KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadiian Negeri Biak 20152019. Pengadilan Negeri Biak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan . Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun
Rencana Strategi ini.
Semoga bermanfaat dan dapat
mewujudkan
peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak.
Biak, 08 Januari2014
| TencanaStrategi CRenstra^ TengaiGian Tfegeri TiaA TaAvn 2015-2019
DAFTARISI
Hal
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB
BAB
BAB
I PENDAHULUAN 1.1. Kondisi Umum
1
1.2. Potensi dan Permasalahan
2
II VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1. Visi
7
2.2. Misi
7
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis
8
2.4. Program dan Kegiatan
10
in ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan
BAB
IV PENUTUP
LAMPIRAN Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Biak
| Kmcana Stratcgi (V^rutra) PengatG&n ^egeri "SiaA Ta&un 2015-2019
13 15
BABI PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM
Refonnasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Biak dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Biak merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dibangun pada tahun 1969 dengan luas gedung 1.200 M2 dan luas tanah 2.845 M2 terletak di jalan Ahmad Yani, namun kini gedung dan bangunan tersebut telah dipergunakan sebagai tempat tinggal para pegawai setelah gedung Kantor Pengadiian Negeri Biak
yang baru dibangun yaitu pada Tahun 1996/1997 yang beralamat di jalan Majapahit Nomor 1 Biak yang memiliki luas sekitar 4.105 M2. Pengadilan Negeri Biak sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki wilayah hukum yaitu Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada pada
1 Rencana Strategi (Benstra) Tengad^Can (Negeri Biak Takun 2015-2019
Jingkungan Pengadilan Negeri Biak.
Rencana Strategis ini
dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang
sarana
dan
prasarana
serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Biak, baik lingkungan internal maupun ercternal sebagai variable strategis.
Pada Tahun 2014, jumlah pegawai berdasarkan jabatan
dan golongan di Pengadilan Negeri Biak sebanyak 26 (dua puluh enam) Orang pegawai dan tenaga honorer sebanyak 8 (delapan) orang tenaga honorer dengan rincian sebagai berikut:
* Ketua/WakU Ketua
: 1 orang
* Hakim
: 6 orang
* Pansek/Wapan/wasek
:3orang
A Panmud / kaur
: 4orang
* Jurusita Pengganti
: 2 orang
* Staf
: 10 orang
A Tenaga Honorer
: 8orang
Pengadilan Negeri Biak dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
2 Rentana Strategi CRenstra) Tenga^Uan Jfegeri "Biak Tafnen 2015-^019
1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN
A.Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Negeri Biak mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundangundangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup : 1.Pengadilan Negeri Biak merupakan unsure Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori 2.Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai pada Pengadilan
Negeri Biak 3.Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan
Negeri Biak
selaku Pengadilan Tingkat
Pertama
B.Kelemahan (Weaknes^ Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Biak dirinci dalam beberapa aspek:
l. Aspek Proses Peradilan •Putusan
Pengadilan
Negeri Biak belum dapat
diunduh/ 'diakses cepat oleh masyarakat •Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
3 Rencana Strategi (Renstra) Tengaditan ^egeri Biak Tafam 2015-2019
•Pengadilan Negeri Biak belum mempunyai kewenangan untuk
merekrut
pegawai sendiri sesuai kebutuhan
Pengadilan •Rekratmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di
Pengadilan Negeri Biak
3.Aspek Pengawasan dan Pembinaan •Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja •Belum adanya system pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4.Aspek tertib administrasi dan manajemen petadilan •Belum adanya system manajemen perkara berbasis teknologi informasi
5.Aspek Sarana dan Prasarana •Anggaran yang diterima Pengadiian Negeri Biak dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana
yang diajukan
C Peluang (Opportunitiee) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan
Negeri Biak untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan • Adanya
Website
memberikan
Pengadilan
informasi
Negeri
Biak yang
kepada masyarakat tentang
alur proses berperkara
4 Rencana strategi CRenstra) TengasGfan !Hegeri Riak Tafaui 2015-2019
•Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara versi website untuk diakses oleh publik / pencari keadilan
2.Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan •Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja •Adanya sosialisasi, yang
dilaksanakan
bimbingan
teknis,
Pengadilan
pelatihan
Negeri
Biak,
Pengadilan Tinggi Jayapura, Pengadilan Tinggi Agama selaku Korwil maupun Mahkamah Agung untuk mfiningkatkan kualitas sumber daya manusia 3.Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan •Dukungandan
pengadilandi
koordinasi
yang
baik
antar
Pengadilan Negeri Biak dengan
Pengadilansewilayah
hukum Pengadilan
Tinggi
Jayapura •Sudah adasistem manajemen teknologiinformasi
yaitu
perkara
berbasis
Sistem Informasi
PenelusuranPerkara ( Case Tracking System ) versi localhost
4.Aspek Sarana dan Prasarana •Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan
Negeri Biak
berupa internet, website
Pengadilan Negeri Biak D.
Tcmtangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Biak yang akan dihadapi dan harus
dipikirkan cara
5 Rencana Strategi ("Renstra) TengadUan ^egeri Tiak Tahun 2015-2019
terbaik
untuk
tetap
dapat
melakukan
perbaikan
sebagaimana yang diharapkan. 1.Aspek Proses Peradilan •Belum tersedianya
suatu
alat
pengukuran
kepuasan pengguna jasa pengadilan
2.Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan •Personil
di
Pengadilan
Negeri
Biak belum
seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan
Negeri Biak
3.Aspek Pengawasan dan Pemhinaan •Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan •Pimpinan pengadilan, Ketua/Wakil Ketua tetap ada untuk
memaksimalkan
pengawasan
dan
pembinaan
4.Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan •Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Biak membutuhkan waktu lebih lama
5.Aspek Sarana dan Prasarana • Anggaran
yang
diberikan
pusat
untuk
pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan
S Jtencana Strategi (Zenstra) TengadtOm Tfegeri Ziak Tafcun 2015-2019
BABII VISI, MISI, TUJUAN
3.1. VISI Rencana Stiategis Pengadilan Negeri Biak Tahun 2015 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara
sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Biak diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional
Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengab (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tabun 2015 - 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Biak Visi Pengadilan Negeri Biak mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl adalab sebagai berikut:
"MEWUJUDKAN PBNOADtLAN NEGEBl BIAK TANG AGVNG"
7 Rencana Strategi (Renstra) PengadUan Negeri 'Biak latiun 2015-2019
3.2. MISI Misi adalah sesuatu yang
harus
diemban
atau
diiaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Fengadilan Negeri Biak, adalah sebagai berikut: 1.Mewujudkan peradilan yang sederhana, eepat, biaya ringan dan tranaparasi.
2.Meningkatkan kualitaa Sumber Daya Aparatur Peradilan daiam rangka peningkatan peiayanan pada masyarakat 3.Melaksanakan pengawaaan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4.Melakaanakan
tertib
adminiatraai
dan
manajemen
peradiian yang efektlf dan eflsien 5.Mengupayakan
tersedianya
aarana
dan
prasarana
peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.3. TDJUAIf DAH SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pemyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Biak Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Biak adalah sebagai berikut: 1.Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2.Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3.Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Biak dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas 8 Rencana Strategi (Renstra) Pengaditan tNegeri Riak Tafam 2015-2019
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Biak adalah sebagai berikut: 1.Meningkatnya penyelesaian perkara 2.Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice) 5.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
INDIKATOR KDJERJA UTAMA Indikator Idnerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:
tan
ian
Penyelesaian
& Persentasea. Perbandingan
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
Pei
peikaraPerkarayangyang diminutasi dengan jumlah jumlah | diselesaikanperkara yang deregister.
b. Persentase sisa
2.
^^sfcmfl
antara
atas putusan
perkaraYang diselesaikan Persentase jumlah perkara yang sudah diputus dan
perkara
dipublikasikan
Sumber
a.
Aksesibilitas masyarakat
b. Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisaperkara Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Banding, dengan perkara yang sudah diminutasi
justice) 3.
Peningkatan
Persentase
a. Perbandingan antara sumber daya
kualitas
Daya
pegawai yang
manusia
sumber daya
Manusia
manusia
yang
diusulkan mengjkutt
mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat
yang
diusulkan
9 Rencana Strategi (Renstra) TengaeG&tn Hegeri "Biak Taftun 2015-2019
diklat
berkualitas b.
Persentase
b. Perbandingan antara sumber daya
manusia yang lulus diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat
pegawai yang lulusdiklat 4.
Peningkatan kualitas pengawasan
Pengawasan
a.
Persentase
dan
pengaduan
pembinaan
yang
yang berkualitas
ditindaklanjuti
b.
Persentase
a. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan b. Perbandingan
jumlah
temuan
temuan yang
yang ditindaklanjud dari hasil
ditindaklanjuti
pengawasan
intemal
dan
ekstemal dengan temuan yang dilaporkan 5.
Peningkatan tertib administrasi
Tertib
a.
