KATA PENGANTAR. Jakarta, Desember Direktur Pelaporan dan Statistik, Drs. Aidin Tentramin, MA. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin i

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Tahun 2015 dapat terselesaikan. Semoga Panduan dapat dipergunakan sebagai acuan seluruh pihak yang terkait pelayanan KB. Pengelolaan data rutin pelayanan KB disusun sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Dipertegas kembali dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran: I huruf N. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub Urusan 2. Keluarga Berencana, poin d: Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis menuntut perlu dilakukannya penyesuaian terhadap pengelolaan data rutin pelayanan KB, yaitu penyesuaian/perubahan indikator, variabel, serta mekanisme pelaksanaan pelayanan KB. Selain itu, dalam mendukung kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai tanggung jawab untuk menggerakkan masyarakat agar menjadi peserta KB dan menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) di setiap tempat pelayanan KB. BKKBN juga mempuyai tanggung jawab mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh tempat pelayanan KB di seluruh Indonesia guna menjamin pelayanan KB dapat dilakukan di setiap tempat pelayanan KB. Data hasil pelayanan KB sebagai sumber data dan informasi pelaksanaannya diharapkan benar-benar dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik saran maupun koreksi terhadap terbitnya Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Tahun 2015, kami ucapkan terima kasih. Jakarta,

Desember 2015

Direktur Pelaporan dan Statistik,

Drs. Aidin Tentramin, MA

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin|i

ii| Pelayanan Keluarga Berencana

KATA SAMBUTAN Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang KB saja tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan kependudukan dan peningkatan penyediaan data dan informasi. Agar mampu menghasilkan data dan informasi pelayanan KB yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya, diperlukan instrumen penunjang yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut, yang salah satunya adalah pengembangan pengelolaan data rutin pelayanan KB. Upaya untuk menunjang penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga, terutama yang berkaitan dengan data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon, maka diperlukan “Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Tahun 2015”. Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaksana dan pengelola data di berbagai tingkatan wilayah (Perwakilan BKKBN Provinsi, SKPD-KB Kabupaten/Kota, Balai Penyuluhan KB/Kecamatan, serta tempat pelayanan KB) dalam melakukan kegiatan pengelolaan data rutin KB, untuk menunjang penyediaan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Tahun 2015 disusun untuk memenuhi tata cara pengelolaan data dan informasi Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga yang lebih baik di berbagai tingkatan wilayah, yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, pengiriman laporan umpan balik, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi data dan informasi dari kegiatan operasional pelayanan KB. Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Kelompok Kerja yang telah memberi masukan dan saran serta telah bekerja keras menjalankan tugas hingga tersusunnya Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Tahun 2015 dengan baik. Semoga Allah SWT, meridhoi usaha kita bersama. Jakarta,

Desember 2015

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi,

dr. Abidinsyah Siregar, DHSM., M.Kes

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin|iii

iv| Pelayanan Keluarga Berencana

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

KATA SAMBUTAN

iii

DAFTAR ISI

v

DAFTAR GAMBAR

vii

PERATURAN KEPALA BKKBN

ix

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. B. C. D.

1 3 4 10

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

LATAR BELAKANG TUJUAN RUANG LINGKUP BATASAN DAN PENGERTIAN

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

17

A. KEBIJAKAN B. STRATEGI

17 17

LANGKAH KEGIATAN

19

A. PERSIAPAN B. PELAKSANAAN C. PEMANFAATAN DANPENYEBARLUASAN INFORMASI D. PENYIMPANAN, KEAMANAN, DAN KERAHASIAAN INFORMASI

19 21

POKOK-POKOK KEGIATAN

31

A. B. C. D.

31 32 34 36

SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA MANUSIA ALUR PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI

PENUTUP

27 29

39

LAMPIRAN

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin|v

vi| Pelayanan Keluarga Berencana

DAFTAR GAMBAR Gambar 4.1. Pelatihan/Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB

33

Gambar 4.2. Alur Pengolahan Data dan Informasi Pelayanan KB

36

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin|vii

viii| Pelayanan Keluarga Berencana

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 316/PER/G4/2015

TENTANG

PANDUAN TATA CARA PENGELOLAAN DATA RUTIN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka kepentingan operasional di lapangan dan sebagai dasar untuk perencanaan, pengendalian dan penilaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diperlukan Sistem Pencatatan dan Pelaporan;

b.

bahwa untuk menjamin peningkatan cakupan dan mutu data hasil Sistem Pencatatan dan Pelaporan yang terdiri dari Sub Sistem Pendataan Keluarga, Sub Sistem Pelayanan Kontrasepsi dan Sub Sistem Pengendalian Lapangan, diperlukan tata cara pencatatan dan pelaporan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin|ix

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan dan Pelaporan Program

Kependudukan,

Keluarga

Berencana

dan

Pembangunan Keluarga;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2.

Undang-Undang

Nomor

52

Tahun

2009

tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 3.

Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

x| Pelayanan Keluarga Berencana

7.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas,

Fungsi,

Kewenangan,

Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 8.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

9.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional

Nomor

72/PER/B5/2011

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 10.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Organisasi

Nasional dan

Nomor Tata

82/PER/B5/2011

Kerja

Perwakilan

tentang Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA TENTANG PANDUAN TATA CARA PENGELOLAAN

DATA

KEPENDUDUKAN,

KELUARGA

RUTIN

PROGRAM

BERENCANA

DAN

PEMBANGUNAN KELUARGA.

Pasal 1

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Program Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin|xi

Pasal 2

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Program Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga, sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1 terdiri dari : a. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pendataan Keluarga; b. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan Keluarga Berencana; c. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan.

Pasal 3

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi mempunyai tugas : a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota; b. Melakukan sosialisasi; dan c. Menyiapkan dukungan Sumber Daya Manusia, Dana, dan Sarana.

Pasal 4

Khusus untuk pengelolaan data rutin Pendataan Keluarga atau Pemutakhiran Data Keluarga, dilaksanakan berdasarkan Instruksi Kepala BKKBN dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Gubernur serta Surat Edaran Bupati dan Walikota.

xii| Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 5

Pada

saat

Peraturan

ini

mulai

berlaku,

Peraturan

Kepala

Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/PER/G4/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2015

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Surya Chandra Surapaty

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin|xiii

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berbagai perubahan lingkungan strategis baik nasional, regional maupun internasional, telah memberi pengaruh pula dalam pelaksanaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Indonesia. Perubahan paradigma kependudukan dan pembangunan dunia, serta tuntutan perubahan di tanah air telah memberi nuansa baru dan perubahan mendasar dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Indonesia. Dengan berbagai perubahan dukungan strategi tersebut, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 itu telah dilakukan amandemen di DPR, sehingga pada tahun 2009 terbit UndangUndang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai tugas dan fungsi tidak hanya di ruang lingkup penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja, tetapi juga mencakup bidang kependudukan. Undang-Undang tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, disebutkan bahwa pengumpulan data dan informasi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan salah satunya adalah pengelolaan data rutin pelayanan Keluarga Berencana (KB). Dipertegas kembali dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran: I huruf N. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub Urusan 2. Keluarga Berencana, poin d: Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga. Dalam era reformasi, Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga masih tetap menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah, sehingga program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Sebagai langkah lanjut, maka arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan kependudukan dan Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 1

keluarga berencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah salah satunya difokuskan kepada peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu, terdiri dari data dan informasi hasil Pendataan Keluarga, Pelayanan KB, dan Pelayanan KB. Urusan pelayanan KB sejalan juga dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa “Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan keluarga berencana, rawat jalan, rawat inap, pelayanan darurat dan tindakan medis lainnya”. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Kepala BKKBN Nomor 185 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Perkembangan kelembagaan dan lingkungan strategis seperti desentralisasi, demokratisasi, debirokratisasi, globalisasi, hak asasi manusia, pengarusutamaan gender, dan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, menuntut perlu segera dilakukan penyesuaian/perubahan indikator, variabel, serta mekanisme pelaksanaanpelayanan KB, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Tahun 2015. Memperhatikan berbagai tuntutan di atas dan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, perlu dilakukan pengembangan sistem pengumpulan serta pengelolaan data hasil pelayanan KB secara desentralisasi. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan Basis Data Keluarga Indonesia sebagai sumber data by name by address untuk peserta KB. Entri data hasil pelayanan KB by name by address diharapkan dapat dilakukan pada tingkat paling bawah yang mendekati sumber data, yaitu tempat pelayanan KB, untuk meminimalisasi adanya manipulasi data hasil pelayanan Keluarga Berencana. Secara umum, Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Tahun 2015 ini disusun untuk memenuhi tata cara pengelolaan data dan informasi Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga yang lebih baik di berbagai tingkatan wilayah, yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, pengiriman umpan balik, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi data dan informasi dari kegiatan operasional pelayanan KB. Dalam penyusunan dan pengembangan panduan ini didasarkan pada beberapa pemikiran antara lain : 1.

Bahwa proses pengelolaan data rutin pelayanan KB yang berkaitan dengan data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon yang dilakukan oleh Petugas Pengelola Data mulai dari tempat pelayanan KB sampai tingkat pusat harus dilakukan sebagai bukti nyata (evidence base) dan pemenuhan akuntabilitas publik dari kegiatan pelaksanaan pelayanan KB kepada masyarakat di wilayah itu.

2 |Pelayanan Keluarga Berencana

2.

Data dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan KB yang dikumpulkan merupakan variabel data yang digunakan sebagai bahan penentuan dan monitoring indikator kinerja program. Oleh karena itu, pengertian atau definisi operasional dari data dan informasi yang dikumpulkan ini diberlakukan dalam sistem yang standar secara nasional.

3.

Data dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan KB dikumpulkan secara cepat, tepat, dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan operasional program, perencanaan dan evaluasi sasaran Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di berbagai tingkatan wilayah (tempat pelayanan KB, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat).

Untuk memperoleh kegunaan data dan informasi tersebut, maka dalam pengelolaan data rutin pelayanan KB mengacu pula pada prinsip “12 Kaidah Plus” yang selama ini digunakan, yaitu: 1.

Bermanfaat bagi pengumpul data, masyarakat, dan manajemen.

2.

Memperhatikan prinsip desentralisasi.

3.

Belum tercakup dalam sistem lain.

4.

Kegiatan dan hasil kegiatan yang dicatat dan dilaporkan sudah menjadi pola operasional baku secara nasional.

5.

Bersifat kuantitatif.

6.

Relatif cepat berubah.

7.

Mengutamakan data proses dan keluaran (output).

8.

Data input sangat selektif.

9.

Dapat dimengerti petugas, pengelola dan pelaksana program.

10. Dapat diidentifikasi (terukur). 11. Mudah dikontrol dan ditelusuri. 12. Memanfaatkan teknologi informasi. Sedangkan Plus yang dimaksudkan adalah para petugas pengelola data harus bersikap proaktif dalam melakukan pngelolaan data rutin pelayanan KB yang dibakukan secara berjenjang dari tingkat bawah sampai tingkat atas.

B. TUJUAN Tujuan penyusunan dan penerbitan Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Tahun 2015 dapat dijelaskan secara umum dan khusus sebagai berikut :

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 3

1. UMUM Memberikan panduan dan acuan secara rinci dalam pengelolaan data rutin pelayanan KB bagi pengelola data tingkat Pusat hingga lini lapangan. Selain itu, dalam rangka menunjang penyediaan data dan informasi Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga, terutama yang berkaitan dengan data potensi tempat pelayanan KB, pelayanan KB, dan mutasi alokon di berbagai tempat pelayanan KB. 2. KHUSUS Pengeloaan data rutin pelayanan KB secara khusus menjelaskan langkahlangkah pengelolaan data rutin pelayanan KB yang meliputi persiapan, pelaksanaan, penyebarluasan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi hasil pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah mulai dari tempat pelayanan KB, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

C. RUANG LINGKUP 1. JANGKAUAN Adalah pengelola data tingkat Pusat hingga lini lapangan yang memanfaatkan pengelolaan data rutin pelayanan KB, dengan rincian sebagai berikut : a.

Tingkat Pusat 1) 2)

b.

Tingkat Provinsi 1) 2)

c.

Unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Mitra Kerja Terkait  Pemerintah;  Non Pemerintah.

Perwakilan BKKBN Provinsi. Mitra Kerja Terkait  Pemerintah;  Non Pemerintah.

Tingkat Kabupaten dan Kota 1) 2)

SKPD-KB Kabupaten dan Kota. Mitra Kerja Terkait


 Pemerintah;  Non Pemerintah. d.

Tingkat Lini Lapangan 1) 2) 3) 4) 5)

Balai Penyuluhan KB; Kepala UPT/PPLKB/Koordinator PLKB; Tempat Pelayanan KB; PLKB/PKB; Mitra Kerja Terkait.

