KATA PENGANTAR. Jakarta, Mei Direktur Pelaporan dan Statistik, Drs. Aidin Tentramin, MA. Panduan Pencatatan dan Pelaporan i

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Panduan Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dalam Sistem Informasi Keluarga dapat terselesaikan. Semoga Panduan dapat dipergunakan sebagai acuan seluruh pihak yang terkait Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. Panduan Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dalam Sistem Informasi Keluarga disusun sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Dipertegas kembali dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran: I huruf N. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub Urusan 2. Keluarga Berencana, poin d: Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga. Data hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia sebagai sumber data dan informasi pelaksanaannya diharapkan benar-benar dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik saran maupun koreksi terhadap terbitnya Panduan Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dalam Sistem Informasi Keluarga, kami ucapkan terima kasih. Jakarta,

Mei 2016

Direktur Pelaporan dan Statistik,

Drs. Aidin Tentramin, MA

Panduan Pencatatan dan Pelaporan |i

ii| Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia

KATA SAMBUTAN Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, yang merupakan turunan dari UndangUndang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN mempunyai tugas fungsi mencakup bidang penyediaan data dan informasi keluarga. Agar mampu menghasilkan data dan informasi Keluarga Indonesia yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya, diperlukan instrumen penunjang yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut, yang salah satunya adalah Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dalam Sistem Informasi Keluarga. Upaya untuk menunjang penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga, terutama yang berkaitan dengan Basis Data Keluarga Indonesia, maka diperlukan “Panduan Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dalam Sistem Informasi Keluarga”. Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaksana dan pengelola data di berbagai tingkatan wilayah dalam melakukan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, untuk menunjang penyediaan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Panduan Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dalam Sistem Informasi Keluarga disusun untuk memberikan acuan tata cara Pemutakhiran Basis Data keluarga indonesia di berbagai tingkatan wilayah, yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi data dan informasi dari kegiatan operasional Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Kelompok Kerja yang telah memberi masukan dan saran serta telah bekerja keras menjalankan tugas hingga tersusunnya Panduan Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dalam Sistem Informasi Keluarga dengan baik. Semoga Allah SWT, meridhoi usaha kita bersama.

Panduan Pencatatan dan Pelaporan |iii

iv| Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

KATA SAMBUTAN

iii

DAFTAR ISI

v

DAFTAR GAMBAR

vii

PERATURAN KEPALA BKKBN

ix

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. B. C. D.

1 3 4 10

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

LATAR BELAKANG TUJUAN RUANG LINGKUP BATASAN DAN PENGERTIAN

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

21

A. KEBIJAKAN B. STRATEGI

21 21

LANGKAH KEGIATAN

23

A. PERSIAPAN B. PELAKSANAAN C. PEMANFAATAN DANPENYEBARLUASAN INFORMASI D. PENYIMPANAN, KEAMANAN, DAN KERAHASIAAN INFORMASI

23 26

POKOK-POKOK KEGIATAN

33

A. B. C. D. E. F.

33 35 40 44 46 53

SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA MANUSIA PENGORGANISASIAN PELATIHAN/ORIENTASI OPERASIONAL PENGAMATAN DAN EVALUASI

PENUTUP

28 32

57

LAMPIRAN

Panduan Pencatatan dan Pelaporan |v

vi| Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.

Mekanisme Pelaksanaan PBDKI

26

Gambar 2.

Mekanisme Pencetakan dan Pendistribusiab Buku BDKI

34

Gambar 3.

Contoh Sampul Buku BDKI

36

Gambar 4.

Contoh Formulir R/I/KS/15 dalam buku BDKI

37

Gambar 5.

Contoh Formulir F/I/BDKI/15 dalam buku BDKI

36

Gambar 6.

Pengorganisasian PBDKI di Lini Lapangan

43

Gambar 7.

Pelatihan/Orientasi PBDKI

45

Gambar 8.

Pengumpulan dan Pelaporan Hasil PBDKI

51

Gambar 9.

Contoh Formulir F/I/BDKI/15

63

Gambar 10. Contoh Pengisian Formulir F/I/BDKI/15

64

Gambar 11. Contoh Formulir F/I/PK/15 Halaman Depan

73

Gambar 12. Contoh Formulir F/I/PK/15 Halaman Belakang

74

Gambar 13. Contoh Formulir LS.F/I/PK/15

83

Gambar 14. Contoh Formulir Rek.Des.LS.F/I/PK/15

84

Gambar 15. Contoh Formulir Rek.Prov.LS.F/I/PK/15

85

Gambar 16. Contoh Peta Keluarga

93

Gambar 17. Contoh Kupon Keluarga

97

Gambar 18. Contoh Sticker Tanda PBDKI

101

Gambar 19. Contoh Kupon KKI

105

Panduan Pencatatan dan Pelaporan |vii

viii| Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 123/PER/G4/2016

TENTANG PANDUAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA DALAM SISTEM INFORMASI KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka kepentingan operasional di lapangan dan sebagai dasar untuk perencanaan, pengendalian dan penilaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga

diperlukan

Sistem

Informasi

Keluarga; b.

bahwa untuk menjamin peningkatan cakupan dan mutu data hasil Sistem Informasi Keluarga yang terdiri dari data Pendataan Keluarga, data Pelayanan Keluarga Berencana dan data Pengendalian Lapangan, diperlukan tata cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala BKKBN tentang Tata cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dalam Sistem Informasi Keluarga; Panduan Pencatatan dan Pelaporan |ix

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

2.

Undang-Undang

Nomor

23

tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah, Lampiran I huruf N, menetapkan pembagian urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk

dan

Keluarga

Berencana.

Urusan

Bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas

Sub

Urusan

Pengendalian

Penduduk,

Keluarga

Berencana, Keluarga Sejahtera dan Standardisasi dan Sertifikasi. Sub Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera

menjadi

tugas

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota sesuai kewenangan. Sedangkan untuk Urusan

Standardisasi

dan

Sertifikasi

menjadi

tugas

Pemerintah Pusat; 3.

Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

x| Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia

7.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas,

Fungsi,

Kewenangan,

Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 8.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

9.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional

Nomor

72/PER/B5/2011

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 10.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Organisasi

Nasional dan

Nomor Tata

82/PER/B5/2011

Kerja

Perwakilan

tentang Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi. 11.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 316/PER/B5/2015 tentang Panduan Tata Cara Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN KEPALA TENTANG PANDUAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA DALAM SISTEM INFORMASI KELUARGA.

Pasal 1 Panduan Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dalam Sistem Informasi Keluarga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Panduan Pencatatan dan Pelaporan |xi

Pasal 2 Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dalam Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi mempunyai tugas :

a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota; b. Melakukan sosialisasi; dan c. Menyiapkan dukungan Sumber Daya Manusia, Dana, dan Sarana.

Pasal 3 Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dilaksanakan berdasarkan Instruksi Kepala BKKBN dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Gubernur serta Surat Edaran Bupati dan Walikota.

Pasal 4 Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Juni 2016 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

xii| Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR : 123/PER/G4/2016 TANGGAL : 23 Juni 2016 TENTANG : PANDUAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA DALAM SISTEM INFORMASI KELUARGA

BAB I

PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 49 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga yang dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga. Hal ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga pada pasal 53 menjelaskan Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Pada tahun 2015 Pendataan Keluarga telah dilaksanakan pada tanggal 1 – 31 Mei 2015 di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendataan Keluarga Tahun 2015 telah berjalan dengan adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah, diantaranya dukungan anggaran, SuratEdaranMenteri Dalam Negeri Nomor : 470/7580/SJ Tanggal 19 Desember 2014, tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Kependuudkan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai Pelaksanaan Pendataan keluarga tahun 2015, serta dukungan Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga.

Panduan Pencatatan dan Pelaporan|1

Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sendiri dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah diwujudkan melalui Instruksi Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai Pendataan Keluarga Tahun 2015 di wilayah masing-masing. Pendataan Keluarga dilakukan oleh Kader setempat di bawahpembinaan penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana. Dimana hasilnya digunakan untuk kepentingan operasional dan intervensi langsung program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di semua tingkatan wilayah. Pendataan Keluarga secara langsung akan menghasilkan profil keluarga termasuk profil pasangan usia subur (PUS) baik yang sudah mengikuti program Keluarga Berencana (KB) maupun yang belum, menghasilkan basis data PUS secara akurat dan lengkap by name by address,dimana Basis data Keluarga termasuk profil PUS ini tidak tersedia pada sumber data manapun kecuali hanya diperoleh melalui pelaksanaan Pendataan Keluarga. Secara lebih rinci, Pendataan Keluarga akan menghasilkan data keluarga di Indonesia yang terdiri dari data demografi, data Keluarga Berencana, dan data keluarga sejahtera. Data yang diperoleh dari Pendataan Keluarga akan dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan antara lain Kebijakan Pelayanan Keluarga Berencana yang antara lain adalah menjamin ketersediaan alat kontrasepsi untuk Keluarga Pra Sejahtera (KPS), menurunkan angka unmet need, meningkatkan kesertaan ber-KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP) dan kebijakan program KKBPK di Daerah Sasaran Khusus; Perencanaan Program Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan PIK Remaja/Mahasiswa; serta kebijakan mengenai Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera. Basis Data Keluarga Indonesia perlu dimutakhirkan melalui Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia ini dilaksanakan pada tingkat RT se Indonesia dengan memberdayakan seluruh kader KB untuk memutakhirkan data seluruh keluarga di Indonesia. Untuk itu disusun Panduan Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia sebagai panduan umum dan acuan bagi pengelola data di tingkat Pusat hingga lini lapangan dan di setiap tingkatan wilayah.

2|Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia

B.

TUJUAN 1. Umum Tersedianya Panduan Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia yang merupakan panduan umum dan acuan bagi pengelola data tingkat Pusat hingga lini lapangan dan setiap tingkatan wilayah dalam rangka penyelenggaraan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia sehingga tersedia basis data keluarga Indonesia terkini setiap tahun. 2. Khusus Panduan ini secara khusus menjelaskan langkah-langkah Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia yang meliputi persiapan, pelaksanaan, penyebarluasan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di setiap tingkatan wilayah dari tingkat RT, dusun/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi, dan nasional, agar tersedia BDKI terkini yang bisa diguna kan sebagai peta kerja operasional program KKBPK di lapangan, dan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

C.

RUANG LINGKUP 1. Jangkauan Adalah pengelola data tingkat Pusat hingga lini lapangan yang memanfaatkan panduan ini, dengan rincian sebagai berikut: a. Tingkat Pusat : 1. BKKBN 2. Mitra Kerja Terkait :  

Pemerintah Non Pemerintah

b. Tingkat Provinsi : 1. Perwakilan BKKBN Provinsi 2. Mitra Kerja Terkait :  


c. Tingkat Kabupaten dan Kota : 1. SKPD-KB Kabupaten dan Kota 2. Mitra Kerja Terkait :


 


d. Tingkat Lini Lapangan: 3. Kepala UPT/PPLKB/ Koordinator PLKB 4. PLKB/PKB 5. PPKBD 6. Sub PPKBD 7. Kader Pelaksana PBDKI 8. Mitra Kerja Terkait

2. Sasaran Sasaran pada Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia adalah keluarga, data yang dimutakhirkan terdiri dari: a. Data Kependudukan terdiri dari data wilayah dan dataindividu anggota keluarga : 1. Data Wilayah merupakan wilayah keluarga bertempat tinggal yang terdiri dari : a) b) c) d) e) f) g) h)

Kode Provinsi; Kode Kabupaten dan Kota; Kode Kecamatan; Kode Desa/Kelurahan; Kode Dusun/Rukun Warga (RW); Kode Rukun Tetangga (RT); Nomor Rumah/Nomor Urut Rumah Tangga; Nomor Urut Keluarga (diisi oleh kader sesuai dengan urutan Kepala Keluarga yang didata);

2. Data Individu Anggota Keluarga merupakan data per masingmasing individu keluarga terkait dengan : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

Nomor Induk Kependudukan (NIK); Nama; Tanggal, Bulan Dan Tahun Lahir; Umur; Hubungan Dengan Kepala Keluarga; Jenis Kelamin; Agama; Pendidikan; Pekerjaan; Status Perkawinan; Kesertaan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


b. Data Keluarga Berencana a. Usia kawin pertama suami dan istri; b. Jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup dan masih hidup berdasarkan jenis kelamin; c. Kesertaan dalam ber-KB; a) Sedang; b) Pernah; c) Tidak Pernah; d. Metode kontrasepsi yang sedang/pernah digunakan menurut jenisnya: a) b) c) d) e) f) g) h)

IUD; MOW; MOP; Implant; Suntik; Pil; Kondom; Tradisional.

e. Bila sedang ber-KB, sudah berapa lama menggunakan metode kontrasepsi tersebut (tahun dan bulan); f. Keinginan untuk memiliki anak; a) Segera (kurang dari 2 tahun); b) Kemudian (lebih dari 2 tahun); c) Tidak ingin anak lagi.; g. Alasan tidak ber-KB: a) b) a) b) c) d) e) f)

Sedang hamil; Alasan fertilitas; Tidak menyetujui KB; Tidak tahu tentang KB; Takut efek samping; Pelayanan KB jauh; Tidak mampu/mahal; Lainnya.

h. Tempat pelayanan KB: a) b) c) d) e) f) g) h) i)

RSUP/RSUD; RS TNI; RS POLRI; RS SWASTA; Klinik Utama; Puskesmas; Klinik Pratama; Praktek Dokter; RS Pratama;


j) k) l) m) n)

Pustu/Pusling/Bidan Desa; Poskesdes/Polindes; Praktek Bidan; Pelayanan Bergerak; Lainnya.

c. Data Pembangunan Keluarga 1. Keluarga membeli satu stel pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga minimal setahun sekali; 2. Seluruh anggota keluarga makan minimal 2 kali sehari; 3. Seluruh anggota keluarga bila sakit berobat ke fasilitas kesehatan; 4. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; 5. Seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur minimal seminggu sekali; 6. Seluruh anggota keluarga menjalankan ibadah agama sesuai ketentuan agama yang dianut; 7. Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menjadi peserta KB; 8. Keluarga memiliki tabungan dalam bentuk uang/emas/tanah/hewan minimal senilai Rp 1.000.000,-; 9. Keluarga memiliki kebiasaan berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga; 10. Keluarga ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan RT; 11. Keluarga memiliki akses kabar/majalah/radio/tv/lainnya;

informasi

dari

surat

12. Keluarga memiliki anggota yang menjadi pengurus kegiatan sosial; 13. Keluarga mempunyai balita ikut kegiatan Posyandu; 14. Keluarga mempunyai balita ikut kegiatan BKB; 15. Keluarga mempunyai remaja ikut kegiatan BKR; 16. Ada anggota keluarga masih remaja ikut PIK-R/M; 17. Keluarga lansia atau mempunyai lansia ikut kegiatan BKL; 18. Keluarga mengikuti kegiatan UPPKS; 19. Jenis atap rumah terluas; 20. Jenis dinding rumah terluas; 21. Jenis lantai rumah terluas; 22. Sumber penerangan utama; 23. Sumber air minum;


24. Bahan bakar utama untuk memasak; 25. Fasilitas tempat buang air besar; 26. Status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal; 27. Luas rumah/bangunan keseluruhan (m2); 28. Jumlah orang yang tinggal dan menetap di rumah/bangunan.

