1
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 yang merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.Proses kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP . Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi
keberhasilan
organisasi capaian
di
masing-masing
sasaran
saat
ini
perangkat untuk
daerah,
percepatan
serta dalam
meningkatkan kulitas capian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan
LAKIP juga dapat memberikan
gambaran penerapan prinsip-prinsi good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
2
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Tengah
merupakan
bentuk
komitmen
nyata
dalam
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) sebagai adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP . Dalam rangka menjamin penyelenggaran pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dibutuhkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan laporan kinerja SKPD. B.
Maksud dan Tujuan. LkjIP
dimaksudkan
untuk
menjadi
salah
satu
alat
guna
mendapatkan masukan stakeholder demi perbaikan kinerja SKPD. Adapun tujuan penyusunan LkjIP ini adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran
saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capian
kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsipprinsi good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. C.
Penjelasan Umum Organisasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memiliki kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan sebagai berikut : 3
1. Tugas Pokok a. Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang industri dan perdagangan. b. Melaksanakan kewenangan di bidang industri dan perdagangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota. c. Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang industri dan perdagangan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Provinsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. d. Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dan tugas Pembantuan di bidang industri dan perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Fungsi a. Perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
perindustrian
dan
perdagangan. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan. c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perindustrian dan perdagangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota. d. Pelaksanaan tugas di bidang industri alat transportasi elektronika, telematika dan aneka, industri logam, mesin dan tekstil, industri agro, kimia dan hasil hutan serta perdagangan, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar. e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
4
Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 sebagai berikut : KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG PROGRAM
SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAG KEUANGAN
BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI ELEKTRONIKA DAN ANEKA
BIDANG INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN TEKSTIL
BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR
SEKSI INDUSTRI TRANSPORTASI
SEKSI INDUSTRI LOGAM
SEKSI INDUSTRI AGRO
SEKSI BINA PASAR
SEKSI EKSPOR
SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEKSI INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA
SEKSI INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN
SEKSI INDUSTRI HASIL HUTAN
SEKSI BINA USAHA
SEKSI IMPOR
SEKSI PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA
SEKSI INDUSTRI ANEKA
SEKSI INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
SEKSI INDUSTRI KIMIA
SEKSI SARANA PERDAGANGAN
SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR
SEKSI PENGAWASAN KEMETROLOGIAN
UPTD 5
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2014 didukung oleh 447 personil, yang terdiri dari : 1. Pejabat Esselon II
:
1 orang
2. Pejabat Esselon III
: 16 orang
3. Pejabat Esselon IV
: 48 orang
4. Pejabat Fungsional
: 99 orang
5. Staff
: 283 orang
Dukungan personil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana matriks berikut : Tingkat Pendidikan
Uraian S2 Esselon II Esselon III Esselon IV Pejabat Fungsional Staff Jumlah PNS
Sedangkan
S1
1 15 24 4
1 22 55
12 44
102 180
proporsi
Jml
SM SLTA SLTP 1 1 1 40 2
135 176
SD -
1 16 48 100
1 16 18 29
12 12
282 447
2 66
13 13
kepegawaian
pada
IV
Dinas
Pangkat/ Golongan III II 30 70 1 193 293
79 80
Perindustrian
I 10 10
dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menurut bidang tugas adalah sebagai berikut : 2% 3%
16%
7%
36%
7% 6% 6%
5%
6%
6%
Sekretariat
Perdagangan DN
Perdagangan LN
PKPBB
IATEA
IAKHH
ILMT
BPSMB
Balai Metrologi
BPSDM & PIKM
BPTIKM
1
D.