2. SASARAN Sasaran pada pelayanan KB adalah tempat pelayanan KB dan Pasangan Suami Istri (PUS), data yang dikumpulkan terdiri dari : a.

Data Potensi Tempat Pelayanan KB, terdiri dari: 1)

Identitas : a)

Nama tempat pelayanan KB;

b)

Alamat tempat pelayanan KB :     

c)

Jalan, kode RT, dan kode RW; Nama dan kode desa/kelurahan; Nama dan kode kecamatan; Nama dan kabupaten/kota; Nama dan kode provinsi.

Jenis tempat pelayanan KB :  Statis :  Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) :  Klinik Utama;  Rumah Sakit Umum;  Rumah Sakit Khusus.  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) :  Puskesmas;  Praktik Dokter;  Klinik Pratama;  Rumah Sakit Tipe D Pratama.  Jaringan :  Pustu;  Pusling;  Poskesdes/Polindes.


 Jejaring :  Praktik Dokter;  Praktik Bidan.  Bergerak :  Muyan;  Kapal Laut. d) Status kepemilikan tempat pelayanan KB :           e)

Kemenkes Pusat; Dinkes Provinsi; Dinkes Kabupaten/Kota; BKKBN; SKPD-KB Kabupaten/Kota; TNI; POLRI; BUMN/BUMD; Swasta; LSOM.

KB perusahaan :  Ya, jika tempat pelayanan KB pada perusahaan;  Tidak, jika tempat pelayanan KB tidak pada perusahaan.

f)

PKBRS :  Ya, jika FKRTL (Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus) membentuk PKBRS;  Tidak, jika FKRTL (Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus) tidak membentuk PKBRS.

g)

Status kerjasama dengan BPJS Kesehatan :  Ya, bekerja sama langsung :  No. PKS;  Masa berlaku;  No. Register tempat pelayanan KB pada BPJS Kesehatan.  Ya, bekerja sama tidak langsung :  No. PKS;  Masa berlaku.  Tidak.

2)

Sarana dan perlengkapan yang bisa dipakai : a)

Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK);


b)

Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K);

c)

Tensimeter;

d) Meja ginekologi; e)

IUD kit;

f)

Implan removal kit;

g)

Vasektomi kit;

h)

Minilaparotomi kit;

i)

Laparoskopi;

j)

Ruang operasi;

k)

Sterilisator;

l)

Lampu periksa (examination lamp);

m) Ruang konseling KB dan kesehatan reproduksi; n)

Materi Kesehatan Reproduksi;

o) Sarana komputer/laptop. 3)

Tenaga : a)

Nomor induk kependudukan;

b)

Nama;

c)

Profesi :      

Dokter kebidanan dan kandungan; Dokter bedah/urologi; Dokter umum; Bidan; Perawat; Administrasi.

d) Pelatihan teknis pelayanan dan R/R :        b.

IUD; Tubektomi; Vasektomi; Implan 1 batang; Implan 2 batang; KIP/konseling; R/R.

DataPelayanan KB, terdiri dari : 1)

Nama faskes KB/jaringan/jejaring;


2)

Kode faskes KB/jaringan/jejaring;

3)

Bulan dan tahun pelayanan;

4)

Tanggal pelayanan;

5)

Kode keluarga Indonesia (KKI);

6)

Nama peserta KB;

7)

Pemberian Informed Consent;

8)

Pelayanan KB pasca persalinan;

9)

Pelayanan KB pasca keguguran;

10) Jenis tindakan : a)

Pemberian:    

b)

Pemasangan:    

c)

Suntikan 1 bulanan; Suntikan 3 bulanan; Pil; Kondom.

Implan 1 batang; Implan 2 batang; IUD CuT 380A; IUD lain-lain.

Pencabutan dan pemasangan:    


d) Operatif:  Tubektomi;  Vasektomi. e)

Pencabutan:    

f)


Komplikasi berat

11) Kegagalan;


12) Penggunaan asuransi : a)

BPJS kesehatan;

b)

Asuransi lainnya;

c)

Tidak memiliki.

13) Sumber alokon :

c.

a)

APBN;

b)

APBD;

c)

Mandiri.

Data Alat dan Obat Kontrasepsi, terdiri dari : 1)

Nama faskes KB/jaringan/jejaring;

2)

Kode faskes KB/jaringan/jejaring;

3)

Sumber alokon;

4)

Bulan dan tahun mutasi alokon;

5)

Tanggal mutasi alokon;

6)

Kode mutasi alokon : a)

Penerimaan;

b)

Pengeluaran untuk pelayanan KB;

c)

Pengeluaran FKTP untuk distribusi alokon ke jaringan atau jejaring;

d) Rusak; e)

Kadaluarsa.

7)

Mutasi alokon;

8)

Alokon : a)

Pil;

b)

Suntikan 1 bulanan;

c)

Suntikan 3 bulanan;

d) Kondom; e)

IUD CuT 380A;

f)

IUD lain-lain;

g)

Implan 1 batang;

h)

Implan 2 batang.


D. BATASAN DAN PENGERTIAN Untuk standarisasi dan keseragaman pengertian istilah di dalam pengelolaan data rutin pelayanan KB, diberikan batasan dan pengertian sebagai berikut: 1. UMUM a.

Pengelolaan data rutin Pelayanan KB adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian yang berkaitan dengan data rutin pelayanan KB, dilakukan mulai dari tempat pelayanan KB sampai tingkat Pusat sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

b.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

c.

Penyelenggara pelayanan KB dalam Jaminan Kesehatan Nasional meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan serta telah teregistrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN melalui Kartu Pendaftaran TempatPelayanan KB (K/0/KB/15).

d.

NIK adalah Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

e.

KKI adalah Kode Keluarga Indonesia yang diperoleh dari hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015.

f.

Petugas Entri Data adalah petugas yang ditunjuk oleh tempat pelayanan KB setempat untuk melakukan entri data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon baik secara offline maupun online.

g.

Petugas Pencatat Data adalah petugas yang ditunjuk oleh tempat pelayanan KB setempat untuk melakukan pencatatan data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon ke dalam instrumen.

2. TEMPAT PELAYANAN KB a.

Fasilitas Kesehatan KB (Faskes KB) adalah fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan Keluarga Berencana, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau rujukan tingkat lanjutan, yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau swasta (termasuk masyarakat).


b.

Faskes KB Statis adalah fasilitas kesehatan yang dikunjungi oleh calon akseptor/klien untuk mendapatkan pelayanan KB yang diinginkan, terdiri atas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) beserta jaringan dan jejaringnya, serta fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

c.

Faskes KB Bergerak adalah tempat atau sarana penunjang pelayanan KB dimana wilayah sasarannya tidak memiliki akses pelayanan KB yang memadai atau memiliki faskes KB statis tetapi belum memenuhi standar pelayanan yang optimal.

d.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang termasuk didalamnya berupa : 1)

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau yang setara, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas bisa

mempunyai wilayah kerja/binaan (jaringan) yang memberikan pelayanan KB, seperti Pustu, Pusling, dan Poskesdes/Polindes. 2)

Praktik Dokter, adalah dokter yang melaksanakan praktik secara mandiri/perorangan, termasuk didalamnya dokter umum maupun dokter spesialis. Praktik Dokter bisa mempunyai

wilayah kerja/binaan (jejaring) yang memberikan pelayanan KB, seperti Praktik Dokter yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Praktik Bidan. 3)

Klinik Pratama atau yang setara, adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Klinik Pratama bisa

mempunyai wilayah kerja/binaan (jejaring) yang memberikan pelayanan KB, seperti Praktik Dokter yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Praktik Bidan. 4)

Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara, adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya. Rumah Sakit Kelas D

Pratama bisa mempunyai wilayah kerja/binaan (jejaring) yang memberikan pelayanan KB, seperti Praktik Dokter yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Praktik Bidan.


e.

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan(FKRTL) adalah fasilitas kesehatan yang termasuk didalamnya berupa : 1)

Klinik Utama atau yang setara, adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.

2)

Rumah Sakit Umum, adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan padasemua bidang dan jenis penyakit.

3)

Rumah Sakit Khusus, adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit.

f.

Faskes KB Induk adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang mempunyai wilayah kerja/binaan(jaringan/jejaring) yang memberikan pelayanan KB, seperti Pustu, Pusling, Poskesdes, Polindes, Praktik Dokter, dan Praktik Bidan.

g.

Jaringan Pelayanan Puskesmas terdiri dari :

h.

1)

Puskesmas Pembantu (Pustu), memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

2)

Puskesmas Keliling (Pusling), memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.

3)

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pos Bersalin Desa (Polindes).

Jejaring Fasilitas Kesehatan KB terdiri dari : 1)

Praktik Dokter, yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

2)

Praktik Bidan, adalah bidan yang melaksanakan praktik secara mandiri/perorangan.

i.

Mobil Unit Pelayanan(Muyan) KB adalah fasilitas pelayanan KB bergerak yang di pergunakan oleh tim pelayanan KB yang terlatih, mencakup satu unit mobil guna mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah yang sulit atau tidak memiliki fasilitas kesehatan.

j.

KB Perusahaan adalah fasilitas kesehatan di perusahaan yang memberikan pelayanan KB bagi seluruh karyawan di perusahaan dan atau keluarga karyawan/masyarakat sekitarnya.


k.

Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS) adalah pelayanan medik dan nonmedik bagi Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menunda, menjarangkan dan mengakhiri masa kesuburan dengan menggunakan salah satu metode kontrasepsi, penanganan komplikasi dan kegagalan termasuk kemungkinan rekanalisasi yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

l.

Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) adalah lembar balik yang digunakan oleh petugas yang sudah terlatih pada saat konseling untuk membantu klien dalam mengambil keputusan ber-KB.

m. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K) adalah panduan bagi provider baik di tingkat pelayanan dasar maupun tingkat pelayanan rujukan baik di instansi Pemerintah maupun Swasta dalam memberikan pelayanan keluarga berencana sesuai dengan standar minimal guna memenuhi pelayanan keluarga berencana berkualitas. n.

Ruang Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi adalah ruangan yang digunakan oleh konselor atau provider dalam membantu klien untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan KB dan kesehatan reproduksi.

o.

Materi Kesehatan Reproduksi adalah bahan-bahan atau materi, seperti : lembar balik, leaflet, pumflet, dan lain-lain, yang digunakan oleh provider atau kader dalam memberikan informasi terkait kesehatan reproduksi.

p.

Konseling atau Komunikasi Inter-Personal (KIP)/Konseling adalah proses komunikasi dua arah antara konselor dengan klien yang bertujuan untuk membantu klien dalam mengambil keputusan secara sukarela untuk memilih dan menggunakan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya.

3. PELAYANAN KB a.

Pelayanan KB adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.

b.

Peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.


c.

Peserta KB Aktif adalah peserta KB yang sedang menggunakan salah satu alat/obat/cara kontrasepsi secara terus menerus tanpa diselingi kehamilan.

d.

Informed Consent adalah suatu persetujuan tindakan medis tertulis yang menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB dengan alat/obat/cara kontrasepsi : suntikan, IUD, implan, tubektomi, dan vasektomi.

e.

KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan 42 hari.

f.

KB Pasca Keguguran adalah pelayanan KB yang diberikan setelah mengalami keguguran sampai dengan 14 hari.

g.

Pelayanan Pemberian Suntikan, Pil, dan Kondom adalah pelayanan kepada peserta KB dengan memberikan kontrasepsi suntikan, pil, dan kondom.

h.

Pelayanan Pemasangan IUD atau Implan adalah pelayanan kepada peserta KB dengan melakukan pemasangan kontrasepsi IUD atau implan.

i.

Pelayanan Pencabutan dan Pemasangan IUD atau Implan adalah tindakan pelayanan pencabutan IUD atau implan yang disebabkan habis masa pemakaian, selanjutnya dilakukan pemasangan ulang kontrasepsi IUD atau implan.

j.

Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas (kesuburan) seorang perempuan.

k.

Vasektomi adalah tindakan pengikatan dan pemutusan saluran sperma kanan dan kiri, sehingga saat ejakulasi cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung sperma, maka kehamilan tidak terjadi.

l.

Pelayanan Pencabutan IUD atau Implan adalah tindakan pelayanan pencabutan IUD atau implan yang disebabkan habis masa pemakaian, komplikasi, atau ganti jenis IUD atau implan.

m. Pelayanan Komplikasi Berat adalah pelayanan terhadap gangguan kesehatan akibat pemakaian alat/obat/cara kontrasepsi, yang harus dilayani secara intensif dan perlu rawat inap di Rumah Sakit. n.

