilayah binaan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 175
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
n. Meningkatnya jumlah kader PKK sebesar 0,9 %, yaitu dari 7.477 kader PKK pada tahun 2008 menjadi 7.724 kader PKK pada tahun 2009. Permasalahan : a. Terbatasnya SDM pada BPMPD baik jumlah maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan; serta kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sehingga kurang optimalnya pelaksanaan penyelenggaran pemerintah. b. Kurang minatnya desa dalam mengikuti perlombaan penilaian desa baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi yang dimungkinkan karena anggaran untuk penunjang kegiatan tersebut kurang memadai. c. Pengajuan proposal/dokumen Program Pembangunan Penguatan Perdesaan (P4) masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya dalam menentukan satuan harga standar. Selain itu, kurangnya musyawarah desa dalam menentukan sasaran kegiatan. d. Masih lambatnya penyelesaian administrasi ADPD, TPAPD, TPBPD, RT/RW, dan LKMD sehingga menghambat pencairan berikutnya. e. Terbatasnya anggaran penyelenggaraan diharapkan belum optimal.
Posyandu
sehingga
hasil
yang
f. Masih terbatasnya potensi pengelola Bumdes, sehingga belum nampak perkembangan sebagaimana diharapkan. Selain itu, kurang tertibnya pengelolaan administrasi Bumdes sehingga banyak asset Bumdes yang hilang. Solusi : a. Memaksimalkan potensi yang ada berkaitan dengan penggunaan SDM serta sarana/prasarana. Selain itu, mengajukan penambahan jumlah personil dan kebutuhan sarana/prasarana kepada SKPD terkait sesuai dengan kebutuhan. b. Meningkatkan reward dan pengawasan bagi desa yang meraih juara pada perlombaa penilaian desa. c. Memberikan pembinaan/pemahanan/verifikasi dalam penyusunan proposal sesuai ketentuan yang berlaku, mengajurkan kepada desa/kelurahan agar menempuh musyawarah dalam menentukan sasaran kegiatan dan melakukan pelatihan penyusunan RAB sesuai dengan harga satuan yang ditetapkan. d. Melakukan pemantauan terhadap desa dalam penyelesaian administrasi ADPD, TPAPD, TPBPD, RT/RW dan LKMD; serta merencanakan pelaksanaan bintek/diklat pengelolaan administrasi keuangan kepada pengelola administrasi keuangan desa. e. Melakukan pembinaan secara intensif bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung kepada penyelenggara Posyandu Desa dan Kecamatan. Selain itu. melakukan kerjasama dengan pihak swasta seperti PT. BODREX, PT. Geothermal Wayang Windu Limited, PMI Cabang Kab. Bandung dan Kwarcab Pramuka Kab. Bandung. f. Meningkatkan potensi pengelola Bumdes pemantauan terhadap pengelolaan Bumdes. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
serta
lebih
mengintensifkan
IV - 176
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.22. STATISTIK Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 866.276.550,00 dan terealisasi sebesar Rp 808.574.500,00 atau 93,34 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 4.1.22.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2009 No. I.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
866.276.550
808.574.500
93,34
Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
866.276.550
808.574.500
93,34
Jumlah
866.276.550
808.574.500
Uraian
Target
Realisasi
Tersedianya data dan informasi sebagai bahan penunjang perencanaan SKPD, meliputi :
SKPD
BAPPEDA
- Buku PDRB Kabupaten 2009
40 eksp
40 eksp
BAPPEDA
- Buku PDRB Kecamatan 2009
40 eksp
40 eksp
BAPPEDA
- Buku IPM 2009
40 eksp
40 eksp
BAPPEDA
- Buku Suseda 2009
40 eksp
40 eksp
BAPPEDA
- Buku KBDA 2008
62 eksp
62 eksp
BAPPEDA
93,34
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : -
Tersedianya data/informasi statistik yang akurat sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan. Data/informasi statistik tersebut meliputi : Buku PDRB Kabupaten Tahun 2009, Buku PDRB Kecamatan Tahun 2009, Buku IPM Tahun 2009 dan Buku Suseda Tahun 2009.
-
Tersedianya data/informasi lainnya sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan, yaitu Buku KBDA Tahun 2008.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 177
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Permasalahan : a. Masih belum maksimalnya pemanfaatan data statistik oleh SKPD terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan. b. Masih terdapat beberapa data yang belum tercover dalam produk statistik. Solusi : a. Diperlukan sosialisasi produk statistik kepada SKPD terkait. b. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik berkaitan dengan kandungan data dalam produk statistik. 4.1.23. KEARSIPAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 289.150.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 283.617.000,00 atau 98,09 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (5 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.23.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2009 No. I.
Program/ Kegiatan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
01.
Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
150.449.000
148.476.000
85.461.500
83.488.500
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
98,69
97,69 Tersedianya - Box arsip - Box arsip sarana pengola- 4.250 bh. 4.250 bh. han dan pe- Folder - Folder nyimpanan besar besar arsip. 200 lbr. 200 lbr.
BAPAPSI
- Sekat - Sekat arsip arsip 6.000 bh. 6.000 bh. - Sampul arsip 10 rim.
- Sampul arsip 10 rim.
- Label - Label arsip arsip 3.500 lbr. 3.500 lbr. - Roll arsip - Roll arsip peta 200 peta 200 bh. bh. 02.
Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
64.987.500
64.987.500
100,00 Terlaksananya pendataan arsip dinamis aktif menjadi arsip statis.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
5 SKPD (Dinsosduk casip, Bag. Hukum, DPPK, Setwan, Disperindag & UKM)
5 SKPD BAPAPSI (Dinsosduk casip, Bag. Hukum, DPPK, Setwan, Disperindag & UKM)
IV - 178
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 179
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. II.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
79.239.000
77.179.000
Kegiatan Penyediaan sarana layanan informasi arsip
48.945.000
46885000
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
97,40
95,79 Tersedianya sarana layanan informasi arsip.
- Entry da- - Entry data arsip ta arsip 1.000 1.000 record. record.
BAPAPSI
- Website - Website kearsipan kearsipan http:\\w http:\\w ww.arsip. ww.arsip. bandung bandung kab.go.id kab.go.id 02.
III.
01.
Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
30.294.000
30294000
100,00 - Terlaksananya 14 SKPD pembinaan 15 kec kepada arsip 3 kel paris di lingkungan Pemerintah Kab. Bandung.
14 SKPD 15 kec 3 kel
BAPAPSI
- Terlaksananya 30 orang sosialisasi/ peserta penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/ swasta.
30 orang peserta
BAPAPSI
30 narasumber, terdiri dari: tokoh masy. dan budaya pd 30 situs kebudayaan di lingk. Pemkab Bandung.
BAPAPSI
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
59.462.500
57.962.000
97,48
Kegiatan Pengumpulan data
59.462.500
57.962.000
97,48 Tersedianya 30 naradata/arsip statis sumber, (arsip sejarah). terdiri dari: tokoh masy. dan budaya pd 30 situs kebudayaan di lingk. Pemkab Bandung.
289.150.500
283.617.000
Jumlah
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
98,09
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Meningkatnya ketersediaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip daerah. b. Tertatanya arsip dinamis aktif dan arsip statis pada beberapa SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. c. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman petugas arsip tentang fungsional arsiparis dan aturan-aturan pelaksanaannya, yaitu 23 orang fungsional arsiparis pada tahun 2009 (sebagian pindah ke Bandung Barat). Permasalahan : a. Kurangnya SDM yang profesional di bidang kearsipan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 179
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Kurangnya perhatian, pemahaman dan kesadaran dari SKPD akan pentingnya kearsipan. c.
Belum optimalnya proses digitalisasi dan koneksitas kearsipan dengan SKPD terkait maupun masyarakat.
Solusi : a. Melakukan bintek kearsipan bagi pengelola kearsipan dan mengangkat pejabat fungsional arsiparis sebanyak 30 orang. b. Penyelenggaraan sosialisasi kearsipan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman akan pentingnya kearsipan pada SKPD. Meningkatkan proses digitalisasi arsip dan pengembangan aplikasi arsip on line.
c.
4.1.24. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 854.644.075,00 dan terealisasi sebesar Rp 795.043.620,00 atau 93,03 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.24.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2009 No. I.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran
Realisasi
%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
854.644.075
795.043.620
93,03
Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
770.594.075
711.168.620
92,29 - Akselerasi daerah inkubator eGov.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
SKPD
Target
Realisasi
- Terbangunnya infrastruktur komunikasi data (akses internet) di 10 kec.
Terbangun-
BAPAPSI
- Terbangunnya webblog di 10 kec. sbg sarana penyeba-
Terbangun nya web blog di 10 kec. :
BAPAPSI
nya infrastruktur komunikasi data (akses internet) di 10 kec. (Ciwidey, Pasirjambu Cangkuang Cimaung, Banjaran, Majalaya, Paseh, Pacet, Ibun Cimenyan)
Ciwidey, Pasirjambu
IV - 180
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 181
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
ran informasi program kerja/ produk unggulan kec.
Cangkuang Cimaung, Banjaran, Majalaya, Paseh, Pacet, Ibun Cimenyan.
SKPD BAPAPSI
BAPAPSI
- Terbangun- Terbangun-
nya jarinya jaringan LAN ngan LAN di 10 kec. di 10 kantor kec. @ 4-5 titik jar/kec. - Terlaks.- - Terlaks.nya pelanya pelatihan net- tihan network, inwork, internet & ternet & webblog webblog bagi para di 10 kec. aparatur dgn peserkecamatan ta dr apa& pelaku ratur kec. UKM. & pelaku UKM. - Peningkt. Bandwidt h dari 128 ke 512 kbps (internet Pemkab Bdg)
Meningkt.nya Bandwidth mjd 512 kbps.
BAPAPSI
- Terlaksananya layanan bid. TIK kpd masy. melalui operasionalisasi mobile
Terlaksananya layanan bid. TIK kpd masy. melalui operasionalisasi mobile
BAPAPSI
community
community
acces po- acces point (MCAP). int (MCAP) lk 4 kali/bln
(48 kali).
- Terinformasikannya kegiatan Pemkab Bandung
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
- Tersedianya perangkat jar. Komputer u/ instalasi LAN di 10 kec.
1 paket perangkat jar. (kabel UTP, switch hub. Connektor RG45, crimping tools, NIC dan ductink.
BAPAPSI
365 hari siaran rutin, 24 kali kesenian tradisional,
365 hari siaran rutin, 24 kali kesenian tradisional,
BAPAPSI
IV - 181
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
melalui siaran 12 kali radio kandaga. kesenian tradisional dlm dialog interaktif, 30 kali riley siaran langsung.
02.
Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Jumlah
84.050.000
854.644.075
83.875.000
795.043.620
Realisasi
SKPD
12 kali kesenian tradisional dlm dialog interaktif, 30 kali riley siaran langsung.
- Terinformasikannya kegiatan Pemkab Bandung melalui pembuatan buletin Pemda.
4 triwulan (@ 4500 exp =
- Terselenggaranya pameran dinamika kreativitas.
120 peserta terdiri dari: SKPD, kec., BUMN/ BUMD, swasta.
120 peserta terdiri dari: SKPD, kec., BUMN/ BUMD, swasta.
BAPAPSI
-Terlaksananya komunikasi timbal balik antara pemerin-tah dan masy. melalui forum komunikasi dan informasi Kab. Bandung.
Jml keg : 3 kali, sasaran peserta kom : SKPD, kec., dan lembaga/ organisasi terkait.
Jml keg : 3 kali, sasaran peserta kom : SKPD, kec., dan lembaga/ organisasi terkait.
BAPAPSI
Terbangun- Modul nya aplikasi IMB, SITU,
BAPAPSI
99,79 Terbangunnya aplikasi perizinan (pilot project : SITU, SIUP, TDP, IMB) di mana untuk update status perizinan dapat dilakukan melalui SMS.
4 triwulan (@ 4500 exp =
BAPAPSI
18.000 exp). 18.000 exp).
perizinan berbasis sms.
SIUP & modul TDP
Tersedianya CD antivirus berlisensi.
2 CD AV kaspersky u/ 50 titik (1 server, Tersedia- 49 worknya CD OS station) & berlisensi. 1 CD XP Profesional
93,03
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. Terinformasikannya kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui siaran radio kandaga, website Kabupaten Bandung dan bulletin. b. Tersedianya sarana penyampaian aspirasi/pengaduan dan informasi pemilu berbasis SMS. c. Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan aktual.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 182
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Permasalahan : a. Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). b. Belum optimalnya jaringan komunikasi dan distribusi data antar SKPD. Belum optimalnya content web (kandungan data) pada website Kabupaten Bandung.
c.
Solusi : a. Melakukan pembinaan teknis bidang TIK/ICT bagi aparat Pemerintah Kabupaten Bandung. b. Mengintensifkan pemutakhiran data content web baik untuk situs resmi Pemerintah kabupaten Bandung maupun situs SKPD lainnya. c.
Mengoptimalkan peran dan fungsi media-media penyebaran informasi (buletin, radio dan web) melalui peningkatan kualitas content.
4.1.25. PERPUSTAKAAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 538.503.750,00 dan terealisasi sebesar Rp 478.333.039,00 atau 88,83 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.25.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2009 No. I.
01.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
538.503.750
478.333.039
88,83
Kegiatan Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
410.112.500
350.006.600
85,34 Terlaksananya pengadaan buku di perpustakaan, terdiri dari :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Target
Realisasi
SKPD BAPAPSI
12 jenis buku
5 jenis buku
BAPAPSI
(total 8.256 (total 2.980 buku)
buku)
- Buku tentang bahasa
177 eks buku
177 eks buku
BAPAPSI
- Buku tentang keagamaan
352 eks buku
352 eks buku
BAPAPSI
- Buku tentang pengetahuan umum
642 eks buku
642 eks buku
BAPAPSI
- Buku tentang ilmu politik
700 eks buku
700 eks buku
BAPAPSI
IV - 183
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan
No.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Realisasi
SKPD
700 eks buku
700 eks buku
BAPAPSI
- Buku tentang 226 eks ilmu pengeta- buku huan teknologi
226 eks buku
BAPAPSI
- Buku tentang ensiklopedia
885 eks buku
885 eks buku
BAPAPSI
- Terwujudnya sarana pendamping perpustakaan desa.
57 lemari buku, 66 meja baca, 220 kursi baca
57 lemari buku, 66 meja baca, 220 kursi baca
BAPAPSI
110 orang
110 orang
BAPAPSI
- Buku tentang ilmu politik
02.
Target
Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
128.391.250
128.326.439
99,95 Terwujudnya tenaga pengelola perpustakaan desa, bimbingan teknis perpustakaan (bimtek).
Jumlah
538.503.750
478.333.039
88,83
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. Meningkatnya jumlah perpustakaan di Kabupaten Bandung sebesar 7,4 %, yaitu dari 137 perpustakaan pada tahun 2008 menjadi 148 pada tahun 2009. b. Meningkatnya jumlah ketersediaan buku pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung sebesar 11 %, yaitu dari 26.198 buku pada tahun 2008 menjadi 29.089 buku pada tahun 2009. c. Meningkatnya jumlah pengunjung ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung sebesar 14 %, yaitu dari 9.405 pengunjung pada tahun 2008 menjadi 10.738 pengunjung pada tahun 2009. Permasalahan : a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah. b. Masih terbatasnya jumlah SDM untuk mengelola perpustakaan daerah. c.
Perpustakaan daerah belum terdigitalisasi dengan baik.
Solusi : a. Melaksanakan penyelenggaraan gebyar minat baca (GMB) melalui perpustakaan keliling ke sekolah, pondok pesantren dan masyarakat. b. Mengoptimalkan potensi SDM yang ada dan melaksanakan pembinaan teknis bagi pengelola perpustakaan daerah. c.
Melaksanakan proses digitalisasi untuk buku-buku perpustakaan daerah sehingga terbangunnya basis data pustaka (digital library).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
IV - 184
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 5.1. Tugas Pembantuan yang Diterima 5.1.1. Dasar Hukum Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undangundang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi tugas pembantuan Kabupaten Bandung, terdiri dari :
yang
diterima
oleh
Pemerintah
a. Departemen Dalam Negeri (Depdagri) RI b. Departemen Pertanian RI. c. Departemen Pkerjaan Umum RI. d. Departemen Perindustrian RI e. Departemen Tenaga Kerja RI.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
V-1
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
5.1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bandung yang menerima tugas pembantuan dari instansi pemberi tugas pembantuan, adalah : a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). b. Dinas Bina Marga. c. Dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan (DISPERTANBUNHUT). d. Dinas Peternakan dan Perikanan (DISNAKKAN). e. Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (DINSOSDUKCASIP). f.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
g. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPPERINDAG). h. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (Dinas SDAPE). 5.1.4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya A. Sumber Dana APBN/BLN 1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan anggaran Rp 17.279.970.000,00 terealisasi Rp 17.219.358.750,00 atau 99,65%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.1.4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber Dana APBN Tahun 2009 No. I.
1.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
17.279.970.000 17.219.358.750
99,65
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Program Pengembangan Kec. (PNPM PPK)
17.279.970.000 17.219.358.750
99,65 Terlaksananya penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan meningkatnya koordinasi penanganan kemiskinan di daerah, berupa :
a. Pembangunan / Perbaikan infrastruktur
- Pembangunan Jalan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Target
Realisasi
SKPD
BPMPD
a. Terlaksananya Pembangunan/ perbaikan sarana prasarana dasar. - Terbangunnya jalan sepanjang setapak
38.962 M di 32 desa
38.962 M di 32 desa
V-2
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
- Perbaikan irigasi
- Terpeliharanya saluran irigasi
714 m1
714 m1
- Pembangunan/ perbaikan bangunan pelengkap
- Terlaksananya pembanguna bangunan pelengkap
4.800 m
4.800 m
b. Pembangunan Bidang kesehatan bidang pendidikan dan pengembangan keterampilan masyarakat
b. Terlaksananya peningkatan Bidang kesehatan bidang pendidikan dan pengembangan keterampilan masyarakat
- Perbaikan gedung sekolah
- Terlaksananya perbaikan gedung sekolah
13 unit
13 unit
- Perlengkapan pendidikan
167 set - Tersedianya perlengkapan pendidikan barupa meubelair (meja / kursi)
167 set
- Pembangunan MCK
- Terbangunnya sarana MCK
10 unit
10 unit
- Pembangunan sarana Air Bersih
- Tersedianya sarana air bersih
16.812 m & 47 unit
16.812 m & 47 unit
- Penyediaan perlengkapan kesehatan
17 paket - Tersedianya perlengkapan kesehatan utnuk Posyandu berupa meubelair (meja & kursi)
- Pembangunan gedung Posyandu
- Terlaksananya pembangunan gedung Posyandu
29 unit
29 unit
- Pemberian makanan tambahan
- Terlaksananya pemberian makan tambahan bagi Balita
144 kali bagi 112 Balita selama 12 hari
144 kali bagi 112 Balita selama 12 hari
c. Peningkatan kapasitas/ keterampilan kelompok usaha ekonomi
Terlaksananya peningkatan kapasitas/ keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal, berupa pelatihan menjahit
9 Kelompok di 6 Desa pada 11 Kec.
9 Kelompok di 6 Desa pada 11 Kec.
d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan
Terlaksananya penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan
516 unit di 105 Desa pada 11 Kec.
516 unit di 105 Desa pada 11 Kec.
Jumlah
SKPD
17.279.970.000 17.219.358.750
17 paket
99,65
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
V-3
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini, adalah sebagai berikut : a. Peningkatan sarana infrastruktur berupa : -
Perbaikan/pembangunan jalan lingkungan sepanjang 38.962 m
-
Pembangunan/perbaikan sarana air bersih/MCK sebanyak 53 unit bagi 500 KK (5.309 orang)
-
Pembangunan/perbaikan sarana pendidikan berupa sekolah/madrasah sebanyak 7 unit dan PAUD sebanyak 6 unit
b. Peningkatan penguatan kelembagaan pemerintahan lokal berupa pelatihan Kades sebanyak 105, BPD sebanyak105 dan LPM sebanyak 105. 2. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan ini diterima oleh Dinas Bina Marga, dengan anggaran sebesar Rp 6.802.000.000,00 terealisasi Rp 1.799.233.636,00 atau 26,45%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.1.4.2 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sumber Dana APBN Tahun 2009 No. I.
1.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian
Target
Realisasi
Program Peningkatan Kerjasama Daerah, Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dlm Penyediaan Sarana & Prasarana Publik (Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD)
6.802.000.000
1.799.233.636
26,45
Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (ILGR)
6.802.000.000
1.799.233.636
26,45
6.802.000.000
1.799.233.636
26,45
- Peningkatan Jl. Cilame-Karyamukti Nangerang Kec. Soreang
1.816.000.000
1.799.233.636
99,08 Terlaksananya peningkatan jalan (penetrasi jalan)
6.600 x 3 m
6.600 x 3
- Peningkatan Jl. Sasaklemah-Palintang Kec. Cilengkrang
2.492.000.000
0
0 Terlaksananya peningkatan jalan (penetrasi jalan)
8.725 x 3 m
0
- Peningkatan Jl. Cipaku - Loa - Patrol Kec. Paseh
2.494.000.000
0
0 Terlaksananya peningkatan jalan (penetrasi jalan)
3.295 x 3 m
0
Jumlah
6.802.000.000
1.799.233.636
a. Kegiatan Pemeliharaan Jalan
SKPD
Dinas Bina Marga
26,45
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
V-4
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini, adalah : Meningkatnya sarana infrastruktur pedesaan melalui peningkatan jalan, yaitu berupa penetrasi jalan Cilame – Karyamukti – Nangerang di Kec. Soreang sepanjang 6.600 m lebar 3 m. 3. Urusan Pertanian Urusan ini diterima oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan serta Dinas Peternakan dan Perikanan dengan sumber dana APBN sebesar Rp 8.548.510.000,00 terealisasi Rp 7.364.675.000,00 atau 79,41%, terdiri dari anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebesar Rp 6.614.110.000,00 terealisasi Rp 6.581.165.000,00 (99,50%) dan Dinas Peternakan & Perikanan sebesar Rp 1.858.500.000,00 terealisasi Rp 783.510.000,00 (42,16%). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program 19 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.1.4.3 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Sumber Dana APBN/BLN 2009 No. I. 1.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
5.480.250.000
4.299.211.000
Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dlm mendukung ketahanan pangan (PNPM-P)
1.479.500.000
1.479.500.000
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
79,41 100 a. Terlaksananya pengelolaan lahan
DISTAN BUNHUT
- Konservasi lahan 25 Ha di kawasan Kec. tanaman pangan Nagreg
25 Ha di Kec. Nagreg
- Reklamasi lahan di 2 Kec.
20 Ha di Kec. Kutawaringin & Baleendah
20 Ha di Kec. Kutawaringin & Baleendah
- Perbaikan kesuburan tanah berbasis jerami di 4 Kec.
80 Ha di Kec. Rancaekek, Pameungpeuk, Katapang dan Majalaya
80 Ha di Kec. Rancaekek, Pameungpeuk, Katapang dan Majalaya
- Peningkatan jalan usaha tani di Ds.Tanjung wangi kec Cicalengka
2 Km di Ds.Tanjung wangi kec. Cicalengka
2 Km di Ds.Tanung wangi kec. Cicalengka
- Pengembangan Rumah Kompos di Ds.Andir Kec.Baleendah.
1 unit Rumah Kompos (lengkap)
1 unit Rumah Kompos (lengkap)
b. Terlaksananya pengelolaan air
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
V-5
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
2.
Rehabilitasi JITUT
140.000.000
140.000.000
100,00- Terlaksananya rehabilitasi JITUT di 7 Desa 5 Kec.
200 Ha di Kec. Rancaekek (Ds. Cangkuang & Sukamanah), Kec. Cangkuang (Ds. Jatisari), Kec. Kutawaringin (Ds. Sukamulya dan Cimareme), Kec. Solokan Jeruk (Ds. Panyadap), Baleendah (Ds. Malakasari)
200 Ha di DISTAN Kec. Ran- BUNHUT caekek (Ds. Cangkuang & Sukamanah), Kec. Cangkuang (Ds. Jatisari), Kec. Kutawaringin (Ds. Sukamulya dan Cimareme), Kec. Solokan Jeruk (Ds. Panyadap), Baleendah (Ds. Malakasari)
3.
Rehabilitasi JIDES
100.000.000
100.000.000
100,00- Terlaksananya Rehabilitasi Jides di 3 Kec.
100 Ha yaitu di Kec. Cicalengka, Nagreg & Cikancung
100 Ha yaitu di Kec. Cicalengka, Nagreg & Cikancung
4.
Irigasi Air Permukaan
40.000.000
40.000.000
100,00- Terlaksananya Irigasi air permukaan di Kec. Solokanjeruk
5
Pembinaan Tata Guna Air
75.900.000
0
6.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana/ Prasarana SDA Wilayah Irigasi WISMP
233.500.000
203.516.000
0- Terlaksananya pembinaan tata guna air di Kec. Solokanjeruk 87,16- Terlaksananya pembangunan/ rehabilitasi sarana/ prasarana SDA
DISTAN BUNHUT
1 unit
0
DISTAN BUNHUT
6 Daerah Irigasi : wilayah irigasi WISMP di 9 Kec. yaitu Kec.
6 Daerah Irigasi : wilayah irigasi WISMP di 9 Kec. yaitu Kec.
DISTAN BUNHUT
Cicalengka,
Cicalengka,
Rancaekek, Pasirjambu,
Rancaekek, Pasirjambu,
Arjasari, Rancabali.
Arjasari, Rancabali.
Cikancung, Katapang, Nagreg, Cimaung,
7.
Peningkatan Ketahanan Pangan/ Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian.
300.000.000
300.000.000
Cikancung, Katapang, Nagreg, Cimaung,
100,00 Terlaksananya pengembangan sistem layanan informasi agribisnis (sistem PIP)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
DISTAN BUNHUT
DISTAN BUNHUT
Terlaksananya SMS harga
12 bulan di 12 bulan di 31 Kec. 31 Kec.
Tersusunya laporan harga
12 bulan di 12 bulan di 31 Kec. 31 Kec.
Tersebarnya informasi pasar melalui media elektonik
28 minggu 28 minggu
V-6
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
Pengembangan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran hasil Ta.Pangan Terlaksananya pengadaan dan terdistribusikan nya alat pasca panen padi -Power thresser - Dryer - RMU
8.
Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan pangan (TP).
690.000.000
690.000.000
2 Unit 1 Unit 2 Unit
Terlaksananya pertemuan Penguatan kelembagaan/kemitraan tepung lokal
2 x 25 Orang di Kec.Cikanc ung dan arjasari
2 x 25 Orang di Kec.Cikanc ung dan arjasari
Pendampingan
10 bulan
10 bulan
11.200 Ha Kec.: Cikancung, Pameungpeuk, Pangalengan, Soreang, Kutawaringin,
11.200 Ha DISTAN BUNHUT Kec.: Cikancung, Pameungpeuk, Pangalengan, Soreang, Kutawaringin,
Cangkuang,
Cangkuang,
Pasirjambu,
Pasirjambu,
Cicalengka,
Cicalengka,
100,00 - Terlaksananya pengembangan pembenihan di 26 Kec.
Katapang, Majalaya, Nagreg, Arjasari, Margaasih, Ciwidey, Pacet, Paseh, Rancabali, Cileunyi, Ciparay, Baleendah, Banjaran, Ibun, Solokanjeruk, Bojongsoang, Cimaung, Dayeuh kolot
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
100 % (power thresser dryer dan RMU untuk Gapoktan mekar usaha di Desa Gajahmekar Kec. Kutawaringin; Power thresser dan RMU untuk Kel Mekar bakti di Kec.Majala ya)
Katapang, Majalaya, Nagreg, Arjasari, Margaasih, Ciwidey, Pacet, Paseh, Rancabali, Cileunyi, Ciparay, Baleendah, Banjaran, Ibun, Solokanjeruk, Bojongsoang, Cimaung, Dayeuh kolot
V-7
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian Terfasilitasinya pengadaan benih padi hibrida
Realisasi
11 Kec. / 1 paket (Kec. Baleendah,
11 Kec. / 1 paket 500 ha (Kec. Baleendah,
Cangkuang,
Cangkuang,
Rancaekek,
Rancaekek,
10 Kec. / 1 paket (Kec. Baleendah, Cangkuang Cikancung, Margaasih, Soreang, Kutawaringin,
10 Kec. / 1 paket 600 ha (Kec. Baleendah, Cangkuang Cikancung, Margaasih, Soreang, Kutawaringin,
Cicalengka,
Cicalengka,
10 ha di Kec. Arjasari, Cikancung
10 ha di Kec. Arjasari, Cikancung
16 kelompok tani di Kec. Baleendah (3 kel), Kutawaringin (2 kel), Rancaekek (2 kel), Ciparay (3 kel), Pa-
16 kelom- DISTAN pok tani di BUNHUT Kec. Baleendah (3 kel), Kutawaringin (2 kel), Rancaekek (2 kel), Ciparay (3 kel), Pa-
meungpeuk
meungpeuk
Pengendalian OPT Tan.Hias (SLPHT/ Gerakan Pengendalian/pengemba ngan agen
3 kelomDISTAN pok tani di BUNHUT Kec. Pasir Jambu, Cimaung dan Soreang.
