TATA CARA PELAKSANAAN PENCATATAN DAN PELAPORAN RUTIN PENGENDALIAN LAPANGAN KATA PENGANTAR

TATA CARA PELAKSANAAN PENCATATAN DAN PELAPORAN RUTIN PENGENDALIAN LAPANGAN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menunjang tersedianya data dan informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga perlu dilakukan pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan guna memonitor keseluruhan rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan program secara berkelanjutan. Berbagai perubahan lingkungan strategis khususnya dengan adanya kebijakan RPJMN 2015-2019 serta tiga pilar program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan dan penyempurnaan Sub Sistem tersebut. Diharapkan pengembangan yang telah dilakukan dapat menghasilkan data dan informasi secara lebih cepat, tepat, dan akurat. Optimalisasi pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam hal ini diarahkan kepada suatu kondisi yang dapat diaplikasikan pada pengolahan dan penyajian data. Oleh karena itu, diperlukan pula komitmen para penentu kebijakan di setiap tingkatan wilayah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan dana dan sarana yang memadai, serta lingkungan kondusif untuk mendukung pelaksanaannya. Kami mengharapkan mudah-mudahan Buku Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Rutin Pengendalian Lapangan ini dapat memfasilitasi dan memberikan bekal kepada para petugas pelaksana dan pengelola pencatatan dan pelaporan Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga, dalam penyediaan data dan informasi secara baik dan berkelanjutan. Dengan Buku ini diharapkan akan mampu memenuhi dan memperkuat penyediaan berbagai kebutuhan data program, baik sebagai bukti nyata (evidence based) kegiatan yang dilakukan, maupun sebagai gambaran akuntabilitas publik bagi para pelaksana dan pengelola Program KKBPK di berbagai tingkatan wilayah dalam menjalankan tugas dan perannya. Akhirnya melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah memberi masukan dan saran serta telah bekerja keras menjalankan tugas hingga tersusunnya Buku Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Rutin Pengendalian Lapangan ini dengan baik. Semoga Allah SWT, meridhoi usaha kita bersama.

Jakarta, Desember 2015 Direktur Pelaporan dan Statistik,

Drs. Aidin Tentramin, MA

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| i

ii| Pengendalian Lapangan


SAMBUTAN Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Buku Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Rutin Pengendalian Lapangan, Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ini. Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rutin Pengendalian Lapangan merupakan salah satu Sub Sistem dalam Sistem Informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Melalui sub sistem tersebut, operasional kelompok-kelompok kegiatan dan pembinaan terhadap PUS berkaitan dengan pesertaannya dalam ber KB dapat termonitor perkembangannya secara rutin setiap bulan di lini lapangan dan dilaporkan secara berjejnang hingga ke pusat. Data dan informasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi baik sebagai bukti nyata (evidence based) kegiatan yang dilakukan serta sekaligus memberikan gambaran akuntabilitas publik bagi para pengelola dan pelaksana Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di berbagai tingkatan wilayah dalam menjalankan tugas dan perannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi yang sesuai dengan perkembangan program, maka Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rutin Pengendalian Lapangan pada tahun 2015 ini harus disesuaikan kembali dengan adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan program tersebut adalah dengan diberlakukannya kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Selain itu juga mengantisipasi kebutuhan data sekaitan dengan kebijakan tiga pilar program yaitu Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pengembangan Keluarga. Untuk dapat menjamin ketersediaan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, dalam pengelolaan data dan informasi yang dihasilkan dari sub sistem pencatatan dan pelaporan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi. Pada saat ini sudah sekitar 80% SKPD Kabupaten dan Kota dapat melakukan pengelolaan data hasil pencatatan dan pelaporan berbasis TI. Dengan dukungan TI tersebut diharapkan pengolahan dapat dilakukan lebih cepat, efektif dan efisien. Tidak menutup kemungkinan jika semua dukungan tenaga dan sarana yang diperlukan telah tersedia, maka dapat dilakukan suatu sistem yang terintegrasi diantara sub sistem informasi yang ada di BKKBN maupun dengan sektor terkait. Kualitas data yang diolah harus tetap menjadi perhatian bersama, karena kualitas hasil pengolahan sangat tergantung pada kualitas sumber datanya. Namun semuanya berawal dari dedikasi dan kesungguhan para petugas data di lapangan. Kepada semua pihak, yang telah menyusun dan memberikan masukan, saran dan koreksi hingga selesainya kedua Buku Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Rutin Pengendalian Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Jakarta, Desember 2015 Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi

dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| iii

iv| Pengendalian Lapangan


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................

Halaman i

KATA SAMBUTAN ................................................................................................

iii

DAFTAR ISI .........................................................................................................

v

PERATURAN KEPALA BKKBN ..............................................................................

vii

BAB I.

PENDAHULUAN …………………………………………………..…………….. A. Latar Belakang …………………………………………..……………………. B. Tujuan ................................................................................................... C. Ruang Lingkup ....................................................................................... D. Batasan dan Pengertian ..........................................................................

1 1 4 5 7

BAB II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI ……………………………………………………... BAB III. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN ..…………………………………………….. A. Persiapan ………………………………………………………………………. B. Pelaksanaan .…………………………………………………………………… C. Pemanfaatan dan Penyebarluasan Informasi ……………………………….. D. Penyimpanan, Keamanan, dan Kerahasiaan Informasi …………………….

27 15 15 18 27 28

BAB III.

POKOK-POKOK KEGIATAN ……………………………………………….…….. A. Data Potensi Wilayah …………………………………………..…………….. B. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Tahunan ……….………………… C. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Bulanan ………………………….. D. Pengolahan Data dan Pencetakan Tabulasi Output sebagai Umpan Balik E. Pemantauan dan EValuasi

31 31 35 37 37 43

BAB IV.

PENUTUP ..………………………………………………………………………….

47

LAMPIRAN A. B. C. D. E.

Lampiran I Jenis dan Kegunaan Kartu dan Register Lampiran II Cara Pengisian Kartu dan Register di Tingkat Desa/Kel Lampiran III Cara Pengisian Kartu dan Register di Tingkat Kecamatan Lampiran IV Cara Pengisian Kartu dan Register di Tingkat Kabupaten/Kota Lampiran V Cara Pengisian Kartu dan Register di Tingkat Provinsi

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| v

vi| Pengendalian Lapangan


PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR : 316 /PER/G4/2015 TENTANG PANDUAN TATA CARA PENGELOLAAN DATA RUTIN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kepentingan operasional di lapangan dan sebagai dasar untuk perencanaan, pengendalian dan penilaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diperlukan Sistem Pencatatan dan Pelaporan; b. bahwa untuk menjamin peningkatan cakupan dan mutu data hasil Sistem Pencatatan dan Pelaporan yang terdiri dari Sub Sistem Pendataan Keluarga, Sub Sistem Pelayanan Kontrasepsi dan Sub Sistem Pengendalian Lapangan, diperlukan tata cara pencatatan dan pelaporan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan dan Pelaporan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| vii

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 3. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

viii| Pengendalian Lapangan


9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN KEPALA TENTANG PANDUAN TATA CARA PENGELOLAAN DATA RUTIN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

Pasal 1 Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2 Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pendataan Keluarga; b. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan Keluarga Berencana; c. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan.

Pasal 3 Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi mempunyai tugas : Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| ix

a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota; b. Melakukan sosialisasi; dan c. Menyiapkan dukungan Sumber Daya Manusia, Dana, dan Sarana.

Pasal 4 Khusus untuk penegelolaan data rutin Pendataan Keluarga atau Pemutakhiran Data Keluarga, dilaksanakan berdasarkan Instruksi Kepala BKKBN dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Gubernur serta Surat Edaran Bupati dan Walikota.

Pasal 5 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/PER/G4/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2015 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Surya Chandra Surapaty x| Pengendalian Lapangan

BAB I

PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mekanisme pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di semua tingkatan wilayah. Undang-Undang tersebut diperkuat dengan diterbitkannya PP No. 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, sehingga kegiatan pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan sangat penting untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan berbagai program bantuan bagi keluarga Indonesia. Dipertegas kembali dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran: N. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub Urusan 2. Keluarga Berencana, poin d: Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga masih tetap menjadi perhatian dan komitmen pemerintah, sebagaimana tercantum dan diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Kebijakan pembangunan kependudukan dan KB dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan pada pengendalian penduduk, yang salah satunya difokuskan kepada peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. Upaya untuk menunjang penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, terutama yang berkaitan dengan data potensi, proses dan hasil kegiatan pengendalian lapangan KB yang dilakukan oleh para petugas KB di kecamatan, petugas lapangan/penyuluh KB di desa/kelurahan bersama kader KB di berbagai tingkatan wilayah RT, dusun/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi dilakukan melalui Sub Sistem pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Pengembangan variabel dan indikator serta mekanisme pelaksanaan pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan bersifat dinamis mengikuti perkembangan kelembagaan Program KKBPK yang didasari oleh Keppres

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 1

Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah berkali-kali dirubah terakhir Perpres No. 3 tahun 2013. Perkembangan kelembagaan dan lingkungan strategis seperti desentralisasi, demokratisasi, debirokratisasi, globalisasi, hak asasi manusia, pengarusutamaan gender dan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, menuntut perlu segera dilakukan penyesuaian/ perubahan variabel dan indikator pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap variabel-variabel dalam pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan. Memperhatikan berbagai tuntutan di atas dan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, perlu dilakukan pengembangan sistem pengumpulan serta pengelolaan data hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan secara desentralisasi. Data hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan sebagai sumber data dan informasi pelaksanaannya diharapkan benar-benar dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan dilapangan. Hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan diharapkan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga, yaitu dapat ditelusuri by name by address, sehingga memberikan kepastian terhadap sasaran program yang tepat, akurat, relevan sesuai dengan kondisi saat ini dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga di semua tingkatan wilayah. Pedoman pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dimaksudkan untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para pelaksana dan pengelola Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di berbagai tingkatan wilayah seperti Perwakilan BKKBN Provinsi, Satuan Kerja Pengelola Daerah untuk Program Keluarga Berencana (SKPD-KB) di kabupaten/kota, Pengawas PLKB/Ka. UPT KB/Petugas KB di kecamatan, Petugas Lapangan/Penyuluh KB, Pengurus Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R/M), Kader KB di Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan seperti Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) di desa/kelurahan dan Sub-PPKBD di Dukuh/RW, Kader KB di Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dalam melakukan kegiatan pengelolaan data. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang penyediaan data dan informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga secara cepat, tepat dan akurat, bagi pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

2 |Pengendalian Lapangan

Pedoman pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan disusun untuk memenuhi cara pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang lebih baik di berbagai tingkatan wilayah, yang meliputi kegiatan pengelolaan data, pengumpulan data, pengiriman umpan balik, bimbingan teknis dan pengamatan data dan informasi dari kegiatan operasional pengendalian lapangan. Dalam penyusunan dan pengembangan Buku ini didasarkan pada beberapa pemikiran antara lain: 1. Bahwa proses kegiatan dan hasil pengendalian lapangan yang dilakukan oleh Petugas KB di kecamatan, Petugas Lapangan/Penyuluh KB, Pengurus PIK-R/M, Kader KB di Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan, seperti PPKBD dan Sub-PPKBD, Kader KB di Kelompok Kegiatan UPPKS, BKB, BKR dan BKL, harus dilakukan pengelolaan datanya sebagai bukti nyata (evidence base) dan pemenuhan akuntabilitas publik dari kegiatan pelaksanaan pengendalian lapangan dan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga kepada masyarakat di wilayah itu. 2. Data dan informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang dikumpulkan merupakan variabel data yang digunakan sebagai bahan penentuan dan monitoring indikator kinerja program. Oleh karena itu, pengertian atau definisi operasional dari data dan informasi yang dikumpulkan ini diberlakukan dalam sistem yang standar secara nasional. 3. Data dan informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga ini dapat dikumpulkan secara cepat, tepat, dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan operasional program, perencanaan dan evaluasi sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di berbagai tingkatan wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat).

Untuk memperoleh kegunaan data dan informasi tersebut, maka dalam Pedoman pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan ini, mengacu pula pada prinsip “12 Kaidah Plus” yang selama ini digunakan Sub Sistem Pencatatan Pelaporan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, yaitu: 1. Bermanfaat bagi pengumpul data, masyarakat, dan manajemen. 2. Memperhatikan prinsip desentralisasi. 3. Belum tercakup dalam sistem lain. 4. Kegiatan dan hasil kegiatan yang dicatat dan dilaporkan itu sudah menjadi pola operasional baku secara nasional.


5. Bersifat kuantitatif. 6. Relatif cepat berubah. 7. Mengutamakan data proses dan keluaran (output). 8. Data input sangat selektif. 9. Dapat dimengerti petugas, pengelola dan pelaksana program. 10. Dapat diidentifikasi (terukur). 11. Mudah dikontrol dan ditelusuri. 12. Memanfaatkan teknologi informasi. Sedangkan Plus yang dimaksudkan disini adalah para petugas pelaksana dan pengelola sub sistem pengelolaan data ini harus bersikap proaktif dalam melakukan Pedoman pengelolaan data rutin Pengendalian lapangan yang dibakukan ini secara berjenjang dari tingkat bawah sampai tingkat atas.

B.

TUJUAN Tujuan penyusunan dan penerbitan Pedoman pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga ini dapat dijelaskan secara umum dan khusus sebagai berikut : 1. Umum Memberikan petunjuk secara rinci tentang tata cara pelaksanaan pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, guna memudahkan pelaksanaan tugas para pelaksana di lapangan dan para pengelola pengelolaan data di semua tingkatan wilayah dalam penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. 2. Khusus a. Menjelaskan langkah-langkah pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, penyebarluasan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.


b. Memberikan penjelasan mengenai jenis kartu dan register yang digunakan serta kegunaannya, serta petunjuk tentang tata cara pengisian kartu, register, dan formulir pengelolaan data tentang potensi, kegiatan dan hasil kegiatan pada Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL), Kelompok KB, UPPKS, PIK-R/M, Sub PPKBD, PPKBD, PLKB/PKB/Pengelola Program Kependudukan dan KB desa/kelurahan dan Pengawas PLKB/Ka. UPT/Petugas KB di kecamatan, serta para petugas pengelola data di SKPD-KB di kabupaten/kota dan provinsi. c. Memberikan petunjuk tentang mekanisme dan arus pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga mulai dari tingkat lapangan sampai ke tingkat Pusat.

C.

RUANG LINGKUP 1. Jangkauan Adalah pengelola data tingkat Pusat sampai dengan lini lapangan yang memanfaatkan Panduan ini, dengan rincian sebagai berikut: a.

Tingkat Pusat 1) Unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2) Mitra Kerja Terkait a) Pemerintah; b) Non Pemerintah.

b. Tingkat Provinsi 1) Perwakilan BKKBN Provinsi. 2) Mitra Kerja Terkait a) Pemerintah; b) Non Pemerintah. c. Tingkat Kabupaten dan Kota 1) SKPD KB Kabupaten/Kota. 2) Mitra Kerja Terkait a) Pemerintah; b) Non Pemerintah.

d. Tingkat Lini Lapangan: 1) Kepala UPT/PPLKB/Koordinator PLKB;


2) PLKB/PKB; 3) PPKBD; 4) Sub PPKBD; 5) Kelompok KB; 6) Mitra Kerja Terkait.

2. Sasaran Sasaran pada pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan ini meliputi : a. Data Potensi Wilayah Meliputi : 1) Petugas Lapangan KB, terdiri dari : jumlah PPLKB/Petugas KB kecamatan, jumlah PLKB/PKB/Petugas KB desa/kelurahan yang ada, Jumlah PLKB/PKB/Petugas KB desa/kelurahan yang sudah dilatih LDU, RR, KIE, Refreshing, serta jumlah KIE Kit yang dimiliki oleh PLKB/PKB/Petugas KB desa/kelurahan. 2) Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan, terdiri dari : jumlah PPKBD, jumlah Sub PPKBD, dan jumlah Kelompok KB yang ada dan masing-masing menurut kategori dasar, berkembang, dan mandiri. 3) Kelompok kegiatan ketahanan keluarga, terdiri dari : jumlah BKB, BKR dan BKL yang ada, jumlah seluruh anggota BKB, BKR dan BKL. 4) Kader kelompok kegiatan ketahanan keluarga, terdiri dari : jumlah kader BKB, BKR, dan BKL yang ada dan sudah dilatih, jumlah sarana BKB. 5) Kelompok kegiatan ekonomi keluarga, terdiri dari : jumlah UPPKS yang ada, jumlah anggota kelompok UPPKS. 6) Pusat Konseling Remaja atau PIK R/M, terdiri dari : jumlah PIK R/M yang ada dan basis organisasi pembina dari masing tahapan PIK R/M, yaitu di sekolah umum/agama, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan LSM/organisasi kepemudaan. b. Data Kegiatan Pengendalian Lapangan meliputi : 1) Keadaan Umum : a) Jumlah Kelompok Kegiatan BKB yang ada dan yang melaporkan kegiatan dan hasil kegiatannya. b) Jumlah Kelompok Kegiatan BKR yang ada danyang melaporkan kegiatan dan hasil kegiatannya. c) Jumlah Kelompok Kegiatan BKL yang ada dan yang melaporkan kegiatan dan hasil kegiatannya. d) Jumlah Kelompok Kegiatan UPPKS yang ada dan yang


melaporkan kegiatan dan hasil kegiatannya. e) Jumlah PIK R/M yang ada dan yang melaporkan kegiatannya, sesuai dengan klasifikasi kelompok PIK R/M.

2) Kegiatan Operasional : a) Jumlah Mobil Unit Penerangan KB (MUPEN) provinsi dan hasil kegiatannya. b) Jumlah Mobil Unit Penerangan KB (MUPEN) kabupaten/kota dan hasil kegiatannya. c) Jumlah Balai Penyuluhan KB KKBPK Kecamatan dan hasil kegiatannya. 3) Pembinaan Ketahanan Keluarga : 1) Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL. 2) Jumlah keluarga anggota kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan. 4) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga : 1) Jumlah pertemuan kelompok kegiatan UPPKS. 2) Jumlah keluarga anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan.

