KATA PENGANTAR. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia- Nya penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau 2013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karuniaNya penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2013 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86 seri D); Dengan tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2013 ini, harapan kami

apa

yang

dituangkan

dalam

Rencana

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2013. Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau,

Drs. JALONSEN SINAGA, MA Pembina Utama Muda NIP. 19571231 198603 1 121

i


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................

i

DAFTAR ISI .................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL .........................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................

1

1.1. Latar Belakang . ...................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ...............................................................

3

1.3. Maksud dan Tujuan ...........................................................

7

1.4. Sistematika Penulisan .......................................................

7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....

9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD. .................................... 2.2. Analisis Pelayanan Kinerja SKPD ................................ ..

9 24

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ....................................................................................

33

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....................

39

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..........................................................................

49

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...............

50

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................

50

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ....................................

53

3.3. Program dan Kegiatan .......................................................

55

BAB IV PENUTUP ......................................................................................

68

LAMPIRAN Program Kegiatan Bappeda Kab. Lamandau Tahun 2013 (Formulir B-3 Aplikasi SIM Renja).................................... ii

69


DAFTAR ISI Halaman Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD .............

11

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan ..................................................................................

26

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda ..........................

30

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2013 ..............

40

Tabel 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional ...........................................................................

50

Tabel 3.2. Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Tahun Rencana .......................................................................

54

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2013 .................

57

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 .............................

iii

59

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( BAPPEDA ) Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA Lamandau, Bukit Hibul Nanga Bulik 74162

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 050/ /Bapp.A/VI/2012 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Menimbang

: a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Lamandau tahun 2013, perlu disusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau.

Mengingat

: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 7. Peraturan Pemerintah..........

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 19. Peraturan Daerah..........

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspekorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 Seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 40); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 Seri E); 25. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 148); 26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 246).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

KESATU

:

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Bappeda; KEDUA..........

KEDUA

:

Rencana Kerja Bappeda sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013;

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Nanga Bulik 8 Juni 2012

Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau,


RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA) KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2013


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan

pemerintahan

daerah

baik

yang

maupun

yang

dilaksanakan ditempuh

langsung

dengan

oleh

mendorong

partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja SKPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan

produk

perencanaan

pada

unit

organisasi

pemerintah

terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan

pada

masyarakat

yang

merupakan

tujuan

utama

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses

penyusunan

Renja

SKPD

dimulai

dengan

persiapan

penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan

2


kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan

urutan

urusan

pelayanan

wajib/pilihan

pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan

RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi

penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

3


1.2.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah : 1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang–Undang

Nomor

25

Tahun

2004,

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4


6.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7.

Undang–Undang

Nomor

17

tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12.

Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014;

5


13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517); 15.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 16.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

17.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010–2015 (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 18.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

6


Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 19.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 seri E);

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86 seri D);

22.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 246).

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau adalah : 1.

Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Bappeda Kabupaten Lamandau;

7


2.

Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4.

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

8


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lamandau selama tahun 2011 dan perkiraan target tahun 2012. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : a. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan

9


besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. b. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2011 Anggaran Tahun 2011 Bappeda Kabupaten Lamandau dengan APBD (murni) sebesar Rp. 7.440.110.733,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp. 7.889.741.233,- yang terdiri dari 9 program dan 45 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar

Rp. 7.319.762.298,- dengan

capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92,78%. Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan : 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Promosi didalam dan Luar Negeri menyerap anggaran sebesar Rp. 102.378.646,- atau sebesar 73,42% dari total Rp. 139.441.500,-. 2. Kegiatan Lamandau

Koordinasi

Penelitian

dengan

penyerapan

Rp. 75.611.375,- atau

sebesar

dan

Pengembangan

anggaran

Kabupaten

terealisasi

sebesar

78,28% dari pagu anggaran sebesar

Rp. 96.586.375,-. 3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana

Pembangunan terealisasi

sebesar

Rp. 57.891.750,- atau sebesar 84,94% dari pagu anggaran sebesar Rp.68.154.250,-.

10


Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PAGU ANGGARAN (Rp) N O

5

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

TARGET


RKPD TAHUN 2011

APBD-P TAHUN 2011

PERSENTASE SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

REALISASI KEUANGAN APBD-P 2011

7.440.110.733

7.889.441.233

94,30

7.319.762.298

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.939.958.533

1.691.643.533

87,20

1.460.508.613

II

BELANJA LANGSUNG

5.500.152.200

6.197.797.700

88,74

5.859.253.685

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tahun

709.008.954

922.152.579

76,89

858.226.912

-

Penyediaan jasa surat menyurat

1 Tahun

7.500.000

7.500.000

100

7.479.000

-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya kebutuhan akan komunikasi dan listrik

1 Tahun

38.400.000

44.400.000

86,49

26.363.583

Tersedianya perangko dan materai

-

Penyediaaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas

1 Tahun

3.200.000

3.200.000

100`

2.538.000

-

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tertibnya administrasi keuangan

1 Tahun

248.366.000

298.408.400

83,23

271.221.600

-

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terciptanya kantor Bappeda Kabupaten Lamandau yang asri dan bersih

1 Tahun

7.049.454

42.432.000

16,61

40.803.200

-

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya peralatan kerja

1 Tahun

9.530.000

9.530.000

100

9.048.000

11

%

REALISASI FISIK APBD-P 2011 (%)

92,78

100

86,37

100

95,54

100

93,07

100

99,72 59,38 79,31 90,89 96,16 94,94

100 100 100 100 100 100


-

Penyediaan alat tulis kantor

Adanya sarana alat tulis kantor untuk pelaksanaan kegiatan

1 Tahun

44.172.500

44.172.500

100

44.109.500

99,86

100

-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

34.300.000

34.300.000

100

34.130.000

99,50

100

-

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor

1 Tahun

9.575.000

9.575.000

100

9.529.000

99,52

100

-

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda

1 Tahun

16.000.000

20.000.000

80

16.190.000

80,95

100

-

Penyediaan peralatan rumah tangga

Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Bappeda

1 Tahun

7.049.454

9.044.954

77,93

8.899.379

98,40

100

-

Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan akan makan minum kantor

1 Tahun

65.916.000

65.916.000

100

54.868.000

83,24

100

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

180.000.000

270.124.225

66,64

269.902.650

99,92

100

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

45.000.000

63.549.500

70,81

63.145.000

99,37

100

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

2.364.329.996

2.821.356.871

83,80

2.691.779.676

95,41

100

-

Pengadaan peralatan gedung kantor

Lancarnya pelaksanaan kegiatan

100 %

44.000.000

126.350.000

34,82

120.575.000

95,43

100

-

Pembangunan gedung informasi (LPSE)

Terlaksananya pengembangan informasi dan LPSE

100 %

2.264.729.996

2.614.406.871

86,63

2.491.451.676

95,30

100

-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

100 %

6.000.000

6.000.000

100

5.965.000

99,42

100

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional


100 %

43.600.000

43.600.000

100

43.429.000

99,61

100

-

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Terpeliharanya meubel kantor dan aula Bappeda

100 %

6.000.000

6.000.000

100

5.965.000

99,75

100

12


-

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

C

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

D

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Keseragaman pakaian untuk pegawai Bappeda

Tersedianya SDM yang berkualitas

100 %

1 Paket

100 %

-

25.000.000

-

24.374.000

97,50

100

38.998.000

39.903.000

97,71

39.903.000

100

100

38.998.000

39.903.000

97,71

39.903.000

100

100

30.000.000

50.000.000

60

31.400.000

62,80

100

30.000.000

50.000.000

60

31.400.000

62,80

100

1.060.911.625

1.056.911.625

99,62

1.012.082.151

95,76

100

-

Pendidikan dan pelatihan formal

E

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

-

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2011

Tersedianya data perencanaan pembangunan

100%

221.062.500

221.062.500

100

220.675.500

99,82

100

-

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Pengiriman LAKIP dan Penetapan Kinerja tepat waktu

100%

146.468.500

146.468.500

100

144.920.100

98,94

100

-

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Penyampaian LKPJ Bupati Lamandau tepat waktu

100%

55.302.500

55.302.500

100

51.574.000

93,59

100

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan daerah

100%

68.154.250

68.154.250

100

57.891.750

84,94

100

-

Penyusunan Strada PDT

Adanya arah dan pedoman PDT

100%

219.337.500

219.337.500

100

212.255.326

96,78

100

-

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau

Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan

100%

100.586.375

96.586.375

-

75.611.375

78,29

100

-

Penyusunan Strada Penanggulangan Kemisikinan Kab. Lamandau

Adanya arah dan pedoman penanggulangan kemiskinan

100%

250.000.000

250.000.000

-

248.974.100

99,59

100

13


-

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Pertanian, Industri dan Jasa Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Kesra dan Pemerintahan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Sarana Perhubungan Informatika dan Pekerjaan Umum

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Prasarana Pendidikan

-

100%

-

-

-

-

-

Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2013

-

100%

-

-

-

-

-

Pendampingan Pengolahan Aplikasi SIM Perencanaan Pengendalian Kab. Lamandau

-

100%

-

-

-

-

F

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

166.105.500

116.058.500

69,87

113.640.900

97,92

100

-

Fasilitasi Kegiatan PM2L

97,92

100

-

Sosialisasi Sistem Perencanan Pembangunan Daerah Kab. Lamandau

Pelaksanaan kegiatan penunjang program pemerintah

100%

104.058.500

116.058.500

89,66

113.640.900

-

100%

62.047.000

-

-

-

14


-

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

G

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

-

Study Kelayakan PLTA Setongah

-

-

Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten

Tersusunnya dokumen updating sistem transportasi

H

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

-

Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

-

Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten

-

-

Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pengembangan Website Kab. Lamandau

-

-

-

-

-

-

62.047.000

-

55.872.000

100%

-

-

-

-

100%

-

62.047.000

-

813.191.875

811.751.875

100%

254.816.250

100%

Buku HSPK, HSBGN, HSBJ dan Profil Bappeda serta terkendalinya pelaksanaan DAK di Kab. Lamandau

Terpublikasinya informasi Kabupaten Lamandau

Meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi bagi masyarakat sebagai pendukung pembangunan Kab. Lamandau Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta tersedianya data potensi dan data pokok yang up to date

100%

90,05

100

55.872.000

90,05

100

99,82

778.157.150

95,87

100

254.816.250

100

251.373.000

98,65

100

207.479.375

236.479.375

87,74

236.196.000

99,89

100

100%

146.417.750

144.977.750

99,02

136.664.650

94,27

100

100%

204.478.500

85,82

153.923.500

87,72

100

15

175.478.500


-

Pengumpulan Data, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

-

100%

-

-

-

-

-

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Instansi Pemerintah Daerah Kab. Lamandau

-

100%

-

-

-

-

317.616.250

317.616.250

100

278.191.896

87,59

100

I

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

-

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Tersusunnya buku Investor Guide

100%

75.000.000

75.000.000

100

73.219.500

97,63

100

-

Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional Satgas

Terciptanya iklim investasi yang kondusif

100%

75.000.000

75.000.000

100

74.546.000

99,39

100

-

Penyelenggaran Pameran dan Promosi didalam dan luar negeri

Menjaring minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lamandau

100%

139.441.500

139.441.500

100

102.378.646

73,42

100

Tingkat kepatuhan investor terhadap peraturan penanaman modal di Kabupaten Lamandau

100%

28.174.750

28.174.750

100

28.047.750

99,55

100

-

Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS

16


-

Penyuluhan tentang Manfaat dan arti penting penanaman modal bagi pembangunan dan kesejahteraan kepada masyarakat

-

100%

-

-

-

-

-


-

100%

-

-

-

-

-

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Antara IPMK, IPMP dan BKPM

-

100%

-

-

-

-

7.440.110.733

7.889.441.233

94,30

7.319.762.298

TOTAL

17

92,78

100


Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2012 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2012 dengan usulan sebesar Rp. 6.870.911.563,- terurai dalam 10 program dan 49 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2011, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2012, dalam menjalankan kegiatannya,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi : a.

Organisasi Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh BAPPEDA sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi BAPPEDA menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada. c. Sarana Kerja dan Perlengkapan Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan BAPPEDA

Kabupaten

Lamandau.

Yang

dibutuhkan

adanya

pemeliharaan dan peremajaan sarana kerja, sehingga kinerja pegawai yang ada dapat meningkat seiring dengan perbaikan sarana dan prasarana kerja. Dengan perluasan Aula Bappeda Tahap II yang dilaksanakan pada tahun 2013, kedepan penggunaan aula dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik dari Bappeda 18


Kabupaten Lamandau maupun pemanfaatan aula lainnya yang dapat menyumbang kontribusi bagi pendapatan daerah dari pendapatan retribusi

aula.

Juga

diharapkan

dengan

pembangunan

fasilitas

pendukung seperti mushola, memberi kenyamanan beribadah

bagi

pengguna aula. d. Anggaran Karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir. e.

Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan Dalam penyusunan RKPD 2013 ini, menggunakan SIM Renja versi lama yang belum diperbaharui dengan kesesuaian dengan sistematika penulisan dan tabel lampiran karena terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008. Karena pada tahun 2012 ini, Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia memasuki tahap lelang dan pelaksanaan penyesuaian peremajaan SIM Renja.

Pada

tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten Lamandau bekerjasama dengan pihak ketiga telah membuat sebuah aplikasi Sistem Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat memudahkan dalam proses

penyusunan

RKPD.

Permasalahan

disini

adalah

kurang

mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut baik admin di BAPPEDA maupun operator di masing-masing SKPD dan pada

tahap

koordinasi

dengan

adanya

perubahan

petunjuk

penyusunan dan aplikasi SIM Renja, masih banyak SKPD yang belum mengerti dalam pengisian tabel lampiran dan aplikasi tersebut. Serta sering terjadi pergantian atau mutasi aparatur perencanaan antar bidang maupun antar SKPD sehingga mempengaruhi penyusunan perencanaan dan penganggaran.

19


f.

Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar SKPD yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.

g. Penyusunan LAKIP Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP. h. Penyusunan dan Penerapan Indikator Kinerja SPM, IKK Belum disusunnya dan penerapan Indikator Kinerja SPM dan IKK yang sesuai

dengan

kewenangan

tugas

dan

fungsi

SKPD.

Untuk

menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan

Renstra

SKPD,

yang

selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan

untuk

dianggarkan

dalam

satu

tahun

anggaran

pada RKPD. Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah. Tolok ukur sebagaimana dimaksud merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah. Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

20


i.

Evaluasi RPJMD, Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Tahun

2013

merupakan

tahun

kelima

pelaksanaan

Rencana

Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau dan

pelaksanaan

penjabaran

dari

Pemilihan visi,

misi

Kepala dan

Daerah.

program

RPJMD

kepala

merupakan

daerah

yang

penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. Bappeda Kabupaten Lamandau perlu mengevaluasi RPJMD Kabupaten Lamandau 2009-2013 dan menyusun RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Diharapkan penyusunan RPJMD ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tahapan juga tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah. Sedangkan evaluasi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi,

tujuan

dan

sasaran

berjalan

sinergis,

konsistensi

dan

sinkronisasi termasuk penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD. Hal ini selain bermanfaat sebagai laporan hasil kerja kepala daerah sebelumnya, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam perencanaan penyusunan kebijakan pembangunan RPJMD periode kepala daerah terpilih berikutnya. Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan

akan

dilakukan

perbaikan

melalui

peningkatan

dan

pengembangan aparatur di lingkungan BAPPEDA melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat

dan

pemangku

kepentingan.

Kedepan,

dengan

adanya

penerapan SPM dan IKK diharapkan ada ukuran kinerja dan keberhasilan

21


tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintah Daerah dalam hal ini difasilitasi oleh Bappeda. Dalam menghadapi tahun 2013 yang merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 belum tercantum rencana pencapaian SPM yang menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPAS. Sehingga sasaran program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan yang tertuang didalam Renstra, Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPAS disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan

disesuaikan

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Program dan kegiatan yang disusun diharapkan mampu menjawab permasalahan

yang

ada

ditengah-tengah

masyarakat.

