BUPATI BANGKALAN KATA PENGANTAR

BUPATI BANGKALAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, patut kita panjatkan karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 telah dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen ini menjelaskan pencapaian Visi Kabupaten Bangkalan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018 yang diterjemahkan dalam sejumlah Tujuan, Sasaran, dan Program Unit Kerja Pelaksana Pemerintahan Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai wujud dari pertanggungjawaban dan keterbukaan pelaksanaan tugas dan kewajiban, Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, telah menggambarkan pencapaian Visi yang dijabarkan dalam sasaran pada setiap misinya. Dengan harapan dapat mendorong pelaksanaan Good Governance. Demikian semoga penyusunan dokumen ini bermanfaat, dan semua keberhasilan yang telah dicapai dapat dipertahankan.

Bangkalan,

Maret 2016

BUPATI BANGKALAN

R.K. MUH. MAKMUN IBNU FUAD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN C. DASAR HUKUM D. GAMBARAN KABUPATEN BANGKALAN E. ORGANISASI F. SISTIMATIKA PENYUSUNAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB III

BAB IV

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA C. KINERJA KEUANGAN PENUTUP

i ii iii

01 01 02 03 04 05 11 12 12 17 18 18 21 165 171

LAMPIRAN - LAMPIRAN 1. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 4. CAPAIAN PRESTASI KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015 5. HASIL REVIU DOKUMEN LAKIP KABUPATEN TAHUN 2015

Lakip Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bangkalan (LAKIP) Tahun 2015 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Kabupaten Bangkalan selama tahun 2015 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja yang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan Akuntabilitas, Dokumen LAKIP ini juga merupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bangkalan tahun 2015 ini tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan target yang dicapai dengan menunjukkan hasil yang baik. Kedepan diharapkan Kabupaten Bangkalan dapat melakukan pengukuran terhadap kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari aparatur. Hasil pengukuran dapat dijadikan Feed Back dalam meningkatkan kinerja pelayanan tahuntahun mendatang. Selain itu, LAKIP ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya, untuk Tahun 2015 ini dapat dikatakan bahwa kinerja Kabupaten Bangkalan telah


iii

dilaksanakan dengan hasil capaian yang Sangat Berhasil dengan total Capaian Kinerja Sasaran sebesar 60%, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 88,26%. Namun

demikian,

keberhasilan

yang

dicapai

Kabupaten

Bangkalan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga

diketahui

penyebab

timbulnya

hambatan-hambatan

dalam

pencapaian kinerja. Menyadari

hal

tersebut,

Kabupaten

Bangkalan

telah

mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.


iv

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas dalam sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

Sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada

peningkatan Akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja

dikenal

sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, telah mengamanatkan pada setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah

sebagai

wujud

pertanggungjawaban

instansi

pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi mempertegas komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Kabupaten

Bangkalan merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui Pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kabupaten Bangkalan.


1

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 atau kurang dari 1 tahun. Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan

Masyarakat

dan

Pembangunan

pada

hakekatnya

mengemban tiga fungsi utama yakni : 1.

Fungsi Alokasi : meliputi potensi daerah, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat

2.

Fungsi Distribusi : meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan

3.

Fungsi

Stabilisasi

:

meliputi

antara

lain

membantu

bidang

pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter. Dengan demikian pemberdayaan potensi daerah merupakan prioritas

utama

untuk

dapat

melaksanakan

dan

mewujudkan

penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu potensi daerah yang mempunyai peluang dan posisi strategis untuk Kabupaten Bangkalan yaitu adanya wilayah dan penduduk, kelembagaan dan sumber daya manusia/aparatur pemerintah Kabupaten Bangkalan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangkalan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Bangkalan Tahun 2014.

Adapun tujuannya adalah : - Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi sebagai

sarana

pertanggungjawaban

pemerintah

Kabupaten

Bangkalan atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2014. - Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Lakip Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

2

Kabupaten Bangkalan untuk upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah

Kabupaten

pemecahan

masalahnya

Bangkalan sehingga

dapat

merumuskan

capaian

kinerjanya

strategi dapat

ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Dokumen LAKIP antara lain adalah : a. Undang-Undang Dasar 1945. b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nonor XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. d. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. f.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018.


3

i.

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018.

4. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN. Kabupaten Bangkalan dengan luas 1.260,14 Km2 yang berada di bagian paling barat dari pulau Madura terletak pada posisi 112o 40’ 06” sampai 113o 08’44” Bujur Timur dan 6o 51’ 39” sampai 7o 11’ 39” Lintang Selatan dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa b. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Sampang. c. Sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Selat Madura

Berdasarkan hasil Proyeksi dari Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan tahun 2013 mencapai 945,821 jiwa yang terdiri dari 451,601 jiwa (47,75%) laki-laki dan 494,220 (52,25%) jiwa Perempuan. Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan ditinjau dari struktur ekonomi, masih ditopang oleh masyarakat yang bekerja pada bidang pertanian. Hal ini dapat diketahui bahwa berdasarkan dominasi sektoral PDRB pada sektor Pertambangan dan Penggaliaan mempunyai andil terbesar dalam Pembentukan PDRB yakni sebesar 40,50%, kemudian secara berturut turut disusul oleh sektor Pertanian,

Kehutanan,

dan

Perikanan

sebesar

20,32%

dan

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebesar 11,29%..


4

5. ORGANISASI. Perangkat

Daerah

Kabupaten

Bangkalan

meliputi

Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah. Secara hukum Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staff Ahli, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Keempat piranti hukum tersebut telah diperdakan pada tanggal 5 Maret 2008. Penjelasan lebih rinci tentang hal tersebut diatas dapat dikemukakan sebagai berikut :

5.1

Sekretariat Daerah Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staff Ahli, susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : 5.1.1 Asisten Asisten Pemerintahan: a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, meliputi : -

Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum

-

Sub Bagian Otonomi Daerah

-

Sub Bagian Perangkat Daerah

b. Bagian Organisasi dan Aparatur, meliputi: -

Sub Bagian Kelembagaan

-

Sub Bagian Ketata laksanaan

-

Sub Bagian Analisa Jabatan dan Aparatur


5

c. Bagian Hukum, meliputi: -

Sub Bagian Peraturan perundang-undangan

-

Sub Bagian Bantuan Hukum

-

Sub Bagian Dokumentasi Hukum

5.1.2 Asisten Pembangunan: a. Bagian Administrasi Pembangunan meliputi:

b

-

Sub Bagian Penyusunan Program

-

Sub Bagian Pengendalian

-

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Pengolah Data dan Statistik meliputi: -

Sub

Bagian

Pengumpulan

Data,

Analisa

dan

Evaluasi -

Sub Bagian Pengolah Data Elektronik dan Non Elektronik

-

Sub Bagian Statistik

5.1.3 Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat a. Bagian Perekonomian meliputi: -

Sub Bagian Dunia Usaha

-

Sub Bagian Produksi Daerah

-

Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Daerah dan BUMD

b

Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama meliputi: -

Sub Bagian Pengendalian Penanaman Modal

-

Sub Bagian Pelayanan Penanaman Modal

-

Sub Bagian Pengembangan Kerjasama

c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat meliputi: -

Sub Bagian Agama dan Budaya

-

Sub Bagian Kesejahteraan

-

Sub Bagian Pemberdayaan Pendidikan


6

5.1.4 Asisten Administrasi Umum a. Bagian Umum meliputi: -

Sub Bagian Tata Usaha

-

Sub Bagian Rumah Tangga

-

Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi

b. Bagian Humas dan Protokol meliputi: -

Sub Bagian Humas

-

Sub Bagian Informasi

-

Sub Bagian Protokol

c. Bagian Perlengkapan dan Asset meliputi : -

Sub

Bagian

Perencanaan

Kebutuhan

dan

Penganggaran -

Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi

-

Sub Bagian Asset

5.1.5 Sekretariat DPRD Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibantu oleh : a.

Bagian Umum meliputi: -

Sub Bagian Tata Usaha

-

Sub Bagian Rumah Tangga

b. Bagian Perundang-Undangan, Humas dan Protokol meliputi : -

Sub Bagian Perundang-undangan

-

Sub Bagian Humas dan Protokol

c. Bagian Risalah dan Persidangan meliputi : -

Sub Bagian Risalah

-

Sub Bagian Persidangan

d. Bagian Anggaran meliputi : -

Sub Bagian Anggaran Sekretariat DPRD

-

Sub Bagian Anggaran DPRD


7

5.2

Staf Ahli Staf Ahli terdiri dari : a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan c.

Staf Ahli Bidang Pembangunan

d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM d. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

5.3

Dinas Daerah. Sebagai Kerja Pelaksana Pemerintah Kabupaten dibentuk Dinas-Dinas Daerah. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Bangkalan terdiri dari : a. Dinas Pendapatan b. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan c.

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan e. Dinas Kelautan dan Perikanan f.

Dinas Kesehatan

g. Dinas Pendidikan h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. i.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

j.

Dinas Pertanian dan Peternakan

k.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

l.

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

m. Dinas Koperasi dan UMKM n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan o. Dinas Pertambangan dan Energi


8

5.4

Lembaga Teknis Daerah. Sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibentuk lembaga Teknis Daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten berada dibawah dan

bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor. Peraturan

Daerah

Nomor

4

Tahun

2008

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah

tentang

Kabupaten

Bangkalan, lembaga teknis daerah terdiri dari : a.

Badan Perencana Pembangunan Daerah

b.

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

c.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

d.

Badan Lingkungan Hidup

e.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

f.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

g.

Badan Kepegawaian Daerah

h.

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

i.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

j.

Rumah Sakit Umum Daerah Syam Rabu

k.

Inspektorat

l.

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

m. Kantor Pengelolaan Pasar n.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

o.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

p.

Sekretariat Dewan Korpri


9

5.6

Kecamatan. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bangkalan, Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan adalah membantu Bupati

dalam

penyelenggaraan

Pemerintah

dalam

Wilayah

Kecamatan. Adapun susunan organisasi kecamatan terdiri dari : a. Camat b. Sekretariat

5.7

-

Sub Bagian Umum

-

Sub Bagian Keuangan

-

Sub Bagian Kepegawaian

c.

Seksi Pemerintahan

d.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

e.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

f.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

g.

Seksi Pelayanan Masyarakat

h.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelurahan. Sebagai unsur perangkat Kecamatan maka dibentuk Kelurahan. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan adalah membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kelurahan. Adapun susunan organisasi kelurahan terdiri dari : a.

Lurah

b.

Sekretariat

c.

Seksi Pemerintahan

d.

Seksi Pembangunan

e.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

f.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

g.

Kelompok jabatan Fungsional


10

6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP. Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUHAN. Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya

BAB II

:

PERENCANAAN KINERJA. Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III

:

AKUNTABILITAS KINERJA. Dalam bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi dalam setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB IV :

PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN


11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pemerintah

bersama-sama

masyarakat

Kabupaten

Bangkalan telah menetapkan Visi, Misi, dan strategi dalam upaya mencapai tujuannya sebagaimana tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018. Adapun Visi Kabupaten Bangkalan tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, yaitu :

”TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS”

Visi tersebut di atas memberikan makna sebagai berikut : 1.

Bangkalan Makmur Mewujudkan masyarakat makmur

merupakan amanah UUD

1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan oleh seorang pemimpin daerah. Makmur adalah masyarakat yang sejahtera lahir batin, berkeadilan, bermartabat, serta bebas dari belenggu diskriminasi 2.

Mandiri Mandiri adalah kondisi masyarakat usia produktif yang mampu mengakses lapangan kerja (secara sosial ekonomi), sehingga mampu menopang dependency ratio (rasio ketergantungan) usia non produktif.


12

3.

Agamis Adalah kondisi kehidupan masyarakat yang menjaga kelestarian nilai-nilai agama. Budaya madura yang dikenal agamis perlu ditingkatkan

yang tercermin dalam

peningkataan ketaatan

beragama dan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka

ditetapkan

Misi

Kabupaten

Bangkalan

yang

merupakan

penjabaran dari Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018, yaitu : 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangkalan yang Agamis, Produktif, berkualitas dan berdaya saing;

2.

Mempercepat Peningkatan Perekonomian berbasis potensi lokal;

3.

Mengembangkan Peran Dunia Usaha dan Investasi;

4.

Mengelola Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan;

5.

Mengembangkan Infrastruktur bernilai tambah tinggi;

6.

Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.

Adapun penjelasan lebih lanjut terhadap tujuan dan strategi pencapaian tujuan masing-masing misi dapat dikemukakan sebagai berikut :

MISI 1

Mewujudkan Sumber Daya Bangkalan Yang Agamis, Berkualitas Dan Berdaya Saing

Manusia Produktif,

Guna mewujudkan misi diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Bangkalan yaitu : meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing, berkepribadian dan beriman; dengan sasaran sebagai berikut : Lakip Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

13

a.

Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan;

b.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

c.

Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemantapan keluarga berencana;

d.

Meningkatnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya daerah;

e.

Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial utamanya untuk PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

MISI 2

Mempercepat Peningkatan Berbasis Potensi Lokal

Perekonomian

Guna mewujudkan misi diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Bangkalan yaitu : Peningkatan potensi dan daya saing daerah serta pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut : a.

Terciptanya peningkatan kualitas dan perlindungan bagi tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja/berusaha;

b.

Meningkatnya

keberdayaan

masyarakat

dan

desa

untuk

mendukung pertumbuhan daerah; c.

Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas;

d.

Meningkatnya

kualitas

koperasi

dan

UKM

(Usaha

Kecil

Menengah); e.

Meningkatnya ketahanan pangan daerah;

f.

Meningkatnya produksi sektor industri kecil dan menengah dan industri kreatif;

g.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.


14

MISI 3

Mengembangkan Peran Dunia Usaha Dan Investasi

Guna mewujudkan misi diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Bangkalan yaitu : Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi, dengan sasaran sebagai berikut : a.

Meningkatnya investasi/penanaman modal daerah;

b.

Peningkatan perlindungan konsumen, pelayanan perdagangan dan peningkatan volume perdagangan

MISI 4

Mengelola Sumber Daya Berwawasan Lingkungan

Alam

Yang

Guna mewujudkan misi diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Bangkalan yaitu : Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran sebagai berikut : a.

Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup;

b.

Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan energi.

MISI 5

Mengembangkan Tambah Tinggi

Infrastruktur

Bernilai

Guna mewujudkan misi diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan

dicapai

oleh

Kabupaten

Bangkalan

yaitu

:

Optimalisasi

pembangunan infrastruktur daerah, dengan sasaran sebagai berikut : a.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan;


15

b.

Meningkatnya kondisi infrastruktur dan konservasi sumber daya air;

c.

Meningkatnya kualitas permukiman;

d.

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi;

MISI 6

Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Efektif Dan Efisien Serta Berorientasi Pada Pelayanan Publik

Guna mewujudkan misi diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan

dicapai

oleh

Kabupaten

Bangkalan

yaitu

:

Peningkatan

transparansi, profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran sebagai berikut : a.

Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah);

b.

Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif;

c.

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan;

d.

Meningkatnya kualitas layanan publik melalui tata pemerintahan yang baik;

e.

Meningkatnya

fungsi

kesekretariatan

dan

pengembangan

lembaga Pemerintahan yang professional, efektif dan efisien; f.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah;

g.

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;

h.

Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian;

i.

Meningkatnya peran serta lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif dalam menyelenggarakan tugas kepemerintahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif;


16

j.

Terpenuhinyan kebutuhan data statistik;

k.

Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa;

l.

Tersedianya calon transmigran yang siap di berangkatkan ke tempat tujuan;

m.

Meningkatnya

tertib

administrasi

dan

pengelolaan

arsip

pemerintah daerah dan SKPD; n.

Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat;

o.

Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana;

p.

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme anggota Korpri.

B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018. Dengan demikian perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun 2015 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Keterkaitan antara sasaran dengan program pembangunan kabupaten dan anggarannya berikut tolok ukurnya dapat dilihat pada uraian penetapan kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan sebagaimana terlampir pada bagian akhir dokumen ini.


17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai salah satu pilar good governance, akuntabilitas menempati posisinya sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas dapat diartikan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diembannya. Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematik, logis dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “kinerja” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisa atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif. Political will jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mengelola data kinerja adalah gambaran yang tajam mengenai keinginan Pemerintah kabupaten mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) melalui budaya berakuntabilitas dengan melakukan penilaian, analisa dan evaluasi atas setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun di setiap bidang penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebagai berikut :

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dalam pengukuran kinerja perlu dilakukan atribusi penilaian untuk memudahkan dalam penarikan simpulan. Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Laporan akuntabilitas ini menggunakan skala ordinal sebagai berikut :


18

NO

JUMLAH NILAI

1 2 3 4

KATEGORI

85 sampai dengan 100 70 s/d kurang dari 85 55 s/d kurang dari 70 Kurang dari 55

Sangat Berhasil Berhasil Cukup berhasil Tidak berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidak-keberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan. Secara garis besar pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2015, adalah sebagai berikut :

NO

KATEGORI

SASARAN

PERSENTASE

1 2 3 4

Sangat berhasil Berhasil Cukup berhasil Tidak berhasil

24 6 3 7

60,00 15,00 7,50 17,50

40

100

Jumlah


19

PENCAPAIAN SASARAN KINERJA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015

Dengan demikian secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam tahun 2015 relatif “Sangat Berhasil” dengan total Capaian Kinerja Sasaran sebesar 60,00%. Dari uraian capaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut diatas lebih lanjut disajikan dalam sub bab berikut ini.


20

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam melakukan analisis capaian kinerja digunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan analisa dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi dan masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Oleh karena Pemerintah Kabupaten Bangkalan melaksanakan berbagai urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan maka analisis atas pencapaian sasaran-sasaran disajikan sesuai dengan urusan yang dilaksanakan tersebut. Sebelum disajikan analisis kinerja per urusan pemerintahan, kinerja Pemerintah

Kabupaten

Bangkalan

secara

makro

dapat

dilihat

dari

perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang terdiri dari tiga komponen yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks kemampuan ekonomi masyarakat yang terdiri dari 3 indikator yakni : (i) indikator Kesehatan; (ii) Indikator Pendidikan, yang diwakili oleh komponen Angka Rata-Rata Harapan Lama Sekolah (EYS) dan RataRata Lama Sekolah (Mean Years Scool atau MYS); (iii) Indikator Daya Beli (Purchasing Power Parity atau PPP) merupakan ukaran yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli. Perkembangan IPM Kabupaten Bangkalan tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut :


21

Tabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 - 2014

TAHUN

INDIKATOR KESEHATAN AHH

2010 2011 2012 2013 2014

69,46 69,51 69,56 69,60 69.62

INDIKATOR PENDIDIKAN EYS MYS 10,16 10,56 10,67 10,96 11,17

4,29 4,59 4,89 4,90 5,07

INDIKATOR DAYA BELI PPP

IPM

6.709 7.006 7.316 7.434 7.459

59,23 58,63 59,65 60,19 60,71

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan

Perkembangan IPM Kabupaten Bangkalan semakin baik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari nilai IPM sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ini terus meningkat. Pada tahun 2010 IPM Kabupaten Bangkalan baru mencapai 57,23. Dengan dukungan Indikator Kesehatan sebesar 69,46, Ratarata Lama Sekolah (Mean Years School, MYS) sebesar 4,29 serta Indeks PP sebesar 6.709. Tahun 2011, IPM Kabupaten Bangkalan meningkat menjadi 58,63. Dengan unsur pendukung yang sama dimana masing-masing sebesar 69,51 ; 4,59 ; 7.006. Selanjutnya tahun 2012, IPM mengalami peningkatan menjadi 59,65 yang ditopang dengan Indeks Kesehatan 69,56, MKS sebesar 4,89 serta Indeks PPP sebesar 7.316. Pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 60,19 dengan besaran dukungan Indikator Kesehatan 69,60, MKS sebesar 4,90 serta Indeks PPP 7.434. Tahun 2014 ini tercatat kenaikan yang cukup dengan besaran mencapai 60,71 dengan pendukung Indikator Kesehatan 69,62, MYS sebesar 5,07 dan Indeks PPP sebear 7.459. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dpat dijadikan dasar dalam penentuan klasifikasi status pembangunan manusia. Jika merujuk pada klasifikasi tersebut, maka IPM Kabupaten Bangkalan yang mencapai 60,71 termasuk dalam level “Menengah”


22

URUSAN WAJIB

1

URUSAN PENDIDIKAN Urusan Pendidikan sebagai urusan pembangunan yang utama dan

prioritas karena kontribusinya yang besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bangkalan. Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, dimana dalam penyelenggaraannya pada Urusan Pendidikan ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO

SASARAN

1

Meningkatnya kualitas dan Pemerataan Pendidikan

TINGKAT KEBERHASILAN Sangat Berhasil

Adapun analisa capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1.

Jumlah peserta didik anak usia dini. Pada tahun 2015 Jumlah peserta didik anak usia dini sebanyak 30.433 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 37.635 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 80,86%. Apabila dibandingkan tahun 2015 dimana Jumlah peserta didik anak usia dini sebanyak 30.045 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 388 orang.

2.

Prosentase Gedung sekolah yang layak meliputi : a.

Rasio ruang kelas yang layak dibandingkan jumlah siswa SD/MI Pada tahun 2015, rasio ruang kelas dibandingkan siswa pada jenjang pendidikan SD/MI adalah 1 : 29 siswa, dari target


23

minimal jumlah siswa per kelas berdasarkan RPJMD tahun 2013 2018 yaitu 1:28 siswa sehingga Capaian Kinerjanya sebesar 103,57%. Apabila tahun 2014 yang rasionya 1: 29 siswa maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” sehingga dengan capaian kinerja sebesar 100%.

b.

Rasio ruang kelas yang layak dibandingkan jumlah siswa SMP/MTs Pada tahun 2015, rasio ruang kelas dibandingkan siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 1 : 34 (33,67) siswa, dari target minimal jumlah siswa per kelas berdasarkan RPJMD tahun 2013 - 2018 yaitu 1:45 siswa sehingga Capaian Kinerjanya sebesar 89,52%. Apabila tahun 2014 yang rasionya 1: 44 siswa, maka capaian kinerja mengalami “penurunan” sehingga capaian kinerja sebesar 90,38%.

c.

Rasio ruang kelas yang layak dibandingkan jumlah siswa SMA/MA Pada tahun 2015, rasio ruang kelas dibandingkan siswa pada jenjang pendidikan SMA/MA adalah 1 : 39 (39,28) siswa, dari target minimal jumlah siswa per kelas berdasarkan RPJMD tahun 2013 - 2018 yaitu 1:114 siswa sehingga Capaian Kinerjanya sebesar 56,90%. Apabila tahun 2014 yang rasionya 1: 44 siswa, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 95,15%.

3.

Prosentase Gedung sekolah meliputi : a.

Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Pada tahun 2015 Prosentase Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik sebesar 79,97% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 64,45% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 124,08%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Sekolah/pendidikan SD/MI


24

kondisi bangunan baik sebesar 68,52%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “kenaikan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 116,71%.

b.

Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan sedang Pada tahun 2015 Prosentase Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan sedang sebesar 16,87% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 23,3% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 72,40%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan sedang sebesar 25,01%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 16,87% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 67,45%.

c.

Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan rusak Pada tahun 2015 Prosentase Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan rusak sebesar 3,16% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 12,25% sehingga capaian kinerjanya sebesar 25,80%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan rusak sebesar 16,87%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 18,75%.

d.

Sekolah/pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Pada

tahun

2015

Prosentase

Sekolah/pendidikan

SMP/MTs kondisi bangunan baik sebesar 75,41% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 21,10%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 357,39%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Sekolah/pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik sebesar 36,31%, maka capaian kinerja

tahun

2015

mengalami

“peningkatan”

sehingga

menghasilkan capaian kinerja sebesar 207,68%. Lakip Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

25

e.

Sekolah/pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan sedang Pada

tahun

2015

Prosentase

Sekolah/pendidikan

SMP/MTs kondisi bangunan sedang sebesar 13,23% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 35%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 37,80%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Prosentase Sekolah/pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan sedang sebesar 29,71%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 44,53%.

f.

Sekolah/pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan rusak Pada

tahun

2015

Prosentase

Sekolah/pendidikan

SMP/MTs kondisi bangunan rusak sebesar 11,36% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 43,9%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 25,88%. Apabila

dibandingkan

tahun

2014

dimana

Prosentase

Sekolah/pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan rusak sebesar 33,97%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 33,44%.

g.

Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Pada

tahun

2015

Prosentase

Sekolah/pendidikan

SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik sebesar 86,12% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 50%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 172,24%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Prosentase Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik sebesar 57,13%,

maka

capaian

kinerja

tahun

2015

mengalami

“peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 150,74%.


26

h.

Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan sedang Pada

tahun

2015

Prosentase

Sekolah/pendidikan

SMA/SMK/MA kondisi bangunan sedang sebesar 9,45% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 30%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 31,50%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Prosentase Sekolah/pendidikan

SMA/SMK/MA

kondisi

bangunan

sedang

sebesar 27,39%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 34,50%.

i.

Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan rusak Pada

tahun

2015

Prosentase

Sekolah/pendidikan

SMA/SMK/MA kondisi bangunan rusak sebesar 4,43% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 20%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 22,15%.

Apabila

dibandingkan

tahun

2014

Prosentase

Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan rusak sebesar 15,48%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 28,48%. 4.

Angka Partisipasi Kasar (APK) a.

Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Pada tahun 2015 Prosentase Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebesar 111,33% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 99,52%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 118,87%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebesar 109,63%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 101,55%.


27

b.

Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts Pada tahun 2015 Prosentase Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK sebesar 87,02% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 45%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 122,29%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK sebesar 87,02%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 63,24%.

c.

Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Pada tahun 2015 Prosentase Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK sebesar 55,03% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 45%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 122,29%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK sebesar 87,02%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 63,24%.

5.

Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) a.

Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Pada tahun 2015 Prosentase Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 107,86% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 97,20%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 110,97%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 106,18%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 1,68%.


28

b.

Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts Pada tahun 2015 Prosentase Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts sebesar 82,64% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 77%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 107,32%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts sebesar 81,79%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 5,64%.

c.

Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK Pada tahun 2015 Prosentase Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK sebesar 50,63% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 41%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 123,49%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK sebesar 50,51%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 9,63%.

6.

Angka Putus Sekolah (APS) a.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Pada tahun 2015 Prosentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,20% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 0,11%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 181,82%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,18%,

maka

capaian

kinerja

tahun

2015

mengalami

“meningkat/turun/sama” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 0,02%. b.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Pada tahun 2015 Prosentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0,13% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 0,10%, sehingga capaian kinerja


29

pada indikator ini adalah sebesar 130%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0,12%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 0,01%. c.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK Pada tahun 2015 Prosentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK sebesar 0,20% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 0,40%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 50%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK sebesar 0,08%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 0,12%.

7.

Angka Melanjutkan a.