UPPKS

D. PENGERTIAN DAN BATASAN Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan diberikan pengertian yang merupakan pemahaman terhadap variabel yang dikumpulkan dan diberikan batasan untuk membatasi variabel yang dimaksud dalam pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan ini sebagai berikut: 1. Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) adalah wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di tingkat desa/kelurahan, dusun/RW dan RT ke bawah seperti PPKBD, Sub-PPKBD, dan kelompok KB. 2. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) adalah wadah organisasi di tingkat desa/kelurahan yang diketuai oleh seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di tingkat desa/kelurahan atau yang setara. 2.1. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Dasar adalah apabila PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan pembagian tugas sudah ada kecuali


bila kepengurusannya tunggal dan disesuaikan dengan kondisi wilayahnya), Pertemuan (belum rutin, belum ada rencana kerja, belum ada notulen), KIE dan Konseling (melakukan KIE kepada masyarakat), Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran (masih sederhana), Pelayanan Kegiatan (masih sederhana, meliputi: pelayanan rujukan, minimal ada satu Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan salah satu dari upaya kemandirian atau tidak ada sama sekali). 2.2. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Berkembang, adalah apabila PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi pembagian tugas yang jelas kecuali bila kepengurusannya tunggal dan disesuaikan dengan kondisi wilayahnya), Pertemuan (rutin bulanan, ada rencana kerja, ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan rujukan, UPPKS, minimal ada dua Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan dua dari kegiatan upaya kemandirian). 2.3. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Mandiri, adalah apabila PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi), Pertemuan (rutin bulanan, berjenjang, ada rencana kerja, dan ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R dan sudah ada tindak lanjut), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan rujukan, UPPKS, minimal ada tiga Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan semua kegiatan upaya kemandirian). 3. Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), adalah wadah organisasi di tingkat dusun/RW yang diketuai oleh seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di tingkat Dusun/RW atau yang setara. 3.1. Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Dasar, adalah apabila Sub PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan pembagian tugas sudah ada), Pertemuan (belum rutin, belum ada rencana kerja, belum ada notulen), KIE dan Konseling (melakukan KIE kepada masyarakat), Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran (masih sederhana), Pelayanan Kegiatan (masih sederhana, meliputi: pelayanan rujukan, minimal ada satu Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan salah satu dari upaya kemandirian atau tidak ada sama sekali). 3.2. Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Berkembang, adalah apabila Sub PPKBD tersebut telah


melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi pembagian tugas yang jelas), Pertemuan (rutin bulanan, ada rencana kerja, ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan rujukan, UPPKS, minimal ada dua Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan dua dari kegiatan upaya kemandirian). 3.3. Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Mandiri, adalah apabila Sub PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi), Pertemuan (rutin bulanan, berjenjang, ada rencana kerja, dan ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R dan sudah ada tindak lanjut), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan rujukan, UPPKS, minimal ada tiga Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan semua kegiatan upaya kemandirian). 4. Kelompok Keluarga Berencana (KB) adalah kelompok dalam wadah organisasi yang anggotanya terdiri dari seluruh keluarga dalam suatu Rukun Tetangga yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Rukun Tetangga. Adapun kegiatannya meliputi bidang Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi (KB/KR) dan Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga (KS/PK). 4.1. Kelompok Keluarga Berencana (KB) Klasifikasi Dasar, adalah apabila Kelompok KB tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan pembagian tugas sudah ada), Pertemuan (belum rutin, belum ada rencana kerja, belum ada notulen), KIE dan Konseling (melakukan KIE kepada masyarakat), Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran (masih sederhana), Pelayanan Kegiatan (masih sederhana, meliputi: pelayanan rujukan, minimal ada satu Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan salah satu dari upaya kemandirian atau tidak ada sama sekali). 4.2. Kelompok Keluarga Berencana (KB) Klasifikasi Berkembang, adalah apabila Kelompok KB tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi pembagian tugas yang jelas), Pertemuan (rutin bulanan, ada rencana kerja, ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan rujukan, UPPKS, minimal ada satu Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan dua dari kegiatan upaya kemandirian). 4.3. Kelompok Keluarga Berencana (KB) Klasifikasi Mandiri, adalah apabila Kelompok KB tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi),


Pertemuan (rutin bulanan, berjenjang, ada rencana kerja, dan ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R dan sudah ada tindak lanjut), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan rujukan, UPPKS, minimal ada tiga atau empat Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan semua kegiatan upaya kemandirian). 5. Pengawas PLKB (PPLKB) adalah perangkat daerah yang tugasnya memonitor dan memfasilitasi PKB/PLKB yang berkedudukan di tingkat kecamatan. 6. PKB/PLKB adalah penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB yang ditempatkan di desa binaannya untuk mencari peserta KB baru dan membina peserta KB aktif serta membuat laporan kepada Pengawas PLKB di tingkat kecamatan. 7. Petugas KB desa/kelurahan adalah petugas yang mengelola program KB di tingkat desa/kelurahan yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PLKB, contohnya adalah PLKB honorer, PLKB kontrak, dan PLKB sukarelawan. 8. Kelompok Kegiatan (Poktan) adalah wadah kegiatan Program KB Nasional yang berkaitan dengan Penundaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. 8.1. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan/stimulasi baik secara fisik, mental, sosial emosional dan intelektualnya. Anggota BKB aktif, adalah orangtua dan atau anggota keluarga lainnya yang hadir dalam pertemuan kelompok BKB. 8.2. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), adalah wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak dan remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja. Anggota BKR Aktif, adalah orangtua dan atau anggota keluarga lainnya yang hadir dalam pertemuan kelompok BKR. 8.3. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), merupakan kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan


lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anggota BKL Aktif, adalah orangtua dan atau anggota keluarga lainnya yang hadir dalam pertemuan kelompok BKL. 9. Pembinaan Ketahanan Keluarga, adalah upaya menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya agar harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. 9.1. Keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan Bina Keluarga, adalah keluarga yang ikut dalam kelompok kegiatan Bina Keluarga yang bersangkutan. 9.2. Keluarga yang menjadi anggota hadir dalam Pertemuan/Penyuluhan, adalah keluarga yang menjadi anggota salah satu kelompok kegiatan Bina Keluarga, yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan dari kelompok Bina Keluarga yang bersangkutan selama satu bulan. 9.3. Pertemuan/Penyuluhan, adalah proses melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Program Pembangunan dan Kependudukan, KB dan KS untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program KKBPK untuk berpartisipasi. 10. Advokasi dan KIE Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga dilakukan melalui forum-forum pertemuan yang ada. 11.

Pemberdayaan ekonomi keluarga, adalah sebagai kegiatan yang terpadu dan menyeluruh didalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga untuk meningkatkan kemampuan keluarga melalui usaha ekonomi dalam rangka mengantarkan keluarga menjadi keluarga kecil yang sejahtera dan mandiri.

12.

Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), adalah wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan keluarga yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga kecil bahagia sejahtera. 12.1

Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan UPPKS, adalah anggota UPPKS yang saat ini sedang menggunakan bantuan modal sebagai usaha ekonomi produktif.

12.2

Keluarga yang menjadi anggota hadir dalam Pertemuan/Penyuluhan adalah keluarga yang menjadi anggota UPPKS yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan dari kelompok UPPKS yang bersangkutan.


13.

Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suamiistri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

14.

Keluarga Sejahtera, adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

15. MUPEN KB (Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana) adalah kendaraan roda empat yang didalamnya berisi peralatan elektronik (audio visual) dan berfungsi sebagai kendaraan penyuluhan dan KIE KB. 16.

Balai Penyuluhan KKBPK adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan, berfungsi sebagai tempat beraktivitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (PLKB/PKB, IMP, dan Mitra Kerja) dalam operasional program KKBPK tingkat kecamatan.

17.

Penyuluhan oleh PLKB/PKB/Petugas KB desa adalah suatu langkah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga dapat diadopsi oleh masyarakat. KIE Kit adalah suatu unit alat peraga anatomi alat reproduksi, lembar balik, contoh alat kontrasepsi, VCD animasi proses pembuahan dan VCD sosialisasi kontrasepsi.

18.

Rapat Koordinasi, adalah adalah forum evaluasi, perencanaan, dan pembentukan kesepakatan pelaksanaan Program Kependudukan dan KB, dipimpin oleh Camat yang dilaksanakan minimal sebulan sekali, dengan peserta terdiri dari petugas dan pengelola KB Kecamatan dan Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis), tim operasional kecamatan dalam penggarapan program Kependudukan dan KB secara khusus atau dipadukan dengan pembahasan program pembangunan lainnya.

19.

Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) adalah suatu wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatankegiatan penunjang lainnya.

20. Media Production Centre (MPC) adalah pusat produksi media advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.


BAB II

KEBIJAKAN & STRATEGI Untuk terlaksananya kegiatan pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan diperlukan kebijakan dan strategi agar dapat mencapai sasaran sebagaimana yang telah di tetapkan, sebagai berikut:

A.

KEBIJAKAN 1.

Memanfaatkan Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) hasil Pendataan Keluarga tahun 2015;

2.

Sinkronisasi Basis Data Keluarga Indonesia dengan registrasi vital Kementerian Dalam Negeri;

B.

3.

Pengelolaan data rutin berbasis TIK dan terintegrasi satu sama lain;

4.

Pengelolaan data rutin by name by address ;

5.

Data rutin yang dilaporkan merupakan data real time ;

6.

Data yang berhubungan dengan infomasi individu harus dijamin kerahasiaannya.

STRATEGI 1.

Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data rutin;

2.

Mengatur pengelolaan hak akses dalam pengolahan data rutin;

3.

Mendayagunakan sumber daya yang ada di lini lapangan;

4.

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia petugas pengelola data dan informasi;

5.

Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra kerja dan stakeholder dalam pengelolaan data rutin;


6.

Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan data rutin sesuai dengan kebutuhan;

7.

Melakukan evaluasi dan monitoring pengelolaan data rutin secara berkala;

8.

Menyiapkan dukungan anggaran untuk pengelolaan data rutin;


BAB III

LANGKAH KEGIATAN Kegiatan pencatatan pengendalian lapangan dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) Lini Lapangan, Sarana dan Kelompok Kegiatan (Poktan) yang menghasilkan data SDM (Tenaga pengelola program KKBPK) di lini lapangan, sarana pendukung program KKBPK dan data sasaran serta anggota kelompok kegiatan. Selanjutnya, hasil pencatatan pengendalian lapangan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat lebih atas dengan menggunakan format kartu dan register, pada waktu tertentu yang ditetapkan di setiap tingkatan wilayah.

A. PERSIAPAN 1. TINGKAT PUSAT a.

BKKBN (dalam hal ini Direktorat Pelaporan dan Statistik) menyiapkan Pedoman pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan yang berisi tentang mekanisme pelaksanaan Pengendalian Lapangan di setiap tingkatan wilayah, serta mendistribusikan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi.

b.

BKKBN (dalam hal ini Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi) menyiapkan sistem aplikasi untuk kebutuhan operasional pengumpulan dan pengolahan data serta pemanfaatan data hasil Pengendalian Lapangan secara online dan offline, terdiri dari:

c.

1)

Basis Data Keluarga Indonesia;

2)

Manajemen wilayah;

3)

Data entri online ;

4)

Data entri offline.

BKKBN (dalam hal ini Pusdiklat Tenaga Program bekerja sama dengan Direktorat Pelaporan dan Statistik) menyelenggarakan pelatihan atau orientasi kepada petugas pengelola data dan informasi di tingkat pusat dan provinsi.


2. TINGKAT PROVINSI a.

Perwakilan BKKBN Provinsi (dalam hal ini Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi) mendistribusikan Pedoman pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan kepada SKPD-KB Kabupaten/Kota.

b.

Perwakilan BKKBN Provinsi (dalam hal ini Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi) menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan data Pengendalian Lapangan berupa : -

Sumber Daya Manusia 1) Kartu Pendaftaran PPLKB (K/0/PPLKB/15); 2) Kartu Pendaftaran PLKB/PKB (K/0/PKB/15); 3) Kartu Pendaftaran PPKBD (K/0/PPKBD/15)

4) Kartu Pendaftaran Sub PPKBD (K/0/SUB-PPKBD/15) 5) Kartu Pendaftaran Kelompok KB (K/0/POK-KB/15) -

Sarana 1) Kartu Pendaftaran Balai Penyuluhan KB (K/0/BP/15); 2) Register Kegiatan di Penyuluhan (R/I/BP/15); 3) Kartu Pendaftaran MUPEN (K/0/MUPEN/15); 4) Register Operasional Gerak MUPEN (R/I/MUPEN/15); 5) Kartu Pendaftaran MPC (K/0/MPC/15); 6) Register Operasional Gerak MPC (R/I/MPC/15);

-

Kelompok Kegiatan 1) Kartu Pendaftaran Kelompok Kegiatan BKB (K/0/BKB/15) 2) Register Keluarga yang Mempunyai Balita (R/I/BKB/15); 3) Kartu Pendaftaran Kelompok Kegiatan BKR (K/0/BKR/15); 4) Register Keluarga yang Mempunyai Remaja (R/I/BKR/15 5) Kartu Pendaftaran Kelompok Kegiatan BKL (K/0/BKL/15); 6) Register Keluarga yang Mempunyai Lansia (R/I/BKL/15); 7) Kartu Pendaftaran Kelompok UPPKS (K/0/UPPKS/15); 8) Register Kegiatan Kelompok UPPKS (R/I/UPPKS/15); 9) Kartu Pendaftaran Kelompok PIK Remaja dan Mahasiswa (K/0/PIK/R/M/15);


10) Register Kegiatan Kelompok PIK Remaja dan Mahasiswa (K/0/PIK/R/M/15);

c.

Perwakilan BKKBN Provinsi (dalam hal ini Bidang Pelatihan dan Pengembangan bekerjasama dengan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi) menyelenggarakan pelatihan atau orientasi kepada petugas Mobil Unit Penerangan (MUPEN) Program KKBPK, petugas Media Production Centre (MPC) serta pengelola data dan informasi di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota.

1. TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA a.

SKPD-KB Kabupaten/Kota melakukan pelatihan atau orientasi kepada PPLKB/Ka.UPT, PLKB/PKB di wilayahnya untuk pelaksanaan pengelolaan data Pengendalian Lapangan.

b.

SKPD-KB Kabupaten/Kota mendistribusikan sarana dan prasarana pengelolaan data pengendalian lapangan untuk dibagikan kepada petugas pengelola data (PPLKB/Ka.UPT, PLKB/PKB) setiap kecamatan di wilayahnya.

2. TINGKAT KECAMATAN dan DESA/KELURAHAN a.

PPLKB/Ka.UPT dan PLKB/PKB mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana pengelolaan data pengendalian lapangan yang dibutuhkan untuk setiap desa/kelurahan di wilayahnya.

b.

PPLKB/Ka.UPT dan PLKB/PKB menyiapkan daftar dan kode wilayah untuk setiap desa/kelurahan yang ada di wilayahnya.

c.

PPLKB/Ka.UPT bersama PLKB/PKB memberi pelatihan atau orientasi tata cara pengisian instrumen pengendalian lapangan kepada petugas pengelola data pada setiap desa/kelurahan yang ada di wilayahnya.

d.

PPLKB/Ka.UPT dan PLKB/PKB mendistribusikan sarana dan prasarana pengendalian lapangan kepada setiap desa/kelurahan di wilayahnya.

3. INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN a.

Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang terdiri PPKBD, SubPPKBD, dan Kelompok KB menerima sarana dan prasarana pengendalian lapangan terdiri dari : -

Kartu Pendaftaran Kelompok PPKBD/15, dan K/O/Pok-KB/15);

(K/0/PPKBD/15,

K/0/SUB-


b.

Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) melakukan pendaftaran menggunakan (K/0/PPKBD/15, K/0/SUB-PPKBD/15, dan K/O/PokKB/15) sesuai dengan IMP yang bersangkutan.

4. KELOMPOK KEGIATAN a.

Kelompok kegiatan yang terdiri dari BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R/M menerima sarana dan prasarana pengendalian lapangan terdiri dari : 1)

Kartu Pendaftaran Kelompok (K/0/BKB/15, K/0/BKR/15, K/0/BKL/15, K/0/UPPKS/15 dan K/0/PIK-R/M/15);

2)

Register Kegiatan Kelompok (R/I/BKB/15, R/I/BKR/15, R/I/BKL/15, R/I/UPPKS/15 dan R/I/PIK-R/M/15);

b.

Kelompok kegiatan yang terdiri dari BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R/M melakukan pendaftaran menggunakan (K/0/BKB/15, K/0/BKR/15, K/0/BKL/15, K/0/UPPKS/15 dan K/0/ PIK-R/M/15) sesuai dengan kelompok kegiatannya.

c.

Kelompok kegiatan melakukan pengelolaan data untuk setiap kegiatan kelompok menggunakan (R/I/BKB/15, R/I/BKR/15, R/I/BKL/15, R/I/UPPKS/15 dan R/I/ PIK-R/M/15) sesuai dengan kelompok kegiatannya.

B. PELAKSANAAN 1. KELOMPOK KEGIATAN a.

Setiap kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R/M) yang baru agar membuat atau mengisi kartu pendaftaran kelompok sesuai dengan kelompok kegiatannya (K/0/BKB/15, K/0/BKR/15, K/0/BKL/15, K/0/UPPKS/15, K/0/PIK-R/M/15) selanjutnya diserahkan kepada PLKB/PKB untuk mendapatkan nomor kode register dan persetujuan dari PLKB/PKB sebagai Pembina program KKBPK di tingkat desa/kelurahan.

b.

Setiap kelompok kegiatan dapat melakukan pemutakhiran data K/0/BKB/15, K/0/BKR/15, K/0/BKL/15, K/0/UPPKS/15, K/0/PIKR/M/15 setiap saat, guna perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai kelompok kegiatan yang bersangkutan.

c.

Setiap kegiatan kelompok harus dicatat pada Register Kegiatan sesuai dengan kelompok kegiatannya (R/I/BKB/15, R/I/BKR/15, R/I/BKL/15,


R/I/UPPKS/15 dan R/I/PIK-R/M/15) dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk petugas entri data dan arsip bagi petugas pencatat data. d.

Jika di kelompok kegiatan tersedia sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) yang memadai, maka entri data secara online atau offline dapat dilakukan di kelompok kegiatan, yaitu : 1.

Data pendaftaran poktan (K/0/BKB/15, K/0/BKR/15, K/0/BKL/15, K/0/UPPKS/15, K/0/PIK-R/M/15) setiap pendaftaran baru dan pendaftaran ulang;

2.

Data register (R/I/BKB/15, R/I/BKR/15, R/I/BKL/15, R/I/UPPKS/15, R/I /PIK-R/M/15) setiap bulan;

e.

Jika entri data secara online, maka entri data ke sistem aplikasi pengendalian lapangan, yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk kartu pendaftaran setiap poktan (K/0/BKB/15, K/0/BKR/15, K/0/BKL/15, K/0/UPPKS/15, K/0/PIK-R/M/15), serta selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk register kegiatan setiap poktan (R/I/BKB/15, R/I/BKR/15, R/I/BKL/15, R/I/UPPKS/15, R/I /PIK-R/M/15).

f.

Jika entri data secara offline, selanjutnya hasil entri data tersebut dapat diunggah ke sistem aplikasi pengendalian lapangan yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun bersangkutan untuk kartu pendaftaran setiap poktan (K/0/BKB/15, K/0/BKR/15, K/0/BKL/15, K/0/UPPKS/15, K/0/PIK-R/M/15), serta selambatlambatnya tanggal 5 bulan berikutnya untuk register kegiatan setiap poktan (R/I/BKB/15, R/I/BKR/15, R/I/BKL/15, R/I/UPPKS/15, R/I /PIKR/M/15).

g.

Jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) tidak memadai, maka data pendaftaran setiap poktan (K/0/BKB/15, K/0/BKR/15, K/0/BKL/15, K/0/UPPKS/15, K/0/PIK-R/M/15dan dan register kegiatan setiap poktan (R/I/BKB/15, R/I/BKR/15, R/I/BKL/15, R/I/UPPKS/15, R/I /PIK-R/M/15) dilaporkan ke pengelola data pada tingkat wilayah yang lebih tinggi untuk dilakukan entri data.

2. INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN a. Setiap Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD, Sub PPKBD, dan Kelompok KB) yang baru agar membuat atau mengisi kartu pendaftaran IMP (K/0/PPKBD/15, K/0/SUB-PPKBD/15, K/0/POK-


KB/15) selanjutnya diserahkan kepada PLKB/PKB untuk mendapatkan nomor kode register dan persetujuan dari PLKB/PKB sebagai Pembina program KKBPK di tingkat desa/kelurahan. b.

Setiap IMP dapat melakukan pemutakhiran data K/0/PPKBD/15, K/0/SUB-PPKBD/15, K/0/POK-KB/15 setiap saat, guna perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai IMP yang bersangkutan.

c.

Jika di Institusi Masyarakat Pedesaan tersedia sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) yang memadai, maka entri data secara online atau offline dapat dilakukan di Institusi Masyarakat Pedesaan, yaitu data pendaftaran IMP (K/0/PPKBD/15, K/0/SUBPPKBD/15, K/0/POK-KB/15) setiap pendaftaran baru dan pendaftaran ulang;

d.

Jika entri data secara online, maka entri data ke sistem aplikasi pengendalian lapangan, yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk kartu pendaftaran setiap IMP (K/0/PPKBD/15, K/0/SUB-PPKBD/15, K/0/POK-KB/15).

e.

Jika entri data secara offline, selanjutnya hasil entri data tersebut dapat diunggah ke sistem aplikasi pengendalian lapangan yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun bersangkutan untuk kartu pendaftaran setiap IMP (K/0/PPKBD/15, K/0/SUBPPKBD/15, K/0/POK-KB/15).

f.

Jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) tidak memadai, maka data pendaftaran setiap IMP (K/0/PPKBD/15, K/0/SUB-PPKBD/15, K/0/POK-KB/15) dilaporkan ke pengelola data pada tingkat wilayah yang lebih tinggi untuk dilakukan entri data.