3. Manfaat Data hasilPemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia setiap tahun bermanfaat untuk: a. Peta Sasaran 1. Penentuan sasaran yang lebih tajam berdasarkan kondisi, potensi dan kebutuhan aktual dari masing masing keluarga yang ada di setiap tingkatan wilayah. 2. Pemutakhiran peta keluarga berdasarkan tingkat kesertaan KB dan kesertaan kelompok kegiatan tiap keluarga di suatu wilayah tertentu.

b. Program Dukungan dan Sarana Motivasi 1. Penentuan program dukungan yang sesuai untuk setiap keluarga dan setiap wilayah tertentu. 2. Peningkatan kualitas kesertaan ber-KB untuk penggunaan metode kontrasepsi yang lebih efektif, aman, dan nyaman. 3. Sarana motivasi untuk mendorong setiap keluarga mengikuti kelompok kegiatan bagi keluarga yang memiliki sasaran pembinaan.

c. Program lainnya Pemanfaatan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia untuk kepentingan pembangunan keluarga melalui keterlibatan sektor lain, antara lain seperti : 1. Bidang Pendidikan; 2. Bidang Kesehatan Dasar; 3. Bidang Perumahan Rakyat; 4. Bidang Penyuluhan Agama; 5. Bidang Ekonomi; 6. Bidang Administrasi Kependudukan; 7. Bidang Sosial Kemasyarakatan; 8. Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

9. Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Panduan Pencatatan dan Pelaporan|7

D.

BATASAN DAN PENGERTIAN Dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia diberikan pengertian/batasan terhadap beberapa istilah yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, sebagai berikut:

1. Umum a. Pendataan Keluarga Adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data Kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan keluarga dan data Anggota Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya akan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah. b. Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) Adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di setiap wilayah Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (RT, Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi, dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan file cetak. c. Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia(PBDKI) Adalah kegiatan untuk memutakhirkan Data Keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi, dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam BDKI melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancara dan atau mengobservasi keluarga. d. Rumah Tangga Adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur, atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan serta mengurus keperluan sendiri. Dalam Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia ini, rumah tangga dapat disamakan dengan rumah.


e. Keluarga Adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. f. Keluarga Khusus Adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya, atau seorang diri (sebatang kara). g. Kepala Keluarga Adalah laki laki atau perempuan yang berstatus kawin, atau janda, atau duda, yang mengepalai suatu keluarga yang anggotanya terdiri dari istri/suaminya dan atau anak-anaknya. h. Anak Adalah anak kandung atau anak tiri atau anak angkat yang belum menikah, serta masih dalam pengasuhan dan tanggung jawab kepala keluarga. i.

Formulir Pendataan Keluarga (F/I/PK/15) Adalah formulir yang digunakan untuk mencatat data keluarga yang dilakukan oleh kader pendata. Formulir ini mencatat secara lengkap data kepala keluarga beserta seluruh anggota keluarganya yang meliputi informasi tentang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

j.

Formulir Pemutakhiran (F/I/BDKI/15)

Basis

Data

Keluarga

Indonesia

Adalah formulir print out hasil pengolahan Basis Data Keluarga, yang dapat digunakan memutakhirkan data keluarga, karena terjadinya mutasi/perubahan dari data keluarga dan individu anggota keluarga tersebut. k. Buku BDKI Adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga yang dicetak dari Basis Data Keluarga Indonesia untuk setiap RT. l.

Kode Keluarga Indonesia (KKI) Adalah hasil registrasi keluarga Indonesia yang terdata pada Basis Data Keluarga Indonesia, kemudian di-generate berdasarkan nomor urut basis data keluarga Indonesia dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan.KKI akan digunakan sebagai “key variable” dan menjadi identitas keluarga Indonesia pada setiap Pelayanan Panduan Pencatatan dan Pelaporan|9

Program KKBPK.KKI akan menjadi identitas tetap, yang tidak memerlukan penyesuaian atau kode baru pada saat keluarga tersebut pindah tempat tinggal. KKI terdiri dari 15 digit : 2 digit :

Kode Provinsi

2 digit :

Kode Kabupaten/Kota

2 digit :

Kode Kecamatan

4 digit :

Kode Desa/Kelurahan

5 digit :

Nomor Urut Keluarga

CONTOH : 3275051001-00008 32

:

Jawa Barat

75

:

Kota Bekasi

05

:

Kec. Rawalumbu

1001

:

Kel. Bojong Rawalumbu

00008 :

Subono

m. Kupon KKI Adalah kupon yang memuat informasi mengenai Nama Kepala Keluarga, Kode Keluarga Indonesia (KKI), dan alamat tempat tinggal/domisili keluarga. n. Program Aplikasi Basis Data Keluarga Indonesia Adalah suatu program aplikasi komputer yang digunakan untuk melakukan perekaman dan pengolahan formulir Pendataan Keluarga (F/I/PK/15) dan formulir Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (F/I/BDKI/15) menjadi basis data keluarga yang mutakhir. o. Sarasehan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia Adalah pertemuan yang dilakukan oleh pengelola/petugas KB dengan pimpinan wilayah/pihak-pihak yang berkepentingan setempat, untuk melakukan verifikasi dan validasi data keluarga, pada tingkat dusun/RW sampai desa/kelurahan untuk membahas dan menyepakati hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia.


p. Diseminasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia Adalah suatu upaya kegiatan penyebarluasan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada pihak atau kelompok/individu yang berkepentingan, agar mereka mengetahui, memahami dan memanfaatkan data informasi keluarga tersebut dalam penggarapan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. q. Sosialisasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia Adalah suatu upaya memasyarakatkan data hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, sehingga data tersebut dikenal, dipahami, dihayati oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan atau masyarakat umum.

2. Kependudukan a. Agama Adalah keyakinan yang dianut oleh masing masing keluarga/anggota keluarga, terdiri dari : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan lainnya. b. Pendidikan Adalah pendidikan formal (baik melalui sekolah umum, swasta, homeschooling, ataupun kejar paket). c. Tidak/belum sekolah Adalah status sekolah bagi mereka yang sama sekali belum pernah sekolah, termasuk mereka yang telah tamat atau belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak/belum melanjutkan ke Sekolah Dasar. Selain itu juga, status sekolah bagi mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif. d. Masih bersekolah Adalah status sekolah bagi mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal. e. Pekerjaan Adalah keadaan ketenagakerjaan yang meliputi kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu, bidang usaha/pekerjaan utama, dan status/kedudukan dalam pekerjaan utama.


f. Status Perkawinan Adalah keadaan yang menyatakan ada atau tidaknya ikatan perkawinan pada lelaki dan perempuan, yang dinyatakan sah berdasarkan hukum/agama/adat. g. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Adalah semua asuransi kesehatan yang terdapat di Indonesia yang memberikan jaminan kesehatan perorangan ataupun badan. h. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (BPJS – PBI) Adalah individu atau anggota keluarga yang menjadi peserta jaminan Kartu BPJS atau program jaminan kesehatan lainnya yang diterima melalui bantuan iuran pemerintah atau pemerintah daerah secara gratis, dan berlaku pada program BPJS. i.

Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bukan Penerima Bantuan Iuran (BPJS – Non PBI) Adalah individu atau anggota keluarga yang menjadi peserta jaminan Kartu BPJS atau program jaminan kesehatan lainnyayang diterima dari mendaftarkan sendiri-sendiri ataupun kolektif dengan pembiayaan premi secara mandiri, dan berlaku padaprogram BPJS. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional bukan Peserta BPJS (Non BPJS) Adalah individu atau anggota keluarga yang menjadi peserta jaminan kartu asuransi kesehatan lainnya diluar program BPJS, yang diterima dari mendaftarkan sendiri-sendiri ataupun kolektif dengan pembiayaan premi secara mandiri.

j.

Tidak Punya Asuransi Adalah individu atau anggota keluarga yang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun, baik yang dimiliki secara gratis maupun dengan membayar/mendaftar secara mandiri.

3. Keluarga Berencana a. Pasangan Usia Subur (PUS) Adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 10 sampai dengan 49 tahun. b. Usia Kawin Pertama Adalah usia suami dan istripada saat pertama kali menikah. Jika sudah menikah dua kali, maka yang dicatat adalah umur saat pertama kali kawin.


c. Jumlah Anak Yang Pernah Dilahirkan Hidup Adalah banyaknya anak yang pernah dilahirkan berdasarkan jenis kelamin, dalam kondisi hidup atau menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusat atau gerakan-gerakan otot. Jika anak pada saat dilahirkan dalam kondisi hidup kemudian meninggal pada waktu masih bayi tetap dikatakan anak lahir hidup (ALH). d. Peserta Keluarga Berencana (KB) Adalah pasangan usia subur yang suami atau istrinya sedang menggunakan/pernah menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern/tradisional. Metode Kontrasepsi Modern adalah IUD, MOP, MOW, Kondom, Implant, Suntik, dan Pil. Metode Kontrasepsi Tradisional adalah kalender, obat tradisional, senggama terputus dan MAL atau cara tradisional lainnya. e. Bukan Peserta Keluarga Berencana (KB) Adalah pasangan usia subur (suami ataupun istri) yang tidak sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern/tradisional atau karena alasan lainnya pada saat Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (sedang hamil; alasan fertilitas, tidak menyetujui KB; tidak tahu tentang KB; takut efek samping; pelayanan KB jauh; tidak mampu/mahal; dan lainnya). Sedangkan, untuk alasan lainnya misalnya alasan agama, dilarang suami. f. Tempat Pelayanan KB Adalah tempat pelayanan KB milik pemerintah maupun swasta yang meliputi: RSUP/RSUD; RS TNI; RS POLRI; RS SWASTA; Klinik Utama; Puskesmas; Klinik Pratama; Praktek Dokter; RS Pratama; Pustu/Pusling/Bidan Desa; Poskesdes/Polindes; Praktek Bidan; Pelayanan Bergerak; dan lainnya. g. RSUP/RSUD Adalah rumah sakit yang berada dalam satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. h. Rumah Sakit TNI Adalah rumah sakit yang dikelola oleh TNI. i.

Rumah Sakit POLRI Adalah rumah sakit yang dikelola oleh POLRI. Panduan Pencatatan dan Pelaporan|13

j.

Rumah Sakit Swasta Adalah rumah sakit yang dikelola oleh swasta, baik pribadi ataupun lembaga.

k. Klinik Utama Adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. l.

Puskesmas Adalah fasilitas kesehatan pemerintah di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan.

m. Klinik Pratama Adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. n. Praktek Dokter Adalah dokter yang melaksanakan praktik secara mandiri/perorangan, termasuk didalamnya dokter umum maupun dokter spesialis. o. Rumah Sakit Pratama Adalah rumah sakit umumyanghanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya. p. Pustu/Pusling/Bidan Desa Adalah layanan puskesmas pembantu, puskesmas keliling maupun bidan desa. q. Poskesdes/Polindes Adalah layanan pos kesehatan desa/kelurahan ataupun pos bersalin desa. r. Praktek Bidan Adalah bidan yang mandiri/perorangan.

melaksanakan

praktik

secara

s. Pelayanan Bergerak Adalah fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di daerah tertinggal, terpencil, kepulauan dan daerah perbatasan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan selama 24 jam melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat/pelayanan darurat. 14|Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia

4. Pembangunan Keluarga a. Keluarga Membeli Minimal Satu Stel Pakaian Baru Untuk Seluruh Anggota Keluarga Setahun Sekali Adalah keluarga yang mampu membeli pakaian baru untuk seluruh anggota keluarganya paling kurang satu kali dalam satu tahun.Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru ataupun bekas). b. Seluruh Anggota Keluarga Makan Minimal 2 (Dua) Kali Sehari Pengertian makan adalah makan menurut kebiasaan keluarga atau masyarakat setempat. Keluarga mampu menyediakan makanan bersumber karbohidrat (misalnya makan nasi, sagu, singkong (ubi kayu), ubi (ubi jalar), jagung, dan sumber karbohidrat lainnya) dua kali sehari untuk seluruh anggota keluarganya. Dikatakan tidak berlaku bila terdapat anggota keluarga tidak makan minimal 2 kali sehari karena alasan lain, bukan karena alasan ekonomi, seperti sedang diet. c. Seluruh Anggota Keluarga Bila Sakit Berobat Ke Fasilitas Kesehatan Adalah keluarga mengakses fasilitas kesehatan dan pengobatan modern pada saat dibutuhkan untuk mengobati anggota keluarga yang sakit. d. Seluruh Anggota Keluarga Memiliki Pakaian Yang Berbeda Untuk Di Rumah, Bekerja/Sekolah dan Bepergian Adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda-beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya). e. Seluruh Anggota Keluarga Makan Daging/Ikan/Telur Minimal Seminggu Sekali Adalah memakan daging yang berasal dari hewan ternak (hewan potong), ikan dan telur sebagai lauk pada waktu makan, dengan kata lain kebutuhan protein dan asupan gizi terpenuhi oleh seluruh anggota keluarga. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian. f. Seluruh anggota keluarga menjalankan ibadah agama sesuai ketentuan agama yang dianut Adalah kegiatan seluruh anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama yang dianut.


g. Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menjadi peserta KB Adalah pasangan suami istri, yang istrinya berumur 10 - 49 tahun dengan dua anak atau lebih dan pada saat Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia suami atau istrinya menggunakan salah satu alat kontasepsi modern/tradisional. h. Keluarga Memiliki Tabungan Dalam Bentuk Uang/Emas/Tanah/Hewan Minimal Senilai Rp.1.000.000,- Adalah untuk mengetahui apakah sebagian penghasilan keluarga disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan emas/barang perhiasan, hewan ternak, sawah, tanah, rumah sewaan dan sebagainya), dan jika diuangkan minimal senilai Rp.1.000.000,i. Keluarga Memiliki Kebiasaan Berkomunikasi Dengan Seluruh Anggota Keluarga Adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk berkumpul dan bersama-sama membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga paling kurang seminggu sekali. j.

