KATA PENGANTAR. Reduction Strategy Papers) pada tahun yang memuat prinsip

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan kekuatan sehingga dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) ini dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen SNPK ini merupakan proses yang sangat panjang dan

melibatkan berbagai pihak. Penyusunan SNPK dimulai tahun 2001 dengan pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), penyusunan

Dokumen Sementara Strategi Penanggulangan Kemiskinan(Interim Poverty Reduction Strategy Papers) pada tahun 2002-2003 yang memuat prinsip dan langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan SNPK, pembentukan Tim

Koordinasi

Penyiapan

Penyusunan

Perumusan

Kebijakan

Penanggulangan Kemiskinan (TKP3KPK) di bawah koordinasi Kantor Menko Kesra, sampai pada proses finalisasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Finalisasi SNPK di bawah koordinasi Kantor Meneg PPN/Bappenas sebagai Pokja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan.

Rangkaian proses tersebut dilakukan dengan mengutamakan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Proses penyusunan dokumen

SNPK

dilakukan

dengan

melibatkan

berbagai

pelaku

pembangunan baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi.

Dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan ini mengakui kemiskinan sebagai masalah multidimensi. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok

Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan

i

orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Masyarakat miskin diakui mempunyai hak-hak dasar yang

sama dengan anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen SNPK didasarkan atas pendekatan berbasis hak. Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai upaya untuk menjamin

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar

masyarakat miskin, perwujudan keadilan dan kesetaraan gender, serta

percepatan pembangunan perdesaan, perkotaan, kawasan pesisir, dan

kawasan tertinggal. Berbagai strategi dan kebijakan tersebut dituangkan dalam rencana aksi penanggulangan kemiskinan tahun 2005–2009 yang memuat langkah-langkah pencapaian tujuan dan sasaran, dan indikator

kinerja. Strategi dan kebijakan tersebut juga telah diintegrasikan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009.

Penyusunan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan ini merupakan langkah

awal

untuk

secara

bersama-sama

memecahkan

masalah

kemiskinan. Komitmen yang kuat dan langkah nyata dari seluruh pelaku pembangunan sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dokumen Strategi Nasional Penanggulangan ini dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan dan program yang dapat menjamin penghormatan,

perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan menjadi arusutama dari seluruh kebijakan negara.

Jakarta, Januari 2005

Meneg PPN/Kepala Bappenas

Sri Mulyani Indrawati

ii


DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

x

DAFTAR GAMBAR

xi

DAFTAR SINGKATAN

xiv

RINGKASAN

xvii

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Maksud dan Tujuan

6

1.3

Proses Penyusunan

6

1.3.1

Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP)