3. PKB/PLKB dan PPLKB/Ka.UPT a. Setiap PKB/PLKB atau PPLKB/Ka.UPT yang baru agar membuat atau mengisi kartu pendaftaran PKB/PLKB atau PPLKB/KA.UPT (K/0/PKB/15, K/0/PPLKB/15) selanjutnya diserahkan kepada SKPD KB Kabupaten/Kota untuk mendapatkan nomor kode register dan persetujuan dari SKPD KB Kabupaten/Kota. b.

Setiap PKB/PLKB dan PPLKB/Ka.UPT dapat melakukan pemutakhiran data K/0/PKB/15, K/0/PPLKB/15 setiap saat, guna perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai PKB/PLKB dan


PPLKB/Ka.UPT yang bersangkutan. c.

Jika PKB/PLKB atau PPLKB/Ka.UPT memiliki sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) yang memadai, maka entri data secara online atau offline dapat dilakukan oleh PKB/PLKB atau PPLKB/Ka.UPT, yaitu data pendaftaran PKB/PLKB atau PPLKB/Ka.UPT (K/0/PKB/15, K/0/PPLKB/15) setiap pendaftaran baru dan pendaftaran ulang;

d.

Jika entri data secara online, maka entri data ke sistem aplikasi pengendalian lapangan, yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk kartu pendaftaran setiap PKB/PLKB atau PPLKB/Ka.UPT (K/0/PKB/15, K/0/PPLKB/15).

e.

Jika entri data secara offline, selanjutnya hasil entri data tersebut dapat diunggah ke sistem aplikasi pengendalian lapangan yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun bersangkutan untuk kartu pendaftaran setiap PKB/PLKB atau PPLKB/Ka.UPT (K/0/PKB/15, K/0/PPLKB/15).

f.

Jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) tidak memadai, maka data pendaftaran setiap PKB/PLKB atau PPLKB/Ka.UPT (K/0/PKB/15, K/0/PPLKB/15) dilaporkan ke pengelola data pada tingkat wilayah yang lebih tinggi untuk dilakukan entri data.

4. BALAI PENYULUHAN KB ATAU KECAMATAN a. Setiap Balai Penyuluhan KB yang baru agar membuat atau mengisi kartu pendaftaran Balai Penyuluhan KB (K/0/BP/15) selanjutnya diserahkan kepada SKPD KB Kabupaten/Kota untuk mendapatkan nomor kode register dan persetujuan dari SKPD KB Kabupaten/Kota. b. Setiap Balai Penyuluhan KB dapat melakukan pemutakhiran data K/0/BP/15 setiap saat, guna perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai Balai penyuluhan KB yang bersangkutan. c. Setiap kegiatan Balai Penyuluhan KB harus dicatat pada Register Balai Penyuluhan KB (R/I/BP/15) dibuat dalam rangkap 2 (dua), masingmasing untuk petugas entri data dan arsip bagi petugas pencatat data. d. Jika entri data dilakukan di kelompok kegiatan, IMP, PKB/PLKB, dan PPLKB/Ka.UPT maka pengelola data di Balai Penyuluhan KB atau


Kecamatan : 1) Setiap tahun melakukan evaluasi data SDM Lini Lapangan, sarana program dan kelompok kegiatan di tingkat kecamatan, berdasarkan hasil entri data dan tabulasi pada sistem aplikasi pengendalian lapangan, serta diumpanbalikkan kepada setiap SDM Lini Lapangan dan Poktan bersangkutan. 2)

Setiap bulan melakukan evaluasi data kegiatan yang ada di setiap Poktan, berdasarkan hasil entri data dan tabulasi pada sistem aplikasi pengendalian lapangan, serta diumpanbalikkan kepada setiap Poktan bersangkutan.

e. Jika sarana dan tidak memadai PPLKB/Ka.UPT, dilakukan oleh kecamatan :

prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) pada kelompok kegiatan, IMP, PKB/PLKB, dan maka entri data secara online atau offline dapat pengelola data di Balai Penyuluhan KB atau

1)

Jika entri data secara online, maka entri data ke sistem aplikasi pengendalian lapangan, yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk semua kartu pendaftaran (K/0/BKB/15, K/0/BKR/15, K/0/BKL/15, K/0/UPPKS/15, K/0/PIK-R/M/15, K/0/PPKBD/15, K/0/SUBPPKBD/15, K/0/POK-KB/15, K/0/PKB/15, K/0/PPLKB/15, K/0/BP/15), serta selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk semua register kegiatan (R/I/BKB/15, R/I/BKR/15, R/I/BKL/15, R/I/UPPKS/15, R/I/PIK-R/M/15, R/I/BP/15).

2)

Jika entri data secara offline, selanjutnya hasil entri data dapat di-unggah ke sistem aplikasi pengendalian lapangan yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun bersangkutan untuk semua kartu pendaftaran (K/0/BKB/15, K/0/BKR/15, K/0/BKL/15, K/0/UPPKS/15, K/0/PIK-R/M/15, K/0/PPKBD/15, K/0/SUB-PPKBD/15, K/0/POK-KB/15, K/0/PKB/15, K/0/PPLKB/15, K/0/BP/15), serta selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk semua register kegiatan (R/I/BKB/15, R/I/BKR/15, R/I/BKL/15, R/I/UPPKS/15, R/I/PIK-R/M/15, R/I/BP/15).

3)

Selanjutnya, data potensi pengendalian lapangan dan hasil kegiatan pengendalian lapangan diumpanbalikkan ke tingkat di bawahnya.


5. SKPD KB KABUPATEN/KOTA a. Setiap pengelola Mobil Unit Penerangan KB di SKPD KB Kabupaten/Kota membuat atau mengisi kartu pendaftaran Mobil Unit Penerangan KB (K/0/MUPEN/15) selanjutnya Kepala SKPD KB Kabupaten/Kota memberi nomor kode register dan memberikan persetujuan. b. Setiap pengelola Mobil Unit Penerangan KB di SKPD KB dapat melakukan pemutakhiran data K/0/MUPEN/15 setiap saat, guna perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai Mobil Unit Penerangan KB yang bersangkutan. c. Setiap kegiatan Mobil Unit Penerangan KB harus dicatat pada Register Mobil Unit Penerangan KB (R/I/MUPEN/15) dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk petugas entri data dan arsip bagi petugas pencatat data. d. Jika entri data dilakukan di Balai Penyuluhan atau Kecamatan, maka pengelola data di SKPD KB Kabupaten/Kota : 1) Setiap tahun melakukan evaluasi data SDM Lini Lapangan, sarana program dan kelompok kegiatan di tingkat kabupaten/kota, berdasarkan hasil entri data dan tabulasi pada sistem aplikasi pengendalian lapangan, serta diumpanbalikkan kepada setiap Balai Penyuluhan KB dan Kecamatan di wilayahnya. 2) Setiap bulan melakukan evaluasi data kegiatan yang ada di setiap Poktan dan Sarana program, berdasarkan hasil entri data dan tabulasi pada sistem aplikasi pengendalian lapangan, serta diumpanbalikkan kepada setiap Balai Penyuluhan KB dan Kecamatan di wilayahnya. e. Jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) tidak memadai pada Balai Penyuluhan KB atau Kecamatan, maka entri data secara online atau offline dapat dilakukan oleh pengelola data di SKPD KB Kabupaten/Kota : 1) Jika entri data secara online, maka entri data ke sistem aplikasi pengendalian lapangan, yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk semua kartu pendaftaran (K/0/BKB/15, K/0/BKR/15, K/0/BKL/15, K/0/UPPKS/15, K/0/PIK-R/M/15, K/0/PPKBD/15, K/0/SUBPPKBD/15, K/0/POK-KB/15, K/0/PKB/15, K/0/PPLKB/15, K/0/BP/15, K/0/MUPEN/15), serta selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk semua register kegiatan (R/I/BKB/15, R/I/BKR/15, R/I/BKL/15, R/I/UPPKS/15,


R/I/PIK-R/M/15, R/I/BP/15, R/I/MUPEN/15). 2)

Jika entri data secara offline, selanjutnya hasil entri data dapat di-unggah ke sistem aplikasi pengendalian lapangan yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun bersangkutan untuk semua kartu pendaftaran (K/0/BKB/15, K/0/BKR/15, K/0/BKL/15, K/0/UPPKS/15, K/0/PIK-R/M/15, K/0/PPKBD/15, K/0/SUB-PPKBD/15, K/0/POK-KB/15, K/0/PKB/15, K/0/PPLKB/15, K/0/BP/15, K/0/MUPEN/15), serta selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk semua register kegiatan (R/I/BKB/15, R/I/BKR/15, R/I/BKL/15, R/I/UPPKS/15, R/I/PIK-R/M/15, R/I/BP/15, R/I/MUPEN/15).

3)

Selanjutnya, data potensi pengendalian lapangan dan hasil kegiatan pengendalian lapangan diumpanbalikkan ke tingkat di bawahnya.

4) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI a. Pengelola Mobil Unit Penerangan KB di Perwakilan BKKBN Provinsi membuat atau mengisi kartu pendaftaran Mobil Unit Penerangan KB (K/0/MUPEN/15) selanjutnya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi memberi nomor kode register dan memberikan persetujuan. b. Setiap pengelola Mobil Unit Penerangan KB di Perwakilan BKKBN Provinsi dapat melakukan pemutakhiran data K/0/MUPEN/15 setiap saat, guna perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai Mobil Unit Penerangan KB yang bersangkutan. c. Setiap kegiatan Mobil Unit Penerangan KB harus dicatat pada Register Mobil Unit Penerangan KB (R/I/MUPEN/15) dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk petugas entri data dan arsip bagi petugas pencatat data. d. Pengelola Media Production Centre (MPC) di Perwakilan BKKBN Provinsi membuat atau mengisi kartu pendaftaran Media Production Centre (K/0/MPC/15) selanjutnya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi memberi nomor kode register dan memberikan persetujuan. e. Setiap pengelola Media Production Centre (MPC) di Perwakilan BKKBN Provinsi dapat melakukan pemutakhiran data K/0/MUPEN/15 setiap saat, guna perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai Media Production Centre (MPC) yang bersangkutan. f.

Setiap kegiatan Media Production Centre (MPC) harus dicatat pada Register Media Production Centre (R/I/MPC/15) dibuat dalam


rangkap 2 (dua), masing-masing untuk petugas entri data dan arsip bagi petugas pencatat data. g. Entri data secara online atau offline dapat dilakukan oleh pengelola data di Perwakilan BKKBN Provinsi : 1) Jika entri data secara online, maka entri data ke sistem aplikasi pengendalian lapangan, yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk kartu pendaftaran MUPEN dan MPC (K/0/MUPEN/15, K/0/MPC/15), serta selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk register kegiatan MUPEN dan MPC (R/I/MUPEN/15, R/I/MPC/15). 2) Jika entri data secara offline, selanjutnya hasil entri data dapat di-unggah ke sistem aplikasi pengendalian lapangan yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun bersangkutan untuk kartu pendaftaran MUPEN dan MPC (K/0/MUPEN/15, K/0/MPC/15), serta selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk register kegiatan MUPEN dan MPC (R/I/MUPEN/15, R/I/MPC/15). h) Setiap tahun melakukan evaluasi data SDM Lini Lapangan, sarana program dan kelompok kegiatan di tingkat provinsi, berdasarkan hasil entri data dan tabulasi pada sistem aplikasi pengendalian lapangan, serta diumpanbalikkan kepada setiap Kabupaten/Kota di wilayahnya. i)

5)

Setiap bulan melakukan evaluasi data kegiatan yang ada di setiap Poktan dan Sarana program, berdasarkan hasil entri data dan tabulasi pada sistem aplikasi pengendalian lapangan, serta diumpanbalikkan kepada setiap Kabupaten/Kota di wilayahnya.

BKKBN PUSAT a. Pengelola Mobil Unit Penerangan KB di BKKBN Pusat membuat atau mengisi kartu pendaftaran Mobil Unit Penerangan KB (K/0/MUPEN/15) selanjutnya Kepala BKKBN Pusat memberi nomor kode register dan memberikan persetujuan. b. Setiap pengelola Mobil Unit Penerangan KB di BKKBN Pusat dapat melakukan pemutakhiran data K/0/MUPEN/15 setiap saat, guna perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai Mobil Unit


Penerangan KB yang bersangkutan. c. Setiap kegiatan Mobil Unit Penerangan KB harus dicatat pada Register Mobil Unit Penerangan KB (R/I/MUPEN/15) dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk petugas entri data dan arsip bagi petugas pencatat data. d. Pengelola Media Production Centre (MPC) di BKKBN Pusat membuat atau mengisi kartu pendaftaran Media Production Centre (K/0/MPC/15) selanjutnya Kepala BKKBN Pusat memberi nomor kode register dan memberikan persetujuan. e. Setiap pengelola Media Production Centre (MPC) dapat melakukan pemutakhiran data K/0/MPC/15 setiap saat, guna perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai MPC yang bersangkutan. f.

Setiap kegiatan Media Production Centre (MPC) harus dicatat pada Register Media Production Centre (R/I/MPC/15) dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk petugas entri data dan arsip bagi petugas pencatat data.

g. Entri data secara online atau offline dapat dilakukan oleh pengelola data di BKKBN Pusat : 3) Jika entri data secara online, maka entri data ke sistem aplikasi pengendalian lapangan, yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk kartu pendaftaran MUPEN dan MPC (K/0/MUPEN/15, K/0/MPC/15), serta selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk register kegiatan MUPEN dan MPC (R/I/MUPEN/15, R/I/MPC/15). 4) Jika entri data secara offline, selanjutnya hasil entri data dapat di-unggah ke sistem aplikasi pengendalian lapangan yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun bersangkutan untuk kartu pendaftaran MUPEN dan MPC (K/0/MUPEN/15, K/0/MPC/15), serta selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk register kegiatan MUPEN dan MPC (R/I/MUPEN/15, R/I/MPC/15). j) Setiap tahun melakukan evaluasi data SDM k) Lini Lapangan, sarana program dan kelompok kegiatan di tingkat Pusat, berdasarkan hasil entri data dan tabulasi pada sistem aplikasi pengendalian lapangan, serta diumpanbalikkan kepada setiap


Provinsi. l)

Setiap bulan melakukan evaluasi data kegiatan yang ada di setiap Poktan dan Sarana program, berdasarkan hasil entri data dan tabulasi pada sistem aplikasi pengendalian lapangan, serta diumpanbalikkan kepada setiap Provinsi.

C. PEMANFAATAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI 1. PEMANFAATAN Data yang dikumpulkan melalui pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan, bermanfaat untuk: a.

Peta Sasaran Penentuan sasaran yang lebih tajam berdasarkan kondisi, potensi dan kebutuhan aktual yang ada di setiap tingkatan wilayah;

b.

Pembangunan Keluarga Pemanfaatan hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan untuk kepentingan pembangunan keluarga melalui Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga.

2. PENYEBARLUASAN INFORMASI a. Rapat Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan Rekapitulasi data potensi SDM (tenaga pengelola KKBPK) di lini lapangan, sarana program KKBPK, kelompok kegiatan (Poktan), kegiatan pada sarana program KKBPK dan Poktan digunakan untuk melaksanakan rapat koordinasi tingkat desa/kelurahan. Apabila terdapat permasalahan tetapi tidak dapat diselesaikan di tingkat desa/kelurahan dan memerlukan dukungan tingkat kecamatan, maka dilaporkan ke tingkat kecamatan untuk mendapatkan dukungan bantuan penyelesaiannya. b.

Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Rekapitulasi data potensi SDM (tenaga pengelola KKBPK) di lini lapangan, sarana program KKBPK, kelompok kegiatan (Poktan), kegiatan pada sarana program KKBPK dan Poktan digunakan untuk melaksanakan rapat koordinasi tingkat kecamatan. Apabila terdapat permasalahan tetapi tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan dan memerlukan dukungan tingkat kabupaten/kota, maka dilaporkan ke tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan dukungan bantuan penyelesaiannya. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 27

c.

Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota Rekapitulasi data potensi SDM (tenaga pengelola KKBPK) di lini lapangan, sarana program KKBPK, kelompok kegiatan (Poktan), kegiatan pada sarana program KKBPK dan Poktan digunakan untuk melaksanakan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. Apabila terdapat permasalahan tetapi tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota dan memerlukan dukungan tingkat provinsi, maka dilaporkan ke tingkat provinsi untuk mendapatkan dukungan bantuan penyelesaiannya.

d.

Rapat Pengendalian Program dan Anggaran Tingkat Provinsi Rekapitulasi data potensi SDM (tenaga pengelola KKBPK) di lini lapangan, sarana program KKBPK, kelompok kegiatan (Poktan), kegiatan pada sarana program KKBPK dan Poktan digunakan untuk melaksanakan rapat pengendalian program dan anggaran tingkat provinsi. Apabila terdapat permasalahan tetapi tidak dapat diselesaikan di tingkat provinsi dan memerlukan dukungan tingkat pusat, maka dilaporkan ke tingkat pusat untuk mendapatkan dukungan bantuan penyelesaiannya.

e.

Rapat Pengendalian Program dan Anggaran Tingkat Provinsi Rekapitulasi data potensi SDM (tenaga pengelola KKBPK) lini lapangan, sarana program KKBPK, kelompok kegiatan (Poktan), kegiatan pada sarana program KKBPK dan Poktan digunakan untuk melaksanakan rapat pengendalian program dan anggaran tingkat pusat.

f. Publikasi melalui Website BKKBN Publikasi data potensi SDM (tenaga pengelola KKBPK) di lini lapangan, sarana program KKBPK, kelompok kegiatan (Poktan), kegiatan pada sarana program KKBPK dan Poktan disajikan secara online dalam bentuk tabulasi pada website dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, sedangkan untuk kepentingan intervensi program pembangunan secara khusus dapat diakses dengan password tertentu.

D. PENYIMPANAN, INFORMASI

KEAMANAN,

DAN

KERAHASIAAN

Penyimpanan data dan informasi pengendalian lapangan terdiri dari : potensi SDM (tenaga pengelola KKBPK) di lini lapangan, potensi sarana program


KKBPK, potensi kelompok kegiatan (Poktan), kegiatan pada sarana program KKBPK dan kegiatan Poktan, dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau nonelektronik yang hanya dapat dilakukan di dalam negeri. Pangkalan data tersebut dapat berada di provinsi maupun kabupaten/kota, dan harus dikelola oleh pengelola data di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyimpanan data dan informasi pengendalian lapangan dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk data dan informasi nonelektronik, serta paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk data dan informasi elektronik sesuai jadwal retensi arsip. Pengamanan informasi pengendalian lapangan terdiri dari potensi SDM (tenaga pengelola KKBPK) di lini lapangan, potensi sarana program KKBPK, potensi kelompok kegiatan (Poktan), kegiatan pada sarana program KKBPK dan kegiatan Poktan dilakukan untuk menjamin agar informasi tersebut tetap tersedia dan terjaga keutuhannya. Untuk informasi pengendalian lapangan yang bersifat tertutup harus terjaga kerahasiaannya. Pengamanan informasi pengendalian lapangan harus dilakukan sesuai standar pengamanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Standar pengamanan dalam melakukan publikasi data potensi SDM (tenaga pengelola KKBPK) di lini lapangan, potensi sarana program KKBPK, potensi kelompok kegiatan (Poktan), kegiatan pada sarana program KKBPK dan kegiatan Poktan disajikan secara online dalam bentuk tabulasi pada website dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, sedangkan untuk kepentingan intervensi program pembangunan secara khusus dapat diakses dengan password tertentu. Dalam hal menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pengendalian lapangan, setiap pengelola data harus : 1.

Melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan data dan informasi pengendalian lapangan secara teratur;

2.

Membuat sistem pencegahan kerusakan data dan informasi pengendalian lapangan.



