Selasa, 11 Oktober 2011
Saksi #13: Sofyan Djalil
Hakim
:
Baik, kalau tidak keberatan, siapa yang ingin diajukan terlebih dahulu?
PU
:
Mungkin dari pak Sofyan Djalil dulu.
Hakim
:
Silahkan, yang pak Sofyan tinggal dalam ruang sidang, yang lain ditunggu diluar.
PU
:
Apakah bisa disatukan Yang Mulia, pak Sofyan Djalil dengan pak Fahmi Mochtar?
PH (MI)
:
Yang Mulia, antara pak Sofyan dengan pak Fahmi tidak ada hubungan sama sekali.
Hakim
:
Yasudah, satu-satu kita periksa ya. Baik, saudara saksi ya, saudara sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam hal ini KPK?
Saksi (SD)
:
Pernah, Yang Mulia.
Hakim
:
Pernah. Sebelum saudara menandatangani Berita Acara tersebut, apakah saudara membacanya terlebih dahulu?
Saksi (SD)
:
Betul Yang Mulia.
Hakim
:
Benar keterangan saudara disana?
Saksi (SD)
:
Benar.
Hakim
:
Tidak ada yang berubah ya?
Saksi (SD)
:
Tidak ada.
Hakim
:
Baik, dalam kaitan dengan masalah dalam perkara ini, masalah CIS RISI, apa yang saudara ketahui?
Saksi (SD)
:
Saya waktu itu anggota Dewan Komisaris di PT. PLN. Direksi PLN mengajukan permintaan persetujuan dari Komisaris untuk menerapkan Roll Out CIS RISI di PLN Distribusi Jaya dan Tangerang. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
PU
:
Yang Mulia mungkin kurang dekat ya, ini micnya
Saksi (SD)
:
Kemudian Direksi mengajukan surat kepada Komisaris, kemudian Komisaris mempelajari beberapa lama bolak-balik, sampai kemudian sampai saya keluar, tidak lagi menjadi komisaris pada tahun 2002. Jadi selama proses ini bolak balik beberapa kali rapat, dengan Direksi dan Komisaris, dan rapat internal Komisaris itu sendiri untuk membahas masalah ini Yang Mulia. Sampai saya keluar tahun 2002, proyek ini belum berjalan, dan persetujuan Komisaris pada saat itu kami belum berikan.
Hakim
:
Belum ada?
Saksi (SD)
:
Belum ada.
Hakim
:
Demikian juga mengenai proses pengadaan penunjukan langsung ya?
Saksi (SD)
:
Termasuk izin. Ya, permintaan izinnya supaya dapat diberikan tentang penunjukan langsung kepada PT. Netway Utama. Nah itulah bagian dari persetujuan yang diminta dari Direksi.
Hakim
:
Hmm itu juga belum ada ya?
Saksi (SD)
:
Belum.
Hakim
:
Silahkan kepada saudara Penuntut Umum!
PU
:
Terima kasih Yang Mulia, izin bertanya. Saudara saksi ya, pada tanggal 10 Agustus apakah Terdakwa ada menemui saksi?
Saksi (SD)
:
Benar.
PU
:
Coba bisa saksi ceritakan apa yang di bicarakan pada pertemuan tersebut?
Saksi (SD)
:
Secara singkat adalah pada saat itu pal Dirut, pak Eddie Widiono dalam hal lain Terdakwa hari ini, minta waktu saya untuk apa namanya, beliau menjelaskan tentang rencana pembuatan roll out CIS RISI di Jakarta dan Tangerang. Kemudian saya bertemu beliau bersama pak Purwanto. Kemudian kita dengar penjelasan beliau, kemudian, intinya adalah, pembicaraan awal itu adalah, saya mengatakan bahwa tolong diajukan resmi, nanti dibahas oleh rapat Dewan Komisaris. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
PU
:
Baik. Apakah pembicaraan tersebut kemudian Terdakwa membuat satu surat yang ditunjukkan kepada Dekom? Apakah pembicaraan tersebut dimana saksi meminta kepada Terdakwa agar tindak apa namanya tadi, secara resmi ya, meminta secara resmi, apakah itu kemudian dilaksanakan atau di tindak lanjuti oleh Terdakwa?
Saksi (SD)
:
Benar, ditindak lanjuti.
PU
:
Apa yang disampaikan Terdakwa dengan surat resmi tersebut?
Saksi (SD)
:
Secara ringkas adalah Terdakwa meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk penunjukan Roll Out sistem CIS RISI di Jakarta dan Tangerang. Untuk itu minta persetujuan Dewan Komisaris untuk bisa menunjuk langsung PT. Netway Utama. Dengan Harga waktu itu seingat saya sekitar 700 milyar, begitu. Ini inti permintaan yang diajukan oleh Direksi. Kemudian terjadi beberapa kali surat-menyurat, rapat-rapat berikutnya untuk menindak lanjuti permintaan tersebut.
PU
:
Baik, atas surat ya, ini kami bacakan, apa saksi kenal dengan surat (dipotong oleh Hakim Ketua)
Hakim
: Ini bukti ya? Ditunjukkan saja nanti!