Pelayanan Kegagalan adalah pelayanan terhadap terjadinya kehamilan pada peserta KB yang masih memakai kontrasepsi.


o.

Pelayanan Ganti Cara adalah pemberian pelayanan alat/obat/cara kontrasepsi baru yang berbeda dengan alat/obat/cara kontrasepsi yang dipakai sebelumnya oleh peserta KB, karena alasan tertentu dan bukan karena alasan setelah melahirkan/keguguran.

p.

Peserta KB menggunakan Asuransi adalah peserta yang mendapat pelayanan KB menggunakan asuransi sebagai berikut : 1)

Peserta KB menggunakanAsuransi BPJS Kesehatan adalah peserta yang mendapat pelayanan KB menggunakan jaminan kartu BPJS Kesehatan, baik penerima bantuan iuran (PBI) maupun bukan penerima bantuan iuran (non PBI). a)

Peserta KB menggunakan BPJS Kesehatan – PBI adalah peserta yang mendapat pelayanan KB menggunakan jaminan Kartu BPJS Kesehatan atau program jaminan kesehatan lainnya yang diterima melalui bantuan iuran pemerintah atau pemerintah daerah secara gratis, dan berlaku pada program BPJS Kesehatan.

b)

Peserta KB menggunakan BPJS Kesehatan – Non PBI adalah peserta yang mendapat pelayanan KB menggunakan jaminan Kartu BPJS Kesehatan atau program jaminan kesehatan lainnya yang diterima dari mendaftarkan sendirisendiri ataupun kolektif dengan pembiayaan premi secara mandiri, dan berlaku pada program BPJS Kesehatan.

2)

Peserta KB menggunakan Asuransi Lainnyaadalah peserta yang mendapat pelayanan KB menggunakan jaminan kartu asuransi kesehatan lainnya diluar program BPJS Kesehatan, yang diterima dari mendaftarkan sendiri-sendiri ataupun kolektif dengan pembiayaan premi secara mandiri.

3)

Tidak Memiliki Asuransi adalah peserta yang mendapat pelayanan KB tidak menggunakan jaminan kesehatan apapun, baik yang dimiliki secara gratis maupun dengan membayar/mendaftar secara mandiri.

4. ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI a.

Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan formularium nasional, terdiri dari Pil, Suntikan, Kondom, IUD, dan Implan.


b.

Alokon APBN adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Alokon APBN ditandai dengan adanya logo BKKBN dan tulisan APBN pada alokon.

c.

Alokon APBD adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

d.

Alokon Mandiri adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan sendiri oleh fasilitas kesehatan dan bukan bersumber dari pemerintah atau pemerintah daerah.


BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI Dalam pelaksanaan kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB diperlukan kebijakan dan strategi agar dapat mencapai sasaran sebagaimana yang telah di tetapkan, sebagai berikut : A.

KEBIJAKAN 1.

Memanfaatkan Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) hasil Pendataan Keluarga tahun 2015;

2.

Sinkronisasi Basis Data Keluarga Indonesia dengan registrasi vital Kementerian Dalam Negeri;

B.

3.

Pengelolaan data rutin berbasis TIK dan terintegrasi satu sama lain;

4.

Pengelolaan data rutin by name by address ;

5.

Data rutin yang dilaporkan merupakan data real time ;

6.

Data yang berhubungan dengan infomasi individu harus dijamin kerahasiaannya.

STRATEGI 1.

Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data rutin;

2.

Mengatur pengelolaan hak akses dalam pengolahan data rutin;

3.

Mendayagunakan sumber daya yang ada di lini lapangan;

4.

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia petugas pengelola data dan informasi;

5.

Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra kerja dan stakeholder dalam pengelolaan data rutin;

6.

Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan data rutin sesuai dengan kebutuhan;


7.

Melakukan evaluasi dan monitoring pengelolaan data rutin secara berkala;

8.

Menyiapkan dukungan anggaran untuk pengelolaan data rutin;


BAB III

LANGKAH KEGIATAN Kegiatan pencatatan pelayanan KB dilakukan pada faskes KB/jaringan/jejaring, yang menghasilkan Peserta KB Baru (PB) dan Peserta KB ulangan. Selanjutnya, hasil pencatatan pelayanan KB dilaporkan secara berjenjang ke tingkat lebih atas dengan menggunakan format kartu dan register, pada waktu tertentu yang ditetapkan di setiap tingkatan wilayah.

A. PERSIAPAN 1. TINGKAT PUSAT a.

BKKBN, dalam hal ini Direktorat Pelaporan dan Statistik, menyiapkan Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Tahun 2015 yang berisi tentang mekanisme pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah, serta mendistribusikan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi.

b.

BKKBN, dalam hal ini Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi, menyiapkan perangkat teknologi untuk kebutuhan operasional pengumpulan dan pengolahan data serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB secara online dan offline, terdiri dari:

c.

1)

Basis Data Keluarga Indonesia;

2)

Manajemen wilayah;

3)

Data entri online ;

4)

Data entri offline.

BKKBN, dalam hal ini Pusdiklat Kependudukan dan KB bekerja sama dengan Direktorat Pelaporan dan Statistik serta Direktorat Teknologi, Informasi dan Dokumentasi, menyelenggarakan pelatihan atau orientasi kepada Petugas Pengelola Data dan Informasi di Tingkat Pusat Dan Provinsi.


2. TINGKAT PROVINSI a.

Perwakilan BKKBN Provinsi, dalam hal ini Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, mendistribusikan Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Tahun 2015 kepada SKPD-KB Kabupaten/Kota.

b.

Perwakilan BKKBN Provinsi, dalam hal ini Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, menyiapkan sarana dan prasarana pencatatan dan pelaporan pelayanan KB berupa :

c.

1)

Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB (K/0/KB/15);

2)

Kartu Peserta KB (K/I/KB/15);

3)

Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/15);

4)

Informed Consent;

5)

Register Pelayanan KB (R/I/KB/15);

6)

Register Alat dan Obat Kontrasepsi (R/II/KB/15).

Perwakilan BKKBN Provinsi, dalam hal ini Bidang Pelatihan dan Pengembangan bekerjasama dengan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, menyelenggarakan pelatihan atau orientasi kepada Petugas Pengelola Data dan Informasi di Tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota.

3. TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA a.

SKPD-KB Kabupaten/Kota melakukan pelatihan atau orientasi kepada Petugas Pengelola Data pada Tempat Pelayanan KB, PPLKB/Ka.UPT, dan PLKB/PKB di wilayahnya.

b.

SKPD-KB Kabupaten/Kota mendistribusikan sarana dan prasarana pencatatan dan pelaporan pelayanan KB untuk dibagikan kepada Petugas Pengelola Data pada Tempat Pelayanan KB di wilayahnya.

4. TINGKAT KECAMATAN dan DESA/KELURAHAN a.

PPLKB/Ka.UPT dan PLKB/PKB mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pencatatan dan pelaporan pelayanan KB yang dibutuhkan pada tempat pelayanan KB di wilayahnya.

b.

Menyiapkan daftar dan kode wilayah dari tempat pelayanan KB yang ada di wilayahnya.

c.

Jika Petugas Pengelola Data pada Tempat Pelayanan KB belum mendapat pelatihan atau orientasi dari SKPD-KB Kabupaten/Kota, maka PPLKB/Ka.UPT bersama PLKB/PKB memberi pelatihan atau


orientasi tata cara pengisian instrumen pelayanan KB kepada Petugas Pengelola Data pada Tempat Pelayanan KB tersebut. d.

PPLKB/Ka.UPT dan PLKB/PKB mendistribusikan sarana prasarana pelayanan KB kepada tempat pelayanan KB.

dan

5. TEMPAT PELAYANAN KB a.

Tempat pelayanan KB menerima sarana dan prasarana pelayanan KB terdiri dari : 1)

Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB (K/0/KB/15);

2)

Kartu Peserta KB (K/I/KB/15);

3)

Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/15);

4)

Informed Consent;

5)

Register Pelayanan KB (R/I/KB/15);

6)

Register Alat dan Obat Kontrasepsi (R/II/KB/15).

b.

Tempat pelayanan KB, baik yang sudah maupun belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, melakukan pendaftaran pertama kali menggunakan K/0/KB/15. Selanjutnya, setiap saat dapat melakukan pemutakhiran data K/0/KB/15.

c.

Setiap pengunjung baru tempat pelayanan KB, yaitu peserta KB baru maupun peserta KB lama pindahan (tempat pelayanan KB) dan peserta KB lama ganti cara (alat/obat/cara kontrasepsi) dibuatkan K/IV/KB/15 dan K/I/KB/15. Selain itu, peserta KB baru dan ganti cara yang menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi Suntikan, IUD, Implan, Tubektomi, dan Vasektomi, maka wajib dibuatkan Informed Consent.

d.

Tempat pelayanan KB melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB menggunakan R/I/KB/15, serta pencatatan dan pelaporan mutasi alat dan obat kontrasepsi menggunakan R/II/KB/15.

B. PELAKSANAAN 1. JARINGAN/JEJARING a.

Jaringan/jejaring, baik yang sudah maupun belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mengisi K/0/KB/15 dengan ketentuan sebagai berikut :


1)

Setiap pembukaan atau peresmian jaringan/jejaring baru, jaringan/jejaring baru tersebut membuat atau mencatat Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB (K/0/KB/15), selanjutnya dikirimkan segera kepada faskes KB induknya untuk mendapatkan nomor kode register dan persetujuan dari Pimpinan Faskes KB Induk.

2)

Jaringan/jejaring dapat melakukan pemutakhiran data K/0/KB/15 setiap saat, guna perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai jaringan/jejaring yang bersangkutan.

b.

Setiap peserta KB baru maupun lama (ganti cara atau pindahan dari faskes KB lainnya), dibuatkan Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/15) yang terdiri dari data-data identitas diri, catatan medik hasil skrining dalam pelayanan, dan pemilihan penggunaan alat/obat/cara kontrasepsi yang tepat bagi peserta KB. Selanjutnya, setiap peserta KB berkunjung ulang ke jaringan/jejaring maka dicatat dalam K/IV/KB/15 (Kunjungan Ulang).

c.

Setiap peserta baru atau ganti cara yang akan diberikan tindakan pelayanan menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi Suntikan, IUD, Implan, Tubektomi, dan Vasektomi, maka wajib dibuatkan Informed Consent sebagai bukti tertulis persetujuan tindakan medis.

d.

Selain itu, peserta KB juga dibuatkan Kartu Peserta KB (K/I/KB/15) oleh jaringan/jejaring, yang akan digunakan sebagai tanda pengenal dan bukti diri sebagai peserta KB. Selanjutnya, setiap peserta KB yang melakukan kunjungan ulang ke jaringan/jejaring maka dicatat dalam K/I/KB/15.

e.

Setiap hari pelayanan KB untuk peserta KB baru dan ulangan yang datang ke jaringan/jejaring harus dicatat pada Register Pelayanan KB (R/I/KB/15). Pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan hasil pelayanan KB. R/I/KB/15 dibuat dalam rangkap 2 (dua), masingmasing untuk petugas entri data dan arsip bagi petugas pencatat data.

f.

Setiap terjadi mutasi alokon, baik persediaan (saldo awal), penerimaan, pengeluaran untuk pelayanan KB, rusak, atau kadaluarsa, untuk semua jenis alokon dan berdasarkan sumber alokonnya harus dicatat pada Register Alat dan Obat Kontrasepsi (R/II/KB/15). Pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir bulan. R/II/KB/15 dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk petugas entri data dan arsip bagi petugas pencatat data.


g.

Jika tersedia sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) yang memadai, maka jaringan/jejaring dapat melakukan entri data secara online atau offline, yaitu : 1.

Data K/0/KB/15 setiap pendaftaran baru dan pemutakhiran data;

2.

Data R/I/KB/15 setiap hari pelayanan KB;

3.

Data R/II/KB/15 setiap terjadi mutasi alokon.

h.

Jika entri data secara online, maka entri data ke sistem aplikasi pelayanan KB, yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk K/0/KB/15, serta selambatlambatnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk R/I/KB/15 dan R/II/KB/15.

i.

Jika entri data secara offline, selanjutnya hasil entri data tersebut dapat di-sinkronisasi ke sistem aplikasi pelayanan KB yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambatlambatnya tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk K/0/KB/15, serta selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya untuk R/I/KB/15 dan R/II/KB/15.

j.

Jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) tidak memadai, maka data K/0/KB/15, R/I/KB/15, dan R/II/KB/15 dilaporkan ke pengelola data pada tingkat wilayah yang lebih tinggi untuk dilakukan entri data.

2. FASKES KB a.

b.