Ciparay,
Cikancung, Margaasih, Soreang, Kutawaringin, Katapang, Solokan Jeruk, Cicalengka Terfasilitasinya pengadaan benih jagung hibrida
Pameungpeuk, Nagreg dan Arjasari ) 9.
Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian
10.
Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen
25.850.000
25.685.000
202.000.000
202.000.000
9,94 Terlaksananya peningkatan produktivitas dan mutu produk tanaman pangan 100,00 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian
(1 kel), Arjasari (1 kel), Bojongsoang (1 kel), Cimaung (1 kel), Solokan Jeruk (2 kel) 11.
Pengendalian Stimulan pengganggu tanaman OPT, Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan
150.000.000
150.000.000
100,00 Terlaksananya pengendalian OPT Holtikultura di 3 kelompok tani di 3 Kec. Yaitu Kec. Pasir jambu, Cimaung dan Soreang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
SKPD
Target
Ciparay,
Cikancung, Margaasih, Soreang, Kutawaring in, Katapang, Solokan Jeruk, Cicalengka
Pameungp euk, Nagreg dan Arjasari ) DISTAN BUNHUT
(1 kel), Arjasari (1 kel), Bojongsoang (1 kel), Cimaung (1 kel), Solokan Jeruk (2 kel)
V-8
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
hayati di 3 kel di Kec. Pasir Jambu, Cimaung dan Soreang 12.
Bantuan Benih/ Bibit kepada Petani (TP)
13.
Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian serta pengembangan kawasan.
4.
Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian
50.000.000
50.000.000
100,00 Terlaksananya penyediaan benih hortikultura di Kec. Pasirjambu, Pangalengan dan Soreang
135.000.000
135.000.000
100,00 Terlaksananya penerapan GAP/SOP Hortikultura di Kec. Pasir Jambu, Soreang dan Pangalengan
253.500.000
253.500.000
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Terrelisasinya pengadaan benih Tanaman Hias, Strowberry dan sayuran organik untuk 3 Kel tani di Kec. Pasir Jambu Pangalengan dan Soreang
Terrelisasi DISTAN nya BUNHUT pengadaan benih Tanaman Hias, Strowberry dan sayuran organik untuk 3 Kel tani di Kec. Pasir Jambu Pangalengan dan Soreang DISTAN BUNHUT
Peningkatan 1 kel tani produksi dan mutu di Kec. Strobery Pasir Jambu
1 kel tani di Kec. Pasir Jambu
Peningkatan 1 kel tani produksi dan mutu di Kec. Sayuran organik Pangaleng an
1 kel tani di Kec. Pangaleng an
Peningkatan 1 kel tani produksi dan mutu di Kec. Tan. Hias Pasir Jambu
1 kel tani di Kec. Pasir Jambu
Pengembangan penerapan Supply Chain Management (SCM) Hortikultura
Di 2 Kec. Yaitu Kec. Soreang dan Pasir Jambu
2 Kec. yaitu Kec. Soreang dan Pasir Jambu
Pertemuan dalm rangka SCM di tk Kabupaten
1 paket (Konsumsi, Transport dan Penggandaan)
1 paket (Konsumsi, Transport dan Penggandaan)
Identifikasi rantai pasokan dalam rangka SCM
16 OH
16 OH
Konsultasi ke Propinsi
10 OH
10 OH DISNAKAN
V-9
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
No.
Program/ Kegiatan
a. Pengelolaan Lahan : Konservasi Lahan Kawasan Peternakan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 112.500.000
Realisasi 112.500.000
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
100,00
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Lahan untuk meningkatkan ketersedianya Hijauan Makanan Ternak (HMT) sebanyak 2.500 ton/Ha/Thn
di kawasan peternakan seluas 25 Ha
di kawasan peternakan seluas 25 Ha yaitu : di Desa Pulosari Kec. Pangalengan seluas 20 Ha & di Desa Cibodas Kec. Pasirjambu seluas 5 Ha
Terlaksananya Kegiatan Perluasan Areal untuk menunjang ketersediaan HMT sebanyak 3.900 ton/Ha/Thn
Perluasan areal HMT seluas 30 Ha
Perluasan areal HMT seluas 30 Ha yaitu : di Ds. Margamukti Kec.
b. Perluasan Areal : Perluasan Areal Hijauan Makanan Ternak (Hmt)
SKPD
Pangalengan
seluas 20 Ha & di Ds Cisondari Kec. Pasirjambu seluas 10 Ha 5.
Pengembangan Pembibitan Sapi a. Bantuan Sosial Usaha Pembibitan Sapi Pedaging
b. Bantuan Sosial ULIB (Unit Lokasi Inseminasi Buatan) 6.
Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen a. Pengembangan Sistem Layanan Informasi Agribisnis
b. Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
305.000.000
305.000.000
100,00
250.000.000
250.000.000
100,00
Terlaksananya pengadaan sapi potong berupa pemberian stimulan untuk pengadaan sapi potong
25 ekor bagi 1 kelompok di Ds. Mekarlaksana Kec. Cikancung
25 ekor bagi 1 kelompok di Ds. Mekarlaksana Kec. Cikancung
55.000.000
55.000.000
100,00
Terlaksananya pembukaan Unit Lokasi Inseminasi Buatan (ULIB)
1 unit berlokasi di Solokanjeruk
1 unit berlokasi di Solokanjeruk
1.300.000.000
225.010.000
17,31
16.400.000
11.400.000
69,51
Tersampaikannya informasi perkembangan harga ternak dan produk ternak secara update
1.283.600.000
213.610.000
16,64
1 unit Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran daging
0 unit
Tersedianya alat pengolahan tablet susu
1 unit sarana pengolah tablet susu
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
DISNAKAN
DISNAKAN berupa data informasi pasar produk peternakan selama 12 bulan di 8 pasar
1 unit sarana pengolah tablet susu
berupa data informasi pasar produk peternakan selama 12 bulan di 8 pasar
V - 10
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
No. II. 1.
Program/ Kegiatan Pengembangan Agribisnis Pengembangan Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan
2.
Pengembangan Agro Industri Terpadu (TP)
3.
Pengembangan Agroindustri Pedesaan (TP).
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
1.155.750.000
1.152.954.000
157.500.000
157.500.000
27.500.000
7.500.000
300.000.000
300.000.000
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
99,76 100,00 Tersedianya fasilitas pengembangan hortikultura organik di kec. Pangalengan Terlaksananya pengadaan sarana pengembangan pertanian/ hortikultura organik di desa Sukamanah Kec.Pangalengan
1 kelompok tani din Kec. Pangalengan
1 kelompok tani din Kec. Pangalengan
Terlaksananya peningkatan produksi dan mutu buah-buahan di Kec. Kertasari
1 kelompok tani di Kec. Kertasari
1 kelompok tani di Kec. Kertasari
Terlaksananya peningkatan produksi dan mutu tanaman hias di Kec. Pasir Jambu
1 kelompok tani di Kec. Pasir Jambu
1 kelompok tani di Kec. Paasir Jambu
27,00 Terlaksananya pengembangan fasilitasi terpadu inventasi hortikultura (FATIH) di Kec. Pasir Jambu
100,00
DISTAN BUNHUT
2 paket
DISTAN BUNHUT
- Terlaksananya pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan di Kec. Ciwidey dan Pangalengan -Terfasilitasinya alat pengolah kopi; Mesin Pulper Mesin Washer Mesin Huller Mesin Gongseng Mesin Giling Mesin Kemas -Terfasilitasinya pembangunan UPH kopi
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
1 unit
1 unit
-Terfasilitasinya Kelompok penguatan modal Tani Kopi usaha kelompok Rahayu Kec. Pangalengan dan Kelompok Tani Mandiri Kec Ciwidey
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
DISTAN 1 paket (Penyusu- BUNHUT nan data Informasi investasi terpadu hortikultura dan Pertemuan temu investasi)
Kelompok Tani Kopi Rahayu Kec. Pangalengan dan Kelompok Tani Mandiri Kec Ciwidey
V - 11
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
4.
Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Bio Gas
75.000.000
75.000.000
100,00
Terlaksana dan terfasilitasinya pembinaan dan pembuatan pupuk organik
3 Unit APPO di kec. Arjasari dan Cikancung
3 Unit APPO di kec. Arjasari dan Cikancung
5.
Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat
595.750.000
592.954.000
99,53
Terlaksananya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan
Kec. Pasirjambu, Kertasari, Cikancung,
Kec. Pasir- DISTAN jambu, BUNHUT Kertasari, Cikancung,
III. 1.
2.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Sekolah Lapang dan Pemberdayaan Petani /P3A
Magang, Sekolah Lapang dan Diklat Pertanian dan Kewirausahaan Agribisnis
1.912.510.000
1.912.510.000
100,00
100.000.000
100.000.000
100,00
1.538.010.000
1.538.010.000
DISTAN BUNHUT
Cilengkrang, Cilengkrang,
Cimenyan
Cimenyan
Terlaksananya sekolah lapang
tersebar
- Terlaksananya Pembinaan/pengembangan kelompok P3A mtra cai
12 kelompok P3A di Kec. Cimaung, Pasir Jambu, Rancabali, Rnc. ekek,
12 kelompok P3A di Kec. Cimaung, Pasir Jambu, Rancabali, Rnc. ekek,
Cicalengka,
Cicalengka,
Nagreg, Arjasari, Cikancung dan Katapang
Nagreg, Arjasari, Cikancung dan Katapang
DISTAN BUNHUT
100,00 - Terselenggaranya pelatihan teknis tanaman pangan (PL-3 SLPTT PadiJagung)
100 Orang
- Terselenggaranya penguatan modal usaha kelompok
538 Kel tani (tersebar di 31 kec)
538 Kel tani (tersebar di 31 kec)
538 Kel tani (tersebar di 31 kec)
538 Kel tani (tersebar di 31 kec)
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan komoditas tanaman pangan (SLPTT Padi Hibrida, Non Hibrid dan Jagung Hibrid)
100 Orang DISTAN BUNHUT
3.
Penerapan dan pematapan prisip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencanan Alam, Daerah Tertinggal, Pulau Terluar dan Perbatasan
25.000.000
25.000.000
100,00
Terselenggaranya Tersebar kegiatan di 31 Kec. penerapan Good Governance dalam pengelolaan kegiatan tanaman pangan (ADM Umum dan Pengelolaan Data Statistik dan Keuangan)
Tersebar di 31 Kec.
4.
Bantuan Benih/Bibit, Sarana Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan
232.500.000
232.500.000
100,00
Terlaksananya pengembagan Perbenihan/ Perbibitan
4 kelompok tani Di Kec. Cikancung, Pasir Jambu dan Ciwidey
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
4 kelompok tani Di Kec. Cikancung, Pasir Jambu dan Ciwidey
DISTAN BUNHUT
V - 12
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
No. 5.
Alokasi Biaya (Rp)
Program/ Kegiatan
Anggaran 17.000.000
Pengembangan Magang Sekolah Lapang
Jumlah
8.548.510.000
Realisasi 17.000.000
7.364.675.000
Keluaran / Output % 100,00
Uraian Terlaksananya magang sekolah lapang (SL) GAP/SOP
Target
Realisasi
3 kegiatan di Kec. Pasir Jambu, Soreang &
3 kegiatan di Kec.
SKPD
Pasir Jambu,
Soreang &
Pangalengan Pangalengan
79,41
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : a. Terehabilitasinya infrastruktur jaringan irigasi tingkat usaha tani dan irigasi dan jaringan irigasi desa. b. Terlaksananya pembuatan jalan usaha tani. c. Tersedianya sarana prasarana peningkatan produksi tanaman pangan (Benih, pupuk, obat-obatan, alat mesin pertanian) d. Tersedianya bibit tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura. e. Meningkatnya sikap, pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi hulu sampai dengan hilir. f. Meningkatnya Kualitas produksi Pertanian/perkebunan melalui kegiatan GHP, GMP, PHP, GHPP, SLPTT,SRI 4. Urusan Industri Urusan ini diterima oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan anggaran sebesar Rp 700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 664.719.250,00 atau 94,96%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.1.4.4 Rincian Program/Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2009 No. I. 1.
Program/ Kegiatan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pengembangan Industri Kecil Menengah
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
700.000.000
664.719.250
94,96
700.000.000
664.719.250
94,96
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
a. Pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah melalui UPL (unit pendampingan langsung) yaitu : - sentra IKM Bordir di Desa / Kec. Ibun - sentra IKM Sutra di Ds Tangulung Kec. Ibun
Target
Realisasi
SKPD
10 Industri 10 Industri DISKOP, Kecil, ter- Kecil, ter- UKM diri dari: diri dari: PERINDAG
1 industri
1 industri
1 industri
1 industri
V - 13
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian - sentra IKM Kerudung di Desa Margaasih Kec. Cicalengka - sentra IKM Pakian Jadi di Desa Cibiru Hilir Kec. Cileunyi - sentra IKM Pakaian Jadi di Desa Padasuka Kec. Kutawaringin - sentra IKM Bordir di Desa Padasuka Kec. Kutawaringin - sentra IKM Bordir di Desa Buninagara Kec. Kutawaringin - sentra IKM Pakian Jadi di Desa Bojong Kec. Soreang - sentra IKM Pakaian Jadi di Desa Cilame Kec. Kutawaringin - sentra IKM Sepatu di Desa Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot b. Bantuan peralatan produksi di 3 (tiga) sentra IKM yaitu: - Bantuan bagi sentra IKM Bordir di Desa Ibun Kec. Ibun
Target 1 industri
1 industri
1 industri
1 industri
1 industri
1 industri
1 industri
1 industri
1 industri
1 industri
1 industri
1 industri
1 industri
1 industri
1 industri
1 industri
1 unit mesin Bordir Komputer, 10 unit mesin Jahit High Speed & 6 unit mesin Obras 4 benang - Bantuan bagi 10 mesin sentra Pakian jahit High Jadi di Desa Speed dan 5 unit MeCibiru Hilir Kec. sin Obras Cileunyi 4 benang - Bantuan bagi 1 unit sentra IKM lubang Pakaian Jadi di kancing, Desa Cilame Kec. 20 mesin Kutawaringin unit High Speed, 3 unit mesin obras 4 benang dan 1 unit mesin over deck Jumlah
700.000.000
664.719.250
Realisasi
SKPD
1 unit mesin Bordir Komputer, 10 unit mesin Jahit High Speed & 6 unit mesin Obras 4 benang 10 mesin jahit High Speed dan 5 unit Mesin Obras 4 benang 1 unit lubang kancing, 20 mesin unit High Speed, 3 unit mesin obras 4 benang dan 1 unit mesin over deck
94,96
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
V - 14
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah meningkatnya Industri Kecil Menengah (IKM) yang terbina sebesar 22,22% dari 90 buah pada tahun 2008 menjadi 110 buah pada tahun 2009, atau 36,36% dari jumlah seluruh IKM yang terdaftar sebanyak 550 buah. 5. Urusan Pekerjaan Umum Urusan ini diterima oleh Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, dengan anggaran sebesar Rp 1.171.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.049.837.000,00 atau 89,64%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.1.4.5 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana APBN/BLN Tahun 2009 No. I.
1.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.171.200.000
1.049.837.000
89,64
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)
1.171.200.000
1.049.837.000
89,64
149.700.000
144.071.000
a. Penyusunan SID Jaringan Irigasi
b. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan P3A
114.000.000
86.720.000
Uraian
Target
Realisasi
SKPD
SDAPE
96,24 Tersusunnya perencanaan partisipatif - DI. Citarik
200 Ha
200 Ha
- DI. Loa Jogo
155 Ha
155 Ha
- DI. Cibodas
258 Ha
258 Ha
- DI. Ciranjang
205 Ha
205 Ha
- DI. Cikalong
150 Ha
150 Ha
12 DI
12 DI
12 DI
12 DI
76,07 - Tersusunnya ketersediaan air untuk DI - Tersusunnya kebutuhan air untuk DI - Tersusunnya pedoman manual O&P
c. Pengelolaan Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara
74.500.000
74.500.000
7 DI - Tersusunnya peringkat penilaian tk partisipatif GP3A untuk DI
7 DI
100,00 Tersusunnya data 7 DI inventarisasi aset irigasi : DI Leuwikuray, DI. Sabuk, DI. Situkulung, DI. Cipajaran, DI. Loajogo, DI. Kiaraeunyeuh, DI. Juntihilir
7 DI
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
V - 15
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
d. Fasilitasi sekretariat unit pengelola sekretariat proyek LOAN
111.500.000
66.066.000
e. Pengelolaan jaringan irigasi
721.500.000
631.287.000
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
3 daerah irigasi : - Perb. Bang. Irigasi 2 buah - Perb. Bang. Air: 7 buah - Pemb. Kirmir : 1.013,05 m1 -Normalisasi saluran : 1.500 m1, dengan uraian sbb :
3 daerah irigasi : - Perb. Bang. Irigasi 2 buah - Perb. Bang. Air: 7 buah - Pemb. Kirmir : 1.013,05 m1 -Normalisasi saluran : 1.500 m1, dengan uraian sbb:
- Perb. Bang. Bendung
1 bh
1 bh
- Perb. Bang. Air
6 bh
6 bh
- Pemb. Kirmir HM.10-22
413,05 m1
413,05 m1
- Perb. Bang. Bendung
1 bh
1 bh
- Perb. Bang. Air
3 bh
3 bh
- Pemb. Kirmir HM.0-6
450 m1
450 m1
- Pemb. Kirmir HM. 0-15
150 m1
150 m1
- Normalisasi Saluran HM.0-15
1.500 m1
1.500 m1
SKPD
59,25
87,50 Terbinanya lembaga pengelolaan jaringan irigasi di 3 daerah irigasi menuju lembaga pengelola yang mandiri untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebutuhan air pada jaringan, yaitu :
D.I Kiaraeuyeuh :
D.I Juntihilir :
D.I Cipajaran :
Jumlah
1.171.200.000
1.049.837.000
89,64
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah tercapainya pembinaan pengelola jaringan irigasi secara partisipatif oleh P3A untuk 12 daerah irigasi (DI), meliputi : DI. Leuwikuray, DI. Juntihilir, DI. Kiaraeuyeuh, DI. Situkuluwung, DI. Cisabuk, DI. Cipajaran, DI. Cikalong, DI. Citarik, DI. Cibodas, DI. Loajogo, DI. Gunungkarung dan DI. Ciranjang. Serta peningkatan jaringan irigasi sebanyak 3 Daerah Irigasi (DI), meliputi : DI. Kiaraeunyeuh, DI. Junti Hilir dan DI. Cipajaran.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
V - 16
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
6. Urusan Tenaga Kerja Urusan ini diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan anggaran sebesar Rp 4.230.276.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.111.668.684,00 atau 97,20%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program 2 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.1.4.6 Rincian Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Sumber Dana APBN Tahun 2009 No. I.
1.
II.
1.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
180.276.000
167.415.500
92,87
Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
180.276.000
167.415.500
92,87
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
4.050.000.000
3.944.253.184
97,39
Penyelenggaraan Padat Karya Produktif
4.050.000.000
3.944.253.184
97,39
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
Uraian
- Terlaksananya penerapan dan pembinaan di perusahaan
Target
Realisasi
SKPD
30 Perusa- 30 Perusahaan haan
30 Kasus - Terlaksananya peningkatan pemeriksaan kasus kecelakaan kerja
30 Kasus
- Tersedianya analisa potensi bahaya & data obyek pengawasan dalam bidang K3
obyek pengawasan thd 30 buah perusahaan
obyek pengawasan thd 30 buah perusahaan
- Terlaksananya pemetaan pengawasan status kerawanan ketenagakerjaan
pemetaan di 31 Kec. terhadap 150 Obyek/
pemetaan di 31 Kec. terhadap 150 Obyek/
perusahaan/ perusahaan/
tenaga kerja
a. Terlaksananya 1.802 pembukaan orang kesempatan kerja pada sektor informal, meliputi lapangan kerja :
tenaga kerja
1.802 orang
358 orang - Budidaya pertanian dan perkebunan
358 orang
- Budidaya peternakan
940 orang
940 orang
- Budidaya perikanan
336 orang
336 orang
- usaha ekonomi produktif yang melanjutkan usaha produktif
112 orang
112 orang
310 orang
310 orang
V - 17
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
b. Terlaksananya 100 orang penempatan di 4 Perutenaga kerja sahaan pada sektor formal/ perusahaan di Kabupaten Bandung Jumlah
4.230.276.000
4.111.668.684
Realisasi
SKPD
100 orang di 4 Perusahaan
97,20
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya : a. Penempatan tenaga kerja produktif pada sektor formal sebanyak 200 orang. b. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penganggur, setengah penganggur dan tenaga kerja PHK melalui Program Padat Karya Produktif/Infrastruktur, pada tahun sebelumnya sebanyak 1.980 orang tenaga kerja sedangkan tahun 2009 sebanyak 1.802 orang tenaga kerja. c. Menurunnya jumlah kesempatan bekerja bagi tenaga kerja yaitu sebesar 0,30%. d. Pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah, pada tahun 2008 sebanyak 30 orang sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 30 orang. e. Pencapaian penerapan dan pengawasan norma ketenagakerjaan pada tahun 2008 dilaksanakan di 240 perusahaan, sedangkan pada tahun 2009 di 240 perusahaan. 5.1.5. Permasalahan dan Solusi 5.1.5.1. Permasalahan 1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Perlunya penguatan koordinasi antar pelaku. b. Payung hukum kelembagaan bentukan PNPM (BKAD, UPK) c. Penambahan modal untuk UPK Phase Out / pembinaan. 2. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelaksanaan P2TPD dibawah 50% karena peningkatan Jl. Sasak Lemah – Palintang di Kec. Cilengkrang dan peningkatan Jl. Cipaku – Loa di Kec. Paseh tidak terealisasi, dikarenakan proses pengadaannya dikenakan Prior Preview (pada setiap tahapan, mulai dari dokumen tender sampai dengan hasil evaluasi pengadaan, harus mendapat persetujuan dari Bank Dunia).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
V - 18
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
3. Urusan Pertanian a. Terlambatnya pencairan anggaran dari pemerintah pusat (Dep. Pertanian Ditjen P2HP) untuk pengesahan proses pencairan dari pusat dan akan mengakibatkan proses pembangunan melampaui waktu sampai melebihi tahun anggaran. b. Terjadinya bencana alam serta serangan OPT c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM baik di Dinas Pertanian maupun para petani di lapangan sebagai pelaku utamanya. 4. Urusan Industri a. Belum adanya pengembangan pemasaran. b. Masih kurangnya permodalan. c. Masih rendahnya SDM IKM dalam tekhnik produksi 5. Urusan Pekerjaan Umum a. Pengelolaan Irigasi Partisipatif, adalah suatu pengelola irigasi yang melibatkan masyarakat pengguna air irigasi (GP3A/ P3A) untuk berpartisipasi pada jaringan primer atau sekunder, yang mana masyarakat Kabupaten Bandung dalam kondisi transisi dari masyarakat rural menuju masyarakat urban, dimana hal-hal yang berkaitan dengan kebersamaan atau kegotongroyongan sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. b. Kegiatan WISMP adalah suatu kegiatan yang melibatkan tiga instansi, yaitu : Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi; Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; serta BAPPEDA. 6. Urusan Tenaga Kerja a. Masih kurangnya jumlah pengawas spesialis K3. b. Masih kurangya jumlah pengawas umum. c. Dari sejumlah proposal padat karya yang masuk, hanya 1 yang disetujui. 5.1.5.2. Solusi 1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Dilaksanakan Rakor rutin setiap bulan . b. Perlu adanya Perda mengenai BKAD. c. Perlu adanya perhatian dari Pemda terhadap UPK phase out. 2. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Untuk merealisasikan pelaksanaan P2TPD yang belum dapat terealisasi, akan diterbitkan DIPA luncuran pada tahun anggaran 2010 untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jl. Sasak Lemah – Palintang di Kec. Cilengkrang dan peningkatan Jl. Cipaku – Loa di Kec. Paseh.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
V - 19
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
3. Urusan Pertanian a. Sisa anggaran yang tidak digunakan akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya. Disamping itu waktu pencairan dana anggaran harus tepat waktu agar penggunaan di lapangan bisa sesegera mungkin sehingga bisa tepat waktu dan tepat sasaran dalam merealisasikan target yang ingin dicapai. b. Mengadakan antisipasi atau membuat cadangan-cadangan strategis dalam menghadapi situasi yang tak terduga, meningkatkan obat-obatan serta sarana dan prasarana penunjang dalam usaha pengendalian hama serta organisma pengganggu tanaman. c. Mengintensifkan dan mengefisienkan pelatihan, dalam rangka meningkatkan SDM petani dan petugas di lapangan, serta memperkenalkan adanya teknologi penemuan terbaru tentang pertanian/perkebunan/ kehutanan. 4. Urusan Industri a. Untuk diprogramkan kegiatan gelar produk. b. Untuk diprogramkan kontak dagang. c. Perlu adanya pembinaan pelatihan tehnik produksi. 5. Urusan Pekerjaan Umum a. Untuk menyukseskan keg. irigasi partisipatif, perlu dilaksanakan antara lain : 1) Mensosialisasikan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi kepada masyarakat secara terus menerus. 2) Membina masyarakat pengguna air irigasi mengenai kesadaran betapa pentingnya pengelolaan irigasi untuk kepentingan bersama. 3) Mengarahkan keterlibatan masyarat di dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. 4) Memotivasi masyarakat pengguna air irigasi untuk selalu berpartisipasi di dalam pengelolaan irigasi pada jaringan primer dan sekunder. b. Di dalam pelaksanaan kegiatan irigasi partisipatif untuk pengelolaan irigasi partisipatif, diperlukan antara lain koordinasi yang aktif dan terbuka bagi tiga instansi yang terkait dalam setiap kegiatan pengelolaan irigasi dan ketiga instansi ini harus lebih membina, mensosialisasikan kegiatan pengelolaan irigasi kepada masyarakat pengguna air irigasi secara berkelanjutan dan keseimbangan dan berkesinambungan. 6. Urusan Tenaga Kerja a. Pengusulan pegawai untuk mengikuti Diklat Pengawas K3. b. Pengusulan pegawai untuk mengikuti Diklat Pengawas Umum. c. Untuk pengajuan padat karya, agar dilakukan identifikasi ke calon tempat lokasi kehiatan. 5.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan Pada tahun anggaran 2009, tidak terdapat kegiatan tugas pembantuan yang diberikan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
V - 20
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6.1.
Kerjasama Antar Daerah
Pada tahun anggaran 2009, Kabupaten Bandung melaksanakan kerjasama antar daerah melalui kegiatan P2TPD. Kegiatan ini merupakan kerjasama antar Pemerintah Pusat dengan pemerintah Kabupaten Bandung. Sesuai dengan Surat Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional nomor : 0542/D1.3.1./02/2004, perihal Kerja Lapangan Studi Dinamika Pembaruan Kabupaten Program P2TPD, surat No. 131/548/Otda perihal penandatanganan surat kesepakatan partisipasi pada tahap pra-investasi P2TPD, Surat Bupati Bandung No.130/662/bapeda perihal kesepakatan partisipasi Kabupaten Bandung dalam program P2TPD, pelaksanaan kegiatan ini kurun waktu selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 2009 Dinas Bina Marga melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Cilame – Karyamukti - Nanggerang Kec. Soreang dengan volume 6.600 m x 3m dengan biaya sebesar Rp 1.816.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.799.233.636,00 atau 99 %. Peningkatan jalan Sasak Lemah – Palintang dan Jalan Cipaku – Loa tidak terealisasi karena proses pengadaannya dikenakan Prior Review, artinya setiap tahapan mulai dokumen tender sampai dengan hasil evaluasi pengadaan harus mendapat persetujuan dari Bank Dunia. Pembebasan tanah Tol Seroja Kec. Kutawaringin sampai dengan bulan Desember 2009 tidak terserap, pelaksanaan pekerjaan baru sampai Stack Out , pengukuran bidang dan penyuluhan. Bantuan Provinsi tahun 2009 untuk kegiatan pembangunan Jembatan Citalutug, pembangunan jalan Lingkar Banjaran Kecamatan Banjaran, peningkatan jalan Baleagung Kecamatan Baleendah dan peningkatan jalan Bukit Pakar Timur Kecamatan Cimenyan pada anggaran tahun 2009 tidak terserap karena kegiatan tersebut turun pada perubahan anggaran Provinsi bulan September tahun 2009, sedangkan pengesahan DPPA Kab Bandung pada tanggal 01 Desember 2009 sehingga pada waktu pelaksanaannya fisik tidak mungkin untuk dilaksanakan ( lelang fisik 5,5 bulan ). Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi kerjasama daerah di Kabupaten Bandung, dan kegiatan evaluasi data potensi daerah yang dapat dikerjasamakan di wilayah Kabupaten Bandung, dari kegiatan tersebut hasil yang dicapai adalah terbentuknya tim koordinasi kerja sama daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor; 074/Kep.322-Pem-Um/2009, tersusunnya data potensi daerah yang dapat dikerjasamakan di Kabupaten Bandung, tersedianya kepastian hukum dalam rangka fasilitasi kerjasama baik dengan daerah perbatasan maupun dengan pihak ketiga dan
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
VI - 1
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
tersedianya data potensi daerah untuk meningkatkan pengembangan potensi daerah. Program peningkatan kerjasama daerah, fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik melalui kegiatan fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik, dengan anggaran sebesar Rp.117.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.62.454.375,00 atau sebesar 53,38 %, hasil capaiaan dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2009 dan penilaian kinerja pemerintah daerah sebagai salah satu bahan penilaian/evaluasi pemerintah pusat terhadap penentuan kegiatan kepada daerah otonom sekaligus sebagai implementasi dari PP No.3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 6.2.
Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2009, diantaranya adalah : 1. Kerjasama dalam Perjanjian hibah antara Kabupaten Bandung dengan Komando Lanud Sulaeman, tentang penggunaan hibah uang untuk kegiatan pada Komando Lanud Sulaeman Kabupaten Bandung Nomor SPERJ/o1/1V/2009 tanggal lima Mei 2009 kegiatan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pada KOMANDO LANUD SULAEMAN Bandung. 2. Kerjasama antara Kabupaten Bandung dengan CV Sumber Sarana Promo tentang penataan penerangan jalan umum neon box Asma’ul Husna dan reklame neon box di Kota Soreang Kabupaten Bandung Nomor 621.92 / 1853 / Dispertasi h tanggal 17 Desember 2009.
072 / SSP / XII / 229
3. Kerjasama antara Kabupaten Bandung dengan Polres Kabupaten Bandung tentang penggunaan dana hibah uang untuk kegiatan pada Kepolisian sector di Wilayah Kepolisian Resor Bandung dengan perjanjian kerjasama nomor: 978 / perj .282 DPPK / 2009 tanggal 26 Agustus 2009. B / 955 / VII / 2009 / Re sBandung
4. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PKK Kabupaten Bandung Tentang penggunaan hibah uang untuk kegiatan organisasi PKK Kabupaten Bandung dengan perjanjian kerjasama nomor: 978 / Perj .02 DPPK / 2009 tanggal 5 Mei 2009. 63 / skr / PKK .KabBandung / V / 2009
5. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Polres Kabupaten Bandung Tentang penggunaan hibah uang untuk kegiatan pada Polres Kabupaten Bandung dengan perjanjian kerjasama nomor: 978 / Perj .0281 DPPK / 2009 B / 952 / VII / 2009 ? Re s.Bandung
tanggal 26 Agustus 2009. 6. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan KONI Kabupaten Bandung tentang penggunaan hibah uang untuk kegiatan Persikab dan Pengcab PSSI nomor: 978 / Perj .289 Dispopar / 2009 tanggal 30 September 2009. 243 / Koni , Bandung .19 // 2009
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
VI - 2
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
7. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Bale Bandung Kabupaten Bandung tentang sewa pakai tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bandung berlokasi di Kecamatan Baleendah Kepada Yayasan Bale Bandung dengan perjanjian kerjasama nomor: 593 tanggal 27 Mei 2009. 8. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Politeknik Pos Indonesia tentang kerjasama dalam pengembangan Community Acces Point di Kabupaten Bandung dengan perjanjian kerjasama nomor: 555 / 03 Bappsi / 2009 tanggal 3 Agustus 2009. 6.3.
680 / Dir / PPI / 0809
Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yaitu antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan BPS Kabupaten Bandung, sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 074 / 09 Bapeda / 2006 tanggal 27 Desember 2006, tentang Penyusunan 32.040.069
Indikator Makro Perstatistikan dan Indek Pelayanan Kepuasan Masyarakat, hasil yang dicapai dari pelaksanaan koordinasi tersebut adalah terlaksananya Pengolahan, Updating, Analisis Data dan Statistik Daerah, berupa : 1. Buku PDRB per Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2009 2. Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2009 3. 4. 5. 6.
Buku IPM Kabupaten Bandung tahun 2009 Buku SUSEDA Kabupaten Bandung tahun 2009 Buku KBDA Kabupaten Bandung tahun 2009. Indek Kepuasan masyarakat 2009.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan instansi vertikal. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, upaya-upaya yang dilakukan adalah pengembangan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal terkait dalam rangka peningkatan keberhasilan pembangunan 6.4.
Pembinaan Batas Wilayah
1. Kegiatan Survey dan Pemetaan (Pemetaan Skala 1 : 1000) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan kabupaten Bandung. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 4.500 ha meliputi Kecamatan Bojongsoang, Baleendah, Pameungpeuk, Banjaran, Arjasari, Katapang dan Cangkuang, sebagai pedoman dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang. 2. Kegiatan Survey dan Pemetaan dilaksanakan oleh Bappeda, dengan proses kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pelelangan sampai dengan kegiatan evaluasi dokumen administrasi, terlaksananya kegiatan survey dan pemetaan Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
VI - 3
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
tahap pengelolaan triagulasi udara. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa tersedianya peta foto dan peta garis skala 1 : 5000 seluas 5.625 ha untuk keperluan penataan ruang. 6.5.
Bencana, Pencegahan Bencana dan Penanggulangan Bencana.
6.5.1. Bencana yang Terjadi Bencana alam yang terjadi di Wilayah Kabupaten Bandung pada tahun 2009, diantaranya adalah : a. Bencana Kebakaran yang menderita kehilangan rumah sebanyak 28 Kepala Keluarga yaitu Desa Cicalengka kulon Kecamatan Cicalengka 2 rumah, Desa Cileunyi kulon Kecamatan Cileunyi 1 KK 1 rumah, Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung 3 rumah, Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan 1 KK 1 rumah, Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari 3 rumah, Desa Jatisari Kecamatan Kutawaringin 2 rumah, Desa Rancatungku dan Desa Panyadap Kecamatan Pameungpeuk 5 KK 5 rumah, Desa Cipaku Kecamatan Paseh 1 KK 1 rumah, Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu 4 KK 4 rumah, Desa Bojongsalam Kecamatan Rancaekek 1 rumah, Desa Cingcin Kec Soreang 2 KK 2 rumah. b. Bencana Banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung terdapat di beberapa Kecamatan yaitu : Kecamatan Baleendah yaitu di Kelurahan Baleendah sebanyak 3.716 KK, Kelurahan Andir sebanyak 10.426 jiwa, mengungsi sebanyak 94 KK, 419 jiwa, 36 rumah yang rusak ringan, yang terendam sebanyak 4.959 rumah, dan prasarana lainnya sebanyak 4 unit. Kecamatan Banjaran di Desa Kamasan sebanyak 480 KK dan 480 rumah yang terendam. Kecamatan Bojongsoang korban tenggelam sebanyak 4 orang. Kecamatan Cileunyi yang terendam yaitu di Desa Cileunyi Wetan, Desa Cibiru Hilir sebanyak 289 rumah rusak berat , rusak ringan sebanyak 8 rumah. Kecamatan Dayeuhkolot yang rusak ringan sebanyak 214 rumah yaitu di Desa Citeureup, Dayeuhkolot, Cangkuang Wetan, dan Kelurahan Pasawahan. Kecamatan Majalaya yang terendam sebanyak 11.133/29.379 jiwa, rumah yang rusak berat sebanyak 5.592, rusak ringan sebanyak 152 rumah, prasarana lainnya yang rusak sebanyak 86 unit. Kecamatan Paseh yang menderita di Desa Sukamantri sebanyak 2.181 KK, mengungsi 428 jiwa. Kecamatan Solokanjeruk yang terndam yaitu di Desa Cibodas, Rancakasumba dan Panyadap sebanyak 190 rumah.
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
VI - 4
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
c. Bencana Longsor yang terjadi di : Kecamatan Cimaung Desa Jagabaya sebanyak 1 rumah rusak berat, Kecamatan Nagreg Desa Ciherang sebanyak 3 rumah rusak berat, Kecamatan Pacet Desa Sukarame sebanyak 1 rumah rusak berat, Kecamatan Pangalengan Desa Sukaluyu sebanyak 3 rumah rusak berat dan 2 rumah rusak ringan. d. Bencana angin ribut/angin puting beliung yang terjadi di : Kecamatan Baleendah Desa Rancamanyar sebanyak 97 rumah rusak berat, Desa Bojongmalaka sebanyak 172 rumah rusak ringan. Kecamatan Cicalengka Desa Panenjoan sebanyak 49 rumah rusak berat, Desa Babakanpeuteuy sebanyak 5 rumah rusak ringan, dan sekolah rusak berat. Kecamatan Dayeuhkolot Desa Cangkuang Wetan sebanyak 1 rumah rusak berat. Kecamatan Ibun Desa Cibeet sebanyak 8 rumah rusak berat. Kecamatan Katapang Desa Cilampeni dan Katapang sebanyak 113 rumah rusak ringan. Kecamatan Kutawaringin Desa Gajah Mekar 3 rumah rusak ringan. Kecamatan Pasirjambu Desa Marga Mulya sebanyak 1 rumah rusak ringan. Kecamatan Rancaekek Desa Jelegong sebanyak 1 rumah rusak berat dan rusan ringan sebanyak 52 rumah. e. Bencana Meledak Kompor. Kelurahan Cibeunying 5 jiwa menderita 1 rumah hancur. f. Bencana Gempa Bumi yang terjadi di Kabupaten Bandung dapat di lihat dalam tabel berikut: Tabel 6.1 Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bandung AKIBAT BENCANA
NO
KECAMATAN
JENIS BENCANA
MANUSIA TANGGAL
MENDERITA
H L
KK
JIWA
1
Arjasari
Gempa Bumi
2-Sep-09
2.317
2
Baleendah
Gempa Bumi
2-Sep-09
1.038
4.152
3
Banjaran
Gempa Bumi
2-Sep-09
3.236
12.944
4
Bojongsoang
Gempa Bumi
2-Sep-09
27
108
5
Cangkuang
Gempa Bumi
2-Sep-09
1.351
5.404
6
Cicalengka
Gempa Bumi
2-Sep-09
14
56
7
Cikancung
Gempa Bumi
2-Sep-09
17
68
8
Cilengkrang
Gempa Bumi
2-Sep-09
5
20
9
Cimaung
Gempa Bumi
2-Sep-09
1.247
4.988
10
Cimenyan
Gempa Bumi
2-Sep-09
41
164
G
M D
RUMAH
SARANA LAIN
MENGUNGSI LK
RB KK
RS
8.660
547 3 2
26
TRC TRD
SKL
KAN-
TI
TOR
699
1.007
19
33
753
1
2
827
1.468
2.102
2
4
171
50
15
339
671
1.383
267 56
4
RR
JIWA
229
10
13
2
3 17
2
10
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
1
3
1
582
400
819
9
1
1 3
32
VI - 5
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan AKIBAT BENCANA
NO
KECAMATAN
JENIS BENCANA
MANUSIA TANGGAL
H
MENDERITA
L KK
JIWA
G
M D
RUMAH
SARANA LAIN
MENGUNGSI LK
RB KK
RS
RR
TRC TRD
Ciparay
Gempa Bumi
2-Sep-09
138
552
11
12
Ciwidey
Gempa Bumi
2-Sep-09
37
148
2
13
Dayeuhkolot
Gempa Bumi
2-Sep-09
51
204
5
45
14
Ibun
Gempa Bumi
2-Sep-09
129
516
12
118
15
Katapang
Gempa Bumi
2-Sep-09
1.479
5.916
16
Kertasari
Gempa Bumi
2-Sep-09
6.907
27.628
17
Kutawaringin
Gempa Bumi
2-Sep-09
886
3.544
18
Majalaya
Gempa Bumi
2-Sep-09
9
36
19
Margaasih
Gempa Bumi
2-Sep-09
38
152
5
38
20
Margahayu
Gempa Bumi
2-Sep-09
17
68
3
24
21
Nagreg
Gempa Bumi
2-Sep-09
6
24
6
18
22
Pacet
Gempa Bumi
2-Sep-09
1.110
4.440
453
675
23
Pameungpeuk
Gempa Bumi
2-Sep-09
1.656
3.645
24
Pangalengan
Gempa Bumi
2-Sep-09
19.840
79.360
25
Paseh
Gempa Bumi
2-Sep-09
14
52
26
Pasirjambu
Gempa Bumi
2-Sep-09
1.588
6.352
27
Rancabali
Gempa Bumi
2-Sep-09
447
1.788
116
28
Rancaekek
Gempa Bumi
2-Sep-09
4
16
4
29
Solokajeruk
Gempa Bumi
2-Sep-09
2
8
30
Soreang
Gempa Bumi
2-Sep-09
597
2.388
44.248 141.989
350 347
115
KAN-
TI
TOR
JIWA
11
1
SKL
29
4
153 11
252
1.953 53
24
5
451
6
7
2
4.954
23
187
7
293
534
6
6
18
4
28
306
1,285
311
8.598
5.802
7.504
1 5.661
210
1
2 7
4
51
146
14 161
23
1
1.217 331
30
12
5
7
23
683
197
5,919
186
99
506
13
1
3
14.749
10.221
24.030
174
406
43
6.5.2. Penanggulangan Bencana Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi bencana tersebut adalah Pemberian bantuan bagi masyarakat terkena bencana dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung di Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Rancaekek, Majalaya, Solokanjeruk, Banjaran, Cileunyi dan Paseh yaitu bantuan makanan berupa beras, mie instant, sardines, kecap, sambal, makanan bayi dan minyak goreng. 6.5.3. Pencegahan/Antisipasi daerah dalam menghadapi bencana
kemungkinan
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan, diantaranya adalah : a. Pencegahan dan antisipasi bahaya kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, telah terlatih tenaga instrktur sebanyak 7 orang pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran. Dengan tujuan agar pengetahuan para petugas Pemadam Kebakaran meningkat.
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
VI - 6
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
b. Pada Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran telah dilaksanakan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran kepada 100 orang satuan relawan kebakaran berasal dari Kecamatan Cicalengka, Rancaekek, Cikancung, Majalaya, Ciparay, Baleendah, Bojongsoang, Dayeuhkolot, Pamengpeuk, Banjaran, Margaasih, Margahayu, Katapang, Kutawaringin, Soreang, Rancabali, Ciwidey dan Pasirjambu. c. Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran telah siap barang berupa selang damkar 18 roll dan jaket lapangan 40 stel dengan tujuan meningkatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. d. Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran telah dipelihara secara rutin kendaraan dinas operasional pemadam kebakaran sebanyak 10 unit (7 Unit Mobil Pemadam Kebakaran, 2 Unit Mobil Operasional 1 Unit Sepeda Motor) Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai dari kegiatan adalah lancarnya tugas – tugas dinas dan meningkatnya produktivitas kerja sehingga meningkatnya Pelayanan Aparatur dan kinerja Dinas. e. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran, melalui : pemeriksaan system proteksi kebakaran di 320 perusahaan (4.402 tabung APAR, 98 titik hydrant 214 titik sprinkler, dan alarm di beberapa titik yang rawan) sehingga kondisi system proteksi kebakaran menjadi siap pakai. f. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir dan bencana lainnya yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, yaitu melalui Gerakan Penanaman Pohon Wilayah Perkotaan, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bandung dengan swasta/Perseroan Terbatas. Adapun banyaknya perusahaan, jenis bantuan dan jumlah bantuan dapat di lihat dalam tabel berikut. Tabel 6.2. KERJA SAMA JENIS BANTUAN No.
Perusahaan
Jenis Bantuan
Jumlah
1.
PT. Telkom Indonesia Tbk.
Pohon Peneduh (Mahoni)
1500 batang
2. 3.
PT. Bank Mandiri PT. Borma
4. 5. 6. 7.
PT. Ultra Jaya PT. Panasia Filament Inti PT.Star Enegry Ltd Subur Ganda
Pohon Peneduh (Mahoni) Pohon Peneduh (Mahoni) Tong Sampah 3 warna Pohon Peneduh (Mahoni) Tong Sampah 3 Warna Renovasi Container Sampah Pohon Peneduh (Mahoni)
50 batang 50 batang 10 set 50 batang 10 set 2 unit kapasitas 6 m³ 100 Batang
g. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, yaitu dengan melalui Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, hasil yang dicapai yaitu: Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
VI - 7
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
-
Pengadaan biji persemaian pembibitan buah-buahan: jengkol 10.000 biji, alpukat 11.000 biji, petai 10.000 biji, mangga 10.000 biji, nangka 10.000 biji, jambu biji 10.000 biji.
-
Pengadaan bibit buah-buahan berlabel biru (bersertifikasi) : durian 3000 pohon, manggis 1.000 pohon, rambutan 3000 pohon, mangga 1.000 pohon, salak 2.000 pohon, jambu air 3.245 pohon, petai 4.000 pohon, jeruk besar 2.000 pohon, jeruk purut 2.790 pohon,
-
Pembibitan tanaman kehutanan seluas 1,2 hektar di Kecamatan Pangalengan dan, Pacet.
-
Jenis Kayu-kayuan: Mahoni 24 kg, Albazia 12 kg, Suren 9 kg, Eucalyptus 6 kg, Acacia manjiun 6 kg, Maesopsis 6 kg, Kopi 120 biji.
-
Jenis buah-buahan (MPTS): (1) batang bawah: Nangka 10.000 pohon, Sukun 10.000, Alpukat 10.000 pohon, Durian 10.000, pohon Sawo 10.000, pohon dan petai 10.000 pohon, kakao 34.000 pohon.
-
Penaman pada lahan kritis seluas 652 Hektar di Kecamatan Cimenyan, Cilengrang, Cileunyi, Cicalengka, Nagreg dan Cangkuang dan meningkatnya kesadaran masyarakat di sekitar hutan dan kebun untuk turut berupaya menjaga lingkungan dan merelokasi lahan kritis;
-
Terlaksananya penanaman lahan kritis pada hutan rakyat seluas 210 hektar di Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Cangkuang, Banjaran, Arjasari, Baleendah, Pacet, Kertasari dan Ibun.
-
Terlaksanannya penyebaran informasi melalui pengadaan poster lingkungan hidup/penanaman pohon di seluruh Kecamatan.
-
Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis dan berikut penyediaan bibit tanaman untuk menanami lahan kritis seluas 210 Hektar di Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Cangkuang, Banjaran, Arjasari, Baleendah, Pacet, Kertasari dan Ibun; serta meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar hutan dan kebun dan menjaga kelestrian hutan rakyat seluas 210 hektar.
6.6.
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bandung yang bertugas menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib dan dinamis adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Upaya-upaya yang berkaitan dengan penguatan persatuan dan kesatuan serta memantapkan sistem politik yang lebih demokratis tersebut terus dilakukan antara lain melalui pengembangan program strategis dibidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat terus menerus ditingkatkan dengan upaya-upaya yang kongkrit, yaitu : 1. Mewujudkan ketentraman masyarakat tertib hukum dan tertib sosial.
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
VI - 8
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
2. Mewujudkan penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah. 3. Menciptakan kemauan yang baik dimulai dari masing-masing orang sampai dengan masyarakat luas guna mendorong ketentraman dan ketertiban 4. Mewujudkan Polisi Pamongraja yang Profesional dan handal dalam melaksanakan tugas. 5. Mewujudkan kesadaran ketertiban lingkungan.
masyarakat
untuk
memelihara
ketentraman
dan
6. Mewujudkan pengamanan di rumah dinas, bangunan vital dan asset milik pemerintah Kabupaten Bandung. 7. Pengamanan terhadap tugas-tugas pimpinan daerah, pimpinan nasional, pejabat pusat, dan tamu-tamu negara dalam kegiatan yang bersifat nasional dan Internasional. 8. Mewujudkan koordinasi Kantor Satuan Polisi Pamongraja dengan penegakan hukum lain dalam melaksanakan tugas 9. Mewujudkan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kecamatan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakan peraturan daerah dan peraturan keputusan Bupati. 10. Mewujudkan kondisi Pamongprja dengan SKPD lainnya dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegak peraturan daerah dan peraturan keputusan daerah.
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
VI - 9
Penutup
BAB VII PENUTUP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2009 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2009 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain LKPJ ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009. Adalah sebuah harapan pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2009 dapat memberikan manfaat khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2009
VII - 1
LAMPIRAN A REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2009 No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1 1
2 DINAS PENDIDIKAN a. URUSAN PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Data & Informasi Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Gedung Sekolah
Anggaran 3
Alokasi Biaya (Rp) Realisasi 4
% 5
131.397.812.050 131.097.812.050 888.006.000 107.500.000 32.010.000 378.720.000 197.800.000 113.456.000 30.000.000
124.776.945.749 124.476.945.749 888.006.000 107.500.000 32.010.000 378.720.000 197.800.000 113.456.000 30.000.000
94,96 94,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
28.520.000 92.444.724.500
28.520.000 86.009.422.140
100,00 93,04
7.563.000.000
3.487.037.677
46,11
14.810.875.000
13.902.146.490
93,86
50.000.000
49.600.000
99,20
997.050.000
997.050.000
100,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.197.700.000
1.138.409.900
95,05
Pengadaan Meubelair Sekolah
3.936.640.000
3.423.161.339
86,96
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
7.404.000.000
7.404.000.000
100,00
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
227.525.000
226.725.000
99,65
Pelatihan penyusunan kurikulum
147.890.000
57.890.000
39,14
30.050.000 50.040.192.500
30.050.000 49.258.549.734
100,00 98,44
1.980.000.000
1.975.000.000
99,75
137.885.000
137.885.000
100,00
1.604.950.000 1.293.925.000
1.604.950.000 1.293.925.000
100,00 100,00
Penambahan Ruang Kelas Sekolah (SD) Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Pengadaan pakaian seragam sekolah
Pembinaan SMP Terbuka Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP Penyediaan dan Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs Penyelenggraan paket A setara SD Penyelenggaraan Paket B setara SMP Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Program Pendidikan Menengah
1.023.042.000 29.053.491.800
1.023.042.000 28.867.927.859
100,00 99,36
Pembangunan gedung sekolah
2.305.516.000
2.305.516.000
100,00
Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
3.800.000.000 925.000.000
3.800.000.000 925.000.000
100,00 100,00
Pengadaan Meubelair Sekolah
1.023.800.000
838.236.059
81,87
797.200.000
797.200.000
100,00
24.830.000
24.830.000
100,00
19.092.875.000
19.092.875.000
100,00
522.650.000 203.670.800
522.650.000 203.670.800
100,00 100,00
324.340.000
324.340.000
100,00
33.610.000
33.610.000
100,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pengembangan Materi Belajar Mengajar dengan Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Penyelenggaraan akreditasi Sekolah Menengah
1
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pendidikan Non Formal Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal Pengembangan Data dan Irformasi Pendidikan Non Formal Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal
Alokasi Biaya (Rp) 2.368.351.250 2.368.351.250 51.674.500 51.674.500 71.350.000 71.350.000 1.175.750.000 1.175.750.000 560.000.000 560.000.000 47.825.000 47.825.000 311.573.750 311.573.750
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualitas Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
150.178.000 5.341.679.000
150.178.000 5.341.679.000
100,00 100,00
147.860.000 1.709.000.000
147.860.000 1.709.000.000
100,00 100,00
2.840.510.000
2.840.510.000
100,00
343.024.000
343.024.000
100,00
301.285.000 1.001.559.500
301.285.000 1.001.559.500
100,00 100,00
186.872.500
186.872.500
100,00
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemeritah di Bidang Pendidikan
328.502.000
100,00
423.410.000
423.410.000
100,00
62.775.000
62.775.000
100,00
300.000.000 150.000.000
300.000.000 150.000.000
100,00 100,00
Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno
60.000.000
60.000.000
100,00
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
30.000.000
30.000.000
100,00
Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
50.000.000
50.000.000
100,00
Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala
10.000.000
10.000.000
100,00
150.000.000 150.000.000
150.000.000 150.000.000
100,00 100,00
82.176.096.956 82.176.096.956 11.878.094.426 11.802.389.426 11.200.000 49.425.000
77.278.200.065 77.278.200.065 11.613.593.771 11.537.888.771 11.200.000 49.425.000
94,04 94,04 97,77 97,76 100,00 100,00
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
15.080.000
15.080.000
100,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK) Peningkatan kesehatan masyarakat
15.507.066.125 49.928.500
13.734.017.900 49.928.500
88,57 100,00
11.672.970.500
10.587.615.570
90,70
152.137.500
152.137.500
100,00
Sinergitas Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Pendidikan b. URUSAN KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pengelolaan Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 2
328.502.000
DINAS KESEHATAN a. URUSAN KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
178.885.000
178.615.000
99,85
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (Peningkatan Manajemen Yankes) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
286.732.625
285.948.625
99,73
3.096.963.000
2.410.323.705
77,83
69.449.000
69.449.000
100,00
Pengembangan Masyarakat Sehat (Bandung Sehat)
2
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Alokasi Biaya (Rp) 127.587.500 127.587.500 13.800.000 13.800.000
100,00 100,00
92.900.000
92.900.000
100,00
20.887.500
20.887.500
100,00
604.213.355
544.828.355
90,17
217.252.980
211.082.980
97,16
57.407.500
57.407.500
100,00
315.453.500
262.238.500
83,13
14.099.375
14.099.375
100,00
1.414.567.000
1.275.000.850
90,13
173.285.000
164.634.850
95,01
1.004.737.500
876.362.500
87,22
155.934.500
153.543.500
98,47
80.610.000
80.460.000
99,81
668.341.500
667.600.160
99,89
668.341.500
667.600.160
99,89
4.758.266.600
3.675.519.333
77,24
Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
147.795.000
147.795.000
100,00
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
186.350.000
157.070.000
84,29
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
282.955.000
282.955.000
100,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
957.205.500
689.712.775
72,05
2.171.778.250
1.970.056.708
90,71
Peningkatan Imunisasi
731.129.850
146.876.850
20,09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Jaminan Pelayanan Kesehatan (Kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
281.053.000
281.053.000
100,00
839.959.875 191.323.750
793.520.875 177.178.750
94,47 92,61
44.132.875
44.132.875
100,00
78.752.000
78.752.000
100,00
525.751.250
493.457.250
93,86
16.322.816.935
16.255.026.436
99,58
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin
16.322.816.935
16.255.026.436
99,58
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
4.255.585.000
3.652.387.100
85,83
2.126.590.000
1.662.548.600
78,18
2.046.495.000
1.922.647.000
93,95
82.500.000
67.191.500
81,44
24.581.572.640
23.812.057.710
96,87
22.530.371.000
22.530.371.000
100,00
532.879.940
469.217.300
88,05
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Program Pencegahan dan Penanggula-ngan Penyakit Menular
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Pengadaan alat-alat Rumah Sakit
3
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit
Alokasi Biaya (Rp) 233.574.500 211.440.950
90,52
Pengadaan ambulance/mobil jenazah
153.951.300
152.818.950
99,26
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)
232.914.900
211.757.200
90,92
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
401.189.300
222.260.610
55,40
6.606.700
6.306.700
95,46
Penunjang operasional rumah sakit
490.085.000
7.885.000
1,61
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
10.197.500
6.197.500
60,77
10.197.500
6.197.500
60,77
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
224.340.500
222.070.500
98,99
224.340.500
222.070.500
98,99
151.533.000
147.249.500
97,17
Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
16.255.500
16.255.500
100,00
Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
135.277.500
130.994.000
96,83
831.955.000
751.542.575
90,33
831.955.000
751.542.575
90,33
12.120.172.000
11.762.150.935
97,05
12.120.172.000
11.762.150.935
97,05
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8.846.929.500
8.793.060.460
99,39
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
8.846.929.500 3.085.592.500
8.793.060.460 2.782.330.775
99,39 90,17
2.520.812.500
2.222.386.550
88,16
Pengadaan mebeuler rumah sakit
302.500.000
299.821.900
99,11
Pengembangan Type rumah sakit
262.280.000
260.122.325
99,18
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
53.150.000
52.669.500
99,10
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit/IPAL
53.150.000
52.669.500
99,10
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
134.500.000
134.090.200
99,70
134.500.000
134.090.200
99,70
18.590.086.000
16.969.741.876
91,28
18.590.086.000
16.969.741.876
91,28
7.037.781.150
6.204.418.186
88,16
7.037.781.150
6.204.418.186
88,16
44.375.000
41.871.100
94,36
44.375.000
41.871.100
94,36
10.205.053.350
9.554.930.660
93,63
2.947.228.750
2.680.782.274
90,96
1.159.992.000
1.118.049.625
96,38
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
Kemitraan peningkatan kualitas dokrer dan paramedis Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 3
RSD MAJALAYA a. URUSAN KESEHATAN
Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis serta non medis 4
RSD SOREANG a. URUSAN KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan Rumah Sakit Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Promosi Kesehatan dan Rujukan Rumah Sakit Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
4
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
Alokasi Biaya (Rp) 1.714.719.600 1.694.985.396
98,85
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
1.234.675.000
1.181.900.730
95,73
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
2.941.247.500
2.690.672.135
91,48
181.070.000
181.070.000
100,00
26.120.500
7.470.500
28,60
814.368.500
799.027.430
98,12
701.868.500
686.556.900
97,82
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
62.500.000
62.470.530
99,95
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
50.000.000
50.000.000
100,00
488.508.000
369.494.500
75,64
488.508.000
369.494.500
75,64
Pengembangan Tipe Rumah Sakit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dokter dan Paramedis
5
DINAS BINA MARGA a. URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
131.388.325.500
92.965.319.548
70,76
127.876.765.500
90.000.247.548
70,38
44.133.193.500
11.822.243.500
26,79
5.500.150.000
2.296.692.000
41,76
795.930.000
741.653.000
93,18
Pembangunan jembatan
16.365.113.500
8.203.642.500
50,13
Pembebasan lahan untuk jalan / Pembangunan Jalan: untuk jalan Tol Seroja, Perencanaan penentuan strack out trace jalan Katapang- stadion, Perencanaan penentuan strack out trace jalan akses jalan Tol Cincin – Parung Serab – Al Fathu.
