PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH KAJI DAERAH RUMAH KACA KAJIULANG ULANGRENCANA RENCANAAKSI AKSI DAERAHPENURUNAN PENURUNAN EMISIGAS GAS RUMAH KACA PENURUNAN EMISI GAS EMISI RUMAH KACA (RAD-GRK)
ii i
KATA PENGANTAR Indonesia secara serius dan konsisten terus menjalankan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Penanganan perubahan iklim yang menjadi program lintas bidang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, menunjukan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. Dalam lingkup global, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmen pasca-2020 pada pertemuan COP 21 di Paris, Perancis, Indonesia
akan
menurunkan
emisi
sebesar
29%
(skenario
fair/menggunakan kemampuan sendiri) dan reduksi emisi minimal sebesar
41%
(skenario
ambisius/jika
dengan
dukungan
internasional) pada tahun 2030. Komitmen tersebut dikenal dengan istilah Intended Nationally Determined Contribution (INDC). Penyusunan INDC didasarkan pada hasil kaji ulang RAN-GRK. Dengan terbentuknya kabinet baru pada tahun 2014 melalui Perpres No. 165 Tahun 2014, tata pemerintahan terkait perubahan iklim di Indonesia mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut antara lain penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan berubahnya Kementerian
Koordinator
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
menjadi
Kementerian
Koordinator
Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Perubahan organisasi kepemerintahan ini tentunya mempengaruhi sistem koordinasi dan pelaksanaan kebijakan perubahan iklim, termasuk diantaranya pembagian peran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, telah dilaksanakan Kaji Ulang RAN-GRK sesuai dengan mandat dalam Pasal 9 Perpres No. 61 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa RAN-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional. Sebagai tindak lanjut Kaji Ulang RAN-GRK, maka perlu dilakukan Kaji Ulang pula terhadap RAD-GRK. Proses kaji ulang diterapkan terhadap aspek-aspek yang relevan dengan kebijakan penurunan emisi GRK, yaitu: (i) data, (ii) metode perhitungan dan proyeksi emisi GRK, (iii) target penurunan emisi GRK setiap bidang, (iv) rencana aksi mitigasi yang disesuaikan dengan RPJMD, serta (v) keterlibatan pemangku kepentingan dalam upaya penurunan emisi GRK. Untuk menyusun kaji ulang RAD-GRK, maka disusunlah buku pedoman ini yang menjelaskan secara ringkas tentang substansi dan sistematika kaji ulang RAD-GRK, sehingga dapat membantu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan kaji ulang. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak dari Kementerian dan Lembaga, khususnya yang tergabung dalam pokja nasional penanganan perubahan iklim, Pemerintah Daerah serta mitra pembangunan yang telah dan akan terus mendukung penanganan perubahan iklim di Indonesia. Jakarta,
Januari 2016
Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
ii
PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA DAERAH GAS RUMAH AKSI KACADAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PENURUNAN EMISI GASAKSI RUMAH KACAPENURUNAN (RAD-GRK) KAJI EMISI ULANG RENCANA
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar isi Daftar Tabel Daftar Gambar BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum BAB II. RUANG LINGKUP DAN STRUKTUR RAD-GRK 2.1. Ruang Lingkup 2.2. Struktur RAD-GRK BAB III. PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD-GRK 3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan RAD-GRK 3.2. Tahapan Proses Penyusunan RAD-GRK 3.2.1. Tahap Evaluasi RAD-GRK 2012 3.2.2. Penghitungan BAU Baseline (Jika diperlukan) 3.2.3. Kaji Ulang Rencana Aksi Mitigasi Emisi GRK dan Penghitungan Target Penurunan Emisi 3.2.4. Tahap Penyusunan Formulasi Strategi Implementasi RAD-GRK 3.2.5. Tahap Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi 3.2.6. Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyusunan BAU Baseline 3.2.7. Tahap Penetapan Dokumen RAD-GRK dan Sosialisasi BAB IV. PENUTUP
Ii Iii Iv 1 1 3 4 5 5 6 7 7 7 10 11 15 23 25 28 29 30
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN KAJI ULANGPEDOMAN RENCANAPENYUSUNAN AKSI DAERAH KAJI ULANGRENCANA RENCANAAKSI AKSI DAERAHPENURUNAN PENURUNAN EMISIGAS GAS RUMAH KA KACA PENURUNAN EMISI GAS EMISI RUMAH KACA (RAD-GRK) KAJI ULANG DAERAH RUMAH KACA
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1. Format Identifikasi bagian dari Dokumen RAD-GRK 2012 yang Perlu Direvisi Tabel 3.2. Contoh Format Pemetaan Sumber Emisi GRK dan Pendataaan Kelembagaan Sektor Penghasil Emisi GRK Tabel 3.3. Kategori Aktivitas Aksi Mitigasi Emisi GRK Tabel 3.4. Contoh format untuk mengumpulkan data dan informasi tentang Rencana Program Aksi Mitigasi yang Dikelola Pemerintah Tabel 3.5. Contoh format untuk mengumpulkan data dan informasi tentang Rencana Program Aksi Mitigasi yang Dikelola Swasta Tabel 3.6. Format Rencana Aksi Mitigasi Tabel 3.7. Format Jadwal dan Besaran Pelaksanan Aksi Mitigasi RAD-GRK serta Contoh Pengisiannya
10 13 16 21 22 24 25
iiiiii
iv
PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA DAERAH GAS RUMAH AKSI KACADAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PENURUNAN EMISI GASAKSI RUMAH KACAPENURUNAN (RAD-GRK) KAJI EMISI ULANG RENCANA
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1. Proses dan Penyusunan Revisi Dokumen RAD-GRK Gambar 3.2. Contoh BAU Baseline Mitigasi Bidang Energi Gambar 3.3. Referensi Penghitungan BAU Baseline GRK Gambar 3.4. Modul Pelatihan Penyusunan BAU Baseline Gambar 3.5. Referensi yang Dapat Digunakan untuk Menyusun Perencanaan Aksi Mitigasi RAD-GRK Gambar 3.6. Contoh Penyajian Penurunan Emisi GRK Hasil Aksi Mitigasi Gambar 3.7. Format Garis Pelaporan dalam kegiatan PEP (Dipetakan untuk Setiap Aksi Mitigasi)
9 11 14 14 15 22 25
PEDOMAN KAJI ULANGPEDOMAN RENCANA AKSI DAERAH PEDOMANPENYUSUNAN PENYUSUNAN DAERAH EMISI RUMAH KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) KAJI ULANG ULANG RENCANA RENCANAAKSI AKSI DAERAHPENURUNAN PENURUNAN EMISIGAS GAS RUMAH KACA
11
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapatkan bantuan internasional dari kondisi tanpa adanya intervensi aksi mitigasi (business as usual/BAU) dan pada COP 21 di Paris Perancis, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmen Indonesia tahun 2030 yang akan menurunkan emisi sebesar 29% (skenario fair/menggunakan kemampuan sendiri) dan menjadi 41% (skenario ambisius/jika mendapat dukungan Internasional). Komitmen ini telah dijabarkan melalui Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). RAN-GRK berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian terkait dalam merumuskan rencana aksi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dokumen RAN/RAD-GRK juga diharapkan untuk menjadi fondasi dari rencana aksi praktis, terukur dan terpadu untuk periode 2010 hingga 2020. RAN-GRK menetapkan 5 (lima) sektor prioritas pengurangan emisi GRK. Sektor tersebut adalah: kehutanan dan lahan gambut; pertanian; energi; transportasi; industri; dan pengelolaan limbah. Untuk mendukung sektor prioritas tersebut ditetapkan pula beberapa kegiatan pendukung untuk memperkuat kerangka kebijakan, meningkatkan kapasitas dan meningkatkan penelitian yang relevan. Rencana aksi mitigasi emisi GRK yang disusun dalam dokumen RAN-GRK telah mempertimbangkan prioritas dan prinsip-prinsip pembangunan nasional, potensi mitigasi dan kelayakan dalam masing-masing sektor, serta sumbersumber pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Upaya mitigasi emisi GRK yang dilaksanakan oleh kementerian terkait dan pemerintah daerah di Indonesia juga telah memperhatikan prinsip pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61/2011, pemerintah provinsi juga perlu melakukan upaya penanganan perubahan iklim melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). RAD-GRK perlu merujuk pada dokumen RAN-GRK. Aksi mitigasi yang ditetapkan dalam RAD-GRK diharapkan sesuai dengan RPJMD, RKPD, Renstra dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Pembiayaan aksi mitigasi RAN-GRK maupun RAD-GRK berasal dari pendanaan pembangunan di Kementerian terkait serta anggaran pemerintah daerah, pihak swasta dan dana masyarakat. Bantuan internasional juga ikut berkontribusi dalam pelaksanaan RAN/RAD-GRK melalui penyediaan bantuan teknis (technical assistance).