Faskes KB, baik yang sudah maupun belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mengisi K/0/KB/15 dengan ketentuan sebagai berikut : 1)

Setiap pembukaan atau peresmian faskes KB baru, faskes KB baru tersebut membuat atau mencatat Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB (K/0/KB/15), selanjutnya dikirimkan segera kepada SKPD-KB Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan dan nomor kode register dari Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota.

2)

Faskes KB dapat melakukan pemutakhiran data K/0/KB/15 setiap saat, guna perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai faskes KB yang bersangkutan.

Faskes KB induk menerima usulan K/0/KB/15 dari jaringan/jejaring di bawah binaannya untuk disetujui. Jika pendaftaran baru jaringan/jejaring yang disetujui, maka diberikan nomor kode register


yang terdiri dari 9 (sembilan) angka dan ditandatangani oleh Pimpinan faskes KB induk. c.

Setiap peserta KB baru maupun lama (ganti cara atau pindahan dari faskes KB lainnya), dibuatkan Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/15) yang terdiri dari data-data identitas diri, catatan medik hasil skrining dalam pelayanan, dan pemilihan penggunaan alat/obat/cara kontrasepsi yang tepat bagi peserta KB. Selanjutnya, setiap peserta KB berkunjung ulang ke faskes KB maka dicatat dalam K/IV/KB/15 (Kunjungan Ulang).

d.

Setiap peserta baru atau ganti cara yang akan diberikan tindakan pelayanan menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi Suntikan, IUD, Implan, Tubektomi, dan Vasektomi, maka wajib dibuatkan Informed Consent sebagai bukti persetujuan tindakan medis tertulis.

e.

Selain itu, peserta KB juga dibuatkan Kartu Peserta KB (K/I/KB/15) oleh faskes KB, yang nantinya akan digunakan sebagai tanda pengenal dan bukti diri sebagai peserta KB. Selanjutnya, setiap peserta KB berkunjung ulang ke faskes KB maka dicatat dalam K/I/KB/15.

f.

Setiap hari pelayanan KB untuk peserta KB baru dan ulangan yang datang ke faskes KB harus dicatat pada Register Pelayanan KB (R/I/KB/15). Pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan hasil pelayanan KB. R/I/KB/15 dibuat dalam rangkap 2 (dua), masingmasing untuk petugas entri data dan arsip bagi petugas pencatat data.

g.

Setiap terjadi mutasi alokon, baik persediaan (saldo awal), penerimaan, maupun pengeluaran untuk pelayanan KB, distribusi ke jaringan/jejaring, rusak, atau kadaluarsa, untuk semua jenis alokon dan berdasarkan sumber alokonnya harus dicatat pada Register Alat dan Obat Kontrasepsi (R/II/KB/15). Pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir bulan. R/II/KB/15 dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk petugas entri data dan arsip bagi petugas pencatat data.

h.

Jika tersedia sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) yang memadai, maka faskes KB dapat melakukan entri data secara online atau offline, yaitu : 1.

Data K/0/KB/15 setiap pendaftaran baru dan pemutakhiran data;

2.

Data R/I/KB/15 setiap hari pelayanan KB;

3.

Data R/II/KB/15 setiap terjadi mutasi alokon.


Selain itu, jika jaringan/jejaring di wilayah binaannya tidak bisa melakukan entri data K/0/KB/15, R/I/KB/15, dan R/II/KB/15 secara online maupun offline, maka entri data dilakukan oleh faskes KB induk. i.

Jika entri data secara online, maka entri data ke sistem aplikasi pelayanan KB, yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk K/0/KB/15, serta selambatlambatnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk R/I/KB/15 dan R/II/KB/15.

j.

Jika entri data secara offline, selanjutnya hasil entri data tersebut dapat di-sinkronisasi ke sistem aplikasi pelayanan KB yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambatlambatnya tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk K/0/KB/15, serta selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya untuk R/I/KB/15 dan R/II/KB/15.

k.

Jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) tidak memadai, maka data K/0/KB/15, R/I/KB/15, dan R/II/KB/15 dilaporkan ke pengelola data pada tingkat wilayah yang lebih tinggi untuk dilakukan entri data.

3. BALAI PENYULUHAN KB/KECAMATAN a.

b.

Jika entri data dilakukan oleh tempat pelayanan KB, maka Balai Penyuluhan KB atau Pengelola Data Tingkat Kecamatan : 1)

Setiap semester melakukan telaah data potensi tempat pelayanan KB di wilayah binaannya, berdasarkan tabulasi pada sistem aplikasi pelayanan KB, serta diumpanbalikkan kepada tempat pelayanan KB bersangkutan dan mitra terkait.

2)

Setiap bulan melakukan evaluasi data hasil pelayanan KB dan mutasi alokon, berdasarkan tabulasi pada sistem aplikasi pelayanan KB, serta diumpanbalikkan kepada tempat pelayanan KB bersangkutan dan mitra terkait.

Jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) tidak memadai pada tempat pelayanan KB, maka entri data secara online atau offline dapat dilakukan oleh Pengelola Data di Balai Penyuluhan KB atau Tingkat Kecamatan : 1)

Jika entri data secara online, maka entri data ke sistem aplikasi pelayanan KB, yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya dilakukan pada


tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk K/0/KB/15, serta selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk R/I/KB/15 dan R/II/KB/15. 2)

Jika entri data secara offline, selanjutnya hasil entri data tersebut dapat di-sinkronisasi ke sistem aplikasi pelayanan KB yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk K/0/KB/15, serta selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya untuk R/I/KB/15 dan R/II/KB/15.

4. SKPD-KB KABUPATEN/KOTA a.

SKPD-KB Kabupaten/Kota menerima usulan K/0/KB/15 dari faskes KB untuk mendapatkan persetujuan. Jika pendaftaran baru faskes KB disetujui, maka diberikan nomor kode register faskes KB yang terdiri dari 7 (tujuh) angka dan ditandatangani oleh Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota.

b.

Jika entri data dilakukan oleh pengelola data di tingkat yang lebih bawah, maka SKPD-KB Kabupaten/Kota :

c.

1)

Setiap semester melakukan telaah data potensi tempat pelayanan KB di wilayah binaannya, berdasarkan tabulasi pada sistem aplikasi pelayanan KB, serta diumpanbalikkan ke tingkat di bawahnya dan mitra terkait.

2)

Setiap bulan melakukan evaluasi data hasil pelayanan KB dan mutasi alokon, berdasarkan tabulasi pada sistem aplikasi pelayanan KB, serta diumpanbalikkan ke tingkat di bawahnya dan mitra terkait.

Jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) tidak memadai pada tempat pelayanan KB dan balai penyuluhan KB/kecamatan, maka entri data secara online atau offline dapat dilakukan oleh SKPD KB Kabupaten/Kota : 1)

Jika entri data secara online, maka entri data ke sistem aplikasi pelayanan KB, yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk K/0/KB/15, serta selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk R/I/KB/15 dan R/II/KB/15.

2)

Jika entri data secara offline, selanjutnya hasil entri data tersebut dapat di-sinkronisasi ke sistem aplikasi pelayanan KB yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/,


selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk K/0/KB/15, serta selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya untuk R/I/KB/15 dan R/II/KB/15. 5. PERWAKILAN BKKBN PROVINSI a.

Setiap semester melakukan telaah data potensi tempat pelayanan KB di wilayah binaannya, berdasarkan tabulasi pada sistem aplikasi pelayanan KB, serta diumpanbalikkan ke tingkat di bawahnya dan mitra terkait.

b.

Setiap bulan melakukan evaluasi data hasil pelayanan KB dan mutasi alokon, berdasarkan tabulasi pada sistem aplikasi pelayanan KB, serta diumpanbalikkan ke tingkat di bawahnya dan mitra terkait.

6. BKKBN PUSAT a. Setiap semester melakukan telaah data potensi tempat pelayanan KB di wilayah binaannya, berdasarkan tabulasi pada sistem aplikasi pelayanan KB, serta diumpanbalikkan ke tingkat di bawahnya dan mitra terkait. b. Setiap bulan melakukan evaluasi data hasil pelayanan KB dan mutasi alokon, berdasarkan tabulasi pada sistem aplikasi pelayanan KB, serta diumpanbalikkan ke tingkat di bawahnya dan mitra terkait.

C. PEMANFAATAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI 1. PEMANFAATAN a.

Potensi Tempat Pelayanan KB 1) 2) 3) 4)

b.

Pemetaan tempat pelayanan KB; Pemetaan sarana dan perlengkapan pada tempat pelayanan KB yang masih bisa dipakai; Pemetaan tenaga pada tempat pelayanan KB dan pelatihan yang pernah diikuti; Menurunkan Unmet Need.

Pelayanan KB 1) 2)

Meningkatkan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Meningkatkan kualitas pelayanan KB, dengan berkurangnya kasus komplikasi berat dan kegagalan;


c.

Alat dan Obat Kontrasepsi 1) 2) 3)

Pemetaan kebutuhan pada setiap jenis alokon; Ketersediaan alokon; Meminimalisasi terjadinya stock out alokon.

2. PENYEBARLUASAN INFORMASI a.

Rapat Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan Rekapitulasi data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon digunakan untuk evaluasi dan perencanaan kegiatan dalam rapat koordinasi tingkat desa/kelurahan. Apabila terdapat permasalahan tetapi tidak dapat diselesaikan di tingkat desa/kelurahan dan memerlukan dukungan tingkat kecamatan, maka dilaporkan ke tingkat kecamatan untuk mendapatkan dukungan bantuan penyelesaiannya.

b.

Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Rekapitulasi data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon digunakan untuk evaluasi dan perencanaan kegiatan dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan. Apabila terdapat permasalahan tetapi tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan dan memerlukan dukungan tingkat kabupaten/kota, maka dilaporkan ke tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan dukungan bantuan penyelesaiannya.

c.

Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota Rekapitulasi data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon digunakan untuk evaluasi dan perencanaan kegiatan dalam rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. Apabila terdapat permasalahan tetapi tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota dan memerlukan dukungan tingkat provinsi, maka dilaporkan ke tingkat provinsi untuk mendapatkan dukungan bantuan penyelesaiannya.

d.

Rapat Pengendalian Program dan Anggaran Tingkat Provinsi Rekapitulasi data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon digunakan untuk evaluasi dan perencanaan kegiatan dalam rapat pengendalian program dan anggaran tingkat provinsi. Apabila terdapat permasalahan tetapi tidak dapat diselesaikan di tingkat provinsi dan memerlukan dukungan tingkat pusat, maka dilaporkan ke tingkat pusat untuk mendapatkan dukungan bantuan penyelesaiannya.


e.

Rapat Pengendalian Program dan Anggaran Tingkat Pusat Rekapitulasi data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon digunakan untuk evaluasi dan perencanaan kegiatan dalam rapat pengendalian program dan anggaran tingkat pusat.

f. Publikasi melalui Website BKKBN Publikasi data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon disajikan secara online dalam bentuk tabulasi pada website dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, sedangkan untuk kepentingan intervensi program pembangunan secara khusus dapat diakses dengan password tertentu.

D. PENYIMPANAN, INFORMASI

KEAMANAN,

DAN

KERAHASIAAN

Penyimpanan data dan informasi pelayanan KB, terdiri dari potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon, yang sudah masuk dalam sistem pengolahan data basis nasional dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik yang hanya dapat dilakukan di dalam negeri. Pangkalan data tersebut dapat berada di provinsi maupun kabupaten/kota, dan harus dikelola oleh pengelola data di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyimpanan data dan informasi pelayanan KB dilakukan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk data dan informasi elektronik sesuai jadwal retensi arsip. Sedangkan, penyimpanan data nonelektronik dilakukan di setiap tempat pelayanan KB paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Pengamanan informasi pelayanan KB dilakukan untuk menjamin agar informasi tersebut tetap tersedia dan terjaga keutuhannya. Untuk informasi pelayanan KB yang bersifat tertutup, seperti informasi tentang individu peserta KB, harus terjaga kerahasiaannya. Standar pengamanan dalam melakukan publikasi data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon disajikan secara online dalam bentuk tabulasi dan grafik pada website dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, sedangkan untuk kepentingan intervensi program pembangunan secara khusus dapat diakses dengan password tertentu.


Dalam hal menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pelayanan KB, setiap pengelola data harus : 1.

Melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan data dan informasi pelayanan KB secara teratur;

2.

Membuat sistem pencegahan kerusakan data dan informasi pelayanan KB.


BAB IV

POKOK-POKOK KEGIATAN Dalam upaya mewujudkan tujuan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, hal yang harus dilakukan oleh setiap pengelola data adalah mengetahui dan memahami berbagai jenis dan fungsi setiap instrumen yang dipergunakan, sumber daya manusia yang tersedia, serta mekanisme dan arus pencatatan dan pelaporan tersebut.