Lingkungan Strategis Sektor Industri dan Perdagangan. Sektor industri dan perdagangan sebagai bagian dari pembangunan daerah
mampu
memberikan
sumbangan
yang
berarti
terhadap
pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Peran strategis dalam pembangunan ekonomi tercermin dari dampak sektor riil bidang industri dalam komponen konsumsi maupun investasi. Dari hal ini sektor industri berperan sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, keteknikan, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Pembangunan sektor industri dan perdagangan sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi daerah terutama dalam pembentukan PDRB sangat besar dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (prime over) karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi. Selain itu, industri juga membuka
peluang
untuk
menciptakan
dan
memperluas
lapangan
pekerjaan yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Kemandirian industri adalah salah satu komponen dan kunci utama dalam pencapaian target pembangunan di Jawa Tengah. Melalui penguatan kompetensi inti dimasing-masing daerah, kemandirian industri harus diarahkan pada penciptaan produk yang memiliki daya saing global dengan
tetap
menjangkau
dan
mendorong
tumbuhnya
ekonomi
kerakyatan. Pengelolaan sektor perdagangan yang menyeluruh dan terpadu berprinsip pada keberlanjutan, transparansi dan berkeadilan sangat penting
untuk
peningkatan
pembangunan
ekonomi
daerah
dan
kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Kemandirian perdagangan berkorelasi dengan kemandirian industri yang diartikan bahwa produkproduk yang diperdagangkan di dalam dan luar negeri, semaksimal mungkin di produksi di dalam negeri. Keberhasilan dalam pembangunan sektor industri dan perdagangan di Jawa Tengah pada dasarnya tidak terlepas dari peranan dunia usaha dalam memanfaatkan peluang, dukungan sarana dan prasarana penunjang serta upaya-upaya intensif pemerintah dalam menerapkan strategi yang mengarah pada penciptaan iklim usaha yang kondusif dan mendorong terciptanya keunggulan kompetitif untuk menembus pasar global. 2
Permasalahan
pembangunan
daerah
yang
sedang
dihadapi
memerlukan upaya penanganan yang terstruktur dan berkelanjutan. Permasalahan tersebut diantaranya meliputi : 1. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan; 2. Rendahnya pertumbuhan ekonomi; 3. Melambatnya perkembangan ekspor; Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan program sektor industri dan perdagangan harus mampu memberikan kontribusi terhadap upaya penanganan permasalahan daerah.
3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Rencana
Strategis
merupakan
suatu
gambaran
singkat
yang
berorientasi pada sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, hasil, manfaat dan dampak maupun kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis berdasarkan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan, dan program instansi dalam mencapai tujuan maupun sasaran yang ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan pada dasarnya tidak terlepas
dengan
tugas
pokok
dan
fungsi
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah serta peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam implementasi kebijakan dan program sektor perindustrian dan perdagangan tersebut menjadi bagian integral dari kerangka pembangunan di bidang ekonomi Jawa Tengah; sebagaimana telah dinyatakan dalam Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yang diarahkan pada peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan, sesuai dengan visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah “Terwujudnya Kemandirian Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing Global Berbasis Ekonomi Kerakyatan” Salah satu misi yang ditentukan dalam upaya pencapaian visi tersebut adalah peningkatan ekspor non migas Jawa Tengah, melalui : Tujuan : Tujuan yang akan dicapai dalam mendukung kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam perekonomian di Jawa Tengah adalah pertumbuhan nilai ekspor non migas Jawa Tengah Mengacu pada visi dan misi tersebut, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :
4
TABEL SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH 2013 - 2018
NO.
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kinerja ekspor non migas
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
Nilai kenaikan ekspor non migas
Juta US $
Jumlah komoditas ekspor
jenis
KONDISI AWAL
TARGET TAHUN PERTAMA
TAHUN KEDUA
TAHUN KETIGA
TAHUN KEEMPAT
TAHUN KELIMA
KONDISI AKHIR
4.603
4.879
5.171
5.482
5.811
6.159
6.159
10
12
13
14
15
16
16
1
B. Perjanjian Kinerja Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/ perjanjian kinerja antara Kepala Dinas dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
Meningkatnya kinerja ekspor Nilai kenaikan ekspor non Juta US $ 4.879 non migas. migas. Jumlah komoditas ekspor 12 jenis
Program
Anggaran (Rp.)
Keterangan
(1)
(2)
(3)
Program Peningkatan Ekspor dan Promosi
4.672.500.000 Anggaran Murni Prov. Jateng
APBD
2
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dengan sasaran meningkatnya kinerja ekspor non migas, secara ringkas ditunjukan oleh tabel berikut :
3
Tabel 4 Target dan Realisasi Kinerja Target
2014 Realisasi
% Realisasi
Target Akhir Renstra (2017)
Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
3
4
5
6
7
8
No
Indikator
Capaian 2013
1
2
1.
Kenaikan nilai ekspor non migas
US $ 4.603 juta
4.879 juta
5.297 juta
108,6 %
6.159 juta
86 %
2
Jumlah komoditas ekspor
10 jenis
12 jenis
12 jenis
100 %
16 jenis
75 %
Indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 menunjukan capaian lebih dari 100 (seratus) persen. Sasaran kinerja ini diupayakan melalui : 1. Kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor. 2. Pengembangan akses pasar produk berorientasi ekspor. Tingkat ketercapaian ini menunjukan pelaksanaan urusan terkait dicapai melalui dukungan anggaran dan peran serta seluruh stakeholder yang terlibat.