Angka melanjutkan dari SD/MI ke jenjang SMP/MTs Pada tahun 2015 Prosentase Angka melanjutkan dari SD/MI ke jenjang SMP/MTs sebesar 65% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 66,10%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 75,64%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Angka melanjutkan dari SD/MI ke jenjang SMP/MTs sebesar 64,90%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 0,10%.

b.

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK/Mas Pada tahun 2015 Prosentase Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK/Mas sebesar 71,5% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 71,80%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 99,58%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK/Mas sebesar 64,80%, maka


30

capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 6,70%.

8.

Tingkat Kelulusan a.

Tingkat Kelulusan SD/MI Pada tahun 2015 Prosentase Tingkat Kelulusan SD/MI sebesar 100% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Tingkat Kelulusan SD/MI sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama”

b.

Tingkat Kelulusan SMP/MTs Pada tahun 2015 Prosentase Tingkat Kelulusan SMP/MTs sebesar 100% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 99,95%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100,05%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Tingkat Kelulusan SMP/MTs sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama”.

c.

Tingkat Kelulusan SLTA/MA Pada tahun 2015 Prosentase Tingkat Kelulusan SLTA/MA sebesar 100% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 99,99%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100,01%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Tingkat Kelulusan SLTA/MA sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama”.

9.

Nilai Rata-rata UAN/UAS a.

Nilai Rata-rata UAN/UAS SD/MI (3 MP) Pada tahun 2015 Prosentase Nilai Rata-rata UAN/UAS SD/MI (3 MP) sebesar 25,78% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 25,27%, sehingga capaian


31

kinerja pada indikator ini adalah sebesar 102,02%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Nilai Rata-rata UAN/UAS SD/MI (3 MP) sebesar 29,86%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 4,08%.

b.

Nilai Rata-rata UAN/UAS SMP/MTs (4 MP) Pada tahun 2015 Prosentase Nilai Rata-rata UAN/UAS SMP/MTs (4 MP) sebesar 29,89% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 35,13%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 85,08%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Nilai Rata-rata UAN/UAS SMP/MTs (4 MP) sebesar 32,46%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 2,57%.

Catatan : 1.

Tahun pelajaran 2013/2014 : Nilai akhir terdiri dari 60% Nilai UN dan 40% Nilai Sekolah (gabungan dari nilai rapot dan nilai sekolah)

2.

Tahun pelajaran 2014/2015 : Nilai akhir berasal dari murni dari nilai UN (tidak mencakup nilai rapot dan nilai ujian sekolah)

3.

c.

Ketentuan ini juga berlaku untuk jenjang SMA/SMK/MA

Nilai Rata-rata UAN/UAS SMA (6 MP) Pada tahun 2015 Prosentase Nilai Rata-rata UAN/UAS SMA (6 MP) sebesar 39,39% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 51,11%, sehingga capaian kinerja

pada

indikator

ini

adalah

sebesar

77,07%.

Apabila

dibandingkan tahun 2014 Prosentase Nilai Rata-rata UAN/UAS SMA (6 MP) sebesar 46,91%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 7,52%.


32

d.

Nilai Rata-rata UAN/UAS SMK (4 MP) Pada tahun 2015 Prosentase Nilai Rata-rata UAN/UAS SMK (4 MP) sebesar 28,62% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 33,22%, sehingga capaian kinerja

pada

indikator

ini

adalah

sebesar

86,15%.

Apabila

dibandingkan tahun 2014 Prosentase Nilai Rata-rata UAN/UAS SMK (4 MP) sebesar 30,68%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 2,06%.

10.

Jumlah peserta paket A, B dan C : a.

Jumlah peserta Paket A Pada tahun 2015 Jumlah peserta Paket A sebanyak 237 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 192 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 123,44%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Jumlah peserta Paket A sebanyak 165 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 72%

b.

Jumlah peserta Paket B Pada tahun 2015 Jumlah peserta Paket B sebanyak 1.406 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1.008 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 139,48%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Jumlah peserta Paket B sebanyak 891 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 515%.

c.

Jumlah peserta Paket C Pada tahun 2015 Jumlah peserta Paket C sebanyak 1.173 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1.217 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 96,38%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Jumlah peserta Paket C sebanyak 704 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 469%


33

11.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV : a.

Prosentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Pada tahun 2015 Prosentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 86,27% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 89%, sehingga capaian kinerja

pada

indikator

ini

adalah

sebesar

96,93%.

Apabila

dibandingkan tahun 2014 Prosentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 85,89%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 0,38%. b.

Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Pada tahun 2015 Prosentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 88,81% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 87%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 102,08%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 88,45%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 0,36%

c.

Guru SMA/K/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Pada tahun 2015 Prosentase Guru SMA/K/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 93,33% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 92,50%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100,90%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Guru SMA/K/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 93%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 0,33%.

12.

Guru yang telah lulus Sertifikasi untuk jenjang Pendidikan : a.

Guru yang telah lulus Sertifikatsi untuk jenjang Pendidikan SD/MI Pada tahun 2015 Prosentase Guru yang telah lulus Sertifikatsi untuk jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 51,88% dari


34

target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 66%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 78,61%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Guru yang telah lulus Sertifikatsi untuk jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 50,63%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 1,25%. b.

Guru yang telah lulus Sertifikasi untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs Pada tahun 2015 Prosentase Guru yang telah lulus Sertifikatsi untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs sebesar 53,00% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 58%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 91,38%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Guru yang telah lulus Sertifikatsi untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs sebesar 51,20%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 1,80%

c.

Guru yang telah lulus Sertifikatsi untuk jenjang Pendidikan SMA/K/MA Pada tahun 2015 Prosentase Guru yang telah lulus Sertifikatsi untuk jenjang Pendidikan SMA/K/MA sebesar 46,70% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 54%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 86,48%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Guru yang telah lulus Sertifikatsi untuk jenjang Pendidikan SMA/K/MA sebesar 45,80%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 0,90%.


35

13.

Rasio guru/murid : a.

Rasio guru/murid SD/MI Pada tahun 2015 Rasio guru/murid SD/MI sebanyak 1 : 19 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1:19 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Rasio guru/murid SD/MI sebanyak 1 : 17 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 1 : 2 orang.

b.

Rasio guru/murid SMP/MTs Pada tahun 2015 Rasio guru/murid SMP/MTs sebanyak 1:15 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1:14 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 101,35%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Rasio guru/murid SMP/MTs sebanyak 1:10 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 1:5 Orang.

c.

Rasio guru/murid SMA/SMK/MA Pada

tahun

2015

Rasio

guru/murid

SMA/SMK/MA

sebanyak 1:10 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1:14 Orang, sehingga capaian kinerja

pada

indikator

ini

adalah

sebesar

94,59%.

Apabila

dibandingkan tahun 2014 Rasio guru/murid SMA/SMK/MA sebanyak 1:9

Orang,

maka

capaian

kinerja

tahun

2015

mengalami

“peningkatan” sebanyak 1:1. 14.

Rasio murid per kelas : a.

Rasio murid per kelas rata-rata SD/MI Pada tahun 2015 Rasio murid per kelas rata-rata SD/MI sebanyak 1:28 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1:30 Orang, sehingga capaian kinerja

pada

indikator

ini

adalah

sebesar

97,78%.

Apabila

dibandingkan tahun 2014 Rasio murid per kelas rata-rata SD/MI Lakip Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

36

sebanyak 1:31 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebanyak 1:3 orang. b.

Rasio murid per kelas rata-rata SMP/MTs Pada tahun 2015 Rasio murid per kelas rata-rata SMP/MTs sebanyak 1:33 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1:36 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 96,88%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Rasio murid per kelas rata-rata SMP/MTssebanyak 1:37 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebanyak 1:4.

c.

Rasio murid per kelas rata-rata SMA/SMK/MA Pada tahun 2015 Rasio murid per kelas rata-rata SMA/SMK/MA sebanyak 1:40 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1:38 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 102,04%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Rasio murid per kelas rata-rata SMA/SMK/MA sebanyak 1:46 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebanyak 1:6 Orang.

Berdasarkan capaian indikator sasaran diatas pada Urusan Pendidikan, maka menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 99,18% dan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”.


37

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam

sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas

Pendidikan Kabupaten Bangkalan, pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015, dengan rincian

sebagai

berikut :

NO

PROGRAM

1

Pendidikan Anak Usia Dini

2

Wajib Belajar Pendidikan Dasar

ANGGARAN

REALISASI

%

439.428.200

433.808.957

98,72

35.339.222.677

33.684.273.860

95,32

26.995.254.366

26.093.397.200

96,66

25.075.000

25.075.000

100

131.175.850

126.195.200

96,20

3.056.903.251

1.852.138.400

60,59

65.987.059.344

62.214.888.617

94,28

Dua Belas Tahun 3

Pendidikan Menengah

4

Pendidikan Non Formal

5

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6

Manajemen Pelayanan Pendidikan TOTAL


38

URUSAN WAJIB

2

URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, dimana dalam penyelenggaraannya pada Urusan Kesehatan ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat



DINAS KESEHATAN 1.

Angka kelangsungan hidup bayi. Pada tahun 2015 Angka kelangsungan hidup bayi sebanyak 992 Bayi dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 949 Bayi, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 104,53%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Angka kelangsungan hidup bayi sebanyak 994 Bayi, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebanyak 2 Bayi. Penurunan tersebut dikarenakan jumlah kematian bayi sedikit mengalami peningkatan sebesar 138 Bayi dari tahun 2014 sebesar 112 Bayi.

2.

Angka kematian bayi (per 1000 KH). Pada tahun 2015 angka kematian bayi (per 1000 KH) sebesar 8,26% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 51,38%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah


39

sebesar 622%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Angka kematian bayi (per 1000 KH) sebesar 6,17%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 74,69%. Penurunan ini disebabkan kematian terjadi sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 138 bayi dari tahun 2014 sebesar 112 bayi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan untuk mengurangi kematian bayi antara lain meliputi : Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) bagi bidan, Pengadaan alat resusitasi untuk bayi asfiksia serta Pelatihan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) bagi bidan, Pelatihan Asfiksia bagi bidan.

3.

Angka kematian Balita (per 1000 KH). Pada tahun 2015 Angka kematian Balita (per 1000 KH) sebesar 0,14% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 0,78%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 557%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Angka kematian Balita (per 1000 KH) sebesar

0,12%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami

“penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 85,7%. Penurunan ini dikarenakan jumlah kematian balita terjadi sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 9 Balita dari tahun 2014 sebesar 8 Balita

4.

Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 KH). Pada tahun 2015 Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 KH) sebesar 77,85% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 31,25%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 40,14%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 KH) sebesar 55,09%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 70,76%. Penurunan ini disebabkan meningkatnya jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 13 orang dari tahun 2014 sebesar 10 orang.


40

5.

Rasio posyandu per satuan balita Pada tahun 2015 Rasio posyandu per satuan balita sebesar 17,37% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 15%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 115,8%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Rasio posyandu per satuan balita sebesar 15,76%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 2,37%. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya penambahan posyandu sebesar 1.093 unit dari 1.091 unit di tahun 2014.

6.

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi >24 jam, meliputi : a.

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB terhadap DBD Pada tahun 2015 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB terhadap DBD sebesar 30,60% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 12,46%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 40,72%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB terhadap DBD sebesar 11,74%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 38,38%. Penurunan tersebut disebabkan pada tahun 2015 banyak ditemukan kasus KLB DBD yang sangat tinggi dalam siklus lima tahunan. Namun demikian kasus terlacaknya dan ditangani 100%.

b.

Terlacaknya KLB dan PD3I < 24 jam Pada tahun 2015 Terlacaknya KLB dan PD3I < 24 jam sebesar 12,46% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 12,46%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Terlacaknya KLB dan PD3I < 24 jam sebesar 11,03%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 88,52%.Penurunan tersebut terjadi karena


41

pada tahun 2015 sebanyak 3 kasus dari 3 desa antara lain Desa Sambiyan-Konang, Desa Socah-Socah dan Kelurahan kratonBangkalan, selain KLB Difteri, TN dan Campak. Semua kasus yang terjadi telah dilakukan pelacakan kasus 100%.

7.

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat penanganan/perawatan Pada tahun 2015 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat penanganan/perawatan sebesar 100% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat penanganan/perawatan sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

8.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Pada tahun 2015 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyrakat miskin sebesar 3,60% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 71,04%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 5,07%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyrakat miskin sebesar 96,42%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 3,73%. Prnurunan

tersebut

disebabkan

kepesertaan

Jamkesmas

sebelum tahun 2014 sekarang menjadi kepesertaan JKN, dimana kasus/data rujukan PBI/Non PBI tidak bisa dibedakan dan derajat kesehatan masyarakat meningkat.

9.

Meningkatnya sarana prasarana Puskesmas, Puskesmas pembantu dan jaringannya : a.

Puskesmas dengan kondisi baik Pada tahun 2015 Puskesmas dengan kondisi baik sebesar 45,45% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 40,91%, sehingga capaian kinerja pada indikator


42

ini adalah sebesar 111%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Puskesmas dengan kondisi baik sebesar 36,36%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 125%. Peningkatan ini dikarenakan adanya rehabilitasi

berat

Puskesmas

Konang

dan

pembangunan

peningkatan rawat inap Puskesmas Banjar.

b.

Puskesmas Pembantu dengan kondisi baik Pada tahun 2015 Puskesmas Pembantu dengan kondisi baik sebesar 14,71% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 8,57%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 171,6%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Puskesmas Pembantu dengan kondisi baik sebesar 12,8%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 114,9%. Hal ini karena adanya rehabilitasi berat Puskesmas Pembantu Tona’an Burneh.

c.

Cakupan Poskesdes Pada tahun 2015 Cakupan Poskesdes sebesar 100% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar

100%.

Apabila

dibandingkan

tahun

2014

Cakupan

Poskesdes sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

d.

Cakupan Puskesmas Pada tahun 2015 Cakupan puskesmas sebesar 122% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 122%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar

100%.

Apabila

dibandingkan

tahun

2014

Cakupan

puskesmas sebesar 122%, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” Lakip Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

43

dengan tahun 2014 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. e.

Cakupan puskesmas pembantu Pada tahun 2015 Cakupan puskesmas pembantu sebesar 24,91% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 24,91%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Cakupan puskesmas pembantu sebesar 24,91%, maka capaian kinerja

tahun

2015

“sama”

dengan

tahun

2014

sehingga

menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU 1.

Rasio tempat tidur pasien per jumlah penduduk (Standart 1 tempat tidur untuk 1000 org). Pada tahun 2015 Rasio tempat tidur pasien per jumlah penduduk (Standart 1 tempat tidur untuk 1000 org) sebanyak 1:4.771 Unit dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 1 : 3.417 Unit, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 139,63%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Rasio tempat tidur pasien per jumlah penduduk (Standart 1 tempat tidur untuk 1000 org) sebanyak 1 : 5.209 Unit, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 139,63%.

2.

Prosentase penduduk yang memanfaatkan RSUD. Pada tahun 2015 Prosentase penduduk yang memanfaatkan RSUD sebesar 11,63% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 10,25%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 113,46%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase penduduk yang memanfaatkan RSUD sebesar 12,13%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 95,88%.


44

3.

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan. Pada tahun 2015 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan sebanyak 79.564 Kunjungan dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 67.048 Kunjungan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 118,67%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan sebanyak 67.868 kunjungan, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 11.696 kunjungan atau capaian kinerjanya sebesar 117,23%.

4.

Jumlah kunjungan Rawat Inap. Pada tahun 2015 Jumlah kunjungan Rawat Inap sebesar 16.142 Kunjungan dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 20132018 sebesar 17.485 Kunjungan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 92,32%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Jumlah kunjungan Rawat Inap sebanyak 14.557 Kunjungan, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 1.585 kunjungan.

5.

BOR (Bed Occupancy Rate). BOR adalah tingkat hunian RSUD dihitung dari penggunaan tempat tidur yang tersedia. Indikator ini digunakan untuk mengukur berapa persentase rata-rata setiap tempat tidur digunakan dalam satu tahun. Formula indikator ini adalah jumlah hari perawatan RSUD dibagi dengan hasil kali jumlah tempat tidur dan jumlah hari pada periode tahun tersebut, kemudian dikalikan 100%. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur yang ada pada rumah sakit. BOR yang ideal adalah antara 60,00% sampai dengan 85,00%. Pada tahun 2015 BOR (Bed Occupancy Rate) sebanyak 75,80% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 68%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 114,47%. Apabila dibandingkan tahun 2014 BOR (Bed Occupancy Rate) sebesar 67,47%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 8%.


45

6.

TOI (Turn Over Interval). Turn Over Interval (TOI) adalah waktu rata-rata tempat tidur kosong atau waktu antara satu tempat tidur ditinggal pasien sampai ditempati lagi pasien lainnya. Standar ideal yang digunakan adalah 1 hari sampai dengan 3 hari.

Formula yang digunakan untuk menghitung TOI adalah :

(Jumlah TT x Jumlah hari pada periode tahun tersebut) - Jumlah hari perawatan Jumlah pasien keluar (hidup  mati)

x 100%

Pada tahun 2015 TOI (Turn Over Interval) sampai 1,22 hari dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sampai 1-3 hari, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 81,97%. Apabila dibandingkan tahun 2014 TOI (Turn Over Interval) sampai 1,74 hari, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 70,11%.

7.

ALOS (Average Length of Stay) Pada tahun 2015 ALOS (Average Length of Stay) selama 3,86. hari dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 selama 3-4 Hari, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 77,72 %. Apabila dibandingkan tahun 2014 ALOS (Average Length of Stay) selama 3,17 Hari, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 121,77%

8.

NDR (Net Death Rate) Pada tahun 2015 NDR (Net Death Rate) sebanyak 30,44 mil dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar <25/mil, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 82,13%. Apabila dibandingkan tahun 2014 NDR (Net Death Rate) sebanyak


46

23,56

mil, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan”

sebesar 6,88 mil.

9.

CRR (Cost Recovery Rate) Pada tahun 2015 CRR (Cost Recovery Rate) sebesar 99,04% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 90%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 110,04%. Apabila dibandingkan tahun 2014 CRR (Cost Recovery Rate) sebesar 99,04%, maka capaian kinerja tahun 2014 “sama” dengan tahun 2015.

10.

Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD. Pada tahun 2015 Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD sebesar 2,19% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 4,57%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 47,92%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD sebesar 7,39%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 5,20%.

11.

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat tingkat I Pada tahun 2015 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat tingkat I sebanyak 15.292 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 17.992 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 84,99%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat tingkat I sebanyak 14.273 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 1.019 orang.

12.

Ratio Kecukupan tenaga Medis. Pada tahun 2015 Ratio Kecukupan tenaga Medis sebanyak 1:1,01 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1:1,10 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 99,85%. Apabila dibandingkan tahun 2014


47

Ratio Kecukupan tenaga Medis sebanyak 1:1,14 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 99,79%.

13.

Indek kepuasan masyarakat. Pada tahun 2015 Indek kepuasan masyarakat sebesar 76,80% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 82%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 93,66%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Indek kepuasan masyarakat sebesar 83,63%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 6,83% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 91,83%.

Berdasarkan capaian indikator sasaran

pada Urusan Kesehatan,

menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 124,94% dan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”


48

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015 sebagai berikut :

NO

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

DINAS KESEHATAN 1

Obat dan Perbekalan Kesehatan

14.691.622.461,07

9.198.960.381,00

62,61

2

Upaya Kesehatan Masyarakat

72.791.719.040,22

64.198.010.729,19

88,19

3

Pengawasan Obat dan Makanan

105.913.000,00

105.833.000,00

99,92

4

Promosi Kesehatan dan

798.433.400,00

689.708.000,00

86,38

697.659.764,00

694.795.764,00

99,59

1.617.204.300,00

1.520.708.011,00

94,03

Pemberdayaan masyarakat 5

Perbaikan Gizi Masyarakat

6

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

7

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

274.027.600,00

181.206.200,00

66,13

8

Pelayanan Kesehatan Penduduk

106.206.775,00

106.179.050,00

99,97

4.508.808.996,00

4.381.927.350,00

97,19

739.610.750,00

601.821.500,00

81,37

125.900.000,00

123.844.000,00

98,37

96.457.106.086,29

81.802.993.985,17

84,81

Miskin 9

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

10

peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

11

Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia JUMLAH


49

RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU 1

Upaya Kesehatan Masyarakat

2

Promosi Kesehatan dan

11.010.240.338

10.649.163.926

96,72

5.000.000

4.655.600

93,11 49,55

Pemberdayaan Masyarakat 3

Pengembangan Lingkungan Sehat

25.500.000

12.634.500

4

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

84.767.500

-

5

Pengadaan, peningkatan sarana

89.638.464.600

86.645.668.859,97

230.000.000

230.000.000

64.934.987.871,90

67.587.803.462,29

104,09

JUMLAH

165.928.960.309,90

165.129.926.348,26

99,52

JUMLAH TOTAL

262.386.066.396,19

246.932.920.333,43

94,11

96,66

dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata 6

Kemitraan Peningkatan Pelayanan

100

Kesehatan 7

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD


50

URUSAN WAJIB

3

URUSAN PEKERJAAN UMUM Urusan Pekerjaan Umum memiliki kontribusinya yang sangat strategis

terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bangkalan khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang layak. Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, dimana dalam penyelenggaraannya pada Urusan Pekerjaan Umum ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO

TINGKAT KEBERHASILAN

SASARAN

1

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan

Sangat Berhasil

2

Meningkatnya kondisi infrastruktur dan konservasi sumber daya air

Sangat Berhasil

Adapun analisa capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran diatas adalah sebagai berikut : 1.

Prosentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik. Pada

tahun

2015

Prosentase

Prosentase

panjang

jalan

Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 86,75% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 77%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 112,66%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 86,78%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 0,03% atau capaian kinerja sebesar 99,97%.


51

2.

Drainase

kawasan permukiman dalam kondisi baik/pembuangan

aliran air tidak tersumbat. Pada tahun 2015 Drainase kawasan permukiman dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat sebesar 95,43% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 50%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 190,86%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Drainase kawasan permukiman dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat sebesar 95,43%, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014.

3.

Drainase

jalan

Kabupaten

IKK

kecamatan

dalam

kondisi

baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat. Pada tahun 2015 Drainase jalan Kabupaten IKK kecamatan dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat sebesar 94,79% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 97%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 97,72%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Drainase jalan Kabupaten IKK kecamatan dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat sebesar 95,43%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 0,64% atau capaian kinerja sebesar 99,33%.

4.

Prosentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik. Pada tahun 2015 Prosentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 97,22% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 96,40%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100,85%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 96,41%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 0,81% atau capaian kinerja sebesar 100,84%.


52

5.

Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik. Pada tahun 2015 Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik sebesar 94,14% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 50,01%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 188,24%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik sebesar 90,63%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 3,51% atau capaian kinerja sebesar 103,87%. Demikian juga dengan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2015 sepanjang 26.662 meter dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sepanjang 41.807 meter, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 63,77%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Jaringan Irigasi dalam kondisi baik sepanjang 8.560 meter, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “kenaikan” sepanjang 18.102 meter.

Berdasarkan capaian indikator sasaran pada urusan Pekerjaan Umum, menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar

132,20% dan termasuk dalam

kategori “Sangat Berhasil”.


53


NO

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

1

Pembangunan Jalan dan Jembatan

5.000.000.000

2.161.561.000

43,23

2

Pembangunan saluran drainase/

7.524.380.000

2.713.178.500

36,06

120.000.000

117.012.500

97,51

9.102.000.000

7.544.473.550

82,89

100.000.000

0

7.412.080.314

983.993.300

13,28

35.804.593.500

17.733.387.600

49,53

gorong-gorong 3

Pembangunan turap/talud/brojong

4

Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5

Pembangunan sistem informasi/data

0

base jalan dan jembatan 6

Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

7

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan Pengairan lainnya

8

Penyediaan dan pengolahan air baku

380.000.000

362.164.350

95,31

9

Pengembangan, pengelolaan dan

360.000.000

338.097.600

93,92

1.389.900.000

1.344.305.350

96,72

119.999.600

113.020.400

94,18

74.704.269.018

55.383.104.175

74,14

konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 10

Pengendalian banjir

11

Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

12

Pembangunan infrastruktur perdesaaan/perkotaan

13

Peningkatan Jalan dan Jembatan

127.769.209.336

59.940.768.400

46,91

14

Rehabilitasi/pemeliharaan saluran

6.877.500.000

4.357.594.450

63,36

276.663.931.768

153.092.661.175

55,34

drainase/gorong-gorong JUMLAH


54

DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 1

Pembangunan Saluran Drainase /

1.120.000.000

1.099.537.000

99,09

11.921.920.550

11.675.375.750

99,01

JUMLAH

13.041.920.550

12.774.912.750

97,95

JUMLAH TOTAL

289.705.852.318

165.867.573.925

57,25

Gorong-Gorong 2

Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Perkotaan


55

URUSAN WAJIB

4

URUSAN PERUMAHAN Urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata

Ruang, dimana dalam penyelenggaraannya pada Urusan Perumahan ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Meningkatnya kualitas permukiman

TINGKAT KEBERHASILAN Berhasil


1.

Prosentase Rumah Tangga bersanitasi baik. Pada tahun 2015 Prosentase Rumah Tangga bersanitasi baik sebesar 33% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 35%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 94,29%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase Rumah Tangga bersanitasi baik sebesar 30%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 2%.

2.

Prosentase jalan lingkungan (kota/desa) dalam kondisi baik. Pada tahun 2015 Prosentase jalan lingkungan (kota/desa) dalam kondisi baik sebesar 40% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 50%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 80,00%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase jalan lingkungan (kota/desa) dalam kondisi baik sebesar 30%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 10%.


56

3.

Rumah tangga pengguna air bersih. Pada tahun 2015 Rumah tangga pengguna air bersih sebesar 46% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 45%. sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 102,22%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Rumah tangga pengguna air bersih sebesar 40%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga sebesar 6%.

4.

Prosentase penduduk berakses air minum. Pada tahun 2015 Prosentase penduduk berakses air minum sebesar 19% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 32%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 59,38%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase penduduk berakses air minum sebesar 23%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 4%.

5.

Cakupan rumah layak huni. Pada tahun 2015 Cakupan rumah layak huni sebesar 47,60% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 48,09%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 99,40%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Cakupan rumah layak huni sebesar 47,56%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 0,04%.

6.

Prosentase penanganan bahaya kebakaran Pada tahun 2015 Prosentase penanganan bahaya kebakaran sebesar 80% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 68%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 117,65%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase penanganan bahaya kebakaran sebesar 65%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 15%. Peningkatan tersebut karena cakupan wilayah kejadian kebakaran lebih meluas diwilayah pelosok.


57

7.

Prosentase gedung berstandar pencegahan kebakaran. Pada tahun 2015 Prosentase gedung berstandar pencegahan kebakaran sebesar 25% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 65%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 38,46%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase gedung berstandar pencegahan kebakaran sebesar 32%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 7%.