PU
: Baik. Kemudian atas surat ya, ini tidak kami, nanti akan kami tunjukkan, ini isinya yang ditujukan kepada saudara tanggal 14 Agustus 2001 ya, ini disampaikan oleh Terdakwa, akan saya bacakan “menunjuk pembicaraan kami dengan bapak Sofiyan Djalil dan Sekertaris Dekom, pada tanggal 10 Agustus 2001 dan laporan lisan dalam rapat-rapat terdahulu maka berdasarkan pembahasan Out Sourcing IT di PLN Distribusi Jaya dan PLN Pusat, Rapat Direksi tanggal 7 dan 9 Agustus 2001, dengan ini kami sampaikan perkembangan program IT antara lain, sebagai tindak lanjut GM PLN Distribusi Jaya tanggal 31 Mei 2001, Rapat Direksi”, ya disini disebutkan ada Rapat Direksi ya, “Rapat Direksi memutuskan untuk mengizinkan Distribusi Jaya untuk melakukan OSCO, dengan catatan sebagai berikut: Implementasi practice outsourcing dibatasi pada lingkup Rencana Induk Sistem Informasi atau RISI, tidak termasuk Industrial Best Practice. Proses penunjukan langsung PT. Netway Utama sebagai partner MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
pada KSO telah didasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku.” Benar ya? Benar? Saksi (SD)
:
Ya, demikian.
PU
:
Kemudian atas surat ini apakah Dekom ada memberikan suatu balasan?
Saksi (SD)
:
Iya Dekom memberikan balasan terhadap surat tersebut, intinya adalah kita persoalkan hal-hal yang saya sebutkan tadi, tentang masalah penunjukan langsung, kemudian apakah itu memenuhi syarat, kemudian kita mempersoalkan tentang copyright, hak cipta, kemudian kita persoalkan juga masalah harga. Itu saja yang inti, yang selalu jadi point dalam rapat, surat menyurat antara Komisaris dan Direksi.
PU
:
Baik. Apakah jawaban dari Dekom itu sebagaimana saksi tuangkan dalam, nanti juga saya tunjukkan, cuma saya sampaikan, surat nomor 109 tanggal 22 Agustus tahun 2001?
Saksi (SD)
:
Iya, suratnya itu, betul.
PU
:
Baik, apakah selanjutnya terhadap surat nomor 109 tanggal 22 Agustus 2001 tersebut Terdakwa ada lagi membalas surat Dekom tersebut? Saksi ingat?
Saksi (SD)
:
Saya ingat beberapa kali surat-menyurat itu pak, tanggal-tanggalnya saya sudah lupa, itu sudah beberapa kali surat-menyurat karena masih ada perbedaan antara Komisaris dengan Direksi.
PU
:
Apakah saksi ingat ya, ada surat Terdakwa tanggal 12 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Dekom, yang intinya mengingat bahwa proyek ini multiyears, kami mohon sekiranya persetujuan dari Komisaris. Anggaran untuk proyek implementasi Roll Out CIS RISI ini telah tersedia dalam RKAP tahun 2004 sebesar 100 Milyar. Pernah menerima surat ini?
Saksi (SD)
:
Eh saya tahun 2002 sudah berhenti sebagai Komisaris ya, tidak tahu lagi perkembangannya.
PU
:
Cuma selama saksi menjabat sebagai Dekom apakah pernah ada tadi persetujuan penunjukan langsung kepada PT. Netway? MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Saksi (SD)
:
Sampai saya berhenti sebagai Dewan Komisaris, persetujuan terhadap itu belum kami berikan karena ada beberapa hal yang masih menjadi perbedaan antara Direksi dan Komisaris.
PU
:
Keterangan saksi ya, pada tanggal, pada BAP saksi tanggal 12 April 2010, nomor 26 ya, ini saya bacakan
Saksi(SD)
:
Eh dua ribu…?
PU
:
Eh maaf, BAP saksi tanggal 12 April 2010, nomor 26 ya
Saksi (SD)
:
Baik.
PU
:
Saksi memberikan jawaban ya, bahwa Direktur Utama PT. PLN saudara Eddie Widiono pada saat itu menjelaskan tentang Politeknik ITB yang pada awalnya mengikat kerjasama dengan PLN Disjaya dan Tangerang untuk mengembangkan teknologi informasi di lingkungan PLN Disjaya dan Tangerang. Dan ternyata dalam pengembangan ada kerjasama dengan PT. Netway Utama, dan dijelaskan oleh Dirut PT. PLN pada saat itu bahwa secara hukum IPR CIS RISI adalah milik PT. Netway Utama. Dan keterangan beliau dilengkapi dengan pendapat hukum RSP. Bisa saksi terangkan ini?
Saksi (SD)
: Waktu itu salah satu persoalan yang kita permasalahkan adalah tentang Intellectual Property Right dari program ini. Kemudian pak Dirut waktu itu Pak Eddie Widiono mengatakan bahwa copyright itu adalah milik PT. Netway Utama. Kemudian untuk mendukung pernyataan tersebut, Direksi meminta pandangan hukum dari kantor RSP, begitu. Tetapi, apa namanya, kami tidak ada posisi untuk men-challenge kalau sudah ada pendapat hukum dari RSP, artinya kan ini keputusannya dari Direksi.
Hakim
:
Masih ada?
PU
:
Mungkin dilanjutkan sedikit.
PU 2
:
Saudara saksi, anda tadi ‘kan sudah menyebutkan beberapa kali surat menyurat tadi ya, antara Dekom dengan Terdakwa sebagai Dirut. Pada
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
akhirnya atas surat permintaan tersebut apakah ada persetujuan Dekom untuk (dipotong oleh Hakim Ketua) Hakim
:
Sudah tadi itu. Tidak pernah ada.
PU 2
:
Hanya menegaskan saja, Majelis.
Hakim
:
Sudah 3 kali itu.
