KATA PENGANTAR. Puji syukur sepatutnya dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena

i KATA PENGANTAR

Puji syukur sepatutnya dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tuntunan-Nya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Negeri Ruteng ini dapat diselesaikan dengan baik dan tapat waktu sesuai dengan surat Plt Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 553/SEK/01/XII/2012 tentang penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 Penyusunan LAKIP tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban atas penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan berbagai tugas pokok Pengadilan Negeri Ruteng untuk kurun waktu satu tahun yang selanjutnya diuraikan pencapaian hasil sebagaiman tersebut dalam laporan ini. Rangkaian penyusunan LAKIP telah dirumuskan dan disusun oleh Tim Perumus dimaksudkan agar memenuhi fungsinya sebagai alat ukur kinerja Pengadilan Negeri Ruteng guna perbaikan di tahun yang akan datang. Selain itu LAKIP ini juga merupakan laporan secara eksklusif kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung RI. dalam rangka pembinaan dan pengawasan, atas pelaksanaan tugas kerja oleh Pengadilan Negeri Ruteng sehingga memperoleh berbagai masukan dan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut untuk tahun berikutnya. Demikian penyampaian Laporan ini dilaporkan sesuai mekanisme dan mohon petunjuk lebih lanjut atas petunjuk dan pembinaan Bapak disampaikan terima kasih.

Ruteng, 02 Januari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

GATOT SARWADI, SH. NIP 19680510 199003 1 003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................

i

DAFTAR ISI........................................................................................................

ii

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................

1

A. LATAR BELAKANG ............................................................................

1

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ...........................................................

11

C. SISTIMATIKA PENYAJIAN ................................................................

12

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA ....

14

A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 ....................................................

14

1. Visi dan Misi ........................................................................................

14

2. Tujuan dan Sasaran Strategis ...............................................................

14

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ...................................................

15

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013 .........................

23

C. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013. ........................

28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. ..........................................................

35

A. PENGUKURAN KINERJA. ..................................................................

35

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ...........................................

42

BAB IV PENUTUP. ...........................................................................................

60

A. KESIMPULAN ......................................................................................

60

B. SARAN ...................................................................................................

61

LAMPIRAN – LAMPIRAN 1.

Struktur Organisasi

2.

Indikator Kinerja Utama

3.

Rencana Kinerja Tahun 2013

4.

Matriks Rencana Strategis 2011 – 2015

5.

Grafik Penanganan Perkara Perdata dan Pidana Tahun 2013

6.

SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah


iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efesien serta mendapatkan kepercayaan publlik dan memberikan pelayanan hukum yang bekualitas, etis, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat, Pengadilan Negeri Ruteng menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut : A. TUJUAN. 1.

Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan dengan cara menangani perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Ruteng secara cepat, tepat dan profesional dengan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2.

Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati dengan

cara

menghasilkan

putusan

Tingkat

Pertama

yang

bermutu,

melaksanakan proses peradilan yang bersih dan transparan dan melaksanakan administrasi teknis peradilan secara tertib dan dapat dipertanggung jawabkan. 3.

Menangani segala permasalahan hukum berdasarkan pengaduan masyarakat secara arif bijaksana sehingga memberi kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.

4.

Menjalankan manajemen organisasi, administrasi umum dan keuangan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pegawai dengan kebijakan-kebijakan preventive maupun represif.

B. SASARAN. 1.

Memeriksa dan memutus semua perkara pidana dan perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri Ruteng sisa tahun 2013 selama triwulan I.

2.

Menyelesaikan administrasi berkas perkara yang diajukan pada Pengadilan Negeri Ruteng selama 1 (satu) hari sejak diterima Pengadilan Negeri Ruteng.


iv 3.

Memeriksa dan memutus semua perkara pidana dan perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri Ruteng dalam tahun berjalan tidak lebih dari 5 (lima) bulan untuk setiap perkara.

4.

Menyelesaikan pengetikan putusan dalam satu hari setelah putusan dibacakan.

5.

Mengirim petikan putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari ke-2 setelah putusan tersebut dibacakan.

6.

Menyelesaikan penetapan penahanan dan mengirim kepada Jaksa Penuntut Umum, Rutan dan Terdakwa selama 2 hari sejak penetapan penahanan dikeluarkan.

7.

Menata arsip perkara in-aktif setelah perkara dijatuhkan berkekuatan hukum tetap.

8.

Membuat dan mengirim laporan bulanan perkara pada tanggal 5 bulan berikut dan laporan semester pada awal bulan ke-7 serta laporan tahunan pada awal bulan Januari tahun berikut.

9.

Mengambil keputusan tentang cara penanganan setiap pengaduan masyarakat dalam jangka waktu 5 hari setelah pengaduan diterima.

10. Melaksanakan segala urusan kepegawaian sesuai jadwalnya. 11. Melaksanakan rapat BAPERJAKAT setiap empat bulan. 12. Membuat jadwal pengelolaan anggaran pada minggu ke-1 bulan Januari dan menjalankan jadwal tersebut. 13. Membuat jadwal pengelolaan asset, pengamanan dan pemeliharaan kantor pada minggu ke-1 bulan Januari dan melaksanakan sesuai jadwal selama tahun berjalan. Hasil yang telah dicapai Pengadilan Negeri Ruteng sepanjang tahun 2013 menunjukkan tingkat pencapaian yang cukup memuaskan. Rendahnya pengaduan masyarakat baik terhadap tingkah laku aparat pengadilan maupun terhadap putusan Hakim, merupakan indicator outcome dari pelayanan pengadilan.


v Prosentase realisasi anggaran sepanjang tahun 2013 mencapai 90.32 %. Tanpa adanya temuan penyelewengan keuangan dan administrasi yang dinyatakan Disclaimer. Disamping pencapaian hasil yang cukup memuaskan dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan kendala berupa alat-alat pengolah data yang kurang produktif lagi yang disebabkan karena daya listrik yang tidak memadai dengan kapasitas pemakaian maupun karena usia alat yang telah mencapai ambang purna ekonomis, oleh karena itu perlu dilakukan penambahan daya listrik serta rehabilitasi instalasi sehingga masalah kelistrikan tidak lagi menjadi hambatan. Selain itu tenaga service tetap untuk alat pengolah data selalu siap ketika terjadi gangguan pada perangkat komputer di kantor.


1

BAB I PENDAHULUAN D. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam kurun waktu satu tahun yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Ruteng yang berisikan capaian hasil kerja sesuai amanat Undang-Undang No.4 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undangundang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut juga merupakan gambaran pertanggungjawaban oleh Pengadilan Negeri Ruteng sebagai bagian dari Instansi Pemerintah yang berdasarkan Inpres No.7 Tahun 1999, Permenpan No.29 Tahun 2010 dan SE Menpan No.11 Tahun 2011, wajib membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Dokumen Penetapan Kinerja. Bahwa wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Negeri Ruteng, yang utama adalah tugas Yudicial (menerima, memeriksan dan mengadili serta menyelesaikan ) setiap perkara yang diterima juga melaksanakan tugas-tugas non yudicial meliputi pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum dimana capaian dari keseluruhan tugas-tugas tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini. Pengadilan Negeri Ruteng selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang juga melaksanakan sebagian tugas Mahkamah Agung RI di daerah selaku ujung tombak di daerah yang bekerja dan melayani kepentingan masyarakat pencari keadilan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu : Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, dengan karakteristik permasalahan sangat bervariatif dari akibat adat istiadat serta latar belakang pemahaman akan hukum yang berbeda.


2 Tuntutan perubahan yang berdimensi dalam penyelesaian tugas kerja Pengadilan Negeri Ruteng diakumulasi dengan tuntutan reformasi penegakan hukum dan reformasi birokrasi merupakan tantangan tersendiri mengingat keterbatasan jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng minimnya jumlah Pegawai pelaksana administrasi merupakan problem khusus, belum lagi ketersediaan perangkat teknologi pendukung masih belum memadai serta sumber daya manusia yang secara umum masih cukup jauh dari harapan dalam menjawab berbagai tuntutan reformasi. Pencanangan

rancangan

perubahan yang diamanatkan oleh Mahkamah

Agung RI, sebagaimana ditetapkan dalam Visi yaitu menuju Peradilan Indonesia Yang Agung merupakan supporting bagi seluruh jajaran peradilan untuk terus bekerja dan berkarya secara maksimal dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Implementasi perubahan yang bersifat keseluruhan baik terhadap aparatur maupun sistim kerja haruslah dimaknai sebagai bentuk tanggungjawab dan alat ukur pencapaian tugas kerja mengingat penyelenggaraan peradilan mendapat kontrol dan kritik dari masyarakat baik orang perorang maupun secara organisasi cukup tinggi dan tajam, hal ini haruslah disikapi secara positif agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan semakin lebih baik dan pencapaian Peradilan Indonesia Yang Agung dapat terwujud. Rangkuman keseluruhan pola kerja yang ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai hasil kerja yang bersinergi dengan pelayanan publik dan tuntutan reformasi diberbagai bidang yang menggunakan alat ukur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka jajaran Pengadilan Negeri Ruteng telah menyamakan persepsi menggunakan manajemen yang beroreintasi pada pencapaian hasil maksimal dengan menyelaraskan suatu rencana strategis, terorganisir dan berkesinambungan serta rencana kerja yang diadopsi dari Standard Operasional Prosedur (SOP). Tugas Pengadilan Negeri Ruteng sebagai salah satu supporting ujung tombak Mahkamah Agung RI di daerah dalam upaya dan usaha penegakan hukum dan keadilan serta pelayanan publik yang prima melalui jaringan informasi publik telah menetapkan prioritas kerja dengan memadukan antara Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-undang No.49 Tahun 2009, serta berbagai perangkat peraturan Mahkamah Agung RI, meliputi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

3 1. Disiplin jam kerja. 2. Peningkatan/percepatan penyelesaian perkara. 3. Peningkatan tertib penyelesaian administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan. 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 5. Peningkatan perangkat IT. 6. Peningkatan pengawasan dan pembinaan. 7. Percepatan pelayanan publik dan informasi publik. Dengan ditetapkan 7 point prioritas tersebut di atas diharapkan adanya perubahan yang signifikan terhadap perilaku Hakim, pejabat struktural dan fungsional maupun karyawan/ti. Dengan demikian prinsip-prinsip Good Government dapat terwujud serta selaras dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum dan birokrasi. Lebih dari pada itu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana tersebut dalam blue print meliputi : 1. Manajemen aparatur. 2. Manajemen perkara. 3. Transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan. 4. Sumber-sumber keuangan dan manejemen keuangan. 5. Pengawasan dan sanksi. Dengan mengutamakan percepatan sasaran di bidang

:

1. Transparansi putusan. 2. Peningkatan teknologi informasi. 3. Penertiban Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4. Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim. 5. Peningkatan Sumber Daya Manusia. Berpijak pada tuntutan reformasi bagi penyelenggaraan penegakan hukum yang semakin hari semakin variatif yang diarahkan pada aparatur penegak hukum, penegakan hukum dan keadilan di dalamnya mencakup aspek yang luas, berdimensi sehingga dibutuhkan suatu perencanaan yang strategis, terarah dan mudah untuk dijabarkan serta dilaksanakan, dimulai dari kemandirian lembaga, peningkatan pelaksanaan fungsi yuridis, administrasi, penataan penyelenggaraan keseluruhan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

4 administrasi peradilan dan administrasi keuangan serta pembangunan yang efisien dan efektif dan peningkatan sumber daya manusia sehingga lebih profesional. Sejalan dengan tuntutan dan reaksi yang terurai di atas maka Pengadilan Negeri Ruteng sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung RI berkewajiban untuk membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam setiap kurun waktu, maka pelaksanaan tugas dan fungsinya senantiasa berlandaskan pada visi, misi, Rencana Strategis serta program kerja. Keseluruhan rangkuman perencanaan tentunya harus diaplikasikan dalam penyelenggaraan peradilan umum pada peradilan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Ruteng, tentunya diseimbangkan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan perangkat pendukung lainnya. Berkaitan dengan tuntutan perubahan yang fundamental maka Pimpinan Mahkamah Agung RI telah mengambil langkah-langkah konkrit dengan menerbitkan berbagai aturan sebagai pijakan penyelenggaraan peradilan di Indonesia, termasuk restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya termasuk tata kerja pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Permasalahan umum yang mesti menjadi perhatian adalah pengembangan dan atau penambahan unit-unit kerja serta perubahan eselonering, dan penambahan baik Hakim dan pegawai sebagai unsur pelaksana utama yang ketika diukur dari formasi yang tersedia masih sangat jauh kekurangan, hal ini jika dihadapkan dengan tuntutan perubahan sebegitu kuatnya tidak seimbang penerapannya disebabkan oleh sumber daya masih terbatas bahkan tradisional dan cenderung frustasi dari penyempitan struktur dan eselonering sudah tentu akan sangat berpengaruh pada hasil akhir dari suatu penyelesaian tugas kerja. Bahwa dari berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas kerja cukup banyak potensi pendukung dan juga potensi permasalahan sebagaimana diuraikan di bawah ini 1. POTENSI Dalam pelaksanaan penyelesaian tugas kerja yang menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Ruteng terdapat adanya berbagai potensi baik itu yang bersifat positif maupun negatif dan secara keseluruhan itu dijadikan aset sekaligus tantangan dalam pelaksanaan berbagai tugas kerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