A. SARANA DAN PRASARANA 1. KARTU PENDAFTARAN (K/0/KB/15)

TEMPAT

PELAYANAN

KB

Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB (K/0/KB/15) ini digunakan untuk melakukan pendaftaran pertama bagi faskes KB/jaringan/jejaring baru pada saat didirikan, dan untuk pendaftaran ulang bagi semua faskes KB/jaringan/jejaring lama, yang dilakukan pada setiap awal tahun anggaran. Kartu K/0/KB/15 diisi oleh faskes KB/jaringan/jejaring baik yang belum atau sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kartu ini berisikan informasi tentang identitas, sarana dan perlengkapan, serta tenaga yang dimiliki oleh faskes KB/jaringan/jejaring bersangkutan. 2. KARTU PESERTA KB (K/I/KB/15) Kartu Peserta KB (K/I/KB/15) ini diberikan oleh faskes KB/jaringan/jejaring kepada peserta KB dan digunakan sebagai tanda pengenal dan bukti diri sebagai peserta KB. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mencari kembali kartu status peserta KB (K/IV/KB/15) di tempat pelayanan pertama, serta dapat digunakan pula untuk memperoleh pelayanan ulang di semua faskes KB/jaringan/jejaring lain. 3. KARTU STATUS PESERTA KB (K/IV/KB/15) Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/15) ini digunakan untuk mencatat identitas diri, catatan medik hasil skrining dalam pelayanan, dan pemilihan penggunaan alat/obat/cara kontrasepsi yang tepat bagi peserta KB. Kartu ini dibuat untuk setiap pengunjung baru di faskes KB/jaringan/jejaring, baik sebagai peserta KB baru maupun sebagai Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 31

peserta KB lama (ganti acara atau pindahan), dan disimpan secara rapi di faskes KB/jaringan/jejaring bersangkutan. 4. INFORMED CONSENT

Informed Consent adalah suatu persetujuan tindakan medis tertulis yang menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB dengan alat/obat/cara kontrasepsi : suntikan, IUD, implan, tubektomi, dan vasektomi, dan atau tindakan medik rekanalisasi. 5. REGISTER PELAYANAN KB (R/I/KB/15) Register Pelayanan KB (R/I/KB/15) ini digunakan oleh faskes KB/jaringan/jejaring untuk mencatat setiap hari pelayanan KB yang diberikan kepada Pasangan Usia Subur (PUS, yang datang untuk menjadi peserta KB baru atau peserta KB lama yang datang berkunjung ulang (ulangan) di faskes KB/jaringan/jejaring tersebut. 6. REGISTER ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (R/II/KB/15) Register Alat dan Obat Kontrasepsi (R/II/KB/15) ini digunakan oleh faskes KB/jaringan/jejaring untuk mencatat setiap hari mutasi alokon, baik saldo awal bulan, penerimaan, pengeluaran, serta saldo akhir bulan dari semua jenis alat dan obat kontrasepsi untuk masing-masing sumber alokon di faskes KB/jaringan/jejaring tersebut.

B. SUMBER DAYA MANUSIA 1. STRUKTUR a.

Tingkat Pusat : 1)

BKKBN;

2)

Mitra Kerja Terkait : a) b)

b.

Pemerintah; Non Pemerintah.

Tingkat Provinsi : 1)

Perwakilan BKKBN Provinsi;

2)




c.

Tingkat Kabupaten dan Kota : 1)

SKPD-KB Kabupaten dan Kota;

2)


d.


Tingkat Lini Lapangan: 1)

Kepala UPT/PPLKB/ Koordinator PLKB;

2)

PLKB/PKB;

3)

Pengelola Data Tingkat Faskes KB;

4)

Pengelola Data Tingkat Jaringan Pelayanan Puskesmas;

5)

Pengelola Data Tingkat Jejaring Faskes KB;

6)

Mitra Kerja Terkait.

2. PELATIHAN/ORIENTASI Sebelum melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, akan dilaksanakan pelatihan/orientasi baik di tingkat pusat sampai dengan lini lapangan. Adapun skema mengenai pelatihan/orientasi tergambar sebagai berikut : Gambar 4.1 Pelatihan/Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB


C. ALUR PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI Pengolahan data pelayanan KB merupakan kegiatan yang dilakukan mulai dari tempat pelayanan KB menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dilaporkan datanya hingga ke tingkat pusat baik secara online maupun offline, selanjutnya diumpanbalikkan kepada tingkatan wilayah di bawahnya dan mitra kerja terkait. 1. ALUR PENGOLAHAN DATA POTENSI TEMPAT PELAYANAN KB Pengolahan data potensi tempat pelayanan KB dapat dilakukan secara online atau offline sebagai berikut: a.

Pengolahan Data secara Online Setelah pencatatan K/0/KB/15 di tempat pelayanan KB terisi dengan lengkap dan benar, selanjutnya pimpinan tempat pelayanan KB menandatanginya. Lalu, diserahkan kepada Pimpinan faskes KB induk bagi jaringan/jejaring atau Kepala SKPD KB Kabupaten/Kota bagi faskes KB untuk meminta persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) memadai maka Pengelola Data di Tempat Pelayanan KB segera melakukan entri data K/0/KB/15 secara online.

b. Pengolahan Data secara Offline Setelah pencatatan K/0/KB/15 di tempat pelayanan KB terisi dengan lengkap dan benar, selanjutnya pimpinan tempat pelayanan KB menandatanginya. Lalu, diserahkan kepada Pimpinan faskes KB induk bagi jaringan/jejaring atau Kepala SKPD KB Kabupaten/Kota bagi faskes KB untuk meminta persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) tidak memadai, maka Pengelola Data di Tempat Pelayanan KB segera melakukan entri data K/0/KB/15 secara offline atau melaporkan bundel K/0/KB/15 kepada petugas entri data di balai penyuluhan KB/kecamatan atau unit pengelola data dan informasi SKPD-KB Kabupaten/Kota. Selanjutnya, hasil entri data offline dilaporkan secara online oleh petugas entri data. Tempat pelayanan KB dapat melakukan pemutakhiran data K/0/KB/15 setiap saat, guna perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai tempat pelayanan KB yang bersangkutan. K/0/KB/15 dilaporkan setiap 6 bulan sekali pada awal Januari dan awal Juli (paling lambat dientri atau dilaporkan secara online pada tanggal 31 Januari dan 31 Juli).


Untuk mengantisipasi seluruh K/0/KB/15 bisa terkumpul secara lengkap dan tepat waktu, maka menjelang batas akhir pengumpulan tiba, bundel K/0/KB/15 belum juga diterima, bisa dilakukan penjemputan bundel K/0/KB/15 secara berjenjang satu tingkat di bawahnya, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan para penanggung jawab pengelola data di setiap tingkatan. Hasil pengolahan data potensi tempat pelayanan KB dalam bentuk tabulasi dapat dimanfaatkan oleh setiap tingkatan wilayah untuk membuat laporan umpan balik semesteran kepada tingkat di bawahnya dan mitra kerja terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, dan mitra kerja lainnya. 2. ALUR PENGOLAHAN DATA PELAYANAN KB Pengolahan data pelayanan KB dapat dilakukan secara online atau offline sebagai berikut: a.

Pengolahan Data secara Online Setelah pencatatan R/I/KB/15 dan R/II/KB/15 di tempat pelayanan KB terisi dengan lengkap dan benar, selanjutnya pimpinan tempat pelayanan KB menandatanginya. Jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) memadai, maka Pengelola Data di Tempat Pelayanan KB segera melakukan entri data R/I/KB/15 dan R/II/KB/15 secara online.

b. Pengolahan Data secara Offline Setelah pencatatan R/I/KB/15 dan R/II/KB/15 di tempat pelayanan KB terisi dengan lengkap dan benar, selanjutnya pimpinan tempat pelayanan KB menandatanginya. Jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet) tidak memadai, maka Pengelola Data di Tempat Pelayanan KB segera melakukan entri data R/I/KB/15 dan R/II/KB/15 secara offline atau melaporkan bundel R/I/KB/15 dan R/II/KB/15 kepada petugas entri data di balai penyuluhan KB/kecamatan atau unit pengelola data dan informasi SKPD KB Kabupaten/Kota. Selanjutnya, hasil entri data offline dilaporkan secara online oleh petugas entri data paling lambat setiap tanggal 1 bulan berikutnya.


Untuk mengantisipasi seluruh R/I/KB/15 dan R/II/KB/15 bisa terkumpul secara lengkap dan tepat waktu, maka menjelang batas akhir pengumpulan tiba, bundel R/I/KB/15 dan R/II/KB/15 belum juga diterima, bisa dilakukan penjemputan bundel R/I/KB/15 dan R/II/KB/15 secara berjenjang satu tingkat di bawahnya, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan para penanggung jawab pengelola data di setiap tingkatan. Hasil pengolahan data pelayanan KB dan mutasi alokon dalam bentuk tabulasi dapat dimanfaatkan oleh setiap tingkatan wilayah untuk membuat laporan umpan balik bulanan kepada tingkat di bawahnya dan mitra kerja terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, dan mitra kerja lainnya. Gambar 4.2 Alur Pengolahan Data dan Informasi Pelayanan KB

Keterangan : Pelaporan Online Pelaporan Offline Umpan Balik


D. MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, beserta alur dan mekanismenya, dilakukan setelah semua langkah kegiatan terlaksana, yaitu mulai tahap persiapan sampai dengan penyebarluasan informasi potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon. 1.

2.

Tujuan monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan pelayanan KB bertujuan : a.

Untuk mengetahui tata cara pencatatan dan pelaporan instrumen pelayanan KB yang ada di lini lapangan;

b.

Untuk mengetahui alur dan mekanisme pencatatan dan pelaporan pelayanan KB yang terjadi di lini lapangan;

c.

Untuk mengetahui ketersediaan sarana prasarana (instrumen, komputer/laptop, dan jaringan internet) dan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan;

d.

Untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang terjadi di setiap tingkatan wilayah terkait pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, beserta alur dan mekanismenya.

Monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dilakukan oleh pengelola data dari tingkat atas ke tingkat di bawahnya, yaitu : a.

Tingkat pusat ke provinsi sampai tempat pelayanan KB Pengamatan dilakukan oleh BKKBN Pusat (Direktorat Pelaporan dan Statistik).

b.

Tingkat provinsi ke kabupaten dan kota sampai tempat pelayanan KB Pengamatan dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi (Bidang Adpin/Sub Bidang Data dan informasi).

c.

Tingkat kabupaten dan kota ke kecamatan sampai tempat pelayanan KB Pengamatan dilakukan oleh SKPD-KB Kabupaten dan Kota (Unit Pengelola Data dan Informasi).

d.

Tingkat kecamatan dan desa/kelurahan ke tempat pelayanan KB Pengamatan dilakukan oleh PPLKB/Ka.UPT dan PLKB/PKB.

3.

Sebagai sampel wilayah untuk masing-masing provinsi dapat dipilih 2 (dua) kabupaten/kota. Pada 2 (dua) kabupaten/kota dapat dipilih sampel sebagai berikut :


a.

1 (satu) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan;

b.

1 (satu) Puskesmas dan 1 (satu) Jaringan di bawah Puskesmas tersebut;

c.

1 (satu) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selain Puskesmas dan 1 (satu) Jejaring di bawahnya;

d.

1 (satu) Faskes KB Bergerak.

jika entri data tidak dilakukan pada tempat pelayanan KB, maka pada setiap kabupaten/kota dapat diambil sampel balai penyuluhan KB/kecamatan atau kabupaten/kota sesuai dimana tempat pengentrian data hasil pelayanan KB. 4.

Cara monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : a.

Ditentukan terlebih dahulu tempat pelayanan KB yang akan dikunjungi sesuai dengan ketentuan di atas;

b.

Setelah itu dilakukan kunjungan ke tempat pelayanan KB yang sudah ditentukan sebelumnya;

c.

Pada tempat pelayanan KB dilakukan wawancara dan pengecekan kebenaran tata cara pengisian instrumen, alur dan mekanisme pelaporan data dan mutasi alokon, ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia, pengentrian data pada sistem aplikasi, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi;

d.

Jika entri data tidak dilakukan oleh tempat pelayanan KB, maka dilakukan kunjungan monitoring ke tempat pengentrian data (balai penyuluhan KB/kecamatan atau kabupaten/kota).