PU 2
:
Tidak pernah ada ya? Kemudian saudara saksi juga sudah pernah, Dekom menjelaskan tentang rincian dari kenapa itu tidak membahas untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari Terdakwa mengenai pelaksanaan dari proyek tersebut?
Saksi (SD)
:
Sebenarnya dari surat-surat Dewan Komisaris, itu beberapa surat-menyurat intinya adalah meminta penjelasan tentang hal tersebut. Gitu. Karena penjelasan itu belum pernah memuaskan, atau belum sampai kesepakatan antara Direksi dengan Komisaris, maka Komisaris belum memberikan persetujuan, sampai saya kemudian tidak lagi menjadi Komisaris, anggota Komisaris.
PU 2
:
Pada saat saudara sudah tidak lagi menjadi anggota Dewan Komisaris, apakah saudara mengetahui bahwa proyek itu akhirnya ditandatangani kontraknya?
Saksi (SD)
:
Membaca dari koran saja, dan kemudian pada saat saya menjadi Menteri BUMN saya tahu bahwa proyek itu sudah dilaksanakan. Terutama saya lebih tahu atau lebih jelas setelah diperiksa, bahwa itu persoalan dianggap terjadi pelanggaran dan terjadi tindak pidana korupsi. Cuma seputar itu, sebatas itu.
PU 2
:
Jadi saat saudara tidak lagi menjadi Komisaris belum ada pelaksanaan itu ya? (dipotong oleh Hakim Ketua)
Hakim
:
Jangan disimpulkan! Cukup? Silahkan, saudara Penasehat Hukum.
PH (MI)
:
Terimakasih Yang Mulia. Saudara saksi ya, saya mau mulai dengan tadi mengenai surat yang disampaikan oleh Dirut PLN pada tanggal 14 agustus ya. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Saksi (SD)
:
Dua ribu?
PH (MI)
:
2001. Ketika itu saudara saksi masih menjadi Komisaris ya. Yang saya ingin terlebih dahulu mendapat penjelasan dari saudara saksi, apakah ketika itu memang di dalam pembicaraan-pembicaraan itu, juga dibicarakan mengenai OSCO dan non-OSCO yang akan menjadi pelaksana dari kegiatan roll out ini? Seingat saudara saksi seperti apa ketika itu?
Saksi (SD)
:
Seingat saya waktu itu Pak Eddie sebagai Dirut PLN waktu itu, datang dan menceritakan tentang kerugian PLN atau kebocoran yang terjadi di PLN Disjaya, oleh sebab itu maka kita perlu mengadakan roll out CIS RISI. Cis risi itu sudah di uji coba di 2 (dua) unit, Menteng dan.. Lupa, Tangerang atau apa itu, karena ada kerugian atau kebocoran yang terjadi. CIS RISI ini akan memungkinkan sistem yang apa namanya, Customer Information System menggunakan IT, oleh sebab itu kita perlu menggunakan ini. Kemudian beliau mengatakan apa namanya, meminta persetujuan supaya, bisa ini diijinkan untuk, untuk apa namanya, untuk roll out CIS RISI tersebut. Itu inti pembicaraannya. Kemudian saya lupa ingat, apakah waktu itu berbicara apakah langsung, penunjukan langsung atau tidak, tapi itu kan baru pembicaraan pertama Pak. Intinya waktu itu minta, kami minta, saya dengan Pak Purwanto waktu itu, minta tolong diajukan secara formal, sehingga semua penjelasan secara lisan itu menjadi tertulis, dari surat-surat itu kemudian baru tahu, bahwa permintaan itu diajukan untuk penunjukkan dengan memulai Out Sourcing atau OSCO itu kepada netway utama. Itu baru belakangan.
PH (MI)
:
Baik. Ini jadi, jadi itu diminta oleh yang disetujui ya, kemudian dalam perkembangan diskusi itu apakah juga pernah misalnya Dirut PLN ini secara khusus langsung meminta supaya dilakukan penunjukan langsung terhadap PT. Netway Utama?
Saksi (SD)
:
Pernah. Karena itu maka ada surat-surat Komisaris dan Direksi kemudian mempertanyakan, apakah alasan penunjukan langsung itu cukup kuat atau tidak?
Begitu.
Nah,
jadi
jawaban-jawaban
Komisaris
yang
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
mempertanyakan dasar penunjukan langsung itu, karena berasal dari permintaan ini, untuk penunjukan langsung. Jadi begitu. PH (MI)
:
Yang dijelaskan oleh saudara Terdakwa ini, pak Eddie dulu, penunjukan langsung itu sebagai partner atau sebagai konsultan?
Saksi (SD)
:
Saya tidak ingat pasti. Kesan saya sebagai kontraktor ya, jadi Outsourcing apa namanya? CIS RISI ini dilakukan oleh PT. Netway Utama. Jadi pelaksanaannya. Kesan saya, ingat saya seperti itu. Maka dalam suratsuratnya pun kemudian dikatakan, termasuk surat belakangan menyatakan kalau ditunjuk langsung mungkin oke kalau copyright dimiliki oleh Netway, maka hardware nya kita lakukan dengan tender, misalnya seperti itu. Jadi artinya ada penyediaan hardware dan penyediaan software, itu yang diminta penunjukan langsung.