7

1.3.2

Kajian Akademik

8

1.3.3

Konsultasi Publik

8

1.4

1.5 BAB II

Kedudukan dan Ruang Lingkup

10

1.4.1

Kedudukan

10

1.4.2

Ruang Lingkup

11

Sistematika

12

DIAGNOSIS KEMISKINAN

13


iii

2.1

Defisini Kemiskinan

13

2.2

Gambaran Umum

14

2.3

Permasalahan Kemiskinan

19

2.3.1

20

Kegagalan Pemenuhan Hak Dasar 2.3.1.1

Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan

2.3.1.2

Terbatasnya Akses dan

Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan 2.3.1.3

Pendidikan Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha 2.3.1.5

Terbatasnya Akses Layanan Perumahan

2.3.1.6

Sanitasi

Penguasaan Tanah

Lingkungan Hidup Lemahnya Jaminan Rasa Aman

2.3.1.10 Lemahnya Partisipasi 2.3.2 2.3.3

iv

44

48

50

Memburuknya Kondisi

Sumberdaya Alam dan 2.3.1.9

37

Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan

2.3.1.8

28

Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih dan Aman serta

2.3.1.7

22

Terbatasnya Akses dan

Rendahnya Mutu Layanan 2.3.1.4

20

Lemahnya Penanganan Masalah

53 57 62

Kependudukan

65

Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan

66


Gender 2.3.4 2.4 BAB III

Kesenjangan Antardaerah

Isu Strategis

68 71

KAJI ULANG KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

73

3.1

Pengelolaan Ekonomi Makro

74

3.1.1

Kebijakan Moneter

74

3.1.2

Kebijakan Fiskal

75

3.2

Pemenuhan Hak Dasar 3.2.1

Penyediaan dan Perluasan Akses

77

Pangan

77

3.2.2

Perluasan Akses Layanan Kesehatan

79

3.2.3

Perluasan Akses Layanan Pendidikan

83

3.2.4

Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha

87

3.2.5

Perluasan Akses Layanan Perumahan

93

3.2.6

Penyediaan Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi

94

3.2.7

Perluasan Akses Tanah

95

3.2.8

Perluasan Akses Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

97

3.2.9

Peningkatan Rasa Aman

100

3.2.10

Perluasan Akses Partisipasi

102

3.3

Pengendalian dan Persebaran Penduduk

105

3.4

Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gender

106

3.5

Pengembangan Wilayah

108

3.5.1

Pembangunan Perdesaan

108

3.5.2

Pembangunan Perkotaan

110

3.5.3

Pengembangan Kawasan Pesisir

112


v

3.5.4 3.6

BAB IV

Pembangunan Daerah Tertinggal

Otonomi Daerah dan Globalisasi

114

3.6.1

Otonomi Daerah

114

3.6.2

Globalisasi

116

STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

119

4.1

Landasan Konstitusional

119

4.2

Visi dan Misi

123

4.3

Tujuan

124

4.4

Sasaran

124

4.5

Prinsip-prinsip

125

4.5.1

Nilai-nilai yang berkenaan dengan Tujuan

4.5.2

Nilai-nilai yang berkenaan dengan Proses

125 125

4.6

Strategi Utama

126

4.7

Rencana Aksi

128

4.7.1

128

Kebijakan Ekonomi Makro 4.7. 1.1 Penciptaan Stabilitas Ekonomi Makro 4.7.1.2 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

4.7.2

128 130

4.7.1.3 Perluasan Kesempatan Kerja

133

4.7.1.4 Pengurangan Kesenjangan

134

Rencana Aksi Pemenuhan Hak Dasar

135

4.7.2.1 Pemenuhan Hak atas Pangan

136

4.7.2.2 Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan

4.7.2.3 Pemenuhan Hak atas Layanan

vi

113


138 145

Pendidikan 4.7.2.4 Pemenuhan Hak atas

Pekerjaaan dan Berusaha

4.7.2.5 Pemenuhan Hak atas Perumahan

154 158

4.7.2.6 Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi yang Baik

4.7.2.7 Pemenuhan Hak atas Tanah

161 164

4.7.2.8 Pemenuhan Hak atas

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

4.7.2.9 Pemenuhan Hak atas Rasa Aman

4.7.2.10 Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi

4.7.3

Rencana Aksi Perwujudan Keadilan dan Kesetaraan Gender

4.7.4

168 171 172

Rencana Aksi Pengembangan Wilayah Mendukung Pemenuhan Hak- Hak Dasar

4.7.4.1 Percepatan Pembangunan Perdesaan

4.7.4.2 Pembangunan Perkotaan 4.7.4.3 Pengembangan Kawasan Pesisir

4.7.4.4 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

BAB V

165

176 176 179 181 183

MEKANISME PELAKSANAAN RENCANA AKSI

187

5.1

187

Penegakan Prinsip tanpa Diskriminasi


vii

5.2

Pentahapan Pelaksanaan Kewajiban Negara

187

5.2.1

Kewajiban Negara

188

5.2.2

Kewajiban Minimum

188

5.2.3

Kerjasama untuk Pelaksanaan Kewajiban

5.3

Prasyarat Pelaksanaan Rencana Aksi

189

5.4

Pelembagaan Rencana Aksi

189

5.5

Jaringan Kerja Pelaksana Rencana Aksi

190

5.5.1

Pemerintah Pusat

191

5.5.2

Pemerintah Provinsi

193

5.5.3

Pemerintah Kabupaten dan Kota

195

5.5.4

Pelaku Usaha Swasta dan Perbankan

197

5.5.5

Lembaga Swadaya Masyarakat,

Organisasi Profesi dan Perguruan Tinggi 5.5.6

Organisasi Masyarakat dan Organisasi Keagamaan

5.5.7

Negara Donor, Lembaga Internasional, dan Perusahaan Multinasional

5.6

5.7

Antisipasi terhadap Hambatan Pelaksanaan

5.8

199 200 201

Rencana Aksi

202

5.6.1

Hambatan Sumberdaya Manusia

203

5.6.2

Hambatan Perubahan Kebijakan

203

5.6.3

Hambatan Politik

203

Penganggaran Rencana Aksi

204

5.7.1

Prinsip Penganggaran

204

5.7.2

Reorientasi Pengelolaan Anggaran

5.7.3

viii

188

Negara

205

Pengarusutamaan

206

Pengendalian dan Pengawasan (Safeguarding)