5 Pengadilan Negeri Ruteng selaku ujung tombak Mahkamah Agung RI di daerah memiliki peran ganda baik sebagai yudex factie juga melaksanakan system peradilan yaitu : sebagai pengelola manajemen dalam bidang teknis yudisial dan non teknis yudisial yang bersifat administrastif, personil, finansial, sarana dan prasarana memberikan tantangan dan tanggung jawab serta memiliki tugas dalam menghadapi karakteristik permasalahan yang beragam, dengan adanya beban tugas tersebut sudah tentu harus didukung oleh kekuatan sumber daya manusia yang handal dan sumber dana serta berbagai fasilitas lainnya yang memadai. Namun dalam pelaksanaan dan penjabaran justru terbentur dengan keterbatasan sumber daya manusia dan ketersediaan perangkat pendukung, maka sering terjadi potensi konflik internal, antara tuntutan perubahan yang harus direalisasi termasuk percepatan penyelesaian berbagai tugas jika tuntutan dan harapan tersebut dibandingkan dengan jumlah aparat (Hakim, Panitera Pengganti dan Staf) yang jumlahnya sangat tidak berimbang serta keterbatasan anggaran maupun sarana lainnya. Peluang untuk penguatan sumber daya manusia dan sumber dana merupakan suatu hal yang harus dipenuhi guna pencapaian perubahan sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi dengan demikian perubahan yang signifikan akan diraih dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akumulasi dari keterbatasan sumber daya manusia dengan problematik yang ada dan tuntutan adanya perubahan serta tuntutan penggunaan sarana teknologi tinggi yang makin menguat namun dengan terbatasnya penguasaan teknologi oleh personil akan berdampak pada peningkatan kinerja aparat cenderung menurun. Pengadilan Negeri Ruteng yang berada di daratan Flores bagian Barat wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas wilayah, Sebelah Utara : Laut Flores, sebelah Timur : Kabupaten Ngada, sebelah Selatan : Laut Sawu, sebelah Barat : Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat ( wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo ), dengan wilayah hukum seperti tersebut sangat membutuhkan berbagai terobosan guna mengimbangi perkembangan dan kemampuan Pengadilan Negeri lain dalam pencapaian perubahan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

6 Gambaran kondisi umum sebagaimana terurai pada bagian lain tentang potensi dan permasalahan serta langkah-langkah kebijakan umum serta metode penyelesaian tugas kerja maka gambaran potensi tersebut sangat berpeluang untuk dikembangkan menjadi kekuatan dalam memacu kinerja aparat dengan cara menyelaraskan potensi lingkungan internal dan potensi lingkungan eksternal, dengan mengatur ritme untuk keseimbangan antara kepemimpinan dan manajemen Pengadilan, penerapan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung dengan situasional daerah kerja, pemanfaatan sumber daya manusia yang sangat terbatas, kecepatan dan ketepatan pelayanan publik, dan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan serta pemulihan tingkat kepercayaan masyarakat, gambaran dimaksud didukung oleh potensi lingkungan internal dan eksternal antara lain

:

a. Potensi Lingkungan Internal Bahwa Pengadilan Negeri Ruteng dengan keterbatasan sumber daya manusia serta sumber dana dan peralatan pendukung memiliki variable dan besaran yang menjadi faktor kekuatan untuk menunjang keberhasilan rencana strategis serta peningkatan kinerja dari waktu kewaktu. Penerapan perencanaan kerja dan pengawasan serta pembinaan personil semakin hari dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan baik, bahkan direspon oleh pejabat struktural dan fungsional maupun segenap karyawan/ti sehingga perubahan menuju perbaikan sistem kerja cukup memberikan hasil yang positif. Dengan kekuatan 22 ( termasuk Ketua dan Wakil Ketua ) personil dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan jumlah perkara tentu masih jauh dari standart formasi untuk ukuran Pengadilan Negeri Klas II, dimana jumlah pejabat dan staf dari segi menejemen sangatlah kurang bagi penyelenggaraan satu institusi, yang secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

= IV/a.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

= IV/a.

3. Hakim

= 6 orang.

4. Panitera Sekretaris

= III/d.

5. Wakil Panitera

= III/c.

6. Wakil Sekretaris

= III/c.


7 7. Panitera Muda Perdata

= III/b.

8. Panitera Muda Pidana

= III/b.

9. Panitera Muda Hukum

= III/b.

10. Kepala Urusan Umum

= Lowong (PLH : II/c).

11. Kepala Urusan Kepegawaian

= Lowong (PLH : II/b).

12. Kepala Urusan Keuangan

= III/b.

13. Panitera Pengganti

= 2 orang.

14. Karyawan/ti

= 3 orang.

Dari jumlah personil dengan klasifikasi sebagaimana tersebut meskipun terdapat beberapa pejabat Stuktural yang tidak memiliki disiplin ilmu sesuai tugas di bagian tertentu bahkan Kaur Kepegawaian dan Kaur Umum masih lowong namun personil yang ada memiliki tekat yang kuat untuk melaksanakan tugas termasuk perangkapan jabatan sehingga penguasaan pengetahuan manajemen dan administrasi yang cukup baik sangat memberikan kontribusi positif untuk melakukan perubahan penanganan setiap tugas yang diberikan dilingkup Pengadilan Negeri Ruteng, akan tetapi dari volume pekerjaan

yang

menjadi

porsi

tanggungjawab

dibandingkan

dengan

ketersediaan sumber daya manusia sangat kurang jika dilakukan pembagian tugas kerja sebagaimana tugas pokok dan fungsi. Kondisi nyata ini tidaklah menjadi alasan Pimpinan Pengadilan Negeri Ruteng dan segenap jajarannya untuk menunda pelaksanaan tugas kerja, justru kondisi ini oleh Pimpinan telah menetapkan langkah-langkah konkrit dan secara maksimal memanfaatkan potensi yang ada dengan cara-cara sebagai berikut

:

1. Penyelenggaraan Procedure (SOP)

administrasi dan standar

menggunakan

Standard

Operating

Prosedur Tetap ( PROTAP ) yang

ditetapkan dalam Buku I sampai dengan Buku IV, disertai perangkat peraturan lainnya, serta kemampuan penyelenggaraan administrasi secara elektronik. 2. Prioritas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen, efektif, dan berkeadilan dengan biaya yang ringan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

8 3. Prioritas

penyelenggaraan

manajemen

secara

bertanggungjawab,

percepatan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, cepat, tepat, biaya ringan dan tetap proporsional. 4. Ketersediaan

perangkat

elektronik

yang

cukup

memadai,

untuk

mendukung manajemen informasi yang akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta adanya pengelolah pelayanan publik yang prima. 5. Peningkatan komitmen dari seluruh komponen penyelenggara administrasi untuk menyelesaikan setiap tugas tepat waktu dan tepat sasaran. 6. Peningkatan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan akuntabel. 7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, kapabel, terintegritas dan profesional dalam bidang tugas. 8. Peningkatan pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan penyelenggaraan peradilan. 9. Pendekatan dan pelayanan hukum secara persuasif semakin baik dimana telah terbentuk Pengadilan Negeri Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat sebelumnya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng selain itu telah diusul pula pembentukan Pengadilan Negeri Borong ( Kabupaten Manggarai Timur ), dengan bertambahnya Pengadilan Negeri yang di usulkan akan semakin mendekatkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan. 10. Penyaluran informasi penyelesaian perkara melalui media informasi dengan berbasis Teknologi dan Informasi. 11. Percepatan penyelesaian setiap pengaduan masyarakat responsif ini merupakan potensi peningkatan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. 12. Peningkatan profesionalisme dalam penyelesaian tugas dengan melakukan pelatihan teknis administrasi dan teknis yustisial. b. Potensi lingkungan Eksternal 1. Respon institusi penegak hukum lain dalam percepatan penyelesaian perkara cukup tinggi. 2. Dukungan Pemerintah Daerah yang cukup baik sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan cukup terbantu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

9 3. Bantuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan pembangunan gedung Kantor Pengadilan.

2.

PERMASALAHAN Permasalahan sangat variatif dan merupakan hambatan berkaitan dengan penyelesaian tugas pokok dan fungsi serta upaya percepatan pelayanan publik, unsur-unsur permasalahan dimaksud dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: a. Permasalahan dari faktor internal Adapun yang menjadi permasalahan/hambatan yang bersifat intern terdiri dari 1. Jumlah personalia yang tidak berimbang antara sumber daya manusia dan volume pekerjaan yang menjadi beban tugas. Bahwa Pengadilan Negeri Ruteng adalah Pengadilan Negeri Kelas II dari ideal formasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 143/KMA/SK/VII/2007 ( Buku I ) berkisar 79 orang sedangkan sesuai kebutuhan yang ada dibandingkan dengan beban kerja membutuhkan 121 orang akan tetapi yang tersedia baru 22 orang dengan klasifikasi kepangkatan: 

Golongan IV

=

2 orang



Golongan III

=

16 orang



Golongan II

=

4 orang

Gambaran jumlah tersebut sangat tidak ideal disebabkan terjadi pengembungan pada golongan III yang dalam penyelenggaraan tugas sebagai penata tugas. 2. Bahwa terdapat kesenjangan eselonering antara Panitera-Sekretaris dalam kedudukan sebagai Eselon IV dan Wakil Panitera serta Wakil Sekretaris dalam kedudukan Eselon V dengan Panitera Muda dan Kaur selaku unit pengelola juga hanya Eselon V jika dibandingkan dengan institusi lain sangatlah jauh. Bahwa pada unit pengelola Eselon V sangat berpengaruh pada tingkat loyalitas, kreatifitas dan inovasi berkaitan dengan upaya memacu kinerja staf. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

10 3. Luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng dengan jarak tempuh memakan waktu lebih dari 1 jam dan biaya operasional yang cukup tinggi bila melakukan pemanggilan pihak atau pemberitahuan putusan. 4. Jumlah personil pada Pengadilan Negeri Ruteng sebagai ujung tombak dan pilar pertama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan masih sangat jauh dari formasi yang ideal, bahkan pejabat merangkap sebagai staf pelaksana, sehingga percepatan penyelesaian tugas menjadi terhambat. 5. Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima. 6. Sumber daya manusia yang profesional dalam tugas dan yang memahami dan menguasai teknologi sangat minim bahkan nyaris tidak tersedia. 7. Rata-rata para pejabat struktural memiliki pendidikan formal hanya Sekolah Menengah Atas atau setingkat, sehingga pola kerja masih bersifat tradisional. 8. Para pejabat pada Pengadilan Negeri Ruteng eselonnya setingkat Lurah bahkan dibawahnya, dan jauh dibawah Pejabat pada tingkat Kecamatan. 9. Kapabilitas para pejabat struktural belum mampu melaksanakan fungsinya serta rendahnya pemahaman dan penguasaan akan tugas pokok dan fungsi. 10. Luas wilayah hukum cukup berjauhan antara satu desa dengan desa yang lain, kadang sulit ditempuh dengan kendaraan roda empat dan roda dua. Rumusan permasalahan di atas secara konkrit disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain: 1. Manajemen sumber daya manusia. 2. Manajemen sumber dana. 3. Manajemen sarana dan prasarana. 4. Manajemen Teknologi dan Informasi 5. Manajemen transparansi peradilan. 6. Manajemen Pengawasan. b. Permasalahan dari faktor eksternal


11 1. Para pihak yang berperkara kadang tidak komprehensip dengan aparat Pengadilan sehingga proses percepatan penyelesaian perkara menjadi terhambat. 2. Masih terkendala dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan umum. 3. Kurangnya pemahaman pencari keadilan mengenai prosedur berperkara dan berbagai dokumen yang diperlukan dalam berperkara. 4. Proses pengiriman berkas perkara menjadi terlambat akibat keterbatasan sarana transportasi darat, udara maupun laut. Dari keseluruhan gambaran di atas merupakan fenomena yang dihadapi dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi diharapkan dengan berbagai instrument yang digunakan sebagai usaha nyata institusi Pengadilan Negeri Ruteng telah mengedepankan suatu bentuk penyelesaian tugas serta memperkenalkan model paradigma baru. 5. Adanya pemekaran Kabupaten baru yang secara administratif telah berjalan dan dalam pelayanan hukum menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri pada kabupaten induk. Pokok-pokok pikiran dan berbagai permasalahan yang dikemukanan dalam latar belakang peradilan pada Pengadilan Negeri Ruteng merupakan dinamika problematif yang secara intensif terus berkembang dari hari ke hari, tekat untuk menuju suatu perubahan maka harus dihadapi dengan langkah persuasif tanpa mengabaikan aturan yang telah ditetapkan, serta upaya antisipatif dan terbuka pada sikap korektif yang konstruktif. E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 dan UU N0.49 Tahun 2009 dapatlah diuraikan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Ruteng, adalah sebagai berikut: I. Tugas Pokok. a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. b. Pengadilan Negeri memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

12 c. Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. d. Pengadilan Negeri bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum pengadilan. II. Fungsi Pengadilan Negeri. a. Menjalankan kekuasaan kehakiman di daerah hukum Kabupaten, secara mandiri, efektif, efisien dengan mendapatkan kepercayaan publik serta profesional. b. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah. c. Menegakkan supremasi hukum. F. SISTIMATIKA PENYAJIAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) BAB I PENDAHULUAN i.

LATAR BELAKANG

ii.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

iii.

SISTIMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA D. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 1. Visi Dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok E. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013 F. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. C. PENGUKURAN KINERJA D. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

13 BAB IV PENUTUP. A. KESIMPULAN B. SARAN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikantor Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2013 4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 5. Grafik Penanganan Perkara Perdata dan Pidana Tahun 2013 6. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah


14 BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 Rencana Strategis pada prinsipnya merupakan perangkat kendali pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program. Secara sistematis maupun akademis Pengadilan Negeri Ruteng dan jajarannya belum memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) untuk tahun 2004 sampai dengan 2009, sedangkan untuk tahun 2010 – 2014 sedang diproses, dimana visi, misi, tujuan dan sasaran sudah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam LAKIP ini.

1. Visi dan Misi Visi Pengadilan Negeri Ruteng berpedoman pada Visi Mahkamah Agung Republik

Indoensia

yaitu:

“TERWUJUDNYA

BADAN

PERADILAN

INDONESIA YANG AGUNG”  Misi : a. Menjaga kemandirian badan peradilan. b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan e. Meningkatkan kualitas putusan Hakim yang semakin memenuhi rasa keadilan masyarakat. 2.