PH (MI)
:
Kalau boleh, saya ingin bacakan sekali lagi kepada saksi. Saudara saksi ya, pada butir B surat tanggal 14 Agustus 2001 ini dikatakan, sebagai tindak lanjut surat GM PLN Distribusi Jaya 31 Mei 2001, lampiran kedua, Rapat Direksi
memutuskan
untuk
melanjutkan OSCO dengan
mengizinkan
Distribusi
Jaya
untuk
ketentuan sebagai berikut : Implementasi
proyek CIS Outsourcing dibatasi pada lingkup Rencana Induk Sistem Informasi atau RISI, tidak termasuk Industrial Best Practice atau IBP per orang. Kemudian yang kedua, proses penunjukan langsung PT. Netway Utama sebagai partner dalam KSO telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa saudara saksi ingat, bahwa yang diminta ini, atau yang diterangkan ini adalah Netway Utama sebagai partner? Saksi (SD)
:
Ingat. Diminta untuk menunjuk sebagai partner, tapi apa maksud partner ini? Dalam diskusi-diskusi berikutnya dalam surat-surat kami menyatakan argumentasi, apa course partner untuk partrner tersebut. Begitu. Jadi memang yang diminta partner, kemudian argumentasi di surat Direksi menyatakan telah sesuai dengan perundang-undangan, itu yang kemudian oleh Komisaris men-challenge, apakah itu sudah benar sesuai peraturan perundang-undangan.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
PH (MI)
:
Oke. Saya teruskan.
Saksi (SD)
:
Ya.
PH (MI)
:
Dalam diskusi selanjutnya, apakah memang dibentuk satu unit usaha bersama, antara PLN dengan Netway ini? Atau itu kegiatan terhenti begitu saja? Menurut pengetahuan saudara saksi?
Saksi (SD)
:
Saya pelaksanaannya kemudian saya tidak mengikuti lagi Pak Pembela, karena saya sudah tidak lagi jadi Komisaris, gitu. Apakah ditunjuk unit pelaksana, joint pelaksana, saya tidak tahu lagi, karena sampai saya keluar, itu kita masih berbeda pandangan antara Direksi dan Komisaris tentang tiga hal tersebut, penunjukan langsung, copyright, tadi copyright kemudian saya sudah jelaskan copyright ini menjadi persoalan karena merangkap masalah hukum, kemudian masalah harga, inti persoalan itu yang berat.
PH (MI)
:
Kalau menyangkut copyright seperti itu ya, apakah juga pernah dijelaskan oleh Direksi bahwa copyright itu memang milik PT. Netway, tetapi juga ada hak pakai pada PLN yang akan dipakai bisa dimana saja bukan hanya di DKI Jakarta?
Saksi (SD)
:
Betul.
PH (MI)
:
Betul seperti itu ya?
Saksi (SD)
:
Betul.
PH (MI)
:
Saya teruskan mengenai sedikit, pada pertemuan rapat Konsultasi di Bimasena pada tanggal 8 November 2001 ya. Apakah saksi masih ingat pertemuan itu pak?
Saksi (SD)
:
Masih.
PH (MI)
:
Masih ingat ya?
Saksi (SD)
:
Masih.
PH (MI)
:
Nah dalam pertemuan ini, pokok permasalahan yang dibicarakan atau didiskusikan ketika itu saudara saksi masih ingat?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Saksi (SD)
:
Secara garis besar, sebenarnya begini pak, bapak Pembela. Karena antara Direksi dan Komisaris tidak terjadi kesepakatan di rapat-rapat resmi, yang ini kemudian kita mencoba menjembatani, kita ngomong dari hati ke hati istilahnya ya, antara Direksi dan Komisaris, sehingga staf Dewan Komisaris tidak hadir, staf Direksi juga tidak hadir, cuma Direksi dan Komisaris. Kemudian karena tidak ada staf sekretaris Dewan Komisaris tidak hadir, saya bertindak sebagai note taker. Saya bikin catatan di apa namanya, diatas kertas hotel Bimasena itu ya, sehingga kemudian dari note yang saya ambil itu saya jadikan notulen yang menjadi sekarang apa namanya, yang tadi ditunjukkan oleh pemeriksa, dan saya tanda tangani surat itu pak.
PH (MI)
:
Oke, didalam kebiasaan yang selama saudara saksi ingat selama menjadi Komisaris,
apakah
kebiasaan-kebiasaan
dalam
arti
mencoba
menyelesaikan masalah perbedaan pendapat ini memang dilakukan seperti itu? Dimana diluar kantor PLN, dan dibuat secara khusus notulennya? Atau ini, apa hanya menyangkut ini saja yang memang dilakukan ada perlakuan khusus? Saksi (SD)
:
Ya begini. Sebenarnya beberapa jenis keputusan atau persetujuan Dewan Komisaris bermacam-macam. Ada yang kita berikan waktu rapat langsung, “setuju” gitu misalnya, ada yang kemudian kita jawab dengan surat ya. Ya jadi kemudian dalam hal ini, karena ini sudah bolak balik bapak. Sudah bolak-balik antara Direksi dan Komisaris. Kemudian Komisaris juga mempunyai concern, karena argumentasi kalau seandainya CIS RISI tidak dilaksanakan, maka kerugian PLN atau hasil kebocoran cukup besar. Itu argumentasi kenapa Direksi meminta itu. Dan kami Komisaris mendukung sebenarnya program melakukan menghindari kebocoran tersebut ya. Nah oleh sebab itu, karena dengan itikad baik seperti itu, kita ingin tahu dari Direksi secara lebih detail, bagaimana sih ini masalah begitu, kita coba memanggil rapat lebih secara private. Nah rapat tersebut akan kita bikin note, supaya nanti itu ada merupakan ter record, begitu.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
PH (MI)
:
Ok. Kemudian saya teruskan sedikit pak, saya mau tanya kepada saksi mengenai soal RUPS RKAP 2002, tanggal 13 Desember 2001. Ketika itu saudara saksi hadir?