Berdasarkan capaian indikator sasaran pada Urusan Perumahan ini, maka menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 84,48% dan termasuk dalam kategori “Berhasil”.


NO

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

1

Pengembangan Perumahan

5.585.784.500

5.497.608.100

98,09

2

Peningkatan Kesiagaan dan

2.012.300.000

1.951.099.300

96,96

12.036.944.400

11.759.752.804

97,87

20.137.860.500

19.627.335.304

97,46

Pencegahan Bahaya Kebakaran 3

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

TOTAL


58

URUSAN WAJIB

5

URUSAN TATA RUANG Urusan Tata Ruang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata

Ruang, dimana dalam penyelenggaraannya pada Urusan Tata Ruang ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW

TINGKAT KEBERHASILAN Tidak Berhasil


1.

Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang. Pada tahun 2015 Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang sebanyak 1 Dokumen dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 5 Dokumen, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 20,00%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang sebanyak 4 Dokumen, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 3%.

Berdasarkan capaian indikator sasaran pada Urusan Tata Ruang menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 20% dan termasuk dalam kategori “Tidak Berhasil”


59


NO 1

PROGRAM Pengembangan Wilayah Strategis

ANGGARAN

REALISASI

%

10.245.000.000

10.063.107.750

98,22

432.250.000

396.203.900

91,43

10.677.250.000

10.459.311.650

97,96

Dan Cepat Tumbuh 2

Perencanaan Tata Ruang TOTAL


60

URUSAN WAJIB

6

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan dalam rangka

menyiapkan dokumen perencanaan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk memperoleh kualitas perencanaan yang baik maka diperlukan proses penelitian dan pengembangan terhadap hal-hal yang dianggap penting bagi daerah. Pada Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Darah, dimana dalam penyelenggaraan pada Urusan Perencanaan Pembangunan ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO

1

SASARAN

Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif



1.

Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan. Pada tahun 2015 Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan sebanyak 2 Kali dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 2 Kali, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan sebanyak 2 Kali, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun.


61

2.

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. Pada tahun 2015 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA sebanyak 1 Dokumen dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1 Dokumen, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA sebanyak 1 Dokumen, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun .

3.

Tersedianya Dokumen / Review

Perencanaan RPJMD yg telah

ditetapkan dgn PERDA. Pada tahun 2015 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA sebanyak 0 Dokumen dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1 Dokumen, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 0%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA sebanyak 0 Dokumen, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun..

Berdasarkan capaian indikator sasaran di atas, maka sasaran pada Urusan Perencanaan Pembangunan menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 75% dan termasuk dalam kategori “Berhasil”.


62

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD tahun 2015 sebagai berikut :

NO 1

PROGRAM Penelitian, Pengembangan dan

ANGGARAN

REALISASI

%

522.101.958

464.908.635

89,05

50.000.000

46.315.000

92,63

251.275.000

240.910.450

95,88

160.000.000

153.724.150

96,08

IPTEK 2

Pengembangan Data/Informasi

3

Program Perenc. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

4

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

5

Perencanaan Pembangunan Daerah

746.102.700

694.779.050

97,47

6

Perenc. Pembangunan Ekonomi

415.000.000

369.239.550

88,97

7

Perencanaan Sosial Budaya

355.000.000

320.134.689

90,18

8

Perencanaan Prasarana Wilayah dan

405.500.000

368.580.950

90,90

70.500.000

68.050.000

96,52

2.499.479.658

2.290.011.524

91,62

Sumber Daya Alam 9

Penyelenggaraan Penataan Ruang

TOTAL


63

URUSAN WAJIB

7

URUSAN PERHUBUNGAN Pada Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan

Kominfo, dimana dalam penyelenggaraannya pada Urusan Perhubungan ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi



Jumlah Uji KIR Angkutan Umum. Pada tahun 2015 Jumlah uji KIR angkutan umum sebanyak 6.569 Unit dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 2,506 Unit, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 262,13%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Jumlah uji KIR angkutan umum sebanyak 6.569 Unit, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “sama” sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

2.

Lama Pengujian Angkutan Umum (KIR). Pada tahun 2015 Lama Pengujian Angkutan Umum (KIR) sebanyak 35 Menit dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 30 Menit, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 116%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Lama Pengujian Angkutan Umum (KIR) sebanyak 35 Menit, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “sama” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.


64

3.

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum. Pada tahun 2015 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum sebanyak 1.746.013 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 2.728.000 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 64%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum sebanyak 1.883.613 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebanyak 137.600 orang

4.

Jumlah Angkutan Darat. Pada tahun 2015 Jumlah Angkutan Darat sebanyak 613 Unit dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 7.544 Unit, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 8,13%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Jumlah Angkutan Darat sebanyak 6.569 Unit, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 9,33%. Penurunan tersebut disebabkan : a.

Semakin menurunnya keberadaan MPU sejak adanya Jembatan Suramadu;

b.

Bertambahnya kendaraan angkutan umum ilegal;

c.

Kendaraan angkutan orang (MPU) banyak yang berubah fungsi/sifat menjadi kendaraan pribadi.

5.

Jumlah Rambu yang terpasang. Pada tahun 2015 Jumlah Rambu yang terpasang sebanyak 92 Unit dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 200 Unit, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 46%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Jumlah Rambu yang terpasang sebanyak 314 Unit, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 29,30%. Hal ini disebabkan adanya pengurangan dana/anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi(BK Provinsi) untuk pengadaan rambu-rambu.


65

6.

Cakupan Layanan Terminal Angkutan Darat. Pada tahun 2015 Cakupan Layanan Terminal Angkutan Darat sebanyak 0 Unit dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1 Unit, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan Terminal Angkutan Darat. Apabila dibandingkankan tahun 2014 Cakupan Layanan Terminal Angkutan Darat sebanyak 0 Unit “sama” dengan tahun 2015.

Berdasarkan capaian indikator sasaran pada Urusan Perhubungan menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 82,82% dan termasuk dalam kategori “Berhasil”.


NO 1

PROGRAM Rehabilitasi dan Pemeliharaan

ANGGARAN

REALISASI

%

147.028.400

144.320.800

98,16

419.908.000

329.123.147

78,38

3.199.337.000

1.206.574.240

37,71

1.051.630.600

802.040.585

76,27

25.000.000

24.200.000

96,80

7.418.509.057

6.854.324

0,09

72.600.000

68.773.850

94,73

12.334.013.057

2.581.886.946

20,93

Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2

Peningkatan Pelayanan Angkutan

3

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

4

Peningkatan dan pengamanan lalu lintas

5

Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

6

Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi

7

Perencanaan Transportasi TOTAL


66

URUSAN WAJIB

8

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Pada Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan

Hidup, dimana dalam penyelenggaraannya pada Urusan Lingkungan Hidup ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1


SASARAN

Sangat Berhasil

Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup


1.

Prosentase penanganan sampah. Pada tahun 2015 Prosentase penanganan sampah sebesar 74,5% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 74%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100,68%.

Apabila

dibandingkankan

tahun

2014

dimana

Prosentase

penanganan sampah sebesar 72,5%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 2%

2.

Prosentase jumlah usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis serta daya dukung lingkungan. Pada tahun 2015 Prosentase jumlah usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis serta daya dukung lingkungan sebesar 100% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Prosentase jumlah


67

usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis serta daya dukung lingkungan sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 “Sama” dengan tahun 2014.

3.

Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan. Pada tahun 2015 Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan sebesar 100% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 maka capaian kinerjanya sebesar 100%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 “Sama” dengan tahun.

4.

Prosentase jumlah sumber air yang dilindungi dengan jumlah semua sumber air. Pada tahun 2015 Prosentase jumlah sumber air yang dilindungi dengan jumlah semua sumber air sebanyak 15 buah atau 75% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 25%, maka capaian kinerjanya sebesar 300%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 Prosentase jumlah sumber air yang dilindungi dengan jumlah semua sumber air sebesar 38%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” dari tahun 2014 yakni sebesar 37%.

5.

Prosentase luas RTH Publik terhadap luas perkotaan. Pada tahun 2015 Prosentase luas RTH Publik terhadap luas perkotaan sebesar 12,07% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 12%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100,58%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Prosentase luas RTH Publik terhadap luas perkotaan sebesar 10,14%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” dari tahun 2014 yakni sebesar 1,93%.


68

Berdasarkan capaian indikator sasaran pada Urusan Lingkungan Hidup, menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 140,25% dan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”


NO 1

PROGRAM Pengembangan Kinerja Pengelolaan

ANGGARAN

REALISASI

%

7.307.750.465

4.093.705.500

56,02

521.258.700

518.860.600

99,54

366.555.000

362.695.000

98,95

146.155.000

143.320.000

98,06

10.105.370.235

9.433.564.719

93,35

18.447.089.400

14.552.145.819

78,89

Persampahan 2

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

4

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

5

Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) TOTAL


69

URUSAN WAJIB

9

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana dalam penyelenggaraannya pada Kependudukan dan Catatan Sipil ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Meningkatnya tertib adm. kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan



1.

Rasio Penduduk Ber e- KTP/Satuan Penduduk wajib e-KTP. Pada tahun 2015 Rasio Penduduk Ber e- KTP/Satuan Penduduk wajib e-KTP sebesar 3,25% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 78%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 4,17%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Rasio Penduduk Ber e- KTP/Satuan Penduduk wajib e-KTP sebesar 4,2%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “menurun” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 77,38%. Penurunan ini disebabkan penduduk yang telah wajib KTP sudah banyak memiliki e-KTP sehingga mengurangi jumlah penduduk yang belum memiliki e-KTP.

2.

Presentase Bayi Ber Akte Kelahiran. Pada tahun 2015 Presentase Bayi Ber Akte Kelahiran sebesar 17,62% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 39%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar


70

45,18%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Presentase Bayi Ber Akte Kelahiran sebesar 25,7%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “menurun” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 68,56%. Penurunan ini disebabkan bayi yang baru lahir tidak langsung dibuatkan akte kelahiran oleh orang tua bayi sehingga penerbitan akte kelahiran capaiannya masih relatif rendah.

3.

Rasio Penduduk Ber Kartu Keluarga. Pada tahun 2015 Rasio Penduduk Ber Kartu Keluarga sebesar 12,39% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 56%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 22,13%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 dimana Rasio Penduduk Ber Kartu Keluarga sebesar 13,56%, maka pada tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 1,19%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 91,37%. Penurunan ini disebabkan penerbitan KK selama satu tahun lebih banyak menerbitkan data KK yang dikarenakan adanya perubahan data dan bukan karena penerbitan KK baru.

Berdasarkan capaian indikator sasaran di atas, maka sasaran pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, menghasilkan angka capaian sebesar 23,82% dan termasuk dalam kategori “Tidak Berhasil”.

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015 sebagai berikut : NO 1

PROGRAM Penataan Penataan Administrasi

ANGGARAN

REALISASI

%

1.119.045.550

779.963.316

69,70

1.119.045.550

779.963.316

69,70

Kependudukan TOTAL Lakip Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

71

URUSAN WAJIB URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

10

PERLINDUNGAN ANAK Urusan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan

anak

di

kabupaten Bangkalan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini mengemban sasaran :

NO 1


SASARAN Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemantapan keluarga berencana

Sangat berhasil


1.

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Pada

tahun

2015

Penyelesaian

Pengaduan

Perlindungan

Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 100% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 90%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 111%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 82,85%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 17% atau menghasilkan capaian kinerja sebesar 120,70%.


72

2.

Rasio KDRT. Pada tahun 2015 Rasio KDRT sebesar 0,14% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 0%, sehingga capaian

kinerja

pada

indikator

ini

adalah

sebesar

0%.

Apabila

dibandingkankan tahun 2014 Rasio KDRT sebesar 0,00045%, maka capaian kinerja tahun 2015 adalah sebesar 0,1383%.

3.

Prosentase jumlah tenaga kerja di bawah umur. Pada tahun 2015 Prosentase jumlah tenaga kerja di bawah umur sebesar 0,16% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 20,90%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 0,77%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 Prosentase jumlah tenaga kerja di bawah umur sebesar 0%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 0,16%.

4.

Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Pada tahun 2015 Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 1,41% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 1,70%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 82,94%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 5,50%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 4,09%.

5.

Cakupan Organisasi/Lembaga Wanita yang dibina. Pada tahun 2015 Cakupan Organisasi/Lembaga Wanita yang dibina sebesar 10,71% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 32%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 33,47%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Cakupan Organisasi/Lembaga Wanita yang dibina sebesar 29,03%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 18,32%.


73

6.

Partisipasi angkatan kerja perempuan. Pada tahun 2015 Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 46,5% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 62%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 75%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 44,1%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 2,40%.

7.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK. Pada tahun 2015 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sebesar 18,06% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 2,65%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 681,51%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sebesar 18,06%, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014. Berdasarkan capaian indikator diatas menghasilkan capaian indikator

kinerja sebesar 140,69% atau dalam kategori “Sangat berhasil” Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015 sebagai berikut : NO 1

PROGRAM Keserasian kebijakan peningkatan

ANGGARAN

REALISASI

%

137.512.500

134.215.800

97,60

28.262.500

27.209.650

96,27

16.250.000

15.450.000

95,05

182.025.000

176.875.450

97,17

kualitas Anak dan Perempuan 2

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

3

Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dlm pembangunan TOTAL


74

URUSAN WAJIB

11

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KS Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di kabupaten

Bangkalan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ini mengemban sasaran :

NO 1

SASARAN Meningkatkan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemantapan keluarga berencana



1.

Rata-rata jumlah anak per keluarga. Pada tahun 2015 Rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 2,46% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 2,45%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100,41%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 2,61%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 0,15%.

2.

Rasio akseptor KB (permix kontrasepsi). Pada tahun 2015 Rasio akseptor KB (permix kontrasepsi) sebesar 0,32% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 0,50%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 64%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Rasio akseptor KB


75

(permix kontrasepsi) sebesar 20%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 19,68%.

3.

Cakupan peserta KB aktif (terhadap jumlah PUS). Pada tahun 2015 Cakupan peserta KB aktif (terhadap jumlah PUS) sebesar 74,40% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 74,57%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 99,77%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Cakupan peserta KB aktif (terhadap jumlah PUS) sebesar 74,18%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 0,22%.

4.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Pada tahun 2015 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebesar 53,97% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 56,50%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 95,52%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebesar 54,89%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 0,92%.

Berdasarkan capaian indikator sasaran pada

Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera diatas menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 89,93% dan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”



76

NO

PROGRAM

1

Keluarga Berencana

2

Kesehatan Reproduksi Remaja

3 4

ANGGARAN

REALISASI

%

239.697.000

188.613.500

78,68

20.650.000

20.363.600

98,61

Pelayanan kontrasepsi

284.737.000

270.793.300

95,10

Pembinaan peran serta masyarakat

531.934.800

479.137.820

90,07

18.140.000

18.140.000

100

210.787.000

179.498.400

85,15

26.750.000

26.642.600

99,60

175.910.000

0

36.050.000

35.880.000

99,53

19.650.000

19.650.000

100

1.564.305.800

1.238.719.220

dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 5

Promosi Kesehatan ibu bayi dan anak Melalui kelompok kegiatan di Masyarakat.

6

Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

7

Peningkatan penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/Aids

8

Pengembangan bahan informasi

0

tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 9

Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga

10

Pengembangan model Perasional BKB-Posyandu-PAUD TOTAL


79,19

77

URUSAN WAJIB

12

URUSAN SOSIAL Pada Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, dimana dalam penyelenggaraannya pada Urusan Sosial ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1


SASARAN Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial utamanya untuk PMKS

Cukup Berhasil


1.

PMKS yg memperoleh bantuan sosial. PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS itu sendiri meliputi 22 kategori antara lain meliputi : Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Nakal, Anak Jalanan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Tindak Kekerasan, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Cacat, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lembaga

Kemasyarakatan(BWBLK),

Korban

Penyalahgunaan

Napza,

Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Berumah Tak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Komunitas Adat terpencil, Korban Bencana Lakip Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

78

Alam, Korban Bencana Sosial atau Pengungsi, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), Keluarga Rentan. Pada tahun 2015 PMKS yg memperoleh bantuan sosial sebanyak 40 Orang Fakir miskin dari total 564 orang yang tergabung dalam 22 kategori. Adapun target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 20132018 sebanyak 40 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana PMKS yg memperoleh bantuan sosial sebanyak 40. Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “sama” dengan tahun 2015.

2.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pada

tahun

2015

Penanganan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial sebanyak 45 Orang dari total 564 orang yang tergabung dalam 22 kategori. Adapun target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 45 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100 %. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 45 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “sama” dengan tahun 2014.

3.

Jumlah Panti Asuhan / Panti Jompo yang mendapat bantuan. Pada tahun 2015 Jumlah Panti Asuhan / Panti Jompo yang mendapat bantuan sebanyak 0 Yayasan dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 15 Yayasan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 0%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Jumlah Panti Asuhan / Panti Jompo yang mendapat bantuan sebanyak 0 Yayasan, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “sama” dengan tahun 2014.

Berdasarkan capaian indikator sasaran pada Urusan Sosial ini menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar

66,67% dan termasuk dalam

kategori “Cukup Berhasil”


79


NO 1

PROGRAM Pemberdayaan Fakir Miskin,

ANGGARAN

REALISASI

%

82.695.500

0

0

121.412.500

4.034.950

3,32 1,47

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3

Pembinaan anak terlantar

59.430.000

875.000

4

Pembinaan para penyandang cacat

59.767.400

0

88.872.000

83.075.000

93,48

22.621.900

22.621.900

100

805.918.100

799.513.700

99,21

1.240.717.400

910.120.550

73,35

0

dan trauma 5

Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

6

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

7

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial TOTAL


80

URUSAN WAJIB

13

URUSAN KETENAGAKERJAAN Urusan Ketenagakerjaan memberikan kontribusi terhadap pencapain

visi dan misi kabupaten khususnya dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang produktif, trampil, mandiri, berjiwa wirausaha dan beretos kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Pada Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja,

dan

Transmigrasi,

dimana

dalam

penyelenggaraan

Urusan

Ketenagakerjaan ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1


SASARAN Terciptanya peningkatan kualitas dan perlindungan bagi tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja / berusaha

Sangat Berhasil


Besaran

Tenaga

Kerja

yang

mendapatkan

pelatihan

berbasis

kompetensi kewirausahaan. Pada tahun 2015 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kewirausahaan sebanyak 368 Orang target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 127 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 289,76%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kewirausahaan sebanyak 111 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 257 Orang.


81

2.

Pencari kerja yang ditempatkan. Pada tahun 2015 Pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 226 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 516 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 43,80%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 1.210 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebanyak 984 Orang atau capaian kinerja sebesar 18,68%.

3.

Tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2015 Tingkat pengangguran terbuka sebanyak 26.506 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 34.900 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 75,95%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Tingkat pengangguran terbuka sebanyak 37.150 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebanyak 10.644 Orang atau capaian kinerja sebesar 71,35%.

4.

Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. Pada tahun 2015 Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek sebanyak 2.739 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1.890 Orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 144,92%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek sebanyak 1.694 Orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 1.045 Orang atau capaian kinerja sebesar 161,69%.

5.

Jumlah perusahaan yang menerapkan Jamsostek. Pada

tahun

2015

Jumlah

perusahaan

yang

menerapkan

Jamsostek sebanyak 148 Perusahaan dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 140 Perusahaan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 105,71%. Apabila Lakip Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

82

dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah perusahaan yang menerapkan Jamsostek sebanyak 146 Perusahaan, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 2 Perusahaan atau capaian kinerja sebesar 101,37%.

Berdasarkan capaian indikator sasaran pada Urusan Ketenagakerjaan menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 132,03% dan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil” Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015 sebagai berikut :

NO 1

PROGRAM Peningkatan Kualitas dan

ANGGARAN

REALISASI

%

961.234.700

852.097.964

88,65

233.815.100

229.931.000

98,34

42.727.000

8.863.650

20,74

1.237.776.800

1.090.892.614

88,13

Produktivitas Tenaga Kerja 2

Peningkatan Kesempatan Kerja

3

Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan TOTAL


83

URUSAN WAJIB

14

URUSAN KOPERASI DAN UKM Pada Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dimana dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1


SASARAN

Sangat Berhasil

Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM


Jumlah Usaha Mikro dan Kecil. Pada tahun 2015 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 303 UMKM dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1000 UMKM, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 30,30%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 340 UMKM, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 37 UMKM atau capaian kinerja sebesar 89,12%.

2.

Jumlah LKM non BPR/KSP. Pada tahun 2015 Jumlah LKM non BPR/KSP sebanyak 0 LKM/KSP dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 20132018 sebanyak 25 LKM/KSP, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 0%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah LKM non BPR/KSP sebanyak 0 LKM/KSP, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama”

dengan

tahun

2014.


Penyebab

tidak

tercapainya

dikarena 84

dibatalkannya

UU

Nomor

17

Tahun

2012

tentang

Perkoperasian

berdasarkan Putusan MK tanggal 28 Mei 2014 dan berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1992 sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru.. 3.

Jumlah bantuan pemerintah kepada koperasi dan UMKM. Pada tahun 2015 Jumlah bantuan pemerintah kepada koperasi dan UMKM sebanyak 0 Paket/UKM dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 65 Paket/UKM, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 0%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Jumlah bantuan pemerintah kepada koperasi dan UMKM sebanyak 0 Paket/UKM, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “sama” dengan tahun 2014..

4.

Prosentase koperasi aktif. Pada tahun 2015 Prosentase koperasi aktif sebesar 0,75% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 2%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 37,50%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Prosentase koperasi aktif sebesar 0,29%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 0,46% atau capaian kinerja sebesar 258,62%

5.

Jumlah modal koperasi dan UMKM. Pada tahun 2015 Jumlah modal koperasi dan UMKM sebesar Rp. 205.890.697.000,- dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar Rp. 146.850.000.000,-. sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 140,20%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah modal koperasi dan UMKM sebesar Rp. 13.306.653,000 maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “meningkat/turun/sama” sebesar Rp. 192.584.044.000,- atau capaian kinerja sebesar 1.547,28%.


85

6.

Volume usaha koperasi dan UMKM. Pada tahun 2015 Volume usaha koperasi dan UMKM sebesar Rp. 91.893.291,- dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 20132018 sebesar Rp. 5.219.400,-. sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 1.760,61%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Volume usaha koperasi dan UMKM sebesar Rp. 109.007.643,- maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami

“penurunan” sebesar Rp.

17.114.352,- atau capaian kinerja sebesar 84,30%. Berdasarkan capaian indikator sasaran pada Urusan Koperasi dan UKM ini menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 328,10% dan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil” Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam

sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015

telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :

NO 1

PROGRAM Penciptaan iklim Usaha Kecil

ANGGARAN

REALISASI

%

401.070.689

55.455.200

13,83

509.031.000

344.535.000

67,68

74.937.600

72.120.600

96,24

575.350.000

358.829.900

62,37

1.560.389.289

830.940.700

53,25

Menengah yang kondusif 2

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

3

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

4

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

TOTAL


86

URUSAN WAJIB

15

URUSAN PENANAMAN MODAL Pada Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Bagian Penanaman

Modal dan Kerjasama, dimana dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Meningkatnya investasi / penanaman modal daerah



1.

Jumlah Proyek PMDN, PMA dan Investasi Daerah. Pada tahun 2015 Jumlah Proyek PMDN, PMA dan Investasi Daerah sebanyak 1.356 Proyek dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 500 Proyek, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 271,20%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah Proyek PMDN, PMA dan Investasi Daerah sebanyak 1.029 Proyek, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 327 Proyek

2.

Nilai Investasi PMDN, PMA dan Investasi Daerah. Pada tahun 2015 Nilai Investasi PMDN, PMA dan Investasi Daerah sebesar Rp. 321.109,565.302,- dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar Rp. 550.000.000.000,-, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 58,38%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Nilai Investasi PMDN, PMA dan Investasi Daerah


87

sebesar Rp. 282.521.105.458,-, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar Rp. 38.588.459.844,-

Berdasarkan capaian indikator sasaran di atas, maka sasaran pada Urusan Penanaman Modal menghasilkan angka capaian sebesar 164,79% dan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”.

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan tersebut,

Pemerintah

Kabupaten

Bangkalan

pada

tahun

2015

telah

mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015 sebagai berikut :

NO

PROGRAM

1

Peningkatan Promosi dan Kerjasama

ANGGARAN

REALISASI

%

494.016.300

435.164.750

88,09

114.223.100

113.203.100

99,11

608.239.400

548.367.850

90,16

Investasi 2

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

TOTAL


88

URUSAN WAJIB

16

URUSAN KEBUDAYAAN Pada Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan

dan

Pariwisata,

dimana

dalam

penyelenggaraan

Urusan

Kebudayaan ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN


Meningkatnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya daerah

Sangat Berhasil


1.

Jumlah kelompok kesenian. Pada tahun 2015 Jumlah kelompok kesenian sebanyak 8 kelompok dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 20132018 sebanyak 2 kelompok, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 400%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah kelompok kesenian sebanyak 6 kelompok, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 2 kelompok atau menghasilkan capaian kinerja sebesar 133,33%.

2.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2015 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebesar 2% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 2%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebesar 2%, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014.


89

3.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya. Pada tahun 2015 Penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 8 Event dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 4 Event, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah

sebesar

200%.

Apabila

dibandingkan

tahun

2014

dimana

Penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 11 Event, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 3 atau capaian kinerja sebesar 72,73%.

Berdasarkan capaian indikator sasaran di atas, maka sasaran pada Urusan Kebudayaan ini menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 233,33% dan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”.

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015 sebagai berikut :

NO

PROGRAM

1

Pengembangan Nilai Budaya

2 3

ANGGARAN

REALISASI

%

63.975.000

43.300.000

67,68

Pengelolaan Kekayaan Budaya

292.297.000

254.739.000

87,15

Pengelolaan Keragaman Budaya

134.970.000

110.000.000

81,50

491.242.000

408.039.000

83,06

TOTAL


90

URUSAN WAJIB

17

URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Pada Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dimana dalam penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Meningkatnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya daerah

TINGKAT KEBERHASILAN Sangat berhasil


Jumlah klub olahraga. Pada tahun 2015 Jumlah klub olahraga sebanyak 2 club dari total 149 club yang ada. Adapun target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 2 club, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah klub olahraga sebanyak 2 club, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014.

2.

Jumlah organisasi olahraga. Pada tahun 2015 Jumlah organisasi olahraga sebanyak 1 Organisasi dari 23 Organisasi yang ada. Adapun target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1 Organisasi, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah organisasi olahraga sebanyak 1 Organisasi, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “sama” dengan tahun 2014.


91

3.