21.472.000.000
580.256.000
2,70
3.753.775.000
3.450.296.000
91,92
654.065.000
624.907.000
95,54
3.099.710.000
2.825.389.000
91,15
4.887.397.500
4.431.474.500
90,67
289.895.000
277.876.000
95,85
4.597.502.500
4.153.598.500
90,34
70.772.990.000
66.228.003.048
93,58
Perencanaan rehab/ pemeliharaan jalan
837.784.000
820.039.000
97,88
Perencanaan rehab/pemeliharaan jembatan
897.295.000
863.654.931
96,25
Rehab/pemeliharaan jalan
57.538.323.500
54.307.210.517
94,38
Rehab/pemeliharaan jembatan
11.199.587.500
9.937.098.600
88,73
300.000.000
300.000.000
100,00
938.437.500
924.006.500
98,46
Inspeksi kondisi jalan
815.560.000
801.140.000
98,23
Insepksi kondisi jembatan
122.877.500
122.866.500
99,99
153.870.000
153.318.000
99,64
153.870.000
153.318.000
Pembangunan Jalan Perencanaan pembangunan jembatan
Program Pembangunan Draenase dan Gorong - gorong Perencanaan draenase dan gorong - gorong Pembangunan draenase dan gorong - gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Perencanaan pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan Turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Inspeksi Kondisi
Program Pemb Sistem Jembatan
Jalan dan Jembatan
Informasi Data Base Jalan dan
Penyusunan informasi data base jalan Penyusunan Data Base Quarry
99,64 #DIV/0!
5
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Alokasi Biaya (Rp) 370.979.000 365.080.000
Perlengkapan bengkel alat berat
28.854.000
28.431.000
98,53
Alat ukur dan Laboratorium
42.000.000
41.524.000
98,87
300.125.000
295.125.000
98,33
2.866.123.000
2.625.826.000
91,62
2.866.123.000
2.625.826.000
91,62
Pemeliharaan alat berat Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan dan peningkatan infrastruktur Jasa Konsultasi
#DIV/0!
b. URUSAN PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan/ Pemeliharaan Penerangan Jalan umum
6
98,41
DINAS PERUMAHAN PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN a. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT Program Pengembangan Perumahan
3.511.560.000 3.511.560.000
2.965.072.000 2.965.072.000
84,44 84,44
3.511.560.000
2.965.072.000
84,44
25.503.954.500
24.420.666.380
95,75
14.416.758.500 5.455.459.500
13.716.797.280 5.019.638.180
95,14 92,01
Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (Penyusunan RPIJM Perumahan dan Permukiman)
49.060.000
48.440.000
98,74
Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan manual (NSPM) (Penyusunan Analisa Harga Satuan Bangunan & Lingkungan)
33.625.000
33.625.000
100,00
Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pemb. Masyarakat Kurang Mampu (Pemb. Rumah dan Prasarana Lingkungan Permukiman Layak Huni)
2.575.896.500
2.558.252.900
99,32
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sederhana Sehat
2.747.351.000
2.329.793.280
84,80
49.527.000
49.527.000
100,00
7.898.150.000
7.634.944.500
96,67
7.329.375.000
7.070.756.500
96,47
Kegiatan Penetapan Kebijakan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Berimbang (Penyusunan Community Action Plan Rencana Perumahan dan Permukiman (CAP RPP))
294.695.000
290.120.000
98,45
Kegiatan Pengendalian dan Penataan Bangunan (Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Bangunan)
274.080.000
274.068.000
99,996
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
89.719.000
89.568.250
99,83
89.719.000
89.568.250
99,83
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
973.430.000
972.646.350
99,92
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran.
29.860.000,00
29.860.000,00
100,00
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
45.850.000,00
45.793.300,00
99,88
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
100.000.000,00
99.390.000,00
99,39
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
367.925.000,00
367.808.050,00
99,97
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
429.795.000,00
429.795.000,00
100,00
Rumah
Kegiatan Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Penyediaan Air Bersih Pedesaan / Musrenbang / DAK / Pendamping P2TPD)
Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman (Pembinaan dan Evaluasi KPPABD)
6
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN b. URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, RTBL (Penyusunan Raperda RDTRK) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Penyusunan RDTRK dan Zoning Regulation) Program Pemanfaatan Ruang Survey dan Pemetaan (Pembuatan Peta Wilayah Skala 1 : 1000) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Penyusunan Raperda Site Plan). c. URUSAN PERHUBUNGAN Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pembangunan Gapura) d URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
98,82
420.848.000
416.413.000
98,95
45.848.000
45.448.000
99,13
375.000.000
370.965.000
98,92
480.341.000
473.732.000
98,62
480.341.000
473.732.000
98,62
110.920.000
109.988.000
99,16
110.920.000
109.988.000
99,16
400.000.000 400.000.000
397.699.000 397.699.000
99,42 99,42
400.000.000
397.699.000
99,42
9.398.907.000 8.769.326.000
9.038.455.350 8.482.706.600
96,16 96,73
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan.
3.101.012.000
3.026.770.764
97,61
Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
5.571.764.000
5.360.605.736
96,21
96.550.000
95.330.100
98,74
133.255.000
80.850.000
60,67
133.255.000
80.850.000
60,67
496.326.000
474.898.750
95,68
69.850.000
69.840.000
99,99
426.476.000
405.058.750
94,98
276.180.000
267.581.750
96,89
Kegiatan sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan (Sosialisasi Kebersihan) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan (Penyusunan UPL/UKL& DPPL) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kegiatan Penataan RTH (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Taman) Kegiatan Pemeliharaan RTH (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Taman) e. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 7
Alokasi Biaya (Rp) 1.012.109.000 1.000.133.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Survey dan Pemetaan b. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah
276.180.000
267.581.750
96,89
276.180.000
267.581.750
96,89
3.584.201.600
2.964.027.000
82,70
486.098.000
447.066.500
91,97
486.098.000
447.066.500
91,97
486.098.000
447.066.500
91,97
2.231.827.050
1.708.386.000
76,55
1.291.018.550
825.656.250
63,95
Penetapan RPJPD
296.170.000
40.481.500
13,67
Penyusunan rancangan RKPD
691.684.000
491.121.000
71,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
303.164.550
294.053.750
96,99
7
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam koordinasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan c. URUSAN STATISTIKA Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
8
92,60
412.883.500
382.323.500
92,60
181.975.000
166.273.000
91,37
181.975.000
166.273.000
91,37
345.950.000
334.133.250
96,58
345.950.000
334.133.250
96,58
866.276.550
808.574.500
93,34
866.276.550
808.574.500
93,34
866.276.550
808.574.500
93,34
DINAS PERHUBUNGAN
1.559.015.603
1.523.170.425
97,70
a. URUSAN PERHUBUNGAN
1.559.015.603
1.523.170.425
97,70
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
265.982.000
252.232.000
94,83
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
17.122.000
17.122.000
100,00
Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
38.380.000
24.630.000
64,17
210.480.000
210.480.000
100,00
115.305.000
113.281.000
98,24
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
68.100.000
67.550.000
99,19
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
47.205.000
45.731.000
96,88
707.381.250
696.276.050
98,43
505.030.000
504.980.000
99,99
Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
44.072.500
41.917.500
95,11
Pengumpulan, validasi data angkutan dan analisis data base pelayanan angkutan
58.278.750
57.718.750
99,04
100.000.000
91.659.800
91,66
256.211.875
251.248.875
98,06
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
113.402.500
112.129.500
98,88
Pengadaan marka jalan
142.809.375
139.119.375
97,42
214.135.478
210.132.500
98,13
214.135.478
210.132.500
98,13
Peningkatan Pengelolaan Terminal Program Rehabilitasi dan Pemeliharaaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Pembinaan/penyuluhan para pengemudi dan pengusaha angkutan Program Pembangunan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Uji Emisi Gas Buang (Smoke Tester) 9
Alokasi Biaya (Rp) 412.883.500 382.323.500
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP a. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1.333.184.000
1.233.898.531
92,55
1.333.184.000
1.233.898.531
92,55
758.334.500
679.083.406
89,55
76.520.000
70.612.500
92,28
8
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
470.561.500
414.175.100
88,02
Kegiatan Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.
110.090.000
97.394.000
88,47
Kegiatan Pengembangan Produksi ramah Lingkungan
40.000.000
36.019.806
90,05
Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
61.163.000
60.882.000
99,54
205.535.500
197.411.000
96,05
105.385.500
100.068.500
94,95
Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
100.150.000
97.342.500
97,20
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
94.275.000
91.530.000
97,09
94.275.000
91.530.000
97,09
275.039.000
265.874.125
96,67
Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri
29.559.000
29.253.400
98,97
Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
195.480.000
192.962.475
98,71
50.000.000
43.658.250
87,32
2.241.447.955
2.184.049.895
97,44
383.996.000
365.756.650
95,25
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
10
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN a. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Alokasi Biaya (Rp) #DIV/0!
110.895.250
110.316.250
99,48
Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait degan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
110.895.250
110.316.250
99,48
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
79.400.000
69.550.000
87,59
79.400.000
69.550.000
87,59
104.675.750
102.065.400
97,51
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah
104.675.750
102.065.400
97,51
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
89.025.000
83.825.000
94,16
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
69.225.000
69.225.000
100,00
Pameran Hasil Karya Perempuan di bidang pembangunan
19.800.000
14.600.000
73,74
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdyaan Perempuan (P2TP2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
b. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE
1.857.451.955
1.818.293.245
97,89
662.748.055
630.263.445
95,10
297.820.610
265.555.000
89,17
80.670.000
80.451.000
99,73
9
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Promosi Pelayanan Khiba
Alokasi Biaya (Rp) 78.378.050 78.378.050
100,00
Pembinaan Keluarga Berencana
205.879.395
205.879.395
100,00
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
68.288.000
68.288.000
100,00
68.288.000
68.288.000
100,00
675.278.000
671.431.000
99,43
675.278.000
671.431.000
99,43
261.817.900
261.817.900
100,00
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
261.817.900
261.817.900
100,00
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
25.100.000
25.000.000
99,60
25.100.000
25.000.000
99,60
35.705.000
32.977.900
92,36
35.705.000
32.977.900
92,36
128.515.000
128.515.000
100,00
128.515.000
128.515.000
100,00
Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Program Pelayanan Kontrasepsi Pengadaan Alat Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan 11
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL a. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.232.210.100
2.158.241.575
96,69
385.288.850
376.867.350
97,81
385.288.850
376.867.350
97,81
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
95.861.000
93.967.000
98,02
Pengembangan Data Base Kependudukan
243.762.850
237.235.350
97,32
Penyusunan kebijakan kependudukan
17.690.000
17.690.000
100,00
Sosialisasi kebijakan kependudukan
17.975.000
17.975.000
100,00
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
10.000.000
10.000.000
100,00
b. URUSAN SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Pelayanan dan jaminan sosial bagi lanjut usia Program pembinaan anak terlantar Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1.846.921.250
1.781.374.225
96,45
205.073.250
195.032.900
95,10
56.697.900
50.396.400
88,89
148.375.350
144.636.500
97,48
104.044.500
97.271.650
93,49
43.000.000
38.900.000
90,47
6.000.000
6.000.000
100,00
55.044.500
52.371.650
95,14
40.229.500
38.291.500
95,18
40.229.500
38.291.500
95,18
137.050.000
131.750.000
96,13
10
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
Alokasi Biaya (Rp) 33.250.000 32.675.000 16.040.000
16.040.000
100,00
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
29.955.000
27.930.000
93,24
Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
57.805.000
55.105.000
95,33
144.117.500
136.706.000
94,86
34.305.000
33.310.000
97,10
109.812.500
103.396.000
94,16
158.855.000
156.191.000
98,32
Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
56.485.000
55.293.000
97,89
59.980.000
59.248.000
98,78
Bimbingan sosial pencegahan penyakit sosial
42.390.000
41.650.000
98,25
1.057.551.500
1.026.131.175
97,03
25.290.000
22.915.000
90,61
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
324.602.500
316.606.925
97,54
Sosialisasi dan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS)
233.720.000
231.883.750
99,21
Penambahan sarana dan prasarana UPTD LBK dan UPTD Tuna Sosial Lembang Peringatan Hari Pahlawan, Pemeliharaan TMP dan Tugu Perjuangan serta penyantunan PKRI dan janda PKRI Penataan Taman Makam Bahagia
124.687.500
124.249.500
99,65
99.251.500
96.831.500
97,56
250.000.000
233.644.500
93,46
2.814.646.750 2.731.921.750 1.907.961.750
2.787.845.450 2.706.970.450 1.899.365.450
99,05 99,09 99,55
1.888.170.000
1.879.582.000
99,55
19.791.750
19.783.450
99,96
335.772.500
319.592.500
95,18
335.772.500
319.592.500
95,18
488.187.500
488.012.500
99,96
257.695.500
257.520.500
99,93
230.492.000
230.492.000
100,00
82.725.000
80.875.000
97,76
82.725.000 82.725.000
80.875.000 80.875.000
97,76 97,76
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik Pelayanan sosial bagi peningkatan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
12
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI a. URUSAN KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyiapan tenaga kerja siap pakai Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum tehadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja b. URUSAN KETRANSMIGRASIAN Program Transmigrasi Lokal Monitoring dan Penempatan Transmigrasi
13
DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN a. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
1.404.748.000
1.134.799.450
98,27
80,78
396.998.000
353.913.000
89,15
235.443.500
196.043.500
83,27
51.407.000
51.407.000
100,00
11
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah
Alokasi Biaya (Rp) 58.320.000 55.920.000
95,88
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
125.716.500
88.716.500
70,57
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
88.041.500
88.041.500
100,00
Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan Swasta
38.834.000
38.834.000
100,00
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
49.207.500
49.207.500
100,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
30.235.500
26.550.500
87,81
30.235.500
26.550.500
87,81
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
43.277.500
43.277.500
100,00
43.277.500
43.277.500
100,00
573.366.000
375.333.450
98,43
75.854.000
74.665.150
98,43
9.485.000
9.485.000
100,00
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
48.649.000
47.750.150
98,15
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
17.720.000
17.430.000
98,36
18.140.000
18.140.000
100,00
18.140.000
18.140.000
100,00
447.452.000
250.608.300
56,01
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
100.142.000
93.272.300
93,14
Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
128.125.000
127.881.000
99,81
Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan (DEKRANASDA) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
200.000.000
10.270.000
5,14
19.185.000
19.185.000
100,00
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
31.920.000
31.920.000
100,00
31.920.000
31.920.000
100,00
434.384.000
405.553.000
93,36
63.312.500
62.712.500
99,05
63.312.500
62.712.500
99,05
332.006.500
303.882.500
91,53
251.617.500
251.617.500
100,00
80.389.000
52.265.000
65,02
39.065.000
38.958.000
99,73
39.065.000
38.958.000
99,73
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi b. URUSAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan c. URUSAN INDUSTRI Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan kemampuan teknologi industri (pembinaan kemampuan sistem produksi bagi IKM logam)
12
No. 14
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIJINAN
Alokasi Biaya (Rp) 1.282.686.500 1.245.927.750
97,13
1.282.686.500
1.245.927.750
97,13
608.062.500
600.613.500
98,77
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
61.130.000
56.855.000
93,01
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
185.050.000
183.920.000
99,39
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal
76.640.000
76.640.000
100,00
285.242.500
283.198.500
99,28
674.624.000
645.314.250
95,66
87.091.000
87.091.000
100,00
Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal
217.842.500
198.868.250
91,29
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatabn pelayanan modal
147.041.500
143.746.000
97,76
Kajian kebijakan penanaman modal
222.649.000
215.609.000
96,84
14.644.667.000
13.770.011.375
94,03
14.057.169.500
13.288.834.525
94,53
46.104.000
46.104.000
100,00
46.104.000
46.104.000
100,00
800.250.000
788.179.075
98,49
596.980.000
591.542.500
99,09
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimipinan
44.125.000
42.756.225
96,90
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
50.000.000
50.000.000
100,00
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda
49.170.000
47.213.900
96,02
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda
59.975.000
56.666.450
94,48
144.700.000
140.615.500
97,18
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
44.700.000
41.225.000
92,23
Pendidikan dan pemberdayaan pemuda putus sekolah dalam pembangunan ekonomi masyarakat
50.000.000
49.500.000
99,00
Pelatihan lingkungan hidup pemanfaatan limbah rumah tangga berbasis remaja
50.000.000
49.890.500
99,78
8.978.132.000
8.361.665.700
93,13
47.210.000
47.210.000
100,00
Pengembangan perencanaan olah raga terpadu
8.930.922.000
8.314.455.700
93,10
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
488.312.500
480.262.500
98,35
Peningkatan kesejahteraan jasmani dan rekreasi
104.332.000
96.282.000
92,28
Penyelenggaraan kompetisi olah raga
238.950.000
238.950.000
100,00
a. URUSAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Penyelenggaraan pameran investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitasi infrastruktur
15
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA a. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Pendataan potensi kepemudaan Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
13
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga
Alokasi Biaya (Rp) 47.580.500 47.580.500
100,00
Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya
97.450.000
97.450.000
100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
3.599.671.000
3.472.007.750
96,45
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
3.000.000.000
2.931.336.750
97,71
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
599.671.000
540.671.000
90,16
587.497.500 125.988.000
481.176.850 57.563.000
81,90 45,69
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
77.675.000
9.250.000
11,91
Pelatihan pemandu wisata terpadu
48.313.000
48.313.000
100,00
430.509.500 73.590.000
392.613.850 54.540.000
91,20 74,11
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
55.738.000
55.738.000
100,00
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
47.961.500
47.961.500
100,00
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
253.220.000
234.374.350
92,56
Program Pengembangan Kemitraan
31.000.000
31.000.000
100,00
31.000.000
31.000.000
100,00
4.902.822.000
4.890.317.000
99,74
a. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
4.902.822.000
4.890.317.000
99,74
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2.754.261.000
2.753.661.000
99,98
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2.737.775.000
2.737.175.000
99,98
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
16.486.000
16.486.000
100,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
188.861.000
188.861.000
100,00
188.861.000
188.861.000
100,00
b. URUSAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya 16
KANTOR KESBANGLINMAS
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
186.170.000
186.170.000
100,00
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Program pengembangan wawasan kebangsaan
92.750.000
92.750.000
100,00
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
93.420.000
93.420.000
100,00
1.250.000.000
1.238.520.000
99,08
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
1.250.000.000
1.238.520.000
99,08
Program Pendidikan Politik Masyarakat
506.250.000
505.825.000
99,92
Koordinasi Forum-forum diskusi Politik
206.250.000
206.250.000
100,00
Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2009
300.000.000
299.575.000
99,86
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
17.280.000
17.280.000
100,00
17.280.000
17.280.000
100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
14
No. 17
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alokasi Biaya (Rp) 799.284.000 799.284.000
100,00
799.284.000
799.284.000
100,00
679.475.000
679.475.000
100,00
679.475.000
679.475.000
100,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
93.367.000
93.367.000
100,00
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
14.000.000
14.000.000
100,00
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
37.700.000
37.700.000
100,00
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
41.667.000
41.667.000
100,00
26.442.000
26.442.000
100,00
26.442.000
26.442.000
100,00
5.434.397.750
5.021.716.450
92,41
5.434.397.750
5.021.716.450
92,41
5.322.444.750
4.915.466.450
92,35
1.154.925.000
1.089.355.500
94,32
246.507.000
38.005.000
15,42
2.025.693.000
1.922.019.950
94,88
Rapat-rapat paripurna
206.346.000
206.012.000
99,84
Kegiatan Reses
840.948.000
840.764.000
99,98
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
320.041.750
315.327.000
98,53
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
499.232.000
476.002.000
95,35
28.752.000
27.981.000
97,32
111.953.000
106.250.000
94,91
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan
55.976.000
53.475.000
95,53
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar Perpu daerah
55.977.000
52.775.000
94,28
6.246.001.600
4.548.290.927
72,82
a. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
6.246.001.600
4.548.290.927
72,82
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
1.318.080.000
912.226.000
69,21
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
530.670.000
527.150.000
99,34
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
212.660.000
90.757.000
42,68
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
139.512.000
50.150.000
35,95
a. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 18
SEKRETARIAT DEWAN a. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, peningkatan KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Sosialisasi perturan perundang-undangan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
19
SEKRETARIAT DAERAH
15
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Alokasi Biaya (Rp) 271.320.000 144.232.000
53,16
Rapat koordinasi UNSUR MUSPIDA
98.418.000
34.437.000
34,99
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
65.500.000
65.500.000
100,00
1.278.990.500
1.052.031.427
82,25
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
475.170.500
280.283.000
58,99
Penyusunan Sistem informasi pengelo-laan keuangan daerah (Revaluasi aset/barang daerah)
650.000.000
641.693.427
98,72
Penyusunan standar satuan harga barang/jasa
153.820.000
130.055.000
84,55
1.414.138.350
985.034.200
69,66
192.420.750
67.779.500
35,22
76.313.500
62.122.500
81,40
86.920.000,00
77.210.000
88,83
Koordinasi pengembangan sarana dan prasarana perekonomian
101.850.000
73.372.000
72,04
Fasilitasi penyaluran Bantuan Keuangan pada masyarakat
115.615.000
81.712.000
70,68
Pengamanan dan Pemantauan BLT
177.475.000
148.695.000
83,78
Pengawasan, Pembinaan Pengendalian OP-Merger
111.085.000
69.049.000
62,16
86.700.000
37.734.000
43,52
Pembinaan dan Pengawasan BUMD
128.115.000
78.701.000
61,43
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH
240.746.600
191.816.700
79,68
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH (Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana)
46.897.500
46.842.500
99,88
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH (Bimbingan Hidup Beragama)
50.000.000
50.000.000
100,00
557.239.000
469.984.250
84,34
Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik (P2TPD)
83.267.000
77.556.000
93,14
Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik (LPPD dan EPPD)
117.000.000
62.454.375
53,38
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan daerah
322.648.000
322.173.875
99,85
34.324.000
7.800.000
22,72
1.346.275.750
978.797.550
72,70
138.096.750
85.936.750
62,23
14.361.000
13.482.000
93,88
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
309.998.000
223.495.000
72,10
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
115.548.000
95.845.300
82,95
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian mana-jemen pelaksanaan kebijakan KDH (Kerjasama Daerah) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Perangkat Daerah) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pengawasan, Pembinaan Pengendalian, Fasilitasi Promosi Produk Unggulan
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Perpu.
16
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perundang-undangan
93,48
150.000.000
135.045.000
90,03
33.250.000
16.750.000
50,38
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah.
152.025.000
75.723.000
49,81
Kajian Perpu daerah terhadap Perpu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar Perpu daerah
260.765.000
203.302.000
77,96
49.410.000,00
30.139.500
61,00
102.085.000,00
79.695.000
78,07
162.110.000
37.318.500
23,02
162.110.000
37.318.500
23,02
169.168.000
112.899.000
66,74
169.168.000
112.899.000
66,74
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
3.208.480.511
2.429.741.050
75,73
a. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
3.208.480.511
2.429.741.050
75,73
3.208.480.511
2.429.741.050
75,73
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
573.995.700
429.171.100
74,77
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
188.912.116
172.135.000
91,12
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
292.255.300
236.900.000
81,06
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
162.296.500
141.941.200
87,46
331.573.301,25
302.836.000
91,33
240.821.300
216.596.600
89,94
91.645.200
52.859.500
57,68
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
163.750.000
73.592.000
44,94
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah
697.557.070
428.086.250
61,37
Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan
327.618.400
307.770.000
93,94
138.055.623,75
67.853.400
49,15
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan juklak juknis barang/jasa daerah dan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna barang/jasa masyarakat dan sosialisasi Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, (pembentukan procurement unit ) Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi, Percepatan, Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Instrumen Analis Jabatan PNS
20
Alokasi Biaya (Rp) 20.737.000 19.384.000
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah
Peningkatan Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
17
No. 21
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT
Alokasi Biaya (Rp) 1.380.537.000 1.372.273.000
99,40
1.380.537.000
1.372.273.000
99,40
1.232.659.000
1.224.395.000
99,33
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
664.850.000
664.662.500
99,97
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah daerah
224.280.000
223.350.000
99,59
45.423.500
45.423.500
100,00
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
109.974.000
105.427.500
95,87
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
108.615.500
108.615.500
100,00
79.516.000
76.916.000
96,73
147.878.000
147.878.000
100,00
147.878.000
147.878.000
100,00
1.648.732.456
1.648.481.457
99,98
1.648.732.456
1.648.481.457
99,98
57.990.000
57.990.000
100,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
57.990.000
57.990.000
100,00
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
57.990.000
57.990.000
100,00
60.860.000 60.860.000
60.860.000 60.860.000
100,00 100,00
60.860.000
60.860.000
100,00
59.725.000 59.725.000
59.725.000 59.725.000
100,00 100,00
59.725.000
59.725.000
100,00
51.152.500 51.152.500
51.152.500 51.152.500
100,00 100,00
51.152.500
51.152.500
100,00
60.860.000 60.860.000
60.860.000 60.860.000
100,00 100,00
60.860.000
60.860.000
100,00
a. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
22
KECAMATAN a. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
KECAMATAN CILEUNYI
KECAMATAN CILENGKRANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMENYAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BOJONGSOANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MARGAHAYU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
18
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN MARGAASIH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Alokasi Biaya (Rp) 55.925.000 55.925.000 55.925.000 55.925.000
100,00 100,00
55.925.000
55.925.000
100,00
KECAMATAN DAYEUHKOLOT Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
51.913.750 51.913.750
51.663.750 51.663.750
99,52 99,52
51.913.750
51.663.750
99,52
KECAMATAN KATAPANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
53.360.000 53.360.000
53.360.000 53.360.000
100,00 100,00
53.360.000
53.360.000
100,00
60.860.000 60.860.000
60.860.000 60.860.000
100,00 100,00
60.860.000
60.860.000
100,00
43.315.000 43.315.000
43.315.000 43.315.000
100,00 100,00
43.315.000
43.315.000
100,00
43.912.500 43.912.500
43.912.500 43.912.500
100,00 100,00
43.912.500
43.912.500
100,00
53.415.000 53.415.000
53.415.000 53.415.000
100,00 100,00
53.415.000
53.415.000
100,00
58.935.000 58.935.000
58.935.000 58.935.000
100,00 100,00
58.935.000
58.935.000
100,00
25.873.750 25.873.750
25.873.750 25.873.750
100,00 100,00
25.873.750
25.873.750
100,00
45.426.250 45.426.250
45.426.250 45.426.250
100,00 100,00
45.426.250
45.426.250
100,00
56.950.000 56.950.000
56.950.000 56.950.000
100,00 100,00
56.950.000
56.950.000
100,00
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PAMEUNGPEUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN ARJASARI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PANGALENGAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMAUNG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BANJARAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CICALENGKA Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN RANCAEKEK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIKANCUNG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian mana-jemen pelaksanaan kebijakan KDH
19
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN NAGREG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BALEENDAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PACET Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KERTASARI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIPARAY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MAJALAYA Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN IBUN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASEH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SOLOKANJERUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASIRJAMBU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIWIDEY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Alokasi Biaya (Rp) 35.155.000 35.155.000 35.155.000 35.155.000
100,00 100,00
35.155.000
35.155.000
100,00
56.760.000 56.760.000
56.760.000 56.760.000
100,00 100,00
56.760.000
56.760.000
100,00
55.000.000 55.000.000
55.000.000 55.000.000
100,00 100,00
55.000.000
55.000.000
100,00
60.860.000 60.860.000
60.860.000 60.860.000
100,00 100,00
60.860.000
60.860.000
100,00
47.407.500 47.407.500
47.407.500 47.407.500
100,00 100,00
47.407.500
47.407.500
100,00
56.760.000 56.760.000
56.760.000 56.760.000
100,00 100,00
56.760.000
56.760.000
100,00
56.760.000 56.760.000
56.759.000 56.759.000
100,00 100,00
56.760.000
56.759.000
100,00
56.760.000 56.760.000
56.760.000 56.760.000
100,00 100,00
56.760.000
56.760.000
100,00
60.059.000 60.059.000
60.059.000 60.059.000
100,00 100,00
60.059.000
60.059.000
100,00
54.265.172 54.265.172
54.265.172 54.265.172
100,00 100,00
54.265.172
54.265.172
100,00
60.860.000 60.860.000
60.860.000 60.860.000
100,00 100,00
60.860.000
60.860.000
100,00
20
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN RANCABALI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
100,00 100,00
60.860.000
60.860.000
100,00
41.007.034 41.007.034
41.007.035 41.007.035
100,00 100,00
41.007.034
41.007.035
100,00
55.575.000 55.575.000
55.575.000 55.575.000
100,00 100,00
55.575.000
55.575.000
100,00
50.170.000 50.170.000
50.170.000 50.170.000
100,00 100,00
50.170.000
50.170.000
100,00
1.890.054.530 1.890.054.530
1.863.617.074 1.863.617.074
98,60 98,60
KELURAHAN PASAWAHAN
162.189.758
161.589.625
99,63
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
162.189.758
161.589.625
99,63
162.189.758
161.589.625
99,63
187.078.171 187.078.171
187.078.171 187.078.171
100,00 100,00
187.078.171
187.078.171
100,00
276.557.675 276.557.675
276.557.675 276.557.675
100,00 100,00
276.557.675
276.557.675
100,00
258.085.785 258.085.785
235.265.746 235.265.746
91,16 91,16
258.085.785
235.265.746
91,16
281.289.662 281.289.662
279.608.415 279.608.415
99,40 99,40
281.289.662
279.608.415
99,40
198.763.242 198.763.242
198.763.242 198.763.242
100,00 100,00
198.763.242
198.763.242
100,00
KECAMATAN SOREANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CANGKUANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian mana-jemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KECAMATAN KUTAWARINGIN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 23
Alokasi Biaya (Rp) 60.860.000 60.860.000 60.860.000 60.860.000
KELURAHAN a. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KELURAHAN PADASUKA Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KELURAHAN ANDIR Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KELURAHAN BALEENDAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KELURAHAN MANGGAHANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KELURAHAN CIBEUNYING Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
21
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN JELEKONG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
147.667.216 147.667.216
147.667.000 147.667.000
100,00 100,00
147.667.216
147.667.000
100,00
210.123.021 210.123.021
208.943.000 208.943.000
99,44 99,44
210.123.021
208.943.000
99,44
168.300.000 168.300.000
168.144.200 168.144.200
99,91 99,91
168.300.000
168.144.200
99,91
5.288.636.375
5.003.799.225
94,61
5.288.636.375
5.003.799.225
94,61
4.080.400.875
4.068.720.875
99,71
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
2.181.387.500
2.181.387.500
100,00
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
1.376.452.375
1.376.452.375
100,00
482.385.000
482.385.000
100,00
40.176.000
28.496.000
70,93
1.208.235.500
935.078.350
77,39
Seleksi penerimaan calon PNS
754.690.000
559.097.050
74,08
Penempatan PNS
177.983.500
154.073.500
86,57
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
68.938.000
28.938.000
41,98
Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
120.387.000
118.932.800
98,79
86.237.000
74.037.000
85,85
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KELURAHAN WARGAMEKAR Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KELURAHAN SULAIMAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 24
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN a. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Bimtek Perencanaan dan Monev Bagi Aparat Perencana Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
25
Alokasi Biaya (Rp)
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN a. URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
1.348.067.000
1.272.992.954
94,43
707.313.408 707.313.408
640.120.489 640.120.489
90,50 90,50
Penanganan Daerah Rawan Pangan
131.246.085
131.246.085
100,00
Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
141.231.469
141.216.050
99,99
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan
97.777.830
97.377.830
99,59
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
59.000.000
58.837.500
99,72
118.700.330
87.385.330
73,62
Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan
94.757.694
91.757.694
96,83
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Produk perkebunan produk pertanian
64.600.000
32.300.000
50,00
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
22
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN b. URUSAN PERTANIAN
Alokasi Biaya (Rp) 569.275.172 561.396.455
98,62
328.350.242
320.846.525
97,71
194.859.661
187.356.975
96,15
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
83.484.531
83.483.500
100,00
Peningkatan kemampuan lembaga petani
50.006.050
50.006.050
100,00
75.926.605
75.551.605
99,51
75.926.605
75.551.605
99,51
164.998.325
164.998.325
100,00
164.998.325
164.998.325
100,00
71.478.420
71.476.010
100,00
39.192.625
39.191.560
100,00
39.192.625
39.191.560
100,00
32.285.795
32.284.450
100,00
32.285.795
32.284.450
100,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Per kebunan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (Pertanian/Perkebunan) Tepat Guna Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan c. URUSAN KEHUTANAN Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan Program Perencanaan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Kegiatan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat
26
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
2.111.301.500
1.762.933.230
83,50
a. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.044.981.500
1.731.329.855
84,66
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.349.900.500
1.124.996.735
83,34
1.304.848.000
1.080.254.235
82,79
a) Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
212.400.000
187.892.300
88,46
b) Penunjang kegiatan ADPD, TPAPD, TPBPD, Pilkades, RT/RW dan LKMD.