2
PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA DAERAH GAS RUMAH KACAAKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PENURUNAN EMISI GASAKSI RUMAH KACAPENURUNAN (RAD-GRK) EMISI KAJI ULANG RENCANA
Saat ini, 33 provinsi telah menyusun RAD-GRK yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Dengan tersusunnya dokumen RAD-GRK, diharapkan Pemerintah Daerah dapat berkontribusi dalam upaya pencapaian target penurunan emisi GRK sesuai kapasitas dan karakteristik wilayah setiap provinsi. Pelaksanaan RAD-GRK di masing-masing provinsi dikoordinasi oleh Gubernur dan sehari-hari ditangani oleh Kelompok Kerja Pelaksanaan RADGRK (Pokja RAD-GRK) yang dibentuk di setiap provinsi. Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK dalam RAN dan RAD-GRK serta untuk meningkatkan efektivitas implementasi aksi mitigasi penurunan emisi GRK, diperlukan kaji ulang terhadap RAN dan RADGRK. Kaji ulang RAN-GRK merupakan proses yang telah dimandatkan dalam Pasal 9 Perpres 61 tahun 2011, dimana disebutkan bahwa RAN-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional. Beberapa hal yang mendasari kebutuhan kaji ulang RAN-GRK adalah sebagai berikut: - Perubahan struktur organisasi pemerintahan diantaranya perubahan nomenklatur dengan ditetapkannya Kemenko Bidang Kemaritiman; Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; serta penggabungan beberapa kementerian terkait, termasuk bergabungnya Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dengan demikian, perlu adanya penyesuaian terhadap Perpres 61 tahun 2011 terkait kelembagaan. - Kaji ulang RAN-GRK yang dimaksud mencakup kaji ulang atas pencapaian penurunan emisi dan perbandingannya dengan target yang tercantum dalam Perpres. Perubahan kebijakan pembangunan nasional dengan ditetapkannya RPJMN 2015 – 2019 akan berimplikasi terhadap target penurunan emisi GRK dalam Perpres 61/2011. - Dari sisi teknis, adanya metode perhitungan dan faktor emisi baru yang akan mempengaruhi besaran perhitungan target dan pencapaian penurunan emisi. - Perkembangan dinamika internasional yang mengharuskan setiap negara untuk meningkatkan upaya penanganan isu perubahan iklim untuk jangka panjang yakni periode paska 2020, melalui INDC (Intended Nationally Determined Contribution). - Perlu dilakukannya hal-hal yang direkomendasikan dari hasil pembelajaran pelaksanaan RAN-GRK guna mewujudkan proses yang inklusif dan komprehensif.
2
PENYUSUNAN PEDOMAN KAJI ULANG PEDOMAN RENCANA DAERAH PEDOMANAKSI PENYUSUNAN KAJIULANG ULANG RENCANA RENCANA AKSI AKSI DAERAH PENURUNAN PENURUNAN EMISI RUMAH KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) KAJI DAERAH EMISI GAS GAS RUMAH KACA
333
Proses kaji ulang RAN-GRK mulai dilaksanakan sejak Februari 2015 dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan universitas. Target keluaran kaji ulang RAN-GRK adalah sebagai berikut: 1. BAU (Business as Usual) baseline emisi GRK nasional, yaitu emisi GRK tanpa adanya intervensi kebijakan perubahan iklim. Emisi baseline ini merupakan emisi dari keseluruhan sektor yang berperan dalam pelaksanaan RAN-GRK pada kurun waktu 2010 hingga 2030 atau 2045. 2. Penelaahan dampak kebijakan terintegrasi antar sektor terhadap penurunan emisi GRK periode tahun 2010 – 2020 dengan basis kebijakan RPJMN 2015 – 2019. 3. Penelaahan dampak kebijakan terintegrasi antar sektor terhadap penurunan emisi GRK pasca 2020 (hingga 2030 atau 2045). 4. Penyempurnaan kelembagaan untuk perencanaan dan pelaksanaan RAN dan RAD-GRK. Untuk menghasilkan keluaran kaji ulang yang baik, terutama terkait dengan penghitungan emisi baseline dan Penelaahan dampak kebijakan terintegrasi antara sektor terhadap penurunan emisi GRK, diperlukan metode yang sesuai dan mampu untuk menggambarkan keterkaitan lintas sektor. Berbeda dengan RAN-GRK yang ditetapkan melalui Perpres 61 tahun 2011, penghitungan baseline dan penelaahan dampak kebijakan dalam kaji ulang RAN-GRK saat ini mempertimbangkan dampak kebijakan di satu sektor terhadap sektor lainnya. Hal ini didasari pada pemahaman bahwa penanganan perubahan iklim adalah bersifat lintas sektor dimana pembangunan pada satu sektor dapat mempengaruhi emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor lainnya. Kaji Ulang terhadap RAD-GRK dilakukan dengan mengacu pada kaji ulang terhadap RAN-GRK. Guna memberikan arahan yang lebih jelas kepada Pemerintah Provinsi dalam melakukan kaji ulang RAD-GRK, maka disusun sebuah pedoman singkat yang berisi tahapan yang dalam melakukan kaji ulang tersebut.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut: a. Memberikan pedoman operasional kepada Pemerintah Provinsi dalam melakukan kaji ulang RAD-GRK; b. Menyelaraskan proses kaji ulang RAD-GRK dengan kaji ulang RANGRK; c. Memberikan arahan untuk menjamin konsistensi implementasi aksi mitigasi emisi GRK dengan dokumen RAD-GRK terdahulu.
PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA DAERAH GAS RUMAH KACAAKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PENURUNAN EMISI GASAKSI RUMAH KACAPENURUNAN (RAD-GRK) EMISI KAJI ULANG RENCANA
4
1.3.
Landasan Hukum Kaji Ulang RAD-GRK adalah sebagai berikut:
Landasan Hukum
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework on Climate Change; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah; f. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014; g. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
4
PEDOMAN KAJI ULANGPEDOMAN RENCANA PENYUSUNAN AKSI DAERAH PENYUSUNAN KAJIULANG ULANGRENCANA RENCANAAKSI AKSI PENURUNAN RUMAH KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) KAJI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS
55
BAB II RUANG LINGKUP DAN STRUKTUR RAD-GRK 2.1. Ruang Lingkup
Berdasarkan pengalaman implementasi RAN dan RAD-GRK yang dilaksanakan sejak tahun 2012, beberapa pokok-pokok yang perlu dipertimbangkan dalam kaji ulang RAD-GRK adalah sebagai berikut: - Pentingnya sinergi perencanaan dan pelaksanaan RAN dan RAD-GRK secara horizontal (antar sektor) dan secara vertikal (antar berbagai tingkat pemerintahan). Dalam hal ini, diperlukan adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, mengingat pelaksanaan aksi mitigasi pada umumnya dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Untuk itu peran Tim Nasional Koordinasi Perubahan Iklim menjadi sangat penting dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan RAN dan RAD-GRK. - Perlu adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dan tepat dalam pencapaian target penurunan emisi yang telah ditetapkan dalam RAN dan RAD-GRK. Saat ini, target penurunan emisi GRK pemerintah daerah belum dapat disimpulkan dalam target nasional, walaupun pemerintah daerah memiliki potensi untuk ikut berperan serta dalam pencapaian target penurunan emisi GRK nasional sebesar 26%. - Perlunya penguatan manajemen pengetahuan (knowledge management). Tingginya rotasi personel di tingkat provinsi, kabupaten dan kota menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk pembangunan kapasitas personel dalam hal perubahan iklim yang sistematis dan berkesinambungan. Begitu pula dengan pembangunan bank data, baik di tingkat provinsi dan kabupaten, yang dapat memperlancar dan mengoptimalkan kinerja Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) terhadap pelaksanaan RAN dan RAD-GRK. - Perlunya perluasan cakupan pelaporan atas sumber pendanaan yang membiayai aksi mitigasi. Kegiatan dalam ruang lingkup RAN dan RAD-GRK masih terbatas pada kegiatan/aksi mitigasi dengan sumber dana dari anggaran pemerintah (APBN/APBD) dan belum secara maksimal merangkul aksi mitigasi yang telah dijalankan atau bahkan direncanakan untuk dilaksanakan oleh pihak swasta dan komunitas masyarakat. Dengan demikian perlu dikembangkan lebih lanjut sistem perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan RAN maupun RAD-GRK yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat.