Jumlah organisasi pemuda. Pada tahun 2015 Jumlah organisasi pemuda sebanyak 1 Organisasi dari total 15 Organisasi yang ada. Adapun target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 1 Organisasi, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah organisasi pemuda sebanyak 1 Organisasi, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014. Berdasarkan capaian indikator sasaran di atas, maka sasaran pada

Urusan Pemuda dan Olahraga ini menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 100% dan termasuk dalam kategori “Sangat berhasil”. Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :

NO 1

PROGRAM Pengembangan Kebijakan dan

ANGGARAN

REALISASI

%

117.577.800

72.300.000

61,49

37.725.000

25.080.000

66,48

1.150.000.000

39.617.600

3,45

38.980.000

38.680.000

99,23

Manajemen Olahraga 2

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahgaga

3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

4

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

5

Prningk. Peran Serta Kepemudaan

79.682.500

0

0

6

Peningkatan Upaya Penumbuhan

52.180.000

24.986.000

47,88

106.786.850

72.746.000

68,12

1.582.932.150

273.409.600

17,27

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 7

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba TOTAL


92

18

URUSAN WAJIB URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan

oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana dalam penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO


SASARAN

1

Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat

Sangat Berhasil

2

Meningkatnya pemahanan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Tidak Berhasil


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS

1.

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan. Pada

tahun

2015

Rasio

Pos

Siskamling

per

jumlah

desa/kelurahan sebanyak 917 unit dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 947 unit, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 96,83%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan sebanyak 917 unit, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014.


93

Ditahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan memperhatikan penambahan Pos Siskamling di beberapa tempat yang dianggap rawan, sehingga dapat mencegah adanya tindakan criminal yang terjadi di beberapa tempat tersebut.

2.

Tingkat

penyelesaian

pelanggaran

K3

(ketertiban,

ketentraman,

keindahan) di Kabupaten. Pada

tahun

2015

Tingkat

penyelesaian

pelanggaran

K3

(ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten sebesar 100% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014 yakni sebesar 100%.

3.

Cakupan patroli petugas Satpol PP. Pada tahun 2015 Cakupan patroli petugas Satpol PP sebanyak 2 kali/hari dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 2 kali/hari, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Cakupan patroli petugas Satpol PP sebanyak 1 kali/hari, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 1 kali/hari.

4.

Jumlah pelanggar Perda. Pada tahun 2015 Jumlah pelanggar Perda sebanyak 175 kasus dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 130 kasus, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 134,62%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah pelanggar Perda sebanyak 338 kasus, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebanyak 163 kasus. Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan selalu menegakkan aturan yang ada kepada masyarakat yang melanggar dengan cara memberikan pembinaan-pembinaan agar nantinya masyarakat bias mengerti


94

dan paham terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Kabupaten Bangkalan.

BADAN KESBANGPOL 1.

Frekuensi penyelenggaraan forum antar Umat Beragama. Pada tahun 2015 Frekuensi penyelenggaraan forum antar Umat Beragama sebanyak 5 kecamatan dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 4 kecamatan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 125%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Frekuensi penyelenggaraan forum antar Umat Beragama sebanyak 5 kecamatan, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

2.

Pembinaan terhadap Ormas, Orpol dan LSM (Keg. Penyuluhan pada masyarakat). Pada tahun 2015 Pembinaan terhadap Ormas, Orpol dan LSM (Keg. Penyuluhan pada masyarakat) sebesar 5 lokasi dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 5 lokasi, sehingga capaian

kinerja

pada

indikator

ini

adalah

sebesar

100%.

Apabila

dibandingkan tahun 2014 Pembinaan terhadap Ormas, Orpol dan LSM (Keg. Penyuluhan pada masyarakat) sebanyak 5 lokasi, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan capaian indikator sasaran diatas menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 110,18% dan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”


95

BADAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.

Jumlah masyarakat memahami pencegahan dini terhadap bencana. Indikator ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan sangat tanggap terhadap pencegahan dini terhadap bencana dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tanggap terhadap bencana yang akan terjadi sehingga dapat mencegah terjadinya banyak korban. Pada tahun 2015 Jumlah masyarakat memahami pencegahan dini terhadap bencana sebanyak 100 Orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 300 orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 33,33%.. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah masyarakat memahami pencegahan dini terhadap bencana sebanyak 150 orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 66,67%. Hal ini sebabkan karena masyarakat kurang menyadari dan memahami arti pentingnya suatu pencegahan dini apabila terjadi suatu bencana. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan semakin aktif dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan dini apabila terjadi suatu bencana di daerahnya. Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan

dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015 sebagai berikut :


96

NO

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS 1

Peningkatan keamanan dan

109.382.200

67.323.800

61,55

326.794.300

302.481.550

92,56

71.000.000

61.683.500

86,88

100.000.000

100.000.000

100

607.176.500

531.488.850

87,53

kenyamanan lingkungan 2

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

3

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

4

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) JUMLAH

NO

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

BADAN KESBANGPOL 1

Pengembangan wawasan

102.500.000

82.422.900

80,41

76.250.000

48.964.700

64,22

Pendidikan politik masyarakat

391.428.850

193.013.900

49,31

JUMLAH

570.178.850

324.401.500

56,89

Kebangsaan 2

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

3

NO

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1

Pencegahan dan Kesiapsiagaan

45.756.700

45.756.700

100

315.325.100

247.042.920

78,34

5.493.246.600

47.517.600

0,86

JUMLAH

5.854.328.400

340.317.220

5,81

JUMLAH TOTAL

6.424.507.250

664.718.720

10,35

Penanggulangan Bencana 2

Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana

3

Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana


97

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

19

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah urusan yang mutlak dimiliki oleh pemerintah daerah. Keberadaannya melekat dengan keberadaan pemerintah daerah itu sendiri. Sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pelayanan pemerintahan di daerah, pemerintah Kabupaten Bangkalan berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menjamin berputarnya roda penyelenggaraan pemerintahan daerah. Optimalisasi sumber daya tersebut menjelma dalam bentuk penyediaan dan pendistibusian sumber daya. Penyediaan sumber daya terkait dengan upaya pemerintah Kabupaten Bangkalan

menjamin

ketersediaan

sumber

daya

yang

diarahkan

untuk

menggerakkan berbagai program dalam rangka pencapaian tujuan kabupaten. Aspek ini meliputi upaya penyediaan sumberdaya manusia yang diarahkan sebagai aktor/pelaksana pembangunan, keuangan atau permodalan yang difungsikan untuk mendanai pembangunan, sistem dan prosedur yang menjamin bahwa pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, dan pranata hukum untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat yang berpengaruh pada stabilitas daerah yang mutlak diperlukan demi keberlangsungan pembangunan. Sedangkan pendistribusian sumber daya lebih terkait dengan upaya pemerintah Kabupaten Bangkalan mensinergikan antara kemampuan penyediaan sumber daya dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan. Aspek ini membutuhkan perencanaan

yang

aplikatif

dan

alokasi

yang rasional untuk

menjamin

keberlangsungan program-program prioritas dan pendukung, langkah koordinasi, pengawasan dan evaluasi hasil atas setiap distribusi sumber daya yang telah dilakukannya.


98

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian memiliki sasaransasaran yang akan dicapai pada tahun 2015 sebagai berikut :

NO

SASARAN


1

Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang professional, efektif dan efisien

2

Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian

3

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Sangat Berhasil

4

Meningkatnya peran serta lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif dalam menyelenggarakan tugas kepemerintahan dan peningkatan dan peningkatan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif

Tidak Berhasil

5

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

Sangat Berhasil

6

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme anggota Korpri

Sangat Berhasil

Tidak Berhasil

Adapun analisa capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaransasaran diatas adalah sebagai berikut :

BAGIAN UMUM 1.

Terselenggaranya kegiatan KDH / WKDH selama 1 tahun Pada tahun 2015 kegiatan KDH / WKDH selama 1 tahun sebesar 217% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar


99

217%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana kegiatan KDH / WKDH selama 1 tahun sebesar 79%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 138%.

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.

Jumlah kegiatan pelayanan sosial Pada tahun 2015 Jumlah kegiatan pelayanan sosial sebanyak 5 kegiatan dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 5 kegiatan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah kegiatan pelayanan sosial sebanyak 5 kegiatan, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014.

2.

Jumlah kegiatan keagamaan Pada tahun 2015 Jumlah kegiatan keagamaan sebanyak 7 kegiatan dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 8 kegiatan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 87,50%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah kegiatan keagamaan sebanyak 8 kegiatan, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 87,50%.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM 1.

Ketepatan waktu penyusunan LPPD Pada tahun 2015 Ketepatan waktu penyusunan LPPD sebesar 100% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Ketepatan waktu penyusunan LPPD sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.


100

2.

Jumlah batas wilayah administrasi yang dibangun Pada tahun 2015 Jumlah batas wilayah administrasi yang dibangun sebanyak 91 titik dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 56 titik, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 162,50%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah kegiatan keagamaan sebanyak 70 titik, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 21 titik atau capaian kinerja sebesar 130%..

BAGIAN PEREKONOMIAN 1.

Frekuensi sosialisasi, monitoring dan evaluasi Pada tahun 2015 Frekuensi sosialisasi, monitoring dan evaluasi sebanyak 54 kali dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 90 kali, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 60%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Frekuensi sosialisasi, monitoring dan evaluasi sebanyak 90 kali, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” dibaningkan tahun 2014. Hal ini disebabkan jadwal monitoring dan evaluasi mengikuti jadwal pendistribusian dari Bulog.

BAGIAN HUKUM 1.

Jumlah RAPERDA yang disahkan Pada tahun 2015 Jumlah RAPERDA yang disahkan sebanyak 5 Perda dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 7 Perda, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 71,43%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah RAPERDA yang disahkan sebanyak 8 Perda, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 62,50%. Hal ini disebabkan karena menunggu proses dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur yang belum keluar.


101

2.

Jumlah PERBUP dan Keputusan Bupati yang disahkan Pada tahun 2015 Jumlah PERBUP dan Keputusan Bupati yang disahkan sebanyak 255 Perbub dan SK dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 450 Perbub dan SK, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 56,67%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah PERBUP dan Keputusan Bupati yang disahkan sebanyak 483 Perbub dan SK, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 52,80%. Penurunan ini disebabkan karena tidak adanya SK Honor usulan dari SKPD.

3.

Jumlah Kasus yang terselesaikan Pada tahun 2015 Jumlah Kasus yang terselesaikan sebanyak 6 kasus dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 6 kasus, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah Kasus yang terselesaikan sebanyak 3 kasus, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 200%.

BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR 1.

Sistem Informasi Manajemen Pemda/SKPD yang telah menetapkan SOP Pada tahun 2015 Sistem Informasi Manajemen Pemda/SKPD yang telah menetapkan SOP sebanyak 61 SKPD dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 7 SKPD, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 871,43%. Apabila dibandingkan

tahun

2014

dimana

Sistem

Informasi

Pemda/SKPD yang telah menetapkan SOP sebanyak

Manajemen

61 SKPD, maka

capaian kinerja tahun 2015 mengalami “sama” dengan tahun tahun 2014.


102

2.

Jumlah Analisa Jabatan Pada tahun 2015 Jumlah Analisa Jabatan sebanyak 14 SKPD dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 5 SKPD, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 280%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah Analisa Jabatan sebanyak 5 SKPD, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “kenaikan” sebanyak 10 SKPD sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 350%.

BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASSET 1.

Pendidikan dan pelatihan formal (Diklat pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi) Pada tahun 2015 Pendidikan dan pelatihan formal (Diklat pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi) sebesar 0% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 0%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Pendidikan dan pelatihan formal (Diklat pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi) sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 0%. Penurunan tersebut disebabkan Hingga saat ini Aplikasi SPSE versi 4.0 belum menyentuh Kabupaten/Kota. Aplikasi tersebut baru diterapkan pada tingkat Pusat dan Provinsi. Oleh karena itu kegiatan Diklat tersebut belum dapat dilaksanakan/direalisasikan pada tahun 2015.

BAGIAN PENGOLAH DATA DAN STATISTIK 1.

Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen 

Ketepatan waktu dalam penyusunan LAKIP Kabupaten Ketepatan waktu dalam penyusunan LAKIP Kabupaten pada tahun 2015 adalah 100% dimana target yang telah ditentukan dalam RPJMD 2013-2018 sebesar 100%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 adalah 100%.


103



Ketepatan waktu dalam penyusunan Dokumen LKPJ Kepala Daerah Ketepatan waktu dalam penyusunan LKPJ Kepala Daerah pada tahun 2015 adalah 100% dimana target yang telah ditentukan dalam RPJMD 2013-2018 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 adalah 100%.



Ketepatan

waktu

dalam

Penyampaian

Informasi

Kepada

Masyarakat Ketepatan waktu dalam Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat pada tahun 2015 adalah 100% dimana target yang telah ditentukan dalam RPJMD 2013-2018 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja

pada

indikator

ini

tahun

2014

dibandingkankan

adalah

sebesar

dimana

100%.

Ketepatan

waktu

Apabila dalam

Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 sebesar 100%.

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.

Terpublikasinya informasi keberhasilan pembangunan Pada

tahun

2015

Terpublikasinya

informasi

keberhasilan

pembangunan sebesar 100% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Terpublikasinya informasi keberhasilan pembangunan sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%


104

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.

Ketepatan penerbitan dokumen laporan keuangan Pada tahun 2015 Ketepatan penerbitan dokumen laporan keuangan sebanyak 61 SKPD dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 61 SKPD, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Ketepatan penerbitan dokumen laporan keuangan sebanyak

61

SKPD, maka capaian kinerja tahun 2015 atau “sama” dengan tahun 2014, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

2.

Monitoring dan evaluasi sesuai dengan waktu dan mutu yang direncanakan Pada tahun 2015 Monitoring dan evaluasi sesuai dengan waktu dan mutu yang direncanakan sebesar 2 dokumen dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 2 dokumen, sehingga capaian

kinerja

pada

indikator

ini

adalah

sebesar

100%.

Apabila

dibandingkan tahun 2014 dimana Monitoring dan evaluasi sesuai dengan waktu dan mutu yang direncanakan sebanyak 2 dokumen, maka capaian kinerja tahun 2015 atau “sama” dengan tahun 2014, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

SEKRETARIAT DEWAN 1.

Jumlah PERDA yang dihasilkan Pada tahun 2015 Jumlah PERDA yang dihasilkan sebanyak 4 Perda dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 18 Perda, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 22,22%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah PERDA yang dihasilkan sebanyak 3 Perda, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 75%.


105

2.

Jumlah risalah rapat/sidang yang dihasilkan Pada tahun 2015 Jumlah risalah rapat/sidang yang dihasilkan sebesar 600 risalah dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 997 risalah, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 60,79%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah risalah rapat/sidang yang dihasilkan sebanyak 600 risalah, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

KANTOR PERIJINAN 1.

Cakupan ijin yang diterbitkan Pada tahun 2015 Cakupan ijin yang diterbitkan sebesar 100% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 100%,, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Cakupan ijin yang diterbitkan sebanyak 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014.

2.

Lama Pengurusan Perijinan 

Lama Pengurusan Perijinan IMB Lama Pengurusan Perijinan IMB pada tahun 2015 selama 30 s/d 45 hari dari target yang telah ditentukan dalam RPJMD 2013-2018 selama 45 hari, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Lama Pengurusan Perijinan IMB selama 40 s/d 45 hari, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “sama” dengan tahun 2014 atau capaian kinerja sebesar 100%.



Lama Pengurusan Perijinan SIUP Lama Pengurusan Perijinan SIUP pada tahun 2015 selama 3 hari dari target yang telah ditentukan dalam RPJMD 2013-2018 selama 3 hari, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Lama Pengurusan


106

Perijinan SIUP selama 3 hari, maka capaian kinerja tahun 2015 adalah “sama” dengan tahun 2014. 

Lama Pengurusan Perijinan TDP Lama Pengurusan Perijinan TDP pada tahun 2015 selama 3 hari dari target yang telah ditentukan dalam RPJMD 2013-2018 selama 3 hari, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana Lama Pengurusan Perijinan TDP selama 3 hari, maka capaian kinerja tahun 2015 adalah “sama” dengan tahun 2014.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.

Jumlah peserta diklat struktural yang dilaksanakan Pada

tahun

2015

Jumlah

peserta

diklat

struktural

yang

dilaksanakan sebanyak 121 orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 233 orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 51,93%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah peserta diklat struktural yang dilaksanakan sebanyak 182 orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 66,48%. Penurunan ini karena keterbatasan anggaran yang ada, disamping itu tidak memenuhinya sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan diklat dikarenakan menyebabkan

balai

diklat

masih

pelaksanaan

diklat

dalam

proses

struktural

pembangunan

dilakukan

yang

dengan

cara

pengiriman peserta diklat dan penentuan jumlah peserta diklat struktural terkendala oleh keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.

2.

Jumlah peserta diklat fungsional yang dilaksanakan Pada tahun 2015 Jumlah peserta diklat fungsional yang dilaksanakan sebanyak 0 orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 28 orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 0%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah peserta diklat fungsional yang dilaksanakan sebanyak 30 orang.


107

Penurunan ini disebabkan tidak terpenuhinya sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Diklat Fungsional tersebut dikarenakan balai diklat masih dalam proses pembangunan, sehingga anggaran yang semula telah disediakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015, maka dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2015, anggaran Diklat Fungsional tersebut dialihkan pada kegiatan lain.

3.

Jumlah jabatan struktural yang terisi Pada tahun 2015 Jumlah jabatan struktural yang terisi sebanyak 966 orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 20132018 sebanyak 977 orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 98,87%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah jabatan struktural yang terisi sebanyak 982 orang, maka Jumlah jabatan struktural yang terisi tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 1,63%. Pada

tahun

2014

terjadi

penambahan

Jabatan

Struktural

sebanyak 19 jabatan sehingga pada tahun 2015 terdapat 996 jabatan struktural. Dengan demikian prosentase jabatan struktural yang terisi pada tahun 2015 sebesar 96,98%. Penurunan capaian kinerja pada tahun 2015 ini disebabkan adanya Pejabat Struktural yang meninggal dunia dan memasuki masa pensiun, sedangkan pada tahun 2015 ini tidak ada pelaksanaan Sidang Baperjakat guna pengisian jabatan yang kosong.

INSPEKTORAT 1.

Jumlah temuan pengawasan dari Inspektorat dan APIP lainnya Pada tahun 2015 Jumlah temuan pengawasan dari Inspektorat dan APIP lainnya sebanyak 431 temuan target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 351 temuan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 122,79%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah temuan pengawasan dari Inspektorat dan APIP lainnya sebanyak

400 temuan, maka Jumlah temuan pengawasan dari

Inspektorat dan APIP lainnya tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 31 temuan bila dibandingkan dengan tahun 2014. Lakip Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

108

2.

Jumlah sertifikat yang dimiliki oleh pengawas Pada tahun 2015 Jumlah sertifikat yang dimiliki oleh pengawas sebanyak 20 sertifikat dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 5 sertifikat, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 400%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah sertifikat yang dimiliki oleh pengawas sebanyak 8 sertifikat, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 15 sertifikat.

KANTOR PENGELOLAAN PASAR 1.

Cakupan pasar (fasilitas Perdagangan) yang diperbaiki Pada tahun 2015 Cakupan pasar (fasilitas Perdagangan) yang diperbaiki sebesar 10,34% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 13,70%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 78,10%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Cakupan pasar (fasilitas Perdagangan) yang diperbaiki sebesar

10,34%,

maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

DINAS PENDAPATAN 1.

Realisasi PAD Pada tahun 2015 Realisasi PAD sebesar Rp. 175.622.298.613,43 atau 180,36% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 20132018 sebesar Rp. 97.372.044.362,89 Apabila dibandingkan tahun 2014 Realisasi PAD sebesar

Rp. 135.785.489.733,88, maka capaian kinerja

tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar Rp. 39.836.808.879,55 atau menghasilkan capaian kinerja sebesar 129,34%.

No

PAD

1. 2.

Tahun 2015 Tahun 2014

ANGGARAN 159.392.845.910,82 122.387.965.243,46


REALISASI 175.622.298.613,43 135.785.489.733,88

% 110,18 110,95

109

2.

Rasio PAD terhadap APBD Pada tahun 2015 Rasio PAD Rp. 175.622.298.613,43 terhadap APBD Rp. 1.838.356.287.254,99 sebesar 9,5% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 6%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 158,33%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Rasio PAD Rp. 135.785.489.733,88 terhadap APBD Rp. 1.563.613.835.058,42 sebesar 8,6%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 0,90% atau menghasilkan capaian kinerja sebesar 110,47%.

3.

Rasio PAD terhadap pendapatan Pada tahun 2015 Rasio PAD Rp. 175.622.298.613,43 terhadap Pendapatan Rp. 1.787.700.572.960,43 sebesar 9,82% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 6%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 163,67%. Apabila dibandingkan tahun

2014

dimana

Rasio

PAD

Rp.

135.785.489.733,88

terhadap

Pendapatan Rp. 1.643.100.601.431,28 sebesar

8,26%, maka capaian

kinerja

sebesar

tahun

2015

mengalami

“peningkatan”

1,56%

atau

menghasilkan capaian kinerja sebesar 118,89%.

SEKRETARIAT DEWAN KORPRI 1.

Jumlah anggota korpri yang dibina Pada tahun 2015 Jumlah anggota korpri yang dibina sebanyak 350 orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 20132018 sebanyak 200 orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 175%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Jumlah anggota korpri yang dibina sebanyak 200 orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 150 orang atau capaian kinerja sebesar 175%


110

BADAN PELAKSANA KEUANGAN DAN ASSET 1.

Sistem Tata Kelola Keuangan yang terbangun Pada tahun 2015 Sistem Tata Kelola Keuangan yang terbangun sebesar 100% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Sistem Tata Kelola Keuangan yang terbangun sebanyak 94%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 6%. Peningkatan tersebut disebabkan terlaksananya Program dan Kegiatan pada tahun 2015, sehingga sistem tata kelola keuangan yang terbangun mencapai target di RPJMD.

2.

Sistem Tata Kelola Barang Daerah yang terbangun Pada tahun 2015 Sistem Tata Kelola Barang Daerah yang terbangun sebesar 100% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Sistem Tata Kelola Barang Daerah yang terbangun sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “sama” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

3.

Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan Pada

tahun

2015

Ketepatan

waktu

penyelesaian

laporan

keuangan sebesar 100% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan sebesar 100%, maka capaian kinerja pada tahun 2015 mengalami “sama” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. 4.

Realisasi Belanja Pada tahun 2015 Realisasi Belanja sebesar 92,28% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 93.28%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 98,93%. Apabila


111

dibandingkan tahun 2014 dimana Realisasi Belanja sebesar 91,67%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 0,61% atau capaian kinerja sebesar 100,67%. Peningkatan

tersebut

disebabkan

kegiatan

pada

Program

Peningatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2015 terlaksana secara keseluruhan.

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran-sasaran tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015 sebagai berikut : NO

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

2.767.355.718

1.172.168.600

42,36

110.000.000

100.021.000

90,93

19.000.000

16.624.000

87,50

440.825.650

410.504.500

93,12

18.000.000

15.500.000

86,10

1.074.728.375

1.009.096.013

93,89

88.702.000

88.658.600

99,95

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Umum 1

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat

1

Prog. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

2

Prog. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di bidang Sosial

3

Prog. Pengembangan Wawasan Keagamaan

4

Prog. Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bag. Adm. Pemerintahan Umum

1

Prog. Penataan Daerah Otonomi Baru Bag. Perekonomian

1

Prog. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat


112

Bag. Hukum 1

Prog. peningkatan sistem pengawasan

140.180.000

138.180.000

98,57

431.513.000

376.487.750

87,25

208.828.900

183.987.600

88,10

204.200.000

183.835.000

90,03

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2

Prog. Penataan Peraturan Perundangundangan Bag. Organisasi dan Aparatur

1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

4

Prog. Penataan Daerah Otonomi Baru

287.759.150

241.671.950

83,98

4

Prog. Pembinaan dan Pengembangan

87.000.000

83.575.000

96,06

1.586.451.300

54.814.500

3,46

70.000.000

57.402.260

82,00

246.000.000

245.864.300

99,94

563.769.500

548.673.000

97,32

104.944.450

77.037.000

73,40

98.808.800

93.367.900

94,49

132.546.300

113.999.000

86,01

8.680.613.143

5.211.467.973

60,04

Aparatur Bag. Perlengkapan dan Asset 1

Prog. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Bag. Penanaman Modan dan Kerjasama

1

Prog. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Bag. Pengolah Data dan Statistik

1

Prog. Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Bag. Humas dan Protokol

1

Prog. Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Bag. Administrasi Pembangunan

1

Prog. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

2

Prog. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3

Prog. Penataan Peraturan Perundangundangan JUMLAH


113

NO

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

16.074.103.777

9.678.982.900

60,21

495.077.620

170.194.950

34,38

16.569.181.397

9.849.177.850

59,44

ANGGARAN

REALISASI

%

SEKRETARIAT DEWAN 1

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

2

Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah JUMLAH

NO

PROGRAM

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1

Mengintensifkan Penanganan

17.552.800

2.742.335

15,6

17.552.800

2.742.335

15,6

pengaduan masyarakat JUMLAH

NO

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1

Pendidikan Kedinasan

2

Peningkatan Kapasitas sumberdaya

0

0

0

953.843.500

831.858.000

97,21

699.901.500

319.629.500

45,67

1.653.745.000

1.151.487.500

69,63

Aparatur 3

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur JUMLAH


114

NO

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

1.261.870.675

1.173.200.030

92,97

208.110.100

132.466.600

63,65

1.469.980.775

1.305.666.630

88,82

REALISASI

%

4.262.533.250

4.156.346.177

97,51

4.262.533.250

3.808.928.326

89,36

REALISASI

%

INSPEKTORAT 1

Peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

2

Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan JUMLAH

NO

PROGRAM

ANGGARAN

KANTOR PENGELOLAAN PASAR 1

Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah JUMLAH

NO

PROGRAM

ANGGARAN

18 KECAMATAN 1

Peningkatan kapasitas sumber daya

563.059.300

383.304.650

68,08

563.059.300

383.304.650

68,08

813.101.000

706.224.500

86,86

1.310.599.000

769.756.520

58,73

2.123.700.000

1.475.981.020

69,50

Aparatur JUMLAH

NO

PROGRAM DINAS PENDAPATAN

1

Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

2

Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah JUMLAH


115

NO

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

SEKRETARIAT DEWAN KORPRI 1

Peningkatan Kapasitas sumberdaya

170.654.250

45.503.450

26,66

170.654.250

45.503.450

26,66

Aparatur JUMLAH

NO

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1

Peningkatan dan Pengembangan

1.141.748.240

1.053.622.733

92,28

1.995.123.100

1.839.462.840

92,20

JUMLAH

3.136.871.340

2.893.085.573

92,23

JUMLAH TOTAL

38.647.891.255

26.127.345.307

67,60

pengelolaan keuangan daerah 2

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah


116

URUSAN WAJIB

20

URUSAN KETAHANAN PANGAN Ketahanan Pangan adalah terpenuhinya kebutuhan pangan rumah

tangga yang tercermin dari tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, bermutu, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Ketahanan pangan

dikembangkan dengan bertumpu pada keragaman sumber pangan, kelembagaan dan budaya lokal. Pada Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, dimana dalam penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Meningkatkan ketahanan pangan daerah



1.