135.600.000
131.400.350
96,90
58.260.000
44.325.000
76,08
350.000.000
231.347.325
66,10
e) Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VI.
53.455.000
52.145.000
97,55
f) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kelembagaan Posyandu.
39.350.000
39.350.000
100,00
g) Bimbingan dan Pelatihan UP2K- PKK bagi Pengurus UP2K Desa.
70.000.000
68.038.510
97,20
h) Pembinaan dan Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten Bandung & Tingkat Propinsi
31.848.000
31.648.000
99,37
i) Revitalisasi Kader dalam Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Posyandu (SIP)
25.000.000
19.550.000
78,20
j) Bintek 10 Program Pokok PKK di lokasi P2WKSS.
29.000.000
22.000.000
75,86
135.000.000
99.450.000
73,67
55.000.000
55.000.000
100,00
- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan terdir dari :
c) Penunjang operasional kegiatan lomba desa. d) Penunjang Operasional Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4)
k) Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) l) Evaluasi dan komparasi pelaksanaan 10 program pokok PKK
23
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN m) Pelatihan dan pembinaan tata laksana rumah tangga bagi kader PKK tingkat Kabupaten
Alokasi Biaya (Rp) 40.000.000 40.000.000
n) Rapat koordinasi kelompok operasional Posyandu (Pokjanal Posyandu) tingkat Kabupaten
30.000.000
23.722.750
79,08
o) Perumusan Perda.
39.935.000
34.385.000
86,10
- Penyelenggaraan Desiminasi, informasi bagi masyarakat desa
45.052.500
44.742.500
99,31
87.050.000
62.450.000
71,74
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
44.650.000
38.175.000
85,50
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
42.400.000
24.275.000
57,25
406.403.000
349.754.450
86,06
406.403.000
349.754.450
86,06
195.390.000
194.567.200
99,58
b) Penyusunan Strategi Pemberdayaan Berbasiskan Sosial Budaya Lokal dan Pembentukan Kelembagaan Adat.
38.455.000
37.430.000
97,33
c) Sosialisasi Dana Sehat Jimpitan Kabupaten Bandung.
40.000.000
23.050.000
57,63
d) Sosialisasi, Pembinaan dan Pameran Teknologi Tepat Guna.
63.408.000
49.550.000
78,14
e) Sosialisasi peran serta masyarakat dalam usaha Pelestarian Lingkungan.
69.150.000
45.157.250
65,30
201.628.000
194.128.670
96,28
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
55.905.000
52.896.150
94,62
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
71.977.000
68.635.300
95,36
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
73.746.000
72.597.220
98,44
66.320.000
31.603.375
47,65
66.320.000
31.603.375
47,65
66.320.000
31.603.375
47,65
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa a) Penunjang TMMD/ TMSS
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
b. URUSAN SOSIAL Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan singkronisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 27
BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMATIKA a. URUSAN KEARSIPAN
1.682.298.325
1.556.993.659
100,00
92,55
289.150.500
283.617.000
98,09
150.449.000
148.476.000
98,69
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
85.461.500
83.488.500
100,00
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
64.987.500
64.987.500
100,00
79.239.000
77.179.000
97,40
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
48.945.000
46885000
95,79
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
30.294.000
30294000
100,00
59.462.500
57.962.000
97,48
59.462.500
57.962.000
97,48
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pengumpulan data
24
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN b. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Alokasi Biaya (Rp) 854.644.075 795.043.620
93,03
854.644.075
795.043.620
93,03
770.594.075
711.168.620
92,29
84.050.000
83.875.000
99,79
538.503.750
478.333.039
88,83
538.503.750
478.333.039
88,83
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
410.112.500
350.006.600
85,34
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
128.391.250
128.326.439
99,95
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi c. URUSAN PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
28
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN a. URUSAN KETAHANAN PANGAN
7.870.556.100
7.166.318.108
91,05
2.875.186.500
2.668.656.200
92,82
2.875.186.500
2.668.656.200
92,82
150.170.000
150.170.000
100,00
29.940.000
21.761.000
72,68
227.428.000
223.718.000
98,37
Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
2.027.521.000
1.882.153.200
92,83
Pengembangan Pembenihan dan Pembibitan
97.060.000
96.955.000
99,89
94.067.500
93.901.500
99,82
249.000.000
199.997.500
80,32
2.601.413.100
2.429.363.455
93,39
72.175.000
71.185.300
98,63
72.175.000
71.185.300
98,63
1.241.567.500
1.148.826.685
92,53
Pengadaan Sarana & Prasarana Tehnologi pertanian/perkebunan tepat guna
374.757.500
313.862.125
83,75
Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan
866.810.000
834.964.560
96,33
1.287.670.600
1.209.351.470
93,92
1.134.523.100
1.057.533.580
93,21
153.147.500
151.817.890
99,13
2.393.956.500 89.660.000
2.068.298.453 87.908.340
86,40 98,05
89.660.000
87.908.340
98,05
2.304.296.500 2.304.296.500
1.980.390.113 1.980.390.113
85,94 85,94
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Intensifikasi tanaman, Padi Palawija
Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian / Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan dan Produk Pertanian b. URUSAN PERTANIAN Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Per kebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan c. URUSAN KEHUTANAN Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Pengembangan hutan tanaman Program Gerakan Rehabilitasi lahan Kritis Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
25
No. 29
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI a. URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan jaingan pengairan lainnya Perencanaan Pembangunan Irigasi Perencanaan Pembangunan Reservoir Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
84,00
10.204.315.900
8.619.567.400
84,47
8.374.752.400
7.069.885.800
84,42
434.732.000
424.631.000
97,68
99.525.000
98.082.000
98,55
251.280.000
242.595.000
96,54
Pembangunan Reservoir
2.278.815.500
1.820.944.500
79,91
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
3.888.178.900
3.448.819.300
88,70
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
1.058.315.500
786.766.000
74,34
363.905.500
248.048.000
68,16
Pemberdayaan Petani Pemakai Air (pendamping WISMP) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.829.563.500
1.549.681.600
84,70
Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
1.829.563.500
1.549.681.600
84,70
b. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.342.812.100
1.079.691.000
80,41
30.114.600
24.187.500
80,32
30.114.600
24.187.500
80,32
237.066.000
229.463.000
96,79
54.854.000
52.800.000
96,26
74.140.000
72.007.000
97,12
108.072.000
104.656.000
96,84
1.075.631.500
826.040.500
76,80
1.075.631.500
826.040.500
76,80
3.295.452.500 2.618.412.500 642.170.000
3.090.966.105 2.420.132.455 620.618.405
93,79 92,43 96,64
506.240.000
493.364.205
97,46
47.695.000
43.116.700
90,40
88.235.000
84.137.500
95,36
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
805.607.500
771.516.800
95,77
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak
226.290.000
223.927.500
98,96
Pembibitan dan Perawatan ternak
248.227.500
244.543.000
98,52
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
294.460.000
266.416.300
90,48
36.630.000
36.630.000
100,00
307.560.000
182.911.750
59,47
266.205.000
141.892.750
53,30
41.355.000
41.019.000
99,19
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Koordinasi dan Pendataan tentang hasil Produksi di Bidang Pertambangan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan rakyat Penyebaran Peta daerah rawan bancana Geologi Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan
30
Alokasi Biaya (Rp) 11.547.128.000 9.699.258.400
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN a. URUSAN PERTANIAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pemusnahan Ternak yang terjangkit penyakit endemic Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
26
No.
SKPD, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Alokasi Biaya (Rp) 863.075.000 845.085.500
97,92
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
682.385.000
666.386.500
97,66
Peningkatan sarana dan prasarana teknologi RPH
180.690.000
178.699.000
98,90
677.040.000 500.107.500
670.833.650 494.953.250
99,08 98,97
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
215.795.000
213.185.700
98,79
Pendampingan pada kelompok Tani pembudidaya ikan
183.302.500
180.997.800
98,74
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
101.010.000
100.769.750
99,76
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
99.237.500
98.430.400
99,19
99.237.500
98.430.400
99,19
77.695.000
77.450.000
99,68
77.695.000
77.450.000
99,68
b. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan budidaya perikanan
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar JUMLAH
490.927.004.161
429.301.978.643
27
LAMPIRAN B REKAPITULASI BANTUAN PADA APBD KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009
N0
U R A I A N
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
1 BELANJA HIBAH Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat 1 Hibah Kepada Kodim 2 Hibah Kepada Koramil 3 Hibah Kepada Lanud 4 Hibah Kepada Polres 5 Hibah Kepada Polsek 6 Hibah Kepada Kejaksaan 7 Hibah Kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung 8 Hibah Dalam Rangka Operasi Lilin, Ketupat dan Tahun Baru 9 10 11
Hibah Kepada KPP Pratama Soreang dan Majalaya (Dept. Keu) Hibah Kepada Yon Zipur 3/YN Hibah Dalan Rangka Pengamanan Tamu Negara Jumlah
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya Rolesharing pembebasan lahan untuk tol cisundawu
150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 186.000.000,00 300.000.000,00 125.000.000,00 450.000.000,00
150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 186.000.000,00 300.000.000,00 125.000.000,00 434.500.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,56
490.000.000,00 35.000.000,00 800.000.000,00 2.986.000.000,00
490.000.000,00 35.000.000,00 347.000.000,00 2.517.500.000,00
100,00 100,00 43,38 84,31
804.217.500,00 804.217.500,00
801.909.000,00 801.909.000,00
99,71 99,71
350.000.000,00 35.008.918.040,00 1.000.000.000,00 5.000.000.000,00
350.000.000,00 5.000.000.000,00 1.000.000.000,00 5.000.000.000,00
100,00 14,28 100,00 100,00
1.000.000.000,00 664.362.537,00 6.627.000.000,00 3.960.000.000,00 75.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 200.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
628.067.060,00 5.670.000.000,00 3.960.000.000,00 75.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 200.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
94,54 85,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100.000.000,00 1.380.000.000,00 155.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 56.060.280.577,00 59.850.498.077,00
100.000.000,00 1.380.000.000,00 155.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 24.058.067.060,00 27.377.476.060,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 42,91 45,74
200.000.000,00 155.000.000,00 1.380.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
200.000.000,00 155.000.000,00 1.380.000.000,00 300.000.000,00 249.950.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 83,32
-
Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa Hibah dalam rangka operasional distribusi Raskin Jumlah Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga Organisasi Swasta 1 2 3 4
Kepada Kepada Kepada Kepada Kepada
Pengurus dan Anggota Korpri Kabupaten Bandung KONI PSSI Persikab Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hibah Hibah Hibah Hibah Hibah UKM Hibah Hibah Hibah Hibah Hibah Hibah Hibah Hibah Hibah
Kepada Kepada Kepada Kepada Kepada Kepada Kepada Kepada Kepada
PPK-IPM PNPM Perkotaan PNPM Perdesaan (PPK) Badan Narkotika Kabupaten (BNK) PGRI Dekopinda PMI K3S (Koordinator Kegiatan Kesos) Pengendalian AIDS/HIV
15 16 17 18 19
Hibah Hibah Hibah Hibah Hibah
Kepada Kepada Kepada Kepada Kepada
Dharma Wanita Kab. Bandung PKK Desa Kelurahan (276 x 5.000.000,-) Kecamatan (31 x 5.000.000) PKK Kabupaten Pramuka Jumlah Jumlah Belanja Hibah
1 BELANJA BANTUAN SOSIAL Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1 Bantuan Kepada Majelis Ulama Kabupaten Bandung 2 Bantuan Kepada MUI Kecamatan ( 31 Kec x 5.000.000) 3 Bantuan Kepada MUI Desa ( 276 Desa x 5.000.000) 4 Bantuan Keuangan Untuk LPTQ 5 Bantuan hari-hari besar keagamaan - PHBI dan Hari Besar Nasional Pesantren Darussurur Kp Mencut Ds Lagadar Margaasih - Pan. Maulid Nabi Majelis Dzikir Wilaulhamdi Al Muqorrobin Ds Sukamanah Paseh - Panitia Halal Bihalal Majelis Ta'lim Wanita Mesjid Agung Al Fathu - Kegiatan hari Raya Idul Adha/Qurban
2.500.000,00 1.000.000,00 2.450.000,00 198.500.000,00
1
N0
U R A I A N
6 7 8 9
- Panitia Peringatan Nuzulul Qur'an Tk Kabupaten Bandung - Biaya Transport Imam Khotib Idul Fitri - Biaya Kegiatan Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1431 H - Biaya Kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1431 H - untuk DPC Pengajian Al Hidayah Kp. Ciloa RT. 2/10 Ds. Pamekaran Soreang - Bakorwil IV Priangan - Panitia Peringatan Isro Mi'raj Al Ikhlas Kp Cibuntu Girang Cibeet Ibun Bantuan Kepada BAZ Kabupaten Bandung Bantuan Kepada BAZ Kecamatan ( 31 x 3.000.000) Bantuan Pelayanan Ibadah Haji (10 Org) Bantuan Pengembanagan Madrasah Diniyah,MI,MTS,MA (40 unit) - PHBI Al Muwahidin Kp Tawang 5/7 Kec Solokanjeruk - PHBI MT Al Husna Darussurur 27 Kp Mencut 3/2 Ds Lagadar Margaasih - Gebyar MD, MI, MTs, MA " Gebyar Disposisi " - Pembangunan Istiqomah Maruyung kidul Kec.Ciparay - Md Diniyah Nurul Huda Kp Situsari 3/7 Ds Neglasari - Md Diniyah Alwaliyah Daarul Ilmi Kp Pasir Angin 1/6 - Panitia Md Al Hidayah Kp Pasir Wangi 14 Ds Wangisagara - Md Al Ikhlas Jl Pelangi 99 Abah Miharta - Md Babussalam Kp BBK Sukajadi 4/2 Ds Nengkelan - Majelis Ta'lim Wanita Mesjid Agung Al Fathu - Md Diniyah Al Basyiroh Kp Sadang 3/12 Ds Sukamukti - MD Nurul Huda Kp Pasir Gambir 1/6 - Madrasah Al Hikmah Kp Bunisari Ds Nengkelan Kec Ciwidey - Md Diniyah Al Jihad kp bahuan 2/14 Ds Rancakole Kec Arjasari
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
7.900.000,00 8.000.000,00 10.600.000,00 13.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
57.000.000,00 93.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00
1.000.000,00 57.000.000,00 93.000.000,00
180.000.000,00 5.000.000,00
100,00 100,00 90,00
1.000.000,00 62.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
- MD Ibtidaiyah (MI) Persis 23 Kp Cirengit Tanjungsari - Madrasah Al Husna Darussurur Margaasih - Madrasah At Taqwa Ds Karangtunggal Paseh - Md Arya Nurjanah Ds Karangtunggal Paseh - Md Al Mubarokah Ds Karang Paseh - Md Nurul Iman Ds Karangtunggal Kec Paseh - Madrasah Al Hidayah Ds Karangtunggal Kec Paseh - Pan. Renov/Rehab Madrasah Diniyah Al Muslih Kp Tambakan Ds Bojongkunci Pameungpeuk - Panitia Pembangunan Madrasah Al Ikhlas Ds Rancakole 3/3 Kec Arjasari - MD YPI Al pitroh Kp. Sindangsari Rt.1/10 Tarumajaya kertasari
2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
- MD YPI Miftahul ulum Kp. Sadangsari Rw.12/ Ds. Margahayu selatan - MD Al Ikhlas Majasetra rt 01/04 Kec.Majalaya - MTs Uswatun Hasanah Kp. Pinggir Wangi RT. 1/8 DS. Padasuka Kec. Kutawaringin - MA Awaliyah Al Komaro Kp. Pongporang RT.01/06 - Panitia Pembangunan MD al hidayah kp. Reungas condong rt. I/II - Pembangunan MD. Al hikmah kp. Cigereleng ds. Srirahayu - MD tshanawiyah nazmul palah kp. Daraulin najung 2 - MD.Taklimiyah Ula Al Amanah Kp.Talun RT.1/2 Mekarsari Kec.Cimaung
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00
- Mts Al Jawami Jl Sindangsari no 98 Rt 3/21 Ds Cileunyi kulon 10
Bantuan Kepada Pondok Pesantren (200 Pesantren) - Yayasan Roudhatul Jannah Al Kholidah Kp Jatisari 01/04 Kec margaasih - FKPP Kab. Bdg untuk Pelaksanaan Kemah Santri Nusantara Tkt Nasional Th. 2009 - Gebyar Ponpes " Gebyar Disposisi " - Panitia Pembangunan Ponpes Al hilmi Kp Babakan Lewi 4/14 Ds Citeureup Kec Dayeuhkolot
1.000.000.000,00
43.500.000,00 415.500.000,00
41,55
1.000.000,00 100.000.000,00 21.000.000,00
5.000.000,00
2
N0
U R A I A N - Pondok Pesantren dan Majelis Ta'lim Wasilatul Huda Ds Cikuya Cicalengka - Panitia Pembangunan Pesantren Hidayatulloh Kp Pasirluhur 5/11 Kel padasuka Cimeunyan - PP Faturochman Kp. Cibolerang Ds. Cinunuk Cileunyi - Tarling 14 Pontren - Tarling 16 Pontren - panpel 21 pontren mathlaul huda kp. Munjul kel. Manggahang baleendah -
Pesantren Al Qur'an al falah II jl, raya nagreg km. 38 rt 3/18 Pp Ihsan Jl Adipati Agung No 40 Baleendah Kec Baleendah Pp Asyafilyah Cicalengka Kec Cicalengka Pp Al Mubarok Ds Margaasih Kec Cicalengka Pp Riyadussolihin Ds Waluya Kec Cicalengka Pp Nurul Amin Ds Babakan Peuteuy Kec Cicalengka Pp Persis 34 Ds Dampit Kec Cicalengka Pp Miftahul Jannah Ds Cicalengka Kec Cicalengka Pp Al Mualimin Ds Tanjunglaya Kec Cikancung Pp Roudotul Muta'alimin Ds Cihanyir Kec Cikancung
- Pp Al Mudariyah Kp Pasirwangi RT 4/8 Ds Cimekar Kec Cileunyi - Pp Nailul Qur'an Ds Cimekar Kec Cileunyi - Pp Bahrul Ilmi Ds Cimekar Kec Cileunyi - Pp Al Amar Ds Pakutandang Kec Ciparay - Pp Al Hikmah Ds Cilengkrang Kec Cilengkrang - Pp Nurul Ilmi Ds Cimeunyan Kec Cimeunyan - Pp Al Hidayah Astsaniyah Kp Pasirnangka Ds Rawabogo Kec Ciwidey - Pp At Taqwa Ds Katapang Kec Katapang - Pp Miftahussarif Kp Barukaso Ds Sukapura Kec Kertasari - Pp Adh Dzahir Ds Margahayu Selatan Kec Margahayu - Pp Al Halimiyah Jl Cagak Rt 2/3 Ds Maruyung Kec Pacet - Pp Nurul Iman Kp/Ds Pangauban Kec Pacet - Pp Al Ittiba Kp Wanir Ds Maruyung Kec Pacet - Pp Al Munawar Kp Salakaso Ds Mandalahaji Kec Pacet - Pp Bahrul Ulum Ds Cikawao Kec Pacet - Pp Assurur Jl Sindangreret No 72 RT 4/8 Pameungpeuk Kec Pameungpeuk - Pp Miftahussa'adah Ds Mekarpawitan Kec Paseh - Pp Al Ikhlas Kp/Ds Pasirjambu RT 4/2 Kec Pasirjambu - Pp Murotalul Qur'an Kp Cimala Ds Cukanggenteng Kec pasirjambu - Pp At Taufiq Ds Bojongloa Kec Rancaekek - Pp Al Hidayah Kp Bojong Malati Ds Rancaekek Kulon Kec Rancaekek - Pp Darul Ulum Ds Bojongloa Kec Rancaekek - Pp Al Khoeriyah Kp/Ds Solokanjeruk Kec Solokanjeruk - Pp Nurul Huda Ds Pamekaran Kec Soreang - Pp al huda bayongbong ds rawa bogo - Pp Al Hidayah Islam Kp Sadu Kaler Rt 2/4 Ds Sadu - Pp Al Fadilah Nurul Hidayah Kp Cibiin Rt 2/17 Soreang - Pp Badru ulum Kp Sinapel rt 1/8 Ds Mekarjaya Pacet - Pp Baiturrosyad Al Qur'an Kp Lembur Awi Rt 6/7 Ds Maruyung Pacet - PP Mashalihul mursalat jl parungserab No 22 Rt 3/6 Soreang - pp Nurul Ikhwan Kp Nurul Ikhwan Loasari Rw3 Ds Mekarsari ciparay - Pp Tarbiyatul Qur'an Ds Cisondari Ds Pasirjambu - Pp Al Ikhlas Kampung Paninggaran Ds Pangauban Pacet - Pp Annur Ds Maruyung pacet - Pp Al Wahab Ds Cibeureum Ds Kertasari - Pp Persis Kp Neglasari Ds Ciapus Banjaran - Pp Riyadussalam Ds Cilengkrang - Pp Akasah Ds Cilengkrang - Pp Al Hidayah Ds Jelekong Baleendah - Pp Al Ikhlas Ds Sukawening Ciwidey - Pp Arrahman Ds Lebak muncang Ciwidey
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
5.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 25.500.000,00 30.000.000,00 2.500.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
3
N0
U R A I A N
ANGGARAN
Bantuan Sarana/Prasarana Keagamaan/Mesjid @ 1.000.000 s/d 5.000.000 - Mesjid al hidayah kp. Gunung geulis rw.2/11 ds. Sukamulya kutawaringin - Gebyar Mesjid " Gebyar Disposisi " - DKM AL Ikhlas Ds Majalaya Kec Majalaya - Mesjid Al Furqon Kp Sukahaji - Mesjid Al Hidayah Kp Cikubang 4/15 Ds Panundaan - Mesjid Al Mukhtar Kp Ciseupah 1/10 Ds Cihodas - DKM Al Burhan Kp Kawung Caringin Rw 6 Ds Mekarmaju - Panitia Pembangunan Mesjid Al Fatah Kp Pasir Panjang 2/1 Ds Karangtunggal Paseh - Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Iman Kp Tagog Rt 2/3 Ds Cimekar Cileunyi - DKM Al Hidayah Kp Butul 4/1 Ds Cipeujeuh Pacet - DKM Darut Taubah Kp Pereng 2/10 Ds Cikawao Pacet - DKM Nurul Amal Kp BBK loa 3/9 Ds Sukamantri Paseh - Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Ikhwan 2/16 Ds Panyocokan Ciwidey
%
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