Serta

mengedepankan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bappeda Kabupaten Lamandau mulai untuk menyusun

rencana

pencapaian SPM

yang

dituangkan kedalam RPJMD dan menetapkan RPJMD yang penetapannya dilakukan paling lambat 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Bappeda

Kabupaten

Lamandau

juga

perlu

melakukan

evaluasi

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 di tahun 2013 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013. Evaluasi dimaksud untuk mengetahui realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD Kabupaten Lamandau 2009-2013 masing-masing dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten Lamandau. Juga mengevaluasi realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten

Lamandau

2009-2013 dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lamandau 20052025, serta dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah provinsi. Kedepannya evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1

22


(satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten Lamandau. Berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Lamandau 2009-2013 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah : “Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah

yang

didasarkan

pada

tuntutan

kebutuhan

pengembangan

berbagai bidang pembangunan daerah”. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah : “Melaksanakan perencanaan yang tetap sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate

didukung

pelaksanaan

hasil

pembangunan

penelitian yang

dan

pengembangan

berkeadilan,

terkendali

menuju serta

berkeadilan”.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. KEPALA BADAN; b. SEKRETARIAT terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan. c. BIDANG terdiri dari : 1. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN terdiri dari : 1.1

Sub Bidang Litbang, Pemerintahan dan Pengembangan;

1.2

Sub Bidang Litbang Sosial Politik dan Potensi Ekonomi.

23


2. BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN terdiri dari : 2.1

Sub Bidang Kesra, Sosbud dan Pemerintahan;

2.2

Sub Bidang Pengembangan Ekonomi, Pertanian, Industri dan Jasa.

3. BIDANG SARANA DAN PRASARANA terdiri dari : 3.1

Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Informatika dan PU;

3.2

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan.

4. BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI terdiri dari : 4.1

Sub Bidang Pengendalian Program;

4.2

Sub Bidang Evaluasi.

5. BIDANG PELAPORAN DAN STATISTIK terdiri dari : 5.1

Sub. Bidang Dokumentasi, Informasi dan Pelaporan;

5.2

Sub. Bidang Statistik.

d. Kelompok Jabatan Fungsional; e. Unit Pelaksanan Teknis Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Lamandau didukung oleh 50 (lima puluh) orang Pegawai, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, 16 (lima belas) orang Pegawai Honorer. Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Bappeda menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2 :

24


TABEL 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan (Per Juni 2012) Unit Kerja di Lingkungan Bappeda N o.

Status Kepegawaian

Gol/ Ruang

1

2

1

PNS

2

Kepala Badan

Sek

Bidang Eko Sosbud

3

4

5

6

Pembina Utama Muda

IV/c

1

-

-

Pembina Tingkat I

IV/b

-

1

Pembina

IV/a

-

Penata Tingkat I

III/d

Penata

Bidang Pengen dalian

Total

Bidang Sapras

Bidang Investasi

Bidang Litbang

7

8

9

10

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

1

III/c

-

1

1

1

1

1

1

6

Penata Muda Tingkat I

III/b

-

2

1

-

2

1

-

6

Penata Muda

III/a

-

4

2

1

-

1

1

9

Pengatur Tingkat I

II/d

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengatur

II/c

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengatur Muda Tingkat I

II/b

-

4

1

1

-

1

-

7

Pengatur Muda

II/a

-

-

-

-

-

-

-

-

Juru Tingkat I

I/d

-

-

-

-

-

-

-

-

Juru

I/c

-

-

-

-

-

-

-

-

Juru Muda Tingkat I

I/b

-

1

-

-

-

-

-

1

Juru Muda

I/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

2

-

-

-

16

1

27

6

6

4

4

2

50

Honorarium Daerah TOTAL

Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA terdiri dari 2 (dua) orang berpendidikan Magister (S2), 23 (dua puluh tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), 8 (delapan) orang berpendidikan SLTA dan

1

(satu)

berpendidikan

orang

SD.

Secara

Struktural

Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Golongan dan ruang I/b sebanyak 1 (satu) orang, Golongan II/b sebanyak 7 (tujuh) orang, Golongan III/a sebanyak 9 (sembilan) orang, Golongan III/b sebanyak 6 (enam) orang, Golongan III/c sebanyak 6 (enam) orang, Golongan III/d sebanyak 1 (satu) orang, Golongan IV/a sebanyak 2 (dua) orang, Golongan IV/b sebanyak 1 (satu) orang dan Golongan IV/c sebanyak 1 (satu) orang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

25

dan

Lembaga

Teknis

Daerah


Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA)

adalah

melaksanakan

tugas

penyusunan

dan

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penanaman Modal, Penelitian Pengembangan dan Statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPEDA mempunyai Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penanaman modal, litbang dan statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dilingkungan pemerintah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah didaerah; c.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah;

d. Pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan Pemerintah Daerah; e.

Pengkoordinasian,

penyusunan,

perencanaan

pelaksanaan

tugas

pembangunan

dan

investasi daerah; f.

Pembinaan

dan

Pembangunan

Daerah,

Penanaman

di

Bidang

Modal,

Perencanaan

Penelitian

dan

Pengembangan dan Statistik; g.

Penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah;

h. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun; i.

Pembinaan,

pelayanan,

pengawasan,

pengendalian,

monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik daerah; j.

Penyusunan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, Telkom dan pekerjaan umum;

26


k.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

l.

Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

27


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2012 KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN & PENGENDALIAN PROGRAM

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG LITBANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG LITBANG SOSIAL POLITIK & POTENSI EKONOMI

BIDANG SARANA & PRASARANA

BIDANG EKONOMI, SOSBUD DAN PEMERINTAHAN

SUB BIDANG KESRA, SOSBUD & PEMERINTAHAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI, PEMERINTAHAN, INDUSTRI & JASA UPTB

28

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

SUB BIDANG PRASARANA, PERHUBUNGAN, INFORMATIKA & PU

SUB BIDANG PENGENDALIAN PROGRAM

SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

SUB BIDANG EVALUASI

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PELAPORAN DAN STATISTIK

SUB BIDANG DOKUMENTASI, INFORMASI DAN PELAPORAN

SUB BIDANG STATISTIK


TABEL 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Target Renstra SKPD N O

1 1

Indikator

2 Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi kepentingan

SPM /standar nasional

3

IKK

2

Catatan Analisis

Proyeksi

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

6

7

8

9

10

11

12

2 Kali

2 Kali

2 Kali

1 Kali

-

2 Kali

2 Kali

Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan

1 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

1 Dokumen

-

7 Dokumen

7 Dokumen

Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

90%

90%

90%

94,30

-

90%

90%

Tingkat penyampaian Lakip tepat waktu

31-Mar-11

31-Mar-12

31-Mar-13

100%

-

31-Mar-13

31-Mar-14

(3 Bulan)

(3 Bulan)

(3 Bulan)

(3 Bulan)

(3 Bulan)

Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD

31-Mar-11

31-Mar-12

31-Mar-13

31-Mar-13

31-Mar-14

(3 Bulan)

(3 Bulan)

(3 Bulan)

(3 Bulan)

(3 Bulan)

4 Perencanaan Pembangunan Daerah

Terselenggaranya musrenbang daerah

Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara periodik, terinterasi dan berkesinambungan

Realisasi Capaian

Perencanaan Pembangunan Daerah

29

100%

-

13


Jumlah kegiatan/lokasi pelaksanaan pembangunan yang dimonitoring

3

Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya

Tersedianya laporan kajian dan penelitian Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate

Tingkat pemanfaatan data perencanaan Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah

8 Kecamatan, 3 desa PM2L

40 Kegiatan, 8 Kecamatan

-


8 Kecamatan, 3 Desa PM2L

1 Kajian

1 Kajian

1 Kajian

1 Kajian

-

1 Kajian

1 Kajian

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

-

1 Laporan

1 Laporan

7 Buku

7 Buku

7 Buku

8 Buku

-

7 Buku

7 Buku

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Jumlah data perencanaan yang dihasilkan

5


Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan

4


Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tersedianya sarana promosi


1 Paket

1Paket

1Paket

1 Paket

-

1Paket

-

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

-

1 Tahun

-

30

Tahun 2013, Program dan Kegiatan dipindahkan ke BPPTPMD Tahun 2013, Program dan Kegiatan dipindahkan ke BPPTPMD


Jumlah pameran yang diikuti

5 Kali

5 Kali

5 Kali

5 Kali

-

1 Kali

1 Kali

Meningkatnya nilai investasi

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

13,50%

-

1 Tahun

-

31

Tahun 2013, Kegiatan Pameran dalam dan luar negeri dipindahkan ke BPPTPMD. Kecuali Kegiatan Penyelenggar an Pameran Tingkat Kabupaten tetap di Bappeda, karena merupakan agenda rutin tahunan. Tahun 2013, Program dan Kegiatan dipindahkan ke BPPTPMD


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Isu Internal 1). Tugas Pokok dan Fungsi - Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan

masyarakat/fasilitasi

untuk

mengantisipasi

perubahan dan dinamika yang terjadi, serta tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat; - Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Lamandau dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan; - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi; - Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan

pembangunan


untuk

dengan

meningkatkan

melibatkan kualitas

dan

konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur; - Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian

lintas

sektor

untuk

meningkatkan

kualitas

perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi; - Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi

didalam

perkembangan

dan

keinginan

masyarakat,

sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

32


2). Sumber Daya Manusia Aparatur - Mengikuti

pendidikan

lanjutan,

kursus,

pelatihan

untuk

meningkatkan proses dan hasil kegiatan; - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur; - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme. 3). Sarana dan Prasarana - Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan; - Daftar

kebutuhan

dan

pemeliharaan

untuk

melakukan

pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan; - Pemeliharaan Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang bertindak

sebagai

admin

maupun

operator agar

terdapat

ketepatan, kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan peraturan yang ada dan berlaku. 4).

Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua

33


program

dan

kegiatan

penganggarannya.

yang

Diperlukan

disusun

kreativitas

dapat

dan

disetujui

inovasi

dalam

menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada. b. Isu Eksternal 1).

Globalisasi Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan

ilmu

pengetahuan

dengan

cara

mengikuti

perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan

memiliki

kemampuan

yang

sejajar

agar

daerah

dapat

berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual). 2).

Peraturan Perundang-Undangan Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai

perubahan-perubahan

penting

dalam

praktek

penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

34


Permasalahan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottomup dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Hasil dari kegiatan Musrenbang baik dari tingkat desa hingga Kecamatan kadang kala tidak termuat di dalam Rencana kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih dahulu diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasa dikesampingkan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan

35


seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten

Lamandau

yang

membantu

Bupati

Lamandau

dalam

Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Lamandau dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 5. Kurangnya

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

pembangunan; 6. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;

36


7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi programprogram pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 8. Ketidaksesuaian

indikator-indikator yang ada didalam dokumen

perencanaan sehingga mempengaruhi secara keseluruhan dari proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Dampak Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun horizontal. SKPD dalam hal ini juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang telah

dikeluarkan

perencana,

perlu

sebagai

produk

prinsip

ketelitian

dari

Bappeda

didalam

sebagai

proses

institusi

perencanaan

pembangunan. Belum lagi unsur-unsur politis yang turut mempengaruhi didalam proses

perencanaan

dan

penganggaran.

Adanya

tekanan

politis

mengakibatkan program, kegiatan dan anggaran yang akan dicanangkan mentah di tengah jalan akibat campur tangan politisi. Secara garis besar semua

yang

berhubungan

dengan

dokumen

perencanaan

awal

berpengaruh terhadap kebijakan nasional. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat

37


sejalan dan teratur sesuai yang tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

Tantangan dan Peluang Bappeda Kabupaten Lamandau selaku institusi perencana harus menyiapkan dengan matang dan cermat segala kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan sehingga dikemudian hari apa yang menjadi produk yang dikeluarkan Bappeda dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah dapat diterapkan secara

bermanfaat.

pelaksanaan

tugas

Peningkatan dibidang

disegala

aspek

perencanaan

pembinaan

pembangunan

dan

daerah,

penanaman modal, litbang dan statistik. Memonitoring sarana prasarana sumber daya alam dan wilayah, apa yang menjadi kebutuhan daerah seperti sarana jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan sarana dasar kebutuhan masyarakat dapat dipantau agar mengejar ketertinggalan dengan daerah lain yang lebih maju sehingga segala aspek-aspek ekonomi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2013 terhadap hasil analisis

kebutuhan

dapat

dilihat

38

pada

tabel

berikut

ini:


Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Lamandau Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RKPD N o

1

Program/ Kegiatan

Lokasi


Indikator kinerja

Kelancaran administrasi

Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian

Pagu indikatif (Rp)

100%

993.902.224

Program/ Kegiatan

Lokasi


Indikator kinerja


Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

100%

956.315.654

Catatan Penting


N.Bulik

Tersedianya kebutuhan surat menyurat

1 Tahun

7.500.000


N.Bulik


1 Tahun

7.500.000


N.Bulik

Tersedianya biaya telpon, listrik kantor dan aula kantor Bappeda

1 Tahun

47.000.000


N.Bulik


1 Tahun

32.400.000

Pagu direvisi ulang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Tersedianya jaminan perijinan kendaraan dinas

Roda 4 (3 unit), Roda 2 (17 unit)

4.100.000


N.Bulik



5.850.000

Pagu direvisi ulang


N.Bulik

Tersedianya jaminan jasa administrasi keuangan

1 Tahun

307.050.000


N.Bulik


1 Tahun

298.104.000

Pagu direvisi ulang


N.Bulik

1 Tahun

54.270.000


N.Bulik

1 Tahun

54.270.000


N.Bulik

1 Tahun

9.480.000


N.Bulik

1 Tahun

9.480.000


N.Bulik

1 Tahun

44.172.500


N.Bulik

1 Tahun

44.172.500

Terpenuhinya pembayaran gaji petugas kebersihan Tersedianya jaminan biaya perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor

39



2


N.Bulik


1 Tahun

34.300.100


N.Bulik


1 Tahun

32.225.100

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

N.Bulik

Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor

1 Tahun

7.025.000


N.Bulik


1 Tahun

7.025.000


N.Bulik

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

1 Tahun

7.978.254


N.Bulik


1 Tahun

9.744.054

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

N.Bulik

1 Tahun

18.000.000


N.Bulik

1 Tahun

18.000.000


N.Bulik

1 Tahun

73.500.000


N.Bulik

1 Tahun

73.500.000


Luar Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

279.566.370


Luar Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

270.090.000

Pagu direvisi ulang


Dalam Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

99.960.000


Dalam Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

93.955.000

Pagu direvisi ulang

100%

626.445.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

939.395.000

1 Unit

500.000.000

Pembangunan gedung kantor

N.Bulik

1 Unit

498.960.000

3 Unit

0

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

3 Unit

0

-

-

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

N.Bulik

1 Paket

70.940.000

Baru

1 Paket

58.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

N.Bulik

1 Paket

158.400.000

Pagu direvisi ulang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

N.Bulik


N.Bulik


N.Bulik

Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor

Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja Terlaksananya pembangunan penambahan gedung aula Tahap II Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor

40


Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja Terlaksananya pembangunan penambahan gedung aula Tahap II Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya sarana perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor

Pagu direvisi ulang

Pagu direvisi ulang

Pagu direvisi ulang


-

3

-

-

-

1 Paket

6.000.000

Pembangunan Musholah

N.Bulik


N.Bulik

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

N.Bulik


Pembangunan ruang informasi


N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kendaraan dinas/operasional

12 Bulan

58.945.000


N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor

12 Bulan

3.500.000


N.Bulik

Meningkatnya kualitas layanan infomasi perencanaan pembangunan daerah

1 Paket

0

Meningkatnya disiplin dan kinerja

100%

41.700.000


Tersedianya kebutuhan pakaian dan dinas pegawai Bappeda

1 Paket

41.700.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

100%

40.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

40.000.000


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4

-

N.Bulik

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Peningkatan SDM Aparatur Luar Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur Bappeda