207

Rencana Aksi BAB VI

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

209

6.1

Prinsip-Prinsip

209

6.2

Mekanisme dan Prosedur

210

6.2.1

Pengumpulan Data

210

6.2.2

Pelaporan

211

6.2.3

Diseminasi

212

6.2.4

Pemanfaatan dan Tindak Lanjut

213

6.3

Organisasi dan Kelembagaan

213

6.3.1

Kelembagaan Monev di Tingkat Pusat

215

6.3.1.1 Forum Konsultasi Monev

215

6.3.1.2 Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi

215

6.3.1.3 Monev Internal Lembaga Pemerintah dan Monev

Independen Lembaga Non Pemerintah 6.3.2

Kelembagaan Monev di Tingkat Daerah

6.3.3

Kelembagaan Monev di Tingkat Lokal/Komunitas

6.4 6.5 BAB VII

Integrasi ke dalam Sistem Perencanaan dan

216 217 217

Penganggaran

218

Penguatan Kapasitas Lembaga Penyedia Data

218

PENUTUP

231

DAFTAR PUSTAKA

233


ix

DAFTAR TABEL halaman

Tabel 2.1

Angka Kematian Bayi Menurut Kelompok Pengeluaran, 1998, 2001 dan 2003

Tabel 2.2

Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni menurut Kelompok Usia dan Pengeluaran Keluarga, 2003

Tabel 2.3

dan Jenis Kelamin, 2003

2001 dan 2002 (dalam Rupiah) Persentase Pemilikan Sertifikat Tanah menurut Perempuan dan Laki-laki Tabel 2.6

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), 1998 dan 2002

Tabel 6.1

Matrik Indikator Kinerja Monitoring dan Evaluasi SNPK

x

35

Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Pekerja sebulan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin,

Tabel 2.5

32

Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Kelompok Umur, Tempat Tinggal

Tabel 2.4

23


43 52 67 221

DAFTAR GAMBAR halaman

Gambar 2.1

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 1976 – 2003

15

Gambar 2.2

Persentase Penduduk Miskin, IPM, dan IKM 2002

16

Gambar 2.3

Persentase Balita Menurut Status Gizi

21

Gambar 2.4

Jumlah Desa Yang Sulit Mengakses rumah sakit

dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003 Gambar 2.5

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kerja

Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran Gambar 2.6

Angka Partisipasi Sekolah Umur 13 – 15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003

Gambar 2.7

di Perkotaan dan Perdesaan, 2003

Melanjutkan Sekolah, 2003 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Daerah dan Tingkat Pendidikan, 2003 Gambar 2.10

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2003

Gambar 2.11

29

29

Persentase Penduduk berumur 7 – 18 Tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah menurut Alasan Tidak

Gambar 2.9

26

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas

Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Gambar 2.8

25

Angka Buta Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003


30 32 33 34

xi

Gambar 2.11a

Angka Buta Aksara menurut Usia dan Pengeluaran Tahun 2003

34

Gambar 2.12

Persentase Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

36

Gambar 2.13

Angka Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003

Gambar 2.14

Diagram Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Tahun 2003

Gambar 2.15

Kabupaten/Kota Tahun 2003

Tahun 2003

Tahun 2003 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003 Gambar 2.19

Persentase Desa Yang Mengalami Bencana Gempa Bumi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003

Gambar 2.20

Persentase Desa Yang Mengalami Tanah Longsor dan Banjir Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003

Gambar 2.21

2003

Persentase Desa Yang Memiliki Organisasi Petani Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003

Gambar 2.23

Keterlibatan Rumah Tangga dalam Pengambilan Keputusan menurut Tingkat Pendapatan

Gambar 2.24

Diagram Sebar Persentase Penduduk Miskin dan Indek Kemiskinan Manusia (IKM) Tahun 2003

xii

47 48 54 54

Persentase Desa Yang Mengalami Konflik dalam 1 Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Tahun

Gambar 2.22

46

Persentase Rumah Tangga Dengan Lantai Terluas rumah dari Tanah Menurut Kabupaten/Kota

Gambar 2.18

45

Jumlah Kepala Keluarga yang Bertempat Tinggal di Kawasan Lindung Menurut Kabupaten/Kota