- Pp Al mukarromah Ds Cicalengka Kulon Cicalengka - Pp Nurul Huda Ds Cicalengka Kulon Cicalengka - Pp Darulhuda Ds Bbk Peutey Cicalengka - Pp AL Kahfi Ds Dangdeur Rancaekek - Pp Al Fauzan Ds Rancaekek Wetan - Pp Al Amin Ds Ciherang Nagreg - Panitia Pembangunan Pondok Pesantren Daarul Furqon Jl Raya percobaan - Panitia Pembangunan Pontren Nida Ul Khoer Kp Bbk Sukasari Citiru Rt.1/6 Bantuan kepada Pondok Pesantren (Terlampir Rinciannya) - Pontren Daarusyifa Sadang Cinunuk Kec Cileunyi - PP Salafiyah Nurul Falah Ds Ciherang Kec Nagreg - Pp Nurul Ikhsan Ds Sapan Kec Bojongsoang - Pp Al Furqon Ds Giri Mulya Kec Paseh - Pp Misbahullfalah Kp Ciseureuh Ds Mandalahaji Kec Pacet - Pp Riyaduladzhar Ds Biru Kec Majalaya - Pp Al Khoer Ds Solokanjeruk Kec Solokanjeruk - Pp Nurul Huda Ds Mekarlaksana Kec Ciparay - Pp Adz dzikru al mahmudi Kp Cinta Asih Ds Ciapus - Pp Fathul Huda Ds Cihanyir Kec Cikancung - Pp Arrohman Ds tanjunglaya Kec cikancung - Pp Ar Rohman Ds Cihanyir Kec Ccikancung - Pp Baetunnur Ds Bumi Wangi Kec Ciparay - Pp Al Jihad Ds Cangkuang Kec Cangkuang - Pp Al Asror Ds Tanjung Sari Kec Cangkuang - Pp Al Hidayah Ds Tanjungsari Kec Cangkuang - Pp Al Rahman Ds Dampit Kec Cicalengka - Pp Asy Syuro Ds Margahayu Tengah Kec Margahayu - Pp Al Jannah Ds Dangdeur Kec Rancaekek - Pp Al Basyith Ds Cingcin Kec Soreang - Pp Darul Kirom Legok Loa Ds Langon sari Kec Pameungpeuk - Pp Nurul Iman Kp Salamengkal Rt 2/5 Ds Karangtunggal - Pp Nurul Huda Taslimiyah Ds Cikasungka Cikancung - Pp Al Marfui'ah Ds Srirahayu Cikancung - Pp Nurul Insan Ds Srirahayu Cikancung - Pp Al Badar Ds Srirahayu Cikancung - Pp Al Muhajirin ds Bojongloa Rancaekek - Pp Al Istiqomah Ds Sangiang Rancaekek - Pp Darul Hadis Ds Citaman Nagreg - Pp Miftahul Khoer Ds Sukarame Pacet - Pp Al Islah Ds Paninggaran Pacet - Pp Al Hijrah Ds Lembur awi Pacet - Pp Al Mubarokah Joglo Kertasari - Pp Al Hikmah Dangdang Kertasari - PHBI PP Darusurur Jl. Nanjung Kp. Sayuran RT. 4/3 DS. Lagadar -Ponpes Nurul Anwar Ds. Pangauban Kec. Paset
11
REALISASI SPJ
5.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00
700.000.000,00
667.500.000,00
95,36
2.000.000,00 126.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00
4
N0
U R A I A N - Pan. Pemb. Perluasan Mesjid Darul Falah Kp Babakan 4/3 Ds Cikoneng Ciparay - Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Huda Kp Ciberecek Ds Lebak Muncang Kec Ciwidey - Pan. Pemugaran dan Pemb. Mesjid Jami Assiroj Kp Margaasih 2/24 Ds Citaman Nagreg - Panitia Rehabilitasi Mesjid Ar Rosyda SMPN 2 Ciwidey - DKM Al Hikmah kp Buahjajar 3/3 Ds Bojong Majalaya - Mj Al Huda Kp.Buah Nunggal Rt.1/4 Ds.Padaulum majalaya
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
1.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
- Panitia Pembangunan Mesjid Al Mubtadi'in Kp Beor Rw 09 Ds Babakan Peuteuy Kec Cicalengka - DKM Nurul Iman Jl Manglid TKI I Ds Margahayu Selatan Kec Margahayu - DKM Darul Fikri Komplek Permata Biru Ds Cinunuk Cileunyi - Mesjid Baiturrahim Kp Pangkalan Ds Wangisagara Majalaya - DKM At Taqwa Kp Ciloa Rw 10 Ds Pamekaran Soreang - DKM Al Muttaqin kp Lapangsari Rw 18 Ds Cibeureum Kertasari - DKM Al Hikmah kp Babakan Stasion Ds/Kec Banjaran - Panitia Pembangunan Mesjid Al Hikmah Kp Sadah Rw 4 Ds Mangunjaya Arjasari - DKM Al Furqon kp Batu Kampaan Rw 4 Ds Mekarjaya - Pembangunan Mesjid Al Baniyah Kp. Legok Sero Rt. 02/02 DS. Dampit Kec. Cicalengka - Pembangunan Mesjid Al Ikhlas Kp. Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung - Perbaikan Mesjid Al Ikhmal Kp. Malingping Rw. 08 Ds. Tenjolaya Cicalengka - untuk Pembangunan Mj. Baiturrahim Blok Cijagra RW. XI DS. Cilampeni - untuk Pembangunan Mj. Miftahul Jannah Kp. Cendrawati RT. 1/9 DS. Panggun Kec. Ibun - Pembangunan Mj. Jami Raditul Hikmah Kp. Bojong Muncang RT. 118 Desa Pangguh Kec. Ibun - Pemb. Jami Ummul Barohin Daraulin Rt. 2/7 Desa Nanjung Kec. Margaasih - untuk Pembangunan Mj. Al Hikmah Jl. Adipati Kertamanah No 2 BE - untuk Mesjid Al Mutaqin Kp. Babakan Gombong Ds. Sukajadi soreang - untuk DKM At Taubat 2 Kp. Pangauban RT. 4/12 Desa Pangauban - untuk Mesjid Jami Al Huda Jl Kopo Sayati Gg H Syukur rt 1/5 - Mesjid Al mubarokah kp. Kondang rw 10 majalay - Mesjid Al khaairiyah Kp. Warung gede rt.1/11 ds. Cibiru wetan cileunyi - Mesjid Miftahul Hidayah kp. Cibeet rt.2/5 kec. Ibun - Mesjid Baitu Hikam Kp. Cingka Rw 6 Ds. Cibeet Kec. Ibun - Mesjid Baitul Rochman Sayati Margahayu - utntuk panitia pembangunan mesjid Al - Ikhlas Moch Toha Jl. Cibiuk komp. Margaluyu II - Panitia pembanguanan mesjid as syafi'iah kp. Bojong gonggong rt. 1/2 ds. Ciluluk cikancung - Tarling 85 Mesjid - Tarling ( Mesjid Yang ditempati ) 7 Mesjid - Tarling 64 Mesjid - Mesjid al hikmah kp. Nganceng rt. 5/4 ds. Nagrak pacet - Panitia pembangunan mesjid lanud sulaiman - Mesjid baitul arqom ds. Maruyung kp. Lembur awi pacet - Dkm al mumin kp. Puncak suji rt. 2/8 ds padamukti solokanjeruk - Panitia pembangunan mesjid al falah kp. Patrol rt. 2/13 ds. Padamukti solokanjeruk - Dkm al mukarom kp. Muara ds. Cikoneng kec. Pasirjambu - Mesjid jami al mubarokah ds. Karang tunggal rt.2/5 paseh
2.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 128.500.000,00 35.000.000,00 104.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00
5
N0
U R A I A N
ANGGARAN
REALISASI SPJ
- Mesjid jami arya nurjanah ds. Karang tuggal rt.2/8 paseh - Mesjid al ikhlas ds. Karang tunggal rt.1/7 paseh - Mesjid nurul iman ds. Karang tunggal rt.3/4 paseh - Mesjid at taqwa ds. Karang tugggal rt.2/1 paseh - Mj. Al muminun kp. Saradan bancey rt.1/17 ds. Langensari solokanjeruk
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
- Mesjid a rohman kp. Sarradan girang rt. 1/15 Solokanjeruk
5.000.000,00
- Mesjid Al-Ihsan Jl. Bojong koneng Ds. Cingcin Kec. Soreang
2.500.000,00
- Mesjid As-Salim Kp. Ranca Enong Rt . 2 / 16 Solokan jeruk
2.500.000,00
- Dkm Al- Hikmah Kp. Jati Rt. 1 / 13 Ds. Cibodas Solokan jeruk
2.500.000,00
- Dkm Al - Ikhsan Kp. Citerep Rt. 2 / 8 Ds. Lampegan Kec. Ibun - Dkm nurul kudsi kp. Rauncapanjang Ds. Cibodas kec. Solokan jeruk - Baitul Muslimin Kp. Malimping rt.4/4 ds. Neglasari ibun - Mesjid al furqon kp. Jolok rt.1/6 ds lampegan ibun - Pembangunan mesjid sirojul muhtadin kp. Bangkonol rt.2/11 ds. Panngguh ibun - Panitia pembangunan mesjid babusalam kp. Mongor rt.3/7 ds. Pangguh ibun - Mj. Al hidayah kp. Parumasan rt.3/4 ds. Pangguh ibun - Mj. Nasrul haq kp. Cijambe rt.2/8 ds. Pangguh ibun - Mesjid al-kholik kp.sabagi Rt I / 17 Ds. Panyadap Kec. Solokan jeruk - DKM Nurul Amanah kp. Lalareun Rt 2 / 3 Ds. Bala kasumba solokanjeruk - DKM Al-Rahmat Kp. Rancalame Rt. 2 / 8 Ds. Nagrak Kec. Cangkuang
2.500.000,00
- Mj al furqon kp. Sapan rt.1/12 ds.sukamanah kec. Rancaekek - Mj. Al furqon kp. Cibubuay rt.1/8 ds. Cibodas pasirjambu - Mj al hikam kp. Sadang rt 1/3 ds sukamantri paseh - Mj jurwatul huda kp. Pasirwaru ds. Mekarjaya banjaran - Mj dewatul huda kp. Neglasari kp. Ciapus banjaran - Mj Al Musyarokah Kp.Sanggar Mas Lestari Ds. Tararajusari Banjaran
1.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
- Mj Istiqomah Kp Bungur RT 7/4 Ds Bojongsari Kec Bojongsoang - Mj Baiturrahman Kp Manjah Beureum RT 4/12 Ds Cileunyi Kulon Kec Cileunyi - Mj Nurul Hikmah Kp Jati RT 1/6 Ds Cileunyi Kulon Kec Cileunyi - DKM At Tawakal KPINS Pangguh RT 3/4 Kec Ibun - Panitia Pembangunan Mesjid Assalam Kp/Ds Cibodas 2/2 solokanjeruk - Bantuan sarana keagamaan / mesjid (terlampir rinciannya) - DKM Miftahul Falah Jl Ro Kosasih Solokanjeruk - Panitia Mesjid An Nida Kp Bbk Sukasari Ds Padasuka Kec kutawaringin - DKM Al Qudus Jl Haruman Rt 3/6 Ds Cikawao Kec Pacet - Pan. Pemb. Mesjid Adzikro Kp Lembang Bagus Rt 1/9 Ds Padamukti Solokanjeruk - DKM At Tawakal Kp.Loa Bunter Rt 6/7 Ds Mandalajahi Pacet - Bantuan sarana keagamaan / mesjid (terlampir rinciannya) - DKM Al Ikhsan Ds Cikoneng Kec Ciparay - DKM Al Tabiyah Kec Rancaekek - DKM Maudhotul Khsanah Kec Cikancung - DKM Al Tarbiyah Ds Kamasan Kec Banjaran - DKM Al Jihad Ds Rancaekek Wetan Kec Rancaekek - DKM Al Ma'un Ds Rancaekek Kulon Kec Rancaekek - Mj Baiturrahman Manggahang Kec baleendah - Mj Al Hikmah Kp Bbk Sasak Ds Sukajadi Soreang - Mj Al Huda Kp Rancagoong Ds Cikoneng Kec Pasirjambu
%
2.500.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
6
N0
U R A I A N
ANGGARAN
- Mj Riyadul Jannah Kp Cikancung Rt 3/7 Ds Pananjung Cangkuang - Mj Al Hidayah Ds Sukajadi Soreang - Panitia Pemb. Mesjid Baiturrahim Kp Pangkalan Rt 2/7 Ds Wangisagara Majalaya - Mj. At taqwa jl. G. padang rw.6 ds. Nengkelan ciwidey - Mj nurul huda kp. Logawa rt.2/5 ds.drawati paseh - Mj. Nurul wasilah rw.10/ ds sukamanah pash - Mj. An nashir kp. Cinunuk rt.1/3 ds. Tanjungwangi pacet - Mj. Al barokah rw.8 sukamanah paseh - Mj al mumin rw.4 ds. Sukamanah paseh - Mj. AL-Hikmah Jl.Buahdua Ds.Rancaekek kulon 12
Bantuan Pembangunan Mesjid Besar Kecamatan @ 100.000.000 - Pembangunan Mesjid Besar Kec. Soreang - Pembangunan Mesjid Besar Kec. Nagreg - Pembangunan Mesjid Besar Kec. Kec. Cimaung Jl. Raya Pangalengan KM. 25 - Pembangunan Mesjid Besar Kec. Pangalengan Jl. Kaum Kidul
REALISASI SPJ
%
2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 400.000.000,00
400.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
100,00
25.000.000,00 50.000.000,00
13 14 15 16 17 19 20 21 22
- Pembangunan Mesjid Besar Kec. Cangkuang Jl. Raya Soreang Banjaran No. 214 - Mesjid besar al husaini lebak biru rt.4/11 cihelang ciparay - Mj Besar Kec Pangalengan - DKM Al Hikmah Ds Sukamanah Kec Paseh - DKM Al Wahab Ds Tanggulun Kec Ibun Bantuan Kepada Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Bantuan Ormas Keagamaan NU Bantuan Ormas Keagamaan Muhamadiyah Bantuan Ormas Keagamaan Persis Bantuan Ormas Keagamaan Mathaul Anwar Bantuan Ormas Keagamaan PUI Bantuan Ormas Keagamaan Dewan Dakwah Islam Bantuan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bantuan Kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI)
23 24 25 26
Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan
Kepada Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) DPD AL HIDAYAH Kepada Persaudaraan Haji Indonesia (PHI) kepada DKM Al-Fathu
27 28 29 30 31 32 33
Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan
kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada Dekranas Kepada Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) kepada Yayasan Bale Bandung untuk Pasundan Istri Kabupaten Bandung untuk Kawargian Bale Bandung Keuangan kepada Yayasan Timbanganten
75.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 45.000.000,00 12.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
75.000.000,00 75.000.000,00 45.000.000,00 12.000.000,00 25.000.000,00 -
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan
Biaya Kepada Lembaga Lanjut Usia Kabupaten Bandung Kepada LVRI Kepada PEPABRI Kepada Kaminvet Biaya Keg. Pembinaan JSN 45 Kpd. DHC Angk. 45 Kepada Kowaperi Kepada Piveri Kepada Wiredatama Kepada Cacat Veteran (KCVRI) Kepada Perip Kepada Warakauri Kpd. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kepd. Kaukus Perempuan PolItik Indonesia (KPPI) Kpd. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kepada BPOC Kepada IKKD Kabupaten Kepada Organda Kab. Bandung Kpd. Korps. Mubaligh Bandung Raya Kepada PHRI Kpd. Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Lainnya
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 35.000.000,00 12.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.113.970.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 35.000.000,00 12.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.275.596.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,34
15.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 35.000.000,00
50.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 35.000.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
35.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00
35.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00
100,00 100,00 100,00
7
N0
U R A I A N
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
- Untuk IRMA Arrohman Kp Buahjajar 4/11 Ds Bojong Majalaya - Kepada Yayasan Sinar Fadilah untuk Pembelian Tanah - Kepada Tati Saleh Group - Kepada SDN Cicalengka VIII Panitia English Reading Contest dan Quiz Contest - Latgab Paskibraka Sekolah dan Pra Seleksi Peng. Purna Paskibraka Indonesia - untuk Kejuaraan Binaraga dan Body Contest Jl. Raya Banjaran Soreang Indah Blok F-14 - untuk FKPA Kab. Bandung - untuk Safriyanto H. S.SI Bantuan Akomodasi Fani Safitri - Kepada Kodim 0609 Permohonan & Pemeliharaan Kantor Makodim 0609 - untuk Forum Silahturahmi Abdi Seni Ds. Giri Mekar Kec. Cilengkrang - Kepada Orari Lokal Bandung Selatan Amatir Radio Game 2009 - untuk Panitia Futsal dan Jalan Santai Sehat UNIBBA YPBB - untuk KPJB Kab. Bandung - Untuk Sesepuh Siliwangi Pengobatan A.n NAsuhi - Pan. Musawarah Pimpinan Teritorial (MPT) Jl. Kantor Ds. Cipakat Kec. Singaparna - Pemuda Pancasila untuk Pelak. Pelatihan Komando Inti Mahatidana Jl. Terusan Kopo Km. 13,5 - Kepada MPC Pemuda Pancasila Kab. Bandung Jl. Raya Banjaran Km. 15 No. 8 - untuk PanitiaPelaksanaan Lacak Angkatan IV Jl. Cibeet No. 93 Soreang - PK Kasguro utk Pelaksanaan Penataran ESQ Jl. Rit Kosasih No. 90 Solokanjeruk - Kepada PASKIBRAKA Kab. Bandung - Gebyar - Untuk Kegiatan Rakernas pemuda/KNPI Th. 2009 - Perayaan Intihan ke 20 Diniyah Taqmiliyah Al Amanah Talun Rt. 1/2 Ds. Mekarsari Kec. Cimaung - Kegiatan (Musywil PW Persistri dan pW Pemudi Persis Jabar Jl. Pungkur Gg. Muncang No. 31 " Gebyar Disposisi " - Ibadah Persis Sukamulya Cabang PMK - YPI Miftahurroja Ds Lebak Muncang Rw 03 Kec Ciwidey - YPI At Tamimiyah SD Nur EI Hikmah Ds Gajah Mekar Kutawaringin - Yayasan Nurusa'adah Tanggulun Kec.Ibun - Ziarah ke makam Bupati Bdg Dalam Rangka Hari Jadi Kab. Bdg ke - 368 Th. 2009 - Ziarah ke makam Bupati Bdg Dalam Rangka Hari Jadi Kab. Bdg ke - 368 Th. 2009 - Ziarah ke makam Bupati Bdg Dalam Rangka Hari Jadi Kab. Bdg ke - 368 Th. 2009 - Pan. Peringatan Hari Buruh Sedunia (Mayday) Gg. Hasan No. 18/A Ciwalengke - untuk BPOC - untuk Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kec.Banjaran - tresna werda bhakti pertiwi kel. Manggahang - Keg. Bazaar Amal dan Khitanan Massal Yys. An Nisa Komp. Kopo Indah I Blok F - Pan. Pelaksanaan Sekolah SMA Yadika Cicalengka Jl. H. Darham No.122 Cikopo - Kepada Pedagang Bola Golf di mountain View Golf Desa Mekarsaluyu Kec. Cimenyan untuk 16 Orang - untuk DPC Pengajian Al Hidayah Kp. Ciloa RT. 2/10 Ds. Pamekaran Soreang - Bhakti Sosial Khitanan Massal (BKSWI) Komp. Permata Kopo C71 Kec. Margahayu - untuk Lembaga Koti Mahatidana Pemuda Pancasila - untuk Purna Paskibraka Indonesia Kab. Bandung - untuk FKIP Inpas " The Power Of Education - untuk Kodim 0609
1.000.000,00 36.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 250.000,00 151.125.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.250.000,00 3.900.000,00 4.600.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 500.000,00 35.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 27.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
8
N0
U R A I A N - Pan. Shaba Ikappi utk Pengeluaran Seni Emha Ainum Najdjid dan Kyai Kandjeng - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kab. Bdg Jl. Raya Soreang KM.17 - untuk Panitia Peringatan Hari Jadi Wanita TNI AU ke 46 TA. 2009 - Panitia Pengembangan Pembangunan Perkantoran Pp Persis jl Perintis No.2. Bandung - yayasan Mitahus Salam (Yamisa) Jl Cidalima No 8 - Yonzipur 3/YW DAM III /SIW Batalyon Zeni tempur 3/YW - Seni Panji Gumilar Sisingaan Kencana Kp Pencak suji Rt 2/7 Solokan Jeruk - Group Nasyidana Miftahurrosad Kp Jolok Rt 3/6 Kec Ibun - untuk Maunatul Insani, Insanul Kamil - Entertement Pimpinan Erwin Darwin - Pepabri untuk Hut pepabri ke 50 Jl Aceh No 89 - Panitia Musyawarah Kec III Pemuda KNPI Kec Paseh - untuk Da'I kamtibmas Polres Bandung mapolres jl. Bhayangkari no. 1 Soreang - kepada karang taruna kab. Bandung jl. Soreang - untuk keterampilan baris berbaris (lkbb) - untuk panitia khitanan massal kud tani mukti banjaran - untuk menyambut purna prop jabar ds. Nanjung margaasih - untuk PMII saresah mahasiswa se - kab. bandung - untuk kegiatan hari pers nasional kab. Bandung - untuk kegiatan bulan bhakti karang taruna (bbkt) tk. Kab. Bandung - kepada panitia invitasi sepakbola antar ssb ku-9 taruna cup VII 2009 road to persib - Kepada Bala Enterprise Jl. Sapan Majalaya no. 175 - Gebyar Mensos - untuk kegiatan silahturahmi dan diklatsar V brigade persis jl. Perintis kemerdekaan - Kavaleri - yayasan hayatan tayyibah jl. R. Endang Suwanda no. 18 A padasuka cimenyan - panitia festival dulag dan gambus ke 6 jl. Raya timur no. 552 cicalengka - lsm forum peduli kab. Bandung kp. Pasung rt. 02/08 kec. Katapang - ipsi (ps riksa budi kiwari ) kp. Sukamanah ds. Bojong kunci - warga peduli lingkungan jl. Bojongbuah kavling li/39 pangauban katapang - PAC pemuda pancasila kec. Margaasih - bakti sosial pmii unibba cab. Kab. Bandung - piveri pengurus daerah jabar jl. Jawa no. 56 bandung - panitia up greading pelantikan dan rapat kerja wilayah gerakan mahasiswi islam indonesia - kejuaraan benyang gulat antar paguron se kab. Bandung - latihan nasar kepemimpinan pemuda pelajar dan mahasiswa jl. Raya Pacet Lbr awi km. 9 Cpr - PC patayat nahdatul ulama kp. Lebak biru rt. 4/11 - Pembesaran itik pedaging desa mekarpawitan kec, paseh - DPD Pababri jabar jl. Aceh no 89 - Bantuan biaya transport qori, mc dlm kegiatan tabligakbar hari jadi kab. Bandung - Pembelian mushaf al qur'an 30 jus dlm kegialatan khataman al qur'an hari jadi kab. bandung - Bantuan biaya penceramah dlm kegiatan tablig akbar hari jadi kab. Bandung - Kepada Apkasi ( Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh indonesia ) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI ) - LLI Propinsi jabar - Pengadaan sarana kesenian rineka seni tuna netra (rstnyskn) -uang kadeudeuh para juara pasang giri ibing pencak silat - Bantuan Untuk Kel.Bunya Mamad - Komite sesepuh siliwangi jl. Jawa no 56
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
2.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 500.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 41.500.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 4.150.000,00 4.225.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 11.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00
9
N0
U R A I A N
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
- Karang taruna Kab. Bandung Jl. Raya Soreang Ciwidey no. 141 15.000.000,00 - Panitia kegiatan bakti kemanusiaan pmrII 2009 unit sman I baleendah -Perpustakaan TBM Tunas bangsa jl sekeloa Rt 06/ 09 Ds. Margahayu selatan - Yayasan pancasila abadi jl nagrak kp. Cangkuang Rt 1/6 Ds. Cangkuang - Paud koher nurus saadah Tanggulun jln. Ds. Tanggulun - uang duka anggota humas an ason kp. Cibedug hilir Rt. 1 / 5 Ds. Cangkung wetan - Gerakan pramuka SMP iv I Margahayu jl. Kopo no. 397 - penataan lapangan sepak bola kp. Sodong cilame kutawaringin
1.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 750.000,00
-Arena lomba islami penggalang (Alip ) Madrasah Aliah Gegeri Ciparay - Yayasan Al-Ma.Muniyyah kp.Ciloa Rt . 2 / 10 Ds. Pamekaran Soreang - Dana olah raga senam masal lansia dan daya mental spiritual lansia ( LLI ) soreang no.1A - Pasanggiri ibing pencaksilat antar Desa Kec. Soreang - Pelatihan kepemimpinan parempuan kp. Lebak biru Rt. 4 / II Ds. Ciheulang Kec. Ciparay - kegiatan bpoc kab. Bandung jl. Raya soreang no. 141 - tablig akbar dan pentas seni islam karang taruna ds. Pamekaran soreang - panitia muswarah pemuda knpi kec. Paseh - kegiatan ramadhan dan halal bihalal "orari" nawrah jabar lokal bandung selatan 2009 - panitia pelaksanaan silatnas angkatan 66 jl. Siliwangi no 41 - pc 10.08 generasi muda fkppi kab. Bandung - Pusat Generasi Muda FKPPI Pusat Jl.Kebon sirih Jakarta - karang taruna citra madya jl. Bbk ds. No. 27 rancakasumba solokanjeru - universitas padjadjaran fakultas pertanian - panitia pelaksana akbar aksi lomba pengibar bendara paskibra sman I ciparay - Komite Peduli Jawa Barat (KPJB) Kabupaten Bandung - Panitia Turnamen Sepakbola Tarumanagara Cup 2009 - Panitia Pelaksana Kejur Kab Tarung Derajat Kab Bandung Jl. Raya Soreang Cipatik No. 47 - Dharma wanita Persatuan Kab Bandung Jl Raya Soreang KM 17
1.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00
- Panitia Pembangunan Kantor RW 11 Ds Lampegan Kp Cikonyal Rw 11 Ds. Lampegan Kec. Ibun - Kontingen kab Bandung porpemda Jawa Barat - Panitia Muscab III DPC Partai Bulan Bintang Kab Bandung Jl Terusan Al Fathu Soreang - Panitia Silaturahmi Akbar Ponpes Al Ikhsan Bojong Koneng Ds Cingcin Kec Soreang - Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kab Bandung - DPC Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) Kab Bandung - PPSI "Pusaka Sinar Harapan" Kec Paseh - Himpunan Pencaksilat Indonesia Gajah Putih Mega Paksi Pusaka Kab Bandung - Kelompok Tani Mekar Saluyu Ds Neglasari Kec Ibun Kab Bandung - Uang Duka Anggota Linmas An Maman A Kp Ciburial Ds Ciherang - Panitia Workshop Kebangsaan Lembaga Study Islam dan Sosial Ciheulang Kec Ciparay - Panitia Milad Korp HMI wari (KAHOTI) Ke 45 Kab Bandung - GEBRAK I Se Bandung - Uang Duka Anggota Linmas An Sawati Kp Bojong Peuteuy Kec Paseh - Uang Duka Anggota Linmas An LOK Kp Bojong Ds Cigentur Kec Paseh