Keluarga Ikut dalam Kegiatan Sosial Di Lingkungan RT Adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) di tempat tinggal sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.

k. Keluarga Memiliki Akses Kabar/Majalah/Radio/TV/Lainnya

Informasi

Dari

Surat

Adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama. l.

Keluarga Memiliki Anggota Yang Menjadi Pengurus Kegiatan Sosial Adalah adanya anggota keluarga yang menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan di lingkungan tempat tinggal(seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya).


m. Keluarga Mempunyai Balita Ikut Kegiatan Posyandu Adalah keluarga yang mempunyai anak yang berumur 1-5 tahun yang mengikuti kegiatan di Posyandu di lingkungan tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. Anak lebih dari 5 tahun atau lebih dari 59 bulan tidak termasuk balita. Posyandu adalah “pos tempat pelayanan terpadu” sebagai wahana mendekatkan pelayanan kesehatan dan KB oleh Puskesmas/Pustu setempat untuk memberikan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan dan KB bagi ibu dan anak balita di daerah setingkat desa/dusun/RW/RT. n. Keluarga Mempunyai Balita Ikut Kegiatan BKB Adalah keluarga yang mempunyai anak yang berumur1-5 tahun, yang aktif mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di lingkungan tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan/stimulasi baik secara fisik, mental, sosial emosional dan intelektualnya. o.

Keluarga Mempunyai Remaja Ikut Kegiatan BKR Adalah keluarga yang mempunyai anak remaja (anak usia 10- 24 tahun), yang aktif mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di lingkungan tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.

p. Ada Anggota Keluarga Masih Remaja Ikut PIK R/M Adalah anak remaja berusia 10-24 tahun yang ada di keluarga mengikuti kegiatan PIK-Remaja (Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja), baik PIK-Remaja di sekolahnya maupun PIK-Remaja di organisasi tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola Panduan Pencatatan dan Pelaporan|17

dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. q.

Keluarga Lansia atau Masih Mempunyai Lansia Ikut Kegiatan BKL Adalah keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang berusia 60 tahun keatas (lansia), yang aktif mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) di lingkungan tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah wadahkegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

r.

Keluarga Mengikuti Kegiatan UPPKS Adalah keluarga yang aktif menjadi pengurus/anggota UPPKS dilingkungan tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan keluarga, yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalamupaya meningkatkan pendapatan keluarga.

s.

Jenis Atap Rumah Terluas Adalah digunakan untuk mengetahui jenis atap rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: daun/rumbia; seng/asbes; genteng/sirap; lainnya.

t.

Jenis Dinding Rumah Terluas Adalah digunakan untuk mengetahui jenis dinding rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: tembok; kayu/seng; bambu; lainnya.

u. Jenis Lantai Rumah Terluas Adalah digunakan untuk mengetahui jenis lantai rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: ubin/keramik/marmer; semen/papan; tanah; dan lainnya. v.

Sumber Penerangan Utama Adalah keluarga yang memiliki sumber penerangan listrik dari PLN atau non PLN, diesel/genset (yang dimaksud adalah adalah diesel/genset pribadi), lampu minyak dan lainnya.


w. Sumber Air Minum Adalah sumber air minum yang digunakan oleh seluruh anggota keluarga apakah berasal dari: ledeng/kemasan; sumur terlindung/pompa/mata air; air hujan/air sungai; dan lainnya. x.

Bahan Bakar Utama Untuk Memasak Adalah bahan bakar utama yang digunakan oleh anggota keluarga untuk memasak sehari-hari, apakah menggunakan: listrik/gas; minyak tanah; arang/kayu; lainnya.

y.

Fasilitas Tempat Buang Air Besar Adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga. Fasilitas tempat buang air besar dibedakan menjadi: jamban sendiri bila hanya digunakan oleh seluruh anggota saja; jamban bersama bila digunakan oleh seluruh anggota keluarga dengan beberapa orang lainnya diluar anggota keluarga; jamban umum bila fasilitas tempat buang air besar dapat digunakan oleh setiap orang; dan lainnya.

z.

Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Adalah status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah milik sendiri/sewa/kontrak/lainnya. Jika rumah tempat tinggal adalah milik sendiri atau bukan menumpang tinggal dengan orang lain/sewa/mengontrak, harus dan dibuktikan menurut bukti kepemilikan tanah tempat tinggal.

aa. Luas Rumah/Bangunan Keseluruhan (m2) Adalah keseluruhan luas bangunan, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga dalam (m2). bb. Orang Yang Biasa Tinggal dan Menetap di Rumah/Bangunan ini Adalah keseluruhan jumlah orang yang biasa tinggaldi rumah yang ditempati.



BAB II

KEBIJAKAN & STRATEGI Dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia diperlukan kebijakan dan strategi agar dapat mencapai sasaran sebagaimana yang telah di tetapkan, sebagai berikut:

A.

KEBIJAKAN Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia diarahkan untuk memutakhirkan data keluarga secara akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung kebijakan nasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga; Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia digunakan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B.

STRATEGI a. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia; b. Mendayagunakan sumber daya yang ada di lini lapangan; c. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia;

Manusia

pelaksana

d. Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra kerja dan stakeholder dalam pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia; e. Menyediakan sarana dan prasarana Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia sesuai dengan kebutuhan; f. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala; g. Menyiapkan dukungan anggaran untuk Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia.



BAB III

LANGKAH KEGIATAN Setelah pengolahan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia selesai dilakukan, maka akan didapatkan Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) secara Nasional. Selanjutnya Basis Data Keluarga Indonesia perlu dimutakhirkan secara berkala dan serempak seluruh Indonesia setiap tanggal 1 sampai dengan 31 Mei, untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di setiap tingkatan wilayah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia adalah sebagai berikut:

A.

PERSIAPAN 1. TINGKAT PUSAT a. BKKBN (c.q. Direktorat Pelaporan dan Statistik) menyiapkan PanduanTata Cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesiayang berisi tentang mekanisme pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di setiap tingkatan wilayah, serta mendistribusikan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi. b. BKKBN (c.q. Direktorat Pelaporan dan Statistik) menerbitkan Instruksi Kepala BKKBN dan dukungan surat dari Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada Perwakilan BKKBN Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi, serta SKPD-KB Kabupaten dan Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. c. BKKBN (c.q. Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi) menyiapkan Data Center dan sistem aplikasi untuk kebutuhan monitoring dan operasional pengumpulan dan pengolahan data serta pemanfaatan data hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia secara online dan offline. d. BKKBN (cq. Pusdiklat Tenaga Program bekerja sama dengan Direktorat Pelaporan dan Statistik) menyelenggarakan pelatihan atau orientasi kepada petugas pengelola data dan informasi di tingkat pusat dan provinsi. e. BKKBN (c.q. Direktorat Pelaporan dan Statistik) membentuk Tim Pos Koordinasi di tingkat pusat serta penetapan sekretariatnya untuk memantau perkembangan pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia.


2. TINGKAT PROVINSI a. Perwakilan BKKBN Provinsi (cq. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi) menerbitkan Instruksi Gubernur berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada bupati dan walikota di wilayahnya. b. Perwakilan BKKBN Provinsi (cq. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi) menyiapkan sarana dan prasarana Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia berupa : 1)

Buku BDKI, Formulir F/I/PK/15 dan Stiker Tanda Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia;

2)

Kupon KKI;

c. Perwakilan BKKBN Provinsi (cq. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi) membentuk Tim Pos Koordinasi di tingkat provinsi serta penetapan sekretariatnya untuk memantau perkembangan pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. d. Perwakilan BKKBN Provinsi (c.q. Bidang Pelatihan dan Pengembangan bekerjasama dengan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi) menyelenggarakan pelatihan atau orientasi kepada petugas pengelola data dan informasi di tingkat provinsi sertakabupaten dan kota.

3. TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA a. SKPD-KB Kabupaten dan Kota meneruskan Instruksi Kepala BKKBN, Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Gubernur ini menjadi Instruksi Bupati/Walikota tentang pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa/kelurahan di wilayahnya. b. SKPD-KB Kabupaten dan Kota melakukan sosialisasi atau orientasi kepada Manajer PBDKItingkat kecamatan dan Manajer PBDKItingkat desa/kelurahan di wilayahnya untuk pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. Selain itu, SKPD-KB Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta advokasi dan KIE melalui berbagai media, misalnya di radio, berita di surat kabar di wilayahnya. c.SKPD-KB Kabupaten dan Kota melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dengan sasaran/beban tugas. d. SKPD-KB Kabupaten dan Kota mendistribusikan sarana dan prasaranaPemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia melalui para petugas Manajer PBDKItingkat kecamatan kepada para Manajer PBDKIdi tingkat desa/kelurahan untuk dibagikan kepada para supervisor dan Kader Pelaksana PBDKI di wilayahnya.


e. Pembentukan Tim Pelaksana PBDKI dan Tim Pos Koordinasi serta penetapan sekretariatnya untuk memantau perkembangan pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di wilayahnya.

4. TINGKAT KECAMATAN dan DESA/KELURAHAN a. Manajer PBDKItingkat kecamatan mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesiadengan Camat dan Kepala Desa/Lurah beserta Manajer PBDKItingkat desa/kelurahan. b. Manajer PBDKItingkat desa/kelurahan membentuk Tim Pos Koordinasi di tingkat kecamatan dan Tim Pelaksana PBDKIserta menetapkan sekretariat untuk memantau perkembangan pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. c. Manajer PBDKItingkat kecamatan bersama Manajer PBDKItingkat desa/kelurahan memberi pelatihan cara pengisian formulir Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada Tim Pelaksana PBDKI. d. Manajer PBDKItingkat kecamatan danManajer PBDKItingkat desa/kelurahan mendistribusikan sarana dan prasarana Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada Tim Pelaksana PBDKI. e. Manajer PBDKItingkat kecamatan dan Manajer PBDKItingkat desa/kelurahan bersama Tim Pelaksana PBDKI menyusun jadwal waktu pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di wilayah kerjanya.

5. TINGKAT DUSUN/RW dan TINGKAT RT Tim Pelaksana PBDKI yang terdiri dari Supervisor dan Kader Pelaksana PBDKI, menerima sarana dan prasarana Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia terdiri dari : 1) Buku BDKI, Formulir F/I/PK/15 dan Stiker Tanda Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, sejumlah Kepala Keluarga yang ada; 2) Kupon KKI;


B.

PELAKSANAAN 1. KADER PEMUTAKHIR BDKI TINGKAT RT a. Kader Pelaksana PBDKI melakukan kunjungan rumah ke rumah dengan melakukan wawancara dan observasi untuk memutakhirkan data keluarga tersebut menggunakan Buku BDKI dan Formulir F/I/PK/15. b. Kader Pelaksana PBDKI menempelkan stiker tanda Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia pada setiap rumah tangga yang sudah dikunjungi. c. Setelah seluruh rumah tangga dan keluarga yang menjadi sasaran Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia selesai didata seluruhnyamaka Kader Pelaksana PBDKI memutakhirkan Peta Keluarga menggunakan kupon keluarga. d. Kader Pelaksana PBDKI menyampaikan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada Supervisor PBDKIdengan melampirkan bendel Buku BDKI dan F/I/PK/15.

Gambar 1 : Mekanisme Pelaksanaan PBDKI oleh Kader Pelaksana


2. SUPERVISOR PBDKI TINGKAT DUSUN/RW a.Supervisor PBDKI melakukan verifikasi dan validasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia diwilayahnya dengan melakukan pemeriksaan setiap lembar formulir F/I/BDKI/15 dan F/I/PK/15. b. Kepala Dusun/Ketua RW bersama Tim Pelaksana PBDKI melakukan sarasehan awal untuk memverifikasi dan memvalidasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia diwilayahnya. c. Supervisor PBDKI menyampaikan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada Manajer PBDKI tingkat Desa/Kelurahandengan melampirkan seluruh bendel Buku BDKI dan F/I/PK/15.