1 Tahun

41

Terlaksananya lanjutan pembangunan mushola tahap II Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 Paket

108.050.000

Lanjutan

1 Paket

40.600.000

Pagu direvisi ulang


12 Bulan

58.945.000

N.Bulik


12 Bulan

3.500.000

N.Bulik


1 Paket

0


100%

41.700.000


1 Paket

41.700.000

Peningkatan SDM Aparatur

100%

30.000.000


1 Tahun

30.000.000

N.Bulik

Luar Daerah

Pagu direvisi ulang


5

-

-

6

-

-

-

-

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Tersusunnya Data dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan penyusunan Dokumen Perencanaan

N. Bulik

Pengolahan, Updating Analisis Data dan Statistik Daerah

N. Bulik

Tersusunnya Buku Profil Bappeda serta terlaksananya Koordinasi dan Monitoring DAK Terlaksananya penyusunan buku Profil Daerah, Analisis Ekonomi Kabupaten Lamandau, Penduduk Kab. Lamandau, Kab. Lamandau dalam Angka dan Profil Desa

Pembangunan dan Pengembangan Website Kab. Lamandau

N. Bulik

Tersedianya akses internet

N. Bulik

Terlaksananya Rakordal, Rapat Evaluasi Pembangunan, penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah

Penyusunan data potensi dan data pokok pembangunan daerah Kabupaten Lamandau

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Tahun

18.250.000

Baru

Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Rencana Kerja Program/Kegiatan Bappeda Kab. Lamandau

1 Tahun

18.250.000

Baru

100%

694.191.750

1 Paket

113.875.000

Pagu direvisi ulang

1 Paket

216.023.750

Pagu direvisi ulang

-

-

100%

695.000.000



1 Paket

114.000.000


N. Bulik

1 Paket

216.000.000


N. Bulik


1 Tahun

174.000.000


N. Bulik


1 Tahun

173.973.000

Pagu direvisi ulang

N. Bulik


1 Tahun

190.320.000

Pagu direvisi ulang

1 Tahun

191.000.000


42

N.Bulik

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja


7

8

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksanya Sosialiasai Kebijakan Perencanaan Pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan

N.Bulik

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertangungjawaban (LKPJ) Kajian Potensi dan Pengembangan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lamandau

1 Kali

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau

100%

N.Bulik

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan Penyusunan RPJMD

1 Paket

Kab. Lamandau

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten, Pasca Musrenbang Kabupaten


Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

100%

N. Bulik N. Bulik Kab. Lamandau

Terlaksananya penyusunan dokumen LAKIP 2012 Terlaksananya penyusunan dokumen LKPJ dan LKPJ MAJ Tersusunnya dokumen kajian potensi dan pengembangan perkebunan rakyat

70.000.000



100%

-

70.000.000



1 Kali

-

1.326.760.000



100%

490.000.000


N.Bulik


1 Paket

496.348.750

Pagu direvisi ulang

Kab. Lamandau


1 Tahun

286.708.750

Pagu direvisi ulang

3 Bulans/d Maret 2013

73.532.000

Pagu direvisi ulang


79.333.000

Pagu direvisi ulang

50 Buku

0

1 Tahun

253.760.000


77.000.000


85.000.000

50 Buku

0


Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertangungjawaban (LKPJ) Kajian Potensi dan Pengembangan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lamandau

43

N.Bulik



Batal

Batal

1.393.698.500


Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Penyusunan KUA dan PPAS

Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)

Evaluasi RPJMD

-

9

Dalam dan Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan pengembangan daerah

1 Tahun

56.000.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

N.Bulik

Tersedianya Dokumen KUA PPAS sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD

1 Tahun

70.000.000

Penyusunan KUA dan PPAS

N. Bulik

Tersusunnya dokumen Penetapan Kinerja sebagai pedoman pencapaian target pelaksanaan kegiatan tahun 2013

N.Bulik

Tersusunnya dokumen hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013

-

-




Kab. Lamandau

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kab. Lamandau

Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan evaluasi pembangunan PM2L Terlaksananya koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Lamandau


45.000.000

100%

250.000.000

-




1 Tahun

59.018.000

Pagu direvisi ulang

N.Bulik


1 Tahun

68.517.000

Pagu direvisi ulang

N. Bulik



35.100.000

Pagu direvisi ulang

100%

237.047.500

Pagu direvisi ulang

1 Tahun

58.093.500

Baru

100%

622.792.000

1 Tahun

109.916.000

1 Tahun

259.056..000

Evaluasi RPJMD

N.Bulik

-

Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

N.Bulik

100%

625.000.000


1 Tahun

110.000.000


Kab. Lamandau

1 Tahun

260.000.000


Kab. Lamandau

44

Tersusunnya dokumen hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 Tersusunnya Laporan Semester I dan II Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Target SPM di Kabupaten Lamandau

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan evaluasi pembangunan PM2L Terlaksananya koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Lamandau

Pagu direvisi ulang


10

Analisis Ekonomi Regional dalam Upaya Pemetaan Potensi Perekonomian Daerah Kabupaten Lamandau

Kab. Lamandau

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

8 Kecamatan


Tersusunnya dokumen analisis ekonomi regional dalam upaya pemetaan potensi perekonomian daerah di Kabupaten Lamandau Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan

Terpola dan Terukurnya Prasarana Wilayah dan SDA

Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho

N.Bulik

Terpeliharanya baliho dan ter update nya gambar materi baliho


Tersedianya dokumen/laporan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan daerah

Kab. Lamandau

Terlaksananya Monev, pengendalian dan pelaporan bidang sarana dan prasarana

-

-

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Kab. Lamandau

Tersusunnya dokumen analisis ekonomi regional dalam upaya pemetaan potensi perekonomian daerah di Kabupaten Lamandau

50 Buku

0

200.000.000



Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan

1 Dokumen

197.960.000

8 Kecamata n

55.000.000


8 Kecamatan

Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan

8 Kecamatan

55.860.000

100%

223.000.000


100%

586.124.100

1 Tahun

55.000.000


100.000.000


50 Buku

0

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Tahun

-

68.000.000

-

-


Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

45

Terpola dan Terukurnya Prasarana Wilayah dan SDA N.Bulik


1 Tahun

55.000.000



1 Dokumen

93.675.000

Pagu direvisi ulang

Kab. Lamandau


1 Tahun

67.958.000

Pagu direvisi ulang

Kab. Lamandau

Tersusunnya Laporan Kegiatan Pokja Sanitasi

1 Laporan

369.491.100

Baru


11

Meningkatnya Minat Para Investor Untuk Berinvestasi di Kab. Lamandau

100%

587.500.000

Kab. Lamandau

Tersedianya katalog profil investasi daerah Kabupaten Lamandau

1 Paket

66.500.000


Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM dan Operasional Satgas PM

Kab. Lamandau

Operasionalnya Satgas Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

12 Bulan

Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam Negeri dan Luar Negeri


1 Tahun


Kab. Lamandau



Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

N.Bulik

Pembangunan Sistim Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

N.Bulik

Terselenggaranya Kegiatan Pameran investasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring dan evaluasi ke perusahaanperusahaan Infomasi pembangunan daerah kepada masyarakat serta menjaring minat para investor Tersedianya sistim layanan informasi dan perizinan secara elektronik


100%

21.075.000

Kab. Lamandau


1 Paket

-

Pindah ke BPPTPMD

75.000.000


Kab. Lamandau


12 Bulan

-

Pindah ke BPPTPMD

120.000.000



Terselenggaranya Kegiatan Pameran investasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah

1 Tahun

-

Pindah ke BPPTPMD

1 Tahun

25.000.000


Kab. Lamandau

1 Tahun

-

Pindah ke BPPTPMD

1 Kali

21.000.000


N.Bulik

1 Kali

21. 075.000

1 Paket

280.000.000


N.Bulik

1 Paket

-


46

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring dan evaluasi ke perusahaanperusahaan Infomasi pembangunan daerah kepada masyarakat serta menjaring minat para investor Tersedianya sistim layanan informasi dan perizinan secara elektronik

Pagu direvisi ulang

Pagu direvisi ulang Pindah ke BPPTPMD


12

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong

Kab. Lamandau

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Jumlah Total

100%

25.000.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1 Tahun

25.000.000

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa Kab. Lamandau

Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Jumlah Total

5.254.307.224

47

100%

27.153.000

1 Tahun

27.153.000

5.330.695.004

Pagu direvisi ulang


2.5

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan

Perencanaan

Pembangunan

Kabupaten

Lamandau

akan

menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

48


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut: TABEL 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

No.

Kabupaten

(1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kebijakan Provinsi

(2) Meningkatkan pelayanan data / informasi pembangunan daerah

Nasional

(3)

(4)

Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup.

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Meningkatkan kerjasama pembangunan Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatkan kualitas perencanaan sosial dan budaya semakin baik Meningkatkan kualitas perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Sumber: RPJMD Kab.Lamandau 2009-2013, RPJMD Prov.Kalteng 2010-2015 dan RPJMN 2010-2014 Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan 49


Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Sejalan dengan visi dimaksud, Bappeda Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, statistik dan penanaman modal daerah bersinergi

terhadap

berbagai

harus mampu merespon dan

perubahan

yang

terjadi

dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamandau. Untuk itu Bapppeda telah menyusun visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013, visi Bappeda Kabupaten Lamandau adalah “Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Lamandau yang terencana, sinergis berdasarkan data dan kajian yang akurat dan pengendalian program/kegiatan yang intensif didukung iklim investasi yang kondusif”. Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban oleh

BAPPEDA

adalah sesuatu yang harus

dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi

dan

pihak

yang

berkepentingan

(stakeholders)

dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam 50


penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 yaitu “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kabupaten lamandau dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa “. Secara lebih spesifik dapat disebutkan bahwa program dan kegiatan terpilih harus terkait langsung dengan upaya : a. Membuka keterisolasian daerah, dalam rangka peningkatan aksebilitas antar sektor terkait dalam wilayah Kabupaten Lamandau; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pernyataan misi membawa BAPPEDA Kabupaten Lamandau kepada Fokus mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi yang telah disepakati.

Misi BAPPEDA Kabupaten

Lamandau juga mengacu dan mendukung misi daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun

Misi

BAPPEDA

Kabupaten

Lamandau

adalah

sebagai

berikut : a. Menyiapkan data perencanaan yang akurat dan uptodate; b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Makro/Mikro; c. Melaksanakan

mekanisme

perencanaan

yang

berjenjang,

melalui

penjaringan aspirasi pemangku kepentingan; d. Melakukan

evaluasi

pengendalian

dan

pelaporan

pelaksanaan

pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan; 51


e. Menciptakan iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah; f. Melakukan kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya yang bisa dikembangkan sebagai dasar perencanaan berikutnya. Maka dari visi dan misi tersebut, Prioritas Program dari Renstra BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah : 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;



Program Peningkatan Disiplin Aparatur;



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;



Program Peningkatan Investasi dan Promosi;



Program Peningkatan Pola Kemitraan;



Program Perencanaan Pembangunan Daerah;



Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

 Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam; 

Program Pengembangan data/informasi/Statistik daerah



Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;

 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar. 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013. 

Tujuan Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah Penyusunan perencanaan yang tepat sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data 52


yang

akurat

dan

uptodate

didukung

hasil

penelitian

dan

pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkesinambungan. 

Sasaran Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate; 2. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan; 3. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan; 4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah; 5. Terlaksananya kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya. TABEL 3.2.

Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Bappeda Kabupaten Lamandau tahun rencana Sasaran

Indikator Sasaran

1. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan



2. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan



 

  

53

Terselenggaranya musrenbang daerah Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Tingkat ketepatan waktu penyampaian LAKIP Kabupaten Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan yang di Monitoring Jumlah lokasi pelaksanaan yang dimonitoring


3. Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya

3.3.

 

Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan Tersedianya laporan kajian dan penelitian

4. Tersedianya data  perencanaan yang akurat dan uptodate 

Jumlah data perencanaan yang dihasilkan Tingkat pemanfaatan data perencanaan

5. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah

Tersedianya sarana promosi Terciptanya iklim investasi yang kondusif Meningkatnya nilai investasi

  

Program dan Kegiatan Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

dan

membantu

Bupati

Lamandau

dalam

menyusun

dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Lamandau, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya. Sejalan dengan Visi Kabupaten Lamandau tahun 2009 – 2013 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau dan Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepostisme (KKN), yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan sesuai dengan Visi Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 yaitu “Terwujudnya 54


Pembangunan berdasarkan

Kabupaten data

program/kegiatan kondusif”,

maka

dan yang

Lamandau kajian

intensif

program

dan

yang

yang

terencana,

akurat

didukung kegiatan

dan

iklim

yang

sinergis

pengendalian

investasi

dirancang

yang

Bappeda

Kabupaten Lamandau tahun 2013 terdiri dari : Program Utama : 1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah; 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Program Penunjang : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program

Peningkatan

Pengembangan

Kinerja dan Keuangan;

55

Sistem Capaian Pelaporan


Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 3.3.

Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2013 No.

Prioritas Program

Kegiatan

1.


 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD;  Evaluasi RPJMD Kabupaten Lamandau 2009-2013;  Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;  Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP);  Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);  Koordinasi Penelitian dan Pengembangan;  Penyusunan KUA PPAS;  Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN);  Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah  Fasilitasi Kegiatan PM2L  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan

3.

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

4.

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

56

 Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho;  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Perencanaan Pembangunan;  Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP).  Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik;  Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan


Daerah Kabupaten Lamandau;  Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan;  Pengembangan Website Kabupaten Lamandau. 5

Promosi dan Kerjasama Investasi

 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten.

6.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

57


Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Lamandau Tahun 2013 SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan/Bidang Urusan Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1

2

1

06

1

06

01

1

06

01

Rencana Tahun 2013 Pagu Indikatif Lokasi Target (Rp)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

4

06

06

06

Pagu Indikatif (Rp)

5

6

8

9

7.079.943.594

1 Tahun

6.378.092.006

Belanja Tidak Langsung

1 Tahun

1.825.636.370

1 Tahun

2.338.381.152

Belanja Langsung

1 Tahun

5.254.307.224

1 Tahun

4.039.710.854

100%

958.902.224

100%

1.014.685.854

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

7.500.000

Perencanaan Pembangunan

01


Kelancaran Administrasi

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan surat menyurat

Nanga Bulik

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik

1 Tahun

Keluaran : Tersedianya biaya telepon, air, listrik kantor dan aula

Nanga Bulik

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 Tahun

Keluaran : Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas

Nanga Bulik

1 Tahun

47.000.000

Nanga Bulik

58

1 Tahun

1 Tahun

47.000.000

1 Tahun

4.100.000

1 Tahun

Keluaran : Tertibnya jaminan jasa administrasi keuangan

14 Kegiatan

1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas 1

Target

1 Tahun

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan komunikasi, air dan listrik 1

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Total Belanja

Hasil : Tersedianya perangko dan materai 1

Catatan Penting

1 Tahun

4.450.000

1 Tahun

307.050.000

1 Tahun

307.050.000


Hasil : Tertibnya administrasi keuangan 1

1

06

06

01

01

08

09

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100%

Keluaran : Terjaganya kebersihan kantor Hasil : Terciptanya kantor Bappeda Lamandau yang asri dan bersih

Nanga Bulik

1

1

1

1

1

1

06

06

06

06

06

06

06

01

01

01

01

01

01

01

10

11

12

14

15

17

20

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

54.270.000

1 Tahun

Keluaran : Terlaksananya kegiatan dan pemeliharaan peralatan kerja

Nanga Bulik

Hasil : Terpeliharanya peralatan kerja 1

1 Tahun

100%

1 Tahun

Nanga Bulik

1 Tahun

9.480.000

1 Tahun

44.172.500

1 Tahun

34.300.100

1 Tahun

7.025.000

1 Tahun

7.978.254

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum kantor Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Hasil : Adanya sinkronisasi