Persentase
administrasi perkara
beikas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
perkara
b.
Persentase
berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis ti.
Peningkatan penyediaan sarana
Sarana prasarana
dan
dan
(terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.
b. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan
Perbandingan
Persentase
pengadaan
a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap
sarana
danprasarana
jumlah
dengan
pengadaan
prasarana
prasarana
pengadaan
sarana dan prasarana yang diusulkan
sarana
yang
dan telah
di 1 ak san akan/direal i sa si k^n
2.4. PROGRAM DAN KEOIATAN Uma sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagj Pengadilan Negeri Biak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat
rincian Program dan Kegiatan
Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan merupakan
program
Manajemen
Peraddan
Umum
untuk mencapai sasaran strategis
dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan
Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Biak dalam
10 Rencana Strategi ("Renstra) "Pengadtfan Megeri Biah lahun 2015-2019
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1.Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata 2.Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata 3.Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4.Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5.Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
b.
Prognun Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas
dan
mencapai pengawasan yang
berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan riaiam program ini adalah: 1.Pelaksanaan dildat teknis yudisial dan non yudisial 2.Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3.Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
e.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan
sarana
dan
prasarana.
11 Rencana Strategi (Tenstra) Tengadifan Megeri Tiak Tafrnn 2015-2019
Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
12 "Rencana Strategi (Renstra) TengadUan Megeri RiaA TaAvn 2015-2019
BABIII ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KBBIJAKAN DAN STRATBGI PBNGADILAN NBGERI BIAK
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Biak menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan kinerja. Peningkatan
kinerja
sangat
menentukan
dalam
meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : •Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi •Pengawasan eksternal dan internal.
Hal ini disebutkan
untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. •Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
13 ^eneana Strategi (Benstra) 'PengadUan ^egeri Bia Tahun 2015-20^9
• Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknolo^ informasi yang memadai untuk meningkatkan kmerja. 2. Peningkatan kuaiitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut: •Memiliki mengatur
standar
pelayanan
dengan
jelas
bagi hak
pencari
keadilan
dan kewajiban
penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. •Memiliki mekanisme penanganan pengaduan •Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
14 Rencana Strategi (Renstra) PengatGtan ^egeri *Biak Tafam 2015-201^
BABIV PBNUTUP
Rencana strategis Pengadilan Negeri Biak tahun 2015 2019 riiarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat intemal maupun yang
bersifat eksternal. Renstra ini
merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titiktitik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Biak harus terus disempumakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Biak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Biak dapat terwujud dengan baik.
15 Hencana Strategi (Kenstra) Tengad&m Negeri Tiak Tafnm 2015-2019
r- m m m^mm^^'
^eiJ> •
16
'liencana Strate^i ('Renstra) 'Pen^atfifan IHetferi 'liiafz Tafiun 2015-2019
MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019 Tujuan1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2.Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3.Publik percaya bahwa Pengadilan Negeh memenuhi butir 1 dan 2 di atas
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara.
INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan -
Perdata permohonan
-
Perdata Gugatan
-
Pidana Biasa
TARGET KINERJA 2015
2016
2017
2018
2019
85
90
90
95
100
90 90 90
90 90 90
90 90 90
95 95 95
100 100 100
85 85 90 90 90 95 100 80
85 90 85 90 90 95 100 85
90
95 95
95 95 95 100 95 95
95 95 95 100 100 95
100
100
100
90
95
95
15
25
30
40
40
85 75 90 90
90 75 90 90
90 75 95 95
95 80 90 100
100 95 100 100
85
85
90
95
95
Persentase perkara yang diselesaikan
Peningkatan akseptabilitas putusan
Hakim
-
Perdata permohonan
-
Perdata Gugatan
-
Pidana Biasa
-
Pidana Singkat
-
Pidana Cepat
-
Pidana Khusus
-
Pidana Lalu Lintas
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum: -
Banding
-
Kasasi
-
Peninjauan Kembali
-
Grasi
90 90
95
Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum: -
Banding
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
95
95
95 95
95
100
100 100
100 100
95 100 100 100
95
100
100
100
100
95
95
100
100
100
Prosentase peiaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
90
90
90
90
95
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
90
90
100
100
100
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum
70
70
70
75
80
90
90
90
90
95
75
75
80
85
90
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
Kasasi
-
Peninjauan Kembali
-
Grasi
Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap
80 90 95 95
85
90
didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
-
(POSBAKUM) Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1
hah kerja sejak diputus Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas pengawasan
Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemehksaan ekstemal
yang ditindaklanjuti