3. MANAJER PBDKI TINGKAT DESA/ KELURAHAN a. Kepala Desa/Lurah bersama Manajer PBDKI tingkat Desa/Kelurahan dan Tim Pelaksana PBDKImelakukan sarasehan awal untuk memverifikasi dan memvalidasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di wilayahnya. b. Manajer PBDKI tingkat Desa/Kelurahan menyampaikan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada Manajer PBDKI tingkat Kecamatandengan melampirkan seluruh bendel Buku BDKIdan F/I/PK/15.

4. MANAJER PBDKI TINGKAT KECAMATAN a. Camat bersama Manajer PBDKI tingkat Kecamatan melakukan Diseminasi awal hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesiauntuk memverifikasi dan memvalidasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di wilayahnya. b. Manajer PBDKI tingkat Kecamatan menyampaikan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi SKPD-KB Kabupaten dan Kotadengan melampirkan seluruh bendel Buku BDKI dan F/I/PK/15.

5. KEPALA UNIT PENGELOLA DATA DAN INFORMASI SKPD-KB TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA a. Bupati/Walikota bersama Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kotamelakukan Diseminasi awal hasil Pemutakhiran Basis Data Panduan Pencatatan dan Pelaporan|27

Keluarga Indonesiauntukmelakukan verifikasi dan validasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di wilayahnya. b. Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi SKPD-KB Kabupaten dan Kota menyampaikan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada Kepala Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsidengan melampirkan seluruh bendel Buku BDKIdan F/I/PK/15.

6. KEPALA BIDANG ADPIN PERWAKILAN BKKBN TINGKAT PROVINSI a. Kepala Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi memproses klaim pembayaran untuk biaya operasional Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. b. Kepala Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi melaksanakan kegiatan pengolahan data hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesiasecara swakelola. c.

C.

Kepala Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi melaksanakan kegiatanpencetakan dan pendistribusian outputhasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesiakepada seluruh SKPD-KB Kabupaten dan Kota.

PEMANFAATAN&PENYEBARLUASAN INFORMASI 1. PEMANFAATAN a. Pelayanan KB : 1. Ketersediaan Alkon 2. Menurunkan Unmet Need 3. Meningkatkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4. Daerah Sasaran Khusus

b. Perencanaan Program Ketahanan Keluarga 1. Bina Keluarga Balita 2. Bina Keluarga Remaja 3. Bina Keluarga Lansia 4. UPPKS 5. PIK-R/M

c. Berbagai program pembangunan lain dengan sasaran keluarga


2. PENYEBARLUASAN INFORMASI a. Sarasehan di tingkat Desa/Kelurahan Rekapitulasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia digunakan untuk melaksanakan sarasehan di tingkat desa. Apabila terdapat permasalahan tetapi tidak dapat diselesaikan di tingkat desa/kelurahan dan memerlukan dukungan tingkat kecamatan, maka dilaporkan ke tingkat kecamatan untuk mendapatkan dukungan bantuan penyelesaiannya. b. Diseminasi di tingkat Kecamatan Rekapitulasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia digunakan untuk melaksanakan diseminasi di tingkat kecamatan. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan dan memerlukan dukungan tingkat kabupaten dan kota, maka dilaporkan ke tingkat SKPD-KB Kabupaten dan Kota untuk mendapatkan dukungan bantuan penyelesaiannya. c. Diseminasi di tingkat Kabupaten dan Kota Rekapitulasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia digunakan untuk melaksanakan diseminasi di tingkat kabupaten dan kota. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dan memerlukan dukungan tingkat provinsi, maka dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi untuk mendapatkan dukungan bantuan penyelesaiannya. d. Diseminasidi tingkat Provinsi Rekapitulasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia digunakan untuk melaksanakan diseminasiPemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di tingkat provinsi dengan sektor terkait. e. Seminar di tingkat Pusat Rekapitulasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia digunakan untuk melaksanakan seminar Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di tingkat pusat dengan sektor terkait. f. Publikasi melalui Website BKKBN Standar pengamanan dalam melakukan publikasi data hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia disajikan secara online dalam bentuk tabulasi pada website dengan alamat http:www.bkkbn.go.id, sedangkan untuk kepentingan intervensi program pembangunan secara khusus kepada keluarga dan anggota keluarga tertentu dapat diakses dengan password tertentu.


3.

PELAKSANAAN SARASEHAN Sarasehan Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dilakukan sebagai berikut: a.

Sarasehan Awal Adalah pertemuan untuk melakukan VERIFIKASI dan VALIDASI hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di tingkat dusun/RW atau tingkat desa/kelurahan. Untuk pelaksanaannya dilakukan setelah para kader selesai melakukan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di tingkat dusun/RW atau desa/kelurahan dengan menyajikan:  Analisis Sederhana Seperti : cakupan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, jumlah kepala keluarga, jumlah Jiwa, jumlah PUS, jumlah peserta KB dan jumlah bukan peserta KB;  Rencana Tindak Pelayanan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga.

b. Sarasehan Lanjutan Adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah menerima pengolahan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia Peluarga, yang dilakukan di tingkat dusun/RW atau desa/kelurahan dengan menyajikan:  Analisis Lanjut, seperti : kesertaan ber-KB berdasarkan metode kontrasepsi dan alasan tidak ber-KB menurut karakteristiknya,dan lain-lain. Analisis lanjut disesuaikan dengan kepentingan pembangunan program wilayah setempat. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk tabulasi, grafik, chart dan lain-lain (Terlampir beberapa contoh tampilan tabel analisis);  Profil Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia tingkat Desa/Kelurahan;  Peta Keluarga yang sudah dimutakhirkan;  Rencana Tindak Pelayanan Pembangunan Keluarga.

Program Kependudukan, KB, dan

Peserta Sarasehan Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia adalah sebagai berikut:  Tingkat dusun/RW: Kader Pelaksana PBDKI, Supervisor, Ketua RT, dan Kepala Dusun/Ketua RW;  Tingkat desa/kelurahan: Supervisor, Ketua RW/Kepala Dusun, Manajer PBDKItingkat Desa/Kelurahan, dan Kepala Desa/Kelurahan.

c.

Diseminasi


Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, maka dapat dilakukan penyajian hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia pada tingkatan wilayah kecamatan, kabupaten dan kota, serta provinsi, dengan menyajikan :  Analisis Lanjut, seperti : kesertaan ber-KB berdasarkan metode kontrasepsi dan alasan tidak ber-KB menurut karakteristiknya, dan lain-lain. Analisis lanjut disesuaikan dengan kepentingan pembangunan program wilayah setempat. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk tabulasi, grafik, chart, dan lain-lain (Terlampir beberapa contoh tampilan tabel analisis);  Profil Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia;  Rencana Tindak Pelayanan Pembangunan Keluarga.

Program Kependudukan, KB, dan

Peserta Diseminasi Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia adalah:  Tingkat kecamatan: Camat, Kepala Desa/Kelurahan, Manajer PBDKItingkat Desa/Kelurahan, serta sektor dan mitra kerja terkait;  Tingkat kabupaten dan kota: Bupati/Walikota, SKPD-KB Kabupaten dan Kota, Camat, Manajer PBDKItingkat Kecamatan, serta sektor dan mitra kerja terkait;  Tingkat provinsi: Gubernur, Perwakilan BKKBN Provinsi, SKPD-KB Kabupaten dan Kota, serta sektor dan mitra kerja terkait. Penyajian materi Sarasehan dan Diseminasi Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dapat dilakukan dengan metode antara lain:  Paparan evaluasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia Peluarga dan perkembangannya;  Diskusi panel, serta rencana program dukungan dan intervensi;  Publikasi melalui media cetak dan atau elektronik.

4.

LAPORAN PENYELENGGARAAN Laporan penyelenggaraan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dibuat segera setelah sarasehan dilaksanakan dengan batas waktu maksimal seminggu. Laporan disampaikan kepada para pengambil kebijakan sesuai tingkatan wilayah kerja masing-masing melalui berita acara hasil penyelenggaraan pelaksanaan Sarasehan.


D.

PENYIMPANAN, KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA Penyimpanan data dan Informasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesiaterdiri dari : data kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau nonelektronik yang hanya dapat dilakukan di dalam negeri. Pangkalan data tersebut dapat berada di provinsi maupun kabupaten/kota, dan harus dikelola oleh pengelola data di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyimpanan data dan informasi pengendalian lapangan dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk data dan informasi nonelektronik, serta paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk data dan informasi elektronik sesuai jadwal retensi arsip. Pengamanan informasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesiaterdiri dari data kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dilakukan untuk menjamin agar informasi tersebut tetap tersedia dan terjaga keutuhannya. Untuk informasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia yang bersifat tertutup harus terjaga kerahasiaannya. Pengamanan informasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia harus dilakukan sesuai standar pengamanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Standar pengamanan dalam melakukan publikasi data kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga disajikan secara online dalam bentuk tabulasi pada website dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, sedangkan untuk kepentingan intervensi program pembangunan secara khusus dapat diakses dengan password tertentu. Dalam hal menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, setiap pengelola data harus : 1. Melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan data dan informasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesiasecara teratur; 2. Membuat sistem pencegahan kerusakan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia.


data

dan

informasi

BAB IV

POKOK-POKOK KEGIATAN Pokok-pokok kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia pada dasarnya adalah kegiatan untuk memutakhirkan Basis Data Keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi, dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam BDKI melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancara dan atau mengobservasi keluarga. Data hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia menjadi acuan untuk memutakhirkan peta keluarga di tingkat RT. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia tersebut dilakukan pembinaan dan pengawasan.

A.

SARANA & PRASARANA 1. Buku BDKI Bukuini digunakan untuk memutakhirkan data keluarga yang meliputi data Kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan Keluarga dan Individu Anggota Keluarga. Hasil Pendataan Keluarga yang sudah diunggah ke Basis Data Keluarga Indonesia dapat dicetak untuk kemudian dibundel dan dijilid dalam satu buku untuk setiap tingkatan RT. Buku BDKI yang sudah tercetak kemudian didistribusikan ke seluruh Kader Pelaksana PBDKI. Buku BDKI yang sudah didistribusikan akan digunakan oleh Kader sebagai dasar untuk Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dari rumah ke rumah. 2. Formulir F/I/PK/15 Formulir ini digunakan untuk mencatat secara lengkap data keluarga baru yang belum masuk dalam Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI). 3. Stiker Tanda Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia Stiker ini digunakan untuk memantau dan memonitor pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia agar bisa diketahui rumah tangga dan keluarga yang sudah ataupun belum dikunjungi. 4. Kupon KKI Pada kupon ini tertera informasi mengenai Kode Keluarga Indonesia (KKI) yang merupakan nomor identitas keluarga yang unik untuk setiap keluarga Indonesia.


Gambar 2 : Mekanisme Pencetakan dan Pendistribusian Buku BDKI


B. SUMBER DAYA MANUSIA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA 1.

STRUKTUR a. Tingkat Pusat : 1. BKKBN 2. Mitra Kerja Terkait :  


b. Tingkat Provinsi : 1. Perwakilan BKKBN Provinsi 2. Mitra Kerja Terkait :  


c. Tingkat Kabupaten dan Kota : 1. SKPD-KB Kabupaten dan Kota 2. Mitra Kerja Terkait :  


d. Tingkat Lini Lapangan: 1. Kepala UPT/PPLKB/ Koordinator PLKB 2. PLKB/PKB 3. PPKBD 4. Sub PPKBD 5. Kader Pelaksana PBDKI 6. Mitra Kerja Terkait


Gambar 3 : Contoh Sampul Buku BDKI


Gambar 4 : Contoh Formulir R/I/KS/15 dalam Buku BDKI


Gambar 5 : Contoh Formulir F/I/BDKI/15 dalam Buku BDKI


2. FUNGSI a. Kader Pelaksana PBDKI dan Pemutakhir Peta Keluarga Terdiri dari para kader masyarakat, seperti kader KB, kader Posyandu, kader Dasa Wisma/PKK, Karang Taruna, Saka Kencana/Pramuka dan tokoh tokoh masyarakat setempat. Pemutakhiran Peta Keluarga sesuai hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dilakukan oleh Kader Pelaksana PBDKI dan di bawah bimbingan Penyuluh KB/PLKB atau petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang setempat. b. Penanggung jawab PBDKI Tanggung jawab pelaksanaan PBDKI berada pada para Ketua RT, para Ketua Dusun/RW, dan para Kepala Desa/Kelurahan setempat. Penanggung jawab kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di tingkat desa/kelurahan ke bawah adalah PLKB atau petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di desa/kelurahan dan pelaksanaannya dibantu oleh PPKBD/Sub PPKBD, LKMD, PKK, Generasi Muda, petugas-petugas dari instansi pemerintah, dan para tokoh dan kader dari institusi masyarakat lain yang terkait dalam Program Keluarga Berencana Nasional serta perangkat desa/kelurahan. c. Pengawas PBDKI Pengawas pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia berada pada para Pengendali PLKB atau petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di masingmasing kecamatan, melalui pengamatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. Pengamatan pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di suatu kecamatan dilakukan oleh Pengendali PLKB atau petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Di samping itu, petugas dari SKPD-KB Kabupaten dan Kota, Perwakilan BKKBN Provinsi, dan BKKBN Pusat perlu melakukan pengamatan/bimbingan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. Pengamatan dilakukan secara acak (simple random sampling) dengan menggunakan formulir LS/F/I/BDKI/15.


C.