Lumbung Pangan Desa. Pada tahun 2015 Lumbung Pangan Desa sebanyak 0 unit dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 9 unit, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebanyak 0%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Lumbung Pangan Desa sebanyak 7 unit, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 0%. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2015 tidak ada pembangunan lumbung pangan desa, namun diganti dengan pembangunan Rice Tailling Unit (Penggilingan Padi) sebanyak 2 unit.


117

2.

Skor pola pangan harapan. Pada tahun 2015 Skor pola pangan harapan sebesar 82,6% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 88%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 93,86%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana Skor pola pangan harapan sebesar 92,2%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 9,60% atau menghasilkan capaian kinerjanyasebesar 89,59%.

3.

Ketersediaan Pangan Utama. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan bahan pangan domestik khususnya pangan utama sumber karbohidrat, protein nabati dan hewani untuk menunjang kebutuhan gizi masyarakat. Ketersediaan bahan pangan adalah tersedianya

bahan pangan yang

bersumber dari kemampuan suatu daerah memproduksi bahan pangan dan menjaga kestabilan stok baik yang berada di Dolog, lumbung pangan, lembaga pembeli gabah, Koperasi Unit Desa maupun distributor serta alur distribusi bahan pangan tanpa mempertimbangkan jumlah dan jenis kebutuhan bahan pangan yang dikonsumsi oleh penduduk.

a.

Ketersediaan Beras. Pada tahun 2015 ketersediaan beras sebanyak 160.475 ton dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 137.775 ton, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebanyak

116,48%.

Apabila

dibandingkan

tahun

2014

dimana

ketersediaan beras sebanyak 158.886 ton, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 1.589 ton atau capaian kinerja sebesar 101%. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya adanya peningkatan produksi beras pada tahun 2015 sebanyak 1.589 ton.


118

b.

Ketersediaan Jagung. Pada tahun 2015 ketersediaan jagung sebanyak 115.349 ton dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 151.206 ton, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebanyak

76,29%.

Apabila

dibandingkan

tahun

2014

dimana

ketersediaan jagung sebanyak 114.207 ton, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 1.142 ton atau menghasilkan capaian kinerja sebesar 101%.

c.

Ketersediaan Kedelai. Pada tahun 2015 ketersediaan kedelai sebanyak 10.994 ton dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 5.810 ton, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebanyak

189,23%.

Apabila

dibandingkan

tahun

2014

dimana

ketersediaan kedelai sebanyak 10.885 ton, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 109 ton atau capaian kinerja sebesar 101%.

d.

Ketersediaan Kacang Tanah. Pada tahun 2015 ketersediaan kacang tanah sebanyak 31.192 ton dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 38.335 ton, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebanyak 81,37%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana ketersediaan kacang tanah sebanyak 30.883 ton, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 309 atau capaian kinerja sebesar 101%.

e.

Ketersediaan Kacang Hijau. Pada tahun 2015 ketersediaan kacang hijau sebanyak 1.906 ton, dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 2.617 ton, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebanyak

72,83%.

Apabila

dibandingkan

tahun

2014

dimana

ketersediaan kacang hijau sebanyak 1.441 ton, maka capaian kinerja Lakip Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

119

tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 465 atau capaian kinerja sebesar 132,27%.

f.

Ketersediaan Ubi Kayu. Pada tahun 2015 ketersediaan ubi kayu sebanyak 61.179 ton dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 43.483 ton, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar

140,70%.

Apabila

dibandingkan

tahun

2014

dimana

ketersediaan ubi kayu sebanyak 32.920 ton, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 28.259 ton atau capaian kinerja sebesar 185,84%.

g.

Ketersediaan Ubi Jalar. Pada tahun 2015 ketersediaan ubi jalar sebanyak 11.850 ton dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 12.924 ton, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar

91,42%.

Apabila

dibandingkan

tahun

2014

dimana

ketersediaan ubi jalar sebanyak 7.330 ton, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 4.520 ton atau capaian kinerja sebesar 161,66%.

3.

Penurunan Daerah Rawan Gizi. Pada tahun 2015 penurunan daerah rawan gizi sebesar 66% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 66%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana penurunan daerah rawan gizi sebesar 65%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 1% atau capaian kinerja sebesar 101,54%. Peningkatan ini dikarenakan adanya upaya-upaya untuk mengurangi Daerah Rawan Pangan dengan

cara

Pengembangan

kegiatan KRPL,

antara

lain

:

Pengembangan

Pengenalan Desa

Mandiri

Pangan Pangan

Desa, dan

Peningkatan Pangan Alternatif.


120

4.

Jumlah pelatihan bagi tenaga penyuluh. Pada tahun 2015

jumlah pelatihan bagi tenaga penyuluh

sebanyak 100 orang dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 872 orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 11,47%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana jumlah pelatihan bagi tenaga penyuluh sebanyak 107 orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebanyak 7 orang atau capaian kinerja sebesar 93,46 %. Penurunan tersebut disebabkan adanya penyuluh yang meninggal dan pensiun. Berdasarkan analisa indikator pada Urusan Ketahanan Pangan, maka menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 88,51% atau termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”


NO

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

1

Peningkatan Ketahanan Pangan

989.398.800

684.516.616

69,19

2

Peningkatan Hasil Olahan Bahan

205.000.000

172.798.104

84,26

18.000.000

17.992.500

99,96

1.403.610.850

462.716.600

32,97

70.989.950

70.969.450

99,97

1.564.305.800

1.408.993.270

90,07

Pangan 3

Peningkatan Penerapan Teknologi

4

Pemberdayaan Penyuluhan

5

Peningkatan Kesejahteraan Petani TOTAL


121

URUSAN WAJIB

21

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dimana dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah



1.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Pada tahun 2015 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebesar 7,40% dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 8,8%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 84,09%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebesar 7,40%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “sama”.

2.

Jumlah BUMDes/UED. Pada tahun 2015 Jumlah BUMDes/UED sebanyak 2 Pokmas dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebanyak 2 Pokmas, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan tahun 2014 Jumlah BUMDes/UED sebanyak 4


122

Pokmas, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebesar 2 Pokmas. 3.

Cakupan aparatur desa yang mendapat pembinaan. Pada tahun 2015 Cakupan aparatur desa yang mendapat pembinaan sebesar 36% dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 20132018 sebesar 53,30%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 67,54%. Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Cakupan aparatur desa sebesar 36%, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014. Berdasarkan analisa indikator pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, menghasilkan angka capaiannya sebesar 83,88% atau termasuk dalam kategori “Berhasil” Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015 sebagai berikut :

NO 1

PROGRAM Peningkatan Keberdayaan Masy.

ANGGARAN

REALISASI

%

665.150.000

556.431.600

83,66

33.900.000

33.740.000

99,53

85.050.000

40.156.300

47,21

2.226.849.325

1.861.267.975

83,58

307.450.000

207.400.000

67,46

31.200.000

31.200.000

100,00

3.349.599.325

2.730.195.875

81,51

Pedesaan 2

Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

3

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

4

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

5

Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

6

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Desa TOTAL


123

URUSAN WAJIB

22

URUSAN STATISTIK Urusan Sstatistik dilaksanakan untuk menyediakan data-data statistik

daerah. Data-data statistik daerah ini diperlukan bagi proses pertanggung jawaban, maupun perencanaan pada tahun selanjutnya. Oleh karena itu, kualitas data yang dihasilkan harus akurat, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada Urusan Statistik dilaksanakan oleh Bagian Pengolah Data dan Statistik, dimana dalam penyelenggaraan Urusan Statistik ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1


SASARAN Terpenuhinyan kebutuhan data statistik

Sangat Berhasil


1.

Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen 

Ketepatan waktu dalam penyusunan Bangkalan Dalam Angka Penyusunan Dokumen Bangkalan Dalam Angka merupakan Dokumen yang memuat tentang Informasi-informasi yang dapat dijadikan acuan dan bahan kebijakan dalam hal perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Ketepatan waktu dalam penyusunan Bangkalan Dalam Angka pada tahun 2015 adalah 100% dimana target yang telah ditentukan

dalam

RPJMD

2013-2018

sebesar

100%.

Apabila

dibandingkankan tahun 2014 dimana sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 adalah 100%.


124



Ketepatan

waktu

dalam

penyusunan

Dokumen

Indeks

merupakan

usaha

Pembangunan Manusia Indeks

Pembangunan

Manusia

peningkatan produktivitas dan pemberdayaan penduduk secara merata dan berkesinambungan melalui investasi di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pelayanan Sosial lainnya, Penciptaan peluang kerja melalui pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan memberikan peluang luas pada penduduk untuk berpartisipasi dalam proses penetapan kebijakan-kebijakan pembangunan. Ketepatan waktu dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2015 adalah 100% dimana target yang telah ditentukan

dalam

RPJMD

2013-2018

sebesar

100%.

Apabila

dibandingkankan tahun 2014 dimana sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 adalah 100%. 

Ketepatan waktu dalam penyusunan Dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto merupakan gambaran perekonomian suatu daerah akan berguna bagi berbagai pihak, utamanya yang bergerak dibidang perencanaan dan pengambil keputusan, baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang di Kabupaten Bangkalan. Ketepatan waktu dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2015 adalah 100% dimana target yang telah ditentukan dalam RPJMD 2013-2018 sebesar 100%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 adalah 100%.



Ketepatan waktu dalam penyusunan Dokumen Profil Kecamatan Penyusunan Profil Kecamatan merupakan Dokumen yang memuat tentang potensi yang ada di kecamatan atau memuat Informasi-informasi yang ada di kecamatan sehingga dapat dijadikan


125

acuan dan bahan kebijakan dalam hal perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Ketepatan waktu dalam penyusunan Profil Kecamatan pada tahun 2015 adalah 100% dimana target yang telah ditentukan dalam RPJMD 2013-2018 sebesar 100%. Apabila dibandingkankan tahun 2014 dimana sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2015 adalah 100%.

Berdasarkan

analisa

indikator

pada

Urusan

Statistik

tersebut

menghasilkan angka capaiannya sebesar 100% dan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil” Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah di tetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD 2015 sebagai bereikut :

NO 1

PROGRAM Pengembangan Data/Informasi/

ANGGARAN

REALISASI

%

246.000.000

256.506.800

98.62

246.000.000

256.506.800

98.62

Statistik Daerah

TOTAL


126

URUSAN WAJIB

23

URUSAN KEARSIPAN Pada Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip

dan Dokumentasi, dimana dalam penyelenggaraan Urusan Kearsipan ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1


SASARAN

Berhasil

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah dan SKPD


1.

Jumlah arsip yang dikelola. Indiktor ini menggambarkan jumlah arsip yang dikelola sehingga tertib kearsipan tertata dengan baik. Pada tahun 2015 jumlah arsip yang di kelola mencapai sebanyak sebanyak 9.522 Arsip/Tahun, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 8.319 Arsip/Tahun, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 114%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana jumlah arsip yang di kelola sebanyak 8.046 Arsip/Tahun, maka capaian

kinerja

menghasilkan

tahun

capaian

2015 kinerja

mengalami sebesar

“peningkatan”

117%.

Peningkatan

sehingga tersebut

disebabkan semakin banyak SKPD yang mengirimkan arsip untuk dikelola atau diarsipkan.


127

2.

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Indiktor

ini

menggambarkan

peningkatan

SDM

pengelola

kearsipan. Pengelola arsip yang baik menurut ukuran standart adalah tenaga fungsional arsiparis, disebut arsiparis apabila sudah mengikuti pelatihan khusus keasipan dengan waktu 3 bulan yang diadakan oleh ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) dan Badan Arsip Propinsi. Di Kabupaten Bangkalan belum mempunyai tenaga fungsional Arsiparis, sementara ini yang digunakan ukuran penilaian pengelola arsip yang baik adalah pengelola arsip yang telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) kearsipan yang diadakan oleh Badan Arsip Propinsi, dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bangkalan. Pada tahun 2015 Jumlah SDM Pengelola Kearsipan mencapai sebanyak sebanyak 75 orang, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 149 orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 50%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Jumlah SDM Pengelola Kearsipan sebanyak 200 orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebanyak 125 orang sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 37,50%.. Berdasarkan analisa indikator pada Urusan Kearsipan tersebut menghasilkan angka capaiannya sebesar 82,40% dan termasuk dalam kategori “Berhasil” Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015 sebagai berikut :


128

NO 1

PROGRAM Perbaikan sistem administrasi

ANGGARAN

REALISASI

%

95.865.950

95.154.650

99,26

140.408.200

139.248.200

99,17

25.720.000

25.720.000

100

28.550.000

28.550.000 28.550.000

100

290.544.150

288.672.850

99,36

kearsipan 2

Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

3

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

4

Peningkatan kualitas pelayanan informasi TOTAL


129

URUSAN WAJIB

24

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan

Informasi

dan

Komunikasi

dilaksanakan

oleh

Bidang

Komunikasi dan Informatika. Urusan ini meliputi aktivitas penyebaran informasi hasil pembangunan pemerintah Kabupaten Bangkalan dan seluruh kebijakan publik yang dihasilkan serta melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sasaran

yang

ingin

diwujudkan

dalam

urusan

ini

adalah

“Meningkatkanya sistem komunikasi, informasi dan media massa” yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat. Sedangkan komunikasi publik dilakukan untuk memperoleh masukan dari semua elemen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pada Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika, dimana dalam penyelenggaraan Urusan Informasi dan Komunikasi ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Meningkatnya system komunikasi, informasi dan media masa

TINGKAT KEBERHASILAN Cukup Berhasil


1.

Website Instansi Pemerintah Daerah Pada tahun 2015 Jumlah website instansi Pemerintah Daerah mencapai sebanyak 22 SKPD, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 24 SKPD, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai sebesar 91,67%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Jumlah website instansi Pemerintah Daerah


130

sebanyak 12 SKPD, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 12 SKPD. Sedangkan jumlah akses point mencapai sebanyak 0 Akses Point, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 5 Akses Point, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai sebanyak 0 Akses Point atau 0%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana jumlah akses point mencapai 0 Akses Point, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” Adanya peningkatan pada capaian ini dikarenakan rencana dan penganggaran masih dikonsentrasikan pada penyediaan infrastruktur WAN KOTA

yaitu

terintegrasinya

seluruh

instansi

pemerintahan

untuk

meningkatkan kinerja dan pelayanan.

2.

Jangkauan penyiaran radio lokal Pada tahun 2015 Jangkauan penyiaran radio lokal adalah 35 km, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 adalah 35 km, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai sebesar 100%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Jangkauan penyiaran radio lokal 20 km, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” 15 km.

3.

Jumlah penerbitan media masa lokal (Lensa Madura) Pada tahun 2015 Jumlah penerbitan media masa lokal (Lensa Madura) mencapai sebanyak 12 Kali Terbit/Thn, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 24 Kali Terbit/Thn, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai 12 Kali Terbit/Thn atau 50%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Jumlah penerbitan media masa lokal (Lensa Madura) mencapai sebanyak 12 Kali Terbit/Thn, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak12 Kali Terbit/Thn.


131

Berdasarkan analisa indikator sasaran pada UrusanKomunikasi dan Informatika, maka menghasilkan angka capaiannya rata-rata sebesar

60,42%

atau termasuk dalam kategori “Cukup Berhasil”


NO 1

PROGRAM Pengembangan Komunikasi,

ANGGARAN

REALISASI

%

2.297.555.150

1.817.617.045

79,11

163.890.000

152.095.600

92,80

171.890.000

152.095.600

88,48

243.850.000

234.791.200

96,29

2.877.185.150

2.356.599.445

81,91

Informasi dan Media Massa 2

Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

3

Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

4

Kerjasama informsi dan media massa TOTAL


132

URUSAN WAJIB

25

URUSAN PERPUSTAKAAN Pada Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan,

Arsip dan Dokumentasi, dimana dalam penyelenggaraan Urusan Perpustakaan ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1


SASARAN

Berhasil

Meningkatnya minat baca bagi masyarakat


1.

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun. Indikator

di

atas

dimaksudkan

untuk

mengetahui

minat

masyarakat mengunjungi perpustakaan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Indikator ini dihitung dari total kenaikan pengunjung dibandingkankan dengan jumlah penduduk usia baca. Pada tahun 2015 Jumlah pengunjung perpustakaan mencapai sebanyak 45.423 orang, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 20132018 mencapai 98.873 orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai sebesar 45,94%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Jumlah pengunjung perpustakaan mencapai sebanyak 35.048 orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 10.375 orang, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 129,60%.


133

3.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Indikator diatas dimaksudkan untuk mengetahui jumlah koleksi judul buku yang ada diperpustakaan daerah dibandingkankan dengan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Pada tahun 2015 Jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan daerah mencapai sebesar sebanyak 39.638 buku, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 33.508 buku, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai sebesar 118,29%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan daerah mencapai sebanyak 38.411 buku, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 1.227 buku, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 103,19%. Berdasarkan capaian indikator sasaran pada Urusan Perpustakaan ini

menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 82,12% dan termasuk dalam kategori “Berhasil”


NO 1

PROGRAM Pengembangan Budaya Baca dan

ANGGARAN

REALISASI

%

235.345.100

192.235.157

81,68

235.345.100

192.235.157

81,68

Pembinaan Perpustakaan TOTAL


134

URUSAN PILIHAN

1

URUSAN PERTANIAN Pada Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan

Peternakan, dimana dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas



1.

Cakupan bina kelompok petani. Pada tahun 2015 Cakupan bina kelompok tani mencapai sebanyak 218 kelompok usaha, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 25 kelompok usaha, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 872%%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Cakupan bina kelompok tani mencapai sebanyak 205 kelompok usaha atau sebesar 26,66%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 106%.

2.

Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian. Pada tahun 2015 Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian mencapai 6 Unit Usaha, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 20132018 mencapai 4 Unit Usaha, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai 150%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian mencapai 6 Unit Usaha, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014.


135

3.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal. Indikator ini menggambarkan produktivitas padi atau bahan pangan lokal yang ada di Kabupaten Bangkalan dimana indikator ini meliputi komoditas padi dan jagung. a.

Produktivitas Tanaman Padi Pada tahun 2015 Produktivitas tanaman padi mencapai 62,05 Kw/Ha, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 57,73 Kw/Ha, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai 107,48%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Produktivitas tanaman padi mencapai 59,29 Kw/Ha, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebesar 2,76 Kw/Ha.

b.

Produktivitas Tanaman Jagung Pada tahun 2015 Produktivitas tanaman jagung mencapai 22,52 Kw/Ha, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 26,92 Kw/Ha, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai 83,66%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Produktivitas tanaman jagung mencapai 23,68 Kw/Ha, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 95,10%.

2.

Cakupan Luas lahan yang terigasi teknis Pada tahun 2015 Cakupan Luas lahan mencapai 8.104 Ha, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 8.040 Ha, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai 100,80%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Cakupan Luas lahan mencapai 8.104 Ha, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.


136

3.

Produktivitas hasil peternakan. Indikator ini menggambarkan produktivitas hasil peternakan yang ada di Kabupaten Bangkalan dimana indikator ini meliputi : a.

Sapi Potong Pada tahun 2015 Produktivitas sapi potong mencapai 187,62 Kg/Ekor, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 163,5 Kg/Ekor, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai 114,75%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Produktivitas sapi potong mencapai 169 Kg/Ekor, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 111,01%. Peningkatan

ini

dicapai

karena

dukungan

program

Inseminasi Buatan (IB) selain dari APBD Kabupaten Bangkalan, juga didukung oleh Program dari Kementerian Pertanian melalui kegiatan mengatasi gangguan reproduksi sapi yang semakin memberikan dampak terhadap nilai kesehatan pada sapi potong untuk bereproduksi dengan sehat dan baik. Selain itu pemanfaatan Inseminasi Buatan mengakibatkan semakin bertambahnya populasi sapi potong di masyarakat, dan berakibat kepada peningkatan produktivitassapi potong yang di tandai dengan sapi yang sehat dan gemuk, serta mampu bereproduksi dengan baik. Program kegiatan untuk penyediaan pakan hijauan ternak dan pakan buatan ternak melalui APBD Kabupaten

Bangkalan,

menyebabkan

semakin

meningkatnya

kemampuan Sumber Daya Manusia (Peternak) dalam menyediakan pakan bagi sapi potong yang mereka pelihara.

b.

Kambing Pada tahun 2015 Produktivitas kambing mencapai 16,5 Kg/Ekor, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 15 Kg/Ekor, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai 110%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Produktivitas kambing mencapai 16 Kg/Ekor, maka


137

capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 103,13%.

c.

Ayam pedaging Pada tahun 2015 Produktivitas ayam pedaging mencapai 1,2 Kg/Ekor, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 1,1 Kg/Ekor, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai 109,09%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Produktivitas ayam pedaging mencapai 1,2 Kg/Ekor, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya upaya-upaya dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan untik menjaga dan mencegah serta memberantas penularan virus flu burung (H5N1) di Kabupaten Bangkalan yakni dengan terbentuknya Puskeswan di Kecamatan Burneh dan Socah sebagai tempat untuk mempercepat pelayanan kesehatan dalam penanganan penyakit hewan dengan cepat dan tepat, sehingga semakin memperbaiki populasi ayam potong dan kesehatan ayam potong yang berdampak kepada peningkatan produktivitas ayam potong di Kabupaten Bangkalan. Faktor lain adalah dalampenyediaan obat-obatan untuk penanganan virus flu burung melalui dana APBD Kabupaten bangkalan sangat mendukung terhadap peningkatan produktivitas ayam potong. Program kemitraan dengan pihak ketiga melalui kemitraan peternak dengan pengusaha ayam potong menyebabkan peningkatan minat masyarakat terhadap usaha ternak ayam potong semakin baik sehingga memperbaiki produktivitas ayam potong di Kabupaten Bangkalan.

d.

Telur Pada tahun 2015 Produktivitas telur mencapai 13,61 Kg/Ekor/Tahun, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 13,50 Kg/Ekor/Tahun, sehingga capaian kinerja pada indikator

ini

adalah


sebesar

mencapai

100,81%,

Apabila 138

dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Produktivitas telur mencapai 12,48 Kg/Ekor/Tahun, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 109,05%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya upaya-upaya dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan untik menjaga dan mencegah serta memberantas penularan virus flu burung (H5N1) di Kabupaten Bangkalan yakni dengan terbentuknya Puskeswan di Kecamatan Burneh dan Socah sebagai tempat untuk mempercepat pelayanan kesehatan dalam penanganan penyakit hewan dengan cepat dan tepat, sehingga semakin memperbaiki populasi ayam petelur dan kesehatan ayam petelur yang berdampak kepada peningkatan produktivitas ayam petelur di Kabupaten Bangkalan. Faktor lain adalah dalampenyediaan obat-obatan untuk penanganan virus flu burung melalui dana APBD Kabupaten bangkalan sangat mendukung terhadap peningkatan produktivitas ayam petelur. Program kemitraan dengan pihak ketiga melalui kemitraan peternak dengan pengusaha ayam petelur menyebabkan peningkatan minat masyarakat terhadap usaha ternak ayam petelur semakin baik sehingga memperbaiki produktivitas ayam petelur di Kabupaten Bangkalan.

e.

Susu Pada tahun 2015 Produktivitas susu mencapai 1.742 Lt/Ekor/Tahun, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 1.743 Lt/Ekor/Tahun, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai 99,94%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Produktivitas susu mencapai 1.942 Lt/Ekor/Tahun, maka capaian kinerja tahun 2015 “sama” dengan tahun 2014 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.


139

Capain kinerja terhadap peningkatan populasi ternak besar, kecil dan unggas cukup baik, hal ini perlu dipertahankan dan bahkan harus ditingkatkan, sehingga dapat memberikan konstribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa

semangat dan motivasi peternak semakin tinggi untuk menambah dan menghasilkan ternak-ternak unggulan karena kebutuhan protein hewani semakin lama juga semakin meningkat. Selain itu berbagai fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu dan mendorong peningkatan populasi menujukkan hasil yang positip baik melalui fasilitasi untuk akses perkreditan maupun kemitraan.

Kemampuan petugas inseminasi sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan peningkatan produktifitas ternak dalam menghasilkan daging dan susu. Selain itu pemanfaatan teknologi genetika diharapkan juga mampu meningkatkan kualitas ternak yang dihasilkan.

Berdasarkan indikator sasaran di atas, sasaran pada Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil peternakan dapat direalisasikan 184,85% dan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”. Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015 sebagai berikut :


140

NO

PROGRAM

1

Peningkatan Kesejahteraan Petani

2

Peningkatan Ketahanan Pangan

ANGGARAN

REALISASI

%

34.142.700

34.142.500

100

3.436.951.100

3.399.057.400

159.737.500

159.737.500

100

447.021.800

444.039.550

99,33

3.129.083.000

3.103.637.200

99,19

52,400.000

52.121.600

99,47

372.054.000

362.412.550

97,41

81.880.513

54.197.100

66,19

2.703.161.387

2.665.820.900

98,62

18.485.645.000

18.281.194.540

98,89

28.902.077.000

28.556.360.840

98,80

98,90

pertanian/perkebunan 3

peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

4

Peningkatan penerapan teknologi Pertanian

5

Peningkatan produksi pertanian

6

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

7

Peningkatan produksi hasil Pertanian

8

Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

9

Peningkatan penerapan teknologi Petemakan

10

Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian

TOTAL


141

URUSAN PILIHAN

2

URUSAN KEHUTANAN Pada Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan

Perkebunan, dimana dalam penyelenggaraan Urusan Kehutanan ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1


SASARAN

Cukup Berhasil

Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas


Produktivitas hasil perkebunan Indikator ini menggambarkan produktivitas hasil perkebunan tahun 2014.

Pengukuran

kinerjanya

didasarkan

pada

perkembangan

total

produktivitas hasil perkebunan. Produktivitas hasil perkebunan antara lain :

a.

Produktivitas tanaman Tebu Pada tahun 2015 Produktivitas tanaman tebu mencapai 47.070 Kg/Ha, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 59.895 Kg/Ha, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai 78,58%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Produktivitas tanaman tebu mencapai 45 Kg/Ha, maka capaian kinerja tahun 2015 “meningkat” dibandingkan dengan tahun 2014 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 78,58%. Peningkatan ini dikarenakan adanya pemeliharaan yang dilakukan secara intensif.


142

b.