Tujuan dan Sasaran Strategis  Tujuan Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan visi, misi Pengadilan Negeri Ruteng, melalui pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut: a. Mengupayakan pelayanan prima kepada pencari keadilan melalui peningkatan kualitas penyelenggara proses peradilan serta independensi badan peradilan. b. Meningkatkan mutu pengolahan anggaran berbasis kinerja yang menunjang kelancaran proses peradilan.


15 c. Terwujudnya aparatur peradilan dengan integritas yang profesional, bersih dan berwibawa jujur dan adil. d. Terwujudnya system informasi yang transparan, aktual dan kredibel.  Sasaran Strategis Mengacu pada tujuan yang ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Ruteng adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan independensi lembaga dan hakim. b. Meningkatkan jumlah putusan dan diminutasi sebelum 6 (enam) bulan. c. Meningkatkan jumlah putusan Hakim Tingkat Pertama yang berkekuatan hukum tetap. d. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengolahan anggaran. e. Meningkatnya kompetensi, kualitas moral/etika dan profesionalisme aparatur peradilan. f. Tersedianya data dan informasi yang akurat dan kredibel untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan serta memenuhi kebutuhan para pencari keadilan/publik. g. Terlaksananya tugas-tugas ketatausahaan dan administrasi teknis yudisial secara tepat dan tepat aturan. 3.

Program Utama dan Kegiatan Pokok  Program Utama Program utama Pengadilan Negeri Ruteng untuk lima tahun ke depan dari tahun 2010-2014, mengikuti program utama Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu tentang Quick Wins percepatan pembangunan yang mencakup 5 (lima) bidang yakni : 1. Transparansi Tansparansi

badan

peradilan

merupakan

faktor

penting

untuk

mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya transparansi dilakukan dengan publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Terlaksananya prinsip transparansi hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

16 2. Pengembangan Teknologi dan Informasi (TI) Pengembangan teknologi dan informasi di Pengadilan Negeri Ruteng mempertimbangkan dinamika dan perubahan yang potensial terjadi, khususnya dalam memandu perubahan yang dilakukan secara radikal dalam proses kerja yang selama ini berlaku. Sehingga perlu usaha serius untuk mengatasi inefisiensi dan potensi penyalahgunaan wewenang akibat kelemahan regulasi dan aturan main formal yang berlaku. Dengan kejelasan arah strategis yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan menentukan peran dan posisi teknologi dan informasi sebagai instrumen yang mendukung modernisasi badan peradilan. 3. Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Negeri Ruteng di bawahnya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara. Sehubungan dengan hal tersebut oleh Pemerintah telah diundangkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2008. 4. Sosialisasi Peningkatan Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim Hakim sebagai salah satu ujung tombak terwujudnya keadilan, dituntut untuk memiliki kualitas diri yang baik. Tak hanya kecerdasan ilmiah yang dimiliki, namun juga harus memiliki kecerdasan spiritual. Sehingga seorang hakim semestinya terus meningkatkan kualitas baik secara keilmuan maupun etika dan moral. Untuk itu, maka terus berupaya guna meningkatkan kualitas hakim, disamping adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang telah diterapkan. Secara terminologi, kode etik dan PPH. Ajaran mengenai kesusilaan, kewajiban atau sikap moral yang harus dipegang hakim dan bersikap dan bertindak, terutama dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara. 5. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

17 Berdasarkan visi Pengadilan Negeri Ruteng disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia Yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Sistem manajemen sumber daya manusia yang dimaksud adalah sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang disebut dengan Competency Based

HR

Management.

Sistem

ini

juga

akan

memudahkan

operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja.  Kegiatan Pokok Kegiatan pokok pada Pengadilan Negeri Ruteng yakni : a. Penyelesaian perkara dan Penetapan Penahanan Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang di register Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama). b. Pelaksanaan Administrasi Perkara Perbandingan antara berkas yang diajukan / dilimpahkan (masuk) dengan jumlah berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang didistribusikan. c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/sertifikat diklat TIPIKOR, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat serta Perbandingan antar SDM non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga

memperoleh

kelulusan/bersertifikat

diklat

Kepemimpinan,

Sertifikat pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti

pendidikan

rintisan

gelar

sehingga

memperoleh

kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

18 d. Pelaksanaan Pengawasan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perbandingan jumlah temuan yang ditindak lanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan. e. Pelayanan Publik Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah minutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama

(Sesuai SK

KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan Perkara yang diputus f. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan Perbandingan prosentasi pengolahan data keuangan, data kepegawaian dan data umum dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2013  Indiktor Kinerja Utama Pengadilan Negeri Ruteng Berdasarkan BIMTEK SAKIP tanggal 16-18 Maret 2012 Pengadilan Negeri Ruteng telah menetapkan kegiatan melakukan Review Indikator Kinerja Utama yang disinkronisasi dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2010-2014 sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Ruteng yang outputnya sebagai berikut :

No 1 1

Indikator Kinerja Penjelasan Utama 3 4 a. Prosentase a. Perbandingan antara perkara yang perkara yang diminutasi diselesaikan dengan jumlah perkara yang diregister.

Penanggung Jawab 5 Panitera / Sekretaris

b. Prosentase sisa b. Perbandingan antara sisa Panitera perkara yang perkara yang diminutasi Sekretaris diselesaikan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola bindalmin tentang

Sumber Data 6 Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


19 jangka waktu penanganan perkara pada pengadilan tingkat Pertama.

2

3

c. Prosentasi c. Perbandingan antara Ketua dan penyelesaian jumlah permohonan Pansek penetapan penetapan penahanan penahanan tepat dari Penyidik dan waktu Penuntut Umum. a. Prosentase a. Perbandingan antara Panitera / berkas perkara berkas yang diajukan / Sekretaris yang diajukan dilimpahkan lengkap /dilimpahkan dengan jumlah berkas secara lengkap yang diajukan.

Data Permhonan penahanan dan Penetapan Penahanan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Prosentase b. Perbandingan antara Panitera berkas yang berkas perkara yang Sekretaris diregister dan diterima Pengadilan siap Negeri dengan berkas didistribusikan perkara yang ke Majelis. didistribusikan.


c. Prosentase c. Perbandingan antara Panitera Pihak Pihak Penggugat dan Sekretaris Penggugat dan Tergugat yang dipanggil Tergugat yang dengan yang hadir dipanggil untuk dipersidangan bersidang.

/ Data Perkara Perdata

d. Perbandingan perkara Panitera / d. Prosentase pidana / perdata banding, Sekretaris pemberitahuan kasasi, Peninjauan putusan perkara Kembali yang di putus Pidana / Perdata dan diberitahukan dengan Banding, Kasasi yang belum dan Peninjauan diberitahukan putusan. Kembali

Data Perkara Pidana / Perdata

a. Prosentasi yang a. Perbandingan antara Ketua lulus diklat atau SDM teknis yang pelatihan dan diajukan untuk mengikuti pendidikan diklat sehingga Hakim memperoleh kelulusan / sertifikat diklat

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


20 TIPIKOR, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat b. Prosentase b. Perbandingan antara Panitera pegawai yang tenaga teknis peadilan Sekretaris lulus diklat mengikuti diklat teknis yudisial sehingga memperoleh kelulusan/sertifikat diklat,dengan jumlah yang mengikuti diklat


c. Prosentase c. Perbandingan antar SDM Ketua dan Laporan Bulanan pegawai yang non teknis yang diajukan Panitera / dan Laporan lulus diklat non untuk mengikuti dilat Sekretaris Tahunan yudisial sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikat pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat

4

d. Prosentase d. Perbandingan antara pengusulan usulan dari Pengadilan pengisihan Negeri Ruteng ke Jabatan Pengadilan Tinggi untuk fungsional dan pengisihan jabatan struktural untuk fungsional dan struktural mengisi yang masih terdapat kekosongan kekosongan jabatan a. Prosentase a. Perbandingan jumlah pengaduan yang pengaduan yang ditindak ditindak lanjuti lanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Ketua, Panitera/Sekr etaris dan Baperjakat

Usulan dari Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

Tim Pengawas


b. Prosentase b. Perbandingan jumlah Tim temuan yang temuan yang ditindak Pengawas ditindak lanjuti lanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawas Pengadilan Tingkat



21 Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan.

5

c. Perbandingan c. Prosentase penyelesaian laporan ke penyelesain Mahkamah Agung R.I laporan perkara untuk laporan LI-A1, LItepat waktu A8, LI-B8, LI-A7, Laporan Evaluasi penyelesain perkara dan rekapan perkara pidana dan perdata yang diputus a. Prosentase a. Prosentase pengolahan penyelesaian surat sesuai SOP satu pengelolaan buah surat dikelola surat-surat dalam satu hari dari masuk dan agenda sampai di keluar distirbusi ke bagian pelaksana

Ketua dan Panitera / Laporan Sekretaris Bulanan, Semester tahunan

dan

Panitera Sekretaris


b. Jumlah b. Membandingkan jumlah Panitera pengadaan pengadaan barang tiap Sekretaris barang tahun persediaan dan non persediaan


c. Prosentase c. Membandingkan Panitera pemeliharaan penyimpanan barang Sekretaris barang yang yang tidak mengalami disimpan kerusakan sampai akhir sampai akhir tahun tahun dan tidak mengalami kerusakan

/

d. Prosentase d. Membandingkan jumlah Panitera pendistribusian permintaan per bagian Sekretaris barang ke dengan jumlah yang masing-masing didistribusi bagian seuai dengan

/ Laporan Bulanan, Semester Tahunan


dan

22 permintaan per bagian e. Prosentase e. Perbandingan antara Ketua dan penyelesaian penyelesaian dari masing Panitera/ Laporan (PP 39 -masing laporan yang Sekretaris Laporan Bulanan Tahun 2006, diselesaikan tepat pada dan Tahunan SIMAK-BMN, waktunya baik laporan Laporan triwulan, semester dan Tahunan dan tahunan LAKIP) antara f. Prosentase buku f. Perbandingan buku yang masuk per yang tidak tahun, statistik dikembalikan peminjaman buku dan lain-lain a. Prosentase b. Perbandingan prosentase proses proses putusan perkara penyelesaian yang sudah dimunitasi perkara yang dan dapat didownload di dapat website Pengadilan dipublikasikan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan Perkara yang diputus

6

7.

Panitera Sekretaris

/

Panitera Sekretaris


a. Prosentase a. Perbandingan antara Panitera proses permohonan yang masuk Sekretaris penyelesaian dengan yang dikabulkan pengesahan legalisir. akta pendirian PT, CV, Yayasan dan legalisasi foto copy surat-surat yang dimohonkan legalisir b.

/

Prosentase b. Perbandingan antara KPN dan Permohonan proses permohonan yang masuk Panitera / yang masuk penyelesaian dengan penyelesaian dari Sekretaris pemberian atau masing-masing calon penerbitan pemimpin yang masuk


23 surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak dipidana 5 tahun atau lebih untuk calon Kepala Desa, calon legislative dan calon kepala daerah c. Prosentase proses penyelesaian pengambilan sumpah dan pelantikan anggota DPRD II

c. Perbandingan antara Ketua dan Permohonan permohonan yang Panitera / yang masuk masuk dengan Sekretaris penyelesaian dari masing-masing anggota DPRD II

B. RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2013 Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang fundamental disertai dengan tuntutan reformasi yang menyeluruh disemua bidang terhadap penyelenggara Negara, termasuk reformasi birokrasi dan reformasi peradilan dijajaran Pengadilan. Tuntutan

perubahan

tersebut

sangatlah

berdimensi

dan

berdampak

pada

penyelenggara penegakan hukum oleh lembaga peradilan khususnya Peradilan Umum dari waktu kewaktu semakin tajam baik dilakukan oleh orang perorang maupun secara kelembagaan dari dalam negeri maupun luar negeri.

Menjawab

tuntutan reformasi yang berdimensi tersebut dibutuhkan adanya kemauan dan kerja keras, serta keterpaduan perencanaan kerja, keterpaduan cara pandang dan gerak yang dinamis, pencapaian tujuan perubahan yang fundamental sebagaimana amanat reformasi dibidang peradilan terpenuhi. Sistem penyusunan rencana kerja diselaraskan dengan tugas dan fungsi dimana sistem perencanaan kerja dimaksud bersifat sistematis dan komperhensif, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

24 memiliki nilai-nilai yang bersifat transparansi, akuntabilitas, demokrasi dan partisipasi dengan demikian sasaran pencapaian tujuan kerja dapat terjawab dengan baik. Dalam merespon tuntutan perubahan tersebut secara sistematis disusunlah program kerja Pengadilan Negeri Ruteng. Sebagai suatu rencana kerja yang terproses, terencana dan terkendali secara keseluruhan terakumulasi dalam bentuk tindakan nyata guna pencapaian tujuan peradilan yang adil, bermartabat dan berwibawa, serta visi pokok Mahkamah Agung RI., sekaligus sebagai alat peningkatan kualitas aparat Pengadilan dengan kesamaan persepsi dalam penerapan hukum, pemanfataan maksimal sumber daya manusia serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Program ini selain sebagai landasan penyelenggaraan tugas dan fungsi juga di pergunakan sebagai instrument penggerak dan pencetus serta alat ukur penyelesaian tugas kerja maupun peningkatan kinerja baik individual maupun secara kelembagaan. Sistem penyusunan program kerja tahunan ini dilakukan secara demokrasi dengan merespon seluruh pikiran dan usul saran dari Wakil Ketua, Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan/Karyawati Pengadilan Negeri Ruteng dalam rapat umum, dengan mengacu pada berbagai elemen perundang-undangan yang berlaku, Surat Keputusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, visi dan misi serta pedoman kerja tetap. Rencana kinerja tahun 2013 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut No

Sasaran Strategis

1

a. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ruteng

Indikator Kinerja     

Prosentasi perkara Pidana sisa tahun 2012 yang diputus tahun 2013 Prosentasi perkara Perdata sisa tahun 2012 yang diputus tahun 2013 Prosentasi perkara Pidana tahun 2013 yang diputus Prosentasi perkara perdata tahun 2013 yang diputus Prosentasi perkara Pidana sisa tahun 2013

Terget (%) 100 %

100%

100% 100% 100%


25  



b. Meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara





  