Gambar 2.17

40

Jumlah Kepala Keluarga yang Bertempat Tinggal di Bantaran Kali dan Rumah Kumuh Menurut

Gambar 2.16

38


59 63 63 68

Gambar 2.25

Diagram Sebar Persentase Penduduk Miskin dan PDRB Perkapita Tahun 2003

Gambar 2.26

Diagram Sebar Persentase Penduduk Miskin dan Kapasitas Fiskal tahun 2003

Gambar 6.1

Mekanisme dan Prosedur Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan


69 70 214

xiii

DAFTAR SINGKATAN AKABA

: Angka Kematian Balita

AKB

: Angka Kematian Bayi

AKI

: Angka Kematian Ibu

AKP

: Analisis Kemiskinan Partisipatif

APK

: Angka Partisipasi Kasar

APM

: Angka Partisipasi Murni

Bappenas

: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BDS

: Bussiness Development Services

BKPK

: Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

BPS

: Biro Pusat Statistik

DfID

: Departemen for International Development

DOTS

: Direct-Observed Treatment Short-term : Human Development Index

HDI

: Human Immunodefficiency Virus

HIV

: Human Poverty Index

HPI IKM

: Indek Kemiskinan Masyarakat

ILO

: International Labour Organization

IMF

: International Monetary Fund

IPG

: Indeks Pembangunan Gender

IPM

: Indeks Pembangunan Manusia

IPRSP

: Interim Poverty Reduction Strategy Papers : Japan Bank for International Cooperation

JBIC JICA

: Japan International Coorporation Agency

JPS BK

: Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan

xiv


KIKIS

: Komite Independen Anti Kemiskinan Struktural

KPK

: Komite Penanggulangan Kemiskinan

KPPP

: Komisi Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

LH

: Lingkungan Hidup

LILA

: Lingkar Lengan Atas

MBS

: Manajemen Berbasis Sekolah

MDG NHDR

: Millenium Development Goals

: National Human Development Report

ODA

: Official Development Assistance

PJM

: Pembangunan Jangka Menengah

PJP

: Pembangunan Jangka Panjang

PKPS BBM

: Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak

PPA

: Participatory Poverty Assessment

Propenas

: Program Pembangunan Nasional

PRSP

: Poverty Reduction Strategy Papers

PIR

: Pola Inti Rakyat

PUS

: Pasangan Usia Subur

SDA

: Sumber Daya Alam

SNPK

: Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan

SPM

: Standar Pelayanan Minimum

Susenas

: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Takesra

: Tabungan Kesejahteraan Keluarga

TKI

: Tenaga Kerja Indonesia

TKP3KPK

: Tim Koordinasi Penyiapan Penyusunan Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

TKW

: Tenaga Kerja Wanita

UCI

: Universal Child Immunization

UKBM

: Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

UMP

: Upah Minimum Propinsi

UNDP

: United Nation Development Program

UNICEF UNSFIR

: United Nations Children’s Fund

: United Nations Support For Indonesia Recovery


xv

UUPA

: Undang-Undang Pokok Agraria

WDR

: World Development Report

WTO WWF

xvi

: World Trade Organization : World Wildlife Foundation


RINGKASAN

Dokumen

Strategi

Nasional

Penanggulangan

Kemiskinan

(SNPK)

ini

merupakan dokumen strategi dan rencana aksi untuk mempercepat

pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. Dokumen SNPK tidak berdiri sendiri, tapi merupakan bagian dari dokumen Rencana

Pembanguan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009 yang memuat kebijakan pembangunan dan rencana kerja pemerintah selama lima tahun. Dokumen SNPK ini mengakui kemiskinan sebagai masalah multidimensi. Masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik

laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin

untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat

miskin,

dan

adanya

penghormatan,

perlindungan

dan

pemenuhan hak-hak dasar mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen SNPK didasarkan atas pendekatan berbasis hak. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) merupakan arah bersama bagi pemerintah, swasta, masyarakat, dan berbagai pihak dalam mendorong gerakan nasional penanggulangan kemiskinan. Tujuan yang

ingin dicapai adalah untuk menegaskan komitmen dalam mengatasi kemiskinan,

membangun

konsensus

bersama

untuk

melaksanakan


xvii

penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar, menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan

milenium (Millenium Development Goals) terutama tujuan penanggulangan

kemiskinan, dan mendorong pengarusutamaan kebijakan negara dalam penanggulangan kemiskinan. Pendekatan