Produktivitas Tanaman Kelapa Pada tahun 2015 Produktivitas tanaman kelapa mencapai 701,50 Kg/Ha, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 807,78 Kg/Ha, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 86,84%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Produktivitas tanaman kelapa mencapai 799,97 Kg/Ha, maka capaian

kinerja

tahun

2015

mengalami

“penurunan”

sehingga

menghasilkan capaian kinerja sebesar 86,89%, hal ini disebabkan kurangnya intensitas pemeliharaan, jumlah tanaman yang belum menghasilkan serta rendahnya curah hujan.

c.

Produktivitas Tanaman Jambu Mente Pada tahun 2015 Produktivitas tanaman jambu mente mencapai 335,71 Kg/Ha, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 2.272 Kg/Ha, sehingga capaian kinerja pada indikator

ini

adalah

sebesar

mencapai

14,16%,

Apabila

dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Produktivitas tanaman jambu mente mencapai 306,43 Kg/Ha, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 14,78%. Peningkatan ini terjadi karena adanya pemeliharaan komoditi secara intensif. d.

Produktivitas Tanaman Cabe Jamu Pada

tahun

2015

Produktivitas

tanaman

cabe

jamu

mencapai 250 Kg/Ha, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 20132018 mencapai 679,07 Kg/Ha, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai 36,82%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Produktivitas tanaman cabe jamu mencapai 425 Kg/Ha, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” bila dibandingkan dengan tahun 2014 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 36,82%. Hal ini terjadi karena curah hujan yang rendah menyebabkan kekeringan dan banyak tanaman yang berproduksi rendah. Lakip Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

143

e.

Produktivitas Tanaman Pocok Pada tahun 2015 Produktivitas tanaman pocok mencapai 470 Kg/Ha, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 1.904,54 Kg/Ha, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai 24,67%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Produktivitas tanaman pocok mencapai 480 Kg/Ha, maka capaian kinerja tahun 2015 menglami “penurunan” dibanding tahun 2014 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 24,67%. Penurunan tersebut disebabkan kurang intensifnya pemeliharaan.

2.

Produksi hasil hutan kayu Indikator ini menggambarkan total produksi hasil hutan kayu tahun 2015. Pengukuran kinerjanya didasarkan pada perkembangan total produksi hasil hutan kayu. Pada tahun 2015 Produksi hasil hutan kayu mencapai 2.646,51 m3, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 3.031,60 m3, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar mencapai 87,30%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Produksi hasil hutan kayu mencapai 2.778,075 m3, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” dari tahun 2014 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 87,30%. Penurunan tersebut disebabkan masih belum tercapainya ukuran diameter dimana ukuran ideal kayu yang ditebang yakni 20 cm ke atas sehingga jumlah kayu yang ditebang untuk produksi tidak terpenuhi.

3.

Produksi hasil hutan non kayu Indikator ini menggambarkan total produksi hasil hutan non kayu tahun 2015. Pengukuran kinerjanya didasarkan pada perkembangan total produksi hasil hutan non kayu. Pada tahun 2015 Produksi hasil hutan non kayu mencapai 725 kg, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 605 kg, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 119,18%, Apabila


144

dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Produksi hasil hutan non kayu mencapai

118,18%,

maka

capaian

kinerja

tahun

2015

mengalami

“peningkatan” dari tahun 2014 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 119,84%. Peningkatan tersebut disebabkan hasil panen tanaman dibawah tegakan hutan rakyat berupa kunyit, bentul, dari tahun sebelumnya.

4.

Rehabilitasi lahan kritis Pada tahun 2015 Rehabilitasi lahan kritis mencapai 0,27%, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 mencapai 0,57%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 46,65%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Rehabilitasi lahan kritis mencapai 0,25%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” dari tahun 2014 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 46,65%. Penurunan ini terjadi karena kegiatan yang mendukung capaian kinerka tersebut yaitu pembuatan hutan rakyat dan pengkayaan terealisasi 125 Ha, dari target yang ditetapkan sebesar 325 Ha. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya ketentuan untuk belanja hibah sumber dana APBD. Penerima hibah harus berbadan hukum, sehingga pelaksanaan kegiatan terealisasi hanya kepada penerima hibah yang berbadan hukum. Berdasarkan indikator sasaran pada Urusan Kehutanan dengan

memperhatikan fungsi pelestarian hutan dapat direalisasikan 62,02%

dan

termasuk dalam kategori “Cukup Berhasil”


145

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015 sebagai berikut : NO 1

PROGRAM Peningkatan Ketahanan Pangan

ANGGARAN

REALISASI

%

238.138.900

236.818.700

99,81

232.914.950

232.353.950

99,76

1.297.849.860

607.439.850

46,80

13.819.800

5.800.692

41,97

Pertanian/Perkebunan 2

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

3

Rehabilitasi Hutan, Lahan dan Perlindungan Tanaman

4

Perencanaan dan Pengembangan Hutan dan Lahan

5

Pembenihan Kehutanan/Kehutanan

46.960.000

24.368.800

51,89

6

Peningkatan Penerapan Teknologi

34.300.000

34.300.000

100

98.441.325

86.699.900

88,07

129.761.485

500.000

0,39

2.092.186.320

1.228.281.892

58,71

Perkebunan 7

Pengembangan Produksi dan Peredaran Hasil Kehutanan Perkebunan

9

Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

TOTAL


146

URUSAN PILIHAN

3

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas

Pertambangan dan Energi, dimana dalam penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan energi



1.

Jumlah sumur air tanah yang dibangun Indikator ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih di pedesaan terutama pada daerah rawan air/kekeringan di musim kemarau. Di Kabupaten Bangkalan masih banyak daerah yang rawan air bersih/ terjadi kekeringan terutama pada musim kemarau. Pada tahun 2015 Jumlah sumur air tanah yang dibangun sebanyak 29 unit, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 6 unit, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebanyak 483,33%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Jumlah sumur air tanah yang dibangun sebanyak 10 desa, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 19 unit atau sebesar 290%.


147

2.

Jumlah pemasangan dan pengembangan jaringan listrik pedesaan Indikator ini menggambarkan pemasangan dan pengembangan jaringan listrik pedesaan, sehingga masyarakat bisa menikmati jaringan listrik yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Pada tahun 2015 Jumlah pemasangan dan pengembangan jaringan listrik pedesaan sebanyak 16 desa yang beralokasi di desa Dlambah Dajah 106 KK, Desa Tlomar 55 KK (Tanah Merah), Desa Binoh 300 KK, Desa Alas Kembang

300 KK (Burneh), Desa Bulung 638 KK, Desa

Bulukagung 99 KK, Desa Bragang 200 KK (Klampis), Desa Banjar 350 KK, Desa Kelbung 400 KK, Desa Lantek Timur 300 KK (Galis), Dusun Belanas Desa Geger 85 KK (Geger), Desa Parseh 59 KK (Socah), Desa Patenteng 32 KK (Modung), Desa Larangan Timur 325 KK (Tanjung Bumi), Desa Batokaban 80 KK (Konang)

dan Desa Durjan 650 KK (Kokop). Adapun

target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 5 desa, sehingga capaian

kinerja

pada

indikator

ini

adalah

sebesar

320%,

Apabila

dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Jumlah pemasangan dan pengembangan jaringan listrik pedesaan sebanyak 10 desa yaitu di Desa Banyubunih 60 KK (Galis), Dusun Koalas Desa Ketetang 140 KK (Kwanyar), Desa Naroan Timur 300 KK (Burneh), Dusun Bungsan Kelurahan Mlajah 65 KK (Bangkalan), Dusun Belanas Desa Geger 85 KK (Geger), Desa Tlomar 55 KK (Tanah Merah), Desa Durin Barat 100 KK, Desa Kanegarah 80 KK, Desa Batokaban 80 KK (Konang), dan Desa Patenteng 32 KK (Modung), maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peninkatan” sebanyak 6 desa atau sebesar 160%

3.

Jumlah rumah tangga pengguna energi terbarukan Pada tahun 2015 Jumlah rumah tangga pengguna energi terbarukan sebanyak 360 RT yang terdiri dari PLTS terpusat (15 KW) 3 unit atau 270 rumah tangga yang beralokasi di Dusun Sendang, Desa Lantek Timur (Galis), Ds Genteng (Konang), Ds Bandang Dajah (Tanjung Bumi), sedangkan untuk PLTS tersebar dengan target sebesar 20 rumah tangga yang beralokasi di Desa Ujung Piring (Bangkalan) 10 unit/ 10 rumah tangga dan di desa Gunong Sereng (Kwanyar) 10 unit/10 rumah tangga sedangkan


148

untuk Biogas sebanyak 70 unit atau 70 rumah tangga yang beralokasi di Desa Parseh (Socah) sebanyak 10 unit/10 rumah tangga, Desa Petrah (Tanah Merah) sebanyak 10 unit/ 10 rumah tangga, di Desa Bumi Anyar (Tanjung Bumi) sebanyak 10 unit/ 10 rumah tangga, di Desa Banyubunih (Galis) sebanyak 10 unit/ 10 rumah tangga, di desa Bangsereh (Sepulu) sebanyak 10 unit/ 10 rumah tangga, di Desa Lombang Dajah (Blega) sebanyak 10 unit/ 10 rumah tangga, dan di Desa Tramok (Kokop) sebanyak 10 unit/ 10 rumah tangga. Selanjutnya dalam lingkup realisasi diketahui bahwa PLTS terpusat (15 KW)

terpasang 180 rumah tangga yaitu Ds

Genteng (Konang) dan Ds Bandang Dajah (Tanjung Bumi) sedangkan di Dusun Sendang, Desa Lantek Timur (Galis) tidak jadi terealisasi di karenakan lahan yang semula disediakan untuk

PLTS terpusat oleh

pemiliknya tidak bersedia ditempati. Adapun target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebesar 40 RT, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 900%, Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Jumlah Jumlah rumah tangga pengguna energi terbarukan sebanyak 144 RT, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sebanyak 250 RT atau sebesar 256,25%.

Berdasarkan indikator diatas maka sasaran pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ini menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 567,78% dan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”.


149


NO 1

PROGRAM Inventarisasi, Pengembangan

ANGGARAN

REALISASI

%

18.731.908.100

17.901.302.700

95,57

126.302.200

102.972.700

81,53

156.674.000

154.179.000

98,41

76.961.100

73.118.600

95,01

6.527.537.000

6.470.498.700

99,13

204.328.700

182.972.600

89,55

9.177.766.000

8.627.632.000

72,21

35.001.477.100

33.512.676.300

95,75

Kelistrikan dan Migas 2

Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi

3

Inventarisasi, Pengusahaan Pertambangan, dan Pengembangan Energi

4

Pembinaan Pengawasan Kelistrikan dan Migas

5

Inventarisasi Pengembangan dan Konservasi Air Tanah

6

Mitigasi Bencana Geologi dan Pengembangan Wilayah

7

Penguasaan, Pengembangan, Migas, Batubara dan Energi Lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi

TOTAL


150

URUSAN PILIHAN

4

URUSAN PARIWISATA Pada Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata, dimana dalam penyelenggaraan Urusan Pariwisata ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan



1.

Jumlah Obyek Wisata Indikator ini menggambarkan jumlah obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Bangkalan, dimana obyek wisata di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 sebanyak 14 obyek pariwisata dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 yaitu sebanyak 15 obyek pariwisata, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%. Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana jumlah obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Bangkalan sebanyak 15 obyek pariwisata, maka capaian kinerja tahun 2015 “penurunan” sebanyak 1 obyek pariwisata atau sebesar 93,33%

2.

Peningkatan Kunjungan wisata Indikator ini menggambarkan besarnya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Kabupaten Bangkalan. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung mengindikasikan semakin tumbuhnya daya tarik wisata, juga pesatnya perkembangan kegiatan pariwisata.


151

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi obyek wisata Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015

mencapai 1.821.946 orang dari

target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 yaitu sebanyak 120.000 orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 1.518,29%. Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi obyek wisata Kabupaten Bangkalan sebanyak 2.033.507 orang, maka capaian kinerja pada tahun 2014 mengalami “penurunan” sebanyak 211.561 orang atau sebesar 89,60%.

Berdasarkan indikator sasaran di atas, sasaran pada Urusan Pariwisata menghasilkan angka capaian rata-rata 805,81% dan termasuk dalam kategori “Sangat berhasil”.


NO 1

PROGRAM Pengembangan Pemasaran

ANGGARAN

REALISASI

%

96.747.500

96.747.500

100

Pariwisata 2

Pengembangan Destinasi Pariwisata

486.520.000

27.665.000

5,69

3

Pengembangan Kemitraan

459.522.000

458.564.500

99,79

1.042.789.500

582.977.000

55,91

TOTAL


152

URUSAN PILIHAN

5

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Pada Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas

Kelautan dan Perikanan, dimana dalam penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas



1

Produksi perikanan budidaya Indikator ini menggambarkan total hasil produksi perikanan budidaya tahun 2015. Produksi perikanan budidaya tahun 2015 mencapai 3.777,5 ton lebih tinggi 118,7% dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 3.182,7 ton. Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana mencapai 3.123,6 ton, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 120,9%.

2.

Konsumsi ikan perkapita Indikator ini menggambarkan konsumsi ikan perkapita tahun 2015, dimana konsumsi ikan perkapita tahun 2015 mencapai 23,9 Kg/Kapita/Thn dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 23,90 Kg/Kapita/Thn sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%. Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana konsumsi ikan perkapita mencapai 23,8 Kg/Kapita/Thn, maka capaian kinerja tahun 2015


153

mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,4%. 3.

Produksi perikanan perairan tangkap Indikator ini menggambarkan jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2015, dimana Produksi perikanan perairan tangkap di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 mencapai 25.115,25 ton dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 24.197,10 ton sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 918,15 ton atau 103,79%. Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana produksi perikanan tangkap mencapai 24.966,56 ton, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,59%.

4.

Cakupan bina kelompok nelayan Indikator

ini

menggambarkan

pembinaan

yang

dilakukan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan kepada kelompok nelayan dimana pada tahun 2015 mencapai 21,20% dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebesar 13,46%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 157,50%. Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana cakupan bina kelompok nelayan sebesar 11,54%, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “peningkatan” sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 183,71%.

Berdasarkan

indikator pada Urusan Kelautan dan Perikanan

menghasilkan angka capaian sebesar 120% dan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil” Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015 sebagai berikut :


154

NO 1

PROGRAM Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

ANGGARAN

REALISASI

%

35.065.700

27.345.000

77,98

225.000.000

150.728.500

66,99

18.193.900

9.118.200

50,12

17.675.000

0

Pesisir 2

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

3

Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya laut

4

Peningkatan Mitigasi Bencana Alam dan

0

Prakiraan Cuaca Laut 5

Pengembangan Budidaya Perikanan

80.587.500

76.287.500

94,66

6

Pengembangan Perikanan Tangkap

100.000.000

89.359.000

89,36

7

Optimalisasi Pengelolaan dan

150.000.000

35.424.000

23,62

56.620.000

0

1.294.837.500

851.093.400

65,73

2.750.800.000

1.913.299.200

69,55

279.270.000

2.050.000

0,73

735.400.635

505.686.500

68,76

5.743.450.235

3.660.391.300

63,73

Pemasaran Produksi Perikanan 8

Pengembangan Kawasan Budidaya

0

Laut, air Payau dan air tawar 9

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

11

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

12

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

13

Peningkatan Sarana Penyuluhan Perikanan TOTAL


155

URUSAN PILIHAN

6

URUSAN PERDAGANGAN Pada Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan,

dimana

dalam

penyelenggaraan

Urusan

Perdagangan

ini

mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Peningkatan perlindungan konsumen, pelayanan perdagangan dan peningkatan volume perdagangan



1. Frekwensi pengawasan barang kadaluarsa Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pengawasan terhadap barang yang sudah kadaluarsa yang tersebar di Kabupaten Bangkalan sehingga barang tersebut aman untuk dikonsumsi oleh lapisan masyarakat. Pada tahun 2015 Frekwensi pengawasan barang kadaluarsa sebanyak 3 kali, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 18 kali. Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 16,67%. Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 yang sebanyak 4 kali maka capaian kinerja tahun 2015 ini terjadi “penurunan” sebanyak 1 kali atau capaian kinerja sebesar 75%.


156

2. Frekuensi operasi pasar Indikator ini menggambarkan jumlah kegiatan operasi pasar dimana bertujuan untuk mengetahui perkembangan harga pasar yang ada di Kabupaten Bangkalan sehingga tidak timbul gejolak harga di masyarakat.. Pada tahun 2015 telah diadakan operasi pasar sebanyak 1 kali dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 1 kali, sehingga capaian

kinerja

pada

indikator

ini

adalah

sebesar

100%.

Apabila

dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana mencapai 1 kali, maka capaian kinerja tahun 2015 lebih “sama” dengan tahun 2014.

3

Jumlah Promosi Indikator ini menggambarkan jumlah promosi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar hasil-hasil kerajinan di Kabupaten Bangkalan lebih dikenal oleh masyarakat sehingga akan meningkatkan Pendapatan Daerah dibidang perdagangan yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2015 jumlah promosi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebanyak 0 kali promosi, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 1 kali promosi, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah mencapai 0%. Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana jumlah promosi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebanyak 1 kali, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sehingga angka capaian kinerjanya sebesar 0% Kedepannya Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan semakin meningkatkan promosi agar produk hasil Kabupaten Bangkalan lebih dikenal masyarakat terutama dari kabupaten diluar Kabupaten Bangkalan, dengan demikian diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Daerah dibidang perdagangan

yang

nantinya

akan

berdampak

pada

kesejahteraan

masyarakat.


157

4

Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Indikator ini menggambarkan pembinaan terhadap pedagang kaki lima dan asongan agar pada pedagang kaki lima dan asongan lebih tertib dalam menggelar dagangannya di tempat yang telah ditentukan sehingga tidak mengganggu pengguna jalan. Dengan demikian pengguna jalan lebih lancar dan tentunya akan membuat kota Bangkalan lebih nyaman dan elok dipandang. Pada tahun 2015 pembinaan pedagang kaki lima dan asongan yang dilakukan sebanyak 0 orang, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 60 orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 0%. Apabila dibandingkan tahun 2014 dimana pembinaan pedagang kaki lima dan asongan yang dilakukan sebanyak 80 orang. maka capaian kinerja pada tahun 2014 mengalami “penurunan” sehingga angka capaian kinerjanya sebesar 0%

5. Jumlah Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan (Pemda lain, instansi pusat, lembaga/perguruan tinggi) Indikator ini menggambarkan Jumlah Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan (Pemda lain, instansi pusat, lembaga/perguruan tinggi) dalam meningkatkan kerjasama dibidang perdagangan. Hal tersebut diharapkan akan lebih miningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2015 jumlah perjanjian kerjasama yang dilaksanakan sebanyak 5 kerjasama, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 20 kerjasama, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 25%. Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana jumlah perjanjian kerjasama yang dilaksanakan sebanyak 4. Kali, maka capaian indikator tahun 2015 mengalami “kenaikan” sebanyak 1 kerjasama. Hal ini disebabkan karena tidak adanya koordinasi antara pihak yang bersangkutan yang melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama.


158

Berdasarkan capaian indikator-indikator pada Urusan Perdagangan ini menghasilkan angka capaian sebesar

28,33% dan termasuk dalam kategori

“Tidak Berhasil”


NO 1

PROGRAM Perlindungan Konsumen dan

ANGGARAN

REALISASI

%

82.376.625

44.400.714

53,90

5.825.696.000

2.754.860.600

47,28

97.250.000

73.615.482

75,70

6.006.322.625

2.872.876.796

47,83

Pengamanan Perdagangan 2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

3

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri TOTAL


159

URUSAN PILIHAN

7

URUSAN PERINDUSTRIAN Pada Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan,

dimana

dalam

penyelenggaraan

Urusan

Perindustrian

ini

mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1

SASARAN Meningkatnya produksi sektor industri kecil dan menengah dan industri kreatif



1. Jumlah tenaga kerja yang terserap industri kecil, menengah dan kreatif Indikator ini menggambarkan jumlah tenaga kerja yang terserap industri kecil, menengah dan kreatif di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015, dimana jumlah tenaga kerja yang terserap industri kecil, menengah dan kreatif pada tahun 2015 mencapai 65 orang, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebesar 140 orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 46,43%, apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana jumlah tenaga kerja yang terserap industri kecil, menengah dan kreatif sebanyak 170 orang, maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami “penurunan” sebanyak 105 orang atau capaian kinerjanya sebesar 38,24%.

2. Cakupan bina kelompok pengrajin industri kecil, menengah dan kreatif Indikator ini menggambarkan Cakupan bina kelompok pengrajin industri kecil, menengah dan kreatif di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015, dimana cakupan bina kelompok pengrajin industri kecil, menengah dan Lakip Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

160

kreatif pada tahun 2015 sebesar 6,5%, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 adalah sebesar 6%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 108,33%.

3. Jumlah kegiatan promosi hasil industri kecil, menengah dan kreatif Indikator ini menggambarkan peningkatan/pertumbuhan industri kecil, menengah dan kreatif di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015, dimana cakupan tersebut pada tahun 2015 mencapai 4,5%, dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 adalah sebesar 3,01%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 149,50%, apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Cakupan bina kelompok pengrajin industri kecil, menengah dan kreatif di Kabupaten Bangkalan mencapai 1,70%, maka capaian kinerja tahun 2015 sebesar 264,71%.

Berdasarkan capaian indikator pada Urusan Perindustrian ini menghasilkan angka capaian sebesar 101,07% dan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”


161


NO 1

PROGRAM Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem

ANGGARAN

REALISASI

%

75.000.000

59.026.500

78,70

45.400.000

22.600.000

49,78

296.500.000

91.882.500

30,99

428.125.000

417.693.900

97,56

44.800.000

37.038.200

82,67

180.000.000

145.753.102

80,97

1.069.825.000,00

773.994.202,00

72,35

Produksi 2

Pengembangan Industri Kecil Menengah

3

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

4

Penataan Struktur Industri

5

Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

6

Pemberantasan Barang Ilegal Kena Industri Cukai Ilegal

TOTAL


162

URUSAN PILIHAN

8

URUSAN KETRANSMIGRASIAN Pada Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dimana dalam penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian ini mengemban sasaran sebagai berikut :

NO 1


SASARAN

Tidak Berhasil

Tersedianya calon transmigran yang siap diberangkatkan ke tempat tujuan


1.

Jumlah calon transmigrasi yang terdata Calon Transmigrasi merupakan Peseta yang siap diberangkatkan di

tempat

yang

baru

dimana

calon

transmigran

siap

melakukan

pekerjaannya. Jumlah calon transmigran yang terdata pada tahun 2015 sebanyak 0 orang dari target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 10 orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 0%. Apabila dibandingkankan dengan tahun 2014 dimana Jumlah calon transmigran yang terdata sebanyak 10 orang, maka capaian kinerja tahun 2014 mengalami “penurunan” sehingga capaian kinerjanya sebesar 0%.

Berdasarkan

capaian

indikator

pada

sasaran

Urusan

Ketransmigrasian ini menghasilkan angka capaian sebesar 0% dan termasuk dalam kategori “Tidak Berhasil”


163


NO 1

PROGRAM Transmigrasi Lokal

ANGGARAN 68.100.000

REALISASI 46.493.100

% 68,27

TOTAL


164

C. KINERJA KEUANGAN

1.

PENDAPATAN DAERAH Target

Pendapatan

Daerah

pada

tahun

2015

sesuai

perubahan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 1.804.597.495.849,82 Target ini terinci sebagai berikut :

NO

URAIAN

1 2 3

TARGET ( Rp )

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah

159.392.845.910,82 1.209.865.470.327,00 435.339.179.612,00

TOTAL

1.804.597.495.849,82

Dari target tersebut pada tahun 2015 berhasil direalisasikan pendapatan daerah sebesar Rp

1.787.700.572.960,43 atau tercapai

sebesar 99,06%, dengan rincian sebagai berikut :

NO

URAIAN

1

Pendapatan Asli Daerah

2

Dana Perimbangan

3

Lain-lain Pendapatan yang Sah

TOTAL

REALISASI ( Rp ) 175.622.298.613,43 1.184.662.822.511,00 427.415.451.836,00 1.787.700.572.960,43

Untuk menilai lebih lanjut kinerja pendapatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Pendapatan Asli Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 sebesar Rp. 175.622.298.613,43 atau tercapai sebesar 110,18% dari target PAD sesuai Perubahan Anggaran tahun 2015.


165

Rincian pencapaian PAD perjenis pendapatan adalah sebagai berikut :

NO

PENDAPATAN

TARGET

REALISASI

%

1

Pajak Daerah

25.106.486.740,76

27.244.911.416,00

108,52

2

Retribusi Daerah

18.099.228.838,00

16.981.194.113,41

93,82

3

Hasil BUMD Kekayaan

1.781.172.231,74

1.879.378.995,74

105,51

114.405.958.100,32

129.514.814.088,28

113,21

159.392.845.910,82

175.622.298.613,43

110,18

Yang Dipisahkan 4

Lain-Lain PAD Yang Sah JUMLAH PENDAPATAN

Dari sisi tingkat pencapaian, capaian tertinggi berasal dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah telah terealisasi sebesar 113,21% dari target. Sedangkan tingkat capaian yang terendah berasal dari Retribusi Daerah yang hanya tercapai sebesar 93,82%.

b.

Dana Perimbangan Realisasi sebesar

Pendapatan Dana Perimbangan tahun 2015

Rp. 1.184.662.882.511,00 atau tercapai sebesar 97,92%

dari target Pendapatan Dana Perimbangan sesuai Perubahan Anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 1.209.865.470.327,00. Rincian pencapaian Pendapatan Dana Perimbangan perjenis pendapatan adalah sebagai berikut :

NO 1

PENDAPATAN

TARGET

Bagi Hasil Pajak dan

REALISASI

%

110.070.304.327,00

84.867.656.511,00

77,10

Bukan Pajak 2

Dana Alokasi Umum

888.673.426.000,00

888.673.426.000,00

100

3

Dana Alokasi Khusus

211.121.740.000,00

211.121.740.000,00

100

JUMLAH PENDAPATAN

1.209.865.470.327,00

1.184.662.882.511,00


97,92

166

Dari sisi tingkat pencapaian, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus sama-sama menghasilkan capaian tertinggi sebesar 100% .

c.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2015 sebesar Rp. 427.415.451.836,00 atau tercapai sebesar 98,18% dari target Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai Perubahan Anggaran tahun

2015.

Kontribusi

pencapaian

target

ini

berasal

dari

Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Pemda lainnya,

Dana

Penyesuaian

dan

Otonomi

Khusus,

Bantuan

Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya serta Lain-Lain Penerimaan.