2

Peningkatan administrasi perkara

tertib







Prosentasi perkara Perdata 100% sisa tahun 2013 Prosentasi Penyelesaian Minutasi perkara oleh 100% panitera pengganti setelah ada putusan majelis Prosentasi perkara yang belum selesai diminutasi 100 % oleh panitera pengganti setelah ada putusan majelis Prosentase perkara Pidana yang diputus Pengadilan Negeri Ruteng kurang dari 6 Bulan Prosentase perkara Perdata yang diputus Pengadilan Negeri Ruteng kurang dari 6 Bulan Prosentasi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak Banding Prosentase Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak di Kasasi Prosentase Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak di Peninjauan Kembali Prosentasi penyelesain penetapan penahanan tepat waktu Prosentase berkas perkara yang diajukan / dilimpahkan yang disampaikan secara lengkap Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis Hakim / Hakim Tunggal Prosentase berkas perkara yang diregister dan belum didistribusikan ke majelis Hakim / Hakim Tunggal

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %


26 

3

4

5

Meningkatkan SDM penyelenggara peradilan

Peningkatan kualitas pengawasan dan pelaporan perkara

Peningkatan penyelesian pengolahan persuratan dan pelaporan kesekretariatan

Prosentase berkas perkara yang ditetapkan Majelis Hakim / Hakim Tunggal  Prosentase berkas perkara yang diterima Majelis Hakim / Hakim Tunggal dan penahanan terdakwa Prosentaase pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia :  Diklat tenaga teknis hakim  Diklat tenaga teknis panitera  Diklat tenaga teknis jurusita  Diklat tenaga kesekretariatan yang lulus dan mendapat sertifikat pengadaan barang dan jasa  Diklat bagi tenaga pengelola keuangan dan pengelola barang  Prosentasi pengusulan jabatan fungsional dan struktural dalam mengisi kekosongan jabatan  Prosentase pengaduan aparatur peradilan yang ditindak lanjuti  Prosentase hasil temuan pengawasan yang ditindak lanjuti  Prosentase penyelesain laporan perkara perdata ataupun pidana secara bulanan,caturwulan, semester dan tahunan  Prosentase penyelesian pengolahan surat surat masuk dan keluar  Prosentase penyelesaian pengelolaan surat-surat masuk dan keluar  Jumlah pengadaan barang persediaan dan non persediaan

100 %

100 %

1 Org 1 Org 1 Org

2 Org

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


27 

Prosentase pemeliharaan barang yang disimpan sampai akhir tahun dan tidak mengalami 100 % kerusakan  Prosentase barang yang didistribusikan ke masing- 100 % masing bagian  Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja modal 100 % (dalam pp 39 tahun 2006)  Prosentase realisasi 100 % penyerapan anggaran dalam belanja barang (dalam pp 39 tahun 2006)  Prosentase realisasi penyerapan anggaran 100 % dalam belanja pegawai (dalam pp 39 tahun 2006)  Prosentase buku yang 10 % tidak dikembalikan 100 %  Prosentase penyelesian laporan tahunan, LAKIP dan SIMAK-BMN secara cepat dan tepat 6 Peningkatan eksebilitas Prosentase proses penyelesian 100 % masyarakat terhadap perkara yang dapat peradilan dipublikasikan lewab Web Site Pengadilan Negeri Ruteng 7 Peningkatan penyelesian  Prosentase proses 100 % tugas Extra Non Yudisial penyelesaian pengesahan akta pendirian PT, CV, Yayasan dan legalisasi foto copy surat-surat yang di mohonkan legalisir  Prosentase proses penyelesaian penerbitan 100 % Surat Keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya dan tidak dipidana penjara 5 tahun atau lebih untuk Kepala Daerah, Calon legislative dan Calon Kepala Desa  Prosentase pengambilan sumpah dan pelantikan 100 % Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

28 anggota DPRD II C. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 Penetapan perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekat dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus dari penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Ruteng, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja dari penerima amanat kepada pemberi amanat dalam hal ini Panitera/Sekretatis Pengadilan Negeri Ruteng selaku penerima amanat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sebagai pemberi amanat. Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Ruteng dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja tahun 2013 dan dengan menyesuaikan dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Ruteng dengan mengembangkan sasaran yang akan dicapai. Pernyataan kinerja ini berisi penetapan-penetapan kinerja berisi apa yang akan dicapai dalam tahun anggaran 2013 sebagaimana terlampir dalam table-tabel berikut: No

Sasaran Strategis

1

a) Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ruteng

Indikator Kinerja       

Prosentasi perkara Pidana sisa tahun 2012 yang diputus tahun 2013 Prosentasi perkara Perdata sisa tahun 2012 yang diputus tahun 2013 Prosentasi perkara Pidana tahun 2013 yang diputus Prosentasi perkara perdata tahun 2013 yang diputus Prosentasi perkara Pidana sisa tahun 2013 Prosentasi perkara Perdata sisa tahun 2013 Prosentasi Penyelesaian

Target (%) 100 %

100%

100 % 100 % 100 % 100 %


29







b) Meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara



Minutasi perkara oleh panitera pengganti setelah ada putusan majelis Hakim / Hakim Tunggal Prosentasi perkara yang belum selesai diminutasi oleh panitera pengganti setelah ada putusan majelis Hakim / Hakim Tunggal Prosentase pihak Penggugat dan Tergugat yang dipanggil untuk bersidang tahun 2013 Prosentase pemberitahuan putusan perkara pidana / perdata Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali tahun 2013

100 %

100 %

100 %

100 %

Prosentase perkara Pidana yang diputus Pengadilan 100 % Negeri Ruteng kurang dari 6 Bulan  Prosentase perkara Perdata yang diputus 100 % Pengadilan Negeri Ruteng kurang dari 6 Bulan  Prosentase Putusan Pengadilan Negeri Ruteng 100 % yang tidak dibanding  Prosentase Putusan 100 % Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak di mintakan Peninjauan Kembali  Prosentasi Putusan 100 % Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak di Kasasi  Prosentasi penyelesaian 100 % penetapan penahanan tepat waktu 2 Peningkatan tertib  Prosentase berkas perkara 100 % administrasi perkara yang diajukan / dilimpahkan yang disampaikan secara lengkap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

30 

3

4

Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis Hakim / Hakim Tunggal  Prosentase berkas perkara yang diregister dan belum didistribusikan ke majelis Hakim / Hakim Tunggal  Prosentase berkas perkara yang ditetapkan Majelis Hakim / Hakim Tunggal  Prosentase berkas perkara yang di terima Majelis Hakim / Hakim Tunggal dan ditetapkan Penahanan terdakwa Meningkatkan SDM Prosentaase pelaksanaan penyelenggara peradilan peningkatan sumber daya manusia :  Diklat tenaga teknis hakim  Diklat tenaga teknis panitera  Diklat tenaga teknis jurusita  Diklat tenaga kesekretariatan yang lulus dan mendapat sertifikat pengadaan barang dan jasa  Diklat bagi tenaga pengelola keuangan dan pengelola barang  Prosentasi pengusulan jabatan fungsional dan struktural dalam mengisi kekosongan jabatan Peningkatan kualitas  Prosentase pengaduan pengawasan dan pelaporan aparatur peradilan yang perkara ditindak lanjuti  Prosentase hasil temuan pengawasan yang ditindak lanjuti  Prosentase penyelesain laporan perkara perdata ataupun pidana secara bulanan, catur wulan, semester dan tahunan

100 %

100 %

100 %

100 %

1 Org 1 Org 1 Org

2 Org

100 %

100 %

100 %

100 %


31 5

6

7

Peningkatan penyelesian pengolahan persuratan dan pelaporan kesekretariatan



Prosentase penyelesian pengolahan surat surat masuk dan keluar  Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja modal (dalam pp 39 tahun 2006)  Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja barang (dalam pp 39 tahun 2006)  Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja pegawai (dalam pp 39 tahun 2006)  Prosentase pengolahan perpustakaan  Prosentase penyelesian laporan tahunan, LAKIP dan SIMAK-BMN secara cepat dan tepat Peningkatan eksebilitas Prosentase proses penyelesian masyarakat terhadap perkara yang dapat peradilan dipublikasikan lewat Web Site Pengadilan Negeri Ruteng Peningkatan penyelesian  Prosentase proses tugas Extra Non Yudisial penyelesaian pengesahan akta pendirian PT, CV dan Yayasan dan legalisasi foto copy surat-surat yang dimohonkan legalisir.  Prosentase proses penyelesaian penerbitan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan surat keterangan tidak dipidana 5 tahun atau lebih untuk calon Kepala Daerah, calon Legislatif dan calon Kepala Desa  Prosentase pengambilan sumpah dan pelantikan anggota DPRD II

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %


32 

Sasaran nomor 1 bagian a adalah Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ruteng mempunyai beberapa indikator kinerja yaitu : 1. Prosentasi perkara Pidana sisa tahun 2012 yang diputus tahun 2013 dengan target 100 % 2. Prosentasi perkara Perdata sisa tahun 2012 yang diputus tahun 2013 dengan target 100 % 3. Prosentasi perkara Pidana tahun 2013 yang diputus dengan target 100 % 4. Prosentasi perkara perdata tahun 2013 yang diputus dengan target 100 % 5. Prosentasi perkara Pidana sisa tahun 2013 dengan target 100 % 6. Prosentasi perkara Perdata sisa tahun 2013 dengan target 100 % 7. Prosentasi Penyelesaian Minutasi perkara oleh panitera pengganti setelah ada putusan majelis dengan target 100 % 8. Prosentasi perkara yang belum selesai diminutasi oleh panitera pengganti setelah ada putusan majelis dengan target 100 % 9. Prosentase pihak Penggugat dan Tergugat yang dipanggil untuk bersidang dengan target 100 %. 10. Prosentase pemberitahuan putusan perkara pidana dan perdata yang dimintakan banding / kasasi / peninjauan kembali dengan target 100 %.



Sasaran nomor 1 bagian b adalah Meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara mempunyai beberapa indikator sebagai berikut : 1. Prosentase perkara Pidana yang diputus Pengadilan Negeri Ruteng kurang dari 6 Bulan dengan terget 100 % 2. Prosentase perkara Perdata yang diputus Pengadilan Negeri Ruteng kurang dari 6 Bulan dengan dengan target 100 % 3. Prosentasi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak dikasi dengan target 100 % 4. Prosentasi penyelesain penetapan penahanan tepat waktu dengan target 100 %



Sasaran nomor 2 Peningkatan tertib administrasi perkara mempunyai beberapa indikator sebagai berikut : 1.

Prosentase berkas perkara yang diajukan / dilimpahkan yang disampaikan secara lengkap dengan target 100 %


33 2.

Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis dengan target 100 %

3.

Prosentase berkas perkara yang diregister dan belum didistribusikan ke majelis dengan target 100 %

4.

Prosentase Penetapan Penahanan Terdakwa yang dilaksanakan dengan target 100 %

5.

Prosentase peningkatan percepatan penyelesaian pengesahan akta pendirian PT, CV, Yayasan dan legalisasi foto copy surat-surat yang dimohonkan legalisir.



Sasaran nomor 3 adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia

penyelenggara

peradilan mempunyai beberapa indikator sebagai berikut : 1. Diklat tenaga teknis hakim dengan target 1 orang 2. Diklat tenaga teknis panitera dengan target 1 orang 3. Diklat tenaga teknis jurusita dengan target 1 orang 4. Diklat tenaga kesekretariatan yang lulus dan mendapat sertifikat pengadaan barang dan jasa dengan target 2 orang 5. Diklat bagi tenaga pengelola keuangan dan pengelola barang 6. Prosentasi pengusulan jabatan fungsional dan struktural dalam mengisi kekosongan jabatan dengan target 100 % 

Sasaran nomor 4 adalah Peningkatan kualitas pengawasan dan pelaporan perkara dengan beberapa indikator sebagai berikut : 1. Prosentase pengaduan aparatur peradilan yang ditindak lanjuti dengan target 100 % 2. Prosentase hasil temuan pengawasan yang ditindak lanjuti dengan target 100 % 3. Prosentase penyelesain laporan perkara perdata ataupun pidana secara bulanan, catur wulan, semester dan tahunan dengan target 100 %



Sasaran nomor 5 adalah Peningkatan penyelesian pengolahan persuratan dan pelaporan kesekretariatan 1. Prosentase penyelesian pengolahan surat surat masuk dan keluar dengan target 100 % 2. Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja modal (dalam pp 39 tahun 2006) dengan target 100 %


34 3. Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja barang (dalam pp 39 tahun 2006) dengan target 100 % 4. Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja pegawai (dalam pp 39 tahun 2006) dengan target 100 % 5. Prosentase pengolahan perpustakaan dengan target 100 % 6. Prosentase penyelesian laporan tahunan, LAKIP dan SIMAK-BMN secara cepat dan tepat dengan target 100 % 

Sasaran nomor 6 adalah Peningkatan eksebilitas masyarakat terhadap peradilan mempunyai indikator kinerja adalah Prosentase proses penyelesian perkara yang dapat dipublikasikan lewat Web Site Pengadilan Negeri Ruteng dengan target 100 %



Sasaran nomor 7 adalah Peningkatan penyelesian tugas Extra Non Yudisial 1. Prosentase proses penyelesaian pengesahan akta pendirian PT, CV dan Yayasan dan legalisasi foto copy surat-surat yang di mohonkan legalisir dengan target 100 % 2. Prosentase proses penyelesaian penerbitan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan surat keterangan tidak dipidana 5 tahun atau lebih untuk calon Kepala Daerah, Calon Legislatif dan Calon Kepala Desa dengan target 100 %. 3. Prosentase pengambilan sumpah dan pelantikan anggota DPRD II dengan target 100 %.