1 Tahun

18.000.000

1 Tahun 100%

59

34.300.100

1 Tahun

7.025.000

1 Tahun

7.978.254

1 Tahun

18.000.000

100% 73.500.000

1 Tahun Dalam Daerah

1 Tahun

1 Tahun

100% Nanga Bulik

44.172.500

1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

9.480.000

1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

54.270.000

1 Tahun

1 Tahun

Keluaran : Tersedianya peralatan alat tulis kantor Hasil : Adanya sarana alat tulis kantor untuk pelaksanaan keg. Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Hasil : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Hasil : Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Bappeda Keluaran : Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda Hasil : Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum kantor

1 Tahun

1 Tahun

73.500.000

1 Tahun 64.960.000

1 Tahun 100%

99.960.000


1

06

01

1

06

02

1

06

02

18

03

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Luar Daerah

Hasil : Adanya sinkronisasi

100%


Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja

100%

Pembangunan Gedung Kantor

Keluaran : Terlaksananya perluasan gedung Aula kantor tahap II

Nanga Bulik

Hasil : Tercapainya pembangunan perluasan gedung Aula kantor tahap II 1

06

02

09


1 1

06

06 06

02

02 02

12


22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran : Tersedianya sarana peralatan gedung kantor

Nanga Bulik

06

02

29

Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeluer

1 Tahun

Keluaran : Terlaksananya pembangunan Mushola kantor tahap II Hasil : Tersedianya sarana prasarana ibadah mushola tahap II Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Hasil : Terpeliharanya gedung kantor Keluaran : Tersedianya jaminan pemeliharaan kendaraan dinas

Nanga Bulik

1 Paket

1 Tahun

300.000.000

100%

661.445.000

428.000.000

6 Kegiatan

100%

687.495.000

1 Paket

510.000.000

1 Gedung 58.000.000

1 Tahun

1 Tahun

109.050.000

1 Tahun 107.000.000

-

-

6.000.000

1 Tahun

6.000.000

1 Mushola Nanga Bulik

1 Tahun 100%

Nanga Bulik

1 Tahun

100% 58.945.000

3 Unit Roda 4

Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1

1 Paket

279.566.370

1 Gedung


1 Tahun

Keluaran : Tersedianya pemeliharaan meubelair kantor Hasil : Terpeliharanya meubelair kantor dan

Nanga Bulik

1 Tahun 100%

60

1 Tahun

58.945.000

3 Unit Roda 4 3.500.000

1 Tahun 100%

3.500.000


aula Bappeda

1

06

03

1

06

03

05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Keluaran : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas pegawai

Nanga Bulik

Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai 1

06

05

1

06

05

1

06

20

1

06

20

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01

Pendidikan dan Pelatihan formal

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 21

Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

06

21

1

06

21

1

06

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 09

09



41.700.000

3 Stel

41.700.000

1 Kegiatan

50 Pegawai

Peningkatan SDM Aparatur Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan pembangunan

Luar Daerah

Peningkatan pemahaman aparatur perencana SKPD terkait perencanaan pembangunan daerah Keluaran : Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Lamandau

100%

40.000.000

10 Kali

40.000.000

Nanga Bulik

35.770.000

2 Stel

35.770.000

1 Kegiatan

100%

50.000.000

10 Kali

50.000.000

10 Pegawai

100%

70.000.000

1 Kegiatan

100%

70.000.000

2 Kali

70.000.000

2 Perpu

2 Kali

70.000.000

35 SKPD

70 Orang

8 Kegiatan

100%

592.760.000

70 Orang

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau Keluaran : Terlaksananya Musrenbang RPJMD Hasil : Tersedianya dokumen RPJMD Keluaran : Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten dan Penyusunan RKPD

100%

50 Pegawai

10 Pegawai

Hasil : Meningkatnya pemahaman aparatur perencana SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 1

100%

100%

1.326.760.000

1 Tahun

490.000.000

-

-

253.760.000

1 Tahun

253.760.000

75 Buku Nanga Bulik

61

1 Tahun


Hasil : RKPD Kab. Lamandau Tahun 2014 dan RKPD Perubahan Kab. Lamandau Tahun 2013 1

06

21

11

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)

2 Dokumen

Keluaran : Penyusunan LAKIP tepat waktu

Nanga Bulik

Hasil : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terukur 1

06

21

12

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1

1

1

1

06

06

06

06

06

21

21

21

21

15

16

22

23

25

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penyusunan KUA PPAS


Evaluasi RPJMD


77.000.000

Keluaran : Tersusunnya dokumen LKPJ tepat waktu

Nanga Bulik

1 Tahun

Nanga Bulik

1 Tahun

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

56.000.000

1 Tahun

3 Bulan

70.000.000

45.000.000

1 Dokumen

Keluaran : Dokumen hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Lamandau 2009-2013

Kabupaten Lamandau

50 Buku

Hasil : Meningkatkan konsistensi, kesesuaian dan sinergitas kebijakan program dan kegiatan pembangunan

100%

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan pembangunan daerah

100%

62

100.000.000

100%

2 Dokumen Kabupaten Lamandau

47.000.000

100%

100% Kabupaten Lamandau

77.000.000

100%

100%

Keluaran : Terlaksananya koordinasi penelitian dan pengembangan daerah Kab. Lamandau Hasil : Kualitas penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah Keluaran : Penyusunan KUA PPAS APBD 2013 dan KUA PPAS APBD Perubahan 2012 Hasil : Tersedianya Dokumen KUA PPAS sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Keluaran : Penyusunan Penetapan Kinerja tepat waktu Hasil : Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja sebagai pedoman pencapaian target pelaksanaan kegiatan tahun 2012

2 Dokumen 3 Bulan

100%

Hasil : LKPJ Bupati Lamandau dapat dipertanggung jawabkan 1

3 Bulan

150 Buku

1 Tahun 100 Buku

2 Dokumen

s/d 31 Maret

3 Bulan

50 Buku

1 Dokumen

250.000.000

695.000.000

4 Kegiatan

70.000.000

45.000.000

-

-

100%

695.000.000


1

06

15

02


Keluaran : Tersusunnya Buku Profil Bappeda serta Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring DAK

Nanga Bulik

Hasil : Buku Profil Bappeda serta Terkendalinya Pelaksanaan DAK 1

1

1

06

06

06

15

15

15

06

07

08


Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kab.Lamandau


06

22

Keluaran : Tersusunnya Buku Profil Daerah, Analisis Ekonomi Kabupaten Lamandau, Penduduk Kab.Lamandau, Kab. Lamandau dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka Hasil : Meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi bagi masyarakat sebagai pendukung pembangunan Kab. Lamandau Keluaran : Terlaksananya Rakordal, Rapat Evaluasi Pembangunan, penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah Hasil : Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta tersedianya data potensi dan data pokok yang up to date

Nanga Bulik

1

06

22

09



Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan PM2L

1 Paket

Nanga Bulik

1 Paket

1 Paket

216.000.000

1 Mbps

1 Paket

191.000.000

Kabupaten Lamandau

63

1 Tahun

191.000.000

100%

174.000.000

1 Mbps

1 Tahun

100%

216.000.000

100%

100%

Nanga Bulik

114.000.000

100%

100%

Keluaran : Tersedianya akses internet


1 Paket

114.000.000

100%

Hasil : Terpublikasinya informasi Kab. Lamandau melalui internet

1

1 Paket

174.000.000

1 Tahun

625.000.000

110.000.000

4 Kegiatan

100%

625.000.000

1 Tahun

110.000.000


Hasil : Pelaksanaan kegiatan penunjang program pemerintah berjalan lancar

1

06

22

10


1 Tahun

Keluaran : Tersusunnya data dan dokumen pelaporan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau

Hasil : Terlaksananya koordinasi dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lamandau

1

1

06

06

22

22

1

06

24

1

06

24

11

12

05

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan


Terpolanya dan terukurnya prasarana wilayah dan SDA

Pemeliharaan dan Pengadaan Materi Baliho

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Baliho

260.000.000

1 Paket

1 Tahun

Keluaran : Tersusunya data dan dokumen dalam rangka perencanaan pembangunan bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan Hasil : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan Keluaran : Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan Hasil : Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan


1 Paket

1 Tahun

Kabupaten Lamandau

1 Tahun

1 Tahun

200.000.000

1 Tahun


8 Kecamatan

Nanga Bulik

Hasil : Terpeliharanya baliho dan ter update nya gambar baliho

1 Tahun

1 Tahun

64

200.000.000

100% 8 Kecamatan

55.000.000

100%

100%

260.000.000

55.000.000

100%

223.000.000

55.000.000

3 Kegiatan

100% 1 Tahun

1 Tahun

223.000.000

55.000.000


1

06

24

06


1

06

24

07

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Perencanaan Pembangunan

Keluaran : Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Hasil : Terkendalinya dan Terpantaunya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Nanga Bulik

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

Nanga Bulik

1 Tahun

68.000.000

1 Tahun

68.000.000

Hasil : Terkendalinya dan Terpantaunya Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1

06

15

1

06

15

02


Meningkatnya minat para Investor untuk berinvestasi di Kab. Lamandau


Keluaran : Tersedianya katalog Profil Investasi Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau

Hasil : Tersedianya bahan-bahan promosi investasi 1

06

15

08

Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Satgas Operasional

06

15

14

Penyelenggaraan Pameran dan Promosi di Dalam dan Luar Negeri

Keluaran : Operasionalnya Satgas Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pameran investasi didalam dan luar daerah

100%

587.500.000

6 Kegiatan

-

21.000.000

1 Paket

66.500.000

Pindah ke BPPTPMD

-

-

75.000.000

Pindah ke BPPTPMD

-

-

120.000.000

Pindah ke BPPTPMD

-

-

1 Paket Kabupaten Lamandau

Hasil : Terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Lamandau

1

50 Buku

50 Buku

12 Bulan

1 Tahun


Hasil : Meningkatnya minat para investor berinvestasi di Kabupaten Lamandau

100%

100%

65


1

06

15

15


Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring dan evaluasi ke perusahaan-perusahaan

Kabupaten Lamandau

Hasil : Terpantaunya perkembangan pelaksanaan penanaman modal di daerah

1

06

15

16

Penyelenggaran Pameran Tingkat Kabupaten

06

15

1

06

30

1

6

30

19

03

Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Secara Elektronik

25.000.000

Pindah ke BPPTPMD

-

-

100%

Keluaran : Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan

Nanga Bulik

Hasil : Informasi pembangunan daerah kepada masyarakat serta menjaring minat investor

1

100%

1 Kali

21.000.000

1 Kali

1 Tahun

Keluaran: Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Secara Cepat dan Akuntabel Melalui SPIPISE

Nanga Bulik

100%

Hasil : Tersedianya Jaringan SPIPISE secara online

100%


Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun desa

100%

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Keluaran : Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Kabupaten Lamandau

1 Tahun 100%

66

21.000.000-

1 Tahun

280.000.000

Pindah ke BPPTPMD

-

-

25.000.000

1 Kegiatan

100%

25.000.000

25.000.000

1 Tahun 100%

25.000.000


BAB IV PENUTUP

BAPPEDA

sebagai

salah

satu

komponen

Pemerintah

Daerah

berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013 yang berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai

kebutuhan

masyarakat

yang

mengedapankan

perencanaan

pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Orientasi yang berkembang saat ini, bagaimana suatu program dan kegiatan yang ada di pemerintah daerah dapat memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan mampu untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Rencana

Kerja

(RENJA)

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau. Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau,


67


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan

baik

yang

dilaksanakan

langsung

oleh

pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja SKPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan

pada

masyarakat

yang

merupakan

tujuan

utama

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses

penyusunan

Renja

SKPD

dimulai

dengan

persiapan

penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada 1


penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan

rangkaian kegiatan

yang

simultan

dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi 2


penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah : 1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang–Undang

Nomor

25

Tahun

2004,

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 3


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7.

Undang–Undang

Nomor

17

tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4


2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517); 15.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 16.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

5


17.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010–2015 (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 18.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 seri E); 21.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86 seri D);

22.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 246).

6


1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat

ditransformasikan ke

dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau adalah : 1.

Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Bappeda Kabupaten Lamandau;

2.

Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4.

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

7


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

8


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun

dapat

Pemerintah.

dilihat berdasarkan Laporan

Akuntabilitas

merupakan

suatu

Akuntabilitas Kinerja bentuk

perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lamandau selama tahun 2011 dan perkiraan target tahun 2012. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : a. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator 9


lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. b. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran

kinerja

dilakukan

dengan

menggunakan

indikator

kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2011 Anggaran Tahun 2011 Bappeda Kabupaten Lamandau dengan APBD (murni) sebesar Rp. 7.440.110.733,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp. 7.889.741.233,- yang terdiri dari 9 program dan 45 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar capaian kinerja fisik sebesar 100%

dan

Rp. 7.319.762.298,- dengan capaian kinerja keuangan

sebesar 92,78%. Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan : 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Promosi didalam dan Luar Negeri menyerap anggaran sebesar Rp. 102.378.646,- atau sebesar 73,42% dari total Rp. 139.441.500,-. 2. Kegiatan Lamandau sebesar

Koordinasi

Penelitian

dengan Rp. 75.611.375,-

dan

penyerapan atau

Pengembangan

Kabupaten

anggaran

sebesar

78,28%

terealisasi dari pagu

anggaran sebesar Rp. 96.586.375,-. 3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana

Pembangunan terealisasi

sebesar

Rp. 57.891.750,- atau sebesar 84,94% dari pagu anggaran sebesar Rp.68.154.250,-.

10


Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PAGU ANGGARAN (Rp) N O

5

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

TARGET


RKPD TAHUN 2011

APBD-P TAHUN 2011

PERSENTASE SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

REALISASI KEUANGAN APBD-P 2011

7.440.110.733

7.889.441.233

94,30

7.319.762.298

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.939.958.533

1.691.643.533

87,20

1.460.508.613

II

BELANJA LANGSUNG

5.500.152.200

6.197.797.700

88,74

5.859.253.685

A


1 Tahun

709.008.954

922.152.579

76,89

858.226.912

-


1 Tahun

7.500.000

7.500.000

100

7.479.000

-


Tersedianya kebutuhan akan komunikasi dan listrik

1 Tahun

38.400.000

44.400.000

86,49

26.363.583


-

Penyediaaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


1 Tahun

3.200.000

3.200.000

100`

2.538.000

-



1 Tahun

248.366.000

298.408.400

83,23

271.221.600

-


Terciptanya kantor Bappeda Kabupaten Lamandau yang asri dan bersih

1 Tahun

7.049.454

42.432.000

16,61

40.803.200

-


Terpeliharanya peralatan kerja

1 Tahun

9.530.000

9.530.000

100

9.048.000

11

%

REALISASI FISIK APBD-P 2011 (%)

92,78

100

86,37

100

95,54

100

93,07

100

99,72 59,38 79,31 90,89 96,16 94,94

100 100 100 100 100 100


-


Adanya sarana alat tulis kantor untuk pelaksanaan kegiatan

1 Tahun

44.172.500

44.172.500

100

44.109.500

99,86

100

-



1 Tahun

34.300.000

34.300.000

100

34.130.000

99,50

100

-

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor

1 Tahun

9.575.000

9.575.000

100

9.529.000

99,52

100

-

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


1 Tahun

16.000.000

20.000.000

80

16.190.000

80,95

100

-



1 Tahun

7.049.454

9.044.954

77,93

8.899.379

98,40

100

-


Terpenuhinya kebutuhan akan makan minum kantor

1 Tahun

65.916.000

65.916.000

100

54.868.000

83,24

100

-


Adanya sinkronisasi

1 Tahun

180.000.000

270.124.225

66,64

269.902.650

99,92

100

-


Adanya sinkronisasi

1 Tahun

45.000.000

63.549.500

70,81

63.145.000

99,37

100

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

2.364.329.996

2.821.356.871

83,80

2.691.779.676

95,41

100

-



100 %

44.000.000

126.350.000

34,82

120.575.000

95,43

100

-

Pembangunan gedung informasi (LPSE)