hak-hak

dasar

relevan

dengan

perkembangan

dan

permasalahan yang terjadi di Indonesia. Proses demokratisasi yang

berlangsung selama ini diharapkan mempertajam pemahaman dan proses politik akan pentingnya perwujudan hak-hak dasar rakyat. Pendekatan berbasis hak juga memberikan penegasan pentingnya pelaksanaan otonomi

daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Dengan kewenangan dan sumberdaya yang lebih besar, pemerintah kabupaten dan kota berkewajiban untuk memberikan layanan dasar yang

mudah, murah dan bermutu bagi masyarakat miskin, serta memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Perbaikan tata pemerintahan akan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan

memberdayakan masyarakat miskin, serta memberikan peran yang strategis bagi swasta dan berbagai pihak dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Dokumen ini menegaskan bahwa perbaikan tata pemerintahan dan perluasan partisipasi harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan yang

dilaksanakan

untuk

memberdayakan

masyarakat

miskin,

dan

meningkatkan taraf dan mutu hidup masyarakat miskin. Dalam era globalisasi yang ditandai oleh persaingan, perubahan teknologi dan informasi yang begitu cepat, dan penerapan pasar bebas, peran negara

dalam penyediaan barang dan jasa publik akan makin berkurang. Oleh sebab itu, pendekatan hak dasar mengatur peran minimum yang harus menjadi kewajiban negara dan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada

mekanisme pasar. Selain itu, upaya penanggulangan kemiskinan perlu memperhatikan adanya momentum kemitraan global dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium.

xviii


Penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan berbasis hak menegaskan kewajiban negara (pemerintah, DPR, DPRD, lembaga tinggi Negara, TNI dan lembaga penyelenggaran negara lainnya) untuk berupaya sekuat tenaga dan secara bertahap mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Pelaksanaan kewajiban negara untuk terlebih dahulu menghormati, melindungi, dan kemudian memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin akan membuat proses pemenuhan hak-hak dasar tersebut lebih progresif dan tidak terhambat oleh ketersediaan sumberdaya dan sumberdana. Dengan mengedepankan proses partisipasi dan pemahaman terhadap suara masyarakat miskin, strategi penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam

empat rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun (2005 – 2009), yaitu Rencana Aksi Pengelolaan Ekonomi Makro, Rencana

Aksi Pemenuhan Hak Dasar, Rencana Aksi Perwujudan Keadilan dan Kesetaraan Gender, dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Wilayah Mendukung Pemenuhan Hak Dasar. Rencana Aksi Pengelolaan Ekonomi Makro memuat kebijakan dan langkah kebijakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Rencana Aksi Pemenuhan Hak Dasar memuat kebijakan dan langkah kebijakan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas

pekerjaan, hak atas air bersih, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup, hak atas rasa aman dari tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Rencana Aksi Perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender memuat kebijakan dan langkah kebijakan untuk menurunkan ketidakadilan gender

dan menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan sama dengan laki-laki.


xix

Rencana Aksi Percepatan Pengembangan Wilayah memuat kebijakan dan langkah kebijakan untuk revitalisasi pembangunan perdesaan, peningkatan pembangunan perkotaan, pengembangan kawasan pesisir dan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Guna menjamin terselenggaranya rencana aksi penanggulangan kemiskinan, dokumen SNPK juga menguraikan mekanisme pelaksanaan rencana aksi yang

memuat

penganggaran,

prasyarat,

kelembagaan,

pengendalian

dan

jaringan

pengawasan

kerja

pelaksana,

(safeguarding),

dan

antisipasi terhadap hambatan pelaksanaan rencana aksi, serta sistem pemantauan dan evaluasi.

Selain itu, sebagai dokumen yang disusun dengan dukungan dan partisipasi aktif pihak swasta, masyarakat, dan lembaga-lembaga internasional, serta hasil konsultasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah, dokumen SNPK juga diharapkan menjadi pedoman bersama bagi pelaku pembangunan lainnya. Oleh sebab itu, strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi rencana kerja dan program pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama semua pelaku pembangunan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran SNPK akan dapat terwujud sesuai dengan batas waktu yang telah direncanakan.

xx



xxi

.


22

KATA PENGANTAR. Reduction Strategy Papers) pada tahun yang memuat prinsip

Recommend Documents