BAB IV

POKOK-POKOK KEGIATAN Dalam upaya mewujudkan tujuan pengelolaan data Pengendalian Lapangan, hal yang harus dilakukan oleh setiap pengelola data adalah mengetahui dan memahami berbagai jenis dan fungsi setiap instrumen yang dipergunakan, sumber daya manusia yang tersedia, serta mekanisme dan arus pengelolaan data tersebut. A. SARANA DAN PRASARANA 1. Di Tingkat Desa/Kelurahan a. Kartu Data Potensi PKB dan PLKB (K/0/PKB/15) Kartu ini (K/0/PKB/15) dibuat oleh PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi PLKB dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu data ini dilaporkan kepada PPLKB selambatlambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun b. Di Kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan 1) Kartu Data Potensi Sub PPKBD (K/0/SUB-PPKBD/15) Kartu ini (K/0/SUB-PPKBD/15) dibuat oleh Ketua Sub PPKBD, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi Sub PPKBD dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu data ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun. 2) Kartu Data Potensi PPKBD (K/0/PPKBD/15) Kartu ini (K/0/PPKBD/15) dibuat oleh Ketua PPKBD, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi PPKBD dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu data ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun. c. Di Kelompok Kegiatan BKB


1) Kartu Data Potensi Kelompok Kegiatan BKB (K/0/BKB/15) Kartu ini (K/0/BKB/15) dibuat oleh Ketua kelompok BKB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi kelompok BKB dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun. 2) Register Keluarga yang Mempunyai Balita (R/I/BKB/15) Register ini (R/I/BKB/15) dibuat oleh Ketua kelompok BKB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat kegiatan pertemuan penyuluhan yang dilakukan dalam satu bulan serta keaktifan anggotanya. Kartu ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 bulan lapor selanjutnya. d. Di Kelompok Kegiatan BKR 1) Kartu Data Potensi Kelompok Kegiatan BKR (K/0/BKR/15) Kartu ini (K/0/BKR/15) dibuat oleh Ketua kelompok BKR, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi kelompok BKR dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu data ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun 2) Register Keluarga yang Mempunyai Remaja (R/I/BKR/15) Register ini (R/I/BKR/15) dibuat oleh Ketua kelompok BKR, digunakan sebagai sarana untuk mencatat kegiatan pertemuan penyuluhan yang dilakukan dalam satu bulan serta keaktifan anggotanya. Kartu ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 bulan lapor selanjutnya. e. Di Kelompok Kegiatan BKL 1) Kartu Data Potensi Kelompok Kegiatan BKL (K/0/BKL/15) Kartu ini (K/0/BKL/15) dibuat oleh Ketua kelompok BKL, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi kelompok BKL dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu data ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun. 32 |Pengendalian Lapangan

2) Register Keluarga yang Mempunyai Lansia (R/I/BKL/15) Register ini (R/I/BKL/15) dibuat oleh Ketua kelompok BKL, digunakan sebagai sarana untuk mencatat kegiatan pertemuan penyuluhan yang dilakukan dalam satu bulan serta keaktifan anggotanya. Kartu ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 bulan lapor selanjutnya. f. Di Kelompok UPPKS 1)Kartu Data Potensi Kelompok UPPKS (K/0/UPPKS/15) Kartu ini (K/0/UPPKS/15) dibuat oleh Ketua UPPKS, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi kelompok UPPKS dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu data ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun. 2) Register Kegiatan Kelompok UPPKS (R/I/UPPKS/15) Register ini (R/I/UPPKS/15) dibuat oleh Ketua kelompok UPPKS, digunakan sebagai sarana untuk mencatat kegiatan pertemuan penyuluhan yang dilakukan dalam satu bulan serta keaktifan anggotanya. Kartu ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 bulan lapor selanjutnya. g. Di Kelompok PIK-R/M 1) Kartu Data Potensi Kelompok PIK-R/M (K/0/PIK-R/M/15) Kartu ini (K/0/PIK/R/M/15) dibuat oleh Ketua PIK Remaja, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi PIK Remaja dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu data ini dilaporkan kepada PPLKB/Petugas KB Kecamatan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun. 2) Register Kegiatan Kelompok PIK R/M (R/I/PIK-R/M/15) Register ini (R/I/PIK-R/M/15) dibuat oleh Ketua kelompok PIK-R/M, digunakan sebagai sarana untuk mencatat kegiatan pelayanan informasi/penyuluhan dan konseling yang dilakukan dalam satu bulan serta keaktifan anggotanya. Kartu ini dilaporkan kepada PPLKB/Petugas KB Kecamatan selambat-lambatnya pada tanggal 3 bulan lapor selanjutnya.


2. Di Tingkat Kecamatan a. Kartu Data Potensi PPLKB (K/0/PPLKB/15) Kartu ini (K/0/PPLKB/15) dibuat oleh PPLKB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi PPLKB dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). b. Kartu Data Potensi Balai Penyuluhan KB (K/0/BP/15) Kartu ini (K/0/BP/15) dibuat oleh Kepala Balai Penyuluhan, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data Potensi Balai Penyuluhan dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). c. Register Kegiatan Balai Penyuluhan KB (R/I/BP/15) Kartu ini (R/I/BP/15) dibuat oleh PPLKB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat kegiatan pertemuan penyuluhan yang dilakukan di Balai Penyuluhan dalam satu bulan.

3. Di Tingkat Kabupaten/Kota a. Kartu Data Potensi Mobil Unit Penerangan KB (K/0/MUPEN/15) Kartu ini (K/0/MUPEN/15) dibuat oleh Koordinator Pelaksana MUPEN, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi MUPEN dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). b. Register Kegiatan Mobil Unit Penerangan KB (R/I/MUPEN/15) Kartu ini (R/I/MUPEN/15) dibuat oleh Koordinator Pelaksana MUPEN, digunakan sebagai sarana untuk mencatat kegiatan yang dilakukan dengan memanfatkan fasilitas MUPEN dalam satu bulan. 4. Di Tingkat Provinsi a. Kartu Data Potensi Mobil Unit Penerangan KB (K/0/MUPEN/15) Kartu ini (K/0/MUPEN/15) dibuat oleh Koordinator Pelaksana MUPEN, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi


MUPEN dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). b. Register Kegiatan Mobil Unit Penerangan KB (R/I/MUPEN/15) Kartu ini (R/I/MUPEN/15) dibuat oleh Koordinator Pelaksana MUPEN, digunakan sebagai sarana untuk mencatat kegiatan yang dilakukan dengan memanfatkan fasilitas MUPEN dalam satu bulan.

B. SUMBER DAYA MANUSIA 1. STRUKTUR a. Tingkat Pusat : 1) BKKBN; 2) Mitra Kerja Terkait : a) Pemerintah; b) Non Pemerintah.

b. Tingkat Provinsi : 1) Perwakilan BKKBN Provinsi; 2) Mitra Kerja Terkait : a) Pemerintah; b) Non Pemerintah. c.

Tingkat Kabupaten dan Kota : 1) SKPD-KB Kabupaten dan Kota; 2) Mitra Kerja Terkait : a) Pemerintah; b) Non Pemerintah.

d. Tingkat Lini Lapangan: 1) Kepala UPT/PPLKB/ Koordinator PLKB; 2) PLKB/PKB/ Petugas KB desa/kelurahan; 3) Kader KB di PPKBD; 4) Kader KB di Sub PPKBD; 5) Kader KB di Kelompok KB; 6) Kader kelompok kegiatan BKB; Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 35

7) 8) 9) 10) 11)

Kader kelompok kegiatan BKR; Kader kelompok kegiatan BKL; Kader kelompok UPPKS; Kader kelompok PIK R/M; Mitra Kerja Terkait.

2. PELATIHAN/ORIENTASI Sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan data Pengendalian Lapangan, akan dilaksanakan pelatihan/orientasi baik di tingkat pusat sampai dengan lini lapangan. Adapun skema mengenai pelatihan/orientasi tergambar sebagai berikut :

Gambar 4.1 Pelatihan/Orientasi Pengelolaan data Pelayanan KB Tingkat PUSAT

Tingkat PROVINSI

Tingkat KABUPATEN/KOTA

Tingkat KECAMATAN

Tingkat DESA/KELURAHAN

Peserta dari Setiap Provinsi : - Kabid ADPIN - Kasubbid DATIN - Staf DATIN Peserta dari Setiap Kabupaten/Kota : - Unit Pengelola DATIN di SKPD KB Kab/Kota Peserta dari Setiap Kecamatan : - Kepala UPT/PPLKB/ Koordinator PLKB - PLKB/PKB/ Petugas KB desa/kelurahan Peserta dari Setiap Desa/Kelurahan : - Kader KB di PPKBD - Kader KB di Sub PPKBD - Kader KB di Kelompok KB - Kader kelompok kegiatan BKB - Kader kelompok kegiatan BKR - Kader kelompok kegiatan BKL - Kader kelompok UPPKS - Kader kelompok PIK R/M


C. OPERASIONAL 1. ALUR PENGELOLAAN DATA Pengelolaan data Pengendalian Lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan mulai dari wilayah kerja terendah dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan, dan dilaporkan hingga ke tingkat pusat. a. Alur Pengelolaan Data Potensi Wilayah 1) Di Tingkat Dusun/RW Setiap awal tahun dilakukan pencatatan pemutakhiran data potensi wilayah antara lain data potensi petugas lapangan, data potensi IMP, data potensi Kelompok Ketahanan Keluarga, data potensi Kelompok Kegiatan Ekonomi Keluarga, data potensi Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa, dan sebagainya. Hasil pencatatan potensi wilayah di tingkat Dusun/RW kemudian diolah di tingkat Dusun/RW menggunakan program aplikasi komputer yang secara simultan akan menghasilkan output berupa potensi wilayah di suatu Dusun/RW. Hasil pengolahan tersebut setiap tahunnya dilaporkan ke PLKB, Kepala Dusun, dan Mitra Kerja di wilayahnya, serta diumpan-balikkan ke tingkat di bawahnya. Jika di Dusun/RW tersebut belum dapat dilakukan pengolahan data potensi wilayah maka bundel hasil pencatatan potensi wilayah di tingkat Dusun/RW diserahkan kepada PKB/PLKB paling lambat tanggal 1 Januari setiap tahunnya.

2) Di Tingkat Desa/Kelurahan Setiap awal tahun dilakukan pencatatan pemutakhiran data potensi wilayah antara lain data potensi petugas lapangan, data potensi IMP, data potensi Kelompok Ketahanan Keluarga, data potensi Kelompok Kegiatan Ekonomi Keluarga, data potensi Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa, dan sebagainya. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 37

Hasil pencatatan potensi wilayah di tingkat Desa/Kelurahan kemudian diolah di tingkat Desa/Kelurahan menggunakan program aplikasi komputer yang secara simultan akan menghasilkan output berupa potensi wilayah di suatu Desa/Kelurahan. Hasil pengolahan tersebut setiap tahunnya dilaporkan ke PPLKB, Lurah, dan Mitra Kerja di wilayahnya, serta diumpan-balikkan ke tingkat di bawahnya. Jika di Desa/Kelurahan tersebut belum dapat dilakukan pengolahan data potensi wilayah maka bundel hasil pencatatan potensi wilayah di tingkat Desa/Kelurahan diserahkan kepada PPLKB paling lambat tanggal 3 Januari setiap tahunnya. 3) Di Tingkat Kecamatan Setiap awal tahun dilakukan pencatatan pemutakhiran data potensi PPLKB dan data potensi Balai Penyuluhan KKBPK (K/0/BP/2015). Kartu Data Potensi PPLKB, Kartu Data Potensi Balai Penyuluhan KKBPK, serta bundel hasil pencatatan potensi wilayah di tingkat Desa/Kelurahan kemudian diolah di tingkat Kecamatan dengan menggunakan program aplikasi komputer yang akan menghasilkan output berupa potensi wilayah di suatu kecamatan. Hasil pengolahan tersebut setiap tahunnya dilaporkan ke SKPD KB kabupaten/kota, Camat, dan Mitra Kerja di wilayahnya, serta diumpan-balikkan ke tingkat di bawahnya. Jika di Kecamatan tersebut belum dapat dilakukan pengolahan data potensi wilayah maka bundel hasil pencatatan potensi wilayah di tingkat Kecamatan diserahkan kepada SKPD KB kabupaten/kota paling lambat tanggal 7 Januari setiap tahunnya. 4) Di Tingkat Kabupaten/Kota Setiap awal tahun dilakukan pencatatan pemutakhiran data potensi Mobil Unit Penerangan KB (K/0/MUPEN/2015). Kartu Data Potensi Mobil Unit Penerangan KB serta Bundel hasil pencatatan potensi wilayah di tingkat Kecamatan kemudian diolah dengan menggunakan program aplikasi komputer yang akan menghasilkan output berupa potensi wilayah di suatu kabupaten/kota. Hasil pengolahan tersebut setiap tahunnya dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi, Bupati/Walikota, 38 |Pengendalian Lapangan

dan Mitra Kerja di wilayahnya, serta diumpan-balikkan ke tingkat di bawahnya. 5) Di Tingkat Provinsi Setiap awal tahun dilakukan pencatatan pemutakhiran data potensi Mobil Unit Penerangan KB (K/0/MUPEN/2015). Kartu Data Potensi Mobil Unit Penerangan KB kemudian diolah dengan menggunakan program aplikasi komputer yang secara simultan akan menghasilkan output berupa potensi wilayah di suatu provinsi. Hasil pengolahan tersebut setiap tahunnya dilaporkan ke BKKBN Pusat (Direktorat pelaporan dan Statistik), Gubernur, dan Mitra Kerja di wilayahnya, serta diumpan-balikkan ke tingkat di bawahnya. Untuk mengantisipasi seluruh laporan tahunan hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan bisa terkumpul secara lengkap dan tepat waktu, maka menjelang batas akhir pengumpulan tiba, jika laporan belum juga diterima bisa dilakukan penjemputan laporan hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan secara berjenjang satu tingkat ke bawahnya, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan para penanggung jawab pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan di setiap tingkatan. Proses pengumpulan dan pelaporan tahunan ini sekaligus juga berfungsi sebagai alur klaim biaya operasional pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan, setiap formulir yang sudah dibuat menjadi dokumen untuk pengajuan klaim secara berjenjang mulai dari kader di lini lapangan hingga ke Perwakilan BKKBN Provinsi, untuk selanjutnya diproses pencairan dana operasional pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan berdasarkan klaim yang sudah diajukan. b. Alur Pengelolaan Data Kegiatan Lapangan 1) Di Tingkat Dusun/RW Setiap bulan dilakukan pencatatan hasil kegiatan antara lain kegiatan Kelompok Ketahanan Keluarga, kegiatan Kelompok


Kegiatan Ekonomi Keluarga, kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa, dan sebagainya. Hasil pencatatan kegiatan tersebut kemudian diolah di tingkat Dusun/RW menggunakan program aplikasi komputer yang secara simultan akan menghasilkan output bulanan berupa Hasil Kegiatan Pengendalian Lapangan Program KKBPK di suatu Dusun/RW. Hasil pengolahan tersebut setiap bulannya dilaporkan ke PPLKB, Lurah, dan Mitra Kerja di wilayahnya, serta diumpan-balikkan ke tingkat di bawahnya. Jika di Dusun/RW tersebut belum dapat dilakukan pengolahan data maka bundel hasil pencatatan kegiatan di tingkat Dusun/RW diserahkan kepada PPLKB paling lambat tanggal 1 setiap bulannya.

2) Di Tingkat Desa/Kelurahan Setiap bulan dilakukan pencatatan hasil kegiatan antara lain kegiatan Kelompok Ketahanan Keluarga, kegiatan Kelompok Kegiatan Ekonomi Keluarga, kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa, dan sebagainya. Hasil pencatatan kegiatan tersebut kemudian diolah di tingkat Desa/Kelurahan menggunakan program aplikasi komputer yang secara simultan akan menghasilkan output bulanan berupa Hasil Kegiatan Pengendalian Lapangan Program KKBPK di suatu Desa/Kelurahan. Hasil pengolahan tersebut setiap bulannya dilaporkan ke PPLKB, Lurah, dan Mitra Kerja di wilayahnya, serta diumpan-balikkan ke tingkat di bawahnya. Jika di Desa/Kelurahan tersebut belum dapat dilakukan pengolahan data maka bundel hasil pencatatan kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan diserahkan kepada PPLKB paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. 3) Di Tingkat Kecamatan Setiap bulan dilakukan pencatatan kegiatan Balai Penyuluhan KKBPK (R/I/BP/2015). Register Kegiatan Balai Penyuluhan KKBPK serta bundel hasil pencatatan kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan kemudian diolah di tingkat Kecamatan


dengan menggunakan program aplikasi komputer yang akan menghasilkan output bulanan berupa Hasil Kegiatan Pengendalian Lapangan Program KKBPK di suatu kecamatan. Hasil pengolahan tersebut setiap bulannya dilaporkan ke SKPD KB kabupaten/kota, Camat, dan Mitra Kerja di wilayahnya, serta diumpan-balikkan ke tingkat di bawahnya. Jika di Kecamatan tersebut belum dapat dilakukan pengolahan data maka bundel hasil pencatatan kegiatan di tingkat Kecamatan diserahkan kepada SKPD KB kabupaten/kota paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. 4) Di Tingkat Kabupaten/Kota Setiap bulan dilakukan pencatatan kegiatan Mobil Unit Penerangan KB (R/I/MUPEN/2015). Register Kegiatan Mobil Unit Penerangan KB serta Bundel hasil pencatatan kegiatan di tingkat Kecamatan kemudian diolah dengan menggunakan program aplikasi komputer yang akan menghasilkan output bulanan berupa Hasil Kegiatan Pengendalian Lapangan Program KKBPK di suatu kabupaten/kota. Hasil pengolahan tersebut setiap tahunnya dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi, Bupati/Walikota, dan Mitra Kerja di wilayahnya, serta diumpan-balikkan ke tingkat di bawahnya. 5) Di tingkat Provinsi Setiap bulan dilakukan pencatatan kegiatan Mobil Unit Penerangan KB (R/I/MUPEN/2015). Register Kegiatan Mobil Unit Penerangan KB kemudian diolah dengan menggunakan program aplikasi komputer yang secara simultan akan menghasilkan output bulanan berupa Hasil Kegiatan Pengendalian Lapangan Program KKBPK di suatu provinsi. Hasil pengolahan tersebut setiap tahunnya dilaporkan ke BKKBN Pusat (Direktorat pelaporan dan Statistik), Gubernur, dan Mitra Kerja di wilayahnya, serta diumpan-balikkan ke tingkat di bawahnya. Untuk mengantisipasi seluruh laporan bulanan hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan bisa terkumpul secara lengkap dan tepat waktu, maka menjelang batas akhir pengumpulan tiba, jika laporan belum juga diterima bisa Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 41

dilakukan penjemputan laporan hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan secara berjenjang satu tingkat ke bawahnya, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan para penanggung jawab pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan di setiap tingkatan. Proses pengumpulan dan pelaporan bulanan ini sekaligus juga berfungsi sebagai alur klaim biaya operasional pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan, setiap formulir yang sudah dibuat menjadi dokumen untuk pengajuan klaim secara berjenjang mulai dari kader di lini lapangan hingga ke Perwakilan BKKBN Provinsi, untuk selanjutnya diproses pencairan dana operasional pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan berdasarkan klaim yang sudah diajukan.