BAB V

PENUTUP Panduan Tata Cara Pengelolaan Rutin Pelayanan KB Tahun 2015 ini merupakan panduan umum bagi pengelola data di tingkat Pusat hingga lini lapangan dalam rangka menyiapkan data dan informasi potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, serta alokon. Variabel yang dikumpulkan menghasilkan data dan informasi yang bermanfaat dalam menetapkan kebijakan dan strategi Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga. Kegiatan pengelolaan data rutin pelayanan KB ini merupakan upaya untuk memonitor pelaksanaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga, menjadi bukti nyata, dan sekaligus sebagai akuntabilitas publik dari para pelaksana dan pengelola Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, semangat dan komitmen dari para petugas pelaksana dan pengelola data di berbagai tingkatan wilayah sangat diperlukan untuk menunjang tersedianya data dan informasi Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga secara berkelanjutan. Agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan data rutin pelayanan KB ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka semua petugas pelaksana dan pengelola Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga diharapkan untuk memberikan perhatian dan melaksanakan kegiatan pengelolaan data rutin pelayanan KB ini sesuai dengan prosedur dan tata cara sebagaimana tertuang dalam buku ini. Menyadari keterbatasan dalam penyusunan buku panduan ini, maka diperlukan suatu penyesuaian dengan situasi dan kondisi di lapangan.



LAMPIRAN 1. KARTU

PENDAFTARAN

TEMPAT

PELAYANAN

KB,

PETUNJUK

PENGISIAN, DAN CONTOH ISI 2. KARTU PESERTA KB, PETUNJUK PENGISIAN, DAN CONTOH ISI 3. KARTU STATUS PESERTA KB, PETUNJUK PENGISIAN, DAN CONTOH ISI 4. INFORMED CONSENT, PETUNJUK PENGISIAN, DAN CONTOH ISI 5. REGISTER PELAYANAN KB, PETUNJUK PENGISIAN, DAN CONTOH ISI 6. REGISTER ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI, PETUNJUK PENGISIAN,

DAN CONTOH ISI



KARTU PENDAFTARAN TEMPAT PELAYANAN KB 1.

KARTU PENDAFTARAN TEMPAT PELAYANAN KB (K/0/KB/15)

2. PETUNJUK PENGISIAN

3. CONTOH ISI




III. TENAGA (diisi dengan tenaga yang melakukan pelayanan KB dan R/R pada faskes KB/jaringan/jejaring tersebut ) PROFESI

PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN DAN R/R Implan 1 Batang

Implan 2 Batang

KIP/ KONSELING

R/R

6

Vasektomi

5

Tubektomi

4

IUD

3

ADMINISTRASI

2

BIDAN

1

IMPLAN

PERAWAT

NAMA

Umum

NIK

Bedah/Urologi

NO

Kebidanan dan Kanduangan

DOKTER

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

JUMLAH TENAGA * Coret yang tidak perlu

______________, _____________________________

Menyetujui, Kepala SKPD KB Kabupaten/Kota/Pimpinan Faskes KB Induk*

Pimpinan Faskes KB/Jaringan/Jejaring*

( _________________________________________ )

( _________________________________________ )

NIP.

NIP.


PETUNJUK PENGISIAN KARTU PENDAFTARAN TEMPAT PELAYANAN KB (K/0/KB/15) A. PETUNJUK UMUM 1.

K/0/KB/15 diisi oleh faskes KB, jaringan, dan jejaring baik yang sudah

maupun belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 2.

Pimpinan faskes KB/jaringan/jejaring menandatangani setelah K/0/KB/15 terisi dengan lengkap dan benar.

3.

Setelah K/0/KB/15 ditandatangani oleh pimpinan faskes KB/jaringan/jejaring, selanjutnya dikirimkan kepada Pimpinan faskes KB induk bagi jaringan/jejaring atau Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota bagi faskes KB untuk mendapatkan persetujuan dan nomor kode register.

B. KODE REGISTER TEMPAT PELAYANAN KB KODE REGISTER TEMPAT PELAYANAN KB, diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi faskes KB/jaringan/jejaring, terdiri dari :  Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).  Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut Kemendagri).

kode kabupaten/kota

(Kode

 Kotak 5, 6 dan 7, adalah nomor urut faskes KB di kabupaten/kota bersangkutan.  Kotak 8 dan 9, adalah nomor urut jaringan/jejaring pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) induknya. Kode register FASKES KB terdiri dari TUJUH ANGKA, diperoleh atas persetujuan Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota. Sedangkan, kode register JARINGAN/JEJARING FASKES KB terdiri dari SEMBILAN ANGKA, diperoleh atas persetujuan Pimpinan faskes KB induk.

C. IDENTITAS 1.

NAMA TEMPAT PELAYANAN KB/jaringan/jejaring.

2.

ALAMAT, diisi dengan alamat lengkap di mana tempat pelayanan KB tersebut berdomisili, terdiri dari : a.

KB,

diisi

dengan

nama

faskes

JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan TIGA ANGKA kode RW.


b.

DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri).

c.

KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA kode kecamatan (kode Kemendagri).

d.

KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri).

e.

PROVINSI,diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri).

1.

JENIS, diisi dengan tanda centang (√) pada SALAH SATU KOTAK sesuai dengan jenis tempat pelayanan KB yang bersangkutan.

2.

KEPEMILIKAN, diisi dengan tanda centang (√) pada SALAH SATU KOTAK sesuai dengan kepemilikan tempat pelayanan KB yang bersangkutan.

5a. KB PERUSAHAAN, diisi dengan tanda centang (√) pada SALAH SATU KOTAK untuk menunjukkan apakah tempat pelayanan KB berada pada perusahaan atau tidak. 5b. PKBRS, jika jenis tempat pelayanan KB merupakan FKRTL : Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus, maka diisi dengan tanda centang (√) pada SALAH SATU KOTAK untuk menunjukkan bahwa tempat pelayanan KB merupakan PKBRS atau tidak. 6. KERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN, diisi dengan tanda centang (√) untuk menunjukkan status kerjasama tempat pelayanan KB dengan BPJS Kesehatan. Apabila tempat pelayanan KB memilih status kerjasama YA, maka ada 2 (dua) ketentuan, yaitu : a.

Status kerjasama secara LANGSUNG hanya dapat dipilih oleh FASKES KB. Selanjutnya, faskes KB bersangkutan mengisi :  NO. PKS, diisi dengan nomor Perjanjian Kerjasama (PKS) antara faskes KB tersebut dengan BPJS Kesehatan.  MASA BERLAKU, diisi dengan DUA ANGKA tanggal, DUA ANGKA bulan, dan EMPAT ANGKA tahun masa berlaku PKS antara faskes KB tersebut dengan BPJS Kesehatan.  NO. REGISTER, diisi dengan DELAPAN ANGKA nomor register faskes KB tersebut pada BPJS Kesehatan.

b.

Status kerjasama secara TIDAK LANGSUNG hanya dapat dipilih oleh JARINGAN/JEJARING FASKES KB. Selanjutnya, jaringan/jejaring faskes KB bersangkutan mengisi :  NO. PKS, diisi dengan nomor Perjanjian Kerjasama (PKS) antara jaringan/jejaring tersebut dengan FKTP induknya.


 MASA BERLAKU, diisi dengan DUA ANGKA tanggal, DUA ANGKA bulan, dan EMPAT ANGKA tahun masa berlaku PKS antara jaringan/jejaring tersebut dengan FKTP induknya.

D. SARANA DAN PERLENGKAPAN Diisi dengan angka-angka yang menunjukkan jumlah masing ‑ masing jenis sarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh tempat pelayanan KB dengan kondisi masih bisa dipakai.

E. TENAGA Tenaga yang dicatat dalam K/0/KB/15 ini adalah seluruh tenaga yang melakukan pelayanan KB dan kegiatan pencatatan dan pelaporan (R/R) pada tempat pelayanan KB tersebut. 1.

NO, diisi dengan nomor urut.

2.

NIK, diisi dengan Nomor Induk Kependudukan dari tenaga pada tempat pelayanan KB, sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk dari tenaga tersebut.

3.

NAMA, diisi dengan nama lengkap tenaga pada tempat pelayanan KB tersebut tanpa gelar.

4.

PROFESI, diisi dengan tanda centang (√) pada SALAH SATU KOLOM sesuai dengan profesi dari tenaga pada tempat pelayanan KB tersebut.

5.

PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN DAN R/R, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom-kolom yang tersedia sesuai dengan pelatihan teknis pelayanan dan R/R yang pernah diikuti oleh tenaga pada tempat pelayanan KB tersebut.

Setelah K/0/KB/15 terisi dengan dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian kartu. Selanjutnya, ditandatangani oleh pimpinan tempat pelayanan KB dan Pimpinan Faskes KB Induk atau Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota, serta diisi nama jelas dan NIP-nya. Jika pimpinan tempat pelayanan KB bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka NIP dapat dikosongkan.







KARTU PESERTA KB 1.

KARTU PESERTA KB (K/I/KB/15)

2. PETUNJUK PENGISIAN 3. CONTOH ISI





PETUNJUK PENGISIAN KARTU PESERTA KB (K/I/KB/15) A. PETUNJUK UMUM 1.

K/I/KB/15 diberikan kepada peserta KB, yang digunakan sebagai tanda pengenal dan bukti diri menjadi peserta KB. Jika peserta KB berkunjung ulang ke faskes KB/jaringan/jejaring, maka harus membawa K/I/KB/15 tersebut. Selain itu, kartu ini juga dapat digunakan untuk mencari kembali Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/15) bagi pengunjung ulangan.

2.

Apabila K/I/KB/15 ini hilang, rusak atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka peserta KB yang bersangkutan dianjurkan untuk minta ganti K/I/KB/15 yang baru di faskes KB/jaringan/jejaring, dimana peserta KB bersangkutan dilayani terakhir.

3.

Penanggung jawab pelayanan KB menandatangi setelah identitas peserta KB pada K/I/KB/15 terisi dengan benar dan lengkap.

B. HALAMAN DEPAN 1.

KODE KELUARGA INDONESIA, diisi dengan Kode Keluarga Indonesia (KKI) yang terdapat pada Kupon KKI, terdiri dari LIMA BELAS ANGKA. Jika tidak memiliki KKI, maka dapat dikosongkan.

2.

NAMA PESERTA KB, diisi dengan nama lengkap peserta KB.

3.

TANGGAL LAHIR/UMUR ISTRI, diisi dengan dua angka TANGGAL LAHIR, dua angka BULAN LAHIR, dan dua angka TAHUN LAHIR serta dua angka UMUR dari peserta KB bersangkutan (jika yang menjadi peserta KB adalah istri/perempuan) atau istri dari peserta KB bersangkutan (jika yang menjadi peserta KB adalah suami/laki-laki).

4.

ALAMAT, diisi dengan alamat lengkap tempat tinggal dari peserta KB.

5.

PENGGUNAAN ASURANSI, diisi dengan tanda centang (√) pada SALAH SATU KOTAK yang sesuai dengan penggunaan asuransi dari peserta KB bersangkutan.

6.

NAMA FASKES KB/JARINGAN/JEJARING, diisi dengan nama faskes KB/jaringan/jejaring dimana peserta KB bersangkutan dilayani, sesuai dengan nama faskes KB/jaringan/jejaring yang ada pada K/0/KB/15.

7.

KODE FASKES KB/JARINGAN/JEJARING, diisi dengan kode register faskes KB/jaringan/jejaring dimana peserta KB bersangkutan dilayani, sesuai dengan kode register yang ada pada K/0/KB/15.


Setelah identitas peserta KB pada K/I/KB/15 terisi dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian kartu. Selanjutnya, ditandatangani oleh penanggung jawab pelayanan KB, serta diisi nama jelas dan NIP-nya. Jika petugas penanggung jawab pelayanan KB bukan PNS, maka NIP dapat dikosongkan.

C. HALAMAN BELAKANG 1.

ALAT/OBAT/CARA KONTRASEPSI, diisi dengan alat/obat/cara kontrasepsi yang telah digunakan oleh peserta KB bersangkutan.

2.

TGL/BLN/THN MULAI DIPAKAI, diisi dengan dua angka tanggal, dua angka bulan, dan dua angka tahun kapan alat/obat/cara kontrasepsi yang telah digunakan mulai dipakai oleh peserta KB bersangkutan.

3.

TGL/BLN/THN DICABUT/DILEPAS (KHUSUS IMPLAN/IUD), diisi dengan dua angka tanggal, dua angka bulan, dan dua angka tahun kapan implan/IUD yang telah digunakan oleh peserta KB bersangkutan dicabut/dilepas.

4.

TANGGAL KUNJUNGAN ULANG, diisi dengan dua angka tanggal, dua angka bulan, dan dua angka tahun kapan peserta KB melakukan kunjungan ulang untuk kontrol.

5.