Saksi (SD)
:
Saya rasa hadir pak.
PH (MI)
:
Hadir ya?
SSaksi (SD)
:
Rasanya hadir, ya.
PH (MI)
:
Masih ingat nggak, apa kira-kira keputusannya?
Saksi
:
Sudah lupa pak.
PH (MI)
:
Apakah ketika itu saksi ingat ya, bahwa salah satu keputusan dalam RUPS ini, dikatakan begini “pelaksanaan roll out CIS RISI Distribusi Jaya dan Tangerang,
dapat
dilakukan
bilamana
telah
dapat
dibuktikan
kemanfaatannya atau proven, dan mengikuti prinsip-prinsip good corporeate governance, serta peraturan-peraturan yang berlaku sehingga dapat dicapai efesiensi biaya secara menyeluruh”, saudara saksi ingat mengenai itu ya? Saksi
:
Iya.
PH (MI)
:
Apakah saudara saksi juga ingat, mengenai adanya persetujuan terhadap rencana biaya yang dianggarkan di dalam RUPS itu?
Saksi (SD)
:
Barangkali pak saksi, seingat saya keputusan-keputusan ini kan keputusan RUPS itu tebal sekali ya, ada lampiran-lampiran. Jadi yang diputuskan itu adalah, rapat RUPS biasanya membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam. Sesudah itu keputusannya adalah keputusan prinsip-prinsip ya. Ini tentang anggaran, angka itu saya tidak ingat.
PH (MI)
:
Ini disebut dalam RKAP 2002 PT. PLN ini, dikatakan mengenai implementasi CIBS saya bacakan, “kegiatan lainnya pada tahun 2002 adalah melakukan implementasi sistem informasi Customer Information and Billing System (CIBS) dan melaksanakan roll out CIBS di semua Unit Pelayanan (UP) di UB Distribusi Jaya dan Tangerang. Pada tahun 2004, sistem informasi CIBS tersebut direncanakan, ditingkatkan menjadi IBP MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
CIS. Untuk tahun 2002, pendanaannya dianggarkan sebesar 150 Milyar Rupiah masuk dalam biaya administrasi dan pelaksanaannya menunggu persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS” nah keputusan ini ya, menurut pengetahuan saksi, apakah memang diputus dalam RUPS ketika membuat RKAP tahun 2002 itu? Saksi (SD)
:
Secara pasti saya sudah tidak ingat, tapi kalau itu adalah bagian dari keputusan RUPS berarti itu telah diputuskan dalam RUPS.
PH (MI)
:
Kalau saya lihat di dalam daftar hadir, dari Dewan Komisaris itu yang hadir adalah Endro Utomo Notodisuryo Komisaris Utama, Martiono Hardiyanto Komisaris, Sofyan A. Djalil Komisaris, betul ya?
Saksi (SD)
:
Betul.
PH (MI)
:
Oke, saya akan diteruskan oleh yang lain, Yang Mulia, terimakasih.
PH (MR)
:
Terimakasih Yang Mulia atas waktunya. Saudara saksi ya, saya kembali kepada rapat konsultasi yang tanggal 8 november 2001 di Hotel Bimasena, ya, yang mana kesimpulan dalam rapat konsultasi itu saudara saksi yang menandatangani, betul ya? Di dalam kesimpulan nomor 5, mungkin sedikit saya bacakan agar saudara mengingat kembali ya, “Atas pertimbangan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris PLN melihat perlunya kerjasama dengan
pihak
ketiga.
Khususnya
dengan
pihak
yang
telah
mengembangkan CIS RISI, dalam hal software untuk roll out CIS RISI, sehingga roll out tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan dan aspek reliability dan accountability dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan masalah cost akan dinegosiasikan kembali.” Masih ingat ya saudara membuat kesimpulan seperti itu? Nah pertanyaan saya, yang saudara maksud dengan kerjasama dengan pihak ketiga ini siapa? Saksi (SD)
:
Dalam hal ini PT. Netway, bisa saya jelaskan background sedikit?
PH (MR)
:
Boleh-boleh silahkan
Saksi (SD)
:
Kenapa kemudian kita sepakat bahwa pihak ketiga itu PT. Netway? Karena dalam surat-surat sebelumnya ada penjelasan bahwa copyright adalah milik PT. Netway, dan kalau dilaksanakan oleh pihak lain, MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
argumentasi Direksi, adalah bahwa itu tidak akan efektif. Ya, jadi dengan demikian ada pendapat dari kantor hukum yang mengatakan copyrightnya itu adalah milik PT. Netway, gitu ya. Jadi kalau itu sudah merupakan milik PT. Netway, kita pada prinsipnya setuju. Artinya salah satu masalah copyright selesai. Cuma masalah lain adalah masalah harga, harga ini kita menganggap sangat kemahalan. PH (MR)
:
Baik. Apakah saudara mengetahui ya, selama menjadi Dewan Komisaris, salah satu anggota Dewan Komisaris di PLN, pernah mendapatkan informasi adanya kerjasama antara Politeknik ITB dengan PT. Netway Utama?
Saksi (SD)
:
Saya mendapatkan informasi setelah dalam rapat-rapat itu jadi tahu duduk perkaranya, bahwa sebelumnya pernah ada kerjasama antara PLN Distribusi Jaya dengan Politeknik ITB. Karena itu kita persoalkan copyright. Kerjasama dengan Politeknik, kok copyrightnya milik PT. Netway? Dari situlah kemudian salah satu persoalan yang kita cecar ke Direksi, tentang copyright. Karena kerjasama dengan Politeknik ITB, tapi kok yang punya copyright PT. Netway? Gitu pak.