6
PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA DAERAH GAS RUMAH KACAAKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PENURUNAN EMISI GASAKSI RUMAH KACAPENURUNAN (RAD-GRK) EMISI KAJI ULANG RENCANA
6
- Perlu ditingkatkannya peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam RAD-GRK Provinsi, mengingat banyak aksi mitigasi emisi GRK yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota serta banyak inisiatif yang telah dilaksanakan namun belum tercakup dalam dokumen RAD-GRK terdahulu.
2.2. Struktur RAD-GRK
Dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dalam kaji ulang RAD-GRK, struktur dokumen RAD-GRK yang disarankan adalah sebagai berikut: Bab 1. Pendahuluan 1.1. Latar belakang yang menjelaskan mengapa RAD-GRK harus direvisi 1.2. Maksud 1.3. Tujuan Bab 2. Profil Emisi GRK daerah 2.1. Permasalahan Emisi (populasi kendaraan, konversi lahan, etc) 2.2. Potensi Emisi GRK (bisa diambil dari inventarisasi, BAU baseline) Bab 3. Aksi Mitigasi Inti GRK Daerah 3.1. Opsi aksi mitigasi, perkiraan penurunan emisi, dan indikasi pembiayaan 3.2. Skala prioritas Bab 4. Strategi Implementasi 4.1. Pemetaan kelembagaan dan pembagian peran antar stakeholder (jangan lupa kabupaten/kota) 4.2. Identifikasi sumber pendanaan 4.3. Jadwal implementasi Bab 5. Monitoring dan Evaluasi 5.1. Apa yang dimonitoring 5.2. Data apa yang diperlukan 5.3. Siapa yang memonitor 5.4. Bagaimana pelaporannya Bab 6. Penutup
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN KAJI ULANGPEDOMAN RENCANA AKSI PENYUSUNAN DAERAH KAJIKAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISIEMISI GAS RUMAH KACAKACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN GAS RUMAH
77
BAB III PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD-GRK Bab III ini menjelaskan secara runtun tentang proses penyusunan RAD-GRK dan beberapa prinsip penting serta tahapan yang diperlukan agar dokumen RAD-GRK dapat disusun oleh Tim Penyusun Provinsi. 3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan RAD-GRK
Dalam upaya penyusunan RAD-GRK, Pemerintah Provinsi harus mengacu kepada beberapa prinsip yang sejalan dengan prinsip penyusunan RAN-GRK yaitu: a) RAD-GRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Pembangunan Daerah dan berdasarkan pada kebijakan serta rencana strategis daerah. b) RAD-GRK tidak menghambat upaya-upaya pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, serta tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat. c) RAD-GRK merupakan rencana aksi yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya (cross sectoral issues) dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan berkelanjutan. d) RAD-GRK merupakan kontribusi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terhadap komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi GRK. e) RAD-GRK merupakan rencana pembangunan daerah dengan pendekatan baru yang lebih memperhatikan upaya-upaya penurunan emisi GRK. f ) Penyusunan RAD-GRK harus mengikut sertakan para pelaku pembangunan di daerah dari berbagai unsur masyarakat untuk memperkaya substansi RAD-GRK, meningkatkan kepemilikan (ownership), dan meningkatkan keterlibatan dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditetapkan (participation). g) Pelaksanaan kegiatan dalam RAD-GRK harus mengikuti sistem pemantauan, penilaian dan pelaporan yang berlandaskan pada peraturan pemerintah yang berlaku dan bersifat dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi.
3.2.
Tahapan proses penyusunan RAD-GRK terdiri dari:
Tahapan Proses Penyusunan RAD-GRK
1. Tahap evaluasi RAD-GRK 2012 2. Tahap penghitungan BAU Baseline (jika diperlukan) Langkah 1. Identifikasi sumber penghasil emisi GRK Langkah 2. Pendataan kelembagaan publik, kelembagaan masyarakat, dan pelaku usaha Langkah 3. Penghitungan Emisi BAU Baseline
8
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH KAJI ULANG RENCANA DAERAH GASULANG RUMAHRENCANA KACA PENURUNAN EMISI GASAKSI RUMAH KACAPENURUNAN (RAD-GRK) EMISIKAJI AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
3. Tahap kaji ulang rencana aksi mitigasi emisi GRK dan penghitungan target penurunan emisi Langkah 1. Identifikasi Rencana Aksi Mitigasi berdasarkan katagori yang ditetapkan Langkah 2. Penghitungan Target Penurunan Emisi Langkah 3. Pembahasan Mengenai Development-Benefit dari Rencana Aksi Mitigasi Emisi GRK 4. Tahap Penyusunan formulasi strategi implementasi RAD-GRK Langkah 1. Analisis indikasi kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan Langkah 2. Penetapan kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK Langkah 3. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Aksi Mitigasi 5. Tahap Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Langkah 1. Penetapan indikator yang dievaluasi/dimonitor dalam PEP Langkah 2. Kelembagaan kegiatan PEP tahunan RAD-GRK 6. Focus Group Discussion (FGD) 7. Penetapan Revisi dokumen RAD-GRK dan Sosialisasi Keseluruhan tahapan ini diperlukan untuk melengkapi dan menghasilkan dokumen RAD-GRK dalah 6 bulan. Gambar 3.1. merinci tahapan lengkap revisi RAD-GRK.
8
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN KAJI ULANGPEDOMAN RENCANA AKSIPENYUSUNAN DAERAH KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACAKACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH
Tahap evaluasi RAD-GRK 2012
Tahap perhitungan BaU Baseline
Tahap evaluasi RAD-GRK 2012
Pendataan kelembagaan publik, kelembagaan masyarakat, dan pelaku usaha penghasil Emisi GRK
Identifikasi sumber penghasil Emisi GRK (Jika Diperlukan)
Perhitungan Emisi BaU Baseline
Tahap kaji ulang rencana aksi mitigasi emisi GRK dan perhitungan target penurunan emisi
Tahap Penyusunan formulasi strategi implementasi RAD-GRK
Identifikasi Rencana Aksi (Berdasarkan Kategori)
Perhitungan Target Penurunan Emisi
Kajian Development Benefit
Penetapan indikasi anggaran dan sumber pendanaan Penetapan Kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Aksi
Tahap Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi
FGD
Tahap Penetapan Dokumen RADGRK dan Sosialisasi
Penetapan indikator yang dimonitor dalam PEP RAD-GRK Penetapan Kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan PEP RAD-GRK
Focus Group Discussion (FGD)
Penetapan Dokumen RAD-GRK Sosialisasi Dokumen RAD-GRK Gambar 3.1. Proses dan Penyusunan Revisi Dokumen RAD-GRK
99
10
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH KAJI ULANG RENCANA DAERAH GASULANG RUMAHRENCANA KACA PENURUNAN EMISI GASAKSI RUMAH KACAPENURUNAN (RAD-GRK) EMISIKAJI AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
3.2.1. Tahap Evaluasi RAD- GRK 2012
Dalam revisi dokumen RAD-GRK, terlebih dahulu dibutuhkan analisis untuk mengenali bagian-bagian dokumen RAD-GRK 2012 yang perlu direvisi. Bagian-bagian yang masih relevan masih dapat digunakan, tetapi bagian tersebut disampaikan/dituliskan kembali di dalam kesatuan Dokumen Revisi RAD-GRK 2015, sesuai urutan penyampaian laporan yang disampaikan pada sub bab 3.2. Format Evaluasi RAD-GRK 2012 disampaikan pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Format Identifikasi bagian dari Dokumen RAD GRK 2012 yang Perlu Direvisi
Perlu Direvisi Parameter yang dievaluasi A. Penghitungan BaU Baseline 1. Apakah ada perubahan dalam identifikasi sumber penghasil GRK 2. Apakah ada perubahan dalam pendataan kelembagaan publik, kelembagaan masyarakat, dan pelaku usaha dari sumber penghasil emisi GRK 3. Apakah ada perubahan dalam Penghitungan Emisi BAU Baseline B. Rencana aksi mitigasi emisi GRK dan penghitungan target penurunan emisi 1. Apakah ada Kesesuaian Rencana Aksi Mitigasi sesuai katagori yang ditetapkan (dalam pedoman RAD-GRK) 2. Apakah ada Kesesuaian Penghitungan Target Penurunan Emisi dengan metoda penghitungan penurunan emisi dalam pedoman PEP RAD-GRK 3. Apakah sudah dicantumkan Kajian Development Benefit dari Rencana Aksi Mitigasi Emisi GRK C. Penyusunan formulasi strategi implementasi RAD-GRK 1. Apakah ada perubahan dalam analisis indikasi
kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan
2. Apakah ada perubahan dalam penetapan
kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan RADGRK 3. Apakah ada perubahan dalam penyusunan Jadwal Pelaksanaan Aksi Mitigasi D. Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi 1. Apakah ada perubahan dalam penetapan indikator
yang dievaluasi/dimonitor dalam PEP 2. Apakah ada perubahan dalam kelembagaan kegiatan PEP tahunan RAD-GRK
ya
tidak
Keterangan bagian yang direvisi
10
PEDOMAN PENYUSUNAN PENYUSUNAN PEDOMAN KAJI ULANGPEDOMAN RENCANA AKSI DAERAH 11 KAJI ULANG AKSI DAERAH EMISI GAS RUMAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) KAJIRENCANA ULANG RENCANA AKSI PENURUNAN DAERAH PENURUNAN EMISI GASKACA RUMAH KACA
60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00
Residual Fuel Oil LPG
30,000,000.00 20,000,000.00
Natural Gas
10,000,000.00 2020
2015
0.00 2010
Penghitungan BAU Baseline (Jika diperlukan)
Penghitungan emisi baseline bertujuan untuk menghitung tingkat emisi GRK sebelum adanya kegiatan penurunan emisi dan proyeksinya di masa depan (lihat Gambar 3.2). Penghitungan ini dilakukan untuk bidangbidang dan kegiatan penghasil emisi GRK yang telah dipilih oleh pemerintah daerah melalui identifikasi awal sumber-sumber emisi GRK daerah. Contoh dapat dilihat pada Gambar 3.2.