Terlaksananya pengembangan informasi dan LPSE

100 %

2.264.729.996

2.614.406.871

86,63

2.491.451.676

95,30

100

-



100 %

6.000.000

6.000.000

100

5.965.000

99,42

100

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional


100 %

43.600.000

43.600.000

100

43.429.000

99,61

100

-


Terpeliharanya meubel kantor dan aula Bappeda

100 %

6.000.000

6.000.000

100

5.965.000

99,75

100

12


-

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

C


D

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Keseragaman pakaian untuk pegawai Bappeda

Tersedianya SDM yang berkualitas

100 %

1 Paket

100 %

-

25.000.000

-

24.374.000

97,50

100

38.998.000

39.903.000

97,71

39.903.000

100

100

38.998.000

39.903.000

97,71

39.903.000

100

100

30.000.000

50.000.000

60

31.400.000

62,80

100

30.000.000

50.000.000

60

31.400.000

62,80

100

1.060.911.625

1.056.911.625

99,62

1.012.082.151

95,76

100

-


E


-

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2011

Tersedianya data perencanaan pembangunan

100%

221.062.500

221.062.500

100

220.675.500

99,82

100

-

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Pengiriman LAKIP dan Penetapan Kinerja tepat waktu

100%

146.468.500

146.468.500

100

144.920.100

98,94

100

-

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Penyampaian LKPJ Bupati Lamandau tepat waktu

100%

55.302.500

55.302.500

100

51.574.000

93,59

100

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan daerah

100%

68.154.250

68.154.250

100

57.891.750

84,94

100

-

Penyusunan Strada PDT

Adanya arah dan pedoman PDT

100%

219.337.500

219.337.500

100

212.255.326

96,78

100

-

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau

Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan

100%

100.586.375

96.586.375

-

75.611.375

78,29

100

13


-

Penyusunan Strada Penanggulangan Kemisikinan Kab. Lamandau Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Pertanian, Industri dan Jasa Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Kesra dan Pemerintahan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Sarana Perhubungan Informatika dan Pekerjaan Umum

Adanya arah dan pedoman penanggulangan kemiskinan

100%

250.000.000

250.000.000

-

248.974.100

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

99,59

100

-

Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Prasarana Pendidikan

-

100%

-

-

-

-

-

Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2013

-

100%

-

-

-

-

-

Pendampingan Pengolahan Aplikasi SIM Perencanaan Pengendalian Kab. Lamandau

-

100%

-

-

-

-

F


166.105.500

116.058.500

69,87

113.640.900

97,92

100

-


104.058.500

116.058.500

89,66

113.640.900

97,92

100

Pelaksanaan kegiatan penunjang program pemerintah

100%

14


-

Sosialisasi Sistem Perencanan Pembangunan Daerah Kab. Lamandau

-

100%

62.047.000

-

-

-

-

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

-

100%

-

-

-

-

G


-

62.047.000

-

55.872.000

-

Study Kelayakan PLTA Setongah

-

100%

-

-

-

-

-

Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten

Tersusunnya dokumen updating sistem transportasi

100%

-

62.047.000

-

H


813.191.875

811.751.875

-


100%

254.816.250

-

Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten

100%

100%

-


Meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi bagi masyarakat sebagai pendukung pembangunan Kab. Lamandau Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta tersedianya data potensi dan data pokok yang up to date Buku HSPK, HSBGN, HSBJ dan Profil Bappeda serta terkendalinya pelaksanaan DAK di Kab. Lamandau

15

90,05

100

55.872.000

90,05

100

99,82

778.157.150

95,87

100

254.816.250

100

251.373.000

98,65

100

207.479.375

236.479.375

87,74

236.196.000

99,89

100

146.417.750

144.977.750

99,02

136.664.650

94,27

100


-


Terpublikasinya informasi Kabupaten Lamandau

100%

204.478.500

-

Pengumpulan Data, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

-

100%

-

-

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Instansi Pemerintah Daerah Kab. Lamandau

-

100%

I


85,82

153.923.500

-

-

-

-

-

-

-

317.616.250

317.616.250

100

175.478.500

87,72

100

278.191.896

87,59

100

-


Tersusunnya buku Investor Guide

100%

75.000.000

75.000.000

100

73.219.500

97,63

100

-

Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional Satgas


100%

75.000.000

75.000.000

100

74.546.000

99,39

100

16


Menjaring minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lamandau

100%

139.441.500

139.441.500

100

102.378.646

73,42

100

Tingkat kepatuhan investor terhadap peraturan penanaman modal di Kabupaten Lamandau

100%

28.174.750

28.174.750

100

28.047.750

99,55

100

-

Penyuluhan tentang Manfaat dan arti penting penanaman modal bagi pembangunan dan kesejahteraan kepada masyarakat

-

100%

-

-

-

-

-


-

100%

-

-

-

-

-

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Antara IPMK, IPMP dan BKPM

-

100%

-

-

-

-

7.440.110.733

7.889.441.233

94,30

7.319.762.298

92,78

100

-

-

Penyelenggaran Pameran dan Promosi didalam dan luar negeri Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS

TOTAL

17


Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2012 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2012 dengan usulan sebesar Rp. 6.870.911.563,- terurai dalam 10 program dan 49 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2011, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan

hasil

yang

diperoleh

melalui

penilaian

kinerja

terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2012, dalam menjalankan kegiatannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamandau

masih

menghadapi

hambatan/kendala

yang

meliputi : a.

Organisasi Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh BAPPEDA sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi BAPPEDA menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) sudah

cukup

memadai

namun

yang

menjadi

kendala

adalah

kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada. c. Sarana Kerja dan Perlengkapan Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan

dengan

kebutuhan

dalam

pelaksanaan

tugas

dilingkungan BAPPEDA Kabupaten Lamandau. Yang dibutuhkan adanya pemeliharaan dan peremajaan sarana kerja, sehingga kinerja 18


pegawai yang ada dapat meningkat seiring dengan perbaikan sarana dan prasarana kerja. Dengan perluasan Aula Bappeda Tahap II yang dilaksanakan pada tahun 2013, kedepan penggunaan aula dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik dari Bappeda Kabupaten Lamandau maupun pemanfaatan aula lainnya yang dapat menyumbang kontribusi bagi pendapatan daerah dari pendapatan retribusi aula. Juga diharapkan dengan pembangunan fasilitas pendukung seperti mushola, memberi kenyamanan beribadah

bagi

pengguna aula. d. Anggaran Karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir. e.

Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan Dalam penyusunan RKPD 2013 ini, menggunakan SIM Renja versi lama

yang

sistematika

belum

diperbaharui

penulisan

dan

tabel

dengan lampiran

kesesuaian karena

dengan terbitnya

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008. Karena pada tahun 2012 ini, Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia memasuki tahap lelang dan pelaksanaan penyesuaian peremajaan SIM Renja.

Pada tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten

Lamandau bekerjasama dengan pihak ketiga telah membuat sebuah aplikasi Sistem Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan Daerah yang

dapat

memudahkan

dalam

proses

penyusunan

RKPD.

Permasalahan disini adalah kurang mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut baik admin di BAPPEDA maupun 19


operator di masing-masing SKPD dan pada tahap koordinasi dengan adanya perubahan petunjuk penyusunan dan aplikasi SIM Renja, masih banyak SKPD yang belum mengerti dalam pengisian tabel lampiran dan aplikasi tersebut. Serta sering terjadi pergantian atau mutasi aparatur perencanaan antar bidang maupun antar SKPD sehingga

mempengaruhi

penyusunan

perencanaan

dan

penganggaran. f.

Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar SKPD yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.

g. Penyusunan LAKIP Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP. h. Penyusunan dan Penerapan Indikator Kinerja SPM, IKK Belum disusunnya dan penerapan Indikator Kinerja SPM dan IKK yang sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi SKPD.

Untuk

menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan 20

Renstra

SKPD,

yang


selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran pada RKPD. Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolok

ukur

tingkat

prestasi

kerja pelayanan dasar pada urusan

wajib Pemerintahan Daerah. Tolok ukur sebagaimana dimaksud merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah. Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

i.

Evaluasi RPJMD, Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Tahun

2013

merupakan

tahun

kelima

pelaksanaan

Rencana

Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. Bappeda Kabupaten Lamandau perlu mengevaluasi RPJMD Kabupaten Lamandau 2009-2013 dan menyusun RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Diharapkan

penyusunan

RPJMD

ini

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tahapan juga tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah. Sedangkan evaluasi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran berjalan sinergis, konsistensi dan sinkronisasi termasuk penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD. Hal ini selain bermanfaat sebagai laporan hasil 21


kerja kepala daerah sebelumnya, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

dan

masukan

dalam

perencanaan

penyusunan

kebijakan pembangunan RPJMD periode kepala daerah terpilih berikutnya. Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan

akan

dilakukan

perbaikan

melalui

peningkatan

dan

pengembangan aparatur di lingkungan BAPPEDA melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Kedepan, dengan adanya penerapan SPM dan IKK diharapkan ada ukuran kinerja dan keberhasilan tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintah Daerah dalam hal ini difasilitasi oleh Bappeda. Dalam menghadapi tahun 2013

yang

merupakan

tahun

kelima

atau

tahun

terakhir

dari

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 belum tercantum rencana pencapaian SPM yang menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPAS. Sehingga sasaran program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan yang tertuang didalam Renstra, Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPAS disusun berdasarkan

pembagian

urusan

pemerintahan

dan

disesuaikan

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan yang disusun diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada ditengahtengah

masyarakat. Serta mengedepankan untuk mensejahterakan

masyarakat. Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru pada 22


pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bappeda Kabupaten Lamandau mulai untuk menyusun rencana

pencapaian

SPM

yang

dituangkan

kedalam

RPJMD

dan

menetapkan RPJMD yang penetapannya dilakukan paling lambat 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Bappeda Kabupaten Lamandau juga perlu melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 di tahun 2013 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013. Evaluasi dimaksud untuk mengetahui realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD Kabupaten Lamandau 2009-2013 masing-masing dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten Lamandau. Juga mengevaluasi realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Lamandau 2009-2013 dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lamandau 2005-2025, serta dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah provinsi. Kedepannya evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten Lamandau. Berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Lamandau 2009-2013 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi

yang

pembangunan

diterapkan daerah

yang

adalah

:

didasarkan

“Melaksanakan pada

tuntutan

perencanaan kebutuhan

pengembangan berbagai bidang pembangunan daerah”. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah : “Melaksanakan perencanaan yang tetap sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan

23


menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkeadilan”.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. KEPALA BADAN; b. SEKRETARIAT terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan. c. BIDANG terdiri dari : 1. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN terdiri dari : 1.1

Sub Bidang Litbang, Pemerintahan dan Pengembangan;

1.2

Sub Bidang Litbang Sosial Politik dan Potensi Ekonomi.

2. BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN terdiri dari : 2.1

Sub Bidang Kesra, Sosbud dan Pemerintahan;

2.2

Sub Bidang Pengembangan Ekonomi, Pertanian, Industri dan Jasa.

3. BIDANG SARANA DAN PRASARANA terdiri dari : 3.1

Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Informatika dan PU;

3.2

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan.

4. BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI terdiri dari : 24


4.1

Sub Bidang Pengendalian Program;

4.2

Sub Bidang Evaluasi.

5. BIDANG PELAPORAN DAN STATISTIK terdiri dari : 5.1

Sub. Bidang Dokumentasi, Informasi dan Pelaporan;

5.2

Sub. Bidang Statistik.

d. Kelompok Jabatan Fungsional; e. Unit Pelaksanan Teknis Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Lamandau didukung oleh 50 (lima puluh) orang Pegawai, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, 16 (lima belas) orang Pegawai Honorer. Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Bappeda menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2 :

25


TABEL 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan (Per Juni 2012) Unit Kerja di Lingkungan Bappeda N o.

Status Kepegawaian

Gol/ Ruang

1

2

1

PNS

2

Kepala Badan

Sek

Bidang Eko Sosbud

3

4

5

6

Pembina Utama Muda

IV/c

1

-

-

Pembina Tingkat I

IV/b

-

1

Pembina

IV/a

-

Penata Tingkat I

III/d

Penata

Bidang Pengen dalian

Total

Bidang Sapras

Bidang Investasi

Bidang Litbang

7

8

9

10

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

1

III/c

-

1

1

1

1

1

1

6

Penata Muda Tingkat I

III/b

-

2

1

-

2

1

-

6

Penata Muda

III/a

-

4

2

1

-

1

1

9

Pengatur Tingkat I

II/d

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengatur

II/c

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengatur Muda Tingkat I

II/b

-

4

1

1

-

1

-

7

Pengatur Muda

II/a

-

-

-

-

-

-

-

-

Juru Tingkat I

I/d

-

-

-

-

-

-

-

-

Juru

I/c

-

-

-

-

-

-

-

-

Juru Muda Tingkat I

I/b

-

1

-

-

-

-

-

1

Juru Muda

I/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

2

-

-

-

16

1

27

6

6

4

4

2

50

Honorarium Daerah TOTAL

Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA terdiri dari 2 (dua) orang berpendidikan Magister (S2), 23 (dua puluh tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), 8 (delapan) orang berpendidikan SLTA dan

1

(satu)

berpendidikan

orang

SD.

Secara

Struktural

Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Golongan dan ruang I/b sebanyak 1 (satu) orang, Golongan II/b sebanyak 7 (tujuh) orang, Golongan III/a sebanyak 9 (sembilan) orang, Golongan III/b sebanyak 6 (enam) orang, Golongan III/c sebanyak 6 (enam) orang, Golongan III/d sebanyak 1 (satu) orang, Golongan IV/a sebanyak 2 (dua) orang, Golongan IV/b sebanyak 1 (satu) orang dan Golongan IV/c sebanyak 1 (satu) orang. 26


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dan

Lembaga

Teknis

Daerah

Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA)

adalah

melaksanakan

tugas

penyusunan

dan

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penanaman Modal, Penelitian Pengembangan dan Statistik.

Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut

BAPPEDA

mempunyai Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penanaman modal, litbang dan statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Koordinasi

dan

kerjasama

penelitian

dan

pengembangan

dilingkungan pemerintah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah didaerah; c.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah;

d. Pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan Pemerintah Daerah; e.

Pengkoordinasian,

penyusunan,

perencanaan

pelaksanaan

tugas

pembangunan

dan

investasi daerah; f.

Pembinaan

dan

Pembangunan

Daerah,

Penanaman

di

Bidang

Modal,

Penelitian

Pengembangan dan Statistik; g.

Penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah;

27

Perencanaan dan


h. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun; i.

Pembinaan,

pelayanan,

pengawasan,

pengendalian,

monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik daerah; j.

Penyusunan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, Telkom dan pekerjaan umum;

k.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

l.

Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

28


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2012 KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN & PENGENDALIAN PROGRAM

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG LITBANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG LITBANG SOSIAL POLITIK & POTENSI EKONOMI

BIDANG SARANA & PRASARANA

BIDANG EKONOMI, SOSBUD DAN PEMERINTAHAN

SUB BIDANG KESRA, SOSBUD & PEMERINTAHAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI, PEMERINTAHAN, INDUSTRI & JASA

UPTB

29

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

SUB BIDANG PRASARANA, PERHUBUNGAN, INFORMATIKA & PU

SUB BIDANG PENGENDALIAN PROGRAM

SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

SUB BIDANG EVALUASI

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PELAPORAN DAN STATISTIK

SUB BIDANG DOKUMENTASI, INFORMASI DAN PELAPORAN

SUB BIDANG STATISTIK


TABEL 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Target Renstra SKPD N O

1 1

Indikator

2 Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi kepentingan

SPM /standar nasional

3

IKK

2

Catatan Analisis

Proyeksi

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

6

7

8

9

10

11

12

2 Kali

2 Kali

2 Kali

1 Kali

-

2 Kali

2 Kali

Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan

1 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

1 Dokumen

-

7 Dokumen

7 Dokumen

Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

90%

90%

90%

94,30

-

90%

90%

Tingkat penyampaian Lakip tepat waktu

31-Mar-11

31-Mar-12

31-Mar-13

100%

-

31-Mar-13

31-Mar-14

(3 Bulan)

(3 Bulan)

(3 Bulan)

(3 Bulan)

(3 Bulan)

Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD

31-Mar-11

31-Mar-12

31-Mar-13

31-Mar-13

31-Mar-14

(3 Bulan)

(3 Bulan)

(3 Bulan)

(3 Bulan)

(3 Bulan)

4 Perencanaan Pembangunan Daerah

Terselenggaranya musrenbang daerah

Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara periodik, terinterasi dan berkesinambungan

Realisasi Capaian


30

100%

-

13


Jumlah kegiatan/lokasi pelaksanaan pembangunan yang dimonitoring

3

Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya

Tersedianya laporan kajian dan penelitian Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate

Tingkat pemanfaatan data perencanaan Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah


40 Kegiatan, 8 Kecamatan

-


8 Kecamatan, 3 Desa PM2L

1 Kajian

1 Kajian

1 Kajian

1 Kajian

-

1 Kajian

1 Kajian

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

-

1 Laporan

1 Laporan

7 Buku

7 Buku

7 Buku

8 Buku

-

7 Buku

7 Buku

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Jumlah data perencanaan yang dihasilkan

5


Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan

4


Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tersedianya sarana promosi


1 Paket

1Paket

1Paket

1 Paket

-

1Paket

-

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

-

1 Tahun

-

31

Tahun 2013, Program dan Kegiatan dipindahkan ke BPPTPMD Tahun 2013, Program dan Kegiatan dipindahkan ke BPPTPMD


Jumlah pameran yang diikuti

5 Kali

5 Kali

5 Kali

5 Kali

-

1 Kali

1 Kali

Meningkatnya nilai investasi

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

13,50%

-

1 Tahun

-

32

Tahun 2013, Kegiatan Pameran dalam dan luar negeri dipindahkan ke BPPTPMD. Kecuali Kegiatan Penyelenggar an Pameran Tingkat Kabupaten tetap di Bappeda, karena merupakan agenda rutin tahunan. Tahun 2013, Program dan Kegiatan dipindahkan ke BPPTPMD


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Isu Internal 1). Tugas Pokok dan Fungsi - Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan


untuk

mengantisipasi

perubahan dan dinamika yang terjadi, serta tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat; - Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Lamandau dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan; - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi; - Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan

pembangunan


untuk

dengan

meningkatkan

melibatkan kualitas

dan

konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur; - Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian

lintas

sektor

untuk

meningkatkan

kualitas

perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi; - Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi

didalam

perkembangan

dan

keinginan

masyarakat,

sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

33


2). Sumber Daya Manusia Aparatur - Mengikuti

pendidikan

lanjutan,

kursus,

pelatihan

untuk

meningkatkan proses dan hasil kegiatan; - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur; - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme. 3). Sarana dan Prasarana - Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan; - Daftar

kebutuhan

dan

pemeliharaan

untuk

melakukan

pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan; - Pemeliharaan Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang bertindak

sebagai

admin

maupun

operator agar

terdapat

ketepatan, kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan peraturan yang ada dan berlaku. 4).

Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua

34


program

dan

kegiatan

penganggarannya.

yang

Diperlukan

disusun

kreativitas

dapat

dan

disetujui

inovasi

dalam

menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada. b. Isu Eksternal 1).

Globalisasi Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan

ilmu

pengetahuan

dengan

cara

mengikuti

perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan

memiliki

kemampuan

yang

sejajar

agar

daerah

dapat

berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual). 2).

Peraturan Perundang-Undangan Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai

perubahan-perubahan

penting

dalam

praktek

penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

35


Permasalahan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottomup dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Hasil dari kegiatan Musrenbang baik dari tingkat desa hingga Kecamatan kadang kala tidak termuat di dalam Rencana kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih dahulu diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasa dikesampingkan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan

36


seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten

Lamandau

yang

membantu

Bupati

Lamandau

dalam

Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Lamandau dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 5. Kurangnya

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

pembangunan; 6. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;

37


7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi programprogram pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 8. Ketidaksesuaian

indikator-indikator yang ada didalam dokumen

perencanaan sehingga mempengaruhi secara keseluruhan dari proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Dampak Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun horizontal. SKPD dalam hal ini juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang telah

dikeluarkan

perencana,

perlu

sebagai

produk

prinsip

ketelitian

dari

Bappeda

didalam

sebagai

proses

institusi

perencanaan

pembangunan. Belum lagi unsur-unsur politis yang turut mempengaruhi didalam proses

perencanaan

dan

penganggaran.

Adanya

tekanan

politis

mengakibatkan program, kegiatan dan anggaran yang akan dicanangkan mentah di tengah jalan akibat campur tangan politisi. Secara garis besar semua

yang

berhubungan

dengan

dokumen

perencanaan

awal

berpengaruh terhadap kebijakan nasional. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat

38


sejalan dan teratur sesuai yang tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

Tantangan dan Peluang Bappeda Kabupaten Lamandau selaku institusi perencana harus menyiapkan dengan matang dan cermat segala kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan sehingga dikemudian hari apa yang menjadi produk yang dikeluarkan Bappeda dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah dapat diterapkan secara

bermanfaat.

pelaksanaan

tugas

Peningkatan dibidang

disegala

aspek

perencanaan

pembinaan

pembangunan

dan

daerah,

penanaman modal, litbang dan statistik. Memonitoring sarana prasarana sumber daya alam dan wilayah, apa yang menjadi kebutuhan daerah seperti sarana jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan sarana dasar kebutuhan masyarakat dapat dipantau agar mengejar ketertinggalan dengan daerah lain yang lebih maju sehingga segala aspek-aspek ekonomi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2013 terhadap hasil analisis

kebutuhan

dapat

dilihat

39

pada

tabel

berikut

ini:


Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Lamandau Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RKPD N o

1

Program/ Kegiatan

Lokasi


Indikator kinerja


Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian

Pagu indikatif (Rp)

100%

993.902.224

Program/ Kegiatan

Lokasi


Indikator kinerja


Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

100%

956.315.654

Catatan Penting


N.Bulik


1 Tahun

7.500.000


N.Bulik


1 Tahun

7.500.000


N.Bulik


1 Tahun

47.000.000


N.Bulik


1 Tahun

32.400.000

Pagu direvisi ulang


N.Bulik



4.100.000


N.Bulik



5.850.000

Pagu direvisi ulang


N.Bulik


1 Tahun

307.050.000


N.Bulik


1 Tahun

298.104.000

Pagu direvisi ulang


N.Bulik

1 Tahun

54.270.000


N.Bulik

1 Tahun

54.270.000


N.Bulik

1 Tahun

9.480.000


N.Bulik

1 Tahun

9.480.000


N.Bulik

1 Tahun

44.172.500


N.Bulik

1 Tahun

44.172.500


40



2


N.Bulik


1 Tahun

34.300.100


N.Bulik


1 Tahun

32.225.100


N.Bulik


1 Tahun

7.025.000


N.Bulik


1 Tahun

7.025.000


N.Bulik


1 Tahun

7.978.254


N.Bulik


1 Tahun

9.744.054


N.Bulik

1 Tahun

18.000.000


N.Bulik

1 Tahun

18.000.000


N.Bulik

1 Tahun

73.500.000


N.Bulik

1 Tahun

73.500.000


Luar Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

279.566.370


Luar Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

270.090.000

Pagu direvisi ulang


Dalam Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

99.960.000


Dalam Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

93.955.000

Pagu direvisi ulang

100%

626.445.000


100%

939.395.000

1 Unit

500.000.000

Pembangunan gedung kantor

N.Bulik

1 Unit

498.960.000

3 Unit

0


N.Bulik

3 Unit

0

-

-

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

N.Bulik

1 Paket

70.940.000

Baru

1 Paket

58.000.000


N.Bulik

1 Paket

158.400.000

Pagu direvisi ulang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

N.Bulik


N.Bulik


N.Bulik


Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja Terlaksananya pembangunan penambahan gedung aula Tahap II Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor

41


Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja Terlaksananya pembangunan penambahan gedung aula Tahap II Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya sarana perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor

Pagu direvisi ulang

Pagu direvisi ulang

Pagu direvisi ulang


-

3

-

-

-

1 Paket

6.000.000


N.Bulik


N.Bulik


N.Bulik




N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


N.Bulik


12 Bulan

58.945.000


N.Bulik


12 Bulan

3.500.000


N.Bulik


1 Paket

0


100%

41.700.000



1 Paket

41.700.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

100%

40.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

40.000.000


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4

-

N.Bulik

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Peningkatan SDM Aparatur Luar Daerah


1 Tahun

42

Terlaksananya lanjutan pembangunan mushola tahap II Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 Paket

108.050.000

Lanjutan

1 Paket

40.600.000

Pagu direvisi ulang


12 Bulan

58.945.000

N.Bulik


12 Bulan

3.500.000

N.Bulik


1 Paket

0


100%

41.700.000


1 Paket

41.700.000


100%

30.000.000


1 Tahun

30.000.000

N.Bulik

Luar Daerah

Pagu direvisi ulang


5

-

-

6

-

-

-

-




N. Bulik


N. Bulik



N. Bulik


-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Tahun

18.250.000

Baru

Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Rencana Kerja Program/Kegiatan Bappeda Kab. Lamandau

1 Tahun

18.250.000

Baru

100%

694.191.750

1 Paket

113.875.000

Pagu direvisi ulang

1 Paket

216.023.750

Pagu direvisi ulang

1 Tahun

173.973.000

Pagu direvisi ulang

-

-

100%

695.000.000



1 Paket

114.000.000


N. Bulik

1 Paket

216.000.000


N. Bulik


1 Tahun

174.000.000


N. Bulik

43

N.Bulik

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja




1 Tahun

191.000.000




100%

70.000.000




7

8

N. Bulik

N.Bulik


100%

N.Bulik


1 Paket

Kab. Lamandau





1 Kali

1 Tahun

70.000.000


1 Tahun

190.320.000

Pagu direvisi ulang



100%

-

Batal



1 Kali

-


100%

N.Bulik


1 Paket

496.348.750

Pagu direvisi ulang

Kab. Lamandau


1 Tahun

286.708.750

Pagu direvisi ulang

1.326.760.000


490.000.000


253.760.000


44

N. Bulik

N.Bulik

Batal

1.393.698.500


Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertangungjawaban (LKPJ) Kajian Potensi dan Pengembangan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lamandau Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah




77.000.000


85.000.000

50 Buku

0

1 Tahun

56.000.000

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertangungjawaban (LKPJ) Kajian Potensi dan Pengembangan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lamandau Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah


73.532.000

Pagu direvisi ulang


79.333.000

Pagu direvisi ulang

50 Buku

0


1 Tahun

59.018.000

Pagu direvisi ulang

N.Bulik


1 Tahun

68.517.000

Pagu direvisi ulang



35.100.000

Pagu direvisi ulang

100%

237.047.500

Pagu direvisi ulang

1 Tahun

58.093.500

Baru




N.Bulik


1 Tahun


N. Bulik



45.000.000


N. Bulik

Evaluasi RPJMD

N.Bulik

Tersusunnya dokumen hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013

100%

250.000.000

Evaluasi RPJMD

N.Bulik

-

-

Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

N.Bulik


-

-

-

70.000.000


45



Tersusunnya dokumen hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 Tersusunnya Laporan Semester I dan II Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Target SPM di Kabupaten Lamandau


9


Kab. Lamandau


Kab. Lamandau


Kab. Lamandau




10



8 Kecamatan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho

Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan evaluasi pembangunan PM2L Terlaksananya koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Lamandau Tersusunnya dokumen analisis ekonomi regional dalam upaya pemetaan potensi perekonomian daerah di Kabupaten Lamandau Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan




100%

625.000.000


1 Tahun

110.000.000


Kab. Lamandau

1 Tahun

260.000.000


Kab. Lamandau

Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan evaluasi pembangunan PM2L Terlaksananya koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Lamandau

100%

622.792.000

1 Tahun

109.916.000

1 Tahun

259.056..000

50 Buku

0


Kab. Lamandau

Tersusunnya dokumen analisis ekonomi regional dalam upaya pemetaan potensi perekonomian daerah di Kabupaten Lamandau

200.000.000




1 Dokumen

197.960.000

8 Kecamata n

55.000.000


8 Kecamatan

Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan

8 Kecamatan

55.860.000

100%

223.000.000


100%

586.124.100

1 Tahun

55.000.000

1 Tahun

55.000.000

50 Buku

1 Dokumen

0


46



Pagu direvisi ulang


11




Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan daerah

Kab. Lamandau


-

-


1 Dokumen

1 Tahun

-


100.000.000

68.000.000

-

-

Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)


100%

587.500.000

1 Paket

66.500.000



Kab. Lamandau



Kab. Lamandau





12 Bulan

1 Tahun



Kab. Lamandau Kab. Lamandau

1 Dokumen

93.675.000

Pagu direvisi ulang


1 Tahun

67.958.000

Pagu direvisi ulang

Tersusunnya Laporan Kegiatan Pokja Sanitasi

1 Laporan

369.491.100

Baru

Pagu direvisi ulang


100%

21.075.000

Kab. Lamandau


1 Paket

-

Pindah ke BPPTPMD

75.000.000


Kab. Lamandau


12 Bulan

-

Pindah ke BPPTPMD

120.000.000




1 Tahun

-

Pindah ke BPPTPMD


47



Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Pembangunan Sistim Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

12

Kab. Lamandau

N.Bulik

N.Bulik

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong

Kab. Lamandau


Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Jumlah Total

1 Tahun

25.000.000


1 Kali

21.000.000


N.Bulik

1 Paket

280.000.000


N.Bulik

100%

25.000.000


1 Tahun

25.000.000

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong

Kab. Lamandau


Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa Kab. Lamandau

Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Jumlah Total

5.254.307.224

48

1 Tahun

-

1 Kali

21. 075.000

1 Paket

-

100%

27.153.000

1 Tahun

27.153.000

5.330.695.004

Pindah ke BPPTPMD Pagu direvisi ulang Pindah ke BPPTPMD

Pagu direvisi ulang


2.5

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan

Perencanaan

Pembangunan

Kabupaten

Lamandau

akan

menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

49


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut: TABEL 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

No.

Kabupaten

(1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(2) Meningkatkan pelayanan data / informasi pembangunan daerah Meningkatkan kerjasama pembangunan Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatkan kualitas perencanaan sosial dan budaya semakin baik Meningkatkan kualitas perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Kebijakan Provinsi

Nasional

(3)

(4)

Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup.

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Sumber: RPJMD Kab.Lamandau 2009-2013, RPJMD Prov.Kalteng 2010-2015 dan RPJMN 2010-2014 Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan 50


Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Sejalan dengan visi dimaksud, Bappeda Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, statistik dan penanaman modal daerah bersinergi

terhadap

berbagai

harus mampu merespon dan

perubahan

yang

terjadi

dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamandau. Untuk itu Bapppeda telah menyusun visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013, visi Bappeda Kabupaten Lamandau adalah “Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Lamandau yang terencana, sinergis berdasarkan data dan kajian yang akurat dan pengendalian program/kegiatan yang intensif didukung iklim investasi yang kondusif”. Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban oleh

BAPPEDA

adalah sesuatu yang harus

dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi

dan

pihak

yang

berkepentingan

(stakeholders)

dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam 51


penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 yaitu “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kabupaten lamandau dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa “. Secara lebih spesifik dapat disebutkan bahwa program dan kegiatan terpilih harus terkait langsung dengan upaya : a. Membuka keterisolasian daerah, dalam rangka peningkatan aksebilitas antar sektor terkait dalam wilayah Kabupaten Lamandau; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pernyataan misi membawa BAPPEDA Kabupaten Lamandau kepada Fokus mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi yang telah disepakati.

