Kata Pengantar Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 ini berdasarkan evaluasi dan capaian kinerja program kegiatan tahun sebelumnya serta Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung. Penetapan Rencana Kerja ini, akan dirancang untuk dijadikan acuan dalam mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang akan dilengkapi dengan Indikator Kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diukur secara berkesinambungan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.
Semarapura, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
I KOMANG DHARMA SUYASA.SH.MAP NIP.19701020 199703 1 006
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang............................................................................ 1.2 Landasan Hukum........................................................................ 1.3 Maksud dan Tujuan..................................................................... 1.4 Sistematika Penulisan................................................................. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu…………………….. ... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .......................................................... 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD………………………………………………………………… 2.4 Review Terhadap Rancangan..................................................... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat………………………………………………………….. BAB III : TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................... 3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis..................................................... 3.3 Program dan Kegiatan................................................................. BAB IV : PENUTUP
1 2 4 4 5 9 10 13 14 15 16 17
LAMPIRAN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 . Latar Belakang. Rencana Kerja (Renja) merupakan perencanaan tahunan yang dibuat setiap tahunnya oleh masing-masing OPD, Renja ini mengacu kepada Renstra yang yang telah dibuat oleh OPD pada awal priode Perencanaan Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyususan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra OPD. Dalam penyusunan Renja setiap OPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Permendagri tahun 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD , serta untk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
1
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kabupaten Klungkung demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)
dan
Reformasi
Birokrasi
di
Kabupaten
Klungkung.
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor : 9
Tahun 2016
tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk (Renja) dengan 7 Program dan dibagi dalam beberapa jenis Kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan program tersebut serta berkenaan dengan perencanaan berbasis Kinerja, maka dalam Renja ini digambarkan Input, output dan Outcome, sehingga setiap tahunnya bisa dilihat capaian kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam prosesnya Penyusunan Renja ini dimulai dari Musrenbang desa, Munsrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten dan akan berakhir pada Asistensi dengan anggota DPRD Kabupaten Klungkung. Pelaksanaan Asistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didampingi dan difasilitasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung yang pada giliranya nanti, hasil dari asistensi ini akan dituangkan ke dalam suatu Rencana Anggaran Pemabangunan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berjalan. 1.2 Landasan Hukum Adapun landasan Hukum pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ; 2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
2
Jangka Panjang (RPJP) Nasional ; 5.
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6.
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan
Penerpanan Standar Pelayanan Minimal ; 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;.
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 14.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17.
Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
3
Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Periode 20092025;
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor
1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung; 20.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21.
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
1.3 Maksud dan Tujuan Pembuatan
Rencana
Kerja
(Renja)
dimaksudkan
dalam
rangka
menentukan arah percepatan dan pencapaian program lima tahunan 2013 – 2018 yang akan dimuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga melalui Renja ini akan terlihat berapa program lima tahunan yang dapat diselesaikan setiap tahunnya dan yang masih tertinggal. Tujuan pembuatan Renja ini dijadikan pedoman penyelengaraan Program dan Kegiatan setiap tahunnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN
1.1
: Latar Belakang
1.2
: Landasan Hukum
1.3
: Maksud dan Tujuan
1.4
: Sistematika Penulisan
BAB II 2.1
: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD
2.2
: Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