PH (MR)
:
Ya. Atas isu yang saudara persoalkan tadi, soal copyright tadi, apa yang saudara peroleh informasi tentang hal itu? Dari PLN?
Saksi (SD)
:
Jadi, PLN menyatakan bahwa copyright itu memang milik PT. Netway, dan kemudian Direksi mencari pandangan ahli hukum. Kantor hukum RSP kalo nggak salah di-hire, kemudian kantor hukum itu mengatakan memang begitu. Kita, kami sebagai Komisaris tentu tidak bisa mencari, menchallenge lain, jadi persoalan yang kami persoalkan itu sudah settle, artinya kita terima lah. Ad given, karena penjelasan Direksi dan didukung oleh pandangan ahli hukum.
PH (MR)
:
Baik. Kemudian berkaitan dengan rapat tanggal 8 November tadi ya, dalam hasil kesimpulan rapat tersebut juga, apakah dari Dewan Komisaris tidak menyetujui adanya konsep Joint Venture atau Outsourcing Company? dalam rapat 8 November 2001?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Saksi (SD)
:
Pada konsep Joint Venture, itu tidak pernah tampil ya, konsep Joint Venture. Tetapi bahwa dilaksanakan secara outsourcing, ya itu implicate sebenarnya dengan pekerja pihak ketiga itu oke. Yang persoalan lain adalah masalah harga itu pak. Jadi ada beberapa, tiga point yang kami Komisaris beda dengan Direksi.
PH (MR)
:
Ya, berkaitan tadi dengan yang tadi saudara katakan bahwa Joint Venture itu tidak pernah ditampilkan, saya ingatkan kembali pada surat tanggal 14 Agustus 2001 oleh Direktur Utama, dalam hal ini pak Eddie Widiono, tadi mungkin sudah dibacakan tapi dalam pemahaman disini ya, bukan Joint Venture, tapi KSO gitu, ini sudah muncul sebetulnya. “Proses penunjukan langsung PT. Netway Utama sebagai Partner dalam KSO telah didasarkan pada ketentuan yang berlaku”, jadi ini sebetulnya sudah muncul gitu.
Saksi (SD)
:
Ya.
PH (MR)
:
Tapi kemudian saudara atau Dewan Komisaris drop atau dianggap itu sudah tidak, tidak dipergunakan lagi konsep OSCO, dalam rapat 8 November 2001. Apakah demikian faktanya?
Saksi (SD)
:
Konsep tadi KSO ya. Sebagaimana tadi surat sebelumnya itu benar, ya. Tapi kalau istilah Joint Venture itu yang kita lihat secara spesifik memang tidak pernah kita bahas, seingat saya tidak dibahas ya, istilah Joint Venture itu ya. Tapi KSO itu yang dengan konsep Outsourcing itu diingat kalau dalam surat-surat sebelumnya kita itu dinyatakan “kenapa harus outsourcing? Kenapa tidak dikerjakan sendiri?”, karena Bandung timur itu telah mengerjakan sendiri, dan harganya jauh lebih murah. Dan menurut pandangan orang PLN sendiri, dinyatakan bahwa Bandung Timur itu sama reliablenya dengan proyek Jakarta, itu kita persoalkan. Tapi kemudian Direksi mengatakan bahwa, apa namanya, untuk Jakarta ini perlu dikerjakan dengan pihak ketiga tersebut. Kemudian kita persoalkan copyright, ya kan? Karena untuk diketahui, bahwa Komisaris itu hanya bisa memberikan pandangan, ya, kita yang beri pandangan, yang melaksanakan kan Direksi.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
PH (MR)
:
Baik. Saudara saksi ya, saudara saksi saya ingatkan ya, soal Bandung Timur ini hanya muncul ketika saudara diperiksa oleh KPK, itu pada BAP nomor 11 tanggal 12 April 2010. Salah satu argumentasi dari Dekom adalah bahwa pekerjaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pekerjaan yang mendesak, sebagaimana diatur dalam SK Direksi, nomor 038 dan seterusnya, sehingga tidak dapat dengan cara penunjukan langsung ya, saudara katakan disini. Selain itu Dekom juga berpendapat bahwa pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan spesifik, karena UP Bandung Timur juga melaksanakan pekerjaan serupa. Pertanyaan saya saudara saksi, dalam surat saudara tanggal 22 Agustus 2001 ya, yang saudara tujukan kepada direksi PT. PLN itu, juga saudara tanda tangani, di dalam surat-surat ini tidak pernah disinggung-singgung soal apa yang saudara katakan tadi, soal yang sudah dilakukan di Bandung Timur yang saudara katakan tadi, reliability dan juga harga murah. Ini saudara tidak pernah saudara singgung-singgung dalam surat yang saudara tujukan kepada pak Eddie, Direksi PT. PLN pada tanggal 22 Agustus nomor 109. Ini tidak pernah saudara singgung-singgung.
Saksi (SD)
:
Dalam surat itu. Tapi surat-surat selanjutnya, itu kan ada berkali-kali surat menyurat direksi dan komisaris gitu. Jadi ini surat yang pak Pembela kemukakan itu bagian dari serial surat menyurat antara direksi dengan komisaris..
PH (MR)
:
Baik, kemudian pada tanggal 22 Agustus saudara tidak muncul, kemudian pada tanggal 28 September saudara mengirimkan surat UPP Bandung timur telah mengembangkan CIS dengan pola non-OSCO untuk 6 fungsi TUL 94 dengan biaya sekitar Rp. 800 Juta untuk melayani sampai dengan 600.000
pelanggan
Dan
seterusnya.