PENGORGANISASIAN Dalam pengorganisasian pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang akan terlibat, terutama di lini lapangan. Pengorganisasian tingkat lini lapangan meliputi tingkat kecamatan sampai Rukun Tetangga (RT), antara lain:

1. Manajer PBDKITingkat Kecamatan adalah Kepala UPT/PPLKB/Koordinator PLKB, dengan Camat sebagai penanggung jawabnya. Adapun kriteria seorang Manajer PBDKIadalah mampu menggerakkan tim pendata dan mampu mengelola administrasi keuangan. Tugas dari Manajer PBDKItingkat Kecamatan adalah: a. Melaksanakan orientasi/ pelatihan; b. Mendampingi dan membimbing Manajer PBDKItingkat Desa; c. Mendistribusikan logistik Keluarga Indonesia;

Pemutakhiran

d. Membuat rekapitulasi hasil Pemutakhiran Keluarga Indonesia tingkat kecamatan;

Basis Basis

Data Data

e. Memintakan persetujuan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada Camat; f. Menyerahkan bundel hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada Manajer PBDKISKPD-KB Kabupaten dan Kota; g. Menyelenggarakan Diseminasi; h. Membantu penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

2. Manajer PBDKITingkat Desa/Kelurahan adalah PKB/PLKB, dengan Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawabnya. Adapun tugas dari Manajer PBDKItingkat Desa/Kelurahan adalah: a. Mendampingi dan membimbing Supervisor; b. Mendistribusikan logistik Keluarga Indonesia;

Pemutakhiran


Basis

Data

c. Membuat rekapitulasi hasil Pemutakhiran Keluarga Indonesia tingkat desa/ kelurahan;

Basis

Data

d. Memintakan persetujuan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada Kepala Desa/Lurah; e. Menyerahkan bundel Keluarga Indonesia Kecamatan;

hasil Pemutakhiran Basis Data kepada Manajer PBDKItingkat

f. Menyelenggarakan Sarasehan; g. Membantu penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

3.

Tim Pelaksana PBDKI Terdiri dari 3 orang, yaitu: 1 orang Supervisor dan 2 orang Kader Pelaksana PBDKI, dengan Kepala Dusun/Ketua RT sebagai penanggung jawabnya. Kriteria seorang supervisor adalah mampu mengolah hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dan mampu memimpin Kader Pelaksana PBDKI.

4.

Supervisor a. Mendampingi dan membimbing Kader Pelaksana PBDKI; b. Mendistribusikan logistik Keluarga Indonesia;

Pemutakhiran

Basis

Data

c. Memverifikasi dan memvalidasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dari Kader Pelaksana PBDKI; d. Membuat rekapitulasi hasil Pemutakhiran Keluarga Indonesia tingkat dusun/RW/setara;

Basis

Data

e. Memintakan persetujuan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada Kepala Dusun/RW; f. Menyerahkan bundel Keluarga Indonesia Desa/Kelurahan;

hasil Pemutakhiran Basis Data kepada Manajer PBDKItingkat

g. Menghadiri dan memberikan masukan dalam sarasehan.


5. Kader Pelaksana PBDKI Berada di tingkat dusun/RW/setara atau RT/setara, dengan kriteria: a. Minimal SLTP; b. Mengenal dan dikenal masyarakat; c. Mampu berkomunikasi dengan baik; d. Menguasai wilayah kerja; e. Memahami tata cara pencatatan data keluarga. Kader Pelaksana PBDKI memiliki tugas sebagai berikut: a. Melakukan kunjungan rumah ke rumah mewawancarai dan mencatat data keluarga;

untuk

b. Menempelkan stiker tanda Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia pada setiap keluarga yang sudah di data; c. Membuat rekapitulasi Keluarga Indonesia;

hasil

Pemutakhiran

Basis

Data

d. Memintakan persetujuan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia kepada ketua RT/setara; e. Menyerahkan bundel hasil Pemutakhiran Keluarga Indonesia kepada supervisor.

Basis

Data

Pengorganisasian Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di lini lapangan secara rinci terlihat dalam gambar berikut:


PENGORGANISASIANPBDKI

Gambar 6: Pengorganisasian PBDKI Di Lini Lapangan


D.

PELATIHAN/ORIENTASI Sebelum melaksanakan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, perlu dilaksanakan pelatihan baik ditingkat pusat sampai dengan lini lapangan. Adapun materi yang disampaikan dalam pelaksanaan orientasi/pelatihan SDM dalam Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia adalah: a. Sikap positif Tim Pelaksana PBDKI; b. Manajemen operasional dan keuangan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia; c. Mekanisme dan tata cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia; d. Pemutakhiran peta keluarga; e. Pengolahan dan analisis data; f. Teknik fasilitasi; g. Persiapan praktik fasilitasi; h. Praktik fasilitasi; i. Praktik lapangan; j. Penyajian hasil praktik lapangan; k. Rencana tindak lanjut; l. Postes, evaluasi, penyelenggaran review. Pelatihan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi hingga tingkat Desa/Kelurahan seperti pada Gambar 5. Seluruh Sub PPKBD dan Kader yang akan melakukan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia WAJIB mengikuti Pelatihan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia terlebih dahulu di tingkat Desa/Kelurahan. Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan seluruh Sub PPKBD dapat melakukan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dengan baik dan benar sehingga menghasilkan data keluarga yang akurat dan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Skema mengenai jadwal pelatihan/orientasi tergambar sebagai berikut:


PELATIHAN/ORIENTASI PBDKI

Gambar 7 : Pelatihan/OrientasiTata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia


E. OPERASIONAL PEMUTAKHIRAN KELUARGA INDONESIA

1.

BASIS

DATA

PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA Kegiatan untuk memutakhirkan Basis Data Keluarga Indonesia dilakukan dengan caramelengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi, dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam BDKI melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancara dan atau mengobservasi kepala keluarga. a. Melengkapi Bila pada Data Keluarga Indonesia masih ditemui variable yang MASIH KOSONG atau diisi oleh system dengan ANGKA DEFAULT (mis: 99, dll), yang disebabkan antara lain karena :  Wawancara tidak dilakukan  Dokumen pendukung tidak ditemukan  Kader Pelaksana PBDKI dan Responden memahami variabel tersebut Misalnya : NIK Tertulis NIK Seharusnya

: :

tidak

KOSONG 327505210519830017

b. Memperbaiki Bila pada Data Keluarga Indonesia masih ditemui variable yang isiannya SALAH, yang disebabkan antara lain karena :  Pada saat wawancara responden salah menjawab, atau Pelaksana PBDKI salah mencatat  Pada saat perekaman data, operator salah mengetik Misalnya : Nama Tertulis Nama Seharusnya

: :

AGUS SAPARDI AGUS SUPARDI


c. Memperbaharui Bila pada Data Keluarga Indonesia masih ditemui variable yang isiannya SUDAH TIDAK SESUAI, yang disebabkan antara lain karena sudah terjadi perubahan DATA SAAT INI dan data saat pendataan keluarga tahun 2015 Misalnya : Pendidikan Tertulis Pendidikan Seharusnya

: :

Masih SD/MI Masih SLTP/MTSN

d. Mencatat Mutasi Bila pada Data Keluarga Indonesia sudah terjadi MUTASI yang disebabkan antara lain karena : 1) Penambahan anggota keluarga karena a) Kelahiran anggota keluarga baru b) Adopsi c) Janda/Duda yang menikah lagi 2) Pengurangan anggota keluarga karena a) Meninggal dunia b) Terjadi perceraian c) Anak yang sudah Menikah e. Mencatat Migrasi Bila terdapat satu keluarga PINDAH KELUAR dari tempat tinggal/domisili sebelumnya, misalnya antara lain : 1. Pindah Nomor Rumah saja, masih dalam wilayah RT yang sama 2. Pindah keluar dari wilayah RT, masih dalam wilayah Dusun/RW yang sama 3. Pindah keluar dari wilayah Dusun/RW, masih dalam wilayah Desa/Kelurahan yang sama 4. Pindah keluar dari wilayah Desa/Kelurahan, masih dalam wilayah Kecamatan yang sama 5. Pindah keluar dari wilayah Kecamatan, masih dalam wilayah Kabupaten/Kota yang sama 6. Pindah keluar dari wilayah Kabupaten/Kota, masih dalam wilayah Provinsi yang sama 7. Pindah keluar dari wilayah Provinsi, masih dalam wilayah negara yang sama 8. Pindah keluar dari wilayah negara.


f.

Mendata Keluarga Baru Bila keluarga belum terdata pada Basis Data Keluarga Indonesia, misalnya :  

Keluarga yang baru menikah Keluarga yang belum pernah terdata pada Pendataan Keluarga atau Pemutakhiran Data Keluarga

2. PEMUTAKHIRAN PETA KELUARGA DAN PUS Berdasarkan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, Sub PPKBD lalu memutakhirkan peta keluarga sebagai berikut: a. Peta Keluarga dimutakhirkan olehSub berdasarkan F/I/BDKI/15 dan F/I/PK/15.

PPKBD,

datanya

b. Pemutakhiran Peta Keluarga oleh Sub PPKBD/PPKBD dibantu oleh para kader, dan PLKB/PKB bertanggung jawab atas pelaksanaannya. c. Pemutakhiran peta keluarga dilakukan dengan cara menempelkan stiker kupon keluarga yang baru pada peta keluarga sesuai dengan keadaan keluarga hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. d. Pada tiap petak lokasi rumah keluarga pada peta, ditempelkan kupon yang arti warna dan nomornya sesuai dengan status kesertaan kelompok kegiatan dan status kesertaan ber-KB menurut cara/alat kontrasepsi yang digunakan. e. Berdasarkan indikator-indikator Pembangunan Keluarga, maka Kader Pelaksana PBDKI dapat menentukan status kesertaan kelompok kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Keluarga Punya Sasaran Ikut Kelompok Kegiatan, jika keluarga mempunyai sasaran pembinaan dan mengikuti pembinaan dalam kelompok kegiatan. Jika keluarga memiliki sasaran pembinaan lebih dari satu (anak balita, anak remaja, dan lansia), maka dikatakan “Keluarga Punya Sasaran Ikut Kelompok Kegiatan” jika keluarga tersebut mengikuti pembinaan minimal pada satu kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, atau UPPKS). Jika keluarga tidak memiliki sasaran pembinaan tetapi mengikuti kelompok kegiatan UPPKS, maka keluarga tersebut dikatakan “Ikut Kelompok Kegiatan”.


Contoh : Keluarga A memiliki 2 (dua) anak usia 4 tahun dan 11 tahun. Keluarga A mengikuti pembinaan pada BKB tetapi tidak mengikuti pembinaan pada BKR. Maka, keluarga A dikatakan “ikut kelompok kegiatan”. 2) Keluarga Tidak Punya Sasaran, jika keluarga tidak memiliki sasaran pembinaan dan juga tidak mengikuti kelompok kegiatan UPPKS. 3) Keluarga Punya Sasaran Tidak Ikut Kelompok Kegiatan, jika keluarga mempunyai sasaran pembinaan tetapi tidak mengikuti kelompok kegiatan, dengan ketentuan sasaran pembinaan sebagai berikut :  BKB : Anak yang berumur 1-5 tahun  BKR : Anak remaja berumur 10- 24 tahun  BKL : Anggota keluarga berumur 60 tahun keatas 4) Selanjutnya, pada stiker kupon berwarna yang menunjukkan status kesertaan kelompok kegiatan dapat dituliskan angka-angka dengan ketentuan sebagai berikut : a) Angka 1 : keluarga punya balita b) Angka 2 : keluarga punya remaja c) Angka 3 : keluarga punya lansia d) Angka 4 : keluarga ikut UPPKS

3. PENGUMPULAN DAN PELAPORAN Pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dilakukan secara serentak pada tanggal 1 sampai dengan 31 Mei. Pengumpulan dan pelaporan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia merupakan kegiatan yang dilakukan mulai dari Kader Pelaksana PBDKIhingga ke tingkat provinsi. Setelah Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di tingkat RT dinyatakan selesai, kemudian Kader Pelaksana PBDKI melaporkan kepada Supervisor bahwa Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia sudah selesai dilakukan dan menyerahkan bundel hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia yang berisi seluruh data keluarga. Kemudian supervisor melakukan verfikasi dan validasi terhadap data keluarga yang sudah diterima, berdasarkan cakupan, kelengkapan dan konsistensi antar variabel, juga terhadap tata cara pengisian data keluarga. Untuk mengantisipasi seluruh laporan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia bisa terkumpul secara lengkap dan tepat waktu, maka menjelang batas akhir pengumpulan tiba,laporan belum juga diterima, bisa dilakukan penjemputan Panduan Pencatatan dan Pelaporan|49

laporan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia secara berjenjang satu tingkat ke bawahnya, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan para penanggung jawab Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia disetiap tingkatan.Proses pengumpulan dan pelaporan ini sekaligus juga berfungsi sebagai alur klaim biaya operasional Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, untuk selanjutnya diproses pencairan dana operasional Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia berdasarkan klaim yang sudah diajukan.


MEKANISME PBDKI-2016 BDKI Online

Monitoring dan Unduh

31 JULI 2016

Buku BDKI 2015 DITLAPTIK DITTIFDOK

Kabid ADPIN

Kepala Unit Pengelola Datin

Kepala UPT/PPLKB /Koordinator PLKB

PLKB/PKB

PPKBD/Sub PPKBD

Kader Pendata

Unduh dan Unggah

Pusat

DESAIN FORMAT

Provinsi

Mencetak dan Mendistribusikan

Kab/Kota

Menerima dan Mendistribusikan

20 JULI 2016

Bundel Hasil PBDKI

Pengolahan

Kecamatan


10 JULI 2016

Bundel Hasil PBDKI

Pengolahan

Desa/Kel


30 JUNI 2016

Bundel Hasil PBDKI

Pengolahan

Dusun/RW


RT

Menerima dan Memvalidasi

Bundel Hasil PBDKI Melaksanakan PBDKI

Hasil PBDKI

1-31 MEI 2016

Gambar 8 : Pengumpulan dan Pelaporan Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia


3. PENGOLAHAN DAN UMPAN BALIK /PENCETAKAN OUTPUT Pengolahan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia menggunakan metode Data Entrydengan metode Swakelola.Pengolahan hasil PBDKI menggunakan system aplikasi berbasis web yang terdiri dari :  Aplikasi Online •

Aplikasi Online digunakan untuk mendistribusikan Aplikasi Offline dengan satuan wilayah Desa/Kelurahan dengan cara MENGUNDUH

•

Aplikasi Online juga bisa digunakan untuk melakukan Pemutakhiran BDKI secara online oleh Operator

 Aplikasi Offline •

Aplikasi Offline hanya bisa digunakan untuk melakukan pemutakhiran BDKI wilayah Desa/Kelurahan tertentu saja

•

Penggunaan Aplikasi Offline mengharuskan UNGGAH untuk mendapatkan KKI keluarga baru dan tabulasi-tabulasi hasil pengolahan data.