Gambar 4.2 Alur Pengolahan Data dan Informasi Pengendalian Lapangan

Legenda: Pelaporan Online Pelaporan Offline Umpan Balik 42 |Pengendalian Lapangan

2. MEKANISME PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI Pengolahan hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan menggunakan metode Data Entry. Setelah pengolahan hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan selesai dilakukan, maka akan didapatkan tabulasi output hasil pengendalian lapangan. Untuk memberikan umpan balik kepada para pengelola data dan informasi di setiap tingkatan wilayah diperlukan pencetakan dan pendistribusian tabulasi output hasil pengendalian lapangan tersebut. D. MONITORING DAN EVALUASI Hasil kegiatan pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga selanjutnya dipantau dan dievaluasi dari berbagai aspek, antara lain aspek penyiapan sumber daya manusia, dana, sarana dan lingkungan yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan Sub Sistem pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan sehingga dapat tersedia data dan informasi hasil pengendalian lapangan yang berkualitas dengan ciri-ciri akurat, tepat waktu, dapat dipercaya, dan bermanfaat. 1. Pemantauan Pemantauan dilaksanakan di semua tingkatan wilayah dapat dilakukan melalui bimbingan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut : a. Bimbingan Secara Bertingkat Bimbingan pengelolaan data dilakukan oleh setiap tingkat pengelola sistem pengelolaan data terhadap tingkat yang berada langsung di bawahnya, tanpa menutup kemungkinan bahwa suatu tingkat dapat juga membina pengelola/pelaksana sistem pencatatan pelaporan yang berada dua tingkat di bawahnya atau lebih. BKKBN Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi serta memberikan bimbingan pengelolaan data ke Perwakilan BKKBN Provinsi dan SKPD-KB kabupaten/kota, sedangkan Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta memberikan bimbingan pengelolaan data ke tingkat SKPD-KB


kabupaten/kota kecamatan.

dan

petugas

pengelola

data

di

tingkat

b. Bimbingan Secara Berlanjut Bimbingan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak hanya dilaksanakan secara musiman atau incidental. Dengan demikian setiap hasil bimbingan harus diikuti dengan tindak lanjut nyata.

c. Bimbingan Secara Berencana Bimbingan hendaknya benar-benar dilakukan dengan perencanaan yang matang, sehingga kegiatan bimbingan dapat terarah sesuai dengan tujuannya. d. Bimbingan Komprehensif dan Menyeluruh Bimbingan komprehensif mengandung arti bahwa di dalam pembinaan Sub Sistem Pengelolaan data, pelaksanaannya haruslah tidak menganut prinsip “Pelaporan untuk Pelaporan” tetapi hendaknya melihat sistem pengelolaan data sebagai bagian yang tidak terlepas dari pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga secara keseluruhan dengan aspek-aspeknya yang sangat luas. 2. Evaluasi Evaluasi pelaksanaan pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan dilakukan setelah semua langkah kegiatan terlaksana, yaitu mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyebarluasan informasi hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap berbagai aspek. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi yaitu : a. Aspek Sumber Daya Manusia Aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang terlibat secara langsung maupun tak langsung dalam pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan, mulai dari pengetahuan, pengalaman, pelatihan, dan sebagainya. 44 |Pengendalian Lapangan

b. Aspek Sarana dan Prasarana Aspek berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan, teknologi serta sarana formulir untuk mendukung proses pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan, seperti: formulir, peta keluarga dan kupon, stiker tanda pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan, alat tulis, dan sebagainya. c. Aspek Metode Aspek yang berkaitan dengan sistem dan mekanisme pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan serta penggunaan petunjuk pengisian data hasil pengendalian lapangan, tata cara pelaksanaan anggaran, dan sebagainya.



BAB V

PENUTUP Panduan ini merupakan panduan umum bagi pengelola data di tingkat Pusat hingga lini lapangan dalam rangka menyiapkan data dan informasi hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi di daerah, panduan ini dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data yang tersedia adalah sebagaimana tertuang dalam instrumen yang digunakan. Variabel yang dikumpulkan diharapkan menghasilkan data dan informasi yang bermanfaat untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di semua tingkatan wilayah. Semangat dan komitmen dari para petugas pelaksana dan pengelola pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan di berbagai tingkatan wilayah sangat diperlukan untuk menunjang tersedianya data dan informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga secara berkelanjutan. Untuk dapat dimanfaatkannya data dan informasi hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan, maka kualitas hasil pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan harus menjadi perhatian bersama, baik oleh para pengumpul dan pengelola data disetiap tingkatan wilayah hingga Pusat. Oleh karena itu, untuk menghasilkan data yang berkualitas maka norma, standard, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan data rutin Pengendalian Lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman ini. Menyadari keterbatasan dalam penyusunan pedoman ini maka diperlukan suatu penyesuaian dengan situasi dan kondisi di lapangan.



LAMPIRAN

FORMULIR SISTEM PENGELOLAAN DATA RUTIN PENGENDALIAN LAPANGAN PROGRAM KKBPK A. SDM LINI LAPANGAN

PPLKB dan PKB/PLKB 1. Kartu Pendaftaran PPLKB (K/0/PPLKB/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi 2. Kartu Pendaftaran PKB/PLKB (K/0/PKB/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi Kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan 3. Kartu Pendaftaran PPKBD (K/0/PPKBD/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi 4. Kartu Pendaftaran Sub-PPKBD(K/0/Sub PPKBD/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi 5. Kartu Pendaftaran Kelompok KB (K/0/POK KB/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi

B. SARANA PROGRAM

Balai Penyuluhan KKBPK 1. Kartu Pendaftaran Balai Penyuluhan KKBPK (K/0/BP/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi 2. Register Kegiatan di Penyuluhan (R/I/BP/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi Mobil Unit Penerangan (MUPEN) Program KKBPK 3. Kartu Pendaftaran MUPEN (K/0/MUPEN/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi 4. Register Operasional Gerak MUPEN (R/I/MUPEN/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi MPC Program KKBPK 5. Kartu Pendaftaran MPC (K/0/MPC/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi 6. Register Kegiatan MPC, Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi


C. KELOMPOK KEGIATAN

Kelompok Kegiatan Kegiatan BKB 1. Kartu Pendaftaran Kelompok Kegiatan BKB (K/0/BKB/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi, Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi 2. Register Kegiatan Kegiatan Kelompok Bina Keliuarga Balita (R/I/BKB/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi, Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi Kelompok Kegiatan BKR 3. Kartu Pendaftaran Kelompok Kegiatan BKR (K/0/BKR/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi 4. Register Kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja (R/I/BKR/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi Kelompok Kegiatan BKL 5. Kartu Pendaftaran Kelompok Kegiatan BKL (K/0/BKL/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi 6. Register Kegiatan Kelompok Bina Keliuarga Lansia (R/I/BKL/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi Kelompok UPPKS 7. Kartu Pendaftaran Kelompok UPPKS (K/0/UPPKS/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi 8. Register Kegiatan Kelompok UPPKS (R/I/UPPKS/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi Kelompok PIK Remaja dan Mahasiswa 9. Kartu Pendaftaran Kelompok PIK Remaja dan Mahasiswa (K/0/PIK/R/M/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi 10. Register Kegiatan Kelompok PIK Remaja dan Mahasisw (R/I/ PIK/R/M/15), Petunjuk Pengisian dan Contoh Isi


A. FORMULIR SDM LINI LAPANGAN



1. KARTU PENDAFTARAN PENGAWAS PETUGAS LAPANGAN KB DAN PENYULUH KB - Formulir (K/0/PPLKB/15) - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN KARTU PENDAFTARAN

PENGAWAS PETUGAS LAPANGAN KB DAN PENYULUH KB

(K/0/PPLKB/15)

A. PETUNJUK UMUM Kartu ini (K/0/PPLKB/15) dibuat oleh UPT/PPLKB/Koordinator PLKB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi UPT/PPLKB/Koordinator PLKB dan dikirimkan ke kepala SKPD-KB Kabupaten Kota untuk mendapatkan persetujuan. B. KODE REGISTER PPLKB Kode register PPLKB diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi PPLKB, terdiri dari :  Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).  Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut kode kabupaten/kota (Kode Kemendagri).  Kotak 5 dan 6, adalah nomor urut kode kecamatan (Kode Kemendagri).  Kotak 7 sudah terisi kode SDM Lini Lapangan PPLKB yaitu huruf A  Kotak 8 dan 9, adalah nomor urut kode register SDM Lini Lapangan PPLKB di kecamatan yang bersangkutan Kode register PPLKB terdiri dari SEMBILAN ANGKA.  Jika pendaftaran baru PPLKB, maka kode register tersebut diisi dan disetujui oleh SKPD-KB Kabupaten/Kota. C. IDENTITAS PPLKB 1. NAMA, diisi dengan nama lengkap Ka. UPT/PPLKB/Koord. PLKB yang bersangkutan 2. ALAMAT, diisi dengan alamat lengkap tempat tinggal Ka. UPT/PPLKB/Koord. PLKB yang bersangkutan, terdiri dari : a. JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan TIGA ANGKA kode RW. b. DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri). c. KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA kode kecamatan (kode Kemendagri). Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 57

d. KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri). e. PROVINSI, diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri). f. No. Hp, diisi dengan nomor handphone g. Email, diisi dengan alamat email yang aktif 3. JENIS KELAMIN, diberi tanda lingkaran (O) pada huruf L atau P yang tersedia 4. NAMA JABATAN PETUGAS KB TINGKAT KECAMATAN, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan jabatan dari Pengawas bersangkutan 5. NIP, diisi dengan angka yang menunjukkan Nomor Induk Pegawai (NIP) pada kotak yang tersedia. 6. PENDIDIKAN TERAKHIR, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Pengawas bersangkutan 7. - PANGKAT & GOLONGAN, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan Pangkat & golongan Pengawas bersangkutan - TMT, diisi dengan angka yang menunjukkan tanggal, bulan dan tahun SK kenaikan pangkat dan golongan PPLKB yang bersangkutan diterbitkan 8.

PELATIHAN FUNGSIONAL, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan Pelatihan Fungsional yang pernah diikuti oleh Pengawas bersangkutan

9.

PELATIHAN TEKNIS, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan Pelatihan Teknis yang pernah diikuti oleh Pengawas bersangkutan

Setelah K/0/PPLKB/15 terisi dengan dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian kartu. Selanjutnya, ditandatangani oleh Ka. UPT/PPLKB/Koord.PLKB yang bersangkutan dan Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota, serta diisi nama jelas dan NIP-nya. Jika Ka. UPT/PPLKB/Koord.PLKB bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka NIP dapat dikosongkan.


Contoh Isi



2. KARTU PENDAFTARAN PENGAWAS PETUGAS LAPANGAN KB DAN PENYULUH KB - Formulir (K/0/PKB/15) - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN KARTU DATA POTENSI PETUGAS LAPANGAN KB DAN PENYULUH KB

(K/0/PKB/15)

A. PETUNJUK UMUM Kartu ini (K/0/PKB/15) dibuat oleh PKB/PLKB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi PPLKB dan dikirimkan ke kepala SKPD-KB Kabupaten Kota untuk mendapatkan persetujuan. B. KODE REGISTER PLKB Kode register PKB/PLKB diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi PKB/PLKB, terdiri dari :  Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).  Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut kode kabupaten/kota (Kode Kemendagri).  Kotak 5 dan 6, adalah nomor urut kode kecamatan (Kode Kemendagri).  Kotak 7 sudah terisi kode SDM Lini Lapangan PKB/PLKB yaitu huruf B  Kotak 8 dan 9, adalah nomor urut kode register SDM Lini Lapangan PKB/PLKB di kecamatan yang bersangkutan Kode register PKB/PLKB terdiri dari SEMBILAN ANGKA. a. Jika pendaftaran baru PKB/PLKB, maka kode register tersebut diisi dan disetujui oleh SKPD-KB Kabupaten/Kota. b. Jika PKB/PLKB sudah terdaftar, maka kode register tersebut bisa langsung diisi oleh PKB/PLKB bersangkutan dengan persetujuan SKPD-KB Kabupaten/Kota. C. IDENTITAS PPLKB 1.

NAMA, diisi dengan nama lengkap PKB/PLKB yang bersangkutan

2. ALAMAT, diisi dengan alamat lengkap di mana PKB/PLKB tersebut berdomisili, terdiri dari : a. JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan TIGA ANGKA kode RW. b. DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri). Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 65

c. KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA kode kecamatan (kode Kemendagri). d. KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri). e. PROVINSI, diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri). f. No. Hp, diisi dengan nomor Handphon yang dimiliki PKB/PLKB yang bersangkutan g. Email, diisi dengan alamat email PKB/PLKB yang bersangkutan 3. JENIS KELAMIN, diberi tanda lingkaran (O) pada huruf L atau P yang tersedia 4. NAMA JABATAN PETUGAS KB TINGKAT DESA, - diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan jabatan dari Petugas KB tingkat Desa (PKB/PLKB) bersangkutan, - diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia jenjang/kualifikasi jabatan fungsional apabila jabatan petugas yang bersangkutan adalah PKB. -

5.

diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia untuk Status PNS atau bukan PNS apabila jabatan petugas yang bersangkutan adalah PLKB.

- ANGKA KREDIT PKB, diisi dengan angka yang menunjukkan nilai angka kredit terakhir PKB yang bersangkutan apabila jabatan petugas yang bersangkutan adalah PKB -

TMT, diisi dengan angka yang menunjukkan tanggal, bulan dan tahun angka kredit tersebut diterima apabila jabatan petugas yang bersangkutan adalah PKB.

6. NIP, diisi dengan angka yang menunjukkan Nomor Induk Pegawai (NIP) pada kotak yang tersedia sesuai dengan NIP petugas bersangkutan apabila petugas bersangkutan adalah PNS 7. NIK, diisi dengan nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk petugas bersangkutan pada kotak yang tersedia. 8. PENDIDIKAN TERAKHIR, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Pengawas bersangkutan 9. PANGKAT DAN GOLONGAN, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan Pangkat & golongan Pengawas bersangkutan


10. PELATIHAN FUNGSIONAL, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan Pelatihan Fungsional yang pernah diikuti oleh Pengawas bersangkutan 11. PELATIHAN TEKNIS, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan Pelatihan Teknis yang pernah diikuti oleh Pengawas bersangkutan 12. PERLENGKAPAN, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan perlengkapan yang dimiliki petugas PKB/PLKB yang bersangkutan 13. KELURAHAN/DESA BINAAN, diisi dengan nama-nama Kelurahan/desa yang menjadi wilayah binaan petugas PKB/PLKB yang bersangkutan dan diisi dengan angka yang menunjukkan kode wilayah pada kotak yang tersedia sesuai dengan kode wilayah kelurahan/desa binaan tersebut (kode Kemendagri). Setelah K/0/PKB/15 terisi dengan dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian kartu. Selanjutnya ditandatangani oleh Ka. UPT/PPLKB/Koord.PLKB yang bersangkutan dan Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota, serta diisi nama jelas dan NIP-nya. Jika PKB/PLKB bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka NIP dapat dikosongkan.



Contoh Isi



3. KARTU PENDAFTARAN PEMBANTU PEMBINA KB DESA - Formulir K/0/PPKBD - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN KARTU DATA POTENSI PPKBD (K/0/PPKBD/15) A. PETUNJUK UMUM Kartu ini (K/0/PPKBD/15) dibuat oleh Ketua PPKBD, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi PPKBD dan dikirimkan kepada UPT/PPLKB/Koord.PLKB KB untuk mendapatkan persetujuan. B. KODE REGISTER PPKBD Kode register PPKBD diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi PPKBD, terdiri dari :  Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).  Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut kode kabupaten/kota (Kode Kemendagri).  Kotak 5 dan 6, adalah nomor urut kode kecamatan (Kode Kemendagri).  Kotak 7 sudah terisi kode SDM Lini Lapangan PPKBD yaitu huruf C  Kotak 8 dan 9, adalah nomor urut kode register SDM Lini Lapangan PPKBD di kecamatan yang bersangkutan Kode register PPKBD terdiri dari DELAPAN ANGKA. a. Jika pendaftaran baru PPKBD, maka kode register tersebut diisi dan disetujui oleh SKPD-KB Kabupaten/Kota. b. Jika PPKBD sudah terdaftar, maka kode register tersebut bisa langsung diisi oleh PPKBD bersangkutan dengan persetujuan SKPD-KB Kabupaten/Kota. C. IDENTITAS PPKBD 1.

ALAMAT, diisi dengan alamat lengkap di mana tempat pelayanan KB tersebut berdomisili, terdiri dari : a. JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan TIGA ANGKA kode RW. b. DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri). c. KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA kode kecamatan (kode Kemendagri). Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 75

d. KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri). e. PROVINSI, diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri). 2. KEPENGURUSAN a. Jabatan, kolom ini sudah terisi dengan nama jabatan dalam pengurus PPKBD b. Nomor Induk Kependudukan (NIK), diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk pengurus PPKBD bersangkutan c. Nama, diisi dengan nama pengurus PPKBD pada kotak yang tersedia sesuai dengan jabatan PPKBD bersangkutan d. Pendidikan Terakhir, diisi dengan Pendidikan terakhir pengurus PPKBD bersangkutan 3. PERAN a. Pengorganisasian, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan peran Pengorganisasian yang dilakukan oleh PPKBD bersangkutan b. Pertemuan, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan frekuensi Pertemuan yang dilakukan oleh PPKBD bersangkutan c. KIE dan Konseling, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan peran KIE dan Konseling yang dilakukan oleh PPKBD bersangkutan d. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan peran dalam Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran yang dilakukan oleh PPKBD bersangkutan e. Pelayanan Kegiatan, Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan peran dalam Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran program KKBPK yang dilakukan oleh PPKBD bersangkutan f. Kemandirian, Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan peran dalam mendorong kemandirian program KKBPK dan kemandirian kelompok kegiatan (POKTAN) yang dilakukan oleh PPKBD bersangkutan


4. PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan pelatihan yang pernah diikuti oleh anggota PPKBD bersangkutan Setelah K/0/PPKBD/15 terisi dengan dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian kartu. Selanjutnya, ditandatangani oleh Ketua PPKBD yang bersangkutan dan Ka. UPT/PPLKB/Koord.PLKB, serta diisi nama jelas dan NIP-nya. Jika Ka. UPT/PPLKB/Koord.PLKB dan PKB/PLKB bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka NIP dapat dikosongkan



Contoh Isi



4. KARTU PENDAFTARAN SUB PEMBANTU PEMBINA KB DESA (Sub PPKBD) - Formulir K/0/Sub PPKBD - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN KARTU DATA POTENSI SUBPPKBD(K/0/Sub PPKBD/15) A. PETUNJUK UMUM Kartu ini (K/0/Sub PPKBD/15) dibuat oleh Ketua Sub PPKBD, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi Sub-PPKBD dan dikirimkan kepada PKB/PLKB/Petugas KB untuk mendapatkan persetujuan. B. KODE REGISTER Sub PPKBD Kode register Sub-PPKBDdiisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi Sub PPKBD, terdiri dari :  Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).  Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut kode kabupaten/kota (Kode Kemendagri).  Kotak 5 dan 6, adalah nomor urut kode kecamatan (Kode Kemendagri).  Kotak 7 sudah terisi kode SDM Lini Lapangan Sub-PPKBDyaitu huruf D  Kotak 8 dan 9, adalah nomor urut kode register SDM Lini Lapangan Sub-PPKBDdi kecamatan yang bersangkutan Kode register Sub-PPKBDterdiri dari DELAPAN ANGKA. a. Jika pendaftaran baru Sub PPKBD, maka kode register tersebut diisi dan disetujui oleh SKPD-KB Kabupaten/Kota. b. Jika Sub-PPKBDsudah terdaftar, maka kode register tersebut bisa langsung diisi oleh Sub-PPKBDbersangkutan dengan persetujuan SKPD-KB Kabupaten/Kota. D. IDENTITAS Sub PPKBD 1.