KETERANGAN, diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan peserta KB pada waktu datang untuk pemeriksaan ulang.

6.

PARAF, diisi dengan paraf sebagai penanggung jawab yang melakukan pelayanan KB.




KARTU STATUS PESERTA KB 1.

KARTU STATUS PESERTA KB (K/IV/KB/15)






PETUNJUK PENGISIAN KARTU STATUS PESERTA KB (K/IV/KB/15) A. PETUNJUK UMUM 1.

K/IV/KB/15 dibuat untuk setiap pengunjung baru tempat pelayanan KB, yaitu peserta KB baru maupun peserta KB lama pindahan (tempat pelayanan KB) dan peserta KB lama ganti cara (alat/obat/cara kontrasepsi). K/IV/KB/15 disimpan pada faskes KB/jaringan/jejaring dimana peserta KB mendapat pelayanan.

2. Penanggung jawab pelayanan KB menandatangani setelah K/IV/KB/15 terisi dengan benar dan lengkap.

3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan : a.

Dari semua pertanyaan yang diajukan diusahakan mendapat jawaban yang benar.

b.

Kotak-kotak yang terdapat pada bagian skrining (halaman depan) diisi dengan tanda centang (√).

c.

Pertanyaan-pertanyaan hendaknya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh calon peserta KB.

B. HALAMAN DEPAN 1.

KODE FASKES KB/JARINGAN/JEJARING, diisi dengan kode register faskes KB/jaringan/jejaring dimana calon peserta KB bersangkutan dilayani, sesuai dengan kode register yang ada pada K/0/KB/15.

2.


3.

NAMA PESERTA KB, diisi dengan nama lengkap calon peserta KB bersangkutan.

4.

TGL LAHIR/UMUR ISTRI, diisi dengan dua angka TANGGAL LAHIR, dua angka BULAN LAHIR, dan dua angka TAHUN LAHIR serta dua angka UMUR dari calon peserta KB bersangkutan (jika yang menjadi calon peserta KB adalah istri/perempuan) atau istri dari calon peserta KB bersangkutan (jika yang menjadi calon peserta KB adalah suami/laki-laki).

5.

NAMA SUAMI/ISTRI, diisi dengan nama suami atau istri dari calon peserta KB bersangkutan.


6.

PENDIDIKAN SUAMI DAN ISTRI, diisi dengan angka yang menunjukkan kode pendidikan terakhir dari suami dan istri calon peserta KB bersangkutan.

7.

ALAMAT PESERTA KB, diisi dengan alamat lengkap tempat tinggal dari calon peserta KB bersangkutan.

8.

PEKERJAAN SUAMI DAN ISTRI, diisi dengan angka yang menunjukkan kode pekerjaan dari suami dan istri calon peserta KB bersangkutan.

9.

PENGGUNAAN ASURANSI, diisi dengan angka yang menunjukkan kode pengunaan asuransi dari calon peserta KB bersangkutan.

10. JUMLAH ANAK HIDUP, diisi dengan angka-angka yang menunjukkan jumlah anak laki-laki dan anak perempuan yang masih hidup dari calon peserta KB bersangkutan. 11. UMUR ANAK TERAKHIR YANG MASIH HIDUP, diisi dengan dua angka TAHUN dua angka BULAN yang menunjukkan umur anak terakhir yang masih hidup dari calon peserta KB bersangkutan. 12. STATUS PESERTA KB, diisi dengan angka yang menunjukkan kode sesuai dengan status calon peserta KB bersangkutan apakah peserta KB baru atau peserta KB lama. 13. ALAT/OBAT/CARA KB TERAKHIR, diisi dengan angka yang menunjukkan kode sesuai dengan alat/obat/cara KB terakhir yang digunakan oleh calon peserta KB bersangkutan.

Catatan : Jika baru pertama kali menjadi peserta KB, maka pada kotak yang tersedia diisi dengan ANGKA NOL (0). 14. PENAPISAN (SKRINING), digunakan untuk menentukan alat/obat/cara kontrasepsi yang dapat digunakan oleh calon peserta KB bersangkutan. ANAMNESE a.

HAID TERAKHIR TANGGAL, diisi dengan dua angka TANGGAL, dua angka BULAN, dan dua angka TAHUN haid terakhir calon peserta KB bersangkutan.

b.

HAMIL/DIDUGA HAMIL, diisi dengan angka yang menunjukkan kode sesuai dengan keadaan calon peserta KB bersangkutan apakah hamil/diduga hamil atau tidak.

c.

JUMLAH GPA, terdiri dari : 

GRAVIDA (KEHAMILAN), diisi dengan dua angka yang menunjukkan jumlah kehamilan yang pernah dialami oleh calon peserta KB bersangkutan.




PARTUS (PERSALINAN), diisi dengan dua angka yang menunjukkan jumlah persalinan yang pernah dialami oleh calon peserta KB bersangkutan.



ABORTUS (KEGUGURAN), diisi dengan dua angka yang menunjukkan jumlah keguguran yang pernah dialami oleh calon peserta KB bersangkutan.

Catatan : Jumlah kehamilan = Jumlah persalinan + jumlah keguguran. d. MENYUSUI, diisi dengan angka yang menunjukkan apakah calon peserta KB dalam keadaan masih menyusui atau tidak. e.

RIWAYAT PENYAKIT SEBELUMNYA, diisi dengan tanda centang (√) sesuai dengan keadaan calon peserta KB apakah memiliki riwayat penyakit sakit kuning, perdarahan/pervaginam, keputihan yang lama, dan tumor.

Bila semua jawaban TIDAK, maka dapat diberikan salah satu alat/obat/cara kontrasepsi, kecuali IUD dan Tubektomi. Jika terdapat SALAH SATU jawaban yang menyatakan YA, maka harus dirujuk ke dokter di Faskes KB/Rumah Sakit yang lebih lengkap peralatannya. PEMERIKSAAN f.

KEADAAN UMUM, diisi dengan angka yang menunjukkan kode kesan atau hasil pemeriksaan terhadap kondisi badan calon peserta KB bersangkutan.

g.

BERAT BADAN, diisi dengan dua angka yang menunjukkan hasil penimbangan berat badan calon peserta KB bersangkutan (dalam kg).

h.

TEKANAN DARAH, diisi dengan angka-angka yang menunjukkan hasil pengukuran tekanan darah dari badan calon peserta KB bersangkutan.

i.

SEBELUM PEMASANGAN IUD ATAU MELAKUKAN Tubektomi DILAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM, diisi dengan tanda centang (√) sesuai dengan hasil pemeriksaan badan calon peserta KB bersangkutan apakah memiliki tanda-tanda radang dan tumor/keganasan ginekologi.

Bila hasil pemeriksaan menunjukkan jawaban TIDAK, maka pemasangan IUD atau tindakan Tubektomi dapat dilakukan. Jika SALAH SATU jawaban menyatakan YA maka harus dirujuk ke dokter di Faskes KB/Rumah Sakit yang lebih lengkap peralatannya. j.

POSISI RAHIM, diisi dengan angka yang menunjukkan kode posisi rahim dari calon peserta KB bersangkutan.


k.

PEMERIKSAAN TAMBAHAN (KHUSUS CALON VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI), diisi dengan tanda centang (√) sesuai dengan hasil pemeriksaan badan calon peserta KB bersangkutan apakah memiliki tanda-tanda diabetes, kelainan pembekuan darah, radang orchitis/epididymitis, dan tumor/ keganasan ginekologi.

Bila semua hasil pemeriksaan menyatakan jawaban TIDAK, maka dapat dilakukan vasektomi atau tubektomi. Jika SALAH SATU jawaban menyatakan YA, maka harus dirujuk ke Faskes/Rumah Sakit yang lebih lengkap peralatannya. l.

ALAT/OBAT/CARA KONTRASEPSI YANG BOLEH DIPERGUNAKAN, diisi dengan alat/obat/cara kontrasepsi yang boleh dipergunakan oleh calon peserta KB bersangkutan berdasarkan hasil penapisan (skrining). Coret alat/obat/cara kontrasepsi yang tidak diperlukan atau yang tidak boleh dipergunakan.

15. ALAT/OBAT/CARA KONTRASEPSI YANG DIPILIH, diisi dengan angka yang menunjukkan kode alat/obat/cara kontrasepsi sesuai yang dipilih oleh calon peserta KB bersangkutan. 16. TANGGAL DILAYANI, diisi dengan dua angka TANGGAL, dua angka BULAN, dan dua angka TAHUN, pertama kali calon peserta KB diberi/memakai alat/obat/cara kontrasepsi. Selain itu, untuk pelayanan yang tidak bayar diisi gratis. 17. TANGGAL KUNJUNGAN ULANG, diisi dengan dua angka TANGGAL, dua angka BULAN, dan dua angka TAHUN kapan peserta KB bersangkutan dipesan kembali untuk pemeriksaan ulang. 18. TANGGAL DICABUT (KHUSUS IMPLAN/IUD), diisi dengan dua angka TANGGAL, dua angka BULAN, dan dua angka TAHUN kapan peserta KB bersangkutan dipesan kembali untuk pencabutan Implan/IUD. 19. PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN KB, diisi dengan tanda tangan, nama jelas, dan NIP petugas penanggung jawab yang melakukan pelayanan KB serta cap faskes KB/jaringan/jejaring sebagai pengesahan hasil pemeriksaan/tindakan yang telah dilakukan.

C. HALAMAN BELAKANG (KUNJUNGAN ULANG) 1.

TANGGAL DATANG, diisi dengan dua angka TANGGAL, dua angka BULAN, dan empat angka TAHUN, kapan peserta KB datang ke tempat pelayanan KB untuk pemeriksaan ulang.

2.

TANGGAL HAID TERAKHIR, diisi dengan dua angka TANGGAL, dua angka BULAN, dan empat angka TAHUN, kapan peserta KB mendapatkan haid terakhir.


3.

BERAT BADAN, diisi dengan angka-angka yang menunjukkan berat badan peserta KB bersangkutan hasil penimbangan pada saat kunjungan ulang.

4.

TEKANAN DARAH, diisi dengan angka-angka yang menunjukkan hasil pengukuran tekanan darah peserta KB bersangkutan pada saat kunjungan ulang.

5.

KOMPLIKASI BERAT, diisi jika terjadi gangguan kesehatan yang dialami oleh peserta KB sebagai akibat pemakaian alat/obat/cara kontrasepsi (seperti : ekspulsi/migrasi kapsul, pembengkakan, infeksi/abses, hematoma, pendarahan yang perlu perawatan, translokasi, perforasi, melukai organ lain, granuloma sperma, dan lain-lain).

6.

KEGAGALAN, diisi jika terjadi kegagalan akibat pemakaian salah satu alat/obat/cara kontrasepsi yang ditandai dengan kehamilan.

7.

PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN, diisi dengan hasil pemeriksaan atau tindakan yang perlu dilakukan terhadap peserta KB.

8.

TANGGAL KUNJUNGAN ULANG, diisi dengan dua angka TANGGAL, dua angka BULAN, dan empat angka TAHUN, kapan peserta KB dianjurkan datang lagi ke Faskes KB/jaringan/jejaring untuk pemeriksaan ulang.

Setelah K/IV/KB/15 terisi dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian kartu. Selanjutnya, ditandatangani serta diisi nama jelas dan NIP penanggung jawab pelayanan KB. Jika petugas penanggung jawab pelayanan KB bukan PNS, maka NIP dapat dikosongkan.





INFORMED CONSENT 1.

INFORMED CONSENT






PETUNJUK PENGISIAN INFORMED CONSENT A. PETUNJUK UMUM 1.

Informed Consent wajib dibuat untuk setiap klien yang akan diberikan tindakan pemberian suntikan, pemasangan implan dan IUD, pencabutan dan pemasangan implan dan IUD, operative (tubektomi, vasektomi), pencabutan implan dan IUD, serta rekanalisasi (wanita, pria), baik peserta KB baru maupun lama. Informed Consent disimpan pada faskes KB/jaringan/jejaring dimana klien mendapat pelayanan KB.

2.

Pemberi pelayanan konseling, klien, dan suami/istri klien menandatangi Informed Consent setelah terisi dengan lengkap dan benar.

B. HALAMAN DEPAN 1.

NOMOR KODE TINDAKAN, diisi dengan angka yang menunjukkan kode sesuai dengan jenis tindakan yang akan dilakukan pada klien. Kode dan jenis tindakan terdapat di sebelah kanan pada Informed Consent.

2.

NAMA FASKES KB/JARINGAN/JEJARING, diisi dengan nama faskes KB/jaringan/jejaring dimana klien bersangkutan dilayani, sesuai dengan nama yang ada pada K/0/KB/15.

3.