Alternatif lokus pengolahan hasil PBDKI adalah sebagai berikut : •

Pengolahan Hasil PBDKI dilakukan di tingkat Kecamatan, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pengolahan data di Balai Penyuluhan

•

Pengolahan Hasil PBDKI bisa dilakukan di tingkat Desa/Kelurahan bila memiliki sarana dan prasarana pengolahan data

•

Pengolahan Hasil PBDKI bisa dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota hanya untuk Kecamatan yang belum memiliki sarana dan prasarana pengolahan data.

Setelah pengolahan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia selesai dilakukan, maka akan didapatkan basis data keluarga Indonesia yang mutakhir secara nasional. Untuk memberikan umpan balik kepada para pengelola data dan informasi di setiap tingkatan wilayah diperlukan pencetakan output basis data keluarga tersebut dan didistribusikan kepada Kader Pelaksana PBDKI untuk dasar Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia tahun berikutnya.


F.

PENGAMATAN DAN EVALUASI 1. Pengamatan Pengamatan kebenaran data dilakukan dengan menggunakan instrumen lembar supervisi LS/F/I/BDKI/15, sekaligus untuk melakukan verifikasi dan validasi dari data yang telah dilaporkan dalam format F/I/BDKI/15 dan F/I/PK/15. a. Pengamatan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dilakukan oleh pengelola data dari tingkat atas ke tingkat di bawahnya. b. Pengamatan dapat dilakukan segera setelah Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia.

pelaksanaan

c. Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui permasalahan/hambatan yang terjadi di lapangan dan menguji kebenaran dan cara pengisian formulir F/I/BDKI/15dan F/I/PK/15. d. Pengamatan disetiap wilayah dilakukan sebagai berikut: 1) Tingkat pusat ke provinsi sampai desa/kelurahan Pengamatan dilakukan oleh BKKBN Pusat (Direktorat Pelaporan dan Statistik). 2) Tingkat provinsi ke kabupaten dan kota sampai desa/kelurahan Pengamatan dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi (Bidang ADPIN/Sub Bidang Data dan informasi). 3) Tingkat kabupaten dan kota ke kecamatan sampai desa/kelurahan

Pengamatan dilakukan oleh SKPD-KB Kabupaten dan Kota (Unit Pengelola Data dan Informasi). 4) Tingkat kecamatan dan desa/kelurahan ke tingkat RT/RW/dusun

Pengamatan dilakukan oleh PPLKB/Ka.UPT dan PLKB/PKB. e. Variabel data yang diamati adalah : 1) Data Kependudukan yang terdiri dari data kepala keluarga dan setiap anggota keluarga meliputi NIK, nama, tanggal lahir, umur, hubungan dengan kepala keluarga, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, status kawin, dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. 2) Data Keluarga Berencana yang terdiri dari usia kawin pertama, jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup, kesertaan ber-KB, metode kontrasepsi yang sedang/pernah digunakan, sudah berapa lama menggunakan kontrasepsi, keinginan punya anak lagi, alasan tidak ber-KB, dan tempat pelayanan KB. 3) Data Pembangunan Keluarga yang terdiri dari indikator-indikator pembangunan keluarga.


f. Sebagai sampel wilayah untuk masing-masing provinsi dipilih 4 (empat) kecamatan, sedangkan pada tiap kecamatan diambil 2 (dua) dengan desa/kelurahan yang berbeda. g. Penentuan sampel wilayah berdasarkan pada : 1) Kecamatan dengan peserta aktif tinggi, sedang dan rendah; 2) Setiap bundel F/I/BDKI/15dan F/I/PK/15 yang dipilih diusahakan berasal dari Kader Pelaksana PBDKI yang berlainan.

h. Populasi sampel yang diambil adalah sebagai berikut : 1) Untuk F/I/BDKI/15dan F/I/PK/15 dengan jumlah kepala keluarga (KK)<150 diambil sampelnya sebanyak 10 KK. 2) Untuk F/I/BDKI/15dan F/I/PK/15 dengan jumlah KK >150 diambil sampelnya sebanyak 10%.

Penentuan sampel menggunakan metode sampling acak sederhana (simple random sampling), yaitu suatu teknik sampling yang dipilih secara acak, jadi setiap unsur populasi harus memiliki kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. i. Cara pengamatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1)

Ditentukan terlebih dahulu jumlah keluarga yang terpilih sebagai sampel pengamatan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

2)

Ditentukan keluarga yang akan menjadi sampel pengamatan dengan dipilih secara acak dari bundel F/I/BDKI/15 dan F/I/PK/15.

3)

Setelah itu dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga yang terpilih sebagaisampel untuk dilakukan pengamatan dengan caramengecek tingkat kebenaran dari Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia yang telah dilakukan sebelumnya. Pengecekan dilakukan dengan cara wawancara dan menggunakan formulir LS/F/I/BDKI/15.

4)

Untuk hasil wawancara yang sesuai diberi tanda centang (√) pada kolom B dan yang tidak sesuaidiberi tanda centang (√) pada kolom S formulir LS/F/I/BDKI/15. Begitu seterusnya sampai semua sampel dikunjungi.

2. Evaluasi Evaluasi pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dilakukan setelah semua langkah kegiatan terlaksana, yaitu mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyebarluasan informasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan terhadap berbagai aspek. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi yaitu :


a. Aspek Sumber Daya Manusia Aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang terlibat secara langsung maupun tak langsung dalam Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, mulai dari pengetahuan, pengalaman, pelatihan, dan sebagainya. b. Aspek Sarana dan Prasarana Aspek berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan, teknologi serta sarana formulir untuk mendukung proses Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, seperti: formulir, peta keluarga dan kupon, stiker tanda Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, alat tulis, dan sebagainya. c. Aspek Metode Aspek yang berkaitan dengan sistem dan mekanisme Pengumpulan dan Pelaporan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia serta penggunaan petunjuk pengisian data keluarga, tata cara pelaksanaan anggaran, dan sebagainya.


BAB V

PENUTUP Panduan ini merupakan panduan umum bagi pengelola data di tingkat Pusat hingga lini lapangan dalam rangka menyiapkan sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional. Variabel yang dikumpulkan diharapkan menghasilkan data dan informasi yang bermanfaat dalam menetapkan sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di semua tingkatan wilayah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi di daerah, panduan ini dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data yang tersedia adalah sebagaimana tertuang dalam intrumen yang digunakan, meliputi data kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Untuk dapat dimanfaatkannya data dan informasi hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, maka kualitas hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia harus menjadi perhatian bersama, baik oleh para pengumpul dan pengelola data disetiap tingkatan wilayah hingga Pusat. Oleh karena itu, untuk menghasilkan data yang berkualitas maka norma, standar, prosedur dan kriteria kerja dalam Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman ini. Menyadari keterbatasan dalam penyusunan buku pedoman ini maka diperlukan suatu penyesuaian dengan situasi dan kondisi di lapangan.



LAMPIRAN 1. FORMULIR PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA (F/I/BDKI/15) DAN PETUNJUK PENGISIAN 2. FORMULIR PENDATAAN KELUARGA (F/I/PK/15) DAN PETUNJUK PENGISIAN 3. FORMULIR PENGAMATAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA DAN PETUNJUK PENGISIAN 4. CONTOH KUPON KELUARGA 5. CONTOH STIKER TANDA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA 7. CONTOH PETA KELUARGA 8. CONTOH KUPON KKI 9. CONTOH TABEL TABULASI SEDERHANA UNTUK SARASEHAN

Panduan Pencatatan dan Pelaporan | 59

60 | Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia

FORMULIR F/I/BDKI/15 DAN PETUNJUK PENGISIAN



Gambar 9 : Contoh Formulir F/I/BDKI/15


Gambar 10 : Contoh Pengisian Formulir F/I/BDKI/15


PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR F/I/BDKI/15 BAGI KADER PELAKSANA BDKI Sasaran responden adalah kepala keluarga atau istri yang dianggap mampu menjawab setiap pertanyaan yang ada pada formulir F/I/PDK/15.

PETUNJUK UMUM 1. 2. 3. 4.

Gunakan HURUF KAPITAL untuk pengisian dengan huruf. Setiap variabel data keluarga yang mengalami perubahan agar dicoret dan diganti dengan data yang baru/mutakhir. Kepala Keluarga menandatangani setelah data keluarga terisi dengan lengkap. Kader Pendata menandatangani setelah semua data sudah terisi dengan lengkap dan benar.

I. KEPENDUDUKAN 1.

NIK Jika KOSONG maka diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk atau Akte Kelahiran. Jika TERISI TAPI KELIRU maka NIK yang keliru tersebut dicoret dan diganti dengan NIK yang benar sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk atau Akte Kelahiran.

2.

NAMA Jika TERISI TAPI KELIRU maka Nama yang keliru tersebut dicoret dan diganti dengan Nama yang benar sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk atau Akte Kelahiran.

3.

TANGGAL LAHIR Jika TERISI TAPI KELIRU maka Tanggal Lahir yang keliru tersebut dicoret dan diganti dengan Tanggal Lahir yang benar


sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk atau Akte Kelahiran. 4. HUBUNGAN DENGAN KK Jika TERISI TAPI KELIRU maka data yang keliru tersebut dicoret dan diganti dengan Hubungan dengan KK yang benar. 5.

JENIS KELAMIN Jika TERISI TAPI KELIRU maka Jenis Kelamin yang keliru tersebut dicoret dan diganti dengan Jenis Kelamin yang benar.

6. AGAMA Jika ADA PERUBAHAN DATA AGAMA maka data Agama yang lama dicoret dan diganti dengan data Agama anggota keluarga yang terkini. 7. PENDIDIKAN Jika ADA PERUBAHAN DATA PENDIDIKAN maka Pendidikan yang lama dicoret dan diganti dengan Pendidikan anggota keluarga yang terkini.

data data

8. PEKERJAAN Jika ADA PERUBAHAN DATA PEKERJAAN maka data Pekerjaan yang lama dicoret dan diganti dengan data Pekerjaan anggota keluarga yang terkini. 9. STATUS KAWIN Jika ADA PERUBAHAN STATUS KAWIN maka data Status Kawin yang lama dicoret dan diganti dengan data Status Kawin anggota keluarga yang terkini. 10. JKN Jika ADA PERUBAHAN DATA JKN maka data JKN yang lama dicoret dan diganti dengan data JKN anggota keluarga yang terkini.


11. MUTASI Data Mutasi diisi dengan kode angka yang sesuai dengan jenis mutasi anggota keluarga, antara lain: (1) Menikah, (2) Bercerai, (3) Meninggal Dunia, (4) Pindah sekeluarga, (5) Anggota Baru II. KELUARGA BERENCANA 1. USIA KAWIN PERTAMA Jika TERISI TAPI KELIRU maka Usia Kawin Pertama yang keliru tersebut dicoret dan diganti dengan Usia Kawin Pertama yang benar. 2. JUMLAH ANAK  YANG PERNAH DILAHIRKAN HIDUP Jika ADA PERUBAHAN JUMLAH ANAK YANG PERNAH DILAHIRKAN HIDUP maka data yang lama dicoret dan diganti dengan jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup hingga saat ini.  YANG MASIH HIDUP Jika ADA PERUBAHAN JUMLAH ANAK YANG MASIH HIDUP maka data yang lama dicoret dan diganti dengan jumlah anak yang masih hidup hingga saat ini. 3. KESERTAAN BER-KB Jika ADA PERUBAHAN KESERTAAN BER-KB maka Kesertaan Ber-KB yang lama dicoret dan diganti dengan Kesertaan Ber-KB yang terkini. Dikatakan sedang, bila pada saat pemutakhiran data masih menggunakan kontrasepsi . Dikatakan pernah, bila saat pendataan sudah tidak menggunakan kontrasepsi tetapi sebelumnya pernah menggunakan kontrasepsi. 4.

METODE KONTRASEPSI DIGUNAKAN

YANG

SEDANG

atau

PERNAH

Jika ADA PERUBAHAN METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG atau PERNAH DIGUNAKAN maka data yang lama dicoret dan diganti dengan metode kontrasepsi yang sedang atau pernah digunakan.


Bila menggunakan 2 alat KB, maka pilih salah satu yang paling efektif. Keefektifan kontrasepsi dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah yaitu MOP, MOW, IUD, Implant, Suntik, Pil, Kondom dan Tradisional.

5.

BILA SEDANG BER-KB, LAMANYA MENGGUNAKAN METODE KONTRASEPSI TERSEBUT Jika ADA PERUBAHAN DATA LAMANYA MENGGUNAKAN METODE KONTRASEPSI maka data yang lama dicoret dan diganti dengan data Lamanya Menggunakan Metode Kontrasepsi tesebut hingga saat ini.

6.

KEINGINAN PUNYA ANAK LAGI Jika ADA PERUBAHAN KEINGINAN PUNYA ANAK LAGI maka data Keinginan Punya Anak Lagi yang lama dicoret dan diganti dengan data Keinginan Punya Anak Lagi yang terkini.

7.

ALASAN TIDAK BER-KB Jika ADA PERUBAHAN ALASAN TIDAK BER-KB maka Alasan Tidak Ber-KB yang lama dicoret dan diganti dengan Alasan Tidak Ber-KB yang terkini.

8.