Emisi CO2 energi (ton CO2eq)
3.2.2.
Tahun
Gambar 3.2. Contoh BAU Baseline Mitigasi Bidang Energi Secara teknis, penghitungan ini dilakukan dengan cara menghitung tingkat (jumlah) emisi yang dihasilkan dari suatu bidang /kegiatan berdasarkan pada: 1. Data historis (hasil inventarisasi emisi GRK) dan 2. Data/informasi masa depan tanpa adanya intervensi kebijakan/ teknologi mitigasi perubahan iklim. Meskipun tahun dasar adalah tahun 2010 dan diproyeksikan sampai dengan tahun 2020, akan tetapi data historis sebelumnya misalnya data sejak tahun 2009 dapat digunakan sebagai referensi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa: “baseline = proyeksi emisi GRK (data/informasi masa depan tanpa intervensi mitigasi)”.
11
12 12
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PEDOMANPENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN GASULANG RUMAHRENCANA KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) EMISIKAJI AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
Langkah 1. Identifikasi Sumber Penghasil GRK
Identifikasi awal mengenai sumber-sumber emisi GRK perlu dilakukan di awal untuk mendapatkan gambaran tentang pengenalan potensi fisik bidang dan kegiatan yang menghasilkan emisi GRK, cakupan wilayah emisi GRK, dan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian emisi GRK. Lingkup penghitungan baseline pada RAD-GRK adalah untuk emisi yang dihasilkan dari sektor-sektor sebagai berikut : 1. Sektor Agroforestry and Land Use (AFOLU) a. Kehutanan dan Lahan Gambut b. Pertanian c. Peternakan 2. Sektor Energi dan Transportasi a. Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi (di luar industri besar) b. Sektor Transportasi 3. Sektor Limbah a. Limbah Padat (sampah) domestik b. Limbah Cair domestik Identifikasi sumber penghasil GRK dapat dilakukan melalui referensi dari : a. Dari data/informasi umum tentang profil dan potensi fisik daerah termasuk kegiatan sektor swasta yang menghasilkan emisi GRK pada masing-masing sektor. b. Hasil Inventarisasi GRK yang bersangkutan yang dilakukan dari Tahun 2012 s/d 2014 (jika sudah tersedia pada Instansi yang membidangi Lingkungan hidup provinsi setempat), c. Pemerintah Provinsi melalui Pokja perlu mengenali lembaga dan kegiatan dari pihak swasta/pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan positif (berpeluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi) ataupun negatif (menghasilkan emisi GRK). Untuk itu, perlu dilakukan pendataan kegiatan-kegiatan tersebut melalui informasi formal dan non formal melalui koordinasi dengan SKPD provinsi/Kab/Kota sektor terkait. Hasil inventarisasi sumber penghasil emisi dilaporkan dalam sebuah tabel. Contoh tabel yang memuat pemetaan sumber emisi disajikan pada Tabel 3.2.
Langkah 2. Pendataaan Kelembagaan Publik, Kelembagaan Masyarakat, dan Pelaku Usaha
Pendataan Kelembagaan (stakeholder mapping) dari struktur pemerintahan, masyarakat, pelaku usaha, dan kegiatan masyarakat dan swasta yang menghasilkan emisi GRK dan terkait dengan upaya mitigasi yang dapat diusulkan dalam RAD. Analisis diarahkan kepada peran penting dan pengaruh setiap lembaga/pelaku dari unsur pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat yang berperan sebagai penghasil emisi GRK dan sekaligus berperan sebagai pelaku penurunan emisi GRK di wilayah Provinsi. Contoh format pendataan kelembagaan dapat dilihat di Tabel 3.2.
12
PEDOMAN PENYUSUNAN PENYUSUNAN PEDOMAN KAJI ULANG PEDOMAN RENCANA AKSI DAERAH KAJIKAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISIEMISI GAS RUMAH KACAKACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN GAS RUMAH
1313 13
Tabel 3.2. Contoh Format Pemetaan Sumber Emisi GRK dan Pendataaan Kelembagaan Sektor Penghasil Emisi GRK Bidang/sumber data
Potensi sumber emisi
Instansi yang membidangi Tingkat
KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT Sumber data: Dinas Kehutanan, Pusat Penelitian Kehutanan, Asosiasi Pengusaha Hutan, Provinsi dalam angka, BPS
Misalnya: • Kebakaran hutan • Alih fungsi lahan gambut • Penebangan hutan Pembukaan lahan hutan untuk pengembangan perkebunan, Peladangan berpindah
Pemda Tingkat provinsi Pemda Tingkat kab/ kota Swasta
PERTANIAN Sumber data: Dinas kehutanan, Fakultas/Pusat Penelitian Pertanian, Asosiasi Pengusaha Pertanian, BPS, Provinsi dalam angka
Misalnya: • Perluasan lahan pertanian • Penggunaan lahan untuk persawahan Pembakaran lahan untuk persiapan lahan pertanian
Pemda Tingkat provinsi Pemda Tingkat kab/ kota Swasta
ENERGI Sumber Data: Distamben, PLN, Asosiasi Pengusaha pembangkit listrik, BPS, Provinsi dalam angka
TRANSPORTASI Sumber data: Dinas perhubungan, Kantor Samsat, Asosiasi dealer kendaraan, Pertamina, BPS, Provinsi dalam angka
Misalnya: Jumlah dan kapasitas pembangkit listrik off grid berbahan bakar fosil (fosil fuel) yang dioperasikan oleh Pemda /pelaku usaha/masyarakat
Pemda Tingkat provinsi
Misalnya : jumlah, jenis dan konsumsi bahan bakar dari alat-alat transportasi darat yang dioperasikan oleh Pemda/pelaku usaha.
Pemda Tingkat provinsi
Pemda Tingkat kab/ kota Swasta
Pemda Tingkat kab/ kota Swasta
PENGELOLAAN LIMBAH Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, PLHD, LSM, BPS, Provinsi dalam angka
Misalnya : volume dan jenis sampah yang dikelola pemda/swasta
Pemda Tingkat provinsi Pemda Tingkat kab/ kota Swasta
Nama Lembaga
14 14
PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PEDOMAN PEDOMANPENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) EMISI GAS RUMAH KACA
Langkah 3. Penghitungan Emisi BAU Baseline
Metodologi Penghitungan Emisi BAU Baseline GRK Penghitungan BAU Baseline Emisi GRK dilakukan oleh Pokja RAD GRK provinsi. Referensi yang dapat digunakan dalam penghitungan BAU baseline untuk lingkup sektor penghasil emisi dapat dilihat pada Pedoman Teknis Penghitungan Baseline Emisi GRK yang dikeluarkan oleh Bappenas sebagai berikut (Gambar 3.3. dan Gambar 3.4.): a.
b. c.