Rincian pencapaian Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah perjenis pendapatan adalah sebagai berikut : NO

PENDAPATAN

1

Pendapatan Hibah

2

Dana Darurat

3

Dana Bagi Hasil Pajak

TARGET

REALISASI

%

7.024.259.000,00

6.348.838.000,00

90,38

0,00

0,00

0,00

86.776.548.444,00

78.958.933.524,00

90,99

302.058.962.000,00

302.653.315.000,00

100,20

39.315.493.000,00

39.315.493.000,00

100

Lain-Lain Penerimaan

163.917.168,00

138.872.312,00

84,72

JUMLAH PENDAPATAN

435.339.179.612,00

427.415.451.836,00

98,18

Dari Propinsi/Pemda lain 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

5

Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemda Lain

6


167

2.

BELANJA DAERAH Struktur

belanja

dalam

APBD

tahun

2015

disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dianggarkan sebesar Rp

2.053.858.356.829,82

dengan

realisasinya

sebesar

Rp

1.838.356.287.254,99 atau sebesar 89,51%.

Berikut perkembangan belanja selama periode tersebut : a.

Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung tahun 2015 terealisasi sebesar 90,64%. Porsi terbesar untuk anggaran yang tidak terserap berasal belanja tidak terduga sebesar 0,00%, sedangkan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabuapten/Kota dan Pemdes terserap 100%. Rincian realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

N0

BELANJA

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

3

Belanja Subsidi

4

Belanja Hibah

5

Belanja Bantuan Sosial

6

Belanja Bagi Hasil Kepada

ANGGARAN

REALISASI

%

882.673.294.283,32

789.088.459.312,15

89,40

6.356.249.590,51

4.181.837.821,71

65,79

-

-

23.182.240.000

21.036.106.400

200.000.000

200.000.000

100

2.000.000.000

1.999.992.734

100

159.260.662.163,8

158.495.008.410,96

1.995.344.475

-

1.075.667.790.512,63

975.001.404.678,82

90,74

Prov/Kab/Kota dan Pemdes 7

Belanja Keu Kepada Prov/

99,52

Kab/Kota dan Pemdes 8

Belanja Tidak Terduga

Total Belanja Tidak Langsung


90,64

168

b.

Belanja Langsung Belanja Langsung tahun 2015 terealisasi sebesar 88,26%. Kontribusi terbesar untuk anggaran yang terserap berasal dari belanja pegawai sebesar 95,62% sedangkan kontribusi yang tidak terserap adalah belanja barang dan jasa sebesar 83,19%.

No

Belanja

Anggaran

Realisasi

%

1

Belanja Pegawai

163.778.945.113,56

156.610.535.194,17

95,62

2

Belanja Barang dan Jasa

271.933.904.434,63

226.214.963.311,29

83,19

3

Belanja Modal

542.477.716.769

480.529.384.070,71

88,58

2.053.858.356.829,82

1.838.356.287.254,99

88,26

Total Belanja Langsung

3.

PEMBIAYAAN DAERAH Target pembiayaan netto tahun 2015 menurut perubahan anggaran sebesar Rp. 249.260.860.980,00. Nilai sejumlah itu akan digunakan untuk menutupi rencana defisit tahun berjalan. Realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 248.149.805.28,81 atau 99,55% dari target yang telah ditetapkan. Total pembiayaan netto yang melebihi target tersebut

karena

terdapat

rencana

penyertaan

modal/investasi

Pemerintah Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah yang tidak terealisasikan pada tahun 2015. Rincian

pembiayaan netto adalah

sebagai berikut sebagai berikut :


169

NO

URAIAN

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

%

PEMBIAYAAN DAERAH 1

Penerimaan Pembiayaan

257.823.360.980,00

255.699.805.298,81

99,18

a. Sisa Lebih Perhitungan

187.125.855.618,00

187.125.855.618,00

100

b. Pencairan Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

c. Hasil Penjualan Asset Daerah

0,00

0,00

0,00

70.180.912.000,00

67.881.949.680,81

96,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

516.593.362,00

692.000.000,00

133,95

Pengeluaran Pembiayaan

8.562.500.000,00

7.550.000.000,00

88,18

a. Pembentukan Dana Cadangan

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

100

b. Penyertaan Modal/Investasi

3.562.500.000,00

2.550.000.000,00

71,58

c. Pembayaran Pokok Hutang

0,00

0.00

0,00

d. Pemberian Pinjaman

0,00

0,00

0,00

249.260.860.980,00

248.149.805.28,81

99,55

Anggaran Tahun Sebelumnya

Yang Dipisahkan d. Penerimaan pinjaman Daerah Dan obligasi Daerah e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah f. Penerimaan Piutang Daerah g. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah 2

Daerah Pembiayaan Netto


170

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan / diemban oleh setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai sebagai media pendorong terwujudnya Good Governance. LAKIP

Pemerintah

Kabupaten

Bangkalan

sebagai

media

pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan bermanfaat untuk menjadikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan lebih efektif, berhasil guna dan responsive terhadap aspirasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam tahun 2015 telah menetapkan sebanyak 40 sasaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai penjabaran dari Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan. Dalam laporan

ini

telah

terwakili

dalam

pengukuran

pencapaian

sasaran

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015. Dalam

mewujudkan

sasaran-sasaran

tersebut

Pemerintah

Kabupaten Bangkalan telah berusaha untuk mendapatkan keberhasilan capaian

yang

maksimal

sesuai

yang

diuraikan

dalam

BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA. Keberhasilan pencapaian sasaran yang ada pada umumnya berkat dukungan profesionalisme aparatur dalam menyukseskan pembangunan daerah, pelayanan publik, meningkatkan kerja sama antar pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam iklim demokratisasi yang memungkinkan segenap elemen masyarakat berpartisipasi dalam setiap aspek kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Lakip Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

171

Namun tidak dipungkiri masih ada sasaran yang masih harus ditingkatkan pencapaiannya, yang dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang berpengaruh pada mobilitas aparatur dalam pengelolaan sumberdaya potensi daerah yang tersedia. Sebagai upaya dalam rangka meminimalisasi kendala yang ada Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus berupaya mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan koordinasi

dalam

menangani

permasalahan

pemerintahan

dan

pembangunan di masa yang akan datang.


172

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Orang

37.635

%

1:28

%

1:45

%

1:114

%

64,45

%

23,30

%

12,25

URUSAN WAJIB URUSAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 1


Jumlah peserta didik anak usia dini % Gedung sekolah yg layak meliputi: ~ Rasio ruang kelas yang layak dibanding jumlah siswa SD/MI ~ Rasio ruang kelas yang layak dibanding jumlah siswa SMP/MTs ~ Rasio ruang kelas yang layak dibanding jumlah siswa SMA/MA Kondisi Gedung : ~ Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik ~ Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan sedang ~ Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan rusak

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

~ Sekolah/pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik ~ Sekolah/pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan sedang ~ Sekolah/pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan rusak

%

21,10

%

35,00

%

43,90

~ Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik ~ Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan sedang ~ Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan rusak

%

50,00

%

30,00

%

20,00

Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

%

99,52

Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts

%

83,00

Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

%

45,00

Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

%

97,20

Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts

%

77,00

Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK

%

41,00

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

APS (Angka Putus Sekolah) SD/MI

%

0,11

APS (Angka Putus Sekolah) SMP/ MTs

%

0,10

APS (Angka Putus Sekolah) SMA/ MA/SMK

%

0,4

Angka melanjutkan dari SD/MI ke jenjang SMP/MTs

%

66,10

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK/Mas

%

71,80

Tingkat Kelulusan SD/MI

%

100

Tingkat Kelulusan SMP/MTs

%

99,95

Tingkat Kelulusan SLTA/MA

%

99,99

Nilai Rata-rata UAN/UAS SD/MI (3 MP)

%

25,27

Nilai Rata-rata UAN/UAS SMP/MTs (4 MP)

%

35,13

Nilai Rata-rata UAN/UAS SMA (6 MP)

%

51,11

Nilai Rata-rata UAN/UAS SMK (4 MP)

%

33,22

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Orang Orang Orang

192 1.008 1.217

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV : ~ SD/MI ~ SMP/MTs ~ SMA/K/MA

% % %

89 87 92,50

Guru yang telah lulus Sertifikatsi untuk jenjang Pendidikan : ~ SD/MI ~ SMP/MTs ~ SMA/K/MA

% % %

66 58 54

Orang Orang Orang Orang

1:19 1:14 1:14 1:30

Orang

1:36

Orang

1:38

Jumlah peserta paket A, B dan C : ~ Paket A ~ Paket B ~ Paket C

~ Rasio guru/murid SD/MI ~ Rasio guru/murid SMP/MTs ~ Rasio guru/murid SMA/SMK/MA ~ Rasio murid per kelas rata-rata SD/MI ~ Rasio murid per kelas rata-rata SMP/MTs ~ Rasio murid per kelas rata-rata SMA/SMK/MA

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Bayi

949

Angka kematian bayi (per 1000 KH)

%

51,38

Angka kematian Balita (per 1000 KH)

%

0.78

Angka kematian ibu melahirkan (per 100000 KH)

%

31,25

Rasio posyandu per satuan balita

%

15,00

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi >24 jam ~ DBD ~ Terlacaknya KLB dan PD3I < 24 jam

% %

12.46 12,46

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat penanganan/perawatan

%

100,00

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyrakat miskin

%

71,04

URUSAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN 1

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka kelangsungan hidup bayi

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

% %

40,91 8,57

% % %

100,00 122,00 24,91

Unit

1 : 3.417

%

10,25

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

Kunjungan

67.048,00

Jumlah kunjungan Rawat Inap

Kunjungan

17.485,00

%

0,68

Bulan

01 Maret

ALOS (Average Length of Stay)

Hari

3-4 hr

NDR (Net Death Rate)

Mil

<25/mil

Meningkatnya sarana prasarana Puskesmas, Puskesmas pembantu dan jaringannya : ~ Puskesmas dengan kondisi baik ~ Puskesmas Pembantu dengan kondisi baik ~ Cakupan Poskesdes ~ Cakupan puskesmas ~ Cakupan puskesmas pembantu

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYAMRABU 1


Rasio tempat tidur pasien per jumlah penduduk (Standart 1 tempat tidur untuk 1000 org) Prosentase penduduk yang memanfaatkan RSUD

BOR (Bed Occupancy Rate) TOI (Turn Over Interval)

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

CRR (Cost Recovery Rate)

%

90

Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD

%

4,57

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat tingkat I

Orang

17.992,00

Ratio Kecukupan tenaga Medis

Orang

1:1.10

%

82,00

%

77,00

Drainase kawasan permukiman dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

%

50,00

Drainase jalan Kabupaten IKK kecamatan dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

%

9,70

Prosentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik

%

96,40

Indek kepuasan masyarakat

URUSAN PEKERJAAN UMUM DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN 1

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Prosentase panjang jalan Kabupaten infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik


KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

% Meter

50,01 41.807,00

Prosentase Rumah Tangga bersanitasi baik

%

35,00

Prosentase jalan lingkungan (kota/desa) dalam kondisi baik

%

50,00

Rumah tangga pengguna air bersih

%

45,00

Prosentase penduduk berakses air minum

%

32,00

Cakupan rumah layak huni

%

48,09

Prosentase penanganan bahaya kebakaran

%

68,00

Prosentase gedung berstandar pencegahan kebakaran

%

65,00

Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

URUSAN PERUMAHAN DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 1

Meningkatnya kualitas permukiman

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Dokumen

5

Kali

2

Tersedianya Dokumen / Review Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Dokumen

1

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Dokumen

1


Dokumen

1


Dokumen

1

URUSAN PETATAAN RUANG DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 1

Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW

Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1

Terwujudnya manajemen perenc. yang efektif

Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Unit

2,506.8

Lama pengujian angkutan umum (KIR)

Menit

30

Jumlah arus penumpang angkutan umum

Orang

2.728.000

Jumlah angkutan darat

Unit

7.544

Jumlah rambu yang terpasang

Unit

200

Terminal Bus

1

Prosentase penanganan sampah

%

74,00

Prosentase jumlah usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis serta daya dukung lingkungan

%

100

Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan

%

100

URUSAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO 1

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi

Jumlah uji kir angkutan umum

Cakupan layanan terminal angkutan darat

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1


KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Prosentase jumlah sumber air yang dilindungi dengan jumlah semua sumber air

%

25

Prosentase luas RTH Publik terhadap luas perkotaan

%

12

Rasio Penduduk Ber e- KTP / Satuan Penduduk wajib e-KTP

%

78

Presentase Bayi Ber Akte Kelahiran

%

39

Rasio Penduduk Ber Kartu Keluarga

%

56

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

%

90,00

Rasio KDRT

%

0

Prosentase jumlah tenaga kerja di bawah umur

%

20,90

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1

Meningk. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemantapan keluarga berencana

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

%

1,70

Cakupan Organisasi/Lembaga Wanita yang dibina

%

32,00

Partisipasi angkatan kerja perempuan

%

62,0

Rata-rata jml kelompok binaan PKK

%

2,65

Rata-rata jumlah anak per keluarga

%

2,45

Rasio akseptor KB (permix kontrasepsi)

%

0,50

Cakupan peserta KB aktif (terhadap jumlah PUS)

%

74,57

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

%

56,50

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1


KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

Orang

40

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Orang

45

Jumlah Panti Asuhan / Panti Jompo yang mendapat bantuan

Yayasan

15

Besaran naker yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kewirausahaan

Orang

127

Pencari kerja yang ditempatkan

Orang

516

Tingkat pengangguran terbuka

Orang

34.900

Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Orang

1.890

Jumlah perusahaan yang merapkan Jamsostek

Perusahaan

140

URUSAN SOSIAL DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1

Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial utamanya untuk PMKS

URUSAN KETENAGAKERJAAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1

Terciptanya peningkatan kualitas dan perlindungan bagi tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja / berusaha

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

UMKM

1.000

LKM/KSP

25

PAKET / UKM

65

%

2

Jumlah modal koperasi dan UMKM

Rp.

146.850

Volume usaha koperasi dan UMKM

Rp.

5.219.400

Jumlah Proyek PMDN, PMA dan Investasi Daerah

Proyek

500

Nilai Investasi PMDN, PMA dan

Rp.

550 Milyard

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 1


Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Jumlah LKM non BPR/KSP Jumlah bantuan pemerintah kepada koperasi dan UMKM Prosentase koperasi aktif

URUSAN PENANAMAN MODAL BAGIAN PENANAMAN MODAL DAN KERJASAMA 1

Meningkatnya investasi / penanaman modal daerah

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Kelompok

2

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

%

2

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Event

4

Club

2

Jumlah organisasi olahraga

Organisasi

1

Jumlah organisasi pemuda

Organisasi

1

URUSAN KEBUDAYAAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1


Jumlah kelompok kesenian

URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1


Jumlah klub olahraga

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Unit

947

%

100

Hari

2

Kasus

130

Frekuensi penyelenggaraan forum antar Umat Beragama

Kec.

4

Pembinaan terhadap Ormas, Orpol dan LSM (Keg. Penyuluhan pada masyarakat)

Lokasi (Eks KWD)

5

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KANTOR SATPOL PP 1


Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Cakupan patroli petugas Satpol PP Jumlah pelanggar Perda

BADAN KESBANG LINMAS 1


KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Orang

300

%

100

Jumlah kegiatan pelayanan sosial

Kegiatan

5

Jumlah kegiatan keagamaan

Kegiatan

8

%

100

Titik

56


Meningkatnya pemahanan masy. dalam penanggulangan bencana

Jumlah masyarakat memahami pencegahan dini terhadap bencana

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM …………… BAGIAN UMUM 1


Terselenggaranya kegiatan KDH / WKDH selama 1 tahun

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1


BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM 1


Ketepatan waktu penyusunan LPPD Jumlah batas wilayah administrasi yang dibangun

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Kali

90

Jumlah RAPERDA yang disahkan

Perda

7

Jumlah PERBUP dan Keputusan Bupati yang disahkan

Perbub dan SK

450

Jumlah Kasus yang terselesaikan

Kasus

6

Sistem Informasi Manajemen Pemda/ SKPD yang telah menetapkan SOP

SKPD

7

Jumlah Analisa Jabatan

SKPD

5

%

100

BAGIAN PEREKONOMIAN 1


Frekuensi sosialisasi, monitoring dan evaluasi

BAGIAN HUKUM 1


BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR 1


BAGIAN PERLENGKAPAN 1


Pendidikan dan pelatihan formal (Diklat pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi)

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen (LAKIP Kabupaten, Tapkin, LKPJ, Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat)

%

100

Terpublikasinya informasi keberhasilan pembangunan

%

100

SKPD

61

Dokumen

2

Perda

18

Risalah

987

BAGIAN PENGOLAH DATA DAN STATISTIK 1

Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang professional, efektif dan efisien BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

1


BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1


Ketepatan penerbitan dokumen laporan keuangan Monitoring & evaluasi sesuai dengan waktu dan mutu yang direncanakan

SEKRETARIAT DEWAN 1


Jumlah PERDA yang dihasilkan Jumlah risalah rapat/sidang yang dihasilkan

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Cakupan ijin yang diterbitkan

%

100

Lama Pengurusan Perijinan : ~ IMB ~ SIUP ~ TDP

Hari Hari Hari

45 3 3

Jumlah peserta diklat struktural yang dilaksanakan

Orang

233

Jumlah peserta diklat fungsional yang dilaksanakan

Orang

28

Jumlah jabatan struktural yang terisi

% Orang

100 977

Jumlah temuan pengawasan dari Inspektorat dan APIP lainnya

Temuan

351

Jumlah sertifikat yang dimiliki oleh pengawas

Sertifikat

5





INSPEKTORAT 1


KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Cakupn. pasar (fasilitas Perdagangan) yang diperbaiki

%

13,70

Realisasi PAD

Rp

97.372.044.362,89

Rasio PAD terhadap APBD

%

6

Rasio PAD terhadap pendapatan

%

6

Orang

200

Sistem Tata Kelola Keuangan yang terbangun

%

100

Sistem Tata Kelola Barang Daerah yang terbangun

%

100



DINAS PENDAPATAN 1




Jumlah anggota korpri yang dibina

BADAN PELAKSANA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 1


KET

NO

2

SASARAN


INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan

%

100

Realisasi Belanja

%

93.28

Unit

9

%

88

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton

137.775 151.206 5.810 38.335 2.617 43.483 12.924

%

66

Orang

872

URUSAN KETAHANAN PANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN 1

Meningk. ketahanan pangan daerah

Lumbung Pangan Desa Skor pola pangan harapan Ketersediaan pangan utama : ~ Beras ~ Jagung ~ Kedelai ~ Kacang Tanah ~ Kacang Hijau ~ Ubi Kayu ~ Uni Jalar Penurunan Daerah Rawan Gizi Jml pelatihan bagi tenaga penyuluh

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

%

8,80

Pokmas

25

%

53,30

%

100

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1

Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Jumlah BUMDes/UED Cakupan aparatur desa yang mendapat pembinaan

URUSAN STATISTIK BAGIAN PENGOLAH DATA DAN STATISTIK 1

Terpenuhinyan kebutuhan data statistik

Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen (Bangkalan Dalam Angka, PDRB, IPM, Profil Kecamatan)

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Arsip/Tahun

8.319

Orang

149

SKPD Akses Point

24 5

Jangkauan penyiaran radio lokal

Km

35

Jumlah penerbitan media masa lokal (Lensa Madura)

Kali Terbit/Thn

24

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Orang

98.873

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Buku

33.508

URUSAN KEARSIPAN KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 1


Jumlah arsip yang dikelola Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO 1

Meningkatnya system komunikasi, informasi dan media masa

Website Instansi Pemerintah Daerah

URUSAN PERPUSTAKAAN KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 1


KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Cakupan bina kelompok petani

%

3,25

Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian

Unit Usaha

4

Kw/Ha Kw/Ha

57,73 26,92

Ha

8.040

(Kg/Ekor) (Kg/Ekor) (Kg/Ekor) Kg/Ekor/Tahun Lt/Ekor/Tahun

163,50 15 1,1 13,50 1.743,00

URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 1


Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya : ~ Padi ~ Jagung Cakupan Luas lahan yang terigasi teknis Produktivitas hasil peternakan ~ Sapi Potong ~ Kambing ~ Ayam pedaging ~ Telur ~ Susu

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha

65.558,59 59.895,00 807,78 2.272,00 679,07 1.904,54

Produksi hasil hutan kayu

M3

3.031,60

Produksi hasil hutan non kayu

Kg

605

Rehabilitasi lahan kritis

%

0,57

Jumlah sumur air tanah yg dibangun

Unit

6

Jumlah pemasangan dan pengembangan jaringan listrik pedesaan

Desa

5

RT

40

URUSAN KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1


Produktivitas hasil perkebunan ~ Tebu ~ Kelapa ~ Jambu Mente ~ Cabe Jamu ~ Pocok

URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1

Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan energi

Jumlah rumah tangga pengguna energi terbarukan

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Jumlah Obyek Wisata

Obyek

15

Kunjungan wisata

Orang

120.000

Ton

3.182,70

Kg/Kapita/Thn

23,90

Ton

24.197,10

%

13,46

Kali

18

Kali

1

URUSAN PARIWISATA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1


Produksi perikanan budidaya Konsumsi ikan perkapita

Produksi perikanan perairan tangkap Cakupan bina kelompok nelayan

URUSAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1

Peningk. perlindungan konsumen, Frekwensi pengawasan barang pelayanan perdagangan dan peningk. kadaluarsa volume perdagangan Frekuensi operasi pasar

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Kali

1

Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Orang

60

Jumlah Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan (Pemda lain, instansi pusat, lembaga/perguruan tinggi)

Kerjasama

20

Jumlah tenaga kerja yang terserap industri kecil, menengah dan kreatif

Orang

140

Cakupan bina kelompok pengrajin industri kecil, menengah dan kreatif

%

6,00

Peningkatan / pertumbuhan jumlah industri kecil, menengah dan kreatif

%

3,19

Jumlah kegiatan promosi hasil industri kecil, menengah dan kreatif

Kali

3

Jumlah Promosi

URUSAN PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1

Meningkatnya produksi sektor industri kecil dan menengah dan industri kreatif

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Orang

10

URUSAN KETRANSMIGRASIAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1

1 2 3 4 5 6


Jumlah calon transmigrasi yang terdata

URUSAN WAJIB URUSAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

URUSAN KESEHATAN Dinas Kesehatan 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3 Program Pengawasan Obat dan Makanan 4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 9 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 10 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 11 Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

65.733.364.344 223.328.200 35.151.627.677 27.145.254.366 25.075.000 131.175.850 3.056.903.251

71.286.978.585 9.582.183.875 52.792.714.545 105.913.000 2.015.390.905 769.659.764 1.617.204.300 205.627.600 97.590.900 3.607.326.096 367.467.600 125.900.000

KET

1 2 3 4 5 6 7

RS Syarifah Ambami Rato Ebu Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

10 11 12 13 14

URUSAN PEKERJAAN UMUM Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan turap/talud/brojong Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan pengolahan air baku Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program Pengendalian banjir Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program Pembangunan infrastruktur perdesaaan/perkotaan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

1 2

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan infrastruktur perdesaaan/perkotaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

241.544.237.410 11.010.240.338 5.000.000 25.500.000 89.638.464.600 75.700.044.600 230.000.000 64.934.987.872

162.558.931.768 5.000.000.000 1.100.000.000 120.000.000 10.302.000.000 100.000.000 7.412.080.314 9.794.493.500 380.000.000 360.000.000 640.000.000 119.999.600 47.234.894.154 73.117.964.200 6.877.500.000 11.741.920.550 920.000.000 10.821.920.550

1 2 3 4

URUSAN PERUMAHAN Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

17.127.560.500 4.495.784.500 502.831.600 92.000.000 12.036.944.400

1 2

URUSAN TATA RUANG Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

12.177.250.000 432.250.000 11.745.000.000

5 6 7 8 9

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Program Pengembangan Data/Informasi Program Perenc. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1 2 3 4 5 6 7

URUSAN PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Program Perencanaan Transportasi

1 2 3 4

2.942.174.958 522.101.958 50.000.000 251.275.000 160.000.000 712.798.000 415.000.000 355.000.000 405.500.000 70.500.000

12.334.013.057 147.028.400 419.908.000 3.199.337.000 1.051.630.600 25.000.000 7.418.509.057 72.600.000

5

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Badan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 2 3

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningk. peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1 2 3 4

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KS Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1 Program Keluarga Berencana 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3 Program Pelayanan kontrasepsi 4 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 5 Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 6 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 7 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 8 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 9 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 10 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

19.646.326.500 8.137.514.865 418.765.700 366.555.000 146.155.000 10.577.335.935

1.119.045.550 1.119.045.550

182.025.000 137.512.500 28.262.500 16.250.000

1.564.305.800 239.697.000 20.650.000 284.737.000 531.934.800 18.140.000 210.787.000 26.750.000 175.910.000 36.050.000 19.650.000

6 7

URUSAN SOSIAL Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan anak terlantar Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1 2 3

URUSAN KETENAGAKERJAAN Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 2 3 4 5

4

URUSAN KOPERASI DAN UKM Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 2

URUSAN PENANAMAN MODAL Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1 2 3

454.954.150 82.695.500 121.412.500 59.430.000 59.767.400 88.872.000 22.621.900 20.154.850

1.237.776.800 961.234.700 233.815.100 42.727.000

1.500.389.289 401.070.689 449.031.000 74.937.600 575.350.000

558.239.400 450.864.300 107.375.100

1 2 3

URUSAN KEBUDAYAAN Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

4 5 6 7

URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 2

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1 2 3

491.242.000 63.975.000 292.297.000 134.970.000

1.526.954.350 38.980.000 79.682.500 50.000.000 106.786.850 63.780.000 37.725.000 1.150.000.000

507.176.500 109.382.200 326.794.300

4

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

100.000.000

1 2 3

Perlindungan Masyarakat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat

570.178.850 102.500.000 76.250.000 391.428.850

1 2 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana

3

71.000.000

5.854.328.400 45.756.700 315.325.100 5.493.246.600

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Umum Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

3.235.472.718 3.235.472.718

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Sosial Program Pengembangan Wawasan Keagamaan Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan

587.852.650 110.000.000 19.000.000

669.340.000 50.000.000

2

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Proram Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1 2 3

Bagian Perekonomian Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Penataan Daerah Baru Program Peningkatan Perekonomian Daerah

289.590.000 88.702.000 100.000.000 100.888.000

Bagian Hukum Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

601.048.000 120.000.000

1 2 3 4

1

1 2

440.852.650 18.000.000

619.340.000

481.048.000

1 2 3 4 5

Bagian Organisasi dan Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 2

Bagian Perlengkapan dan Asset Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah

1

Bagian Penanaman Modan dan Kerjasama Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

782.788.050 208.828.900 194.200.000 89.357.750 203.401.400 87.000.000 4.143.345.550 218.073.700 3.925.271.850

70.000.000

1

Bagian Pengolah Data dan Statistik Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

1 2

Bagian Humas dan Protokol Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

517.269.500 20.000.000 497.269.500

Bagian Administrasi Pembangunan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

336.299.550 104.944.450

1 2 3

1 2

SEKRETARIAT DPRD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

246.000.000

98.808.800 132.546.300 16.509.181.397 16.074.103.777 435.077.620

1

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat

1 2 3

Badan Kepegawaian Daerah Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.414.529.100 63.965.200 611.522.400 739.041.500