2.3
: Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
4
2.4
: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5
: Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat
BAB III
: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
: Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2
: Tujuan dan Sasaran
3.3
: Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Capaian Renstra. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2016 yang mencakup 3 Program antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 118.649.400
b) Realisasi Anggaran
: 100.885.671
c) Kinerja Anggaran
: 85.03 %
d) Capaian Kinerja
: 85.03 %
b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 117.035.500
b) Realisasi Anggaran
: 107.267.500
c) Kinerja Anggaran
: 91.65 %
d) Capaian Kinerja
: 91.65 %
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 22.540.400
b) Realisasi Anggaran
: 18.262.210
c) Kinerja Anggaran
: 81.02 %
d) Capaian Kinerja
: 81.02 %
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 11.157.500
b) Realisasi Anggaran
: 10.109.500
c) Kinerja Anggaran
: 90.61 %
d) Capaian Kinerja
: 90.61 %
e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 18.025.500
b) Realisasi Anggaran
: 17.970.500
c) Kinerja Anggaran
: 99.69 %
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
6
d) Capaian Kinerja
: 99.69 %
f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 43.000.000
b) Realisasi Anggaran
: 41.216.369
c) Kinerja Anggaran
: 95.85 %
d) Capaian Kinerja
: 95.85 %
g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 36.105.600
b) Realisasi Anggaran
: 27.750.000
c) Kinerja Anggaran
: 76.86 %
d) Capaian Kinerja
: 76.86 %
h. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 21.504.000
b) Realisasi Anggaran
: 10.080.000
c) Kinerja Anggaran
: 46.88 %
d) Capaian Kinerja
: 46.88 %
i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 150.290.000
b) Realisasi Anggaran
: 137.358.152
c) Kinerja Anggaran
: 91.4 %
d) Capaian Kinerja
: 91.4 %
j. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 76.255.463
b) Realisasi Anggaran
: 76.130.016
c) Kinerja Anggaran
: 99.84 %
d) Capaian Kinerja
: 99.84 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana merupakan program yang dilaksanakan guna menunjang kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan rincian sebagai berikut : a)
Jumlah Anggaran
: 750.000.000
b) Realisasi Anggaran
: 734.690.000
c) Kinerja Anggaran
: 97.96 %
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
7
d) Capaian Kinerja
: 97.96 %
b. Pengadaan Mebeleur dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 10.000.000
b) Realisasi Anggaran
: 10.000.000
c) Kinerja Anggaran
: 100 %
d) Capaian Kinerja
: 100 %
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 62.048.400
b) Realisasi Anggaran
: 60.965.500
c) Kinerja Anggaran
: 98.25 %
d) Capaian Kinerja
: 98.25 %
d. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
dengan
rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 214.879.742
b) Realisasi Anggaran
: 119.600.980
c) Kinerja Anggaran
: 55.66 %
d) Capaian Kinerja
: 55.66 %
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 25.850.000
b) Realisasi Anggaran
: 22.450.000
c) Kinerja Anggaran
: 86.85 %
d) Capaian Kinerja
: 86.85 %
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan merupakan program yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan baik pendaftaran penduduk maupun pelayanan pencatatan sipil. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi : a. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 308.346.000
b) Realisasi Anggaran
: 284.504.400
c) Kinerja Anggaran
: 92.27 %
d) Capaian Kinerja
: 92.27 %
b. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK dengan rincian sebagai berikut : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
8
a) Jumlah Anggaran
: 209.355.000
b) Realisasi Anggaran
: 201.144.680
c) Kinerja Anggaran
: 96.08 %
d) Capaian Kinerja
: 96.08 %
c. Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 137.515.000
b) Realisasi Anggaran
: 130.499.060
c) Kinerja Anggaran
: 94.9 %
d) Capaian Kinerja
: 94.9 %
d. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 180.480.000
b) Realisasi Anggaran
: 175.590.850
c) Kinerja Anggaran
: 97.29 %
d) Capaian Kinerja
: 97.29 %
e. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah Anggaran
: 173.371.000
b) Realisasi Anggaran
: 158.476.010
c) Kinerja Anggaran
: 91.41 %
d) Capaian Kinerja
: 91.41 %
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja OPD tersebut, menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan terealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan. Tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai dengan Tahun 2016 ini, hasilnya cukup bagus, tapi ke depan tentunya masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2016 dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra s/d realisasi Tahun 2018 sebagaimana yang tertera pada Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2016 ( Lampiran 1). Capaian kinerja Tahun 2016 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
9
tersebut, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2018.