Pedoman Teknis Penghitungan Baseline Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan, Bappenas, 2014 Pedoman Teknis Penghitungan Baseline Sektor Berbasis Energi, Bappenas, 2014 Pedoman Teknis Penghitungan Baseline sektor Pengolahan limbah, Bappenas, 2014, dan Manual Penghitungan Baseline sektor Pengolahan limbah, Bappenas, 2015.
Gambar 3.3. Referensi PerhitunganBAU Baseline
Gambar 3.4. Modul Pelatihan Penyusunan BAU Baseline
14
PEDOMAN PENYUSUNAN PENYUSUNAN PEDOMAN KAJI ULANG PEDOMAN RENCANA AKSI DAERAH 15 15 KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS KACA RUMAH KACA
3.2.3. Kaji Ulang Rencana Aksi Mitigasi Emisi GRK dan Penghitungan Target Penurunan Emisi
Langkah 1. Identifikasi Rencana Aksi berdasarkan katagori yang ditetapkan
Pada tahap ini, Pokja RAD-GRK provinsi memilih dan menetapkan kegiatan-kegiatan mana yang akan dimasukan ke dalam dokumen RADGRK. Penetapan tersebut menggunakan beberapa kriteria yang merupakan gabungan antara aspek teknis dan non teknis, misalnya ekonomi, sosial, politis, dll. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pilihan yang dibuat berdasarkan pada berbagai pertimbangan, khususnya kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kriteria umum yang digunakan untuk menetapkan rencana aksi mitigasi adalah: Technically feasible (pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis), Economically/financially feasible (dimungkinkan secara ekonomis /pembiayaan), Politically/socially viable (diterima secara politis dan sosial), Administratively operable (dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang ada). Kegiatan yang dikatagorikan ke dalam RAD-GRK adalah kegiatan yang terkatagori kegiatan inti, yang secara langsung menurunkan emisi GRK. Katagori kegiatan aksi mitigasi per jenis sektor disajikan pada Tabel 3.3. Referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai aksi mitigasi, contoh aktivitas, data yang perlu dikumpulkan saat PEP RADGRK, faktor emisi berikut dan tata cara perhitungan penurunan emisinya dapat melihat kepada Petunjut Teknis PEP RAD-GRK (Gambar 3.5.)
Gambar 3.5. Referensi yang Dapat Digunakan untuk Menyusun Perencanaan Aksi Mitigasi RAD-GRK
15
16 16
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PEDOMANPENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISIULANG GAS RUMAH KACAAKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) KAJI RENCANA
Tabel 3.3. Katagori Aktivitas Aksi Mitigasi Emisi GRK
KATAGORI PERTIMBANGAN PENGKATEGORIAN SEBAGAI AKSI MITIGASI AKTIVITAS MITIGASI SEKTOR AFOLU 1. Pertanian Ranah Lingkungan dan berkelanjutan a. Interfensi Pada Sistem Pemupukan Aplikasi pupuk Berimplikasi terhadap penggunaan pupuk organik. Pemberian pupuk organik ke dalam tanah dianggap sebagai organik tanah aksi mitigasi dari kegiatan pertanian karena adanya UPPO (Unit peningkatan sekuestrasi atau penambatan karbon dalam Pengolahan Pupuk tanah dengan asumsi pupuk organik sudah dalam kondisi Organik) terdekomposisi sehingga sudah dalam kondisi relatif stabil. b. Teknologi Budidaya SRI (System of Rice Kedua sistem budidaya tersebut menekankan pada pengelolaan dan penghematan air, dimana pada PTT dengan Intensification) penerapan sistem pengairan berselang atau intermittent termasuk di mampu menurunkan emisi GRK secara signifkan, sedangkan dalamnya budidaya pada SRI dengan sistem pengairan macak-macak padi organik untuk menghemat air, juga mampu menurunkan emisi GRK. PTT Selain itu, jumlah emisi GRK juga dapat diturunkan dengan (Pengelolaan penggunaan varietas padi rendah emisi. Tanaman Terpadu) Aplikasi varietas padi rendah emisi atau sistem penggenangan dapat diaplikasikan secara terpisah, tidak dalam paket PTT atau SRI. Jika yang diterapkan adalah paket PTT atau SRI, maka aspek mitigasi dari varietas atau penggenangan tidak dihitung sebagai tindakan mitigasi. c. Pengelolaan Ternak Pengelolaan kotoran Kotoran ternak apabila disimpan di tempat terbuka, akan ternak menimbulkan emisi GRK, akan tetapi apabila disimpan dalam biodigester, hal ini selain akan mengurangi emisi GRK terutama gas metana, gas yang dihasilkan juga bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif yang terbarukan. Contoh aksi mitigasi pada kelompok ini adalah BATAMAS/Biogas. Pengaturan menu Menekan sumber emisi dari enterik/sendawa ternak*) pakan ternak*) 2. Kehutanan dan Lahan Gambut Pencegahan Kegiatan yang bertujuan untuk mencegah, menghindari, Penurunan atau mengurangi penurunan cadangan karbon dari tipe Cadangan Karbon tutupan lahan dengan cadangan karbon tinggi ke cadangan karbon rendah.
16
PEDOMAN PENYUSUNAN PENYUSUNAN PEDOMAN KAJI ULANG PEDOMAN RENCANA AKSI DAERAH KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
KATAGORI AKTIVITAS MITIGASI
Peningkatan Cadangan Karbon
PERTIMBANGAN PENGKATEGORIAN SEBAGAI AKSI MITIGASI Beberapa kegiatan yang masuk dalam kegiatan ini antara lain pengamanan (pencegahan pembalakan liar dan perambahan), perlindungan dan pencegahan kebakaran, kebijakan yang terkait dengan pengendalian alih guna lahan, serta kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sistem tata kelola hutan dan menjaga stabilitas cadangan karbon. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan serapan karbon melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tegakan. Contoh aksi mitigasi dalam kelompok kegiatan ini misalnya Penanaman baik di kawasan hutan maupun di area penggunaan lain, Rehabilitasi hutan dan lahan, Reklamasi lahan pasca tambang, Penanaman di areal perkebunan, Rehabilitasi mangrove.
SEKTOR ENERGI 1. Pengadaan dan Penggunaan Energi Pemanfaatan energi Aksi mitigasi ini merupakan upaya dari supply side untuk menyediakan listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan (on grid terbarukan. Emisi GRK dapat menurun karena terdapat dan/atau off pengalihan penggunaan bahan sumber energi dari bahan grid)**) bakar fosil ke sumber energi yang nol emisi. Termasuk ke dalam kategori ini adalah: pembangunan PLTM, PLTMH, PLTB, PLTS, PLT hybrid (bayu dan surya), PLTS penerangan jalan umum (PJU)/lampu pengatur lalu lintas, dan pembangunan PLT biomassa (dari cangkang sawit). Substitusi Bahan Bakar Fosil
Efisiensi Energi
Penggunaan energi dengan faktor emisi lebih rendah Bertujuan untuk mengurangi permintaan bahan bakar fosil dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Termasuk kedalam kategori ini adalah pembangunan digester biogas, yang penurunan emisi GRK-nya berasal dari substitusi minyak tanah oleh biogas dan pencegahan pelepasan Metana ke atmosfer. Bertujuan untuk menurunkan konsumsi energi di sisi pengguna (end user). Konsumsi listrik akan menurun sebagai akibat penggunaan peralatan yang hemat energi. Termasuk kedalam kategori ini adalah penggunaan lampu hemat energi (LED/CFL) dan efisiensi energi untuk sistem PJU.
17 17 17
18 18
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PEDOMANPENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH RENCANA KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISIULANG GAS RUMAH KACAAKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) KAJI
KATAGORI AKTIVITAS MITIGASI Pembangunan PLT Biogas POME
PERTIMBANGAN PENGKATEGORIAN SEBAGAI AKSI MITIGASI Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Palm Oil Mill Effluent (PLT Biogas POME) merupakan upaya pemanfaatan limbah cair dari pabrik kelapa sawit sebagai sumber energi listrik. Perhitungan penurunan emisi GRK dari pembangunan PLT Biogas POME terbagi menjadi 2 (dua), yakni PLT Biogas POME on grid dan off grid.
2. Transportasi Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) /Intelligent Transportation System (ITS)
Emisi GRK dapat menurun karena : (1) Dapat meningkatkan efisiensi pemakaian rute berlaluintas, (2) Pengurangan emisi GRK karena panjang perjalanan yang tidak perlu dan waktu terjebak kemacetan yang makin berkurang.
Reformasi sistem transit – BRT System
Emisi GRK dapat menurun karena perubahan pola transportasi dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal, dalam hal ini yaitu perpindahan ke sistem transit, sehingga konsumsi bahan bakar perkapita menurun.