35 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

B. PENGUKURAN KINERJA. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja dapat terlihat pada tabel. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum terwujud pencapaian targetnya pada tahun 2013 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam penetapan kinerja yang belum berhasil diwujudkan Pengadilan Negeri Ruteng telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan pada masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan  Prosentasi perkara penyelesaian perkara Pidana sisa tahun 2012 di Pengadilan Negeri yang diputus tahun Ruteng 2013  Prosentasi perkara Perdata sisa tahun 2012 yang diputus tahun 2013  Prosentasi perkara Pidana tahun 2013 yang diputus  Prosentasi perkara perdata tahun 2013 yang diputus  Prosentasi perkara Pidana sisa tahun 2013  Prosentasi perkara Perdata sisa tahun 2013  Prosentasi Penyelesaian Minutasi perkara oleh panitera pengganti setelah ada putusan

Target

Realisasi

Capaian %

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

93.125 %

93.125 %

100 %

48.781 %

48.781 %

100 %

6.875 %

6.875 %

100 %

51.219 %

51.219 %

100 %

90.15 %

90.15 %


36 majelis Hakim / Hakim Tunggal  Prosentasi perkara yang belum selesai 100 % diminutasi oleh panitera pengganti setelah ada putusan majelis Hakim / Hakim Tunggal  Prosentase pihak Penggugat dan 100 % Tergugat yang dipanggil untuk bersidang tahun 2013  Prosentase pemberitahuan putusan perkara pidana / perdata banding / 100 % kasasi / Peninjauan Kembali tahun 2013

Meningkatkan  Prosentase perkara kinerja dalam Pidana yang diputus penyelesaian Pengadilan Negeri perkara Ruteng kurang dari 6 Bulan  Prosentase perkara Perdata yang diputus Pengadilan Negeri Ruteng kurang dari 6 Bulan  Prosentasi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak diajukan banding  Prosentase Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak diajukan Kasasi  Prosentase Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak diajukan Peninjauan Kembali

10 %

90 %

10 %

90 %

100 %

100 %

100 %

99.4 %

99.4 %

100 %

10 %

90 %

100 %

30 %

70 %

100 %

30 %

70 %

100 %

0%

100 %


37  Prosentasi penyelesain penetapan penahanan tepat waktu Peningkatan tertib  Prosentase berkas administrasi perkara perkara yang diajukan / dilimpahkan yang disampaikan secara lengkap  Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis Hakim / Hakim Tunggal  Prosentase berkas perkara yang diregister dan belum didistribusikan ke majelis Hakim / Hakim Tunggal  Prosentase berkas perkara yang ditetapkan Majelis Hakim / Hakim Tunggal  Prosentase berkas perkara yang ditetapkan Majelis Hakim / Hakim Tunggal dan ditetapkan Penahanan Terdakwa Meningkatkan penyelenggara peradilan

100 %

100 %

100 %

100 %

95 %

95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

90 %

90 %

100 %

95 %

95 %

SDM Prosentaase pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia : 1 Org 100 %  Diklat tenaga teknis 1 Org hakim 1 Org 100 %  Diklat tenaga teknis 1 Org panitera 1 Org 100 %  Diklat tenaga teknis 1 Org jurusita  Diklat tenaga 2 Org 66.6 % kesekretariatan yang 3 Org lulus dan mendapat sertifikat pengadaan barang dan jasa  Diklat bagi tenaga 0 0% pengelola keuangan 0 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

38 dan pengelola barang  Prosentasi pengusulan 100 % 100 % jabatan fungsional dan 100 % structural dalam mengisi kekosongan jabatan Peningkatan kualitas  Prosentase pengaduan pengawasan dan 100 % 100 % aparatur peradilan yang 100 % pelaporan perkara ditindak lanjuti  Prosentase hasil 100 % 100 % temuan pengawasan 100 % yang ditindak lanjuti  Prosentase penyelesain 100 % 100 % laporan perkara perdata 100 % ataupun pidana secara bulanan, catur wulan, semester dan tahunan Peningkatan 100 % 100 % 100 %  Prosentase penyelesian penyelesaian pengolahan persuratan pengelolaan surat-surat dan pelaporan masuk dan keluar kesekretariatan  Jumlah pengadaan 100 % 100 % barang persediaan dan 100 % non persediaan  Prosentase pemeliharaan barang yang disimpan sampai 90 % 90 % akhir tahun dan tidak 100 % mengalami kerusakan  Prosentase pendistribusian barang 100 % 100 % ke masing-masing 100 % bagian sesuai dengan permintaan per bagian  Prosentase realisasi penyerapan anggaran 100 % 100 % dalam belanja modal 100 % (dalam pp 39 tahun 2006)  Prosentase realisasi penyerapan anggaran 100 % 100 % dalam belanja barang 100 % (dalam pp 39 tahun 2006)  Prosentase realisasi penyerapan anggaran 100 % 100 % dalam belanja pegawai 100 % Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

39 (dalam pp 39 tahun 2006)  Prosentase pengolahan Buku yang tidak 100 % dikembalikan akhir tahun  Prosentase penyelesian laporan tahunan, 100 % LAKIP dan SIMAKBMN secara cepat dan tepat Peningkatan Prosentase proses eksebilitas masyarakat penyelesian perkara yang terhadap peradilan dapat dipublikasikan lewat Web Site Pengadilan Negeri Ruteng Peningkatan  Prosentase proses penyelesian tugas penyelesaian Extra Non Yudisial pengesahan akta pendirian PT, CV dan Yayasan dan legalisir foto copy surat-surat yang dimohonkan legalisir  Prosentase proses penyelesian penerbitan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan surat keterangan tidak dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih untuk Calon Kepala Daerah, Calon Legislatif dan Calon Kepala Desa.  Prosentase pengambilan sumpah dan pelantikan anggota DPRD II

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0%

0%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2013 secara umum Pengadilan Negeri Ruteng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

40 sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2013. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai , tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Negeri Ruteng telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2013, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Renstra 2010-2014 secara berkesinambungan. Pengadilan Negeri Ruteng telah menetapkan 8 (delapan) sasaran, yang akan dicapai. Kedelapan sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 42 indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2013 sebagai berikut : a. Indikator kinerja yang telah dicapai 100 % atau sudah mencapai target adalah sebagai berikut : 1.

Prosentasi perkara Pidana sisa tahun 2012 yang diputus tahun 2013

2.

Prosentasi perkara Perdata sisa tahun 2012 yang diputus tahun 2013

3. Prosentase pemberitahuan putusan perkara pidana / perdata banding / kasasi / Peninjauan Kembali tahun 2013. 4. Prosentase Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak diajukan Peninjauan Kembali 5.

Prosentasi penyelesain penetapan penahanan tepat waktu

6.

Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis Hakim / Hakim Tunggal

7.

Prosentase berkas perkara yang diregister dan belum didistribusikan ke majelis Hakim / Hakim Tunggal

8.

Prosentase Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Diklat Tenaga Teknis Hakim

9.

Prosentase Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Diklat Tenaga Teknis Panitera

10. Prosentase Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Diklat Tenaga Teknis Jurusita 11. Prosentasi pengusulan jabatan fungsional dan struktural dalam mengisi kekosongan jabatan 12. Prosentase pengaduan aparatur peradilan yang ditindak lanjuti 13. Prosentase hasil temuan pengawasan yang ditindak lanjuti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

41 14. Prosentase penyelesain laporan perkara perdata ataupun pidana secara bulanan, catur wulan, semester dan tahunan 15. Prosentase Pengawasan dan Pelaporan perkara. 16. Prosentase penyelesaian pengelolaan surat-surat masuk dan keluar 17. Prosentase Pengelolahan buku yang tidak di kembalikan akhir tahun 18. Prosentase penyelesaian tugas non Ekstra Yudisial 19. Prosentase penyelesian laporan tahunan, LAKIP dan SIMAK-BMN secara cepat dan tepat. 20. Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja modal (dalam pp 39 tahun 2006) 21. Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja barang (dalam pp 39 tahun 2006) 22. Prosentase realisasi penyerapan anggaran dalam belanja pegawai (dalam pp 39 tahun 2006) 23. Prosentase proses penyelesian penerbitan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan surat keterangan tidak dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih untuk Calon Kepala Daerah, Calon Legislatif dan Calon Kepala Desa. 24. Prosentase proses penyelesian perkara yang dapat dipublikasikan lewat Web Site Pengadilan Negeri Ruteng 25. Prosentase proses penyelesaian pengesahan akta pendirian PT, CV dan Yayasan dan legalisir foto copy surat-surat yang dimohonkan legalisir

b. Indikator kinerja yang belum mencapai 100 % atau mencapai target adalah sebagai berikut : 1.

Prosentasi perkara Pidana tahun 2013 yang diputus

2.

Prosentasi perkara perdata tahun 2013 yang diputus

3.

Prosentasi perkara Pidana sisa tahun 2013

4.

Prosentasi perkara Perdata sisa tahun 2013

5.

Prosentasi Penyelesaian Minutasi perkara oleh panitera pengganti setelah ada putusan majelis

6.

Prosentasi perkara yang belum selesai diminutasi oleh panitera pengganti setelah ada putusan majelis


42 7.

Prosentase pihak Penggugat dan Tergugat yang dipanggil untuk bersidang tahun 2013

8.

Prosentase berkas perkara yang diajukan / dilimpahkan

yang disampaikan

secara lengkap 9.

Prosentase berkas perkara yang ditetapkan Majelis Hakim / Hakim Tunggal

10. Prosentase berkas perkara yang ditetapkan Majelis Hakim / Hakim Tunggal dan ditetapkan Penahanan Terdakwa 11.

Prosentase perkara Pidana yang diputus Pengadilan Negeri Ruteng kurang dari 6 Bulan

12.

Prosentase perkara Perdata yang diputus Pengadilan Negeri Ruteng kurang dari 6 Bulan

13. Prosentasi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak diajukan banding 14. Prosentasi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak diajukan Kasasi 15. Prosentasi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak diajukan Peninjauan Kembali 16.

Prosentase pemeliharaan barang yang disimpan sampai akhir tahun dan tidak mengalami kerusakan

17.

Prosentase pengambilan sumpah dan pelantikan anggota DPRD II

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan di setiap tahun, Pengadilan Negeri Ruteng telah memiliki sistem yang dapat mendukung efektifitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan administasi perkara, pengolahan administrasi kesekretariatan dan pelaksanaan tugas ekstra non yudisial. Sehingga pada tahun 2014, fokus Pengadilan Negeri Ruteng memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun

indikator

kinerja

yang

tercapai

maupun

tidak

tercapai

ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini:


43

Sasaran Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ruteng Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ruteng. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ruteng direalisasikan dengan menggunakan program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator yang dapat terlihat pada tabel berikut: Sasaran

Indikator Kinerja

Strategis Peningkatan 1. penyelesaian perkara di 2. Pengadilan Negeri Ruteng 3.

Target

Prosentasi perkara Pidana 100 % tahun 2013 yang diputus Prosentasi perkara perdata 100 % tahun 2013 yang diputus Prosentasi Penyelesaian Minutasi perkara oleh 100 % panitera pengganti setelah ada putusan majelis Hakim / Hakim Tunggal

Capaian

Realisasi

%

93.125 %

93.125 %

48,781 %

48,781 %

90.15 %

90.15 %

Rata – rata capaian

77.352 %

Indikator Kinerja 1 Prosentase perkara pidana masuk tahun 2013 dan diputus dalam Peningkatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Ruteng yang ditargetkan 100 % dan terealisasi 93.125 %, adapun rinciannya sebagai berikut :

No

JENIS TINDAK PIDANA

SISA 2012

MASUK 2013

PUTUS 2013

SISA 2013

1

2

3

4

5

6

1

Kejahatan terhadap Keamanan Negara

0

0

0

0

2

Kejahatan terhadap Martabat Presiden/ Wakil Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap

0

0

0

0

3


44 Kepala Negara Sahabat beserta Wakilnya Kejahatan terhadap melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan.

0

0

0

0

0

0

0

0

Kejahatan terhadap Ketertiban Umum Kejahatan yang membahayakan Keamanan umum bagi orang atau barang

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Kejahatan terhadap penguasa umum

0

0

0

0

8

Sumpah atau keterangan palsu

0

0

0

0

9

Pemalsuan Uang

0

0

0

0

10

Pemalsuan meterai/merek

0

0

0

0

11

Pemalsuan Surat

0

0

0

0

12

Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan

0

0

0

0

13

Kejahatan Kesusilaan

3

16

18

1

14

Kejahatan Perjudian

2

35

37

0

15

Meninggalkan orang yang perlu ditolong

0

0

0

0

16

Penghinaan

0

0

0

0

17

Membuka Rahasia

0

0

0

0

18

Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain

0

0

0

0

19

Kejahatan terhadap nyawa

0

9

8

1

20

Penganiayaan

1

39

37

3

21

Menyebabkan mati/luka karena alpa

2

12

14

0

22

Pencurian

1

13

14

0

23

Pemerasan dan pengancaman

2

6

8

0

24

Penggelapan

0

1

1

0

25

Penipuan

0

3

1

2

26

Merugikan Pemiutang atau orang lain yang berhak

0

0

0

0

27

Menghancurkan atau merusak barang

2

1

3

0

28

Kejahatan Jabatan

0

0

0

0

29

Kejahatan Pelayaran

0

0

0

0

30

Pendahan

0

0

0

0

31

Kejahatan Penerbitan dan Percetakan

0

0

0

0

32

Tindakan Pidana Ekonomi

0

0

0

0

4 5 6


45 33

Tindak Pidana Korupsi

0

0

0

0

34

Tindak pidana Senjata Api/Senjata tajam

0

0

0

0

35

Tindak pidana Narkotika/Psikotropika

0

0

0

0

36

Tindak pidana Agama

0

0

0

0

37

Tindak pidana Imigrasi

0

0

0

0

38

Tindak pidana Devisa

0

0

0

0

39

Tindak pidana lingkungan hidup

1

4

4

1

40

Tindak pidana Koneksitas

0

0

0

0

41

Perlindungan Saksi/Anak

0

0

0

0

42

Tindak pidana KDRT

1

3

4

0

43

Tindak Pidana Perikanan

0

0

0

0

44

Tindak Pidana Traffiking

0

0

0

0

45

Tindak pidana lain

0

3

2

1

15

145

149

11

JUMLAH

Indikator Kinerja Prosentase perkara perdata masuk tahun 2013 dan diputus dalam Peningkatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Ruteng yang ditargetkan 100 % dan terealisasi 48.781 %, adapun rinciannya sebagai berikut :

NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GUGATAN MENGENAI 2 TANAH PERUMAHAN BARANG BUKAN TANAH/PERUMAHAN HUTANG-PIUTANG PERSETUJUAN KERJA SEWA-MENYEWA JUAL-BELI WARISAN PERCERAIAN HARTA PERKAWINAN GADAI/HIPOTIK

Sisa Tahun 2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Masuk Tahun 2013 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Putus Tahun 2013 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Sisa Tahun 2013 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


46 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

PERSEROAN PERSEKUTUAN ADAT SURAT BERHARGA PENGANGKUTAN DARAT - LAUT ASURANSI PENYALAHGUNAAN HAK MELAMPAUI BATAS KEKUASAAN WAN PRESTASI PERBUATAN MELA WAN HUKUM GANTI RUGI DAN LAIN-LAIN

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 12 20 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0

0 0 0 0 0 0 0 10 11 0 0

JUMLAH

5

36

20

21

PERMOHONAN

0

178

178

-

Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pelaporan Perkara

Dalam era reformasi saat ini seluruh institusi pemerintah mendapat sorotan dari berbagai elemen bangsa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh setiap institusi termasuk Mahkamah Agung RI dan jajaran badan peradilan dibawahnya. Menjawab hal tersebut Mahkamah Agung RI, telah membentuk satu badan pengawasan untuk melakukan rangkaian pengawasan intern terhadap penyelenggaraan peradilan dan aparat peradilan itu sendiri. Pembentukan unit pengawasan terkait erat dengan tingginya sorotan masyarakat dan rangkuman dari hasil pengawasan eksternal oleh LSM terhadap kinerja dan integritas Hakim serta aparat peradilan, untuk itu Pengadilan Negeri Ruteng selaku ujung tombak Mahkamah Agung RI, di daerah harus mampu mengamankan seluruh ketentuan yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan peradilan khususnya peradilan umum pada peradilan tingkat pertama termasuk yang diamanatkan oleh Visi dan Misi Mahkamah Agung RI tersebut. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI sendiri dan secara hirarkhi dilakukan secara berjenjang oleh masing – Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

47 masing pejabat dalam lingkungan peradilan sendiri yang terbagi dalam 4 (empat) jenis pengawasan yaitu : 1.

Pengawasan melekat.

2.

Pengawasan fungsional.

3.

Pengawasan Rutin/Reguler.

4.

Pengawasan Insidentil (SPI). Pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan yaitu

dengan bentuk pengamatan dari dekat, dengan cara melakukan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Pengawasan reguler ini dilakukan 1 kali dalam 3 bulan, sedangkan pengawasan khusus dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat dan juga hasil dari temuan dalam Laporan Bulanan oleh Hakim Pengawas Bidang. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ruteng terhadap pelaksanaan tugas intern Pengadilan Negeri Ruteng dengan membentuk Tim Pengawas Bidang yang dibentuk dari Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang bertugas mengawasi : - Bidang Pidana - Bidang Perdata - Bidang Hukum - Bidang Kepegawaian - Bidang Keuangan - Bidang Umum Pelaksanaan pengawasan terhadap 6 Bidang tersebut di atas dengan obyek pengawasan meliputi : - Manajemen peradilan - Administrasi perkara - Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan - Administrasi umum - Kinerja pelayanan publik - Perilaku Hakim dan Pejabat Pengadilan lainnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

48

PENANGANAN PENGADUAN Pengaduan yang diajukan pada lembaga peradilan dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain : 1. Pengaduan masyarakat, meliputi pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan atau mutu pelayanan publik pengadilan. Pengaduan ini umumnya diajukan oleh para pencari keadilan, Pengacara, dan Lembaga Bantuan Hukum yang langsung diajukan kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Ada kalanya pengaduan tersebut disampaikan oleh masyarakat umum melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Wakil Presiden, Komisi Yudisial, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman Nasional dan lain-lain. 2. Pengaduan Internal, yaitu pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan dan diajukan oleh warga Pengadilan sendiri (termasuk keluarganya). 3. Laporan Kedinasan yang merupakan laporan resmi dari Pimpinan Pengadilan mengenai Aparat Pengadilan yang dipimpinnya. 4. Informasi yang diperoleh dari instansi lain, atau berita melalui media massa, atau dari isu-isu yang berkembang. Berbagai pengaduan di atas pada umumnya meliputi hal-hal antara lain: 1. Penyalahgunaan wewenang / jabatan. 2. Pelanggaran sumpah jabatan. 3. Dugaan melakukan tindak pidana. 4. Maladministrasi, yaitu terjadinya kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang bersifat administratif 5. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman. 6. Pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai aspek waktu, biaya, dan atau perilaku. 7. Pelanggaran terhadap code of conduct Hakim.


49 8. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatanperbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan maupun selaku anggota masyarakat. 9. Tindakan indisipliner. 10. Tindakan arogansi. Berbagai pengaduan tersebut pada umumnya diajukan kepada antara lain : Ketua Mahkamah Agung RI., Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI., Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Disposisi yang diturunkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung melalui Ketua Muda Pengawasan kepada Kepala Badan Pengawasan dapat berupa perintah pemeriksaan atau klarifikasi yang dilakukan sendiri oleh Badan Pengawasan, atau didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dalam hal-hal tertentu kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Berdasarkan urgensi, berat ringannya materi pengaduan, dan faktor kecepatan waktu (dalam hal pengaduan tersebut menyangkut masalah yang harus segera diklarifikasi). Hasil pemeriksaan atau klarifikasi yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama, disertai dengan kesimpulan dan rekomendasi dari Tim Pemeriksa kemudian disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Muda Pengawasan sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan Mahkamah Agung untuk mengambil keputusan mengenai pengaduan tersebut. Bagi mereka yang terbukti telah melakukan pelanggaran, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut: 1. Hukuman Disiplin yang berdasarkan a. Pelanggaran kode etik Hakim. b. Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 2. Treatment (tindakan) Terhadap para Hakim, disamping dapat dikenai Hukuman Disiplin seperti tersebut di atas, dapat pula dikenakan hukuman alternatif berupa tindakan (treatment) seperti tidak diperkenankan untuk menangani perkara selama waktu tertentu, atau bagi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk sementara waktu dibebaskan dari tugas penanganan perkara dan ditarik ke Pengadilan Tingkat Banding sebagai Hakim Yustisial. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

50 3. Hak Aparat Peradilan Dalam hal pengaduan terhadap Aparat Peradilan ternyata tidak terbukti atau bahkan tidak ada indikasi sama sekali, aparat yang bersangkutan berhak untuk memperoleh rehabilitasi (pemulihan nama baik), dan berhak pula untuk memperkarakan pihak pengadu. Oleh karenanya setiap pengaduan terhadap Aparat Peradilan akan mendapat prioritas untuk penanganannya apabila disertai dengan bukti-bukti awal.

PENGADUAN Adapun jumlah pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Ruteng pada tahun 2013 ini berjumlah

pengaduan, dengan rincian sebagai berikut :

No.

Rekapitulasi

Jumlah

1

Jumlah Pengaduan yang masuk dalam satu tahun terakhir

-

2

Jumlah Pengaduan yang diteruskan kepada Badan Pengawasan MA RI

3

Jumlah Pengaduan yang sedang ditangani

4

Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan kepada Badan Pengawasan MA RI

5

-

Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin dengan menyebutkan nama, pangkat dan satuan kerja yang

Terlampir dalam matrik

bersangkutan (dibuat tersendiri)

PENYELESAIAN PELAPORAN PERKARA DAN PENGADUAN Penyelesaian laporan-laporan perkara dan pengaduan pada Pengadilan Negeri Ruteng kepada Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung R.I :  Laporan Perkara : Laporan perkara yang telah dilaksanakan :


51  Laporan bulanan, terdiri dari : No 1

Jenis Laporan

Capaian (%) dan 100

Keadaan Perkara Perdata

Ket Bulanan

Perkara Pidana 2

Jenis Perkara Perdata dan Perkara

100

Bulanan

Pidana 3

Evaluasi Perdata dan Pidana

100

Bulanan

4

Perdata dan Pidana yang Banding

100

Bulanan

5

Perdata dan Pidana yang Kasasi

100

Bulanan

6

Perdata

100

Bulanan

dan

Pidana

yang

Peninjauan Kembali 7

Perdata dan Pidana yang Eksekusi

100

Bulanan

8

Perdata dan Pidana yang Grasi

100

Bulanan

9

Perkara Perdata dan Pidana 6 bulan

100

Bulanan

belum putus. 10

Keuangan Perdata

100

Bulanan

11

Perkara Perdata dan Pidana

100

Bulanan

12

Keuangan Pidana Ringan

100

Bulanan

13

Data Pidana Lingkungan Hidup

100

Bulanan

14

Evaluasi

100

Bulanan

kegiatan

Persidangan

Hakim  Laporan Catur Wulan, terdiri dari : No

Jenis Laporan

1

Perkara Perdata Banding

Capaian (%) 100

2

Perkara Pidana Banding

100

Catur wulan

3

Perkara Perdata Kasasi

100

Catur wulan

4

Perkara Pidana Kasasi

100

Catur wulan

5

Perkara

100

Catur wulan

Perdata

Peninjauan

Ket Catur wulan

Kembali Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

52



6

Perkara Pidana Peninjauan Kembali

100

Catur wulan

7

Perkara Perdata Grasi

100

Catur wulan

8

Perkara Pidana Grasi

100

Catur wulan

9

Perkara Perdata Eksekusi

100

Catur wulan

Laporan Pengaduan : Laporan pengaduan yang telah dilaksanakan yaitu :  Laporan Triwulan ----- 100 % tepat waktu.  Laporan Semester ----- 100 % tepat waktu.  Laporan Tahunan ------ 100 % tepat waktu.

Sasaran Meningkatkan Kinerja Dalam Penyelesaian Perkara

-

Penyelesaian permohonan penetapan penahanan. Selama tahun 2013 diselesaikan penetapan penahanan sebagai berikut : No. 1

Jenis Penetapan Pasal

29

Ayat

(1,2,3)

Jumlah Penetapan 14

KUHAP

Keterangan Selesai tepat waktu Selesai tepat waktu

2

Pasal 25 Ayat (2) KUHAP

2

Selesai tepat waktu

3


310

Selesai tepat waktu

4


231

Jumlah

344

Sasaran peningkatan penyelesaian pengolahan persuratan dan pelaporan kesekretariatan

PENGOLAHAN SURAT Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng

53 Pengolahan surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Negeri Ruteng dapat dilihat dalam table berikut : No.

Jenis Surat

Jumlah

1.

Surat Masuk

1703

2.

Surat Keluar

1281

Ket.

PENGOLAHAN SARANA DAN PRASARANA 1. Sarana dan Prasarana Gedung a. Pengadaan Dalam tahun anggaran 2013 telah dilaksanakan berdasarkan DIPA Pengadilan Negeri Ruteng tahun anggaran 2013 pengadaan berupa 

Pengadaan Rehab Rumah Dinas Hakim

No. 1.

:

Meubelair

Jumlah

Keterangan

Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

2.

Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng 

No.

Pengadaan Alat Pengolah Data

Alat Pengolah Data

Jumlah ( unit )

1.

Komputer

5

2.

Printer

5

3.

UPS

5

4.

Handycam

1

5.

Camera

1

Keterangan


54 b. Pemeliharaan Sepanjang Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan beberapa kali Pemeliharaan terhadap fasilitas gedung berupa

:



Service Personal Komputer ( PC ) unit, Laptop dan Printer



Perawatan gedung dan halaman kantor Pengadilan Negeri Ruteng



Service meubelair berupa pergantian kunci dan lain-lain



Service Kendaraan Roda 2 dan Roda 4

c. Penghapusan Dalam Tahun Anggaran 2013 tidak ada penghapusan, tetapi pada bulan Nopember 2013 telah dilakukan pengusulan penghapusan BMN. Indikator Kinerja Prosentase perkara yang sudah diputus yang dipublikasikan dalam Meningkatnya Aksesbilitas Masyarakat Atas Putusan Perkara (Acces To Justice) yang ditargetkan 100% dan terealisasi 80%, adapun rinciannya sebagai berikut

:

Kinerja Penyedian web site. Website Pengadilan Negeri Ruteng dengan alamat www.pn-ruteng.go.id dalam kaitannya dengan akses publik terhadap informasi pengadilan melalui situs web, Namun dari isi website yang sudah ada masih terdapat kekurangan dalam hal isi dan sumber daya manusia dalam mengelolanya. Dalam website tersebut hanya berisi sebagian informasi tentang kesekretariatan dan sebagian tentang perkara yang belum lengkap. Untuk sementara masyarakat pencari keadilan yang ingin mengakses data perkara pada Pengadilan Negeri Ruteng akan di link langsung ke Direktori Putusan Mahkamah Agung tidak hanya putusan Mahkamah Agung tetapi juga putusan pengadilan dari semua tingkatan dan semua lingkungan peradilan. Meskipun sebelumnya pengadilan sudah mempublikasikan putusan pada websitenya masingmasing, publikasi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung memudahkan publik untuk mengakses informasi putusan disatu tempat. Sentralisasi ini juga menjadikan Direktori Putusan sebagai Pusat Data Putusan Nasional.