TEMPAT PELAYANAN KB Jika ADA PERUBAHAN TEMPAT PELAYANAN KB maka data Tempat Pelayanan KB yang lama dicoret dan diganti dengan data Tempat Pelayanan KB yang terkini.


III. PEMBANGUNAN KELUARGA A. Indikator Kebutuhan Dasar Keluarga Jika ADA PERUBAHAN DATA INDIKATOR KEBUTUHAN DASAR KELUARGA maka data yang lama dicoret dan diganti dengan data Indikator Kebutuhan Dasar Keluarga yang terkini. B. Indikator Pengembangan Keluarga Sejahtera Jika ADA PERUBAHAN DATA INDIKATOR PENGEMBANGAN KELUARGA SEJAHTERA maka data yang lama dicoret dan diganti dengan data Indikator Pengembangan Keluarga Sejahtera yang terkini. C. Indikator Kesertaan Keluarga dalam Kelompok Kegiatan Jika ADA PERUBAHAN DATA INDIKATOR KESERTAAN KELUARGA DALAM KELOMPOK KEGIATAN maka data yang lama dicoret dan diganti dengan data Indikator Kesertaan Keluarga dalam Kelompok Kegiatan yang terkini. D. Indikator Rumah Sehat Jika ADA PERUBAHAN DATA INDIKATOR RUMAH SEHAT maka data yang lama dicoret dan diganti dengan data Indikator Rumah Sehat yang terkini. E. Luas Rumah/Bangunan Keseluruhan Jika ADA PERUBAHAN LUAS RUMAH/BANGUNAN KESELURUHAN maka data yang lama dicoret dan diganti dengan Luas Rumah/Bangunan Keseluruhan yang terkini. F.

Jumlah Orang yang Tinggal/Menetap Jika ADA PERUBAHAN JUMLAH ORANG YANG TINGGAL/MENETAP maka data yang lama dicoret dan diganti dengan Jumlah Orang yang Tinggal/Menetap saat ini.



FORMULIR F/I/PK/15 DAN PETUNJUK PENGISIAN



DATA KELUARGA

Provinsi

Kab/Kota

Kec.

Desa/Kelurahan

Dusun/RW

No. Rumah / Rumah Tangga

RT

F/I/PK/15

No. Urut Keluarga

I. KEPENDUDUKAN NIK

NAMA

TANGGAL LAHIR

UMUR

(1)

(2)

(3)

(4)

1

/

/

2

/

/

3

/

/

4

/

/

5

/

/

6

/

/

7

/

/

(9)

JKN

Non BPJS

TIDAK MEMILIKI

BPJS - PBI

MEMILIKI

BPJS - Non PBI

KAWIN

(10)

1

JANDA/DUDA

STATUS KAWIN BLM KAWIN

LAINNYA

PENSIUNAN

PEKERJA LEPAS

WIRASWASTA

PEGAWAI SWASTA

PEDAGANG

PNS/TNI/POLRI

PETANI

NELAYAN

Tamat PT/Akademi

MSH PT/Akademi

MASIH SLTA/MA

(8)

TAMAT SLTA/MA

TAMAT SLTP/MTSN

TAMAT SD/MI

MASIH SLTP/MTSN

TDK TAMAT SD/MI

MASIH SD/MI

LAINNYA

KONGHUCU

HINDU

BUDHA

ISLAM

KATOLIK

(7)

BEKERJA

TIDAK/BELUM BEKERJA

PEKERJAAN

SEKOLAH

KRISTEN

LAKI-LAKI

(6)

PENDIDIKAN

AGAMA

TIDAK/BELUM SEKOLAH

JENIS KELAMIN

PEREMPUAN

ANAK

(5)

LAIN-LAIN

KK

ISTRI

HUBUNGAN DENGAN KK

(11)

RINGKASAN

2

Jumlah Jiwa 3 l Jumlah Laki-laki

4

l Jumlah Perempuan

5

Jumlah PUS

6

l Peserta KB l Bukan Peserta KB

7

Gambar 11 : Contoh Formulir F/I/PK/15 halaman depan


Gambar 12 : Contoh Formulir F/I/PK/15 halaman belakang


PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR F/I/PK/15 BAGI KADER PELAKSANA PBDKI Sasaran responden adalah kepala keluarga atau istri yang dianggap mampu menjawab setiap pertanyaan yang ada pada formulir F/I/PK/15.

A. PETUNJUK UMUM 1. Gunakan HURUF KAPITAL untuk pengisian dengan huruf. 2. Jangan melampaui KOTAK pengisian, tulisan di luar kotak tidak akan terbaca. 3. Gunakan alat tulis yang berwarna HITAM dan pastikan TIDAK TEMBUS ke halaman belakangnya. 4. Kepala Keluarga menandatangani setelah data keluarga terisi dengan lengkap. 5. Kader Pendata menandatangani setelah semua data sudah terisi dengan lengkap dan benar.

B. DATA WILAYAH Data wilayah adalah data yang menunjukkan lokasi keluarga tersebut berada dari tingkat provinsi sampai dengan nomor rumah/rumah tangga bahkan nomor keluarga. Kode wilayah (provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, dan desa/kelurahan) yang digunakan berdasarkan kode wilayah kementerian Dalam Negeri. 1. KODE PROVINSI, diisi dengan DUA ANGKA kode provinsi. 2. KODE KABUPATEN/KOTA, diisi dengan DUA ANGKA kode kabupaten/kota. 3. KODE KECAMATAN, diisi dengan DUA ANGKA kode kecamatan. 4. KODE DESA/KELURAHAN, diisi dengan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan. 5. KODE DUSUN/RW, diisi dengan TIGA ANGKA kode dusun/RW. 6. KODE RT, diisi dengan TIGA ANGKA kode RT. 7. NOMOR RUMAH/RUMAH TANGGA, diisi dengan EMPAT ANGKA nomor rumah yang dilakukan oleh pemerintah setempat.


Bila nomor rumah tidak ada, maka Kader Pendata dapat mengurutkan penomoran rumah/rumah tangga mulai dari nomor 0001 sampai dengan total jumlah rumah tangga di wilayah tersebut.

8. NOMOR URUT KELUARGA, diisi dengan TIGA ANGKA nomor urut keluarga yang didata. Nomor urut keluarga ditetapkan oleh Kader Pendata sebagai sasaran. Bila belum mempunyai, maka Kader Pendata dapat mengurutkan dari nomor 001 sampai dengan total jumlah keluarga di wilayah tersebut.

C. KEPENDUDUKAN 1. NIK, diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk atau Akte Kelahiran. 2. NAMA, diisi dengan nama lengkap. Bila ada titel pendidikan atau adat dituliskan dibelakang setelah nama. Bila mempunyai nama 2 kata atau lebih, maka diantara dua nama diberikan spasi. Maksimal 27 huruf. Nama dapat menggunakan tanda petik.

3. TANGGAL LAHIR, diisi dengan dua angka TANGGAL LAHIR, dua angka BULAN LAHIR, dan dua angka TAHUN LAHIR. 4. UMUR, diisi dengan dua angka UMUR. Bila umur lebih dari 100 tahun, maka diisi dengan DUA ANGKA tahun lahir, kemudian diberi tanda ‘ * ‘, misal untuk tahun kelahiran 1915, diisi dengan 1 5 *.

5. HUBUNGAN DENGAN KK, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kolom sesuai hubungannya dengan Kepala Keluarga. Bila didapatkan dua istri, maka dicatat dalam formulir PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA yang berbeda. Untuk pilihan “Lain-lain” adalah semua yang tidak tercantum dalam hubungan dengan kepala keluarga. Misal pembantu rumah tangga yang sudah sendiri, anak asuh yang sendiri dan seterusnya.

6. JENIS KELAMIN, diisi dengan tanda centang (√ ) pada salah satu kolom sesuai jenis kelamin. 7. AGAMA, diisi dengan tanda centang (√ ) pada salah satu kolom sesuai agama yang dianut. Bila agamanya adalah kepercayaan maka dapat dimasukkan di dalam lainnya.


8. PENDIDIKAN, diisi dengan tanda centang (√ ) pada salah satu kolom sesuai pendidikan terakhir. Contoh : Saat didata, sudah putus sekolah SMP. Maka dicatatkan sebagai tamat SD. Dikatakan putus sekolah bila saat didata sudah tidak masuk sekolah lagi selama 1 bulan tanpa alasan yang jelas.

9. PEKERJAAN, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kolom sesuai jenis pekerjaan saat ini. 10. STATUS KAWIN, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kolom sesuai status kawin individu keluarga. Bila terdapat pasangan bercerai dan belum mendapatkan surat perceraian dari pengadilan agama atau adat, maka ditetapkan sebagai kawin. Bila terdapat pasangan yang berkumpul secara bersama dan tidak mengganggu lingkungan sosialnya atau mendapat pengakuan secara sosial diakui sebagai pasangan kawin.

11. JKN, diisi dengan tanda centang ( √ ) pada salah satu kolom sesuai dengan kesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

D. KELUARGA BERENCANA Pada Indikator Keluarga Berencana ini bisa diisi untuk PUS atau bukan PUS baik Janda ataupun Duda. 1. USIA KAWIN PERTAMA, diisi dengan DUA ANGKA yang menunjukkan umur Suami dan Istri saat pertama kali menikah. Bila terdapat janda/duda cukup mengisi salah satu saja. Bila sudah menikah dua kali, maka yang dicatat adalah umur saat pertama kali kawin.

2. JUMLAH ANAK YANG PERNAH DILAHIRKAN HIDUP, diisi dengan DUA ANGKA yang menunjukkan jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup berdasarkan jenis kelamin. JUMLAH ANAK YANG MASIH HIDUP, diisi dengan DUA ANGKA yang menunjukkan jumlah anak yang masih hidup sampai saat ini berdasarkan jenis kelamin. Pertanyaan ini hanya bisa diisi bila terdapat istri atau janda.

3. KESERTAAN BER-KB, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak jawaban yang sesuai, bila jawaban: a) Sedang , maka lanjut ke pertanyaan nomor 4, 5, 6, dan 8. b) Pernah, maka lanjut ke pertanyaan nomor 4, 6, dan 7 saja.


c) Tidak Pernah, maka lanjut ke pertanyaan nomor 6 dan 7 saja. Dikatakan sedang, bila pada saat pendataan masih menggunakan kontrasepsi tersebut. Dikatakan pernah, bila saat pendataan sudah tidak menggunakan kontrasepsi tetapi sebelumnya pernah menggunakan kontrasepsi.

4. METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG atau PERNAH DIGUNAKAN, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak jawaban yang sesuai dengan metode kontrasepsi yang sedang atau pernah digunakan. Bila menggunakan 2 alat KB, maka pilih salah satu yang paling efektif. Keefektifan kontrasepsi dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah yaitu MOP, MOW, IUD, Implant, Suntik, Pil, Kondom dan Tradisional.

Contoh :  “Kesertaan ber-KB = Sedang” dan responden sedang menggunakan kontrasepsi IUD dan Pil. Maka, “Metode kontrasepsi yang sedang/pernah digunakan = IUD”.  “Kesertaan ber-KB = Pernah” dan responden sebelumnya menggunakan IUD 5 tahun, kemudian menggunakan Pil 3 bulan, dan sekarang tidak menggunakan. Maka, “Metode kontrasepsi yang sedang/pernah digunakan = Pil”. 5. BILA SEDANG BER-KB, SUDAH BERAPA LAMA MENGGUNAKAN METODE KONTRASEPSI TERSEBUT, diisi dengan DUA ANGKA tahun dan DUA ANGKA bulan yang menunjukkan lamanya menggunakan metode kontrasepsi tersebut. 6. APAKAH INGIN PUNYA ANAK LAGI, diisi dengan tanda centang ( √ ) pada salah satu kotak jawaban yang sesuai dengan keinginan memiliki anak. Hanya ditanyakan kepada pasangan usia subur, baik yang sedang/pernah ataupun tidak pernah ber-KB.


7. ALASAN TIDAK BER-KB, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak jawaban yang sesuai dengan alasan tidak berKB. 8. TEMPAT PELAYANAN KB, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak jawaban yang sesuai dengan tempat pelayanan KB yang biasa digunakan untuk mendapatkan alat/pelayanan kontrasepsi.

E. PEMBANGUNAN KELUARGA 1. Pada pertanyaan Nomor 1 s/d 18, diisi dengan tanda centang ( √ ) pada salah satu kolom jawaban Ya, Tidak, atau Tidak Berlaku : a) Jawaban Ya, diisi bila keluarga Pembangunan Keluarga tersebut.

MEMENUHI

b) Jawaban Tidak, diisi bila keluarga TIDAK Indikator Pembangunan Keluarga tersebut.

Indikator

MEMENUHI

c) Jawaban Tidak Berlaku, diisi bila keluarga TIDAK MEMENUHI disebabkan Indikator Pembangunan Keluarga itu TIDAK BERLAKU pada keluarga tersebut. 2. Pada pertanyaan Nomor 19 s/d 26, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak jawaban yang sesuai. 3. Pada pertanyaan Nomor 27 dan 28, diisi dengan ANGKA yang menunjukkan luas rumah/bangunan tempat tinggal keluarga dan jumlah jiwa yang tinggal dan menetap di rumah tersebut.

F. RINGKASAN Jumlah Jiwa diisi dengan DUA ANGKA yang menunjukkan jumlah jiwa yang ada dalam keluarga. Jumlah Laki-laki diisi dengan DUA ANGKA yang menunjukkan jumlah laki-laki dalam keluarga. Jumlah Perempuan diisi dengan DUA ANGKA yang menunjukkan jumlah perempuan dalam keluarga, SESUAI DATA KEPENDUDUKAN. Jumlah PUS, diisi dengan angka SATU bila terdapat istri yang berusia antara 10-49 tahun, atau angka NOL bila tidak terdapat istri dengan usia antara 10-49 tahun.