Peremajaan armada transportasi umum.
Emisi GRK dapat menurun karena ada peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi (konsumsi bahan bakar) dari pada kendaraan lama.
Hari bebas kendaraan bermotor (car free day)
Emisi GRK dapat menurun karena penurunan konsumsi bahan bakar kendaraan sepanjang ruas jalur penerapan car free day.
Penerapan manajemen parkir.
Emisi GRK dapat menurun dengan asumsi pengguna kendaraan yang diparkir tersebut berpindah moda ke angkutan umum, sehingga konsumsi bahan bakar perkapita menurun.
Peremajaan Armada Angkutan Umum
Menggantikan kendaraan angkutan umum yang lama dan tidak layak jalan dengan kendaraan yang baru dengan jenis kendaraan dan rute operasi yang sama dengan yang digantikan. Emisi GRK menurun karena jumlah bahan bakar yang diperlukan per km akan lebih kecil dibanding kendaraan yang sudah tua.
Pelatihan smart driving (eco driving)
Emisi GRK dapat menurun karena peningkatan efisiensi bahan bakar yang dilakukan oleh pengemudi (yang mendapat pelatihan), dengan mengubah perilaku pengemudi berkendaraan yang menunjang penghematan pemakaian BBM.
18
PEDOMAN PENYUSUNAN PENYUSUNAN PEDOMAN KAJI ULANG PEDOMAN RENCANA AKSI DAERAH KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK)
KATAGORI AKTIVITAS MITIGASI SEKTOR LIMBAH 1. Limbah Padat Pembangunan dan Operasional TPS Terpadu 3R/ Komposting; Pendirian dan Operasional Bank Sampah.
PERTIMBANGAN PENGKATEGORIAN SEBAGAI AKSI MITIGASI
Kegiatan yang bertujuan mengurangi sampah yang masuk ke TPA melalui Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pengolahan sampah organik (komposting/anaerobik digester) pada TPS 3R lebih kecil faktor emisi GRKnya dibandingkan emisi GRK yang timbul di TPA. Kegiatan yang bertujuan mengurangi sampah yang masuk ke TPA melalui Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pengolahan yang ada pada bank sampah dikhususkan pengurangan sampah kertas yang masuk ke TPA. Rehabilitasi TPA melalui perbaikan sistem pengelolaan sampah dapat berupa TPA semi-aerobik atau TPA anaerobic. TPA semi aerobik mengurangi pembentukan metan yang dihasilkan dari penguraian sampah sebesar 50%, Untuk TPA jenis Anaerobik, karena akan timbul gas metan, maka harus dikelola lebih lanjut melalui upaya recovery metan ( dapat berupa flaring/direct use/electricity).
Peningkatan FasiIitas Pemrosesan Akhir sampah : - Rehabilitasi/Pemba -ngunan TPA Open Dumping menjadi TPA Sanitary Landfill, atau TPA controlled landfill + Insinerasi sampah dimaksudkan sebagai perbaikan sistem Pengelolaan Gas pengelolaan sampah yang menghindari pembentukan metan TPA); atau dari landfill (TPA). - Insinerasi sampah 2. Air Limbah Domestik Kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang ditujukan Pembangunan Fasilitas Pengolahan menurunkan emisi gas rumah kaca, walau secara anaerobik tetapi sudah ada upaya recovery gas metan Air Limbah on site (dibakar/dimanfaatkan), agar gas metan yang dihasilkan tidak dengan recovery lepas ke lingkungan. Aksi mitigasi berupa Pembangunan dan metan Operasional Sanimas yang dikategorikan MCK++ (MCK yang dilengkapi dengan pengolahan limbah dan pemanfaatan gas metana (biodigester) dan/atau IPAL Komunal yang dilengkapi dengan pemanfaatan gas metana. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Air Limbah secara terpusat (off site)
Kegiatan pengelolaan limbah cair domestik yang ditujukan menurunkan emisi gas rumah kaca dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan, berupa Pembangunan IPLT dan/atau IPAL skala kota. IPAL dapat berupa IPAL dengan sistem Aerobik, atau Sistem Anaerobik tetapi dengan pemanfaatan gas metan.
Keterangan : *) pada pedoman Juknis PEP sektor lahan 2015, faktor emisi belum tersedia **) Off Gride : energi listrik yang dihasilkan tidak didistribusikan melalui sistem interkoneksi PLN. On Gride : energi listrik yang dihasilkan didistribusikan melalui sistem interkoneksi PLN.
19 19 19
20 20
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PEDOMANPENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN GAS ULANG RUMAH RENCANA KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) EMISIKAJI
Secara terinci, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Pokja per bidang dalam melakukan penetapan usulan kegiatan penurunan emisi GRK, yaitu : a. Mengidentifikasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ada (existing actions) yang dikelola pemerintah dan terdapat di dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra/RKPD. Apabila program/kegiatan tersebut masuk ke dalam katagori kegiatan yang menurunkan emisi GRK (Seperti tercantum pada Tabel 3.3. maka program/kegiatan tersebut dapat dimasukan sebagai rencana aksi mitigasi di dalam dokumenRAD-GRK. Identifikasi rencana/program di atas dilakukan terhadap kegiatan yang dikelola oleh : 1. Pemerintan provinsi, melalui SPKD terkait (merangkap anggota pokja RAD-GRK) 2. Pemerintah Kabupaten/kota, melalui SPKD terkait Contoh format untuk mengumpulkan data di atas dapat dilihat pada Tabel 3.4. b. Mengenali sumber penghasil emisi yang sudah memiliki upaya-upaya mitigasi, dari laporan PEP RAD-GRK 2010 sampai dengan 2014. c. Mengusulkan beberapa kegiatan mitigasi yang baru dari beberapa lembaga publik, swasta dan masyarakat untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK, sepanjang usulan-usulan tersebut memenuhi kriteria technically feasible, economically/ financially feasible, politically/socially viable, dan administratively operable. Untuk itu informasi harus digali dengan format yang dapat dilihat pada Tabel 3.5. d. Merumuskan Rencana Aksi Mitigasi yang memuat informasi mengenai Jenis Kegiatan, besaran/satuan, target lokasi. Ringkasan kegiatan dapat disajikan pada Tabel 3.6.
20
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK)
Tabel 3.4. Contoh format untuk mengumpulkan data dan informasi tentang Rencana Program Aksi Mitigasi yang Dikelola Pemerintah Isi Dokumen* Nama Dokumen Bidang/Bagian Kegiatan Kebijakan Program Mitigasi TINGKAT PROVINSI RPJPD Provinsi Kehutanan jelaskan. Strategi 1: (sebutkan) Pertanian jelaskan. Strategi 1: (sebutkan) Peternakan jelaskan. Strategi 1: (sebutkan) Energi jelaskan. Strategi 1: (sebutkan) Transportasi jelaskan. Strategi 1: (sebutkan) Limbah padat Strategi 1: (sebutkan) Limbah cair Strategi 1: (sebutkan)
jelaskan.
-
-
jelaskan.
-
-
Kehutanan Strategi 1: (sebutkan) Pertanian Strategi 1: (sebutkan)
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
Peternakan Strategi 1: (sebutkan) Energi Strategi 1: (sebutkan) Transportasi Strategi 1: (sebutkan) Limbah padat Strategi 1: (sebutkan) Limbah cair Strategi 1: (sebutkan) Renstra SKPD Provinsi jelaskan. (Dinas-dinas terkait emisi GRK) RKPD Provinsi jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
RPJMD Provinsi
TINGKAT KABUPATEN/KOTA RPJPD seluruh Kabupaten/Kota
Jelaskan untuk setiap sektor
jelaskan.
-
-
RPJMD seluruh Kabupaten/Kota Renstra SKPD seluruh Kabupaten/Kota (seluruh Dinas terkait emisi GRK)
Jelaskan untuk setiap sektor
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
Jelaskan untuk setiap sektor
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
RKPD seluruh Kabupaten/Kota
Jelaskan untuk setiap sektor.
jelaskan.
jelaskan.
jelaskan.