55 Realisasi belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2013

NO

KODE

1 1

2 005.01.01 1066 1066.994 001 001.511111 001.511119 001.511121 001.511122 001.511123 001.511124 001.511125 001.511126 001.511129 001.511151 001.511157 001.512211

JENIS BELANJA(AKUN)

PAGU DIPA 4

Realisasi Per 31 Desember 2013 TOTAL % 5 6

3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

3,776,904,000

3,396,378,599

89.92

Pembinan Administrasi dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi

3,776,904,000

3,396,378,599

89.92

836,528,036 25,000 87,409,000 30,232,000 6,370,000 1,262,910,000 183,280,000 52,136,660 231,000,000 49,391,000 141,750,000 46,440,000

753,534,000 14,929 59,582,180 19,447,416 6,370,000 1,262,910,000 183,280,000 52,136,660 122,186,000 11,765,000 135,000,000 46,421,000

90.08 65.44 68.16 64.33 100.00 100.00 100.00 100.00 52.89 23.82 95.24 90.96

2,927,472,000

2,652,647,489

90.61

Layanan Perkantoran PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN Bel. Gaji Pokok PNS Bel. Pembulatan Gaji PNS Bel. Tunj. Suami/Isteri PNS Bel. Tunj. Anak PNS Bel. Tunj. Struktural PNS Bel. Tunj. Fungsional PNS Bel. Tunj. PPh PNS Bel. Tunj. Beras PNS Bel. Uang Makan PNS Bel. Tunj. Umum PNS Bel. Tunj. Kemahalan Hakim Bel. Uang Lembur Jumlah Kegiatan 1066.994.001 Belanja Barang Operasional ( A s/d Z )


KET.

7

56 002 002.A.523111

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN Perawatan Gedung Kantor

33,800,000

33,800,000

100.00

3,000,000

3,000,000

100.00

Perawatan Kendaraan Roda 4

54,260,019

35,999,100

66.35

Perawatan Kendaraan Roda 2

43,860,018

25,586,800

58.34

Perawatan Sarana Gedung

2,500,000

2,500,000

100.00

002.F.522111

Langganan Daya dan Jasa

60,000,000

32,642,344

54.40

002.G.523119

Jasa/Pos/Sertifikasi

30,000,000

9,802,303

32.67

002.H.521111

Bel. Keperluan Perkantoran

285,150,000

276,538,600

96.98

002. I .521115

Honor Operasional Satuan Kerja

60,600,000

56,400,000

93.07

002.J.523121

Perawatan Inventaris Perkantoran

23,030,000

23,030,000

596,200,037

499.299.147

188,769,963

188,769,963

11,880,000

3,080,000

25.93

13,780,000

13,780,000

100.000

002.B.523119 002.C.523121 002.D.523121 002.E.523121

Perawatan Rumah Negara

Jumlah Kegiatan 1066.01.002

100.00 83.74

Belanja Barang Non Opersional (011 s/d 020) 011 011.A.524111 011.B.524113 011.C.524111

RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN/KELOMPOK PEMBINAAN DAN KONSULTASI REKONSILIASI DATA KEUANGAN DAN PENGAJUAN SPM KE KPPN REKONSILIASI DATA KEUANGAN SIMAK-BMN DAN SAKPA KE KPKNL DAN KORWIL


100.00

57 012 012.521219 013 013.521113 014 014.521119 015 015.521119 016 016.521119

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUMENTASI Belanja Barang Non Operasional Lainnya PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN DAYA TAHAN TUBUH Bel. Penambah Daya Tahan Tubuh POLIKLINIK OBAT-OBATAN Poliklinik/Obat-Obatan PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI Pakaian kerja Pegawai PENGADAAN PAKAIAN KERJA SATPAM/SOPIR/CLEANING SERVICE Pakaian Kerja Satpam/Sopir/Cleaning Service Jumlah Kegiatan 1066.994.011 Jumlah 1066

2

005.01.02 1072.996 011

011

4,330,000

100.00

5,400,000

5,400,000

100.00

1,360,000

1,360,000

100.00

16,280,000

16,280,000

100.00

11,432,000

11,432,000

100.00

253,231,963

244,431,963

96.52

3,776,904,000

3,396,378,599

89.92

100,000,000

99,268,000

99.27

98,155,000

99,153,000

100.00

1,845,000

1,115,000

60.43

210,000,000

207,628,000

98.87

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Alat pengolah Data

011.532111 Belanja Modal Peralatan dan mesin Belj.Modal Upah tenaga Kerja & Honor Pengelola Teknis Peralatan dan 011.532113 Mesin 1072.998

4,330,000

Gedung/Bangunan Rehab Rumah Dinas


58 011.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 012.533113

207,960,000

206,948,000

99.51

2,040,000

680,000

33.33

310,000,000

306,896,000

99.00

4,086,904,000

3,703,274,599

90.61

Belj.Modal Upah tenaga Kerja & Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Jumlah Kegiatan 1072 JUMLAH PAGU DIPA 01

NO 1 1

KODE 2 005.03.07 1049 1049.001 011

JENIS BELANJA(AKUN) 3

PAGU DIPA 4

Realisasi Per 31 Desember 2013 TOTAL % 5 6

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu Penanganan Perkara/Operasional Persidangan

011.521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

7,200,000

011.521119

Belanja Operasional Lainnya/ ATK Perkara

45,600,000

011.521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya / Konsumsi Persidangan

28,800,000


1,463,794

20.33

43,549,425

95.50

28,790,000

99.97

KET. 7

59

011.522191

Belanja Jasa Lainnya / Pengamanan Sidang

011.524111

Belanja Perjalanan Biasa Jumlah Kegiatan 1049.001.011

JUMLAH PAGU DIPA 03 TOTAL PAGU DIPA


33,000,000

33,000,000

100.000

21,400,000 136,000,000

3,995,000

18.67

110,798,219

81.47

136,000,000

110,798,219

81.47

4,222,904,000

3,814,074,248

90.32

60 BAB IV PENUTUP.

1. KESIMPULAN LAKIP Pengadilan Negeri Ruteng tahun 2013 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2013. Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Ruteng oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, biaya ringan dan mandiri Dengan ditugaskanya Pengadilan Negeri Ruteng sebagai ujung Mahkamah Agung Republik Indonesia tentunya Pengadilan

tombak

Negeri Ruteng

mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pengaturan dan pembinaan terhadap seluruh aparatur di Pengadilan Negeri Ruteng Mengingat wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng

terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten

Manggarai dan

Kabupaten Manggarai Timur yang letak wilayahnya sulit di jangkau sehingga Pengadilan Negeri Ruteng dalam melaksanakan tugas pokoknya belum bisa optimal mengingat sulitnya dan mahalnya biaya transportasi yang sebagian besar wilayah harus ditempuh dengan jalan kaki

sedangkan alokasi dana yang tersedia masih belum

memadai. Oleh karena itu untuk tahun-tahun yang akan datang perlu adanya tambahan alokasi dana khususnya dalam hal pelaksanaan tugas di lapangan agar bisa berjalan secara optimal. Dari hasil keadaan riil di Pengadilan Negeri Ruteng ternyata masih banyak karyawan yang merangkap pekerjaan misalnya sebagai Panitera Pengganti juga sebagai Kepala Urusan bahkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting masih di jabat atau dikerjakan pegawai honorer dan tidak ada Majelis Hakim yang tetap sehingga Hakim-Hakim Anggota bisa ditetapkan secara acak dalam susunan Majelis yang memungkinkan Hakim tersebut tak bisa bekerja dengan optimal. Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi organisasi Pengadilan Negeri Ruteng. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan impelementasi rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis pada masa-masa yang datang.

2. SARAN 1. Perlu peningkatan komitmen

bersama untuk menerapkan sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang obyektif dan


61 transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Ruteng sesuai dengan ciri khas dari tugas dan fungsinya dan keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara. 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja 3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah karena berdasarkan analisis pengukuran kinerja. 4. Keterbukaan dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


62 LAMPIRAN 1 : STRUKTUR PENGADILAN NEGERI RUTENG

KETUA WAKIL KETUA MAJELIS HAKIM

HAWASBID

PANITERA / SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

SUB KEPANITERAAN PIDANA

SUB KEPANITERAA N PERDATA

WAKIL SEKRETARIS

SUB KEPANITERAA N HUKUM

URUSAN KEPEGAWAIAN

URUSAN KEUANGAN

URUSAN UMUM

KELOMPOK FUNGSIONAL : 1. PANITERA PENGGANTI 2. JURUSITA

Keterangan : : Garis Struktural : Garis Fungsional : Garis Kerjasama

No

Jabatan

Nama

NIP

1.

Ketua

Gatot Sarwadi, SH

2.

Wakil Ketua

Mochamad Arif Satiyo Widodo , SH.MH 19690320 199403 1 002

3.

Hakim

1. Frans Kornelisen, SH

19770105 200112 1 001

2. Ezra Sulaiman, SH

19840219 200704 1 001

3. Yuniar Yudha Himawan, SH

19800615 200805 1 001

4. Arief Mahardika, SH

19800424 200904 1 005

5. Nasution, SH

19830228 200904 1 006

6. Ahmad Ihsan Amri, SH

19840501 200904 1 003

7. Putu Gde N. A. Partha, SH

19820322 200912 1 005

Yulianus Koroh, SH

19600720 198303 1 005

4.

Panitera / Sekretaris

19680510 199003 1 003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng ( lampiran 1)

63 5.

Wakil Panitera

Marut Titus

19540207 198103 1 004

6.

Wakil Sekretaris

Salma Sulaiman

19580819 198503 2 002

7.

Panitera Pengganti

1. Muhammad Yunus

19680705 198903 1 004

2. Veronika Dao

19631231 199103 2 014

Roslia Ahmad

19701011 199203 2 001

1. Dominika Mashur

Honorer

2. Irene Nasyani Momot

Honorer

4. Marselinus Ola

Honorer

5. Carles Hima

Honorer

Kristian Aristarkus Manafe

19700612 199203 1 003

1. Orni Gaydaka

19850329 200604 2 002

2. Wenseslaus Dos

Honorer

3. Margareth Lendri Kabelen

Honorer

Jeleha

19651012 198903 2 004

1. Mariane Feby Malelak, S.Kom

19840220 200904 2 006

2. Wihelmina Karolina Yasinta

Honorer

3. Muhammad Fitri

Honorer

Serfiana Lidya Lesik

19810909 200604 2 004

Rumkel Syamsuddin

Honorer

Yustina Agrice Laukoli, SE

19770805 200604 2 003

1. Hartarto Nugroho, A.Md

19860410 200904 1 001

2. Luther Fiktor Manafe

Honorer

3. Yunitha Endang Sedis Nembok, SE

Honorer

Hedwiq I. Wattimena, A.Md

19830413 200912 2 005

1. Minggus Taku Stefanus

Honorer

2. Yohanes M. Amban

Honorer

3. Yuventinus E.M.P Ngita

Honorer

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Panitera Muda Pidana *Staf Kepaniteraan Pidana

Panitera Muda Perdata *Staf Kepaniteraan Perdata

Panitera Muda Hukum *Staf Kepaniteraan Hukum

PLH. Kepala Urusan Kepegawaian *Staf Bagian Kepegawaian. Kepala Urusan Keuangan *Staf Bagian Keuangan.

PLH. Kepala Urusan Umum *Staf Bagian Umum.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng ( lampiran 1)

64

LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RUTENG

NO 1 1.

KINERJA UTAMA 2 Peningkatan penyelesaian perkara Pidana dan perkara Perdata.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 a. Prosentase perkara Pidana dan perkara Perdata yang diselesaikan. b. Prosentase sisa perkara Pidana dan perkara Perdata yang diselesaikan.

2.

Peningkatan penyelesaian perkara melalui Mediasi.

3.

Peningkatan tertib administrasi perkara Pidana dan perkara Perdata.

PENJELASAN 4 a. Perbandingan antara perkara Pidana dan perkara Perdata yang diminutasi dengan jumlah perkara Pidana dan perkara Perdata yang diregister.

PENANGGUNG JAWAB 5 Panitera/Sekretaris

SUMBER DATA 6 Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Perbandingan antara sisa perkara Pidana dan perkara Perdata (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Ruteng.

Panitera/Sekretaris


c. Perbandingan antara jumlah permohonan penetapan perpanjangan penahanan berdasarkan c. Prosentase penyelesaian pasal 25 ayat (2), pasal 26 ayat (1 dan 2) dan pasal penetapan penahanan 29 KUHAP. tepat waktu. a. Prosentase jumlah a. Perbandingan jumlah perkara yang disepakati perkara yang dengan jumlah Mediasi yang diterima menjadi diselesaikan melalui perkara berdasarkan laporan Mediator yang Mediasi ditunjuk atau pilihan para pihak.

Ketua dan Panitera/Sekretaris

Data Permohonan Penahanan dan Penetapan Penahanan

e. Prosentase berkas perkara Pidana dan perkara Perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Ruteng yang disampaikan secara

Mediator yang ditunjuk - Bindalmin Buku II atau Mediator pilihan para edisi 2007 hal 2 pihak. (untuk perdata) dan hal 203 (untuk Pidana) - SOP e. Perbandingan antara berkas perkara Pidana dan Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan perkara Perdata yang diajukan yang lengkap Laporan Tahunan dengan jumlah berkas yang diajukan di Pengadilan Negeri Ruteng.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 (Lampiran 2) Pengadilan Negeri Ruteng

65 lengkap. Panitera/Sekretaris f.

4.

Peningkatan kualitas SDM

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Ruteng dengan berkas perkara yang didistribusikan. Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / sertifikat diklat TIPIKOR, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Ketua


f.

Perbandingan antara tenaga teknis peradilan yang mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / sertifikat diklat TIPIKOR,dengan jumlah yang mengikuti diklat.



g. Perbandingan antar SDM non teknis yang diajukan untuk mengikuti dilat sehingga memperoleh kelulusan / bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikat pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Ketua dan Panitera / Sekretaris


h. Prosentase pengusulan pengisian Jabatan h. Perbandingan antara usulan dari Pengadilan Negeri fungsional dan Ruteng ke Pengandilan Tinggi untuk pengisian struktural untuk mengisi jabatan fungsional dan struktural yang masih kekosongan jabatan. terdapat kekosongan d. Prosentase pengaduan d. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak yang ditindak lanjuti. lanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Ketua dan Panitera/Sekretaris

Usulan dari Kaur Kepegawaian Pengadilan Negeri Ruteng

Ketua, Panitera/Sekretaris dan Panmud Hukum




Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

g. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.