Bila Jumlah PUS = 1, Peserta KB diisi dengan angka SATU bila sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi, atau diisi dengan angka NOL bila tidak sedang menggunakan metode kontrasepsi. Bila Jumlah PUS = 0, Peserta KB dan Bukan Peserta KB diisi dengan angka NOL.


FORMULIR PENGAMATAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA DAN PETUNJUK PENGISIAN



LS/F/I/BDKI/15

Formulir Pengamatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia I.

KEPENDUDUKAN 1

2

NIK B

NAMA S

B

(1)

S (2)

TANGGAL LAHIR B S

UMUR B

(3)

S

HUBUNGAN DENGAN KK B S

JENIS KELAMIN B S

(5)

(6)

(4)

AGAMA B

S

PENDIDIKA N B S

(7)

STATUS KAWIN B S

PEKERJAAN B

(8)

S (9)

JKN B

(10)

S (11)

1 2 3 4 5 6 7

SUB TOTAL I

II.

B

KELUARGA BERENCANA

S

III.

PEMBANGUNAN KELUARGA B

S

B

S

B

S

B

1.

USIA KAWIN PERTAMA

2.

JUMLAH ANAK YANG PERNAH DILAHIRKAN HIDUP

1

8

15

22

3.

KESERTAAN BER-KB

2

9

16

23

4.

METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG/PERNAH DIGUNAKAN

3

10

17

24

5.

SUDAH BERAPA LAMA MENGGUNAKAN KONTRASEPSI

4

11

18

25

6.

APAKAH INGIN PUNYA ANAK LAGI

5

12

19

26

7.

ALASAN TIDAK BER-KB

6

13

20

27

8.

TEMPAT PELAYANAN KB

7

14

21

SUB TOTAL II Nama Kepala Keluarga :

28 SUB TOTAL III

……………………………………………………………………

Petugas Pengamat

:

……………………………………………………………………

Tanggal Pengamatan

:

……………………………………………………………………

Tanda Tangan

:

……………………………………………………………………

RT

:

……………………………………………………………………

Dusun/RW

:

……………………………………………………………………

Desa/Kelurahan

:

……………………………………………………………………

S

Gambar 13: Contoh Formulir LS.F/I/BDKI/15


REK.DES.LS/F/I/BDKI/15

REKAPITULASI PENGAMATAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA TINGKAT DESA/KELURAHAN Jumlah keluarga yang ada RT Dusun/RW Desa/Kelurahan

: : : :

Kecamatan Petugas Pengamat Tanggal Pengamatan

: : :

Tanda Tangan

:

KEPENDUDUKAN

NO

NAMA KEPALA KELUARGA

NIK

B

NAMA

S

B

S

TANGGAL LAHIR

B

S

UMUR

B

HUBUNGAN DENGAN KK

S

B

S

JENIS KELAMIN

AGAMA

B

B

S

S

PENDIDIKAN

B

S

PEKERJAAN

B

JUMLAH

Gambar 14: Contoh Formulir REK.DES.LS.F/I/BDKI/15


S

B

S

KELUARGA BERENCANA

JKN

STATUS KAWIN

B

S

B

S

PEMBANGU NAN KELUARGA

B

S

REK.PROV.LS/F/I/BDKI/15

REKAPITULASI PENGAMATAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA TINGKAT PROVINSI Provinsi Kabupaten/Kota

: :

Kecamatan Desa/Kelurahan yang Ada

: :

KEPENDUDUKAN

NO

NAMA DESA/KELURAHAN

NIK

B

NAMA

S

B

S

TANGGAL LAHIR

B

S

UMUR

B

S

HUBUNGAN DENGAN KK

B

S

JENIS KELAMIN

AGAMA

B

B

S

S

PENDIDIKAN

B

S

PEKERJAAN

B

S

JKN

STATUS KAWIN

B

S

KELUARGA BERENCANA

B

S

B

S

PEMBANGU NAN KELUARGA

B

S

JUMLAH

Gambar 15: Contoh Formulir REK.PROV.LS.F/I/BDKI/15



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENGAMATAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA A. FORMULIR PENGAMATAN PEMUTAKHIRAN KELUARGA INDONESIA (LS/F/I/BDKI/15)

BASIS

DATA

PENJELASAN PENGISIAN PENGENALAN WILAYAH Berurutan agar diisi dengan huruf dan angka yang menunjukan nama kepala keluarga, RT, Dusun/RW, desa/kelurahan, nama petugas pengamat, tanggal pengamatan, dan tanda tangan petugas pengamat.

PENJELASAN PENGISIAN KOLOM 1) Data Kependudukan : diisi tanda centang (√) pada kolom B (benar) jika keadaan sesuai antara hasil pendataan yang telah dilakukan sebelumnya dengan hasil pengamatan/wawancara terhadap sampel keluarga yang terpilih dalam pengamatan, dan diisi tanda centang (√) pada kolom S (salah) bila hasil pendataan dan pengamatan tidak sesuai. Selanjutnya, pada sub total I diisi dengan jumlah hasil pengamatan yang benar (B) dan salah (S) pada masing-masing variabel. 2) Data Keluarga Berencana : diisi tanda centang (√) pada kolom B (benar) jika keadaan sesuai antara hasil pendataan yang telah dilakukan sebelumnya dengan hasil pengamatan/wawancara terhadap sampel keluarga yang terpilih dalam pengamatan, dan diisi tanda centang (√) pada kolom S (salah) bila hasil pendataan dan pengamatan tidak sesuai. Selanjutnya, pada sub total II diisi dengan jumlah hasil pengamatan yang benar (B) dan salah (S). 3) Data Pembangunan Keluarga : diisi tanda centang (√) pada kolom B (benar) jika keadaan sesuai antara hasil pendataan yang telah dilakukan sebelumnya dengan hasil pengamatan/wawancara terhadap sampel keluarga yang terpilih dalam pengamatan, dan diisi tanda centang (√) pada kolom S (salah) bila hasil pendataan dan pengamatan tidak sesuai. Selanjutnya, pada sub total III diisi dengan jumlah hasil pengamatan yang benar (B) dan salah (S).


B. REKAPITULASI PENGAMATAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA TINGKAT DESA/KELURAHAN (REK.DES.LS/F/I/BDKI/15)

PENJELASAN UMUM 1) Rek.Des.LS/F/I/BDKI/15 diisi bersumber dari data yang tercantum pada LS/F/I/BDKI/15, kolom penjumlahan masingmasing keluarga pada desa/kelurahan bersangkutan. 2) Rek.Des.LS/F/I/BDKI/15 dibuat oleh petugas yang melaksanakan pengamatan segera setelah LS/F/I/BDKI/15 terisi semua atau keluarga terpilih sebagai sampel selesai dikunjungi semua pada desa/kelurahan bersangkutan. PENJELASAN PENGISIAN PENGENALAN WILAYAH Berurutan agar diisi dengan huruf dan angka yang menunjukan jumlah keluarga yang ada, RT, Dusun/RW, desa/kelurahan, kecamatan, nama petugas pengamat, tanggal pengamatan, dan tanda tangan petugas pengamat.

PENJELASAN PENGISIAN KOLOM 1) Nama kepala keluarga : diisi dengan nama kepala keluarga yang terpilih sebagai sampel pengamatan. 2) Kependudukan : data ini diambil dari baris penjumlahan (baris paling bawah) untuk masing-masing variabel Data Kependudukan pada LS/F/I/BDKI/15. 3) Keluarga Berencana : data ini diambil dari sub total II pada LS/F/I/BDKI/15. 4) Pembangunan Keluarga : data ini diambil pada sub total III pada LS/F/I/BDKI/15.


C. REKAPITULASI PENGAMATAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA TINGKAT PROVINSI (REK.PROV.LS/F/I/BDKI/15)

PENJELASAN UMUM 1) Rek.Prov.LS/F/I/BDKI/15 diisi bersumber dari data yang tercantum pada Rek.Des.LS/F/I/BDKI/15, kolom penjumlahan masing-masing desa/kelurahan pada provinsi bersangkutan. 2) Rek.Prov.LS/F/I/BDKI/15 dibuat oleh petugas yang melaksanakan pengamatan terhadap hasil pelaksanaan PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA. 3) Setelah laporan secara narasi hasil pengamatan dibuat, kemudian dilampiri LS/F/I/BDKI/15, Rek.Des.LS/F/I/BDKI/15, dan Rek.Prov. LS/F/I/BDKI/15 untuk seterusnya dilaporkan ke tingkat yang lebih atasnya.

PENJELASAN PENGISIAN PENGENALAN WILAYAH Berurutan agar diisi dengan huruf dan angka yang menunjukan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan jumlah desa/kelurahan yang ada.

PENJELASAN PENGISIAN KOLOM 1) Nama kelurahan/desa : diisi dengan nama kelurahan/desa yang terpilih sebagai desa/kelurahan pengamatan. 2) Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga : data ini diambil dari baris penjumlahan untuk masingmasing kolom pada Rek.Des.LS/F/I/BDKI/15.



CONTOH PETA KELUARGA



Gambar 16: Contoh Peta Keluarga



CONTOH KUPON KELUARGA



Gambar 17: Contoh Kupon Keluarga



CONTOH STIKER TANDA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA



Gambar 18 : Contoh Sticker Tanda Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia



CONTOH KUPON KKI



Gambar 19 : Contoh Kupon KKI


106 | Pemutakhiran Data Keluarga

CONTOH TABEL TABULASI SEDERHANA UNTUK SARASEHAN


108 | Pemutakhiran Data Keluarga

JUMLAH KEPALA KELUARGA DAN JIWA DALAM KELUARGA HASIL PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA

NO

DUSUN

JUMLAH KEPALA KELUARGA

JUMLAH KELUARGA KHUSUS

(1)

(2)

(3)

(4)

JUMLAH JIWA LAKI-LAKI

PEREMPUAN

TOTAL

(5)

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5. DESA


JUMLAH KEPALA KELUARGA BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN HASIL PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA BEKERJA NO

DUSUN

(1)

(2)

BEKERJA

PETANI

NELAYAN

PEDAGANG

PNS/ TNI/ POLRI

PEGAWAI SWASTA

WIRASWASTA

PENSIUNAN

PEKERJA LEPAS

LAINNYA

JUMLAH BEKERJA

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1. 2. 3. 4. 5. DESA


TIDAK/ BELUM BEKERJA

TOTAL

(13)

(14)

JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN HASIL PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA SEKOLAH SD/MI NO

(1)

DUSUN

(2)

TIDAK TAMAT SD/MI

MASIH SD/MI

(3)

(4)

SEKOLAH SLTP/MTSN

TAMAT SD/MI

MASIH SLTP/ MTSN

TAMAT SLTP/ MTSN

(5)

(6)

(7)

SLTA/MA

PT/AKADEMI

MASIH SLTA/MA

TAMAT SLTA/ MA

MASIH PT/ AKADEMI

TAMAT PT/AKADEMI

TOTAL BERSEKOLAH

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

TIDAK/ BELUM BERSEKOLAH

TOTAL

(13)

(14)

1. 2. 3. 4. 5. DESA


JUMLAH PUS BERDASARKAN KELOMPOK UMUR ISTRI HASIL PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA KELOMPOK UMUR ISTRI DUSUN NO (1)

(2)

1.

0

2.

0

3.

0

4.

0

5.

0

< 20 TAHUN

20 - 29 TAHUN

30 - 49 TAHUN

TOTAL PUS

(3)

(4)

(5)

(6)

DESA


JUMLAH PUS BERDASARKAN KESERTAAN BER-KB HASIL PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA

NO

DUSUN

PUS

(1)

(2)

(3)

KESERTAAN BER-KB TIDAK SEDANG PERNAH PERNAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH (4)

(5)

(6)

1. 2. 3. 4. 5. DESA


JUMLAH PUS PESERTA KB BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG DIGUNAKAN HASIL PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA

PUS PESERTA KB METODE KONTRASEPSI MODERN YANG SEDANG DIGUNAKAN

DUSUN NO (1)

(2)

PUS

IUD

MOW

MOP

KONDOM

IMPLAN

SUNTIK

PIL

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. 2. 3. 4. 5. DESA


TOTAL PUS PESERTA KB MODERN

PREVALENSI KB MODERN

PUS PESERTA KB TRADISIONAL

(11)

(12)

(13)

JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB BERDASARKAN ALASAN TIDAK BER-KB HASIL PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA

ALASAN PUS TIDAK BER-KB DUSUN NO

(1)

(2)

PUS BUKAN PESERTA KB (3)

SEDANG HAMIL

TIDAK MENYETUJUI KB

TIDAK TAHU TENTANG KB

TAKUT EFEK SAMPING

PELAYANAN KB JAUH

TIDAK MAMPU / MAHAL

LAINNYA

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. 2. 3. 4. 5. DESA


JUMLAH KELUARGA BERDASARKAN INDIKATOR PEMBANGUNAN KELUARGA HASIL PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA

NO

(1)

DUSUN

JUMLAH KELUARGA

(2)

(3)

SALAH SATU ATAU LEBIH ANGGOTA KELUARGA TIDAK MAMPU MAKAN MINIMAL 2 KALI SEHARI

SALAH SATU ATAU LEBIH ANGGOTA KELUARGA BILA SAKIT TIDAK BEROBAT KE FASILITAS KESEHATAN

JENIS LANTAI RUMAH TERLUAS DARI TANAH

BAHAN BAKAR UTAMA UNTUK MEMASAK ARANG/ KAYU

(4)

(5)

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5. DESA


KEPEMILIKAN JAMBAN JAMBAN BERSAMA

JAMBAN UMUM

TIDAK ADA

(8)

(9)

(10)

KATA PENGANTAR. Jakarta, Mei Direktur Pelaporan dan Statistik, Drs. Aidin Tentramin, MA. Panduan Pencatatan dan Pelaporan i

Recommend Documents