22
Agustus
saudara
tidak
menerangkan tentang adanya pekerjaan di UPP Bandung timur, tapi kemudian pada tanggal 28 September saudara memunculkan adanya pekerjaan yang serupa menurut saudara di UPP Bandung timur. Pertimbangan apa saudara membuat perubahan tersebut? Saksi (SD)i
:
Gini ceritanya pak Pembela. Karena perbedaan antara Direksi dan Komisaris belum tercapai kesepakatan penyelesaian pada bulan Agustus,
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
maka melakukan studi internal dengan mengundang UP Bandung timur, mengundang juga apa namanya, ada pihak lain untuk menjelaskan bagaimana sih, karena kita tidak tahu duduk perkaranya. Kemudian Setelah dijelaskan oleh UP Bandung Timur karena ‘kan kita, argumentasi Dewan Komisaris bahwa penunjukkan langsung untuk pekerjaan spesifik itu dikatakan tidak memenuhi syarat. Tapi ‘kan kita harus mendapatkan bukti, apakah benar ini pekerjaan spesifik? Karena Ini ‘kan beda pandangan, beda penafsiran. Oleh sebab itu Dewan Komisaris dalam hal ini Sekretaris Dekom memanggil untuk melakukan presentasi di kantor Dewan komisaris. Dari situlah kemudian kita mengirim surat kepada Direksi untuk lebih lanjut menjelaskan pandangan Dewan Komisaris dalam hal tersebut. PH (MR)
:
Ya, baik. Saudara tadi katakan biaya yang saudara sebut disitu adalah 800 juta ya untuk UPP Bandung timur. Apakah di dalam surat usulan yang disampaikan oleh Direktur PLN yaitu surat yang tadi saya maksud adalah surat 14 Agustus 2001, sudah disebutkan tentang anggarannya? Untuk, ini konsepnya adalah partner dalam KSO, jadi saya kira bisa saja berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Bandung Timur. ‘Kan begitu? Kalau di dalam surat 14 Agustus adalah yang berkaitan dengan partner dalam KSO, tapi dalam Bandung timur adalah sudah pada teknis CIS RISI, nah di dalam surat tanggal 14 Agustus tahun 2001 ataupun surat-surat sebelumnya, apakah sudah disebutkan tentang anggaran biaya?
Saksi (SD)
:
Saya tidak ingat pasti, tetapi saya kemudian ingat ya, bahwa entah kapan pada awal-awal surat-surat pertama atau tidak, anggaran yang pada waktu itu dikatakan di Jakarta, saya tidak ingat ya apakah ini lisan, presentasi lisan, pernah keluar angka 900 Milyar, kemudian berubah menjadi, bukan berubah ya, artinya angka yang kemudian menjadi relevan ada 700 Milyar, untuk kerjaan atau KSO Jakarta tadi.
PH (MR)
:
Baik, itu uang menurut pemahaman saudara saksi dan menurut apa yang saudara, informasi yang saudara terima, itu uang dari PLN ataukah uang dari partner PLN dalam konteksnya dengan KSO tadi?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Saksi (SD)
:
Karena KSO itu artinya PLN tidak membayar seperti Bandung Timur, kalau Bandung Timur memang dari kas PLN ya, tetapi eventually dari segi liability itu adalah menjadi liability PLN.
PH (MR)
:
Ya, liability PLN tapi uang tidak dikeluarkan oleh PLN, ‘kan tadi saudara katakan seperti itu.
Saksi (SD)
:
Iya, karena Bandung Timur proyek dikerjakan sendiri maka semua uang ada dari anggaran PLN
PH (MR)
:
Kemudian ya, saudara saksi tadi di dalam BAP saudara ya, dalam BAP No. 8 tanggal 12 April 2010, saudara katakan, “dapat saya jelaskan disini juga bahwa roll out CIS RISI dengan cara penunjukan langsung dan penunjukan
Netway
utama
sebagai
pelaksanaannya
sudah
di
permasalahkan oleh serikat pekerja PT.PLN”, saudara bisa menjelaskan kepada persidangan ini kira-kira saudara ingat nggak, kapan permasalahan ini diangkat oleh serikat pekerja PT.PLN? Saksi (SD)
:
Pastinya saya nggak ingat, tetapi waktu masalah ini sampai kepada Dewan Komisaris, kita sadar bahwa ini sudah menjadi masalah publik, masalah yang menjadi sorotan serikat pekerja ya, hingga waktu itu rasanya ada surat Wakil Presiden atau kantor Presiden menanyakan kepada Direksi. Maka karena itu Komisaris melakukan scrutinize betul terhadap proyek ini. Karena Komisaris menya-, sadar bahwa masalah ini telah menjadi di highlight oleh serikat pekerja, ada surat kantor Wakil Presiden, maka Dewan Komisaris menjadi sangat hati-hati dalam memberikan persetujuan.
PH (MR)
:
Tolong dipertegas ya oleh saudara saksi yang dimaksud dengan pekerjaan ini seperti apa, pekerjaan KSO ya, partner ddalam KSO ataukah pekerjaan dalam konteksnya degan roll out ?