21 21 21
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN GAS ULANG RUMAH RENCANA KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) EMISIKAJI
Tabel 3.5. Contoh format untuk mengumpulkan data dan informasi tentang Rencana Program Aksi Mitigasi yang Dikelola Swasta Kegiatan mitigasi swasta/masyarakat
Katagori Sektor Kehutanan Pertanian Peternakan Pengadaan Energi Transportasi Pengelolaan sampah Pengelolaan air limbah
Langkah 2. Penghitungan Target Penurunan Emisi GRK
Pengelola /Lokasi
Besaran/ satuan
Nama Dokumen Perencanaan
Penghitungan target penurunan emisi GRK per sektor dan rekapitulasinya dilakukan oleh Pokja RAD-GRK Provinsi dengan menggunakan hasil penghitungan emisi dari aksi-aksi mitigasi sektoral. Secara spesifik, Pokja menghitung jumlah penurunan emisi GRK terhadap BAU baseline untuk setiap kegiatan/aksi penurunan emisi GRK, kemudian menjumlahkan semua perkiraan penurunan emisinya. Hasil penghitungan kemudian disajikan dalam Grafik, seperti yang tersaji pada contoh di bawah ini. 9,24% (contoh)
120,000,000.0
Emisi CO2 dari Pertanian (ton CO2 eq)
22
Total CO2 teremisi dengan RAD GRK (ton CO2 eq)
100,000,000.0 80,000,000.0 60,000,000.0 40,000,000.0 20,000,000.0 0.0
2010
2015 Tahun
2020
Total CO2 teremisi tanpa RAD GRK (ton CO2 eq)
Gambar 3.6. Contoh Penyajian Penurunan Emisi GRK Hasil Aksi Mitigasi
Penghitungan target penurunan emisi GRK dilakukan oleh Pokja RAD- GRK provinsi. Metodologi yang digunakan untuk penghitungan teknis target penurunan emisi dari aksi mitigasi perlu sejalan dengan metoda penghitungan penurunan emisi pada kegiatan PEP RAD-GRK (yang kemudian tiap tahun akan dilakukan), sehingga metodologi di penyusunan RAD-GRK dapat mengikuti tatacara penghitungan penurunan emisi yang termuat dalam Buku Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan RAD-GRK, (Gambar 3.4).
22
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN KAJI ULANGPEDOMAN RENCANA AKSIPENYUSUNAN DAERAH KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK)
Langkah 3. Pembahasan Mengenai Development Benefit dari Rencana Aksi Mitigasi Emisi GRK
Dokumen RAD-GRK perlu dilengkapi dengan penjelasan mengenai potensi keuntungan tambahan (co-benefits) dari setiap aksi mitigasi yang direncanakan, yang terdiri dari: - manfaat lingkungan, - manfaat ekonomi, - manfaat sosial.
Pokja dengan arahan dari Tim Pengarah merumuskan (menetapkan) kebijakan dan strategi umum yang diperlukan untuk melaksanakan RADTahap Penyusunan Formulasi Strategi GRK di daerah. Proses ini dilakuan melalui tahapan (1) Analisis indikasi Implementasi RAD- kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan, (2) Penetapan indikator yang GRK dievaluasi, dan (3) Penetapan Kelembagaan. Selanjutnya dijelaskan dalam uraian di bawah ini.
3.2.4.
Untuk setiap rencana aksi mitigasi diperlukan analisis indikasi kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan. Analisis indikasi Indikasi kebutuhan anggaran dihitung berdasarkan pedoman mengenai kebutuhan satuan biaya yang berlaku dan pengalaman dari kegiatan yang sudah anggaran dan sumber pendanaan pernah dilaksanakan. Langkah 1.
Sumber Pendanaan perlu dijelaskan dari APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten/Kota, / Pendanaan dri Sektor Swasta / bantuan hibah untuk membiayai kegiatan penurunan emisi GRK yang tercantum dalam RADGRK. Indikasi kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan disampaikan pada format rencana aksi mitigasi yang tercantum pada Tabel 3.6. kolom (5) sampai dengan (9)
23 23
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN GAS ULANG RUMAH RENCANA KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) EMISIKAJI
24 24
Tabel 3.6. Format Rencana Aksi Mitigasi
No
(1)
Rencana Aksi Mitigasi
Besaran, satuan
Target Lokasi
(2)
(3)
(4)
SEKTOR AFOLU 1. KEHUTANAN Kegiatan 1. Kegiatan 2. 2. PERTANIAN Kegiatan 1. Kegiatan 2. 3. PETERNAKAN Kegiatan 1. Kegiatan 2.
Sumber Pendanaan/ Indikasi Kebutuhan Anggaran s.d tahun 2020 APBD APBD APBN ProKab/ Swasta Hibah vinsi Kota (5) (6) (7) (8) (9)
Lembaga Pelaksana
Indikator
(10)
(11)
Target KetePenurun rangan an Emisi (12)
(13)
SEKTOR ENERGI DAN TRANSPORTASI 4. PENGADAAN DAN PENGGUNAAN ENERGI Kegiatan 1. Kegiatan 2. 5. TRANSPORTASI Kegiatan 1. Kegiatan 2. SEKTOR LIMBAH 6. LIMBAH PADAT Kegiatan 1. Kegiatan 2. 7. LIMBAH CAIR Kegiatan 1. Kegiatan 2.
Langkah 2. Penetapan Kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan Aksi Mitigasi
Dokumen RAD-GRK harus memuat pemetaan kelembagaan untuk memfungsikan lembaga pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ada untuk terlibat baik di dalam Pelaksanaan RAD-GRK maupun kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan tahunan RAD-GRK (PEP RAD-GRK). Pemetaan kelembagaan publik dan swasta yang akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Pelaksanaan RAD-GRK perlu dilakukan untuk setiap aksi mitigasi yang diusulkan. Lembaga pelaksana aksi mitigasi disampaikan pada format rencana aksi mitigasi yang tercantum pada Tabel 3.6. kolom (10). Kelembagaan Pelaksanaan RAD-GRK perlu menyesuaikan dengan sumber pendanaan dari masing-masing aksi mitigasi.
24
PEDOMAN PENYUSUNAN PENYUSUNAN PEDOMAN KAJI ULANGPEDOMAN RENCANA AKSI DAERAH 25 25 KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GASKACA RUMAH KACA KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK)
Bila kegiatan mitigasi didanai oleh APBD provinsi, maka lembaga pelaksana adalah SKPD provinsi sektor yang bersangkutan, begitu pula bila kegiatan didanai oleh APBD Kabupaten maka lembaga pelaksana adalah SKPD Kabupaten. Bila pendanaan mendapat bantuan dari APBN/Swasta/Hibah, maka pelaksana adalah gabungan antara lembaga pemberi dana dengan koordinasi dari SKPD Kabupaten/ Kota/ Provinsi yang membidangi, sesuai kewenangannnya. Langkah 3. Penyusunan Jadwal dan Besaran Pelaksanaan Aksi Mitigasi
Jadwal pelaksanaan setiap rencana aksi mitigasi perlu disampaikan dalam dokumen RAD-GRK dalam sebuah tabel, berikut informasi jumlah dan besaran yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, sebagai dasar penghitungan target penurunan emisi GRK, dan juga sebagai informasi dalam pelaksanaan PEP RAD-GRK. Besaran yang perlu disampaikan bersamaan jadwal tersebut adalah berupa data aktivitas yang mempengaruhi penurunan emisi GRK. Data aktivitas untuk setiap aksi mitigasi dapat dilihat pada pedoman PEP masing-masing sektor (Gambar 3.4). Format penyampaian jadwal berikut contoh pengisiannya dapat dilihat pada Tabel 3.7.
Tabel 3.7. Format Jadwal dan Besaran Pelaksanan Aksi Mitigasi RAD GRK serta Contoh Pengisiannya
Aksi Mitigasi Energi baru terbarukan PLTM Pembentukan TPS 3R
3.2.5. Tahap Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Langkah 1. Penetapan indikator yang dievaluasi/ dimonitor dalam PEP RAD-GRK
Jadwal pelaksanaan Aksi Mitigasi RAD-GRK (Contoh Pengisian) 2016 2017 2018 2019 2020 40 unit x 60 unit x 70 unit x 90 unit x 100 100 MW 100 MW 100 MW MW 20 unit x 50 unit x 80 unit x 110 unit x 150 unit x 170.000 170.000 ton 170.000 ton 170.000 170.000 ton ton sampah sampah ton sampah sampah /tahun /tahun sampah /tahun /tahun /tahun
Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi indikator
25
26 26
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN GAS ULANG RUMAH RENCANA KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) EMISIKAJI
masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat. Dalam dokumen RAD-GRK, indikator-indikator tersebut perlu disajikan pada Tabel 3.5. kolom (11). Indikator masukan adalah data aktivitas yang mempengaruhi penghitungan penurunan emisi sehingga terjadi penurunan emisi GRK. Data aktivitas tersebut untuk masing-masing katagori aksi mitigasi. Indikator keluaran adalah penurunan emisi GRK yang dihasilkan dari data aktivitas aksi mitigasi. Indikator hasil/manfaat adalah pencantuman co benefit dari masngmasing aksi mitigasi, dapat diambil dari hasil analisis tahap 5 rumusan ‘Rencana Aksi Mitigasi Emisi GRK dan Penghitungan Target Penurunan Emisi’ Langkah 2. Penetapan Kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan tahunan RAD-GRK (PEP RAD- GRK
Level Nasional
Pokja RAD-GRK Provinsi dapat memfungsikan lembaga pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi untuk terlibat di dalam pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan RAD-GRK yang akan diselenggarakan setiap tahun. Di dalam dokumen RAD-GRK, Pembagian peran setiap instansi perlu dijelaskan dalam gambar yang menunjukkan garis mulai dari pengumpulan dan monitoring data-data aktivitas yang menurunkan emisi GRK, penghitungan, sampai dengan pelaporan ke tingkat nasional. Gambar garis koordinasi perlu dijelaskan untuk setiap aksi mitigasi, dengan format seperti pada Gambar 3.6. Bappenas
Bappeda Provinsi ..