Misi BAPPEDA Kabupaten

Lamandau juga mengacu dan mendukung misi daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun

Misi

BAPPEDA

Kabupaten

Lamandau

adalah

sebagai

berikut : a. Menyiapkan data perencanaan yang akurat dan uptodate; b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Makro/Mikro; c. Melaksanakan

mekanisme

perencanaan

yang

berjenjang,

melalui

penjaringan aspirasi pemangku kepentingan; d. Melakukan

evaluasi

pengendalian

dan

pelaporan

pelaksanaan

pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan; 52


e. Menciptakan iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah; f. Melakukan kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya yang bisa dikembangkan sebagai dasar perencanaan berikutnya. Maka dari visi dan misi tersebut, Prioritas Program dari Renstra BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah : 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;



Program Peningkatan Disiplin Aparatur;



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;



Program Peningkatan Investasi dan Promosi;



Program Peningkatan Pola Kemitraan;



Program Perencanaan Pembangunan Daerah;



Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

 Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam; 

Program Pengembangan data/informasi/Statistik daerah



Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;

 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar. 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013. 

Tujuan Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah Penyusunan perencanaan yang tepat sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data 53


yang

akurat

dan

uptodate

didukung

hasil

penelitian

dan

pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkesinambungan. 

Sasaran Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate; 2. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan; 3. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan; 4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah; 5. Terlaksananya kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya. TABEL 3.2.

Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Bappeda Kabupaten Lamandau tahun rencana Sasaran

Indikator Sasaran

1. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan



2. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan



 

  

54

Terselenggaranya musrenbang daerah Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Tingkat ketepatan waktu penyampaian LAKIP Kabupaten Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan yang di Monitoring Jumlah lokasi pelaksanaan yang dimonitoring


3. Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya

 

Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan Tersedianya laporan kajian dan penelitian

4. Tersedianya data  perencanaan yang akurat dan uptodate 

Jumlah data perencanaan yang dihasilkan Tingkat pemanfaatan data perencanaan

5. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah

Tersedianya sarana promosi Terciptanya iklim investasi yang kondusif Meningkatnya nilai investasi

3.3.

  

Program dan Kegiatan Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

dan

membantu

Bupati

Lamandau

dalam

menyusun

dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Lamandau, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya. Sejalan dengan Visi Kabupaten Lamandau tahun 2009 – 2013 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau dan Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepostisme (KKN), yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan sesuai dengan Visi Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 yaitu “Terwujudnya 55


Pembangunan berdasarkan

Kabupaten data

program/kegiatan kondusif”,

maka

dan yang

Lamandau kajian

intensif

program

dan

yang

yang

terencana,

akurat

didukung kegiatan

dan

iklim

yang

sinergis

pengendalian

investasi

dirancang

yang

Bappeda

Kabupaten Lamandau tahun 2013 terdiri dari : Program Utama : 1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah; 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Program Penunjang : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Capaian Pelaporan

Kinerja dan Keuangan; Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut :

56


TABEL 3.3.

Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2013 No.

Prioritas Program

Kegiatan

1.


 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD;  Evaluasi RPJMD Kabupaten Lamandau 2009-2013;  Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;  Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP);  Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);  Koordinasi Penelitian dan Pengembangan;  Penyusunan KUA PPAS;  Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN);  Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah  Fasilitasi Kegiatan PM2L  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan

3.

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

4.

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

57

 Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho;  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Perencanaan Pembangunan;  Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP).  Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik;  Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau;  Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan


Penyusunan Dokumen Perencanaan;  Pengembangan Website Kabupaten Lamandau. 5

Promosi dan Kerjasama Investasi

 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten.

6.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

58


Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Lamandau Tahun 2013 SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1

1

06

1

06

01

1

06

01

Rencana Tahun 2013

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi 4

06

5

6

8

9

1 Tahun

7.079.943.594

1 Tahun

6.378.092.006

Belanja Tidak Langsung

1 Tahun

1.825.636.370

1 Tahun

2.338.381.152

Belanja Langsung

1 Tahun

5.254.307.224

1 Tahun

4.039.710.854

06

100%

958.902.224

100%

1.014.685.854

01

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

7.500.000



Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan surat menyurat

Nanga Bulik

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik

1 Tahun

Keluaran : Tersedianya biaya telepon, air, listrik kantor dan aula

Nanga Bulik

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

06

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 Tahun

Keluaran : Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas

Nanga Bulik

1 Tahun

47.000.000

Nanga Bulik

59

1 Tahun

1 Tahun

47.000.000

1 Tahun

4.100.000

1 Tahun

Keluaran : Tertibnya jaminan jasa administrasi keuangan

14 Kegiatan

1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas 1

7

Perencanaan Pembangunan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan komunikasi, air dan listrik 1

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Target (Rp)

Total Belanja

Hasil : Tersedianya perangko dan materai 1

Target

Catatan Penting

1 Tahun

4.450.000

1 Tahun

307.050.000

1 Tahun

307.050.000


Hasil : Tertibnya administrasi keuangan 1

1

06

06

01

01

08

09

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100%

Keluaran : Terjaganya kebersihan kantor Hasil : Terciptanya kantor Bappeda Lamandau yang asri dan bersih

Nanga Bulik

1

1

1

1

1

1

06

06

06

06

06

06

06

01

01

01

01

01

01

01

10

11

12

14

15

17

20

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

54.270.000

1 Tahun

Keluaran : Terlaksananya kegiatan dan pemeliharaan peralatan kerja

Nanga Bulik

Hasil : Terpeliharanya peralatan kerja 1

1 Tahun

100%

1 Tahun

Nanga Bulik

1 Tahun

9.480.000

1 Tahun

44.172.500

1 Tahun

34.300.100

1 Tahun

7.025.000

1 Tahun

7.978.254

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum kantor Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Hasil : Adanya sinkronisasi

1 Tahun

18.000.000

1 Tahun 100%

60

34.300.100

1 Tahun

7.025.000

1 Tahun

7.978.254

1 Tahun

18.000.000

100% 73.500.000

1 Tahun Dalam Daerah

1 Tahun

1 Tahun

100% Nanga Bulik

44.172.500

1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

9.480.000

1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

54.270.000

1 Tahun

1 Tahun

Keluaran : Tersedianya peralatan alat tulis kantor Hasil : Adanya sarana alat tulis kantor untuk pelaksanaan keg. Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Hasil : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Hasil : Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Bappeda Keluaran : Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda Hasil : Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum kantor

1 Tahun

1 Tahun

73.500.000

1 Tahun 64.960.000

1 Tahun 100%

99.960.000


1

06

01

1

06

02

1

06

02

18

03

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Luar Daerah

Hasil : Adanya sinkronisasi

100%


Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja

100%

Pembangunan Gedung Kantor

Keluaran : Terlaksananya perluasan gedung Aula kantor tahap II

Nanga Bulik

Hasil : Tercapainya pembangunan perluasan gedung Aula kantor tahap II 1

06

02

09


1 1

06

06 06

02

02 02

12


22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran : Tersedianya sarana peralatan gedung kantor

Nanga Bulik

06

02

29

Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeluer

1 Tahun

Keluaran : Terlaksananya pembangunan Mushola kantor tahap II Hasil : Tersedianya sarana prasarana ibadah mushola tahap II Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Hasil : Terpeliharanya gedung kantor Keluaran : Tersedianya jaminan pemeliharaan kendaraan dinas

Nanga Bulik

1 Paket

1 Tahun

300.000.000

100%

661.445.000

428.000.000

6 Kegiatan

100%

687.495.000

1 Paket

510.000.000

1 Gedung 58.000.000

1 Tahun

1 Tahun

109.050.000

1 Tahun 107.000.000

-

-

6.000.000

1 Tahun

6.000.000

1 Mushola Nanga Bulik

1 Tahun 100%

Nanga Bulik

1 Tahun

100% 58.945.000

3 Unit Roda 4


1 Paket

279.566.370

1 Gedung


1 Tahun

Keluaran : Tersedianya pemeliharaan meubelair kantor Hasil : Terpeliharanya meubelair kantor dan aula Bappeda

Nanga Bulik

1 Tahun 100%

61

1 Tahun

58.945.000

3 Unit Roda 4 3.500.000

1 Tahun 100%

3.500.000


1

06

03

1

06

03

05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Keluaran : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas pegawai

Nanga Bulik

Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai 1

06

05

1

06

05

1

06

20

1

06

20

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01

Pendidikan dan Pelatihan formal

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 21

Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

06

21

1

06

21

1

06

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 09

09



41.700.000

3 Stel

41.700.000

1 Kegiatan

50 Pegawai

Peningkatan SDM Aparatur Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan pembangunan

Luar Daerah

Peningkatan pemahaman aparatur perencana SKPD terkait perencanaan pembangunan daerah Keluaran : Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Lamandau

100%

40.000.000

10 Kali

40.000.000

Nanga Bulik

35.770.000

2 Stel

35.770.000

1 Kegiatan

100%

50.000.000

10 Kali

50.000.000

10 Pegawai

100%

70.000.000

1 Kegiatan

100%

70.000.000

2 Kali

70.000.000

2 Perpu

2 Kali

70.000.000

35 SKPD

70 Orang

8 Kegiatan

100%

592.760.000

70 Orang

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau Keluaran : Terlaksananya Musrenbang RPJMD Hasil : Tersedianya dokumen RPJMD Keluaran : Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten dan Penyusunan RKPD Hasil : RKPD Kab. Lamandau Tahun 2014 dan RKPD Perubahan Kab. Lamandau Tahun 2013

100%

50 Pegawai

10 Pegawai

Hasil : Meningkatnya pemahaman aparatur perencana SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 1

100%

100%

1.326.760.000

1 Tahun

490.000.000

-

-

253.760.000

1 Tahun

253.760.000

75 Buku Nanga Bulik

1 Tahun

2 Dokumen

62

150 Buku

2 Dokumen


1

06

21

11

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)

Keluaran : Penyusunan LAKIP tepat waktu

Nanga Bulik

Hasil : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terukur 1

06

21

12

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1

1

1

06

06

06

06

21

21

21

21

16

22

23

25

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penyusunan KUA PPAS


Evaluasi RPJMD

Keluaran : Tersusunnya dokumen LKPJ tepat waktu

Nanga Bulik

06

15

1

06

15

02

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

3 Bulan

1 Tahun

Keluaran : Terlaksananya koordinasi penelitian dan pengembangan daerah Kab. Lamandau Hasil : Kualitas penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah Keluaran : Penyusunan KUA PPAS APBD 2013 dan KUA PPAS APBD Perubahan 2012 Hasil : Tersedianya Dokumen KUA PPAS sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Keluaran : Penyusunan Penetapan Kinerja tepat waktu Hasil : Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja sebagai pedoman pencapaian target pelaksanaan kegiatan tahun 2012

Nanga Bulik

1 Tahun

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

56.000.000

1 Tahun

3 Bulan

70.000.000

45.000.000

1 Dokumen

Keluaran : Dokumen hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Lamandau 2009-2013

Kabupaten Lamandau

50 Buku

100.000.000

100%

2 Dokumen Kabupaten Lamandau

47.000.000

100%


77.000.000

100%

100%

Hasil : Meningkatkan konsistensi, kesesuaian dan sinergitas kebijakan program dan kegiatan pembangunan 1

77.000.000

100%

Hasil : LKPJ Bupati Lamandau dapat dipertanggung jawabkan 1

3 Bulan

1 Tahun 100 Buku

2 Dokumen

s/d 31 Maret

3 Bulan

50 Buku

1 Dokumen

250.000.000

70.000.000

45.000.000

-

-

100%

695.000.000

100%

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan pembangunan daerah Keluaran : Tersusunnya Buku Profil Bappeda serta Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring DAK

100% Nanga Bulik

Hasil : Buku Profil Bappeda serta Terkendalinya Pelaksanaan DAK

1 Paket 100%

63

695.000.000 114.000.000

4 Kegiatan

1 Paket 100%

114.000.000


1

1

1

06

06

06

15

15

15

06

07

08


Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kab.Lamandau


Keluaran : Tersusunnya Buku Profil Daerah, Analisis Ekonomi Kabupaten Lamandau, Penduduk Kab.Lamandau, Kab. Lamandau dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka Hasil : Meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi bagi masyarakat sebagai pendukung pembangunan Kab. Lamandau Keluaran : Terlaksananya Rakordal, Rapat Evaluasi Pembangunan, penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah Hasil : Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta tersedianya data potensi dan data pokok yang up to date

Nanga Bulik

06

22

1

06

22


09

1 Paket

216.000.000

100%

Nanga Bulik

1 Paket

Keluaran : Tersedianya akses internet

Nanga Bulik

1 Mbps

1 Paket

191.000.000

100%

Kabupaten Lamandau


1 Tahun

174.000.000

1 Mbps

64

174.000.000

1 Tahun

625.000.000

110.000.000

4 Kegiatan

100%

625.000.000

1 Tahun

110.000.000

Hasil : Pelaksanaan kegiatan penunjang program pemerintah berjalan lancar 1 Tahun

191.000.000

100%

1 Tahun

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan PM2L

216.000.000

100%

100%

Hasil : Terpublikasinya informasi Kab. Lamandau melalui internet

1

1 Paket

1 Tahun


1

06

22

10


Keluaran : Tersusunnya data dan dokumen pelaporan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau

Hasil : Terlaksananya koordinasi dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lamandau

1

1

06

06

22

22

1

06

24

1

06

24

11

12

05

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan


Terpolanya dan terukurnya prasarana wilayah dan SDA

Pemeliharaan dan Pengadaan Materi Baliho

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Baliho

Kabupaten Lamandau

06

24

06


1 Paket

1 Tahun

Kabupaten Lamandau

8 Kecamatan

200.000.000

1 Tahun

Nanga Bulik

1 Tahun

8 Kecamatan

55.000.000

Nanga Bulik

65

1 Tahun

55.000.000

100%

223.000.000

55.000.000

1 Tahun

Keluaran : Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Hasil : Terkendalinya dan Terpantaunya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

200.000.000

100%

100%

100%

260.000.000

1 Tahun

100%

Hasil : Terpeliharanya baliho dan ter update nya gambar baliho

1

260.000.000

1 Tahun

Keluaran : Tersusunya data dan dokumen dalam rangka perencanaan pembangunan bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan Hasil : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan Keluaran : Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan Hasil : Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan


1 Paket

3 Kegiatan

100% 1 Tahun

223.000.000

55.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000


1

06

24

07

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Perencanaan Pembangunan

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Nanga Bulik

Hasil : Terkendalinya dan Terpantaunya Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1

06

15

1

06

15

02


Meningkatnya minat para Investor untuk berinvestasi di Kab. Lamandau


Keluaran : Tersedianya katalog Profil Investasi Kabupaten Lamandau

1 Tahun

68.000.000

1 Tahun 50 Buku

50 Buku

Kabupaten Lamandau

68.000.000

100%

587.500.000

6 Kegiatan

-

21.000.000

1 Paket

66.500.000

Pindah ke BPPTPMD

-

-

75.000.000

Pindah ke BPPTPMD

-

-

120.000.000

Pindah ke BPPTPMD

-

-

Hasil : Tersedianya bahan-bahan promosi investasi 1 Paket

1

06

15

08

Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Satgas Operasional

Keluaran : Operasionalnya Satgas Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau

Hasil : Terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Lamandau

1

06

15

14

Penyelenggaraan Pameran dan Promosi di Dalam dan Luar Negeri

Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pameran investasi didalam dan luar daerah

12 Bulan

1 Tahun


Hasil : Meningkatnya minat para investor berinvestasi di Kabupaten Lamandau

100%

100%

66


1

06

15

15


Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring dan evaluasi ke perusahaan-perusahaan

Kabupaten Lamandau

Hasil : Terpantaunya perkembangan pelaksanaan penanaman modal di daerah

1

06

15

16

Penyelenggaran Pameran Tingkat Kabupaten

06

15

1

06

30

1

6

30

19

03

Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Secara Elektronik

25.000.000

Pindah ke BPPTPMD

-

-

100%

Keluaran : Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan

Nanga Bulik

Hasil : Informasi pembangunan daerah kepada masyarakat serta menjaring minat investor

1

100%

1 Kali

21.000.000

1 Kali

1 Tahun

Keluaran: Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Secara Cepat dan Akuntabel Melalui SPIPISE

Nanga Bulik

100%

Hasil : Tersedianya Jaringan SPIPISE secara online

100%



100%

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Keluaran : Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Kabupaten Lamandau

1 Tahun 100%

67

21.000.000-

1 Tahun

280.000.000

Pindah ke BPPTPMD

-

-

25.000.000

1 Kegiatan

100%

25.000.000

25.000.000

1 Tahun 100%

25.000.000


BAB IV PENUTUP

BAPPEDA

sebagai

salah

satu

komponen

Pemerintah

Daerah

berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013 yang berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai

kebutuhan

masyarakat

yang

mengedapankan

perencanaan

pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Orientasi yang berkembang saat ini, bagaimana suatu program dan kegiatan yang ada di pemerintah daerah dapat memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan mampu untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Rencana

Kerja

(RENJA)

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau. Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau,


68


LAMPIRAN DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TA.2013 BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU (FORMULIR B-3 APLIKASI SIM RENJA)


70

FORMULIR B-3

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Indiktor Kerja No.