2.500.000,00 9.500.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
10
N0
U R A I A N - Panitia Pelakasanaan Kegiatan Pasanggiri Pencaksilat dan Turnamen Volly Ball Karangtaruna Kec Cimeunyan - PMR UMI SMPN 2 Baleendah untuk kegiatan tetap Peduli kemanusiaan (Detik) - Panitia HUT Media Purna Polri Ke V Thn untuk Bhakti Sosial - Forum Silaturahmi dan Komunikasi Ustadz Ustadzah (FSKU) Kab Bandung - Dewan Pimpinan Resort Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibah) Kab Bandung Jl Siliwangi No 100 - Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Kab Bandung - Panitia Penyelenggara Kejuaraan Golf antar Caddie se Indonesia 2009 padang Golf Arcamanik Endah - Panitia Babak Kualifikasi Gulat Porda XI Tahun 2010 Pengda PGSI Jawa Barat - MPC Pemuda Pancasila Kab Bandung - Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk Marching Band Bhineka Bhakti Taruna Kab Bandung - Warga Peduli Manirancan Ds Majasetra Rt 3/2 Kec Majalaya - Asosiasi Perpustakaan Desa dan Kelurahan Indonesia Dewan Pengurus Daerah Jabar - Penyandang cacat An. Usep Ridwan Kp Cipedung Rt 3/5 Ds Gajah mekar Kec Kutawaringin - LSM ' Paguyuban Citra Budaya ' Jl. Raya Timur No 304 Cicalengka - Pitaloka AMS Distrik Kab Bandung Jl Raya Barat No. 72 RT 1/10 - Forum Komunikasi Warga Peduli Bersih Kel Baleendah - Pasca Musibah Kebakaran untuk Alokasi 146 rumah - Panitia Turnamen Bulutangkis YY Putri Cup I Jl. Cebek No. 64 Karamat Mulya Soreang - Bantuan kepada korban efek samping minum obat filariasis @ 2.500.000 x 5 org, An. Danu,An. Nandang, An Toto( Kec Majalaya), An Lilis (kec Banjaran), An. Ahmad Yunan (kec Bojongsoang) - Pendidikan anak usia dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain " Meranti " Kp Wadat Rt 3/6 Ds Cikawao Kec Pacet - Panitia Pentas Seni Musik Pemuda Kab Bandung DPC Pemuda Panca Dharma - Yayasan Mubtadiin Jl Raya Pangalengan Cimaung KM 26 Cimaung Rt 02/12 - SMPN 1 Margahayu - KNPI - PC Pemuda Muslim Indonesia Kab Bandung - Gibas Kab Bandung - Karang taruna Kab. Bandung Jl. Raya Soreang Ciwidey no. 141
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
1.500.000,00 500.000,00 250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 26.900.000,00 2.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 267.500.000,00 2.000.000,00
12.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
- Panitia Pelaksanaan Program Kerja Karangtaruna Kec Cimeunyan Jl Terusan Padasuka No 36 - LLI Kab Bandung Pemohonan Kesejahteraan dalam wisata senam lansia gedung satedan - Kegiatan Event Lomba Jalan Santai Sehat 2009 Ke 1 - Lingkung Seni Pencaksilat Cipta Sakti bangkit - Yon Sernat Trikora Jl. Raya Pangalengan KM. 27 - Bantuan Biaya Kepada Panitia Reuni Akbar 2010 SMAN 1 Soreang SILABUSS'99 Silaturahmi Barudak Alumni SMAN 1 Soreang - MPC Pemuda Pancasila Kab. Bandung Jl. Terusan Kopo KM. 13,5 Katapang - DPC SPN Kab. Bandung - PC SP TSKS PSI Jl Station No 32 Majalaya - Panguyuban Seni Reog ( PASER ) Kab. Bandung - Perhimpunan Jurnalis Indonesia Jabar Jl. Terusan Sawah kurung 35 B - Pengerukan Saluran air Cigado Rw 20 Kel Baleendah - YPI At-taubat Jl Ters Kopo Pangauban Rt 3/12 Ds Pangauban Katapang - Forum Komunikasi Organisasi Wartawan (FKOW) Gedung Bale Wartawan Jl Raya Soreang
1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
11
N0
U R A I A N
195 196 197 198 199
-pestival band pangalengan 2009 - PHBI Asy Syuhada - untuk Panitia Pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1931 dan Dharma Shanti Umat Hindu Provinsi Jabar Perumahan Margahayu raya Blok 1-2 No.8 - Untuk Pemberian Remisi TA 2009 - Panitia Dzikir Munajat HUT Ke 64 - Bantuan Tuna Rungu A.n NOLIS - Tetada Kalimasahada - Program Bhakti Pemuda Antar Provinsi ( BPAP ) - Pengadaan Sarana Kesenian BINARUM KANIA Pangauban Katapang BANTUAN KEPADA DEWAN PENDIDIKAN BANTUAN KEPADA BADAN AKREDITASI SEKOLAH BANTUAN KEPADA PASEBAN BANTUAN KEPADA FKUB BANTUAN KEPADA KOMINDA (KESBANGLINMAS)
200 BANTUAN KOMUNIKASI PENGAMANAN PEMILU 2009 (POLRES) BANTUAN HIBAH BAGI PARA PEDAGANG PASAR BANJARAN Eks 201 KEBAKARAN 202 KOMPENSASI SEKDES - H. Moch Rustim Cileunyi Kulon Kec Cileunyi MK 14 Tahun - Hadiat Rancamanyar kec Baleendah 5 Tahun - H. Endang Hidayat Parungserap Kec Soreang 8 Tahun - Maya Hermawan Bojong Sari kec Bojongsoang 17 Tahun - Djadja Suwardja bojong Manggu 6 Tahun - kustiwa Panyocokan Kec Ciwidey 35 Tahun - Kondi Nagreg Kec Nagreg 26 Tahun - D Rustandi Sukamaju Kec Cimaung 17 Tahun - Andi Sasmita Cimaung Kec Cimaung 17 Tahun - Odjon Heriawan Pangguh Kec Ibun 36 Tahun - engkus Kusniawan Neglasari Kec Ibun 21 Tahun - Dedi Herdiana ibun Kec Ibun 5 Tahun - Dedi Supriadi Margamukti kec pangalengan 21 Tahun - Iing Hidayat Patrolsari Kec Arjasari 6 Tahun - Idi Supriadi Rancakole Kec Arjasari 19 Tahun - Oman Rochmanudin Maruyung Kec Pacet 19 Tahun - Nandang E.S Cicalengka Wetan Kec Cicalengka 5 Tahun - R. Welly Ridwan Narawita Kec Cicalengka 7 Tahun - Amat Sudaryana Padaulun Kec Majalaya 9 Tahun 203 KADEUDEUH KADES 204 PILKADES (5 DESA) - Desa Pulosari - Desa Rancaekek - Desa Tegalluar Kec. Bojongsoang - desa malasari kec. Cimaung - desa mekarlaksana kec. Ciparay - desa warjabhakti kec. Cimaung 205 SANTUNAN KEMATIAN BAGI APARAT DESA 206 BANTUAN UNTUK JAMKESMAS GAKIN 207 BANTUAN PENGADAAN TAMBAHAN BILIK SUARA Jumlah
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
2.500.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 14.696.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
150.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00
2.500.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00
125.000.000,00
-
2.000.000.000,00 259.000.000,00
254.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 17.000.000,00 6.000.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,07
5.000.000,00 1.037.000.000,00 415.000.000,00 13.344.320.000,00
20.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 9.000.000,00 100.000.000,00 191.825.000,00 31.000.000,00 38.400.000,00 48.215.000,00 24.090.000,00 27.790.000,00 22.330.000,00 5.000.000,00 1.036.766.392,00 8.740.137.392,00
100,00 99,98 65,50
20.000.000,00 40.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 15.000.000,00 12.500.000,00
20.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 25.000.000,00 7.500.000,00 15.000.000,00 12.500.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00
102.500.000,00 212.850.000,00
97,56 90,12
Bantuan gubernur luncuran 2008 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Bantuan Kepada Madrasah Al- Barokah, Sikasungka Cikancung Bantuan Kepada Madrasah TK dan MI, Tenjolaya Bantuan Kpd. Pesantren Al-Islah, Margamukti Pangalengan Bantuan Kepd. Madrasah Diniah, Mekarmaju Pasir Jambu Bantuan Kepd. Pontren, Babasalam, Banyuwangi Ciparay Pontren Istiqomul Huda, Mekarlaksana Ciparay Pesantren Darul Ikhlas, Bojongloa Rancaekek Masjid Baitul Ikhsan Soreang Masjid Miftahul Hidayah Mandalahaji Paccet Masjid Darus Salam, Cangkuang Kulon Dayeuh Kolot Madrasah Al-Hikmah Ds. Bojonngkunci kec. Pamengpeuk Pesantren dan SMP PCM Muhamadiyah Bandung Selatan, Sayati 65 Margahayu
12
N0
U R A I A N YAYASAN ORANG TUA ASUH RHOUDOTUL ISLAM (YARIS), SUGIH 182 MUKTI PASIR JAMBU KOPERASI IMISI, JL. BOJONGSAYANG RT. 3/4 DS. RANCAMANYAR 183 KEC. BALEENDAH YYSN BAITUL QIRODL, JL. RAYA PACET KP. GARDU, DS. 184 SAGARACIPTA KEC. CIPARAY
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
20.000.000,00
-
-
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00 40.000.000,00 200.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00
200.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00
74 Ponpes Nahjussalam, Panyawangan, Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Ponpes Umul Huda Kp. Kebon Sawah RT02/09 Ds. Cicalengka 75 Wetan Kec. Cicalengka 76 Ponpes Addalahniyah Desa Jatisari Kec. Cicalengka 77 Ponpes Nurul Wasilah Kec. Cicalengka 78 Ponpes Mathaul anwar Desa Panundaan Kec. Ciwidey 79 Masjid Al-Falah, Desa Cibeureum Kec. Kertasari 80 Masjid Al-Muqarrabin Desa Sukamanah Kec. Paseh 81 Masjid Al-Mutoha Desa Tangsimekar Kec. Paseh 82 Masjid Nurul Falah Desa Sekarwangi Kec. Katapang 83 Madrasah Al-Barkah Desa Kiangroke Kec. Banjaran 84 PONPRES NURUL HUDA Ds. Panyocokan Kec. Ciwidey 85 Pesantren "Ad Du'a" Kp. Salawi Ds. Sukawening Kec. Ciwidey 86 Kelompok Usaha Petani Jamur Pemuda Sukawening (KUPJPS) 87 PEDULI SENI BUDAYA Kab. Bandung 88 Masjid "Al-Mubarokah" Ds. Sadu Kec. Soreang 89 BUMDES "ALENDA" Ds. Alamendah Kec. Rancabali 90 Taman Kanak-Kanak "Al Basyarul Huda" Kec. Bojongsoang Paud Daarusyifa "Yayasana Al Marhamah" Jl. Cinunuk Kab. 91 Bandung Pan. Peduli Msyrkt Jompo Rumah Tdk Layak Huni "SACAWACANA" 92 Ds.Lbk muncang Ciwidey 93 Sacawacana Desa Rawa Bogo kec. Ciwidey Lembaga Penelitian Masyarakat Empowering Research And 94 Communication (EMPERICA) Jl. 95 Bayangkara No. 66 Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Pemb. Sarana Prasarana Masjid Al-Huda Kp. Cipasir RT.03 RW.09 96 Ds. Linggar Rancaekek Masjid Al Mu'Minin RT.01 RW. 10 Ds. Margahayu Selatan Kec. 97 Margahayu
14.000.000,00
-
14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00 40.000.000,00
14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00 40.000.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
80.000.000,00
80.000.000,00
100,00
40.000.000,00 40.000.000,00
40.000.000,00
100,00
80.000.000,00
80.000.000,00
100,00
25.000.000,00
-
-
10.000.000,00
-
-
98 Masjid Al'Musholin RT.05 RW.17 Ds. Sukamenak Kec. Margahayu
10.000.000,00
-
-
99 Pembinaan Pemuda dan Olahraga Ds. Lamajang Kec. Pangalengan 100 Yayasan Darul Hasan Ds. Cihawuk kec. Kertasari Yysn Saeful Ulum (YASUM) Jl.Sindangkaret Kp.Pamubusan 101 RT.01/04 Cibiru Wetan Cileunyi
5.000.000,00 80.000.000,00
5.000.000,00 80.000.000,00
100,00 100,00
80.000.000,00
80.000.000,00
100,00
102 SLTP Satu Atap Cibanteng Ds. Mandala Mekar Kec. Cimenyan 103 Yayasan Al Hasan Galumpit Kec. Cileunyi 104 Yayasan Al Barqah Ds. Kiangroke Kec. Banjaran Yayasan Pendidikan dan Sosial Sa'lam Kp. Rancamulya Ds. 105 Sukaresmi Kec. Rancabali 106 PONTREN YAMISA PIMPINAN KH. YAYAN HASUNA HUDAYA 107 PONTREN AL MUHAJIRIN PIMPINAN KH. ODIK SODIKIN 108 MADRASAH NURUL HUDA PIMPINAN H. SEPRONI HIDAYAT 109 PONTREN AD DAHLANIYAH PIMPINAN KH. SALIMUL AFIF 110 PONTREN AL BURDAH PIMPINAN KH. BUSYIRI 111 PONTREN DARUSSURUR PIMPINAN KH. BUYA MAMAT
20.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00
20.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00
100,00 100,00 100,00
30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
185 186 194 66 67 68 69 70 71 72 73
KOPERASI AL BAYAN KP. CIBURIAL DS. SUKARAME KEC. PACET YAYASAN AL FALAH, IBUN LAPANG SEPAK BOLA RANCAEKEK Masjid Miftahus'adah, RW 10 Galumpit Kec. Cileunyi Madrasah Al-Istiqomah, Galumpit Kec. Cileunyi Ponpes Al-Wathoniyah, Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Masjid Abu Na'im, Galumpit Kec. Cileunyi Ponpes Al-Quran Al-Astoriyah, Cinunuk Kec. Cileunyi Masjid Al-Kautsar, Galumpit Kec. Cileunyi Mj.Nurul Falah Kompl.Sukamenak Indah Kopo sayati Masjid Al-Mukhtariyah, Kec. Cikoneng
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -
13
N0
U R A I A N
112 113 114 115 116
PONTREN PONTREN PONTREN PONTREN PONTREN
AL FALAH II PIMPINAN KH. CECEP ABDULAH SYAHID SUKAHURIP PIMPINAN KH. ABDUL FATAH AL IHSAN PIMPINAN KH. ROMLI AL IKHLAS PIMPINAN KH. MAKSUDI AL MUAWANAH PIMPINAN USTAD ADE TAMIM
117 PONTREN MUBAROKUL HUDA PIMPINAN KH. HASYIM SIROJUDIN 118 PONTREN AL JAWAHIR PIMPINAN KH. MAMAT SAIFUL QODIR MADRASAH RIYADUL FATAH PIMPINAN USTD. DEDI 119 BADRUZAMAN ALIANSI KOMUNITAS AKTIVIS PEMUDA ISLAM KABUPATEN 120 BANDUNG 121 MASJID AL HASANIYAH PIMPINAN H. AHMAD SOBARI 122 YAYASAN BUMI FAKKURROQOBAH PIMPINAN H. UDAN 123 PONTREN AJJIHAD PIMPINAN DRS. IWAN 124 MIFTAHUL JANNAH PIMPINAN UST AJANG 125 AL IKHLAS PIMPINAN UST AMANG GINANJAR 126 PONTREN MAMBAUL ULUM PIMPINAN AJENGAN ATO 127 ASYSYFA PIMPINAN KH. UJANG HIDAYAT 128 MASJID AL AMIN PIMPINAN KH. EMAN SULAEMAN 129 PONTREN AS SA'ADAH PIMPINAN KH. ASEP KAMIL 130 MASJID BAITUL IHSAN SMA YADIKA 131 MADRASAH M THRE PIMPINAN UST. FARHAN BUKHORI PONTREN BUSTANUL WILDAN PIMPINAN KH. IMANG 132 ABDURAHMAN PONTREN DURRIYYATUSSOLIHIN PIMPINAN UST WAWAN 133 SOFWAN HADI 134 PONTREN AL FATAH PIMPINAN KH. UBU ABDURRAHMAN 135 PONTREN SAEFUL INAYAH PIMPINAN KH. ODANG 136 MASJID PANUNDAAAN PIMPINAN KH. AHMAD SUJA'I 137 PONTREN WANASARI PIMPINAN KH. DUDUNG ABDURAHMAN 138 MASJID AL MUTTOHA PIMPINAN KH. ZAENAL ARIFIN 139 PONTREN AL BARKAH PIMPINAN KH. IDEN SAMSULAH 140 MADRASAH SPA CISONDARI PIMPINAN UST KUKUN SUDRAJAT 141 PONTREN DARUSSALAM PIMPINAN KH. UMAN YAHRUMAN 142 PONTREN NURUL HUDA PIMPINAN KH. AYUB SUHERMAN 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
MADRASAH FATHUL HUDA PIMPINAN UST. IID SAEFUDIN, S. Ag MADRASAH AL IKHLAS PIMPINAN KH. YAHYA KAMIL PONTREN NURUL HUDA PIMPINAN KH. MUHTAR ZEN MASJID AL MUHAJIRIN PIMPINAN DRS. SULAEMAN MASJID ASSALAM PONTREN YPI AL HASANAH PIMPINAN KH. HAMDUN MASJID THARIQULJANNAH MASJID PUSAKA MUSYAWARAH KELOMPOK KERJA MADRASAH IBTIDAIYAH SD MARTADINATA MASJID BAITTURRASYID KELOMPOK USAHA PEMBIBITAN SAYURAN KELOMPOK USAHA BATU BATA KELOMPOK USAHA PEMBIBITAN TANAMAN HIAS KELOMPOK USAHA PAGUYUBAN BUNGA EIDELWEIS PENGRAJIN MINIATUR PESAWAT KELOMPOK OJEG BANJARAN KELOMPOK OJEG CILUNCAT
161 KELOMPOK USAHA PENGRAJIN SEPATU BINA KARYA MANDIRI PEMBANGUNAN SARANA USAHA/ KOPERASI PEPABRI/ PERIP 162 UNTUK 163 KELOMPOK USAHA BUDIDAYA IKAN 164 UNIT USAHA PERBENGKELAN 165 USAHA SABLON "BUDI" 166 PENGRAJIN SANDAL JEPIT/ SANDAL GUNUNG "RAFIK" 167 KELOMPOK PENGRAJIN HANDICRAFT 168 KELOMPOK USAHA TERNAK KAMBING
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00
5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
10.000.000,00
10.000.000,00
100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
100,00
10.000.000,00
10.000.000,00
100,00
10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
100,00
5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
100,00 100,00
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
100,00 100,00 100,00
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -
10.000.000,00
-
10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -
100,00 100,00 100,00 -
14
N0
U R A I A N 169 170 171 172 173 174 175
176
177
178 179 180
181
187 188
189
190
191 192
KELOMPOK USAHA "PANGAN MANDIRI" PENGUSAHA LIMBAH INDUSTRI KELOMPOK USAHA KECIL BINA MUDA SALUYU KELOMPOK USAHA KECIL INSAN MANDIRI KELOPMPOK TANI JAMBU BIJI MERAH ALBAROKAH KELOMPOK USAHA HOME INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN PENGADAAN SARANA PENUNJANG PENANGGULANGAN BENCANA KPD DS. CANGKUANG WETAN KEC. DAYEUHKOLOT PENGADAAN SARANA PENUNJANG PENANGGULANGAN BENCANA KPD. DS.KAMASAN BANJARAN PENGADAAN SARANA PENUNJANG PENANGGULANGAN BENCANA KEPADA DESA BIRU KECAMATAN MAJALAYA PENGADAAN SARANA PENUNJANG PENANGGULANGAN BENCANA KPD DS. BOJONG LOA KECATAN RANCAEKEK MASYARAKAT PEDULI BENCANA INSENTIF BAGI GURU PNS DAN HONOR GURU BANTU SD DAN MI DAERAH TERPENCIL DI JABAR Beasiswa bagi siswa SMA dan SMK (BAGUS SMA/SMK) dam Mahasisiwa Berprestasi dan keluarga tdk mampu (menuju Jabar BPJS) Beasiswa bg siswa SMK (BAGUS SMK) tdk mampu YAYASAN AL MAHDIYIN, CIARO KECAMATAN NAGREG LEMBAGA BINA USAHA MANDIRI ISLAM UTK PENGELOLAAN SAMPAH Kp. PANYINGKIRAN Ds. CIKADUT KECAMATAN CIMENYAN FASILITASI PEMBANGUNAN AGRIBISNIS DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT TANI JABAR BERUPA PEMBELIAN BERAS SEBAGAI CADANGAN PANGAN DAERAH PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI MANUFAKTUR AGRO JABAR FASILITASI ALAT MESIN PENGUPAS KULIT BUAH KOPI (PUPER) HEMAT AIR PADA KELOM. TANI PHBN PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN BANTUAN PENYANDANG CACAT
193 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN LAHAN KEHUTANAN Jumlah BANTUAN PROVINSI 2009 Bantuan Khusus PENGADAAN RUMAH JAMUR/KUBUNG,STEAMER,LOG 1 JAMUR,PERALATAN BUDIDAYA JAMUR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PENGUSAHAAN JAMUR KAYU PENGADAAN STUP DAN KOLONI, PAKAN LEBAH/GULA, BENIH 2 KALINDRA, TIANG DARI KAYU, EXTRACTOR,BOTOL MADU LEBER TOPI DAN MASKER, SEPATU BOOT,SIKAT LEBAH, SMOKER,KURANG SATU, SARUNG TANGAN PLASTIK DAN PISAU MADU DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PENGUSAHAAN BUDIDAYA LEBAH MADU PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DAN LONGSOR 3 KABUPATEN BANDUNG SANITASI KEBUN, PEMBUATAN RORAK/DRAINASE,PEMUPUKAN, 4 DAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT DALAM RANGKA INTENSIFIKASI TANAMAN THE SELUAS 25 Ha DS. MARGALUYU KECAMATAN PANGALENGAN KAB. BANDUNG SANITASI KEBUN, PEMBUATAN RORAK/DRAINASE,PEMUPUKAN, 5 DAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT,PENGADAAN PUPUK AN-ORGANIK DAN PESTISIDA DALAM RANGKA
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
25.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
25.000.000,00 10.000.000,00
100,00 100,00
10.000.000,00
-
10.000.000,00
10.000.000,00
100,00
10.000.000,00
10.000.000,00
100,00
10.000.000,00
10.000.000,00
100,00
10.000.000,00
10.000.000,00
100,00
10.000.000,00
10.000.000,00
100,00
1.389.000.000,00
1.389.000.000,00
100,00
220.000.000,00
-
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
-
-
11.340.000,00
-
-
340.000.000,00
-
-
35.000.000,00 100.000.000,00
35.000.000,00 -
100,00 -
1.200.000.000,00 6.027.340.000,00
1.200.000.000,00 4.809.000.000,00 -
100,00 79,79
120.000.000,00
120.000.000,00
100,00
195.000.000,00
195.000.000,00
100,00
1.000.000.000,00
-
200.521.875,00
200.521.875,00
100,00
200.521.875,00
200.521.875,00
100,00
-
-
100,00
-
15
N0
U R A I A N
6
7
8
9
10
11
12
13
INTENSIFIKASI TANAMAN THE SELUAS 25 Ha DS. WARNASARI PANGALENGAN KAB.BDG SANITASI KEBUN, PEMBUATAN RORAK/DRAINASE,PEMUPUKAN, DAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT DLM RANGKA INTENSIFIKASI TAN. KOPI 15 Ha DI DS. CISONDARI KEC. PASIR JAMBU KAB. BANDUNG PENGADAAN PUPUK AN-ORGANIK,PUPUK KANDANG DAN PESTISIDA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI TANAMAN KOPI 15 Ha DI DS. CISONDARI KEC. PASIRJAMBU KAB.BANDUNG SANITASI KEBUN,PENGOLAHAN LAHAN,PENGRAJIN,PEMBUATAN LUBANG TANAM PENANAMAN, PEMUPUKAN TANAMAN, DAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT DLM RANGKA PERLUASAN/PEREMAJAAN TANAMAN KOPI 100 Ha DI DS.ALAMENDAH PENGADAAN BIBIT KOPI, BIBIT/POHON PENAUNG, PUPUK ANORGANIK, PUPUK KANDANG, DAN PESTISIDA DLM RANGKA PERLUASAN/PEREMAJAAN TAN. KOPI 100 Ha DI DS. ALAM ENDAH KEC. RANCABALI KAB.BANDUNG ALAT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (APPO) DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUK PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS PRODUK PERTANIAN, KETERSEDIAAN DAN KUALITAS SAPRAS PERTANIAN SERTA DIVERSIFIKASI PRODUK USAHA PERTANIAN BANTUAN KPD KELOM. TERNAK SAPI BERUPA BIBIT SAPI POTONG, PAKAN,OBAT-OBAT AN UJI KES. HEWAN, BAHAN DAN ALAT KOMPOS, BIOGAS, LUMBUNG PAKAN ALAT DAN BANGUNAN, BAHAN HABIS PAKAI UTK LUMBUNG PAKAN, EARTAG, STIMULAN GUDANG KOMPOS, PERTEMUAN KELOMP,ATK DAN SELEKSI TERNAK SEBESAR Rp.442.000.000,00 SERTA PEMBINAAN KPD KAB.BDG BERUPA HONORARIUM TIM TEKNIS DLM RANGKA PENE TAPAN LOKASI/PETERNAK TERPILIH, ATK,RAPT PERSIAPAN DAN EVALUASI PEMBINAAN/PERJALANAN DINAS DAN PELAPORAN SEBESAR Rp. 40.000.000,00 UNTUK PENGEMBANGAN USAHA TERNAK SAPI POTONG YANG TERINTEGRASI DALAM USAHA PERTANIAN TERPADU DI KAB. BANDUNG BANTUAN KPD KELOM. TERNAK SAPI BERUPA BIBIT SAPI PERAH, PAKAN, OBAT-OBATN UJI KESEHATAN HEWAN, EAR TAG, SELEKSI TERNAK, BANTUAN KANDANG, RECORDING, PERALATAN KANDANG DAN TERNAK, ATK SEBESAR Rp 1.174.000.000,00 SERTA PEM BINAAN KPD KAB. BDG BERUPA HONORARIUM TIM TEKNIS DALAM RANGKA PENETAPAN LOKASI/PETERNAK TERPILIH, ATK, RAPAT PERSIAPAN DAN EVALUASI, PEMBINAAN/PER JALANAN DINAS DAN PELAPORAN SEBESAR Rp 80.000.000,00 DLM RANGKA PEMBIBITAN SAPI PERAH DI KAB. BANDUNG KEPADA KELOMPOK TERNAK DOMBA GARUT BERUPA PENGADAAN DOMBA GARUT, PAKAN OBAT-OBATAN,EAR TAG,SELEKSI TERNAK, BANTUAN KANDANG, RECORDING DAN PERTEMUAN SEBESAR Rp. 260.000.000,- SERTA PEMBINAAN KEPADA KAB. BDG BERUPA HONORARIUM TIM TEKNIS DALAM RANGKA PENETAPAN LOKASI/PETERNAKTERPILIH, ATK, RPT PERSIAPAN DAN EVALUASI PERJLN DINAS DAN PELAPORAN SEBESAR Rp. 40.000,00 DALAM RANGKA PEMBIBITAN DOMBA GARUT DI KAB. BDG.