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib pemerintahan dan berpedoman kepada Undang-undang nomor 24 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan dan merujuk kepadan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang, dan ditunjang dengan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 Organisasi danTata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014. Semua ini bertujuan untuk mendukung pelasanaan Visi dan Misi Kepala Daerah yang ketiga. Seperti tabel dibawah ini: Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan
dampak
yang
ditimbulkan
atas
kinerja
pelayanan
serta
untuk
mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung di bentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digunakan indikatornya yaitu : 1. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
akan
kualitas
Pelayanan
Dokumen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari indikator diatas dijabarkan dalam 7 program dan 21 kegiatan yang menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Untuk mencapai target persentase kepemilikan dokumen kependudukan dilaksanakan kegiatan pelayanan keliling Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
10
penerbitan administrasi kependudukan ( CALING TANDUK) , pemeliharaan jaringan online dan hardware, peningkatan SDM, Pembangunan Aplikasi Pelayanan, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, penataan dokumen Kependudukan, pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan dan intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung program GEMA SANTI Bupati Klungkung membuat kegiatan pelayanan guna meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran yaitu BELA NANDA ( Begitu Lahir Anak Mendapatkan Akta Kelahiran), kegiatan ini bekerjasama dengan rumah sakit umum dan puskesmas dimana jika ada pasien yang melahirkan di tempat tersebut akan langsung mendapatkan Akta Kelahiran setelah mendapat laporan dari rumah sakit atau puskesmas. Target kepemilikan KTP-el akan dicapai dengan kegiatan intensifikasi Pelayanan, sedangkan tingkat keakuratan pencatatan peristiwa kependudukan akan dicapai dengan kegiatan pelayanan surat pindah, KK, Pengelolaan Informasi kependudukan dan pemeliharaan jaringan online dan hardware. Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai dengan Tahun 2016 hasilnya cukup bagus walaupun masih ada yang beberapa yang belum maksimal karena faktor teknis dan kesadaran masyarakat yang kurang untuk tertib administrasi kependudukan. Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai dengan Tahun 2017, dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD ( Lampiran 2). 2.3 Isu-Isu
Penting
Penyelenggaraan
Tugas
Pokok
dan
Fungsi
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyangkut dengan : Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi OPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
11
atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten
Klungkung
senantiasa
dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut : 1. Masih rendahnya masyarakat wajib KTP yang melakukan perekaman dan Cakupan Kepemilikan KTP-el. Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai
pelaksana
Tugas
Pembantuan
yaitu
memfasilitasi
kegiatan
perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el yang tercetak. Pada akhir Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el, mengendalikan dan memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
12
Program ini semula ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan batas penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Namun realisasinya sampai dengan bulan Desember 2016, menurut data pada Database SIAK Kabupaten Klungkung capaian Kepemilikan KTP-el dapat dirinci sebagai berikut : a.
Jumlah Penduduk Kab. Klungkung
: 231.462 Org
b.
Jumlah Penduduk yang Wajib KTP
: 173.761 Org
c.
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el
: 146.829 Org
d.
Jumlah penduduk yg belum memiliki KTP-el.. : 26.952 Org
e.
Jumlah penduduk wajib KTP-el yang sudah melakukan perekaman
f.
: 146.829 Org
Jumlah penduduk wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman
: 26.952 Org
KTP merupakan bukti identitas seseorang sebagai penduduk atau warga, maka KTP-el merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki setiap orang. Jadi cakupan Kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Namun apabila masih banyak atau ada penduduk yang belum memiliki KTP-el, ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Cakupan kepemilikan KTP-el Kabupaten Klungkung sampai bulan Desember 2016 adalah sebesar 84%. Hal ini disebabkan antara lain : a. Persediaan blanko KTP-el yang didistribusikan dari Ditjen Dukcapil masih terbatas sehingga belum sepenuhnya penduduk yang sudah melakukan perekaman belum bisa dicetak; b. Peralatan cetak KTP-el yang kurang memadai; c. Dari segi kuantitas SDM masih kurang; d. Kurangnya kesadaran penduduk serta banyak penduduk yang kerja diluar negeri (TKI). 2. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil Khususnya Akta Kelahiran, perkawinan dan kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
13
dikarenakan oleh berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk umur 0-18 tahun, yang belum mempunyai Akta Kelahiran. Hal ini dilihat dari penduduk atau anak umur antara 0-18 tahun dimana cakupan kepemilikan Akta Kelahirannya, posisi s/d Desember 2016, sebagai berikut : a. Jumlah anak usia 0 – 18 tahun 64.658 Org. b. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran anak Usia 0-18 Tahun : 42.851 Org Begitupun dengan Akta Perkawinan, masih banyak penduduk yang tidak mau mencatatkan peristiwa perkawinan yang mereka laksanakan hal ini terlihat dari cakupan kepemilikan akta perkawinan sampai dengan Desember 2016 sebagai berikut a.
Jumlah penduduk berstatus kawin
: 59.400 org
b.