ALAMAT, diisi dengan alamat lengkap di mana Sub-PPKBDtersebut berdomisili, terdiri dari : a. JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan TIGA ANGKA kode RW. b. DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri). c. KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA kode kecamatan (kode Kemendagri). Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 85

d. KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri). e. PROVINSI, diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri). 2. KEPENGURUSAN a. Jabatan, sudah terisi dengan nama jabatan dalam pengurus Sub PPKBD b. Nomor Induk Kependudukan (NIK), diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk pengurus Sub-PPKBDbersangkutan c. Nama, diisi dengan nama pengurus Sub-PPKBDpada kotak yang tersedia sesuai dengan jabatan Sub-PPKBDbersangkutan d. Pendidikan Terakhir, diisi dengan Pendidikan terakhir pengurus Sub-PPKBDbersangkutan 3. PERAN a. Pengorganisasian, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan peran Pengorganisasian yang dilakukan oleh Sub-PPKBDbersangkutan b. Pertemuan, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan frekuensi Pertemuan yang dilakukan oleh Sub-PPKBDbersangkutan c. KIE dan Konseling, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan peran KIE dan Konseling yang dilakukan oleh Sub-PPKBDbersangkutan d. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan peran dalam Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran yang dilakukan oleh Sub-PPKBDbersangkutan e. Pelayanan Kegiatan, Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan peran dalam Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran program KKBPK yang dilakukan oleh SubPPKBDbersangkutan f. Kemandirian, Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan peran dalam mendorong kemandirian program KKBPK dan kemandirian kelompok kegiatan (POKTAN) yang dilakukan oleh Sub-PPKBDbersangkutan


4. PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan pelatihan yang pernah diikuti oleh anggota Sub-PPKBDbersangkutan Setelah K/0/Sub-PPKBD/15 terisi dengan dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian kartu. Selanjutnya, ditandatangani oleh Ketua Sub-PPKBD yang bersangkutan dan PKB/PLKB pembinanya, serta diisi nama jelas dan NIP-nya. Jika PKB/PLKB bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka NIP dapat dikosongkan



Contoh Isi



5. KARTU PENDAFTARAN KELOMPOK KB - Formulir K/0/POK KB/15 - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN KARTU PENDAFTARAN KELOMPOK KB (K/0/POK-KB/15) A. PETUNJUK UMUM Kartu ini (K/0/POK KB/15) dibuat oleh Ketua Kelompok KB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi Kelompok KB dan dikirimkan kepada PKB/PLKB/Petugas KB untuk mendapatkan persetujuan. B. KODE REGISTER KELOMPOK KB Kode register Kelompok KB diisi dengan angka-angka menunjukkan nomor kode registrasi Kelompok KB, terdiri dari :

yang

 Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).  Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut kode kabupaten/kota (Kode Kemendagri).  Kotak 5 dan 6, adalah nomor urut kode kecamatan (Kode Kemendagri).  Kotak 7 sudah terisi kode SDM Lini Lapangan Kelompok KB yaitu huruf E  Kotak 8 dan 9, adalah nomor urut kode register SDM Lini Lapangan Kelompok KB di kecamatan yang bersangkutan Kode register Kelompok KB terdiri dari DELAPAN ANGKA. a. Jika pendaftaran baru Sub PPKBD, maka kode register tersebut diisi dan disetujui oleh SKPD-KB Kabupaten/Kota. b. Jika Sub-PPKBDsudah terdaftar, maka kode register tersebut bisa langsung diisi oleh Kelompok KB bersangkutan dengan persetujuan SKPD-KB Kabupaten/Kota. C. IDENTITAS SUB PPKBD 1.

ALAMAT, diisi dengan alamat lengkap di mana tempat pelayanan KB tersebut berdomisili, terdiri dari : a. JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan TIGA ANGKA kode RW. b. DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri). c. KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 95

kode kecamatan (kode Kemendagri). d. KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri). e. PROVINSI, diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri). 2. KEPENGURUSAN a. Jabatan, sudah terisi dengan nama jabatan dalam Kelompok KB b. Nomor Induk Kependudukan (NIK), diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk pengurus Kelompok KB bersangkutan c. Nama, diisi dengan nama pengurus Kelompok KB pada kotak yang tersedia sesuai dengan jabatan Kelompok KB bersangkutan d. Pendidikan Terakhir, diisi dengan Pendidikan terakhir pengurus Kelompok KB bersangkutan 3. PERAN a. Pengorganisasian, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan peran Pengorganisasian yang dilakukan oleh Kelompok KB bersangkutan b. Pertemuan, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan frekuensi Pertemuan yang dilakukan oleh Kelompok KB bersangkutan c. KIE dan Konseling, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan peran KIE dan Konseling yang dilakukan oleh Kelompok KB bersangkutan d. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan peran dalam Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran yang dilakukan oleh Kelompok KB bersangkutan e. Pelayanan Kegiatan, Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan peran dalam Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran program KKBPK yang dilakukan oleh Kelompok KB bersangkutan f. Kemandirian, Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan peran dalam mendorong kemandirian program KKBPK dan kemandirian kelompok kegiatan (POKTAN) yang dilakukan oleh Kelompok KB bersangkutan 4. PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan pelatihan yang pernah


diikuti oleh anggota Kelompok KB bersangkutan Setelah K/0/Pok-KB/15 terisi dengan dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian kartu. Selanjutnya, ditandatangani oleh Ketua Kelompok KB yang bersangkutan dan PKB/PLKB pembinanya, serta diisi nama jelas dan NIP-nya. Jika PKB/PLKB bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka NIP dapat dikosongkan



Contoh Isi



B. FORMULIR SARANA PROGRAM



1. KARTU PENDAFTARAN BALAI PENYULUHAN KKBPK - Formulir (K/0/BP/15) - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN KARTU PENDAFTARAN BALAI PENYULUHAN KKBPK (K/0/BP/15) A. PETUNJUK UMUM Kartu ini (K/0/BP/15) dibuat oleh Pimpinan Balai (Ka. UPT/PPLKB/Koord.PLKB/Ka. UPT/PPLKB/Koord. PLKB), digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi Balai Penyuluhan KKBPK dan dikirimkan kepada Pengelola Data SKPD KB Kabupaten/Kota. B. KODE REGISTER Balai Penyuluhan KKBPK Kode register Balai Penyuluhan KKBPK diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi Balai Penyuluhan KKBPK, terdiri dari :  Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).  Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut kode kabupaten/kota (Kode Kemendagri).  Kotak 5 dan 7, adalah nomor urut kode kecamatan (Kode Kemendagri).  Kotak 7 dan 8, adalah nomor urut kode register Balai Penyuluhan KKBPK di kecamatan yang bersangkutan. Kode register Balai Penyuluhan KKBPK terdiri dari DELAPAN ANGKA. a. Jika pendaftaran baru Balai Penyuluhan KKBPK, maka kode register tersebut diisi dan disetujui oleh SKPD-KB Kabupaten/Kota. b. Jika Balai Penyuluhan KKBPK sudah terdaftar, maka kode register tersebut bisa langsung diisi oleh Pimpinan Balai (Ka. UPT/PPLKB/Koord.PLKB) Penyuluhan KKBPK bersangkutan dengan persetujuan SKPD-KB Kabupaten/Kota. C. IDENTITAS KELOMPOK 1.

NAMA, diisi dengan nama Balai Penyuluhan KKBPK yang bersangkutan

2. ALAMAT, diisi dengan alamat lengkap di mana Balai Penyuluhan KKBPK tersebut berdomisili, terdiri dari : a. JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan


TIGA ANGKA kode RW. b. DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri). c. KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA kode kecamatan (kode Kemendagri). d. KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri). e. PROVINSI, diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri). D. INFORMASI BALAI PENYULUHAN KKBPK 1.

SK PENGUKUHAN, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika Balai Penyuluhan KKBPK yang bersangkutan memiliki SK Pengukuhan dari pejabat setempat, dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak jika Balai Penyuluhan KKBPK yang bersangkutan tidak memiliki SK Pengukuhan dari pejabat setempat. Selanjutnya jika ada SK Pengukuhan, maka diisi : -

No. SK, diisi sesuai no dikeluarkannya SK Pengukuhan tersebut

- Tanggal SK, diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya SK Pengukuhan tersebut - Dikeluarkan oleh, diisi nama pejabat yang mengeluarkan SK Pengukuhan Balai Penyuluhan KKBPK tersebut 2. SUMBER DANA KEGIATAN, dengan tanda centang (√) pada kolom tersedia sumber dana pembiayaan kegiatan yang terdiri dari APBN, APBD, DAK dan kotak lainnya apabila ada sumber dana lain selain dari yang tersedia E. PENGURUS KELOMPOK 1.

Jabatan, kolom ini sudah terisi dengan nama jabatan pengurus Balai Penyuluhan KKBPK

2. Kode Keluarga Indonesia (KKI), diisi dengan 16 digit angka pada kotak yang tersedia sesuai dengan kode keluarga Indonesa dan sesuai dengan jabatan pengurus Balai Penyuluhan KKBPK bersangkutan 3. Nama, diisi dengan nama pada kotak yang tersedia sesuai dengan jabatan pengurus Balai Penyuluhan KKBPK bersangkutan


F. SARANA DAN KELENGKAPAN 1. Jenis Sarana dan Kelengkapan Balai Penyuluhan KKBPK -

Sarana, sudah terisi dengan nama sarana yang dimiliki Balai Penyuluhan KKBPK bersangkutan

-

Perpustakaan, sudah terisi dengan buku-buku sarana perpustakaan yang dimiliki Balai Penyuluhan KKBPK bersangkutan

-

Alat Bantu Penyuluhan, sudah terisi dengan nama sarana alat bantu yang dimiliki Balai Penyuluhan KKBPK bersangkutan

-

Perlengkapan Ruangan dan Administrasi, sudah terisi dengan perlengkapan ruangan dan Administrasi yang dimiliki Balai Penyuluhan KKBPK bersangkutan

2. Jumlah Yang Ada, diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah sarana yang dimiliki Balai Penyuluhan KKBPK bersangkutan 3. Jumlah Yang Bisa dipakai, diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah sarana yang bisa dipakai yang dimiliki Balai Penyuluhan KKBPK bersangkutan Setelah K/0/BP/15 terisi dengan dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian kartu. Selanjutnya ditandatangani oleh Pimpinan Balai (Ka. UPT/PPLKB/Koord.PLKB) yang bersangkutan dan Kepala SKPD KB Kabupaten/Kota, serta diisi nama jelas dan NIP-nya.



Contoh Isi



2. REGISTER KEGIATAN BALAI PENYULUHAN KKBPK - Formulir (R/I/BP/15) - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN REGISTER KEGIATAN BALAI PENYULUHAN KKBPK (R/I/BP/15) A. PETUNJUK UMUM Register ini (R/I/BP/15) dibuat oleh Pimpinan Balai (Ka. UPT/PPLKB/Koord.PLKB)KKBPK, digunakan sebagai sarana untuk mencatat dan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan KKBPK setiap bulan. B. IDENTITAS 1.

Nama Balai Penyuluhan KKBPK, diisi dengan nama Balai Penyuluhan KKBPK yang bersangkutan

2. Kode Register Balai Penyuluhan KKBPK, diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode register Balai Penyuluhan KKBPK 3. Bulan, diberi tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan bulan dan tahun R/I/BP/15 tersebut dibuat C. KEGIATAN di BALAI PENYULUHAN KKBPK 1.

JENIS KEGIATAN, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia jenis kegiatan yang dilakukan di Balai Penyuluhan KKBPK yaitu rapat koordinasi, peningkatan kapasitas, penyuluhan dan KIE.

2. SUBSTANSI, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan substansi kegiatan yang dilakukan di Balai Penyuluhan KKBPK pada bulan bersangkutan. 3. PESERTA YANG HADIR -

NO, diisi dengan angka yang menunjukkan nomor urut.

- NIK, diisi dengan nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk peserta yang hadir dalam pertemuan di Balai Penyuluhan KKBPK yang bersangkutan - Nama, diisi nama-nama peserta yang hadir dalam pertemuan di Balai Penyuluhan KKBPK yang bersangkutan - Jabatan, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan peserta yang hadir dalam pertemuan di Balai Penyuluhan KKBPK yang bersangkutan uan . - Tanda Tangan, diisi dengan tanda tangan peserta yang hadir dalam pertemuan di Balai Penyuluhan KKBPK yang bersangkutan


Setelah R/I/BP/15 terisi dengan benar dan lengkap, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian register. Selanjutnya ditandatangani serta diisi nama jelas dan NIP Kepala Bali Penyuluhan KKBPK bersangkutan.


Contoh Isi



3. KARTU DATA POTENSI MOBIL UNIT PENERANGAN (MUPEN) PROGRAM KKBPK - Formulir K/0/MUPEN/15 - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN KARTU PENDAFTARAN

MOBIL UNIT PENERANGAN (MUPEN) PROGRAM KKBPK

(K/0/MUPEN/15)

A. PETUNJUK UMUM Kartu ini (K/0/MUPEN//15) dibuat oleh Koordinator Pelaksana Teknis, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi Mobil Unit Penerangan dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu ini dilaporkan kepada Perwakilan BKKBN provisi jika wilayah operasional gerak MUPEN tersebut adalah Kabupaten/kota dan dilaporkan kepada BKKBN Pusat jika wilayah operasional gerak MUPEN tersebut adalah Provinsi. B. KODE REGISTER MUPEN Kode register Mupen diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi Mupen, terdiri dari :  Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).  Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut kode kabupaten/kota (Kode Kemendagri).  Kotak 5 dan 6, adalah nomor urut kode register Mupen di Kabupaten/ Kota bersangkutan. Kode register Mupen terdiri dari ENAM ANGKA. a. Jika pendaftaran baru Mupen, maka kode register tersebut diisi dan disetujui oleh SKPD-KB Kabupaten/Kota. b. Jika Mupen sudah terdaftar, maka kode register tersebut bisa langsung diisi oleh Koordinator pelaksanan teknis Mupen bersangkutan dengan persetujuan SKPD-KB Kabupaten/Kota. C. IDENTITAS KELOMPOK 1.

ALAMAT, diisi dengan alamat lengkap di mana tempat Mobil Unit Penerangan (MUPEN) tersebut berdomisili, terdiri dari : a. JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan TIGA ANGKA kode RW. b. DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri). c. KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA kode kecamatan (kode Kemendagri). Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 125

d. KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri). e. PROVINSI, diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri). 2. Wilayah Operasional Gerak, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak yang tersedia yaitu wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota. 3. Sumber Anggaran Pengadaan, diisi dengan sumber anggaran MUPEN yang bersangkutan diperoleh 4. Tahun Pengadaan, diisi dengan angka yang menunjukkan tahun pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) 5. Kondisi MUPEN saat ini, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak sesuai dengan kondisi MUPEN saat ini D. SUMBER DAYA MANUSIA 1.

Jabatan, sudah terisi dengan nama jabatan pengelola pada Mobil Unit Penerangan (MUPEN)

2. NIK, diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan jabatan pengelola MUPEN yang bersangkutan 3. Nama, diisi dengan nama pada kotak yang tersedia sesuai dengan jabatan pengurus Balai Penyuluhan KKBPK bersangkutan E. SARANA DAN PERLENGKAPAN Jenis Sarana dan Perlengkapan, sudah terisi dengan nama jenis sarana dan perlengkapan yang ada pada Mobil Unit Penerangan (MUPEN) Jumlah Yang ada, diisi angka yang menunjukan jumlah Sarana dan Perlengkapan yang ada pada pada Mobil Unit Penerangan (MUPEN). Jumlah Yang Bisa Dipakai, diisi angka yang menunjukan jumlah Sarana dan Perlengkapan yang Bisa Dipakai pada pada Mobil Unit Penerangan (MUPEN). Setelah K/0/MUPEN/15 terisi dengan dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian kartu. Selanjutnya ditandatangani oleh kepala Koordinator pelaksana teknis dan Penanggung jawab teknis MUPEN yang bersangkutan, serta diisi nama jelas dan NIP-nya.




Contoh Isi



4. REGISTER KEGIATAN MOBIL UNIT PENERANGAN (MUPEN) PROGRAM KKBPK - Formulir R/I/MUPEN/15 - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN REGISTER KEGIATAN MOBIL UNIT PENERANGAN PROGRAM KKBPK (R/I/MUPEN/15) A. PETUNJUK UMUM Register ini (R/I/MUPEN/15) dibuat oleh Koordinator pelaksana teknis MUPEN, digunakan sebagai sarana untuk mencatat dan melaporkan kegiatan Operasional Gerak MUPEN yang bersangkutan setiap bulan. B. IDENTITAS 1.

Provinsi, diisi dengan nama provinsi jika wilayah gerak MUPEN yang bersangkutan adalah tingkat provinsi

2. Kabupaten/Kota, diisi dengan nama Kabupaten/Kota jika wilayah gerak MUPEN yang bersangkutan adalah tingkat Kabupaten/Kota 3. Kode Register MUPEN, diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode MUPEN yang bersangkutan. 4. Bulan, diberi tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan bulan dan tahun R/I/MUPEN/15 tersebut dibuat C. KEGIATAN YANG DILAKUKAN 1.

NAMA KEGIATAN, diisi dengan nama kegiatan Operasional Gerak MUPEN pada bulan bersangkutan.

2. LOKASI, diisi dengan nama lokasi Operasional Gerak MUPEN tersebut dilaksanakan. 3. JENIS KEGIATAN, diisi dengan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia jenis kegiatan yang dilakukan di Balai Penyuluhan KKBPK yaitu KIE atau Bukan KIE. 4. MATERI KIE, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan materi KIE jika jenis kegiatan yang dilakukan adalah 5. JUMLAH PENONTON/AUDIENCE, diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah penonton/audience yang hadir dalam setiap kegiatan Operasional Gerak MUPEN yang bersangkutan 6. SUMBER DANA KEGIATAN, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia untuk setiap kegiatan Operasional Gerak MUPEN yang bersangkutan 7. KETERANGAN


Setelah R/I/MUPEN/15 terisi dengan benar dan lengkap, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian register. Selanjutnya ditandatangani serta diisi nama jelas dan NIP Koordinator pelaksanan MUPEN bersangkutan.


Contoh Isi



5. KARTU PENDAFTARAN MEDIA PRODUCTION CENTRE (MPC) PROGRAM KKBPK - Formulir K/0/MUPEN/15 - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN KARTU DATA POTENSI

MEDIA PRODUCTION CENTRE (MPC) PROGRAM KKBPK

(K/0/MPC/15)

A. PETUNJUK UMUM Kartu ini (K/0/MPC//15) dibuat oleh Koordinator Pelaksana Teknis, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi dan kegiatan yang dilakukan MPC dan diserahkan kepada Kepala Perwakilan BKKBN provinsi untuk mendapatkan persetujuan. B. KODE REGISTER MPC Kode register MPC diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi MPC, terdiri dari :  Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).  Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut kode register MPC di Kabupaten/ Kota bersangkutan. Kode register MPC terdiri dari ENAM EMPAT. a. Jika pendaftaran baru MPC, maka kode register tersebut diisi dan disetujui oleh SKPD-KB Kabupaten/Kota. b. Jika MPC sudah terdaftar, maka kode register tersebut bisa langsung diisi oleh Koordinator pelaksanan teknis Mupen bersangkutan dengan persetujuan SKPD-KB Kabupaten/Kota. C. IDENTITAS KELOMPOK 1.

ALAMAT, diisi dengan alamat lengkap MPC tersebut berada, terdiri dari : a. JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan TIGA ANGKA kode RW. b. DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri). c. KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA kode kecamatan (kode Kemendagri). d. KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri). e. PROVINSI, diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri).


2. Berdisi Sejak tahun, diisi dengan angka yang menunjukkan tahun MPC tersebut didirikan 3. Kondisi MPC saat ini, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak sesuai dengan kondisi MPC saat ini D. SUMBER DAYA MANUSIA 1.

Jabatan, sudah terisi dengan nama jabatan pengelola pada Media Production Centre (MPC).

2. NIK, diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan jabatan pengelola Media Production Centre (MPC) yang bersangkutan 3. Nama, diisi dengan nama pada kotak yang tersedia sesuai dengan jabatan pengurus Balai Penyuluhan KKBPK bersangkutan E. SARANA DAN PERLENGKAPAN Jenis Sarana dan Perlengkapan, sudah terisi dengan nama jenis sarana dan perlengkapan yang ada pada Media Production Centre (MPC) Jumlah Yang ada, diisi angka yang menunjukan jumlah Sarana dan Perlengkapan yang ada pada pada Media Production Centre (MPC). Jumlah Yang Bisa Dipakai, diisi angka yang menunjukan jumlah Sarana dan Perlengkapan yang Bisa Dipakai pada pada Media Production Centre (MPC).