Level Provinsi
Pokja RAD-GRK
Kegiatan yang didanai APBD Prov/Gabungan APBN/Hibah
SKPD ... Provinsi .. (terkait sektor aksi mitigasi)
Bappeda Kabupaten/Kota
Level Kabupaten/ Kota
SKPD ... Kabupaten/ Kota ... (terkait sektor aksi mitigasi)
Swasta ...
Kegiatan yang didanai APBD Kab/Kota/ Gabungan APBN/Hibah
Kegiatan yang didanai swasta
Gambar 3.7. Format Garis Pelaporan dalam kegiatan PEP (Dipetakan untuk Setiap Aksi Mitigasi)
26
PENYUSUNAN PENYUSUNAN PEDOMAN KAJI ULANG PEDOMAN RENCANAPEDOMAN AKSI DAERAH 27 27 KAJIRENCANA ULANG RENCANA AKSI PENURUNAN DAERAH PENURUNAN EMISI GASKACA RUMAH KACA KAJI ULANG AKSI DAERAH EMISI GAS RUMAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK)
Pada Gambar 3.7. dapat dilihat bahwa peran masing-masing instansi adalah sebagai berikut : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Bappeda Provinsi berperan sebagai koordinator umum pelaksanaan,pemantaun dan pelaporan seluruh bidang /kegiatan RAD-GRK, bertugas mengkoordinasi Pokja RAD-GRK dalam pengumpulan data aktivitas aksi mitigasi RAD-GRK yang telah dilaksanakan, serta melakukan koordinasi penghitungan penurunan emisi GRK. Bappeda Kabupaten/kota berperan sebagai koordinator pengumpulan data-data di tingkat kabupetan/kota, dari instansi membidangi sektor aktivitas aksi mitigasi, bila aktivitas tersebut didanai APBD Kab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah. Data yang telah terkumpul kemudian diserahkan ke koordinator umum (Bappeda Provinsi). 2. Instansi daerah yang menangani bidang Lingkungan Hidup Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data aktivitas mitigasi di sektor limbah yang didanai oleh APBD Kab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah. Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitas mitigasi di sektor limbah yang didanai oleh APBD Provinsi/gabungan dengan APBN, serta selaku bagian dari Pokja, melakukan penghitungan menurunan emisi GRK. 3. Instansi Daerah yang menangani pengelolaan Limbah Padat dan Cair Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data aktivitas mitigasi di sektor limbah yang didanai oleh APBD Kab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah. Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitas mitigasi di sektor limbah yang didanai oleh APBD Provinsi/gabungan dengan APBN, serta selaku bagian dari Pokja, melakukan penghitungan menurunan emisi GRK. 4. Instansi Daerah yang menangani bidang Perhubungan Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data aktivitas mitigasi di sektor transportasi yang didanai oleh APBD Kab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah. Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitas mitigasi di sektor transportasi yang didanai oleh APBD Provinsi/gabungan dengan APBN, serta selaku bagian dari Pokja, melakukan penghitungan menurunan emisi GRK. 5. Instansi Daerah yang menangani bidang Energi Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data aktivitas mitigasi di sektor pengadaan dan penggunaan energi yang didanai oleh APBD Kab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah.
27
28 28
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PEDOMANPENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN GAS ULANG RUMAH RENCANA KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) EMISIKAJI
Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitas mitigasi di sektor pengadaan dan penggunaan energi yang didanai oleh APBD Provinsi/gabungan dengan APBN serta selaku bagian dari Pokja, melakukan penghitungan menurunan emisi GRK. 6. Instansi Daerah yang menangani bidang Kehutanan Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data aktivitas mitigasi di sektor kehutanan yang didanai oleh APBD Kab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah. Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitas mitigasi di sektor kehutanan yang didanai oleh APBD Provinsi/Gabungan dengan APBN serta selaku bagian dari Pokja, melakukan penghitungan menurunan emisi GRK. 7. Instansi Daerah yang menangani bidang Pertanian Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data aktivitas mitigasi di sektor pertanian yang didanai oleh APBD Kab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah. Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitas mitigasi di sektor pertanian yang didanai oleh APBD Provinsi/Gabungan dengan APBN serta selaku bagian dari Pokja, melakukan penghitungan menurunan emisi GRK. 8. Instansi Daerah yang menangani bidang Peternakan Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data aktivitas mitigasi di sektor peternakan yang didanai oleh APBD Kab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah. Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitas mitigasi di sektor peternakan yang didanai oleh APBD Provinsi/Gabungan dengan APBN serta selaku bagian dari Pokja, melakukan penghitungan menurunan emisi GRK. 3.2.6. Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyusunan BAU Baseline
Focus Group Discussion (FGD) perlu dilakukan pada masing-masing sektor penghasil emisi GRK (AFOLU, Energi, transportasi, dan sektor limbah), sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penyusunan RAD-GRK. FGD dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, sektor swasta, Asosiasi Profesi dan pelaku usaha/swasta. Kegiatan FGD dilakukan setelah tersusunnya draft penghitungan Emisi BAU Baseline dan draft Rumusan aksi mitigasi dan penurunan emisinya. Kegatan ini dimaksudkan untuk : a. Mengklarifikasi data-data sumber penghasil GRK yang sudah teridentifikasi b. Membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan untuk penghitungan emisi GRK c. Menggali informasi mengenai kegiatan aksi mitigasi lebih lanjut yang dapat diusulkan dalam RAD-GRK
28
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH 29 29 KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS KACA RUMAH KACA KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK)
3.2.7.
A. Penetapan Dokumen
Tahap Penetapan Dokumen RADGRK dan Sosialisasi
Pada tahap ini Pokja RAD-GRK bertugas menyusun Rancangan Naskah Peraturan Gubernur mengenai RAD-GRK Provinsi. Rancangan ini selanjutnya akan ditetapkan dalam kurun waktu tidak lebih dari 12 bulan sejak diterbitkannya Perpres 61/2011. Setelah itu, RAD-GRK ini diserahkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri untuk dapat diintegrasikan ke dalam upaya-upaya pencapaian target penurunan emisi GRK nasional. Penetapan RAD-GRK Provinsi tersebut perlu diikuti oleh kegiatan sosialisasi kepada publik, untuk meningkatkan koordinasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RADGRK sesuai jadwal yang telah ditentukan bersama B. Sosialisasi Sosialisasi rencana implementasi RAD-GRK agar mendapat tanggapan yang sesuai dari masyarakat dan pelaku usaha atau lembaga/organisasi yang mewakilinya
29
30 30
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN GAS ULANG RUMAH RENCANA KACA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) EMISIKAJI
BAB IV PENUTUP Pedoman penyusunan kaji ulang RAD-GRK merupakan panduan bagi setiap pimpinan daerah untuk menghasilkan rancangan revisi RAD-GRK yang selaras dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019 dan daerah yaitu dalam RPJMD. Pedoman ini merupakan bagian dari revisi Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK yang mengatur Pedoman kaji ulang Penyusunan RAD-GRK. Sosialisasi Pedoman dan fasilitasi penyusunan kaji ulang RAD-GRK akan diselenggarakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri. Dengan menggunakan Pedoman ini, Pemerintah Provinsi dapat menyusun kaji ulang RAD-GRK yang bersifat multi sektoral yang mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi dan kerja sama dengan para pihak terkait. Penyusunan kaji ulang RAD-GRK yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku akan memudahkan pemerintah daerah dan nasional dalam tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Dokumen kaji ulang RAD-GRK yang dihasilkan juga dapat dilakukan kembali proses kaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional serta perkembangan yang ada.
30