5.

Peningkatan kualitas pengawasan dan laporan perkara.


Prosentase berkas yang f. diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. e. Prosentasi yang lulus e. diklat atau pelatihan dan pendidikan Hakim.

f.

e. Prosentase temuan yang e. Perbandingan jumlah temuan yang ditindak lanjuti ditindak lanjuti. hasil pengawasan internal (Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding dan Badan


66 Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan. f.

6.

Peningkatan penyelesaian pengelolaan persuratan, Keuangan dan Barang Milik Negara.

Prosentase penyelesain laporan perkara tepat waktu.

f. Perbandingan penyelesaian laporan ke Mahkamah Agung R.I dan ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk laporan LI-A1, LI-A8, LI-B8, LI-A7, Laporan Evaluasi penyelesain perkara dan rekapan perkara pidana dan perdata yang diputus. g. Prosentase penyelesaian g. Perbandingan jumlah surat yang ditindak lanjuti pengelolaan surat dengan jumlah surat masuk di Pengadilan Negeri masuk dan surat keluar. Ruteng. h. Prosentase Pengelolaan Keuangan Negara.

7.

Peningkatan eksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

h. Perbandingan jumlah keuangan Negara yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Negeri Ruteng dengan realisasi anggaran.

i.

Prosentase Pengeloaan i. Barang Milik Negara

j.

Prosentase penyelesaian Laporan (PP 39 Tahun 2006, SIMAK-BMN, j. Laporan Tahunan dan LAKIP).

d. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Perbandingan jumlah temuan yang ditindak lanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan


Laporan Bulanan, Semester dan Tahunan

Panitera/Sekretaris dan Kaur Umum


Panitera/Sekretaris dan Kaur Keuangan


Panitera/Sekretaris dan Kaur Umum

Laporan Bulanan, Semester dan Tahunan

Ketua dan Panitera/ Sekretaris

Laporan Bulanan dan Tahunan



Perbandingan antara penyelesaian dari masingmasing laporan yang diselesaikan tepat pada waktunya baik laporan triwulan, semester dan tahunan

a. Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah dimunitasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan Perkara yang diputus


67 8.

Peningkatan pelaksanaan a. Prosentase penyelesaian a. Perbandingan antara permohonan eksekusi yang Putusan (Eksekusi) perkara Aanmaning atas masuk dengan penyelesaian Aanmaning. Perdata. permohonan eksekusi.

Panitera/Sekretaris dan Panmud Perdata


b. Prosentase pelaksanaan b. Perbandingan antara permohonan eksekusi dengan putusan (Eksekusi). Aanmaning dan pelaksanaan putusan.

Panitera/Sekretaris dan Panmud Perdata


Menyetujui, Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

Ruteng, 02 Januari 2014 Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Ruteng

GATOT SARWADI, SH. NIP. 196805101990031003

YULIANUS KOROH, SH. NIP. 196007201983031005


68

LAMPIRAN 3 : RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI RUTENG TAHUN 2014 Rencana kinerja tahun 2014 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut SASARAN STRATEGIS 1. Penyelesaian Perkara; 2. 3.

4.

5.

6.

INDIKATOR KINERJA a. Jumlah berkas perkara yang masuk ; b. Penanganan dan penyelesaian perkara; Penyelesaian perkara a. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi; melalui mediasi; Tertib administrasi perkara; a. Berkas perkara yang diajukan / dilimpahkan dan disampaikan secara lengkap; b. Berkas Perkara yang diregistrasikan dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim / Hakim Tunggal; c. Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengakap; d. Penyelesaian Berita Acara Sidang Berkas yang masih berjalan; e. Pengiriman berkas Banding f. Pengiriman berkas Kasasi; g. Pengiriman Barkas Peninjauan Kembali; h. Pengiriman Berkas Grasi; i. Peningkatan Pengarsipan; j. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Perkara; k. Peningkatan Percepatan Pelaporan; l. Penyampaian Risalah Pemanggilan sidang tepat waktu kepada para pihak; m. Penyampaian Risalah pemberitahuan kepada para pihak tepat waktu. Kualitas Sumber Daya a. Menunjuk Hakim untuk mengikuti Manusia; diklat yang ditentukan ; b. Menunjuk pegawai untuk mengikuti diklat teknis yudisial yang ditentukan ; c. Menunjuk pegawai untuk mengikut diklat non teknis yudisial ; d. Untuk pengisian jabatan struktural dan jabatan fungsional. Pengawasan dan Laporan a. Menindaklanjuti pengaduan yang Tahunan; masuk ; b. Menindaklanjuti temuan ; c. Penyelesaian laporan ke Mahkamah Agung RI dan ke Pengadilan Tinggi Kupang, laporan evaluasi perkara dan penyelesaian perkara Pidana dan perkara Perdata yang diputus. Penyelesaian Pengelolaan a. Penyelesaian jumlah surat masuk dan

TARGET 100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %


69

Persuratan, Keuangan Dan Barang Milik Negara;

surat keluar ; b. Realisasi anggaran dalam DIPA ; c. Penyelesaian / tindak lanjut temuan tentang Barang Milik Negara; d. Penyelesaian Laporan (PP 39/2006, SIMAK BMN, Laporan Tahunan dan LAKIP). a. Penyelesaian perkara yang dapat di publikasikan.

7. Eksebilitas Masyarakat terhadap Peradilan (accus to justice); 8. Pelayanan Putusan a. Penyelesaian Aanmaning atas (Eksekusi) perkara Perdata. permohonan eksekusi yang masuk ; b. Penyelesaian pelaksanaan Eksekusi. Menyetujui, Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

GATOT SARWADI, SH NIP. 196805101990031003

100 %

100 %

Kupang, 02 Januari 2014 Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Ruteng



70 LAMPIRAN 4 : MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 PENGADILAN NEGERI RUTENG NO 1 1

PROGRAM/ KEGIATAN 2 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG.

OUTCOME/ OUTPUT 3 Pembayaran Gaji dan Tunjangan. Poliklinik/ Obat-obatan termasuk honorarium dokter dan perawat. Pengadaan Makanan/Minuman penambah Daya Tahan Tubuh Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai. Perawatan Gedung kantor. Perawatan Rumah Negara Perawatan Kendaraan Roda 4 Perawatan Kendaraan Roda 2 Perawatan Sarana Gedung. Perawatan inventaris perkantoran Langganan Daya Dan Jasa Jasa/ Pos / Sertifikasi.

Penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan Operasional Perkantoran dan Pimpinan Rapat Koordinasi/ Kerja/Pimpinan/ Dinas yang terkoordinir dengan baik

Pengawasan / Pembinaan dan konsultasi. Pengelola Anggaran yang memadai. Konsultasi RKAKL

INDIKATOR 4  Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu.  Terciptanyanya pelayanan kesehatan minimal/ darurat bagi pegawai.  Terciptanya keseragaman pakaian dinas.  Terpeliharanya fungsi fasilitas gedung kantor dan rumah dinas secara baik  Terpeliharanya fungsi fasilitas kendaraan dinas secara efektif dan efisien.  Terpelihara sarana prasarana penunjang dengan baik  Tersedianya jasa surat menyurat.  Tersedianya sarana penunjang pekerjaan  Tersedianya dana untuk perpustakaan dan kearsipan  Tersedianya kebutuhan pokok pelaksanaan administrasi perkantoran.  Terselenggaranya rapat koordinasi/ pimpinan / koordinasi.  Terselenggaranya RAKERNAS dengan Mahkamah Agung R.I.  Terselenggaranya pengawasan/ pembinaan dan konsultasi.  Tertib administrasi keuangan.  Terselenggaranya pelatihan RKA-KL.


TARGET 2013 5

2014 6 0.1. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) tanggapan atas temuan pemeriksa internal dan eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa melakukan bimbingan dan supervise, evaluasi dan laporan kegiatan. 0.2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat, Tersusunnya Standart Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran ,Standart Pembinaan Pengelolaan Anggaran, Monitoring ,Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan 0.3. Terselesaikannya Kerugian Negara, Tersusunnya, Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dan Laporan Tgr, Terlaksananya Bimbingan dan Supervisi. 0.4. Meningkatnya Pnbp Mahkamah Agung, Tersusunya Perencanaan, Pemantauan,dan Penelaahan Perkembangan dan Penggunaan Kembali Pnbp yang Tepat Sasaran 0.5. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervise ke satker, tertib administrasi persuratan dan

UNIT PELAKSANAAN 7

71

2

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG.

kearsipan keuangan, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan. 0.6. Tersedianya Operasional / Pemeliharaan Perkantoran Badan Urusan Administrasi dan Daerah. 0.1. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis dan Umum Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Daerah. 0.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tipikor. 0.3. Tersedianya Infrastruktur Teknologi.

 Terciptanya sarana dan prasarana yang memadai.

Pengadaan Alat Pengolah Data

Pengadaan Meubelair

3

PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM.

Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara Penigkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara Penyediaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Penyediaan Zetting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling

 Meningkatnya profesionalisme tenaga teknis peradilan.  Memberi Kemudahan Akses Kepada Masyarakat Untuk Keadilan

0.1. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara (yang Sederhana, dan Tepat Waktu) di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Umum. 0.2. Jumlah Penyelesaian Perkara yang Kurang Dari 6 (Enam) Bulan. 0.3. Jumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, Pk dan Grasi yang Lengkap dan Tepat Waktu.

LAMPIRAN 4. MATRIK PENDANAAN PENGADILAN NEGERI RUTENG NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1

2 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG.

1

2011 4 Rp. 1.727.595.000,92 %

ALOKASI ANGGARAN 2012 2013 2014 5 6 7 Rp. 2.590.140.000,- Rp.2.722.534.000,- Rp. 2.985.979.900,94 %

96 %


98 %

2015 8

TOTAL (dlm juta rupiah) 8 11.650.591.900

TOTAL (dlm miliar) 9 11,650591900

72 2

3

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG. PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM.

Rp.347.940.000,-

Rp.200.000.000,-

Rp.310.000.000,-

Rp.489.879.750,-

92 %

94 %

96 %

98 %

Rp.220.180.000,-

Rp.211.000.000,-

Rp. 136.000.000,-

Rp. 456.900.000,-

92 %

94 %

96 %

98 %

4.060.584.750

4,060584750

1.261.500.000

1,261500000

Menyetujui, Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

Ruteng, 02 Januari 2014 Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Ruteng

GATOT SARWADI, SH. NIP. 196805101990031003



73

PENANGANAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI RUTENG a. GRAFIK PERDATA

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA PERDATA


74 PRESENTASE PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PN. KLAS II RUTENG TAHUN 2013


75


76

a. GRAFIK PIDANA

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PN. KLAS II RUTENG


77

PRESENTASE PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PN. KLAS II RUTENG TAHUN 2013


78


KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG NOMOR : KPN/SK /02/XII/2013/PN.RUT TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) PENGADILAN NEGERI RUTENG Menimbang

: a.

b.

c.

d.

Mengingat

: 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 11.

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan Pengadilan Negeri Ruteng dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Bahwa melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan Sistem pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kerja instansi pemerintah. Bahwa tercapainya pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka Pengadilan Negeri Ruteng perlu membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan visi, misi dalam pelaksaan tugas pokok Pengadilan Negeri Ruteng. Bahwa untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka di pandang perlu ditetapkan Tim Penyusun dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Mahkamah Agung RI, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . LXXIX

Memperhatika : 1. n 2.

3.

4.

5.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung RI Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 151A/KMA/SK/IX/2011,tanggal 27 September 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen di lingkungan Mahkamah Agung RI. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 jo 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.Surat . Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG NOMOR : KPN/SK/02/XII/2013/PN.RUT TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) pada Pengadilan Negeri Ruteng yang susunan keanggotaannya seperti tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dengan tugas untuk melakukan kajian dan penyusunan sesuai keadaan data riil pada Pengadilan Negeri Ruteng.

Kesatu

:

Kedua

:

Melakukan tugas Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng.

Ketiga

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di : Ruteng Pada Tanggal : 31 Desember 2013 Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

GATOT SARWADI, SH Nip. 19680510 199003 1 003 LXXX

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG NOMOR : KPN/SK/02/XII/2013/PN.RUT TANGGAL : 31 DESEMBER 2013 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) PENGADILAN NEGERI RUTENG JABATAN DAN PANGKAT/GOL. RUANG NO.

NAMA

1.

M. ARIF S. WIDODO, SH

2.

STATUS WAKIL KETUA PN RUTENG/PEMBINA IV/a

KOORDINATOR

EZRA SULAIMAN, SH

HAKIM PN RUTENG/PENATA MUDA III/b

KETUA

3.

NASUTION, SH


SEKRETARIS

4.

AHMAD IHSAN AMRI, SH


ANGGOTA

5.

YULIANUS KOROH, SH

PANITERA/SEKERETARIS PN RUTENG/PENATA III/d

ANGGOTA

6.

JELEHA

PANMUD HUKUM PN RUTENG/PENATA MUDA Tk.I III/b

ANGGOTA

7.

YUSTINA A. LAUKOLI, SE

KAUR KEUANGAN PN RUTENG/PENATA MUDA Tk.I III/b

ANGGOTA

8.

ROSLIA AHMAD

PANMUD PIDANA PN RUTENG/PENATA MUDA Tk.I III/b

ANGGOTA

9.

KRISTIAN A. MANAFE

PANMUD PERDATA PN RUTENG/PENATA MUDA Tk.I III/b

ANGGOTA

10.

HEDWIQ I. WATTIMENA, A.MD

11.

SERFIANA L. LESIK

PLH KAUR UMUM PN RUTENG / PENGATUR II/C

PLH KAUR PERSONALIA PN RUTENG / PENGATUR MUDA TK. I II/b

ANGGOTA

ANGGOTA

Ditetapkan di : Ruteng Pada Tanggal : 31 Desember 2013 Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

GATOT SARWADI, SH Nip. 19680510 199003 1 003

LXXXI

KATA PENGANTAR. Puji syukur sepatutnya dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena

Recommend Documents