C. FORMULIR SARANA PROGRAM DI KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN)



1. KARTU PENDAFTARAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) - Formulir K/0/BKB/15 - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN KARTU DATA POTENSI KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (K/0/BKB/15) A. PETUNJUK UMUM Kartu ini (K/0/BKB/15) dibuat oleh Ketua Kelompok BKB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi Kelompok BKB dan dikirimkan kepada PKB/PLKB/Petugas KB untuk mendapatkan persetujuan. B. KODE REGISTER Kelompok BKB Kode register Kelompok BKB diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi Kelompok BKB, terdiri dari :  Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).  Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut kode kabupaten/kota (Kode Kemendagri).  Kotak 5 dan 6, adalah nomor urut kode kecamatan (Kode Kemendagri).  Kotak 7 sudah terisi kode POKTAN BKB yaitu angka 1  Kotak 8 dan 9, adalah nomor urut kode register Kelompok Kegiatan BKB di kecamatan yang bersangkutan Kode register Kelompok BKB terdiri dari SEMBILAN ANGKA. a. Jika pendaftaran baru Kelompok BKB, maka kode register tersebut diisi dan disetujui oleh SKPD-KB Kabupaten/Kota. b. Jika Kelompok BKB sudah terdaftar, maka kode register tersebut bisa langsung diisi oleh Ketua Kelompok BKB bersangkutan dengan persetujuan SKPD-KB Kabupaten/Kota. C. IDENTITAS KELOMPOK 1. NAMA KELOMPOK, diisi dengan nama Kelompok Kegiatan BKB yang bersangkutan. 2. ALAMAT, diisi dengan huruf-huruf dan angka-angka yang menunjukkan alamat lengkap di mana kelompok kegiatan BKB tersebut berdomisili, terdiri dari : a. JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan TIGA ANGKA kode RW. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 151

b. DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri). c. KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA kode kecamatan (kode Kemendagri). d. KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri). e. PROVINSI, diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri). 3. PEMBINA, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak sesuai dengan Jabatan Pembina yang bersangkutan yaitu Ka. UPT/PPLKB/Koordinator PLKB, PKB/PLKB dan Lainnya a. Nama, diisi dengan nama jelas Pembina Kelompok BKB yang bersangkutan b. Kode Register Pembina, diisi dengan Kode Register Pembina yang bersangkutan pada kotak yang tersedia. D. INFORMASI KELOMPOK 1.

SK Pengukuhan, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika Kelompok BKB yang bersangkutan memiliki SK Pengukuhan dari pejabat setempat, dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak jika Kelompok BKB yang bersangkutan tidak memiliki SK Pengukuhan dari pejabat setempat. Selanjutnya jika ada SK Pengukuhan, maka diisi : -

No. SK, diisi sesuai no SK Pengukuhan Kelompok BKB yang bersangkutan

-

Tanggal SK, diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya SK Pengukuhan tersebut

-

Dikeluarkan oleh, diisi nama pejabat yang mengeluarkan SK Pengukuhan tersebut

2. Sumber Dana Kegiatan Kelompok, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom sesuai dengan sumber dana yang diperoleh kelompok yang terdiri dari APBN, APBD, ADD, Swadaya dan Mitra 3. Keterpaduan Kelompok, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia apabila kelompok BKB yang bersangkutan terpadu dengan kelompok kegiatan lain (Posyandu, PAUD, Lainnya)


E. PENGURUS KELOMPOK 1.

Jabatan, kolom ini sudah terisi dengan nama jabatan dalam kelompok BKB

2. Kode Keluarga Indonesia (KKI), diisi dengan 16 digit angka pada kotak yang tersedia sesuai dengan kode keluarga Indonesa sesuai dengan jabatan pada kelompok BKB yang bersangkutan 3. Nama, diisi dengan nama pada kotak yang tersedia sesuai dengan jabatan pada kelompok BKB yang bersangkutan 4. Pernah Mendapatkan Pelatihan BKB, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom SUDAH jika yang bersangkutan pernah mendapat pelatihan BKB, dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom BELUM jika yang bersangkutan belum pernah mendapat pelatihan BKB F. KETERSEDIAAN SARANA BKB SARANA BKB, sudah terisi dengan sarana-sarana kelompok kegiatan BKB KETERSEDIAAN SARANA, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika sarana BKB sesuai pada kolom sarana BKB dimiliki oleh kelompok BKB yang bersangkutan dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak jika sarana BKB sesuai pada kolom sarana BKB tidak dimiki oleh kelompok BKB yang bersangkutan

G. INFORMASI ANGGOTA KELOMPOK 1.

Kode Keluarga Indonesia (KKI), diisi dengan 16 digit angka pada kotak yang tersedia sesuai dengan kode keluarga Indonesa anggota kelompok BKB yang bersangkutan

2. Nama, diisi dengan nama lengkap anggota kelompok BKB yang bersangkutan beserta gelarnya Setelah K/0/BKB/15 terisi dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah kanan pada tempat yang tersedia diisi nama tempat, bulan dan tahun pengisian kartu tersebut. Selanjutnya ditandatangani oleh ketua kelompok BKB dan Pembina kelompok BKB serta diisi nama jelas ketua kelompok BKB dan Pembina kelompok BKB tersebut.



Contoh Isi



2. REGISTER PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) - Formulir R/I/BKB/15 - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN REGISTER PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (R/I/BKB/15) A. PETUNJUK UMUM Register ini (R/I/BKB/15) dibuat oleh Ketua Kelompok BKB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat dan melaporkan kegiatan Kelompok BKB setiap bulan. Dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing lembar diperuntukkan : a.

Lembar ke-1 dikirim ke petugas entri data.

b.

Lembar ke-2 sebagai arsip Kelompok BKR bersangkutan .

B. IDENTITAS 1.

Nama Kelompok BKB, diisi dengan nama Kelompok BKB

2. Kode Register Kelompok BKB, diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi kelompok BKB 3. Bulan, diberi tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan bulan dan tahun R/1/BKB tersebut dibuat C. KEGIATAN PERTEMUAN PENYULUHAN 1.

PENYAJI/NARASUMBER, diisi dengan Narasumber/penyaji yang menyampaikan materi dalam pertemuan penyuluhan kelompok BKB yang bersangkutan

2. MATERI PENYULUHAN, diisi dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan pertemuan/penyuluhan kelompok BKB 3. KELOMPOK UMUR, diisi dengan tanda centang (√) sesuai dengan materi kelompok umur yang disampaikan dalam pertemuan penyuluhan kelompok BKB yang bersangkutan 4. DISKUSI, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKB yang bersangkutan ada diskusi atau tanya jawab dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak Ada jika dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKB yang bersangkutan tidak ada diskusi atau tanya jawab. 5. KELUARGA ANGGOTA KELOMPOK YANG HADIR DALAM PETEMUAN


- NO, diisi dengan angka yang menunjukkan nomor urut. -

Nama, diisi nama-nama Anggota Kelompok BKB yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKB yang bersangkutan

- Kode Keluarga Indonesia (KKI), diisi Kode keluarga Indonesia Anggota Kelompok BKB yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKB yang bersangkutan - Tanda Tangan, diisi dengan Tanda tangan Anggota Kelompok BKB yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKB yang bersangkutan Setelah R/I/BKB/15 terisi dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah kanan pada tempat yang tersedia diisi nama tempat, bulan dan tahun pengisian register tersebut. Selanjutnya ditandatangani serta diisi nama jelas ketua kelompok BKB dan Pembina kelompok BKB tersebut.


Contoh Isi



3. KARTU DATA POTENSI KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR) - Formulir K/0/BKR/15 - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN KARTU DATA POTENSI KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (K/0/BKR/15) A. PETUNJUK UMUM Kartu ini (K/0/BKR/15) dibuat oleh Ketua Kelompok BKR, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi Kelompok BKR dan dikirimkan kepada PKB/PLKB/Petugas KB untuk mendapatkan persetujuan. B. KODE REGISTER Kelompok BKR Kode register Kelompok BKR diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi Kelompok BKR, terdiri dari :  Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).  Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut kode kabupaten/kota (Kode Kemendagri).  Kotak 5 dan 6, adalah nomor urut kode kecamatan (Kode Kemendagri).  Kotak 7 sudah terisi kode POKTAN BKR yaitu angka 1  Kotak 8 dan 9, adalah nomor urut kode register Kelompok Kegiatan BKB di kecamatan yang bersangkutan Kode register Kelompok BKR terdiri dari SEMBILAN ANGKA. a. Jika pendaftaran baru Kelompok BKR, maka kode register tersebut diisi dan disetujui oleh SKPD-KB Kabupaten/Kota. b. Jika Kelompok BKR sudah terdaftar, maka kode register tersebut bisa langsung diisi oleh Ketua Kelompok BKR bersangkutan dengan persetujuan SKPD-KB Kabupaten/Kota. C. IDENTITAS KELOMPOK 1. NAMA KELOMPOK, diisi dengan nama Kelompok Kegiatan BKR yang bersangkutan. 2. ALAMAT, diisi dengan huruf-huruf dan angka-angka yang menunjukkan alamat lengkap di mana kelompok kegiatan BKR tersebut berdomisili, terdiri dari : a. JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan TIGA ANGKA kode RW. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 169

b. DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri). c. KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA kode kecamatan (kode Kemendagri). d. KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri). e. PROVINSI, diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri). 3. PEMBINA, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak sesuai dengan Jabatan Pembina yang bersangkutan yaitu Ka. UPT/PPLKB/Koordinator PLKB, PKB/PLKB dan Lainnya a. Nama, diisi dengan nama jelas Pembina Kelompok BKR yang bersangkutan b. Kode Register Pembina, diisi dengan Kode Register Pembina yang bersangkutan pada kotak yang tersedia. D. INFORMASI KELOMPOK 1. SK Pengukuhan, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika Kelompok BKR yang bersangkutan memiliki SK Pengukuhan dari pejabat setempat, dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak jika Kelompok BKR yang bersangkutan tidak memiliki SK Pengukuhan dari pejabat setempat. Selanjutnya jika ada SK Pengukuhan, maka diisi : -


-


-


2. Sumber Dana Kegiatan Kelompok, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom sesuai dengan sumber dana yang diperoleh kelompok yang terdiri dari APBN, APBD, ADD, Swadaya dan Mitra 3. Keterpaduan Kelompok, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia apabila kelompok BKB yang bersangkutan terpadu dengan kelompok kegiatan lain (Ekonomi Produktif, Lainnya)



Jabatan, kolom ini sudah terisi dengan nama jabatan dalam kelompok BKR

2. Kode Keluarga Indonesia (KKI), diisi dengan 16 digit angka pada kotak yang tersedia sesuai dengan kode keluarga Indonesa sesuai dengan jabatan pada kelompok BKR yang bersangkutan 3. Nama, diisi nama pada kotak yang tersedia sesuai dengan jabatan pada kelompok BKR yang bersangkutan 4. Pernah Mendapatkan Pelatihan BKR, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom SUDAH jika yang bersangkutan pernah mendapat pelatihan BKR, dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom BELUM jika yang bersangkutan belum pernah mendapat pelatihan BKR. F. KETERSEDIAAN SARANA BKR SARANA BKR, sudah terisi dengan sarana-sarana kelompok kegiatan BKB KETERSEDIAAN SARANA, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika sarana BKB sesuai pada kolom sarana BKR dimiliki oleh kelompok BKR yang bersangkutan dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak jika sarana BKR sesuai pada kolom sarana BKR tidak dimiki oleh kelompok BKR yang bersangkutan.


Kode Keluarga Indonesia (KKI), diisi dengan 16 digit angka pada kotak yang tersedia sesuai dengan kode keluarga Indonesa anggota kelompok BKR yang bersangkutan

2. Nama, diisi dengan nama-nama yang menjadi anggota kelompok BKR Setelah K/0/BKR/15 terisi dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah kanan pada tempat yang tersedia diisi nama tempat, bulan dan tahun pengisian kartu tersebut. Selanjutnya ditandatangani oleh ketua kelompok BKR dan Pembina kelompok BKR serta diisi nama jelas ketua kelompok BKR dan Pembina kelompok BKR tersebut.



Contoh Isi



4. REGISTER PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA (R/I/BKR/15) - Formulir R/I/BKR/15 - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN REGISTER PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (R/I/BKR/15) A. PETUNJUK UMUM Register ini (R/I/BKR/15) dibuat oleh Ketua Kelompok BKR, digunakan sebagai sarana untuk mencatat dan melaporkan kegiatan Kelompok BKR setiap bulan. Dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing lembar diperuntukkan : a.


b.

Lembar ke-2 sebagai arsip Kelompok BKR bersangkutan .

B. IDENTITAS 1.

Nama Kelompok BKR, diisi dengan nama Kelompok BKR

2. Kode Register Kelompok BKR, diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi kelompok BKR 3. Bulan, diberi tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan bulan dan tahun R/1/BKR tersebut dibuat C. KEGIATAN PERTEMUAN PENYULUHAN 1. PENYAJI/NARASUMBER, diisi dengan Narasumber/penyaji yang menyampaikan materi dalam pertemuan penyuluhan kelompok BKR yang bersangkutan 2. MATERI PENYULUHAN, diisi dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan pertemuan/penyuluhan kelompok BKR 3. DISKUSI, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKR yang bersangkutan ada diskusi atau tanya jawab dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak Ada jika dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKR yang bersangkutan tidak ada diskusi atau tanya jawab 4. JUMLAH KEGIATAN, diisi dengan angka yang menunjukkan frekuensi kegiatan dalam bulan bersangkutan 5. KELUARGA ANGGOTA KELOMPOK YANG HADIR DALAM PETEMUAN -

NO, diisi dengan angka yang menunjukkan nomor urut.


- Nama, diisi nama-nama Anggota Kelompok BKR yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKR yang bersangkutan - Kode Keluarga Indonesia (KKI), diisi Kode keluarga Indonesia Anggota Kelompok BKR yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKR yang bersangkutan - Tanda Tangan, diisi dengan Tanda tangan Anggota Kelompok BKR yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKR yang bersangkutan Setelah R/I/BKR/15 terisi dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah kanan pada tempat yang tersedia diisi nama tempat, bulan dan tahun pengisian register tersebut. Selanjutnya ditandatangani serta diisi nama jelas ketua kelompok BKB dan Pembina kelompok BKR tersebut.


Contoh Isi



5. KARTU DATA POTENSI KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA - Formulir (K/0/BKL/15) - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN KARTU DATA POTENSI KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (K/0/BKL/15) A. PETUNJUK UMUM Kartu ini (K/0/BKL/15) dibuat oleh Ketua Kelompok BKL, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi Kelompok BKL dan dikirimkan kepada PKB/PLKB/Petugas KB untuk mendapatkan persetujuan. B. KODE REGISTER Kelompok BKL Kode register Kelompok BKL diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi Kelompok BKL, terdiri dari :  Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).  Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut kode kabupaten/kota (Kode Kemendagri).  Kotak 5 dan 6, adalah nomor urut kode kecamatan (Kode Kemendagri).  Kotak 7 sudah terisi kode POKTAN BKL yaitu angka 1  Kotak 8 dan 9, adalah nomor urut kode register Kelompok Kegiatan BKB di kecamatan yang bersangkutan. Kode register Kelompok BKL terdiri dari SEMBILAN ANGKA. a. Jika pendaftaran baru Kelompok BKB, maka kode register tersebut diisi dan disetujui oleh SKPD-KB Kabupaten/Kota. b. Jika Kelompok BKL sudah terdaftar, maka kode register tersebut bisa langsung diisi oleh Ketua Kelompok BKL bersangkutan dengan persetujuan SKPD-KB Kabupaten/Kota. C. IDENTITAS KELOMPOK 1. NAMA KELOMPOK, diisi dengan nama Kelompok Kegiatan BKL yang bersangkutan. 2. ALAMAT, diisi dengan huruf-huruf dan angka-angka yang menunjukkan alamat lengkap di mana kelompok kegiatan BKL tersebut berdomisili, terdiri dari : a. JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan TIGA ANGKA kode RW. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 187

b. DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri). c. KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA kode kecamatan (kode Kemendagri). d. KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri). e. PROVINSI, diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri). 3. PEMBINA, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak sesuai dengan Jabatan Pembina yang bersangkutan yaitu Ka. UPT/PPLKB/Koordinator PLKB, PKB/PLKB dan Lainnya a. Nama, diisi dengan nama jelas Pembina Kelompok BKL yang bersangkutan b. Kode Register Pembina, diisi dengan Kode Register Pembina yang bersangkutan pada kotak yang tersedia D. INFORMASI KELOMPOK 1.

SK Pengukuhan, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika Kelompok BKL yang bersangkutan memiliki SK Pengukuhan dari pejabat setempat, dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak jika Kelompok BKL yang bersangkutan tidak memiliki SK Pengukuhan dari pejabat setempat. Selanjutnya jika ada SK Pengukuhan, maka diisi : -


-


-


2. Sumber Dana Kegiatan Kelompok, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom sesuai dengan sumber dana yang diperoleh kelompok yang terdiri dari APBN, APBD, ADD, Swadaya dan Mitra 3. Keterpaduan Kelompok, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia apabila kelompok BKL yang bersangkutan terpadu dengan kelompok kegiatan lain (Ekonomi Produktif, Posyandu Lansia, Lainnya)



Jabatan, kolom ini sudah terisi dengan nama jabatan dalam kelompok BKB

2. Kode Keluarga Indonesia (KKI), diisi dengan 16 digit angka pada kotak yang tersedia sesuai dengan kode keluarga Indonesa sesuai dengan jabatan pada kelompok BKL yang bersangkutan 3. Nama, diisi nama pada kotak yang tersedia sesuai dengan jabatan pada kelompok BKL yang bersangkutan 4. Pernah Mendapatkan Pelatihan BKL, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom SUDAH jika yang bersangkutan pernah mendapat pelatihan BKL, dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom BELUM jika yang bersangkutan belum pernah mendapat pelatihan BKL. F. KETERSEDIAAN SARANA BKL Diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan ketersediaan sarana pada Kelompok BKL yang bersangkutan.


Kode Keluarga Indonesia (KKI), diisi dengan 16 digit angka pada kotak yang tersedia sesuai dengan kode keluarga Indonesa anggota kelompok BKL yang bersangkutan

2. Nama, diisi dengan nama-nama yang menjadi anggota kelompok BKL Setelah K/0/BKL/15 terisi dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah kanan pada tempat yang tersedia diisi nama tempat, bulan dan tahun pengisian kartu tersebut. Selanjutnya ditandatangani oleh ketua kelompok BKL dan Pembina kelompok BKL serta diisi nama jelas ketua kelompok BKL dan Pembina kelompok BKL tersebut.



Contoh Isi



6. REGISTER PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA - Formulir (R/I/BKL/15) - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi -





PETUNJUK PENGISIAN REGISTER PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (R/I/BKL/15) A. PETUNJUK UMUM Register ini (R/I/BKL/15) dibuat oleh Ketua Kelompok BKL, digunakan sebagai sarana untuk mencatat dan melaporkan kegiatan Kelompok BKL setiap bulan. Register ini (R/I/BKL/15) dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing lembar diperuntukkan : a. Lembar ke-1 dikirim ke petugas entri data. b. Lembar ke-2 sebagai arsip Kelompok BKL bersangkutan . B. IDENTITAS 1.

Nama Kelompok BKL, diisi dengan nama Kelompok BKL

2. Kode Register Kelompok BKL, diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi kelompok BKL 3. Bulan, diberi tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan bulan dan tahun R/1/BKL tersebut dibuat C. KEGIATAN PERTEMUAN PENYULUHAN 1.

PENYAJI/NARASUMBER, diisi dengan Narasumber/penyaji yang menyampaikan materi dalam pertemuan penyuluhan kelompok BKL yang bersangkutan

2. MATERI PENYULUHAN, diisi dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan pertemuan/penyuluhan kelompok BKL 3. DISKUSI, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKL yang bersangkutan ada diskusi atau tanya jawab dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak Ada jika dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKL yang bersangkutan tidak ada diskusi atau tanya jawab 4. KELUARGA ANGGOTA KELOMPOK YANG HADIR DALAM PETEMUAN - NO, diisi dengan angka yang menunjukkan nomor urut. - Nama, diisi nama-nama Anggota Kelompok BKL yang hadir Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 197

dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKL yang bersangkutan - Kode Keluarga Indonesia (KKI), diisi Kode keluarga Indonesia Anggota Kelompok BKL yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKL yang bersangkutan - Tanda Tangan, diisi dengan Tanda tangan Anggota Kelompok BKL yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKL yang bersangkutan Setelah R/I/BKL/15 terisi dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah kanan pada tempat yang tersedia diisi nama tempat, bulan dan tahun pengisian register tersebut. Selanjutnya ditandatangani serta diisi nama jelas ketua kelompok BKB dan Pembina kelompok BKL tersebut.