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
6.750.000,00
6.750.000,00
100,00
39.225.000,00
39.225.000,00
100,00
107.500.000,00
-
892.500.000,00
725.000.000,00
70.000.000,00
-
442.000.000,00
442.000.000,00
100,00
1.174.000.000,00
1.174.000.000,00
100,00
-
81,23
-
260.000.000,00
260.000.000,00
100,00
-
16
N0
U R A I A N PEMBENIHAN IKAN NILA DI KAB. BDG PADA KELOMPOK PETANI 14 IKAN PANGESTU BANTUAN PEMBENIHAN IKAN NILA DI KAB.BDG PD KLP PETANI 15 IKAN SAWARGI BANTUAN PEMBENIHAN IKAN NILA DI KAB.BDG PD KLP 16 PEMBENIHAN IKAN BIMA PRIMA PENGADAAN ALAT INDUSTRI MAKANAN DARI SUSU DAN ALAT17 INDUSTRI DAGING 18 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) Jumlah Bantuan yang diarahkan BANTUAN KEUANGAN KPD GERAKAN RAKYAT MARGINAL 16 (GERAM) KAMPUNG NAMBO RT 02 RW 12 DESA BATUKARUT KECAMATAN ARJASARI BANTUAN KEUANGAN KPD HEALTH CARE COMMUNITY (HCC) 17 KOMPLEK SANGGAR INDAH BANJARAN Blok C-4 No 29 BANJARAN. BANTUAN KEUANGAM KEPADA MELATI BANGSA Jl. ASRI V BLOK 18 Va-22 KOMP. BUMI ASRI MEKARRAHAYU, MARGAASIH BANTUAN KEUANGAN KPD KOMUNITAS TAMAN BACAAN (KITAB) 19 KOMP. DUTA PERSADA B-24 DS. NAGROG KEC. CICALENGKA BANTUAN KEUANGAN KEPADA LEMBAGA PENERAPAN TEKNOLOGI 20 SEDERRHANA (LPTS) KOMP. BINA KARYA II A1 NO. 104 RT.02 RW.18 DS. CIMEKAR KEC. CILEUNYI BANTUAN KEUANGAN KEPADA FORUM SILAHTURAHMI PEMUDA 21 (FSP) DESA PANYADAP RT.02 RW.05 KEC. SOLOKANJERUK BANTUAN KEUANGAN KPD PERHIMPUNAN PETANI DAN NELAYAN 22 SELURUH INDONESIA (PPNSI) KAB.BANDUNG JL. RAYA PASIRJAMBU 71 KP. BABAKAN RAHAYU RT.05/01 DESA CISONDARI KEC.PASIRJAMBU BANTUAN KEUANGAN KPD SEKOLAH RAKYAT CENTER (SR 23 CENTER) KOMPLEK GRIYA AL
24
25
26
27
28
29
30
31
MAKSOEM RT.04 RW.03 DS. BOJONGLOA KEC. RANCAEKEK. BANTUAN KEUANGAN KPD WADAH INDUSTRI KREATIF KAMPUNG SUKANAGARA RT.04 RW.06 DS. MEKARSARI KEC. PACET BANTUAN KEUANGAN TERPADU KPD IKATAN PENYELENGGARA KURSUS KAMP. BOJONGWARU RT.01 RW.03 DS. KOPO KEC, KUTAWARINGIN BANTUAN KEUANGAN KPD ASOSIASI PENGGIAT EKONOMI PEDESAAN (APEP) KOMP. GIRI MEKAR PERMAI JL. GIRIMEKAR INDAH 3 BLOK B.74 RT.01 DS. GIRIMEKAR CILENGKRANG BANTUAN KEUANGAN KPD LSM PEMUDA LINGKUNGAN SAUYUNAN KP. BABKAN SALAM RT.02/02 DS. KARYALAKSANA KEC. IBUN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBANGUNAN KANTIN SEKOLAH DAN KOPERASI SERTA PERIKANAN, YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SOSIAL DESA (YPPSD) JL. PANYADAP DS.PANYADAP KEC. SOLOKANJERUK BANTUAN KEU. UTK USAHA PENGGEMUKAN SAPI POTONG KOPERASI WARGA DESA SAMPOERNA KOPERASI WARGA DESA SAMPOERNA NO.250/BBBH/518-KOP/V/1999 JL. RANCA SAMPIH NO. 47 DESA CILAME BANTUAN KEU. UTK DIKLAT MANAJEMEN ORGANISASI BAGI FORUM PETANI MITRA CAI KAB. BANDUNG, LEMBAGA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LOKAL (LPSL) KOMP. BDG ASRI III B2-6 RT2 BANTUAN KEU. UNTUK STUDI PENGEMBANGAN KAPABILITAS USAHA UNGGULAN DAN
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
250.000.000,00
250.000.000,00
100,00
200.000.000,00
200.000.000,00
100,00
250.000.000,00
250.000.000,00
100,00
35.000.000,00 10.000.000,00 5.453.018.750,00
4.063.018.750,00
74,51
55.000.000,00
55.000.000,00
100,00
75.000.000,00
75.000.000,00 -
100,00
55.000.000,00
-
70.000.000,00
70.000.000,00
100,00
75.000.000,00
75.000.000,00
100,00
55.000.000,00
55.000.000,00
100,00
75.000.000,00
75.000.000,00
100,00
70.000.000,00
-
-
75.000.000,00
-
-
60.000.000,00
60.000.000,00
100,00
75.000.000,00
75.000.000,00
100,00
30.000.000,00
30.000.000,00
100,00
300.000.000,00
300.000.000,00
100,00
-
300.000.000,00
-
-
140.000.000,00
140.000.000,00
100,00
150.000.000,00
-
-
17
N0
U R A I A N
32
33
34
35
36
PENGUSAHA ANDALAN DI WIL.KAB.BANDUNG, AKUNTAN PUBLIK DAN KONSULTAN MANA JEMEN JL. VENUS RAYA NO. 14 METRO BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TK. NURHAYATI, YAYASAN RENGGANIS KOMP. SANGGAR INDAH BANJARAN BLOK H4/12 KAB, BANDUNG BANTUAN KEU. UTK PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NON FORMAL,YAYASAN PUTRA INDONESIA JL. PEJUANG DS.CIPAKU KEC.PASEH BANTUAN KEU. UTK PENYELESAIAN RANCANG BANGUN PERPUSTAKAAN & MUSEUM WAYANG GOLEK BIG GIRI HARJA KP. GIRIHARJA JELEKONG BALEENDAH BANTUAN KEU. UTK PEMBANGUNAN RUANG KELAS MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA SUKASARI GANG MESJID NO. 36 SUKASARI DS. CIBEUREUM KEC. KERTASARI PERBAIKAN SARANA AIR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BANJIR JL KONDANG DS. MAJALAYA RT.4/9 KEC MAJALAYA
37 PERBAIKAN RUAS JL CIKIJING DESA LINGGAR KEC. RANCAEKEK BANTUAN KEUANGAN UNTUK PROGRAM BUDIDAYA IKAN LELE 38 DUMBO KELOMPOK TANI KELUARGA ALBAICOYA KP. CIBATUR RT 03 RW 09 DS. MANDALA HAJI KEC. PACET KAB. BANDUNG BANTUAN KEUANGAN UNTUK KELOMPOK WARUNG TRADISIONAL 39 RT 03 RW 03 CIPICUNG KEL. MANGGAHANG KEC. BALEENDAH BANTUAN KEU. UTK KELOMPOK PEMULUNG RONGSOKAN RT 04 40 RW 01 PENGKOLAN KEL. WARGAMEKAR KEC. BALEENDAH BANTUAN KEUANAGNA UNTUK HIMPUNAN PECINTA DAN 41 TANAMAN HIAS (HIMTAM HIAS) PERUMAHAN GRIYA PERMATA INDAH BLOK B. 4 NO. 31 BANJARAN BANTUAN KEUANGAN UTK PAGUYUBAN PEMUDA AKTIF KOMP. 42 AWILIGAR RT 02 RW 10 KEL. CIBEUNYING KEC. CIMENYAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK KELOMPOK PENGRAJIN TAS 43 "SAUYUNAN" JL. SUKAMENAK SALUYU III NO. 5 KEC. MARGAHAYU BANTUAN KEUANGAN UNTUK KELOMPOK PETANI JAMUR PEMUDA44 PEMUDI SUKAWENING DESA SUKAWENING KEC. CIWIDEY BANTUAN KEUANGAN UNTUK KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN 45 USAHA "KOPSI PINDA" JL. JATI ASIH BLOK E 5 NO. 6 RT 02 RW 07 DS. MARGAASIH KEC. MARGAASIH BANTUAN KEUANGAN UNTUK PANITIA PEMBANGUNAN MESJID 46 AR-ROJA DS. CILAMPENI RT 03 RW 15 KEC. KATAPANG BANTUAN KEUANGAN UNTUK MESJID AL-ROSIDIN RT 01 RW 07 47 DS. TANGSIMEKAR KEC PASEH BANTUAN KEUANGAN UNTUK KELOMPOK TERNAK BAROKAH KP. 48 CIKACANG RT 01 RW 03 DS, JATIENDAH KEC. CILENGKRANG BANTUAN KEUANGAN UNTUK KELOMPOK GOHA MEKAR "USAHA 49 TERNAK SAPI" JL. RAYA PAJATEN SITU CISANTI DS. TARUNA JAYA KEC. KERTASARI BANTUAN KEUANGAN UTK KELOMPOK PENGRAJIN TAHU 50 KIANGROKE KEC. BANJARAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK GAPOKTAN AGROALAM LESTARI 51 MODAL USAHA TANI DS. ALAM ENDAH KEC. RANCABALI
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
150.000.000,00
150.000.000,00
100,00
150.000.000,00
150.000.000,00 -
220.000.000,00
-
100,00
-
30.000.000,00
30.000.000,00
100,00
15.000.000,00
-
-
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00
40.000.000,00
40.000.000,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
30.000.000,00
30.000.000,00
100,00
25.000.000,00
-
-
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
10.000.000,00 20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
18
N0
U R A I A N BANTUAN KEUANGAN UNTUK KELOMPOK TERNAK SAPI MEKAR 52 RAHAYU DS. CIPELAN KEC. RANCABALI KAB.BANDUNG BANTUAN KEUANGAN UNTUK KESENTAN PENCAK SILAT GAGAK 53 LUMAYUNG KP. CEBEK RT.04 RW 08 NO. 164 KEC. SOREANG KAB. BANDUNG BANTUAN KEUANGAN UNTUK PPSI KENCANA AGUNG DS. 54 MARGAHAYU SELATAN KEC. MARGAHAYU BANTUAN KEU. UTK PANITIAN PEMBANGUNAN MASJID DARUL 55 MUHAJIR DS. MEKAR RAHAYU KEC. MARGAASIH BANTUAN KEUANGAN UNTUK PANTI ASUHAN PSAA HARKAT JL. 56 RAYA CIWIDEY KM. 29 KP. SUKAMAJU NO. 20 DS. TENJOLAYA KEC. PASIRJAMBU BANTUAN KEU. UNTUK KELOMPOK TANI STROBERI BINA TANI 57 RAKYAT KP. KARANGSARI RT 03 RW 11 SUKARESMI KEC. RANCABALI BANTUAN KEU. UNTUK PENGRAJIN BATA MERAH DS. 58 MEKARWANGI KEC. IBUN RT 01/01 BANTUAN KEU. UNTUK USAHA MEGA CIPTA MITRA BUANA 59 "KUMCB" KP. BATUNUNGGAL
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
RT 01 RW 05 SUKAMULYA KEC. KUTAWARINGIN KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. UNTUK KELOMPOK USAHA KECIL PENGRAJIN MAKANAN KHAS DAERAH SETIA USAHA KP. CIBODAS RT 02 RW 18 DS. CIBODAS KEC. SOLOKAN JERUK BANTUAN KEUANGAN UNTUK MESJID JAMI AL-AMANAH JL. CISIRUNG KP. PALASARI NO. 17 RT 01 RW 03 KEL PASAWAHAN KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. UNTUK GUKM "GABUNGAN USAHA KECIL MENENGAH" JONGOR TIMUR RT 01 RW 16 DS. SERANG MEKAR KEC. CIPARAY BANTUAN KEU. UNTUK PESANTREN TANJUNG SALAM (PEMBANGUNAN) RT 03 RW 04 KP. CISEUPAN DS. PANYOCOKAN KEC. CIWIDEY BANTUAN KEU. UNTUK PANITIA PEMBANGUNAN BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA DAN PENGEMBANGAN AGRO WISATA PASIR BENTANG DS. MEKARJAYA KEC. ARJASARI BANTUAN KEU. UNTUK PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP KETERAMPILAN PROGRAM SABLON FORUM KOMUNIKASI PEMUDA PEDULI KP. CIPAKU RT 02/03 DS. TANJUNGSARI KEC. BANJARAN KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. UNTUK KELOMPOK TANI TANAMAN HIAS PRIMA FLOWERS KP. CUKANG GENTENG RT 04 RW 01 KEC. PASIRJAMBU KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. UTK GERAKAN SENI TRADISIONAL (GESIT) KAB. BANDUNG RT 04 RW 19 DS. CIMEKAR KEC. CILEUNYI BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBANGUNAN MESJID BAITUL HIQMAH RT 02 RW 12 DS. MARGAMULYA KEC. PASIRJAMBU KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. UNTUK KOPERASI BINA USAHA MANDIRI JL. RAYA BANDUNG, CIWIDEY KM. 35 NO 88 KAB. BANDUNG BANTUAN KEUANGAN UNTUK MESJID AL-JIHAD RW 08 KEL. CIBEUNYING KEC. CIMENYAN KAB. BANDUNG BANTUAN KEUANGAN UNTUK MESJID JAMI AL-HIDAYAH KEL. CIBEUNNYING RT 02 RW 26 KEC. CIMENYAN KAB. BANDUNG BANTUAN KEUANGAN UNTUK PERHIMPUNAN PEMUDA KREATIF SOREANG (PLKS)
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
35.000.000,00
-
-
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
40.000.000,00
40.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
50.000.000,00
-
5.000.000,00
5.000.000,00
100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
JL. PANYIRAPAN RT 02 RW 04 DS. PANYIRAPAN KEC. SOREANG
19
N0
U R A I A N BANTUAN KEU. UNTUK PELATIHAN KERAJINAN MINIATUR GITAR 73 DAN KOMPOR HEMAT BAHAN BAKAR KP. LALAREUN DS. RANCAKASUMBA SOLOKANJERUK KAB. BANDUNG BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBANGUNAN RENOVASI MESJID 74 JAMI NURUL IMAN KP. BOJONG LOA RT 02 RW 23 DS. MEKAR RAHAYU KEC. MARGAASIH KAB. BANDUNG BANTUAN KEUANGAN UNTUK KELOMPOK TANI SAUYUNAN KP. 75 WALES DS. SAUYUNAN KEC. PANGALENGAN KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KEPADA KELOMPOK TANI PETERNAK KENCANA 76 WINDU D.S WANASUKA KEC. PANGALENGAN KAB. BANDUNG BANTUAN KEUANGAN KEPADA KELOMPOK TANI PETERNAK 77 AMANAH DS. KIANGROKE 78 KEC. BANJARAN KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KEPADA KELOMPOK TANIN PETERNAK DS. 79 NAGREG KEC. NAGREG BANTUAN KEU. KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN JL. DS. 80 JAGABAYA KEC. BANJARAN BANTUAN KEUANGAN KPD KOPERASI SERBA USAHA WARGA 81 MANDIRI KP. CIPICUNG
82
83
84
85 86
87
88
89
90 91
92
93 94
95
96
RT 03 RW 03 KEL. MANGGAHANG WANASUKA KEC. BALEENDAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PANITIA PEMBANGUAN SARANA PEMERINTAHAN DS. SINDANGLAYA KEC. CILENGKRANG BANTUAN KEUANGAN KEPADAPANITIA PEMBANGUNAN JL. DESA MEKARMANIK KEC. CILENGKRANG BANTUAN KEU. KEPADA PANITIA PENYEDIA SARANA DAN PRASARANA SDN CIBEUNYING 4 KEC. CIMENYAN BANTUAN KEU. KPD SARANA AIR BERSIH DAN MCK DS.CIPANJALU KEC.CILENGKRANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN JL. DS. CILENGKRANG KEC. CILENGKRANG BANTUAN KEUANAGAN KPD PANITIA PEMBANGUNAN MESJID ALHUDA DS. ALAMENDAH KEC. RANCABALI KAB.BANDUNG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN SARANA PENDIDIKAN SMP KP 1 MAJALAYA YPPKP KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KEPDA KOPERASI SERBA USAHA MITRA SEJAHTERA DS.BOJONGSOANG KEC. BOJONGSOANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAWARGIAN BALEBANDUNG, KEC. BALEENDAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA KOPERASI SIMPAN PINJAM RIKRIK GEMI SAUYUNAN DS. CIPAGALO KEC. BOJONGSOANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN/RENOVASI SELOKAM/ KIRMIR DI KOMP. PERTAMA BIRU BLOK B RT 02 RW 19 DS. CINUNUK PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DS. CIKEMBANG KERTASARI KAB. BANDUNG BANT. BIBIT TANAMAN KOPI BAGI KELOM. PETANI KOPI LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) MEKAR MUKTI DS. MEKARWANGI KEC. IBUN KAB. BANDUNG PEMBANGUNAN/REHABILITASI JL. GANG DI 8 RW DESA CIBEUREUM DS. CIBEUREUM KERTASARI KAB. BANDUNG BANT BENC. ALAM BANJIR MUSIMAN RW 02, RW 06, RW 07 DS. CIPARAY KEC. CIPARAY KAB. BANDUNG
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
85.000.000,00
85.000.000,00
100,00
85.000.000,00
85.000.000,00
100,00
50.000.000,00
50.000.000,00
100,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100,00
100.000.000,00
-
-
30.000.000,00
-
-
30.000.000,00
30.000.000,00 -
100,00
30.000.000,00
30.000.000,00
100,00
30.000.000,00
30.000.000,00
100,00
30.000.000,00
30.000.000,00
100,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100,00
100.000.000,00
100.000.000,00 -
100,00
220.000.000,00
-
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
-
50.000.000,00
50.000.000,00 -
100,00
50.000.000,00
50.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
-
100,00 -
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
20
N0
U R A I A N BANTUAN KEU. UTK INFRASTRUKTUR PEDESAAN DESA BIRU JL. 97 CANGKUANG NO. 02 DS. BIRU KEC. MAJALAYA INFRASTRUKTUR PEDESAAN DESA MANDALAHAJI JL. CAGAK DS, 98 MANDALAHAJI PACET BANTUAN KEUANGAN UNTUK SARANA BAK PENAMPUNGAN AIR 99 BERSIH KP. BABAKAN BANJARAN RT 02 RW 03 DS. CIPELAH KEC. RANCABALI BANTUAN KEU. UNTUK SARANA GEDUNG SEKOLAH LUAR BIASA 100 (SLB) ROUDHOTUL JANNAH JL. TERUSAN KOPO KM 15,2 DS. SEKARWANGI KEC. SOREANG BANTUAN KEU. UTK REHAB KELAS RA MIFTAHUL JANNAH JL. 101 TERUSAN KOPO KM 14 RT 02 RW 01 DS. KATAPANG KEC. KATAPANG BANTUAN KEUANGAN UNTUK RENOVASI SARANA DAN 102 PRASARANA YAYASAN DINAMIKA INDONESIA JL. GANDASARI NO. 39 A KATAPANG BANTUAN KEU. UTK MITRA MASYARAKAT MANDIRI JL. STASIUN 103 NO. 18 BANJARAN BANTUAN KEU. UNTUK PEMBANGUNAN SMK AL-WAFA CIWIDEY 104 JL. PATENGGANG KAMPUNG HAUR KONENG DESA CIWIDEY KEC. CIWIDEY BANTUAN KEU. UNTUK BALAI PENDIDIKAN DAN MUSYAWARAH 105 RW 02 DS. CIKADUT KEC. CIMENYAN KAB. BANDUNG BANTUAN KEUANGAN UNTUK RENOVASI TK MIFTAHUL KHOER JL. 106 SUKAMANAH NO 122 DS. SUKAMENAK KP. SEKEAWI KEC. MARGAHAYU BANTUAN KEU. UNTUK PEMBANGUNAN MADRASAH DINIYAH AL107 IKHLAS KP. CISABUK RT 02 RW 07 DS. CIPELAH KEC. RANCABALI BANTUAN KEUANGAN UTK KEL. TERNAK KELINCI LESTARI KP. 108 CIKALONG RT 02 RW 01 DS. CIKALONG KEC. CIMAUNG BANTUAN KELOMPOK UTK KEL. KERAJINAN KEKESET JL. 109 NANJUNG KEC. MARGAASIH BANTUAN KEU. UNTUK KELOMPOK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 110 KORBAN PHK DS. PAMEKARAN RT 01 RW 01 DS. PAMEKARAN KEC. SOREANG BANTUAN KEU. UNTUK BERKAH TANI KP. KIARA PAYUNG RT 01 111 RW 10 DS. SUKAJADI KEC. SOREANG BANTUAN KEU. UNTUK YAYASAN KELUARGA SEJAHTERA 112 PEMBANGUNAN SLB YKS III JL. KATAPANG WETAN NO. 2 RT 02 RW 06 DS. PANGAUBAN KEC. KATAPANG BANTUAN KEU. UTK INFRASTRUKTUR JALAN TEMBUS BOJONG 113 NANGKA TEGAL CAANG JL. RAYA SOREANG CIPATIK NO. 88 DS. KOPO KUTAWARINGIN BANTUAN KEU. UNTUK PEMBANGUNAN MASJID AL-BAROKAH 114 SUKALUYU RT 01 RW 12
115
116
117
118
119
DS. CANGKUANG WETAN KEC. DAYEUHKOLOT KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. UTK PEMBANGUNAN MADRASAH NURUL HIDAYAH KP. PASIR PANJANG RT 02 RW 06 DS. JAGABAYA KEC. CIMAUNG BANTUAN KEU. UNTUK RENOVASI MESJID NURUL ROHMAH KP. BABAKAN JAMPANG RT 03 RW 15 DS. ALAM ENDAH KEC. RANCABALI BANTUAN KEUANGAN UNTUK KELOMPOK WANITA TANI BAROKAH DS. ALAM ENDAH KEC. RANCABALI KAB.BANDUNG BANTUAN KEU. UNTUK KELOMPOK USAHA BUDIDAYA TERNAK DOMBA "RIMBA HIJAU" KP. BERU DS. MARGAHAYU KEC. PANGALENGAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK LOKAKARYA PELATIHAN USAHA MANDIRI DI PEDESAAN
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
10.000.000,00
10.000.000,00 -
100,00
10.000.000,00
10.000.000,00
100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
100,00
50.000.000,00
50.000.000,00
100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
100,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100,00
50.000.000,00
50.000.000,00
100,00
95.000.000,00
95.000.000,00
100,00
12.000.000,00
12.000.000,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
10.000.000,00
100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
100,00
25.000.000,00
-
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100,00
22.000.000,00
22.000.000,00
100,00
24.000.000,00
24.000.000,00
100,00
22.000.000,00
22.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
10.000.000,00
10.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
21
N0
U R A I A N
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
KP. CIBISIRO DS. GANDASOLI KEC. KATAPANG BANTUAN KEU. KEPADA KEC. CIMAUNG KAB. BANDUNG UNTUK PEMBELIAN 1 UNIT AMBULANCE SEBAGAI KELENGKAPAN PELEYANAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA ALAM ENDAH KEC. RANCABALI KAB. BANDUNG UNTUK PENGADAAN AMBULANCE SEBAGAI KELENGKAPAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN BANTUAN KEU. KEPADA DESA ALAM ENDAH UNTUK KEGIATAN PERBAIKAN JALAN DESA DI 30 RW BANTUAN KEU. KEPADA MTS. PERSIS 30 CIBEDUG UNTUK PEMBANGUNAN RKB DS. CANGKUANG WETAN KEC. DAYEUHKOLOT KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KEPADA MTS AT-TARBIYAH UNTUK PEMBANGUNAN LABORATORIUM CANGKUANG KULON KEC. DAYEUHKOLOT KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KEPADA KELOMPOK PAUD SAUYUNAN, DS. SUKAJADI KEC. SOREANG KAB. BANDUNG BANTUAN KEUANGAN UNTUK KELOMPOK PAUD AL-MUSLIMUN RW 10 DS. CINGCIN KEC. SOREANG KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KPD MESJID AR-ROHMAT KP. RANCAMALE RT 02 RW 08 DS. NAGRAG KEC. CANGKUANG KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KPD PESANTREN ASSYALAFITAH SYAEFUL INAYAH KP. RANCALAME DS. NAGRAK RT. 02 RW 08 DS. NAGRAK KEC. CANGKUANG KAB. BANDUNG BANTUAN KEUANGAN KEPADA KELOMPOK PETANI PEMBENIHAN IKAN "BERKAH INSANI" DUSUN CIJENGKOL DS. CIPAKU KEC. PASEH KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KEPADA KELOMPOK PETANI PEMEBENIHAN "SILIHASUH" KP. ANDIR RT 03 RW 10 DS. PAKUTANDANG KEC. CIPARAY KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KPD KELOMPOK PAUD "HAPIZULULUM" SANGGAR INDAH BANJARAN BLOK JK 11 RT 02 RW 11 DS. NAGRAK KEC. CANGKUANG KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KPD KELOMPOK IBU-IBU MANDIRI (KIM) SANGGAR INDAH BANJARAN DS. NAGRAK KEC. CANGKUAN KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KEPADA KELOMPOK PETANI PEMBENIHAN IKAN "MINDAMANDALA" KAMPUNG CIPAKU RT 11 RW 18 DS. PAKUTANDANG KEC. CIPARAY KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KPD KELOMPOK PETANI PEMEBENIHAN IKAN MINALESTAN KAMPUNG CIPAKU RT 01 RW 18 DS. PAKUTANDANG KEC. CIPARAY KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KPD KELOMPOK PETANI PEMBENIHAN IKAN "TUNAS MINASEJAHTERA KAMPUNG CIPAKU RT 01 RW 18 DS. PAKUTANDANG KEC. CIPARAY KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KEPADA MESJID AL-IKHLAS KP. LASPADA RW 08 DS. PULOSARI KEC. PANGALENGAN KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KEPADA KELOMPOK PETERNAK ISTIQOMAH KAMP. KOMPLEK RT 03 RW 02 DS. TARUMAJAYA KEC. KERTASARI KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KPD MASJID AL-AMIN KAMP. MANGLID RT 01 RW 10 DS. MARGAHAYU SELATAN KEC. MARGAHAYU KAB. BANDUNG BANTUAN KEU. KPD MESJID AL-AMIN KAMP. MANGLID RT 01 RW 10 DS. MARGAHAYU
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
100.000.000,00
-
100.000.000,00
-
15.000.000,00
15.000.000,00 -
100,00
40.000.000,00
40.000.000,00
100,00
40.000.000,00
40.000.000,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00 -
100,00
15.000.000,00
-
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00 -
100,00
20.000.000,00
-
-
22
N0
U R A I A N
140 141
142
143
144
145 146
147
148
149
150
151 152 153 154 155 157 158 159 160 161
SELATAN KEC. MARGAHAYU KAB. BANDUNG BANTUAN KEUANGAN KEPADA YAYASAN AT-TAQWA KOMP. LIO CIPARAY KEC. CIPARAY BANTUAN KEU. KPD PONDOK PESANTREN "AL-MUAWANAH" KP.CIDAWOLONG KULON DS. BIRU KEC. MAJALAYA BANTUAN KEU. KEPADA PONPES HEGAR MANAH DS. GIRI MULYA JL. HEGAR MANAH CIHEJO KEC. PACET BANTUAN KEU. KPD YAYASAN BHANI SHALEH KOMP. SUKAMANAH RT 01 RW 01 DS. MARGAMUKTI KEC. PANGALENGAN BANTUAN KEU. KEPADA YAYSAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ADHI KARYA JL. YUSNADI NO. 88 RANCAEKEK BANTUAN PETERNAKAN KPD PETERNAKAN SUGIHMUKTI DS. TEGALCAANG SOREANG BANTUAN KEU. KPD PEMBANGUNAN MASJID AL HUDA KAMP. CALENGKA DS. BUMI WANGI KEC. CIPARAY BANTUAN KEUANGAN KPD YAYASAN AL-FITROH KP. SINDANGSARI DS. TARUMAJAYA KEC. KERTASARI BANTUAN KEUANGAN KEPADA YAYASAN REKSA ALAM INDONESIA JL. RAYA PACET, DS. PAKUTANDANG KEC. CIPARAY BANTUAN KEUANGAN KPD KELOMPOK PERIKANAN HARAPAN JAYA DS. KARYA LAKSANA KEC. IBUN BANTUAN KEU. KEPADA YAYASAN ISFIQOMAH NURUL HASANAH KP. PASIR BATU DS. PANGAUBAN KEC. PACET BANTUAN KEUANGAN KPD YAYSAN NURUL HUDA PANGALENGAN KEC. PANGALENGAN BANTUAN KEUANGAN UKM BANTUAN KEUANGAN BANGUNAN RW DI IBUKOTA SOREANG (435 RW) @ Rp. 3.000.000,BANTUAN KEUANGAN SARANA KEBERSIHAN RW DI IBUKOTA SOREANG (435 RW) POLLYBAG (2500 KG) BANTUAN KEUANGAN PENGADAAN PERALATAN PENCACAH KOMPOS BANTUAN MESIN PEMBUAT PUPUK KOMPOS GRANULA BANTUAN KEU. UTK PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH ( PTT ) BANT. PENINGKATAN PRODUKSI, PRUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK PERTANIAAN ( SRI ) BANTUAN KEUANGAN KPD KOMINDA Jumlah BanGub luncuran 2008 Jumlah BanGub yg diarahkan Jumlah BanGub Khusus Jumlah BanGub 2009 Jumlah Total BanGub
BELANJA BANTUAN PARTAI POLITIK 162 BELANJA BANTUAN PARTAI POLITIK Jumlah Jumlah Bantuan Sosial
ANGGARAN
REALISASI SPJ
% -
75.000.000,00
75.000.000,00
100,00
75.000.000,00
75.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
75.000.000,00
-
75.000.000,00
75.000.000,00
100,00
75.000.000,00
75.000.000,00
100,00
45.000.000,00
45.000.000,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00 -
100,00
100.000.000,00
100.000.000,00 -
100,00
75.000.000,00
75.000.000,00
100,00
75.000.000,00
75.000.000,00 -
100,00
50.000.000,00 750.000.000,00
50.000.000,00 477.500.000,00
100,00 63,67
1.305.000.000,00
1.305.000.000,00
100,00
130.500.000,00 50.000.000,00
130.500.000,00 -
100,00 -
104.500.000,00 1.800.000.000,00
-
233.250.000,00
233.250.000,00
100,00
121.100.000,00 100.000.000,00 6.027.340.000,00 11.414.350.000,00 5.453.018.750,00 16.867.368.750,00 22.894.708.750,00
60.550.000,00 4.809.000.000,00 7.086.800.000,00 4.063.018.750,00 11.149.818.750,00 15.958.818.750,00
50,00 79,79 62,09 74,51 66,10 69,71
622.500.000,00 622.500.000,00 36.861.528.750,00
622.499.000,00 622.499.000,00 25.321.455.142,00
100,00 100,00 68,69
-
BELANJA BAGI HASIL 163 BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA 164 PEMERINTAHAN DESA 165 BELANJA BAGI HASIL DANA PERIMBANGAN Jumlah BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPAADA KABUPATEN/KOTA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
5.664.696.305,00
-
3.490.023.667,00 29.709.813.626,00
38.133.822.631,64
128,35
38.864.533.598,00
38.133.822.631,64
98,12
23
N0
U R A I A N BANTUAN KEUANGAN KPD ( DESA CINUNUK KECAMATAN CILEUNYI ) 166 167 168 169 170 171 172 381
BANTUAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN BANTUAN UNTUK PERANGKAT DESA DAN BPD BANTUAN OPERASIONAL RT (16176 RT x 12 x 50000 BANTUAN OPERASIONAL RW (3993 x 12 x 80000 BANTUAN OPERASIONAL LKMD DESA/KELURAHAN (276 x 2.700.000) BANTUAN 3 PILAR TK. KEC. BANTUAN 3 PILAR TK. KAB Jumlah BELANJA TIDAK TERDUGA Jumlah
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
50.000.000,00
-
-
74.952.588.398,00 31.790.400.000,00 9.705.600.000,00 3.833.280.000,00
65.281.974.398,00 31.778.070.113,95 9.688.200.000,00 3.829.440.000,00
87,10 99,96 99,82 99,90
745.200.000,00 186.000.000,00 64.000.000,00 121.327.068.398,00 147.615.755.423,00 147.615.755.423,00
745.200.000,00 186.000.000,00 64.000.000,00 111.572.884.511,95 116.634.376.389,38 116.634.376.389,38
100,00 100,00 100,00 91,96 79,01 79,01
59.850.498.077,00 36.861.528.750,00 38.864.533.598,00 121.327.068.398,00 256.903.628.823,00 147.615.755.423,00 404.519.384.246,00
27.377.476.060,00 25.321.455.142,00 38.133.822.631,64 111.572.884.511,95 202.405.638.345,59 116.634.376.389,38 319.040.014.734,97
45,74 68,69 98,12 91,96 78,79 79,01 78,87
KETERANGAN Jumlah belanja Hibah Jumlah Bantuan Sosial Jumlah belanja bagi hasil Jumlah bantuan Keuangan Jumlah belanja Bantuan Jumlah Belanja tidak Terduga Jumlah Belanja BTL
24