KODE FASKES KB/JARINGAN/JEJARING, diisi dengan kode register faskes KB/jaringan/jejaring dimana klien bersangkutan dilayani, sesuai dengan kode register yang ada pada K/0/KB/15.

4.

NAMA KLIEN, diisi dengan nama lengkap klien yang akan dilakukan tindakan.

5.


6.

ALAT/OBAT/CARA KONTRASEPSI YANG DIPILIH, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak sesuai dengan alat/obat/cara kontrasepsi yang dipilih oleh klien bersangkutan.

7.

NAMA SUAMI/ISTRI KLIEN, diisi dengan nama lengkap suami/istri dari klien bersangkutan.

Setelah Informed Consent terisi dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian Informed Consent. Selanjutnya, ditandatangani serta diisi nama jelas dari petugas yang memberi pelayanan konseling, klien, dan suami/istri klien.


C. HALAMAN BELAKANG Halaman belakang Informed Consent diisi oleh provider yang melakukan tindakan pada klien. 1.

Pada pertanyaan nomor 1-6 diberikan tanda centang (√) pada salah satu kotak sesuai dengan jawaban provider yang melakukan tindakan pada klien.

2.

Pada pertanyaan nomor 6 diisi dengan dua angka TANGGAL, dua angka BULAN, dan dua angka TAHUN, kapan peserta KB IUD/Implan seharusnya melakukan pencabutan.

3.

Jika melakukan pencabutan IUD/Implan, maka pada pertanyaan nomor 7 diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak sesuai dengan jawaban provider yang melakukan tindakan pada klien.

4.

Pada kolom bawah ditulis catatan tindakan dan pernyataan dari provider yang melakukan tindakan pada klien.

5.

Setelah semua pertanyaan dan catatan diisi oleh provider, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian Informed Consent. Selanjutnya, ditandatangani serta diisi nama jelas dari petugas yang melaksanakan tindakan.




REGISTER PELAYANAN KB 1.

REGISTER PELAYANAN KB (R/I/KB/15)






PETUNJUK PENGISIAN REGISTER PELAYANAN KB (R/I/KB/15) A. PETUNJUK UMUM 1.

R/I/KB/15 dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing lembar diperuntukkan : a.

Lembar ke-1 dikirim ke petugas entri data (jika petugas entri data bukan petugas RR dari faskes KB/jaringan/jejaring bersangkutan).

b.

Lembar ke-2 bersangkutan.

sebagai

arsip

bagi

faskes

KB/jaringan/jejaring

2.

Setiap akhir bulan, pimpinan faskes KB/jaringan/jejaring menandatangani R/I/KB/15 setelah terisi lengkap dan benar.

3.

Setiap lembar R/I/KB/15 yang sudah terisi penuh, maka ditutup dengan penjumlahan hasil kegiatan pelayanan KB. Setiap akhir bulan, R/I/KB/15 ditutup dan dijumlahkan dari semua hasil kegiatan pelayanan KB pada bulan bersangkutan. Jadi, data akhir bulan merupakan hasil penjumlahan dari hasil kegiatan pelayanan KB selama satu bulan yang dicatat pada halaman-halaman sebelumnya.

4.

Pencatatan R/I/KB/15 bulan berikutnya dimulai dengan halaman baru.

B. IDENTITAS TEMPAT PELAYANAN KB 1.

NAMA FASKES KB/JARINGAN/JEJARING, diisi dengan nama faskes KB/jaringan/jejaring yang melakukan pelayanan KB, sesuai dengan nama yang ada pada K/0/KB/15.

2.

KODE FASKES KB/JARINGAN/JEJARING, diisi dengan kode register faskes KB/jaringan/jejaring yang melakukan pelayanan KB, sesuai dengan kode register yang ada pada K/0/KB/15.

3.

BULAN, diisi dengan tanda centang (√) sesuai dengan bulan dilakukan pelayanan KB.

C. DATA PELAYANAN KB 1.


2.

TANGGAL, diisi dengan angka yang menunjukkan tanggal pelayanan dilakukan (tanpa diikuti bulan dan tahun). Pencatatan dimulai dari mencatat hari pertama pelayanan dilakukan, selanjutnya secara berurut tanggal berikutnya dalam bulan bersangkutan.

Catatan : Setiap hari pelayanan, tanggal cukup diisi satu kali. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 87

3.

KODE KELUARGA INDONESIA (KKI), diisi dengan Kode Keluarga Indonesia (KKI) yang terdapat pada Kupon KKI, terdiri dari LIMA BELAS ANGKA. Jika tidak memiliki KKI, maka dapat dikosongkan.

4.

NAMA PESERTA KB, diisi dengan nama lengkap peserta KB bersangkutan, baik peserta KB baru maupun lama.

5.

INFORMED CONSENT, diisi dengan tanda centang (√) jika peserta KB bersangkutan diberikan konseling dan menandatangani informed consent.

6.

PASCA PERSALINAN, diisi dengan tanda centang (√) jika peserta KB baru bersangkutan merupakan peserta KB pasca persalinan.

7.

PASCA KEGUGURAN, diisi dengan tanda centang (√) jika peserta KB baru bersangkutan merupakan peserta KB pasca keguguran.

8.

JENIS TINDAKAN, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kolom sesuai dengan jenis tindakan yang dilakukan dan alat/obat/cara kontrasepsi yang digunakan pada peserta KB bersangkutan.

Catatan :  Pengisian kolom KOMPLIKASI BERAT, diisi dengan tanda centang (√)

jika peserta KB lama bersangkutan berkunjung ulang karena mengalami komplikasi berat.  Setiap jenis tindakan ditulis pada 1 (satu) baris. Jika 1 (satu) peserta KB diberikan 2 (dua) atau lebih jenis tindakan, maka 1 (satu) peserta KB tersebut (KKI dan nama cukup ditulis 1 (satu) kali saja) ditulis pada 2 (dua) atau lebih baris sesuai dengan jenis tindakan yang diberikan. 9.

KEGAGALAN, diisi dengan tanda centang (√) jika peserta KB lama bersangkutan yang berkunjung ulang karena mengalami kegagalan.

10. PENGGUNAAN ASURANSI, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kolom sesuai dengan asuransi yang digunakan oleh peserta KB bersangkutan untuk pembiayaan tindakannya. 11. SUMBER ALOKON, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kolom sesuai dengan sumber alokon yang digunakan oleh peserta KB bersangkutan. 12. TOTAL, diisi dengan angka-angka yang menunjukkan total hasil pelayanan.

Setelah R/I/KB/15 terisi dengan benar dan lengkap, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian register. Selanjutnya, ditandatangani serta diisi nama jelas dan NIP pimpinan faskes KB/jaringan/jejaring bersangkutan. Jika pimpinan faskes KB/jaringan/jejaring bukan PNS, maka NIP dapat dikosongkan.




REGISTER ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI 1.

REGISTER ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (R/II/KB/15)






PETUNJUK PENGISIAN REGISTER ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (R/II/KB/15) A. PETUNJUK UMUM 1.

R/II/KB/15 dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing lembar diperuntukkan : c.

Lembar ke-1 dikirim ke petugas entri data (jika petugas entri data bukan petugas RR dari faskes KB/jaringan/jejaring bersangkutan).

d.

Lembar ke-2 bersangkutan.

sebagai

arsip

bagi

faskes

KB/jaringan/jejaring

2.

Setiap akhir bulan, pimpinan faskes KB/jaringan/jejaring menandatangani R/II/KB/15 setelah terisi lengkap dan benar.

3.

Setiap lembar R/II/KB/15 yang sudah terisi penuh, maka ditutup dengan penjumlahan mutasi alokon. Setiap akhir bulan, R/II/KB/15 ditutup dan dijumlahkan dari semua mutasi alokon pada bulan bersangkutan. Jadi, data akhir bulan merupakan hasil penjumlahan dari mutasi alokon selama satu bulan yang dicatat pada halaman-halaman sebelumnya.

4.

Pencatatan R/II/KB/15 bulan berikutnya dimulai dengan halaman baru.

B. IDENTITAS TEMPAT PELAYANAN KB 1.

NAMA FASKES KB/JARINGAN/JEJARING, diisi dengan nama faskes KB/jaringan/jejaring yang melaporkan alokon, sesuai dengan nama yang ada pada K/0/KB/15.

2.

KODE FASKES KB/JARINGAN/JEJARING, diisi dengan kode register faskes KB/jaringan/jejaring yang melaporkan alokon, sesuai dengan kode register yang ada pada K/0/KB/15.

3.

SUMBER ALOKON, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak sesuai dengan sumber alokon yang dilaporkan.

Catatan : 1 (satu) sumber alokon dicatat pada 1 (satu) register. Jika faskes KB/jaringan/jejaring memiliki alokon yang bersumber dari dana APBN, APBD, dan mandiri, maka faskes KB/jaringan/jejaring harus mencatat mutasi alokon pada 3 (tiga) register R/II/KB/15 sesuai dengan sumber alokonnya. 4.

BULAN, diisi dengan tanda centang (√) sesuai dengan bulan mutasi alokon yang dilaporkan.


C. DATA MUTASI ALOKON 1.


2.

TANGGAL, diisi dengan ANGKA yang menunjukkan tanggal mutasi alokon. Pencatatan dimulai dari mencatat SALDO AWAL (saldo pada bulan sebelumnya), selanjutnya secara berurut tanggal berikutnya dalam bulan bersangkutan.

Catatan : Setiap hari mutasi alokon, tanggal cukup diisi satu kali. 3. KODE, diisi dengan SATU ANGKA yang menunjukkan kode mutasi alokon sesuai dengan keterangan yang ada di bawah tabel R/II/KB/15, terdiri dari : a. 1, menunjukkan PENERIMAAN alokonnya.

alokon sesuai dengan sumber

b. 2, menunjukkan pengeluaran alokon untuk PELAYANAN KB pada faskes KB/jaringan/jejaring bersangkutan sesuai dengan sumber alokonnya. c. 3, menunjukkan pengeluaran alokon oleh FKTP untuk DIDISTRIBUSIKAN ke jaringan/jejaring di bawahnya disesuaikan dengan sumber alokonnya. d. 4, menunjukkan pengeluaran alokon dengan alasan RUSAK sesuai dengan sumber alokonnya. e. 5, menunjukkan pengeluaran alokon dengan alasan KADALUARSA sesuai dengan sumber alokonnya. 4. MUTASI ALOKON, diisi dengan keterangan mutasi alokon. 5. ALOKON, diisi dengan ANGKA-ANGKA yang menunjukkan jumlah mutasi semua jenis alokon sesuai dengan sumber alokonnya. 6. SALDO AWAL, diisi dengan ANGKA-ANGKA yang menunjukkan total semua jenis alokon yang masih tersisa pada akhir bulan lalu sesuai dengan sumber alokonnya. 7. TOTAL PENERIMAAN, diisi dengan ANGKA-ANGKA yang menunjukkan total semua penerimaan alokon (KODE 1) sesuai dengan sumber alokonnya pada bulan bersangkutan. 8. TOTAL PENGELUARAN, diisi dengan ANGKA-ANGKA yang menunjukkan total semua pengeluaran alokon sesuai dengan sumber alokonnya pada bulan bersangkutan, terdiri dari :


a. Pengeluaran untuk pelayanan KB  setiap hari pelayanan yang dicatat pada R/I/KB/15 HARUS dicatat juga pada R/II/KB/15 (KODE 2) b. Pengeluaran FKTP untuk distribusi alokon ke jaringan/jejaring di bawahnya (KODE 3) c. Pengeluaran karena alokon rusak (KODE 4) d. Pengeluaran karena alokon kadaluarsa (KODE 5) Sehingga, rumus menghitung TOTAL PENGELUARAN adalah : TOTAL PENGELUARAN = KODE 2 + KODE 3 + KODE 4 + KODE 5 9. SALDO AKHIR, diisi dengan ANGKA-ANGKA yang menunjukkan saldo akhir semua jenis alokon sesuai dengan sumber alokonnya pada bulan bersangkutan. Sehingga, rumus menghitung SALDO AKHIR adalah : SALDO AKHIR = (SALDO AWAL + TOTAL PENERIMAAN) – TOTAL PENGELUARAN

Setelah R/II/KB/15 terisi dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian register. Selanjutnya, ditandatangani serta diisi nama jelas dan NIP pimpinan faskes KB/jaringan/jejaring bersangkutan. Jika pimpinan faskes KB/jaringan/jejaring bukan PNS, maka NIP dapat dikosongkan.







KATA PENGANTAR. Jakarta, Desember Direktur Pelaporan dan Statistik, Drs. Aidin Tentramin, MA. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin i

Recommend Documents