(1) 1

Program / Kegiatan

(2)

Prioritas

(3)

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pagu Indikatif

Lokasi

SKPD Penanggung Jawab

( 10 )

( 11 )

( 12 )

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.Penyediaan jasa surat menyurat


1 Tahun

Tersedianya kebutuhan akan surat menyurat

1 Tahun


1 Tahun

2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


1 Tahun

Tersedianya Biaya telpon, air listrik kantor dan aula

1 Tahun

1 Tahun

3.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


1 Tahun


1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan akan komunikasi air dan listrik Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas

4.Penyediaan jasa administrasi keuangan


1 Tahun

Tertibnya Jaminan jasa administrasi keuangan

1 Tahun


1 Tahun

5.Penyediaan jasa kebersihan kantor


1 Tahun

Terjaganya kebersihan kantor

1 Tahun

1 Tahun

6.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


1 Tahun

7.Penyediaan alat tulis kantor


1 Tahun

Terlaksananya 1 Tahun kegiatan dan pemeliharaan peralatan kerja Tersedianya 1 Tahun Peralatan alat tulis kantor

Terciptanya kantor Bappeda lamandau yang asri dan bersih Terpeliharanya peralatan kerja

1 Tahun

8.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


1 Tahun

Tersedianya barang 1 Tahun cetakan dan penggandaan

Adanya saranan alat tulis kantor untuk pelaksanaan kegiatan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

9.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


1 Tahun

komponen instalasi listrik dan penerangan

1 Tahun

10.Penyediaan peralatan rumah tangga


1 Tahun

Tersedianya 1 Tahun komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya 1 Tahun peralatan rumah tangga kantor


1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

7.500.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 47.000.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 4.100.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 307.050.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 54.270.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 9.480.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 44.172.500,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 34.300.100,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 7.025.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 7.978.254,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah

Halaman ke 1 dari 7

Indiktor Kerja No.

(1)

2

Program / Kegiatan

(2)

Prioritas

(3)

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

11.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


1 Tahun

Tersedianya bahan 1 Tahun bacaan aparatur Bappeda


1 Tahun

12.Penyediaan makanan dan minuman


1 Tahun

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor

1 Tahun

13.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


1 Tahun

1 Tahun

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

14.Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


1 Tahun

1 Tahun

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

15.Pameran Pembangunan


1 Kali

Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Keikutsertaan dalam pameran pembangunan

1 Kali

informasi pembangunan daerah kepada masyarakat serta menjaring minat investor

1 Kali

Meningkatnya Dukungan Keberadaan Sarana dan Prasarana Kerja

1 Paket

Terlaksananya 1 Paket perluasan gedung Aula kantor tahap II

1 Paket

Meningkatnya Dukungan Keberadaan Sarana dan Prasarana Kerja Meningkatnya Dukungan Keberadaan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Dukungan Keberadaan Sarana dan Prasarana Kerja Meningkatnya Dukungan Keberadaan Sarana dan Prasarana Kerja Meningkatnya Dukungan Keberadaan Sarana dan Prasarana Kerja

3 Unit

Terlaksananya 3 Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya sarana 1 Paket peralatan gedung kantor

Tercapainya pembangunan perluasan gedung Aula kantor tahap II Lancarnya pelaksanaan kegiatan Lancarnya pelaksanaan kegiatan

1 Paket

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.Pembangunan gedung kantor

2.Pengadaan kendaraan dinas/operasional

3.Pengadaan peralatan gedung kantor

4.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6.Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1 Paket

3 Unit

1 Tahun

Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor

1 Tahun


1 Tahun

3 Unit

Tersedianya jaminan pemeliharaan kendaraan dinas Tersedianya pemeliharaan meubeler kantor

3 Unit

Lancarnya Pelaksanaan kegiatan

3 Unit

1 Tahun

Terpeliharanya meubelair kantor dan aula Bappeda

1 Tahun

1 Tahun

Pagu Indikatif

Lokasi


( 10 )

( 11 )

( 12 )

18.000.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 73.500.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 279.566.370,00 Luar Daerah Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 99.960.000,00 Dalam Badan Daerah Perencanaan Pembanguna n Daerah 21.000.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah

500.000.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 0,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 58.000.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 6.000.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 58.945.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 3.500.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah

Halaman ke 2 dari 7

Indiktor Kerja No.

(1)

Program / Kegiatan

(2) 7.Pembangunan ruang informasi

3

5

(3)

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatnya Dukungan Keberadaan Sarana dan Prasarana Kerja

1 Paket

Meningkatnya kualitas layanan informasi perencanaan pembangunan daerah

1 Paket

Tersedianya ruang 1 Paket informasi Bappeda Kabupaten Lamandau

Pagu Indikatif

Lokasi


( 10 )

( 11 )

( 12 )

0,00 Nanga Bullik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah

Program peningkatan disiplin aparatur 1.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4

Prioritas

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya Disiplin 3 Stel

Tersedianya 3 Stel Kebutuhan pakaian Dinas pegawai

Keseragaman pakaian dinas pegawai

3 Stel

41.700.000,00


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur

9 Kali

Meningkatnya Kemampuan Aparatur dalam perencanaan pembangunan.

9 Kali

40.000.000,00 Dalam dan Badan Luar Daerah Perencanaan Pembanguna n Daerah

1 Paket

Buku Profil Bappeda serta Terkendalinya Pelaksanaan DAK

1 Paket

114.000.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah

1 Paket

Meningkatnya Kualitas dan keakuratan data/informasi bagi masyarakat sebagai pendukung pembangunan Kab. Lamandau

1 Paket


1 Mbps 1 Terpublikasinya Tahun informasi Kab. Lamandau

1 Mbps 1 Tahun

1 Paket

1 Paket

174.000.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 191.000.000,00 Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah

9 Kali

Nanga Bulik Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah

Program Pengembangan data/informasi 1.Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

2.Pengolahan, Updating Analisis Data dan Statistik Daerah

3.Pembangunan dan Pengembangan Website Kab. Lamandau

4.Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kab. Lamandau

Tersusunnya data 1 Paket dan Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Tersusunnya Buku Profil Bappeda serta Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring DAK Tersusunnya data 1 Paket Tersusunnya Buku dan dokumen Profil Daerah, perencanaan Analisis Ekonomi pembangunan daerah kabupaten lamandau, Penduduk Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka Tersusunnya data 1 Mbps 1 Tersedianya Akses dan dokumen Tahun Internet perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya data 1 Paket Terlaksananya dan dokumen Rakordal, Rapat perencanaan Evaluasi pembangunan daerah Pembangunan, penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah

Terkendali dan terevaluasi nya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta tersedianya data potensi dan data pokok yg up to date

Halaman ke 3 dari 7

Indiktor Kerja No.

Program / Kegiatan

(1) 6

7

(2) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1.Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Prioritas

(3)

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatnya 1 Kali Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan

1 Kali

Tersusunnya data 100 % dan dokumen perencanaan serta monitoring , evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau

Dokumen hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013

100 %

Meningkatnya kemampuan teknis aparatur perencana

Pagu Indikatif

Lokasi


( 10 )

( 11 )

( 12 )

1 Kali


100 %


1 Paket


1 Tahun


3 Bulan - s/d maret 2013


3 bulan - s/d maret 2013


Program perencanaan pembangunan daerah 1.Evaluasi RPJMD

2.Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

3.Penyelenggaraan musrenbang RKPD

4.Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

5.Kordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKPJ)

6.Kajian Potensi dan Pengembangan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lamandau

Meningkatkan konsistensi, kesesuaian dan sinergitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Tersusunnya data 1 Paket Pelaksanaan 1 Paket Dokumen RPJMD dan dokumen Musrenbang sebagai dasar perencanaan serta RPJMD dan pelaksanaan monitoring , evaluasi Penyusunan pembangunan pembangunan daerah RPJMD sampai dengan 5 Kab. Lamandau tahun kedepan Tersusunnya data 1 Tahun Pelaksanaan forum 1 Tahun RKPD Kab. dan dokumen Gabungan SKPD, Lamandau Tahun perencanaan serta Musrenbang 2014 dan RKPD monitoring , evaluasi kabupaten dan Perubahan Kab. pembangunan daerah Penyusunan RKPD Lamandau Tahun Kab. Lamandau 2013 Tersusunnya data 3 Bulan - Penyusunan LAKIP 3 Bulan - Akuntabilitas dan dokumen s/d maret tepat waktu s/d maret kinerja pemerintah perencanaan serta 2013 2013 daerah terukur monitoring , evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau Tersusunnya data 3 bulan - Tersusunnya 3 bulan - LKPJ dapat dan dokumen s/d maret Dokumen LKPJ s/d maret dipertanggung perencanaan serta 2013 tepat waktu 2013 jawabkan monitoring , evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau Tersusunnya data 50 Buku Tersusunnya 50 Buku Tersedianya dan dokumen dokumen kajian bahan bagi perencanaan serta potensi dan perencanaan dan monitoring , evaluasi pengembangan penyusunan pembangunan daerah perkebunan rakyat kebijakan Kab. Lamandau di Kabupaten pengembangan Lamandau perkebunan rakyat di Kabupaten Lamandau

50 Buku

0,00 Kab. Lamandau

Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah

Halaman ke 4 dari 7

Indiktor Kerja No.

(1)

Program / Kegiatan

(2) 7.Penyusunan KUA PPAS

8.Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

9.Penyusunan Penetapan Kinerja ( TAPKIN)

8

Prioritas

(3)

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Penyusunan KUA PPAS APBD 2014 dan KUA PPAS APBD perubahan 2013

1 Tahun

Tersusunnya data 1 Tahun dan dokumen perencanaan serta monitoring , evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau Tersusunnya data 1 tahun dan dokumen perencanaan serta monitoring , evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau

Tersedianya Dokumen KUA PPAS sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Terlaksananya 1 tahun Kualitas penelitian koordinasi dan dan pengembangan pengembangan daerah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah Tersusunnya data 3 Bulan- Penyusunan 3 Bulan- Tersedianya dan dokumen s/d Maret Penetapan Kinerja s/d Maret dokumen perencanaan serta 2013 tepat waktu 2013 penetapan Kinerja monitoring , evaluasi sebagai pedoman pembangunan daerah pencapaian target Kab. Lamandau pelaksanaan kegiatan tahun 2012

Pagu Indikatif

Lokasi


( 10 )

( 11 )

( 12 )

1 Tahun


1 tahun




Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.Fasilitas Kegiatan PM2L

2.Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

3.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

4.Analisis Ekonomi Regional dalam Upaya Pemetaan Potensi Perekonomian Daerah di Kabupaten Lamandau

Tersusunnya data 1 Tahun dan Dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau Tersusunnya data 1 Paket dan Dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau

Terlaksananya fasilitas Kegiatan PM2L

Tersusunnya data dan dokumen pelaporan dalam rangka penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lamandau Tersusunnya data 8 Terlaksananya dan dokumen Kecamat monitoring evaluasi perencanaan serta an dan pelaporan hasil monitoring , evaluasi pembangunan pembangunan daerah bidang Kab. Lamandau ekonomi,sosbud dan pemerintahan Tersusunnya data 50 Buku Tersusunnya dan dokumen dokumen analisis perencanaan serta ekonomi regional monitoring , evaluasi dalam upaya pembangunan daerah pemetaan potensi Kab. Lamandau perekonomian daerah di Kabupaten Lamandau

1 Tahun

1 Paket

8 Kecamat an

50 Buku

Pelaksanaan 1 Tahun kegiatan penunjang program pemerintah berjalan Lancar Terlaksananya 1 Paket koordinasi dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah kabupaten Lamandau Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan Tersedianya bahan bagi perencanaan dan penyusunan kebijakan pengembangan potensi perekonomian daerah

110.000.000,00 Kabupaten Lamandau



8 Kecama tan



50 Buku

0,00 Kab. Lamandau


Halaman ke 5 dari 7

Indiktor Kerja No.

(1)

Program / Kegiatan

(2) 5.Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan

9

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana perencanaan pembangunan daerah

2.Pemeliharaan dan Pengadaan Materi Baliho

3.Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

10

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Inveestasi 1.Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Prioritas

(3)

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tersusunnya data 1 dan Dokumen Dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau


Pagu Indikatif

Lokasi


( 10 )

( 11 )

( 12 )

1 Dokumen/laporan Dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan

1 Dokume n

200.000.000,00 Dalam dan Badan luar daerah Perencanaan Pembanguna n Daerah

8 kecamat an

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Lamandau Terpolanya dan 1 Tahun Terlaksananya 1 Tahun terpeliharanyan terukurnya prasarana Kegiatan baliho dan ter wilayah dan SDA Pemeliharaan updatenya Baliho gambar materi baliho Terpolanya dan 1 Pelaksanaan 1 Dokumen/Laporan terukurnya prasarana Dokumen Koordinasi Dokumen Perencanaan wilayah dan SDA Perencanaan Pembangunan Pembangunan Bidang Sarana Bidang sarana dan dan Prasarana prasarana

8 kecama tan


1 Tahun


1 Dokume n

100.000.000,00 Dalam dan Badan Luar daerah Perencanaan Pembanguna n Daerah

Meningkatnya minat para investor untuk berinvestasi di Kab. Lamandau

tersedianya bahan-bahan promosi investasi

1 Paket

66.500.000,00 Kabupaten


terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Lamandau Meningkatnya minat para investor berinvestasi di Kab. Lamandau Terpantaunya perkembangan pelaksanaan penanaman modal di daerah

12 Bulan

75.000.000,00 Kabupaten


100%

120.000.000,00 Dalam dan Luar


100 %



Tersusunnya data 8 Terkendalinya dan dan dokumen kecamata terpantaunya perencanaan serta n pelaksanaan monitoring, evaluasi pembangunan pembangunan daerah daerah Kabupaten Lamandau

1 Paket

Tersedianya 1 Paket Katalog Profil Investasi Kabupaten Lamandau 12 Bulan Operasionalnya 12 Bulan Satgas Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

2.Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Modal dan Satgas Operasional


3.Penyelenggaraan Pameran dan Promosi di Dalam dan Luar Daerah


100%

Terselenggaranya kegiatan pameran investasi

100%

4.Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS


100 %

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring dan evaluasi ke perusahaan perusahaan

100 %

Halaman ke 6 dari 7

Indiktor Kerja No.

(1)

Program / Kegiatan

(2) 5.Pembangunan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik

11

Program Peningkatan Partisipasi Masyarrakat dalam Membangun Desa 1.Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Prioritas

(3)

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


1 Paket

Meningkatnya 1 Paket kualitas layanan informasi perizinan investasi sehingga dapat meningkatkan minat investor


1 Tahun

Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1 Tahun

Tersedianya 1 Paket sistem layanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik

1 Tahun

Jumlah Total

Pagu Indikatif

Lokasi


( 10 )

( 11 )

( 12 )




5.254.307.224,00

Nanga Bulik, 28 Mei 2012 Kepala SKPD,

Drs. JALONSEN SINAGA, MA Pembina Utama Muda 19571231 198603 1 121

Halaman ke 7 dari 7

KATA PENGANTAR. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia- Nya penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Recommend Documents