Jumlah kepemilikan akta perkawinan
: 44.787 Akta
Selain itu rendahnya minat penduduk untuk mengurus Akta Kematian, dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya manfaat dari dokumen tersebut dan juga dikarenakan beberapa institusi masih menerima
dokumen
pengganti
Akta
Kematian
yang
diterbitkan
dari
Kelurahan/Desa sebagai persyaratan administrasi. Padahal dengan tidak diurusnya Akta Kematian seorang Penduduk yang meninggal atau tidak dilaporkan, maka akan berakibat data penduduk tersebut selalu hidup di database kependudukan dan selanjutnya database kependudukan menjadi tidak akurat. 3. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih kurang valid. Data kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan negara lainnya. Masih belum validnya Data Agregat Kependudukan Kabupaten Klungkung sampai saat ini dikarenakan antara lain masih tingginya jumlah data penduduk ganda dan anomali. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review
terhadap
rancangan
awal
RKPD
dimaksudkan
untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan
identifikasi
prioritas
program
dan
kegiatan,
indikator
kinerja
program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari análisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Rancangan Awal RKPD, tidak ada penambahan program dan kegiatan. Secara rinci dijabarkan sebagaimana tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD( Lampiran 3). 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
15
BAB , III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 . Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan
secara
tertib,
teratur,
berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 adalah “Meningkatkan
Ketersediaan
dan
Kualitas
Data
serta
Informasi
Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”. Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
16
a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu; b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarga-negaraan bagi seluruh penduduk; c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan. Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. 3.2 Tujuan dan sasaran Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi OPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan OPD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk
mencapai
Visi,
melaksanakan
Misi,
memecahkan
permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna: 1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra); 2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
17
ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; 3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana stategis. Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung menetapkan Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional; Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran
jangka
menengah
yang
ingin
dicapai
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung , adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional 3.3
Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang
dilaksanakan
oleh
OPD
atau
masyarakat,
yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional. Berdasarkan kesepakatan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
18
Sipil dengan para Stakeholders pada acara Forum OPD, disepakati sebanyak 7 program dan 21 kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun
2018.
Rincian
Program
dan
Kegiatan
pada
Renja
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2018 tersebut sebagai berikut : Tabel 3.1 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Klungkung No 1
Program/Kegiatan Program Pelayanan Kesekretariatan
Lokasi Disdukcapil Kab.Klungk ung
- Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD - Pengelolaan Kearsipan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
- Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
2
- Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk -
Peningkatan
Disdukcapil Kab.Klungk ung
Indikator Kinerja Persentase rata-rata capaian output kegiatan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Capaian Disiplin Aparatur
Besaran/volume 1.075.068.586
625.215.700
246.027.086
Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Dokumen Perencanaan dan Pengganggara n tersedia tepat waktu Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu
47.913.000
Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk Cakupan
628.908.300
6.171.500
14.792.500
134.948.800
526.963.500
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
19
3
Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk - Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah Datang Penduduk - Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Peningkatan pelayanan pencatatan kelahiran - Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan Perceraian - Peningkatan pelayanan pencatatan kematian dan peristiwa penting lainnya Program Penataan Administrasi Kependudukan - Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan memelihara) - Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan - Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
layanan KK dan KTP sesuai SOP
Disdukcapil Kab.Klungk ung
-
4
Disdukcapil Kab.Klungk ung
Cakupan layanan pindah datang sesuai SOP
53.010.800
Data penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Layanan akta kelahiran sesuai SOP
58.934.000
Cakupan layanan akta perkawinan dan perceraian sesuai SOP Cakupan layanan akta kematian dan peristiwa penting lainnya sesuai SOP Terciptanya database kependuduka n yang valid Cakupan layanan perubahan data
88.157.500
Jumlah laporan informasi kependudukan yang tersaji
82.930.500
Cakupan terlaksananya kerjasama sesuai rencana
324.405.000
359.226.000
196.917.000
74.151.500
839.444.500
432.109.000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
20
BAB .IV PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 ini merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2018 berdasarkan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Dengan disusunnya Renja Tahun 2018 ini dengan baik, maka mudah-mudahan dokumen turunan atau lanjutan dari pelaksanaan Renja ini selama 5 (lima) tahun ke depan juga akan baik. Renja OPD adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggung jawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan. Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2018 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka : 1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018; 2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018; 3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja ( LAKIP ) Tahun 2016 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Tahun 2018. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
21
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLUNGKUNG I KOMANG DHARMA SUYASA.SH.MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19701020 199703 1 006
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
22