4
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja. Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja peningkatan ekspor non migas. Terkait dengan sasaran tersebut, aspek penting dari peningkatan kinerja ekspor non migas bisa dilihat dari peningkatan nilai ekspor non migas dan jenis komoditas ekspor. Untuk tahun 2014 menunjukan capaian nilai ekspor non migas mencapai US $ 5.297 juta atau 108,6 % dari target yang ditetapkan sebesar US $ 4.879 juta yang menyumbang 86 % dari target pada akhir tahun Renstra (2018). Sedangkan untuk capaian indikator jumlah komoditas ekspor sebanyak 12 jenis atau 100 % dari target yang ditetapkan dan menyumbang 75 % dari target pada akhir tahun Renstra (2018) sebanyak 16 komoditas. Nilai ekspor non migas ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. Dukungan pencapaian tersebut diperoleh karena adanya penambahan jumlah eksportir melalui pelatihan ekspor dan sosialisasi kebijakan perdagangan. Sedangkan peningkatan jumlah komoditas ekspor diperoleh melalui promosi dan keikutsertaan pameran bertaraf internasional di Eropa, Afrika, Asia, Amerika dan Uni Emirat Arab yang memamerkan produk-produk Jawa Tengah yang berorientasi ekspor dimana terdapat transaksi dan permintaan order oleh buyer. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan nilai ekspor adalah : 1. Munculnya kelompok-kelompok perdagangan diantara negara-negara maju seperti NAFTA, Asia-Pasifik dan lain-lain yang cenderung bersifat protektif. 2. Adanya penyelundupan; 3. Pengaruh pengelolaan lingkungan hidup dan siklus musim. Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dapat dilakukan dengan : 1. Peningkatan kualitas produk yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh negara-negara tujuan ekspor; 2. Penegakan hukum di sektor perdagangan yang lebih tegas dan represif, tindakan
preventif
dan
sosialisasi
tentang
larangan
tindakan
penyelundupan. 3. Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pemenuhian kebutuhan bahan baku sumber daya alam yang berkesinambungan. 5
C. Realisasi Anggaran. TABEL REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN NO 1.
SASARAN Meningkatnya kinerja ekspor non migas
TARGET US $ 4.879 ribu 12 jenis kmdt
KINERJA REALISASI US $ 5.297 ribu 12 jenis kmdt
%REALISASI 108,6 % 100 %
ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI %REALISASI 4.480.000.000 95,88 % 4.672.500.000
6
TABEL ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA NO
SASARAN
% CAPAIAN KINERJA (≥ 100%)
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kinerja ekspor non migas
108,6 %
95,88 %
4,12 %
7
BAB. IV PENUTUP Beberapa
aspek
penting
yang
perlu
disampaikan
sebagai
kesimpulan dari Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut adalah dengan
semakin
membaiknya perekonomian nasional khususnya setelah terjadinya krisis finansial global, terjadi peningkatan pada semua sektor ekonomi. Peran sektor perdagangan dalam perekonomian Jawa Tengah pada total PDRB Jawa Tengah Tahun 2014 atas dasar harga berlaku memberikan kontribusi sebesar 19,70% atau Rp 98.268,2 Miliar meningkat 12,95% dibanding periode yang sama Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 86.998,3 Miliar dengan laju pertumbuhan sebesar 7,5%. Nilai ekspor non migas Jawa Tengah Tahun 2014 sebesar 5.297 Juta US $ meningkat 15,07% dibanding Tahun 2013 yang sebesar 4.603 Juta US $. Komoditas utama ekspor non migas Jawa Tengah masih didominasi oleh produk TPT sebesar 40,15%, Kayu dan barang dari kayu sebesar 14,35%, barang hasil pabrik sebesar 12,52% dan Mesin, perlengkapan listrik dan elektronik sebesar 4,11%. Untuk negara tujuan ekspor utama adalah masih di negara–negara pasar tradisional perdagangan internasional yaitu Amerika Serikat sebesar 21,27%, China sebesar 8,26%, Jepang sebesar 7,60%, dan Jerman sebesar 4,95%. Sasaran pokok pembangunan bidang perdagangan pada Tahun 2015 adalah 1) Meningkatnya nilai ekspor non migas sebesar 8 – 8,5% setiap Tahun; 2) Meningkatnya jumlah barang dan komoditas unggulan daerah yang bersertifikasi mutu standar ekspor. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
8