Contoh Isi



7. KARTU DATA POTENSI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) - Formulir (K/0/UPPKS/15) - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN KARTU DATA POTENSI KELOMPOK UPPKS (K/0/UPPKS/15) A. PETUNJUK UMUM Kartu ini (K/0/UPPKS/15) dibuat oleh Ketua Kelompok UPPKS, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi Kelompok BKB dan dikirimkan kepada PKB/PLKB/Petugas KB untuk mendapatkan persetujuan. B. KODE REGISTER Kelompok UPPKS Kode register Kelompok UPPKS diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi Kelompok UPPKS, terdiri dari :  Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).  Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut kode kabupaten/kota (Kode Kemendagri).  Kotak 5 dan 7, adalah nomor urut kode kecamatan (Kode Kemendagri).  Kotak 7 dan 8, adalah nomor urut kode register Kelompok UPPKS di kecamatan yang bersangkutan. Kode register Kelompok UPPKS terdiri dari DELAPAN ANGKA. a. Jika pendaftaran baru Kelompok UPPKS, maka kode register tersebut diisi dan disetujui oleh SKPD-KB Kabupaten/Kota. b. Jika Kelompok UPPKS sudah terdaftar, maka kode register tersebut bisa langsung diisi oleh Ketua Kelompok UPPKS bersangkutan dengan persetujuan SKPD-KB Kabupaten/Kota. C. IDENTITAS KELOMPOK 1. NAMA Kelompok, diisi dengan nama Kelompok Kegiatan UPPKS yang bersangkutan 2. ALAMAT, diisi dengan huruf-huruf dan angka-angka yang menunjukkan alamat lengkap di mana kelompok kegiatan UPPKS tersebut berdomisili, terdiri dari : a. JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan TIGA ANGKA kode RW.


b. DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri). c. KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA kode kecamatan (kode Kemendagri). d. KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri). e. PROVINSI, diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri). 3. PEMBINA, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak sesuai dengan Jabatan Pembina yang bersangkutan yaitu Ka. UPT/PPLKB/Koordinator PLKB, PKB/PLKB dan Lainnya a. Nama, diisi dengan nama jelas Pembina Kelompok UPPKS yang bersangkutan b. Kode Register Pembina, diisi dengan Kode Register Pembina yang bersangkutan pada kotak yang tersedia D. INFORMASI KELOMPOK 1.

SK Pengukuhan, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika Kelompok UPPKS yang bersangkutan memiliki SK Pengukuhan dari pejabat setempat, dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak jika Kelompok UPPKS yang bersangkutan tidak memiliki SK Pengukuhan dari pejabat setempat. Selanjutnya jika ada SK Pengukuhan, maka diisi : -


- Tanggal SK, diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya SK Pengukuhan tersebut - Dikeluarkan oleh, diisi nama pejabat yang mengeluarkan SK Pengukuhan tersebut 2. Sumber Dana Kegiatan Kelompok, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom sesuai dengan sumber dana yang diperoleh kelompok yang terdiri dari APBN, APBD, ADD, Swadaya dan Mitra 3. Kemitraan Kelompok UPPKS, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia apabila kelompok UPPKS yang bersangkutan melakukan kemitraan dengan institusi/lembaga atau kelompok (Kementerian/ Dinas terkait, Lembaga Keuangan, Perguruan Tinggi, Lainnya)



Jabatan, kolom ini sudah terisi dengan nama jabatan dalam kelompok UPPKS yang bersangkutan

2. Kode Keluarga Indonesia (KKI), diisi dengan 16 digit angka pada kotak yang tersedia sesuai dengan kode keluarga Indonesa sesuai dengan jabatan pada kelompok UPPKS yang bersangkutan 3. Nama, diisi dengan nama pada kotak yang tersedia sesuai dengan jabatan pada kelompok UPPKS yang bersangkutan 4. Pernah Mendapatkan Pelatihan UPPKS, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom YA jika yang bersangkutan pernah mendapat pelatihan UPPKS, dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak jika yang bersangkutan belum pernah mendapat pelatihan UPPKS. F. KETERSEDIAAN SARANA UPPKS SARANA UPPKS, sudah terisi dengan sarana-sarana kelompok kegiatan UPPKS KETERSEDIAAN SARANA, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika sarana UPPKS sesuai pada kolom sarana UPPKS dimiliki oleh kelompok UPPKS yang bersangkutan dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak jika sarana UPPKS sesuai pada kolom sarana UPPKS tidak dimiki oleh kelompok UPPKS yang bersangkutan


Kode Keluarga Indonesia (KKI), diisi dengan 16 digit angka pada kotak yang tersedia sesuai dengan kode keluarga Indonesa anggota kelompok UPPKS yang bersangkutan

2. Nama, diisi dengan nama lengkap anggota kelompok UPPKS yang bersangkutan beserta gelarnya Setelah K/0/ UPPKS /15 terisi dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah kanan pada tempat yang tersedia diisi nama tempat, bulan dan tahun pengisian kartu tersebut. Selanjutnya ditandatangani oleh ketua kelompok UPPKS dan Pembina kelompok UPPKS serta diisi nama jelas ketua kelompok UPPKS dan Pembina kelompok UPPKS tersebut.



Contoh Isi


E. INFORMASI ANGGOTA KELOMPOK No

KODE KELUARGA INDONESIA (KKI)

NAMA

1

1 3 7 5 0 2 1 0 0 4 0 0 0 1 1

VERA NOVIANDA

2

1 3 7 5 0 2 1 0 0 4 0 0 2 1 5

DEWI ROSA

3

1 3 7 5 0 2 1 0 0 4 0 0 0 7 1

EVI MARTHA

4

1 3 7 5 0 2 1 0 0 4 0 0 1 2 1

NURBAITI

5

1 3 7 5 0 2 1 0 0 4 0 0 0 2 5

YUHERLIS

6

1 3 7 5 0 2 1 0 0 4 0 0 1 1 1

MISNUR YENTI

7

1 3 7 5 0 2 1 0 0 4 0 0 1 5 4

SUTRI

8

1 3 7 5 0 2 1 0 0 4 0 0 1 4 5

NELDA

9

1 3 7 5 0 2 1 0 0 4 0 0 1 6 7

YANTI VERA

10

1 3 7 5 0 2 1 0 0 4 0 0 0 9 7

LIZA ANGGRAINI BOER

11

1 3 7 5 0 2 1 0 0 4 0 0 0 6 3

GUSNANELI

12

1 3 7 5 0 2 1 0 0 4 0 0 1 4 8

ERNITA

13

1 3 7 5 0 2 1 0 0 4 0 0 1 5 1

NURHAYATI

14

1 3 7 5 0 2 1 0 0 4 0 0 2 1 1

FITRIA

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

BUKIT TINGGI, 3 JANUARI 2016

Mengetahui Pembina Kelompok

Ketua Kelompok

( JASMIDAR )

( VERA NOVIANDA )


8. REGISTER PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) - Formulir (R/I/UPPKS/15) - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN REGISTER PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) A. PETUNJUK UMUM Register ini (R/I/UPPKS/15) dibuat oleh Ketua Kelompok UPPKS, digunakan sebagai sarana untuk mencatat dan melaporkan kegiatan Kelompok BKL setiap bulan. Register ini (R/I/UPPKS/15) dibuat dalam rangkap 2 (dua), masingmasing lembar diperuntukkan : a. Lembar ke-1 dikirim ke petugas entri data. b. Lembar ke-2 sebagai arsip Kelompok UPPKS bersangkutan . B. IDENTITAS 1. Nama Kelompok BKR, diisi dengan nama Kelompok UPPKS 2. Kode Register Kelompok BKR, diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi kelompok UPPKS 3. Bulan, diberi tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan bulan dan tahun R/1/UPPKS tersebut dibuat C. KEGIATAN PERTEMUAN PENYULUHAN 1. PENYAJI/NARASUMBER, diisi dengan Narasumber/penyaji yang menyampaikan materi dalam pertemuan penyuluhan kelompok UPPKS yang bersangkutan 2. MATERI PENYULUHAN, diisi dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan pertemuan/penyuluhan kelompok UPPKS 3. DISKUSI, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika dalam pertemuan/penyuluhan kelompok UPPKS yang bersangkutan ada diskusi atau tanya jawab dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak Ada jika dalam pertemuan/penyuluhan kelompok UPPKS yang bersangkutan tidak ada diskusi atau tanya jawab 4. KELUARGA ANGGOTA KELOMPOK YANG HADIR DALAM PETEMUAN - NO, diisi dengan angka yang menunjukkan nomor urut. - Nama, diisi nama-nama Anggota Kelompok UPPKS yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan kelompok UPPKS yang


bersangkutan - Kode Keluarga Indonesia (KKI), diisi Kode keluarga Indonesia Anggota Kelompok UPPKS yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan kelompok UPPKS yang bersangkutan - Tanda Tangan, diisi dengan Tanda tangan Anggota Kelompok UPPKS yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan kelompok UPPKS yang bersangkutan -

Setelah R/I/UPPKS/15 terisi dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah kanan pada tempat yang tersedia diisi nama tempat, bulan dan tahun pengisian register tersebut. Selanjutnya ditandatangani serta diisi nama jelas ketua kelompok BKB dan Pembina kelompok UPPKS tersebut.


Contoh Isi



9. KARTU DATA POTENSI KELOMPOK PIK-REMAJA/MAHASISWA - Formulir (K/0/PIK-R/M/15) - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN KARTU DATA POTENSI KELOMPOK PIK-REMAJA/MAHASISWA (K/0/PIK-R/M/15) A. PETUNJUK UMUM Kartu ini (K/0/PIK-R/M/15) dibuat oleh Ketua Kelompok PIKRemaja/Mahasiswa, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi Kelompok PIK-Remaja/Mahasiswa dan dikirimkan kepada PKB/PLKB/Petugas KB untuk mendapatkan persetujuan. B. KODE REGISTER PIK-REMAJA/MAHASISWA Kode register Kelompok PIK-Remaja/Mahasiswa diisi dengan angkaangka yang menunjukkan nomor kode registrasi PIKRemaja/Mahasiswa, terdiri dari :  Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).  Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut kode kabupaten/kota (Kode Kemendagri).  Kotak 5 dan 7, adalah nomor urut kode kecamatan (Kode Kemendagri).  Kotak 7 dan 8, adalah nomor urut kode register PIKRemaja/Mahasiswa di kecamatan yang bersangkutan. Kode register Kelompok UPPKS terdiri dari DELAPAN ANGKA. a. Jika pendaftaran baru PIK-Remaja/Mahasiswa, maka kode register tersebut diisi dan disetujui oleh SKPD-KB Kabupaten/Kota. b. Jika PIK-Remaja/Mahasiswa sudah terdaftar, maka kode register tersebut bisa langsung diisi oleh Ketua PIK-Remaja/Mahasiswa bersangkutan dengan persetujuan SKPD-KB Kabupaten/Kota. C. IDENTITAS KELOMPOK 1. NAMA Kelompok, diisi dengan nama Kelompok PIKRemaja/Mahasiswa yang bersangkutan 2. ALAMAT, diisi dengan huruf-huruf dan angka-angka yang menunjukkan alamat lengkap di mana kelompok kegiatan PIKRemaja/Mahasiswa tersebut berdomisili, terdiri dari : a. JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan


TIGA ANGKA kode RW. b. DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri). c.

KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA kode kecamatan (kode Kemendagri).

d. KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri). e. PROVINSI, diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri). 3. PEMBINA, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak sesuai dengan Jabatan Pembina yang bersangkutan yaitu Ka. UPT/PPLKB/Koordinator PLKB, PKB/PLKB dan Lainnya a. Nama, diisi dengan nama jelas Pembina PIK-Remaja/Mahasiswa yang bersangkutan b. Kode Register Pembina, diisi dengan Kode Register Pembina yang bersangkutan pada kotak yang tersedia D. INFORMASI KELOMPOK 1.

SK Pengukuhan, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika PIK-Remaja/Mahasiswa yang bersangkutan memiliki SK Pengukuhan dari pejabat setempat, dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak jika PIK-Remaja/Mahasiswa yang bersangkutan tidak memiliki SK Pengukuhan dari pejabat setempat. Selanjutnya jika ada SK Pengukuhan, maka diisi : - No. SK, diisi sesuai no dikeluarkannya SK Pengukuhan tersebut - Tanggal SK, diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya SK Pengukuhan tersebut - Dikeluarkan oleh, diisi nama pejabat yang mengeluarkan SK Pengukuhan tersebut

2. Sumber Dana Kegiatan Kelompok, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom sesuai dengan sumber dana yang diperoleh kelompok yang terdiri dari APBN, APBD, ADD, Swadaya dan Mitra


E. KETERSEDIAAN SARANA PIK-REMAJA/MAHASISWA SARANA PIK-Remaja/Mahasiswa, sudah terisi dengan sarana-sarana kelompok kegiatan PIK-Remaja/Mahasiswa KETERSEDIAAN SARANA, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika sarana PIK-Remaja/Mahasiswa sesuai pada kolom sarana PIKRemaja/Mahasiswa dimiliki oleh kelompok PIK-Remaja/Mahasiswa yang bersangkutan dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak jika sarana PIK-Remaja/Mahasiswa sesuai pada kolom sarana PIKRemaja/Mahasiswa tidak dimiki oleh kelompok PIK-Remaja/Mahasiswa yang bersangkutan

F. JARINGAN DAN KEMITRAAN 1.

Nama Mitra, diisi dengan nama institusi/lembaga atau kelompok lainnya yang merupakan mitra PIK-Remaja/Mahasiswa yang bersangkutan 2. MoU/Perjanjian Kerja Sama, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika kerjasama dengan Mitra yang bersangkutan ada MoU/Perjanjian Kerjasamanya dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak jika kerjasama dengan Mitra yang bersangkutan tidak ada MoU/Perjanjian Kerjasamanya. 3. Bentuk Kerjasama, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom sesuai dengan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PIKRemaja/Mahasiswa yang bersangkutan dengan Mitra (Sporsorship, Narasumber, Rujukan, Lain-lain)

G. INFORMASI PENGURUS, PENDIDIK SEBAYA DAN KONSELOR

SEBAYA 1. NIK, diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk Pengurus, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya dari PIK-Remaja/Mahasiswa yang bersangkutan. 2. Nama, diisi dengan nama lengkap Pengurus, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya dari PIK-Remaja/Mahasiswa yang bersangkutan beserta gelarnya 3. Jabatan Pengurus, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom sesuai dengan jabatan pengurus dalam kelompok PIKRemaja/Mahasiswa yang bersangkutan yaitu sebagai pembina, Ketua, Penanggung Jawab administrasi dan Penanggung Jawab Program/ Kegiatan 4. Pendidik Sebaya dan konselor sebaya, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom sesuai dengan kualifikasi dan kepemilikan sertifikat sebagai pendidik sebaya dan konselor sebaya .


Setelah K/PIK-R/M/15 terisi dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah kanan pada tempat yang tersedia diisi nama tempat, bulan dan tahun pengisian kartu tersebut. Selanjutnya ditandatangani oleh ketua kelompok PIK-Remaja/Mahasiswa dan Pembina PIKRemaja/Mahasiswa serta diisi nama jelas ketua kelompok PIKRemaja/Mahasiswa dan Pembina PIK-Remaja/Mahasiswa tersebut.


Contoh Isi



10. REGISTER KEGIATAN PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA/MAHASISWA(PIK R/M) - Formulir (R/I/PIK-R/M/15) - Petunjuk Pengisian - Contoh Isi





PETUNJUK PENGISIAN REGISTER KEGIATAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA/MAHASISWA (R/I/PIK-R/M/15) A. PETUNJUK UMUM Register ini (R/I/PIK-R/M/15) dibuat oleh Ketua PIK-Remaja/Mahasiswa, digunakan sebagai sarana untuk mencatat dan melaporkan kegiatan PIKRemaja/Mahasiswa setiap bulan. Dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing lembar diperuntukkan : a.


b.

Lembar ke-2 sebagai arsip Kelompok PIK-Remaja/Mahasiswa bersangkutan .

B. IDENTITAS 1.

Nama Kelompok PIK-Remaja/Mahasiswa, diisi dengan nama PIKRemaja/Mahasiswa

2. Kode Register PIK-Remaja/Mahasiswa, diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode register PIK-Remaja/Mahasiswa 3. Bulan Lapor, diberi tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan bulan dan tahun R/I/PIK-R/M/15 tersebut dibuat C. PELAYANAN INFORMASI/PENYULUHAN 1.

PENYAJI/NARASUMBER, diisi dengan Narasumber/penyaji yang menyampaikan materi dalam pertemuan penyuluhan kelompok BKB yang bersangkutan

2. MATERI PENYULUHAN, diisi dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan pertemuan/penyuluhan kelompok PIKRemaja/Mahasiswa D. KONSELING 1. KONSELING INDIVIDU MATERI PENYULUHAN, -

Tanggal, diisi dengan angka yang menunjukkan tanggal yang menunjukkan tanggal pelaksanaan kegiatan konseling Individu yang oleh setiap konselor sebaya yang melakukan konseling individu

-

Nama Konselor Sebaya yang memberikan Konseling, diisi dengan nama Konselor Sebaya yang memberikan konseling. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin| 233

-

Nomor Induk Kependudukan, diisi dengan yang menunjukkan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera pada kartu keluarga atau Kartu Tanda Penduduk konselor sebaya yang bersangkutan

-

Jumlah Remaja Yang Mendapatkan Konseling, diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah remaja yang mendapatkan konseling secara individu menurut jenis kelamin, kelompok umur konselor sebaya yang bersangkutan

-

Materi Konseling’ diisi dengan angka yang menunjukkan kode materi konseling sesuai dengan kode penyuluhan (1. Pendewasaan Usia Perkawinan, 2. 8 Fungsi Keluarga, 3. NKKBS, 4. Nilai Gender dalam Keluarga, 5Seksualitas, 6. NAFZA, 7. HIV dan AIDS, 8. Keterampilan Hidup, 9. Pengembangan Materi sesuai dengan Kebutuhan PIK R/M, 10. Kesehatan Reproduksi, 11. Lainnya)

2. KONSELING KELOMPOK -

Tanggal, diisi dengan angka yang menunjukkan tanggal yang menunjukkan tanggal pelaksanaan kegiatan konseling Individu yang oleh setiap konselor ebaya yang melakukan konseling kelompok

-

Lokasi, diisi dengan nama tempat pelaksanaan kegiatan konseling kelompok dilaksanakan

-

Materi Konseling’ diisi dengan angka yang menunjukkan kode materi konseling sesuai dengan kode penyuluhan (1. Pendewasaan Usia Perkawinan, 2. 8 Fungsi Keluarga, 3. NKKBS, 4. Nilai Gender dalam Keluarga, 5Seksualitas, 6. NAFZA, 7. HIV dan AIDS, 8. Keterampilan Hidup, 9. Pengembangan Materi sesuai dengan Kebutuhan PIK R/M, 10. Kesehatan Reproduksi, 11. Lainnya)

-

Konselor Sebaya Yang Memberikan Konseling, diisi dengan nama konselor sebaya yang memberikan konseling pada kegiatan konseling kelompok

-

Nomor Induk Kependudukan, diisi dengan yang menunjukkan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera pada kartu keluarga atau Kartu Tanda Penduduk konselor sebaya yang bersangkutan

-

Jumlah Remaja Yang Mendapatkan Konseling, diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah remaja yang mendapatkan konseling kelompok .


Setelah R/I/PIK-R/M/15 terisi dengan benar dan lengkap, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian register tersebut. Selanjutnya ditandatangani serta diisi nama jelas Ketua PIK-Remaja/Mahasiswa bersangkutan dan Pembina kelompok PIK-Remaja/Mahasiswa tersebut.



Contoh Isi



TATA CARA PELAKSANAAN PENCATATAN DAN PELAPORAN RUTIN PENGENDALIAN LAPANGAN KATA PENGANTAR

Recommend Documents