Inspektorat Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.394.645.775 1.130.150.675

Kantor Pengelolaan Pasar Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Investasi Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar Daerah

6.619.553.400 4.055.842.900 2.563.710.500

1 2

1 2

1

18 Kecamatan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1

Dinas Pendapatan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 2

Sekretariat Dewan Korpri Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur

1 2

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah

17.552.800 17.552.800

264.495.100

589.503.000 589.503.000 1.310.599.000 1.310.599.000 298.567.850 170.654.250 127.913.600 3.435.375.200 1.493.764.800 1.941.610.400

1 2 3 4 5

URUSAN KETAHANAN PANGAN Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Hasil Olahan Bahan Pangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Program Pemberdayaan Penyuluhan

2.448.599.600 70.989.950 1.010.998.800 165.000.000 18.000.000 1.183.610.850

1 2 3 4 5 6

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Desa

1.719.954.325 486.100.000 33.900.000 85.050.000 707.604.325 376.100.000 31.200.000

1

URUSAN STATISTIK Bagian Pengolah Data dan Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

260.103.800 260.103.800

1 2 3 4

URUSAN KEARSIPAN Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

285.544.150 95.865.950 135.408.200 25.720.000 28.550.000

1 2 3 4

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dan media massa

2.541.405.150 2.125.665.150 119.950.000 51.940.000 243.850.000

1

URUSAN PERPUSTAKAAN Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN Dinas Pertanian dan Peternakan 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 3 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 4 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian 5 Program peningkatan produksi pertanian 6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 7 Program peningkatan produksi hasil peternakan 8 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 9 Program peningkatan penerapan teknologi petemakan 10 Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URUSAN KEHUTANAN Dinas Kehutanan dan Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan, Lahan & Perlindungan Tanaman Program perencanaan dan pengembangan hutan dan lahan Program Pembenihan Kehutanan / Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan Program Pengembangan Produksi dan Peredaran Hasil Kehutanan/ Perkebunan Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

235.345.100 235.345.100

10.182.277.000 34.142.700 3.436.951.100 159.737.500 402.021.800 200.000.000 52.400.000 372.054.000 81.880.513 2.703.161.387 2.739.928.000

2.193.272.520 262.695.000 134.373.000 1.320.242.570 39.847.020 47.500.000 34.300.000 98.450.000 178.238.000 77.626.930

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Dinas Pertambangan dan Energi Program Inventarisasi, Pengusahaan Pertambangan dan Pengembangan Energi Program Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas Program Pembinaan Pengawasan Kelistrikan dan Migas Program Inventarisasi Pengembangan dan Konservasi Air Tanah Program Mitigasi Bencana Geologi dan Pengembangan Wilayah Program Penguasaan, Pengembangan, Migas, Batubara dan Energi Lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi URUSAN PARIWISATA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 3 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 4 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 5 Program pengembangan budidaya perikanan 6 Program pengembangan perikanan tangkap 7 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 8 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 12 Program Peningkatan Sarana Penyuluhan Perikanan

35.089.977.100 156.674.000 126.302.200 18.731.908.100 165.461.100 6.527.537.000 204.328.700 9.177.766.000

1.042.789.500 96.747.500 486.520.000 459.522.000

5.743.450.235 35.065.700 225.000.000 18.193.900 17.675.000 80.587.500 100.000.000 150.000.000 56.620.000 1.294.837.500 2.750.800.000 279.270.000 735.400.635

1 2 3 4

URUSAN PERDAGANGAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

1 2 3 4 5 6

URUSAN PERINDUSTRIAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

1

URUSAN KETRANSMIGRASIAN Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal

7.006.322.625 82.376.625 97.250.000 1.000.000.000 5.826.696.000

989.825.000 75.000.000 45.400.000 296.500.000 348.125.000 44.800.000 180.000.000

68.100.000 68.100.000

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Orang

37.635

%

1:28

%

1:45

%

1:114

%

64,45

%

23,30

%

12,25




KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET


%

21,10

%

35,00

%

43,90


%

50,00

%

30,00

%

20,00


%

99,52


%

83,00


%

45,00


%

97,20


%

77,00


%

41,00

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET


%

0,11


%

0,10


%

0,4


%

66,10


%

71,80


%

100


%

99,95


%

99,99


%

25,27


%

35,13


%

51,11


%

33,22

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Orang Orang Orang

192 1.008 1.217


% % %

89 87 92,50


% % %

66 58 54


1:19 1:14 1:14 1:30

Orang

1:36

Orang

1:38



KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Bayi

949


%

51,38


%

0.78


%

31,25


%

15,00


% %

12.46 12,46


%

100,00


%

71,04




KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

% %

40,91 8,57

% % %

100,00 122,00 24,91

Unit

1 : 3.417

%

10,25


Kunjungan

67.048,00


Kunjungan

17.485,00

%

0,68

Bulan

01 Maret


Hari

3-4 hr


Mil

<25/mil





BOR (Bed Occupancy Rate) TOI (Turn Over Interval)

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET


%

90


%

4,57


Orang

17.992,00


Orang

1:1.10

%

82,00

%

77,00


%

50,00


%

9,70


%

96,40

% Meter

50,01 41.807,00






KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET


%

35,00


%

50,00


%

45,00


%

32,00


%

48,09


%

68,00


%

65,00



KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Dokumen

5

Kali

2


Dokumen

1


Dokumen

1


Dokumen

1


Dokumen

1







KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Unit

2,506.8


Menit

30


Orang

2.728.000


Unit

7.544


Unit

200

Terminal Bus

1


%

74,00


%

100


%

100







KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET


%

25


%

12


%

78


%

39


%

56


%

90,00

Rasio KDRT

%

0


%

20,90





KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET


%

1,70


%

32,00


%

62,0


%

2,65


%

2,45


%

0,50


%

74,57


%

56,50



KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET


Orang

40


Orang

45


Yayasan

15


Orang

127


Orang

516


Orang

34.900


Orang

1.890


Perusahaan

140





KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

UMKM

1.000

LKM/KSP

25

PAKET / UKM

65

%

2


Rp.

146.850


Rp.

5.219.400


Proyek

500


Rp.

550 Milyard






KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Kelompok

2


%

2


Event

4

Club

2


Organisasi

1


Organisasi

1







KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Unit

947

%

100

Hari

2

Kasus

130


Kec.

4


Lokasi (Eks KWD)

5



Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Cakupan patroli petugas Satpol PP Jumlah pelanggar Perda



KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Orang

300

%

100


Kegiatan

5


Kegiatan

8

%

100

Titik

56












KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Kali

90


Perda

7


Perbub dan SK

450


Kasus

6


SKPD

7


SKPD

5

%

100




BAGIAN HUKUM 1







KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET


%

100


%

100

SKPD

61

Dokumen

2

Perda

18

Risalah

987



1





SEKRETARIAT DEWAN 1



KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET


%

100


Hari Hari Hari

45 3 3


Orang

233


Orang

28


% Orang

100 977


Temuan

351


Sertifikat

5





INSPEKTORAT 1


KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET


%

13,70

Realisasi PAD

Rp

97.372.044.363


%

6


%

6

Orang

200


%

100


%

100



DINAS PENDAPATAN 1







KET

NO

2

SASARAN


INDIKATOR

SATUAN

TARGET


%

100

Realisasi Belanja

%

93.28

Unit

9

%

88


137.775 151.206 5.810 38.335 2.617 43.483 12.924

%

66

Orang

872

URUSAN KETAHANAN PANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN 1



KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

%

8,80

Pokmas

25

%

53,30

%

100







KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Arsip/Tahun

8.319

Orang

149

SKPD Akses Point

24 5


Km

35


Kali Terbit/Thn

24


Orang

98.873


Buku

33.508









KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET


%

3,25


Unit Usaha

4

Kw/Ha Kw/Ha

57,73 26,92

Ha

8.040


163,50 15 1,1 13,50 1.743,00




KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha

65.558,59 59.895,00 807,78 2.272,00 679,07 1.904,54


M3

3.031,60


Kg

605


%

0,57


Unit

6


Desa

5

RT

40







KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Jumlah Obyek Wisata

Obyek

15

Kunjungan wisata

Orang

120.000

Ton

3.182,70

Kg/Kapita/Thn

23,90

Ton

24.197,10

%

13,46

Kali

18

Kali

1









KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Kali

1


Orang

60


Kerjasama

20


Orang

140


%

6,00


%

3,01


Kali

3

Jumlah Promosi



KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Orang

10


1 2 3 4 5 6



URUSAN WAJIB URUSAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

URUSAN KESEHATAN Dinas Kesehatan 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3 Program Pengawasan Obat dan Makanan 4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 9 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 10 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 11 Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

65.733.364.344 223.328.200 35.151.627.677 27.145.254.366 25.075.000 131.175.850 3.056.903.251

71.286.978.585 9.582.183.875 52.792.714.545 105.913.000 2.015.390.905 769.659.764 1.617.204.300 205.627.600 97.590.900 3.607.326.096 367.467.600 125.900.000

KET

1 2 3 4 5 6 7

RS Syarifah Ambami Rato Ebu Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

10 11 12 13 14

URUSAN PEKERJAAN UMUM Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan turap/talud/brojong Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan pengolahan air baku Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program Pengendalian banjir Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program Pembangunan infrastruktur perdesaaan/perkotaan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

1 2

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan infrastruktur perdesaaan/perkotaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

241.544.237.410 11.010.240.338 5.000.000 25.500.000 89.638.464.600 75.700.044.600 230.000.000 64.934.987.872

162.558.931.768 5.000.000.000 1.100.000.000 120.000.000 10.302.000.000 100.000.000 7.412.080.314 9.794.493.500 380.000.000 360.000.000 640.000.000 119.999.600 47.234.894.154 73.117.964.200 6.877.500.000 11.741.920.550 920.000.000 10.821.920.550

1 2 3 4

URUSAN PERUMAHAN Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

17.127.560.500 4.495.784.500 502.831.600 92.000.000 12.036.944.400

1 2

URUSAN TATA RUANG Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

12.177.250.000 432.250.000 11.745.000.000

5 6 7 8 9

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Program Pengembangan Data/Informasi Program Perenc. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1 2 3 4 5 6 7

URUSAN PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Program Perencanaan Transportasi

1 2 3 4

2.942.174.958 522.101.958 50.000.000 251.275.000 160.000.000 712.798.000 415.000.000 355.000.000 405.500.000 70.500.000

12.334.013.057 147.028.400 419.908.000 3.199.337.000 1.051.630.600 25.000.000 7.418.509.057 72.600.000

5

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Badan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 2 3

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningk. peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1 2 3 4

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KS Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1 Program Keluarga Berencana 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3 Program Pelayanan kontrasepsi 4 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 5 Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 6 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 7 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 8 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 9 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 10 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

19.646.326.500 8.137.514.865 418.765.700 366.555.000 146.155.000 10.577.335.935

1.119.045.550 1.119.045.550

182.025.000 137.512.500 28.262.500 16.250.000

1.564.305.800 239.697.000 20.650.000 284.737.000 531.934.800 18.140.000 210.787.000 26.750.000 175.910.000 36.050.000 19.650.000

6 7

URUSAN SOSIAL Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan anak terlantar Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1 2 3

URUSAN KETENAGAKERJAAN Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 2 3 4 5

4

URUSAN KOPERASI DAN UKM Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 2

URUSAN PENANAMAN MODAL Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1 2 3

454.954.150 82.695.500 121.412.500 59.430.000 59.767.400 88.872.000 22.621.900 20.154.850

1.237.776.800 961.234.700 233.815.100 42.727.000

1.500.389.289 401.070.689 449.031.000 74.937.600 575.350.000

558.239.400 450.864.300 107.375.100

1 2 3

URUSAN KEBUDAYAAN Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

4 5 6 7

URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 2

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1 2 3

491.242.000 63.975.000 292.297.000 134.970.000

1.526.954.350 38.980.000 79.682.500 50.000.000 106.786.850 63.780.000 37.725.000 1.150.000.000

507.176.500 109.382.200 326.794.300

4

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

100.000.000

1 2 3

Perlindungan Masyarakat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat

570.178.850 102.500.000 76.250.000 391.428.850

1 2 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana

3

71.000.000

5.854.328.400 45.756.700 315.325.100 5.493.246.600

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Umum Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

3.235.472.718 3.235.472.718

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Sosial Program Pengembangan Wawasan Keagamaan Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan

587.852.650 110.000.000 19.000.000

669.340.000 50.000.000

2

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Proram Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1 2 3

Bagian Perekonomian Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Penataan Daerah Baru Program Peningkatan Perekonomian Daerah

289.590.000 88.702.000 100.000.000 100.888.000

Bagian Hukum Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

601.048.000 120.000.000

1 2 3 4

1

1 2

440.852.650 18.000.000

619.340.000

481.048.000

1 2 3 4 5

Bagian Organisasi dan Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 2

Bagian Perlengkapan dan Asset Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah

1

Bagian Penanaman Modan dan Kerjasama Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

782.788.050 208.828.900 194.200.000 89.357.750 203.401.400 87.000.000 4.143.345.550 218.073.700 3.925.271.850

70.000.000

1

Bagian Pengolah Data dan Statistik Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

1 2

Bagian Humas dan Protokol Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

517.269.500 20.000.000 497.269.500

Bagian Administrasi Pembangunan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

336.299.550 104.944.450

1 2 3

1 2

SEKRETARIAT DPRD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

246.000.000

98.808.800 132.546.300 16.509.181.397 16.074.103.777 435.077.620

1

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat

1 2 3

Badan Kepegawaian Daerah Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.414.529.100 63.965.200 611.522.400 739.041.500

Inspektorat Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.394.645.775 1.130.150.675

Kantor Pengelolaan Pasar Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Investasi Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar Daerah

6.619.553.400 4.055.842.900 2.563.710.500

1 2

1 2

1

18 Kecamatan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1

Dinas Pendapatan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 2

Sekretariat Dewan Korpri Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur

1 2

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah

17.552.800 17.552.800

264.495.100

589.503.000 589.503.000 1.310.599.000 1.310.599.000 298.567.850 170.654.250 127.913.600 3.435.375.200 1.493.764.800 1.941.610.400

1 2 3 4 5

URUSAN KETAHANAN PANGAN Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Hasil Olahan Bahan Pangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Program Pemberdayaan Penyuluhan

2.448.599.600 70.989.950 1.010.998.800 165.000.000 18.000.000 1.183.610.850

1 2 3 4 5 6

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Desa

1.719.954.325 486.100.000 33.900.000 85.050.000 707.604.325 376.100.000 31.200.000

1

URUSAN STATISTIK Bagian Pengolah Data dan Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

260.103.800 260.103.800

1 2 3 4

URUSAN KEARSIPAN Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

285.544.150 95.865.950 135.408.200 25.720.000 28.550.000

1 2 3 4

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dan media massa

2.541.405.150 2.125.665.150 119.950.000 51.940.000 243.850.000

1

URUSAN PERPUSTAKAAN Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN Dinas Pertanian dan Peternakan 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 3 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 4 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian 5 Program peningkatan produksi pertanian 6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 7 Program peningkatan produksi hasil peternakan 8 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 9 Program peningkatan penerapan teknologi petemakan 10 Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URUSAN KEHUTANAN Dinas Kehutanan dan Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan, Lahan & Perlindungan Tanaman Program perencanaan dan pengembangan hutan dan lahan Program Pembenihan Kehutanan / Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan Program Pengembangan Produksi dan Peredaran Hasil Kehutanan/ Perkebunan Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

235.345.100 235.345.100

10.182.277.000 34.142.700 3.436.951.100 159.737.500 402.021.800 200.000.000 52.400.000 372.054.000 81.880.513 2.703.161.387 2.739.928.000

2.193.272.520 262.695.000 134.373.000 1.320.242.570 39.847.020 47.500.000 34.300.000 98.450.000 178.238.000 77.626.930

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Dinas Pertambangan dan Energi Program Inventarisasi, Pengusahaan Pertambangan dan Pengembangan Energi Program Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas Program Pembinaan Pengawasan Kelistrikan dan Migas Program Inventarisasi Pengembangan dan Konservasi Air Tanah Program Mitigasi Bencana Geologi dan Pengembangan Wilayah Program Penguasaan, Pengembangan, Migas, Batubara dan Energi Lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi URUSAN PARIWISATA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 3 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 4 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 5 Program pengembangan budidaya perikanan 6 Program pengembangan perikanan tangkap 7 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 8 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 12 Program Peningkatan Sarana Penyuluhan Perikanan

35.089.977.100 156.674.000 126.302.200 18.731.908.100 165.461.100 6.527.537.000 204.328.700 9.177.766.000

1.042.789.500 96.747.500 486.520.000 459.522.000

5.743.450.235 35.065.700 225.000.000 18.193.900 17.675.000 80.587.500 100.000.000 150.000.000 56.620.000 1.294.837.500 2.750.800.000 279.270.000 735.400.635

1 2 3 4

URUSAN PERDAGANGAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

1 2 3 4 5 6

URUSAN PERINDUSTRIAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

1

URUSAN KETRANSMIGRASIAN Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal

7.006.322.625 82.376.625 97.250.000 1.000.000.000 5.826.696.000

989.825.000 75.000.000 45.400.000 296.500.000 348.125.000 44.800.000 180.000.000

68.100.000 68.100.000

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Orang

37.635

30.433

80,86

%

1:28

1:29

101,14

%

1:45

1:34

89,52

%

1:114

1:39

56,90

%

64,45

79,97

124,08

%

23,30

16,87

72,40

%

12,25

3,16

25,80




KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%


%

21,10

75,41

357,39

%

35,00

13,23

37,80

%

43,90

11,36

25,88


%

50,00

86,12

172,24

%

30,00

9,45

31,50

%

20,00

4,43

22,15


%

99,52

99,52

100,00


%

83,00

87,02

104,84


%

45,00

55,03

122,29


%

97,20

107,86

110,97


%

77,00

82,64

107,32


%

41,00

50,63

123,49

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%


%

0,11

0,20

181,82


%

0,10

0,13

130,00


%

0,4

0,2

50,00


%

66,10

50

75,64


%

71,80

71,50

99,58


%

100

100

100


%

99,95

100

100,05


%

99,99

100

100,01


%

25,27

25,78

102,02


%

35,13

29,89

85,08


%

51,11

39,39

77,07


%

33,22

28,62

86,15

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Orang Orang Orang

192 1.008 1.217

237 1.406 1.173

123,44 139,48 96,38


% % %

89 87 92,50

86,27 88,81 93,33

96,93 102,08 100,90


% % %

66 58 54

51,88 53 46,7

78,61 91,38 86,48


1:19 1:14 1:14 1:30

1:19 1:15 1:10 1:28

100 101,35 94,59 97,78

Orang

1:36

1:33

96,88

Orang

1:38

1:40

102,04



KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Bayi

949

992

104,53


%

51,38

8,26

622,03


%

0,78

0,14

557,14


%

31,25

77,85

40,14


%

15,00

17,37

115,80


% %

12,46 12,46

30,60 12,46

40,72 100,00


%

100,00

100,00

100,00


%

71,04

3,6

5,07




KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

% %

40,91 8,57

45,45 14,71

111,10 171,65

% % %

100,00 122,00 24,91

100,00 122,00 24,91

100,00 100,00 100,00

Unit

1 : 3.417

1 : 4.771

139,63

%

10,25

11,63

113,46


Kunjungan

67.868,00

79.564

117,23


Kunjungan

17.485,00

16.142,00

92,32

%

68,00

75,80

111,47

TOI (Turn Over Interval)

Hari

1

1,22

81,97


Hari

3

3,86

77,72


Mil

25,00

30,44

82,13





BOR (Bed Occupancy Rate)

KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%


%

90

99,04

110,04


%

4,57

2,19

47,92


Orang

17.992

15.292

84,99


Orang

1:1,10

1:1,01

99,85

%

82,00

76,80

93,66

%

77,00

86,75

112,66


%

50,00

95,43

190,86


%

97,00

94,79

97,72


%

96,40

97,22

100,85

% Meter

50,01 41.807,00

94,14 26.662,00

188,24 63,77






KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%


%

35,00

33,00

94,29


%

50,00

40,00

80,00


%

45,00

46,00

102,22


%

32,00

19,00

59,38


%

48,09

47,80

99,40


%

68,00

80,00

117,65


%

65,00

25,00

38,46



KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Dokumen

5

1

20,00

Kali

2

2

100,00


Dokumen

1

1

100,00


Dokumen

1

1

100,00


Dokumen

1

0

0,00







KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Unit

2.506

6.569

262,13


Menit

30

35

116,67


Orang

2.728.000

1.746.013

64,00


Unit

7.544

613

8,13


Unit

200

92

46,00

Terminal Bus

1

0

0,00


%

74,00

74,50

100,68


%

100

100

100,00


%

100

100

100,00







KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%


%

25

75

300


%

12

12,07

100,58


%

78

3,25

4,17


%

39

17,62

45,18


%

56

12,39

22,13


%

90,00

100,00

111

Rasio KDRT

%

0

0,14

0,00





KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%


%

20,90

0,16

0,77


%

1,70

1,41

82,94


%

32,00

10,71

33,47


%

62,0

46,5

75,00


%

2,65

18,06

681,51


%

2,45

2,46

100,41


%

0,50

0,32

64,00


%

74,57

74,40

99,77


%

56,50

53,97

95,52



KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%


Orang

40

40

100,00


Orang

45

45

100,00


Yayasan

15

0

0,00


Orang

127

368

289,76


Orang

516

226

43,80


Orang

34.900

26.506

75,95


Orang

1.890

2.739

144,92


Perusahaan

140

148

105,71





KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

UMKM

1.000

303

30,30

LKM/KSP

25

0

0,00

PAKET / UKM

65

0

0,00

%

2

0,75

37,50


Rp.

146.850.000.000

205.890.697.000

140,20


Rp.

5.219.400

91.893.291

1.760,61


Proyek

500

1.356

271,20


Rp.

550.000.000.000

321.109.565.302

58,38






KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Kelompok

2

8

400,00


%

2

2

100,00


Event

4

8

200,00

Club

2

2

100,00


Organisasi

1

1

100,00


Organisasi

1

1

100,00







KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Unit

947

917

96,83

%

100

100

100,00

Hari

2

2

100,00

Kasus

130

175

134,62


Kec.

4

5

125,00


Lokasi (Eks KWD)

5

5

100,00



Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Cakupan patroli petugas Satpol PP Jumlah pelanggar Perda



KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Orang

300

100

33,33

%

100

217

217


Kegiatan

5

5

100,00


Kegiatan

8

7

87,50

%

100

100

100,00

Titik

56

91

162,50












KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Kali

90

54

60,00


Perda

7

5

71,43


Perbub dan SK

450

255

56,67


Kasus

6

6

100,00


SKPD

7

61

871,43


SKPD

5

14

280,00

%

100

0

0,00




BAGIAN HUKUM 1







KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%


%

100

100

100,00


%

100

100

100,00

SKPD

61

61

100,00

Dokumen

2

2

100,00

Perda

18

4

22,22

Risalah

987

600

60,79



1





SEKRETARIAT DEWAN 1



KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%


%

100

100

100,00


Hari Hari Hari

45 3 3

45 3 3

100,00 100,00 100,00


Orang

233

121

51,93


Orang

28

0

0,00


% Orang

100 977

98,87 966

98,87 98,87


Temuan

351

431

122,79


Sertifikat

5

20

400,00





INSPEKTORAT 1


KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%


%

13,70

10,70

78,10

Realisasi PAD

Rp

97.372.044.363


%

6

9,50

158,33


%

6

9,82

163,67

Orang

200

350

175,00


%

100

100

100,00


%

100

100

100,00



DINAS PENDAPATAN 1


175.622.298.613

180,36






KET

NO

2

SASARAN


INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%


%

100

100

100,00

Realisasi Belanja

%

93,28

92,28

98,93

Unit

9

0

0,00

%

88

82,60

93,86


137.775 151.206 5.810 38.335 2.617 43.483 12.924

160.475 115.349 10.994 31.192 1.906 61.179 11.815

116,48 76,29 189,23 81,37 72,83 140,70 91,42

%

66

66

100,00

Orang

872

100

11,47

URUSAN KETAHANAN PANGANN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN 1



KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

%

8,80

7,40

84,09

Pokmas

2

2

100,00

%

53,30

36,00

67,54

%

100

100

100







KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Arsip/Tahun

8.319

9.522

114,46

Orang

149

75

50,34

SKPD Akses Point

24 5

22 0

91,67 0,00


Km

35

35

100,00


Kali Terbit/Thn

24

12

50,00


Orang

98.873

45.423

45,94


Buku

33.508

39.638

118,29









KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%


%

25

218

872


Unit Usaha

4

6

150

Kw/Ha Kw/Ha

57,73 26,92

62,05 22,52

107,48 83,66

Ha

8.040

8.104

100,80


163,50 15 1,1 13,50 1.743,00

187,62 17 1,2 13,61 1.742,00

114,75 110,00 109,09 100,81 99,94




KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha

59.895 807,78 2.272 679,07 1.904,54

47.070 701,50 335,71 250 470

78,59 86,84 14,78 36,82 24,68


M3

3.031,60

2.646,51

87,30


Kg

605

725

119,83


%

0,57

0,27

47,37


Unit

6

29

483,33


Desa

5

16

320

RT

40

360

900,00







KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Jumlah Obyek Wisata

Obyek

15

14

93,33

Kunjungan wisata

Orang

120.000

1.821.946

1.518,29

Ton

3.182,70

3.777,50

118,69

Kg/Kapita/Thn

23,90

23,90

100,00

Ton

24.197,10

25.115,25

103,79

%

13,46

21,20

157,50

Kali

18

3

16,67

Kali

1

1

100,00









KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Kali

1

0

0,00


Orang

60

0

0,00


Kerjasama

20

5

25,00


Orang

140

65

46,43


%

6,00

6,50

108,33


%

3,01

4,50

149,50


Kali

3

3

100,00

Jumlah Promosi



KET

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Orang

10

0

0,00




Jumlah Anggaran Tahun 2015 : Rp. 2.053.858.356.829,82 Realisasi Anggaran Tahun 2015 : Rp. 1.838.356.287.254,99 atau 89,51%

KET

CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015

NO

SKPD

PENGHARGAAN YANG DI RAIH

TAHUN

JUARA

TINGKAT

1

DINAS PENDIDIKAN

01. Pencak Silat SDN Banyuajuh 3 Kamal 02. Guru Berprestasi Pengembangan Pendidikan SDN Cangkarman 3 Konang

2015 2015

II II

Nasional Nasional

2

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Industri Kreatif (Devriansyah)

2015

I

Nasional

3

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Lomba Duta Mahasiswa

2015

II

Nasional

4

BAGIAN PENGOLAH DATA DAN STATISTIK

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dengan Predikat "CC"

2015

-

Nasional

BUPATI BANGKALAN KATA PENGANTAR

Recommend Documents