Saksi (SD)
:
Intinya adalah bagaimana pelaksanaan CIS RISI di DKI, iya ‘kan, jadi ini suatu pekerjaannya. Kemudian bahwa teknisnya itu, maka kita persoalkan betul tentang teknisnya itu, bagaimana melaksanakan roll out itu. Roll Out sendiri kami dukung betul, karena dengan argumentasi bahwa dengan Roll Out, sistem RISI ini akan menghindari kebocoran, oleh sebab itu dari surat pertama kita mengatakan bahwa kami sangat mendukung segala upaya MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
perbaikan sistem di dalam PLN, jadi kalau, bahwa sistemnya sendiri atau pelaksanaan CIS RISI itu didukung sepenuhnya oleh Komisaris. Yang tidak didukung, ada beda pendapat kita ada di tiga persoalan, tadi saya sudah (terpotong oleh PH) PH (MR)
:
Tapi bukan berarti tidak didukung ya, hanya ada perbedaan pendapat ya tadi saudara katakan?
Saksi (SD)
:
Betul, betul.
PH (DSR)
:
Lanjut Yang Mulia, saudara saksi, saya mendalami tentang pekerjaan pelaksanaan CIS di Bandung Timur. Tadi disebutkan 800,000,000 untuk melayani 600 pelanggan. Pertanyaan saya apakah dalam studi itu telah merangkap, telah memenuhi semua aspek, pertama, soft, hardwarenya bagaimana, siapa yang cover biaya?
Saksi (SD)
:
A.. (terpotong Hakim Ketua)
Hakim ketua :
Saudara saksi tau nggak itu?
Saksi (SD)
Iya, pak
:
Hakim ketua :
Soal teknis pelaksanaan di Bandung timur ?
Saksi (SD)
Bandung Timur begini pak, Yang Mulia, Sekperdekom nanti bisa
:
ditanyakan lebih lanjut. Karena kita itu surat menyurat antar Direksi belum bisa memutuskan, maka Sekperdekom melakukan inspeksi lebih lanjut: dipanggilah Sekdekom Bandung timur, saya tidak ingat apakah saya hadir pada rapat itu atau tidak ya, tapi yang pasti Dewan Sekperdekom beserta timnya memanggil Bandung Timur, memanggil kalau tidak salah VVIPnya PLN untuk kemudian mendengarkan presentasi Bandung timur. Sekdekom kemudian melaporkan kepada Dewan Komisaris tentang Bandung Timur. Bandung Timur, kesimpulan, kemudian pada saat itu ditunjukkan oleh penyidik kepada saya ada surat atau ada dokumentasi yang dibuat oleh Sekdekom yang menyatakan bahwa Bandung Timur itu tidak berbeda dengan CIS RISI, karena itu argumentasi bahwa ini pekerjaan unit menjadi terbantahkan, itu kesimpulannya. Tapi saya tidak
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
ingat pasti apakah waktu itu presentasi Bandung Timur saya hadir atau tidak. Hakim ketua :
Ya
Saksi
Kemudian yang kedua, apakah saya tahu, apakah termasuk hardware dan
:
software, saya tidak tahu secara utuh apakah software dan hardware, tapi asumsi saya Yang Mulia dan pak saksi, eh, pak pembela, karena dikerjakan sediri berarti termasuk software dan hardware. Hakim ketua :
Asumsi ya!
Saksi (SD)
:
Asumsi.
PH (DSR)
:
Karena variabel biaya itu ‘kan, kalo dalam IT ini ‘kan ada software dan ada hardware, ada SDMnya pak, setidaknya ada 3 komponen itu, bapak, apakah bapak mengetahui itu?
Saksi (SD)
:
Tidak
PH (DSR)
:
Tidak mengetahui. Karena yang menjadi concern nya adalah perbandingan harga Bandung Timur ini jauh berbeda dengan Jakarta. Apakah saat itu bapak sebagai Dewan Komisaris mengetahui permasalahan SDM yang expertise di bidang IT di Disjaya? Apakah bapak mengetahui ketersediaan SDM?
Saksi (SD)
:
Dari penjelasan Direksi, Pak Eddie waktu itu salah satu alasannya kenapa kita harus tunjuk dengan OSCO, dengan out sourcing, karena kita tidak punya SDM yang kompeten dan cukup di Disjaya, itu alasannya.
PH (DSR)
:
Kekurangan SDM ya pak, ya.
Saksi
:
Kekurangan SDM, ya.
PH (DSR)
:
Apakah bapak tahu berapa Unit Pelayanan yang ada di Disjaya Tangerang?
Saksi
:
Nggak, nggak ingat tapi cukup banyak.
PH (DSR)
:
Sekitar 35 ya, pak ya, jadi (terpotong Hakim Ketua)
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Hakim ketua :
Jangan-jangan-jangan, udah bilang nggak tau kok!
PH (DSR)
Ok, karena pak Komisaris, pak Menteri ini sebagai saksi disini ‘kan sangat
:
concern dengan harga, karena, sehingga, seolah-olah ini karena mahal sekali, ok, saya lanjut pertanyaan saya, dalam proses Roll Out CIS RISI ini, sesuai dengan hasil rapat konsultasi 3, eh, 8 November tahun 2001 di Hotel Bimasena, pada poin 3 jelas, strike, bapak sebutkan disitu mendukungnya ya pak ya. Alasannya apa, pak ya? Saksi (SD)
:
Dari surat pertama sampai surat terakhir Komisaris medukung sepenuhnya segala upaya yang diajukan Direksi dalam rangka mengurangi kebocoran ya. Dalam rangka memperbaiki Sistem Informasi di PLN. Jadi dukungan itu tidak pernah berkurang dan tidak pernah sama sekali, sampai saya sebagai Komisaris berhenti. Yang kita berbeda dengan Direksi adalah tentang penunjukan langsung ya, tentang harga tadi, dan tentang copyright. Copyright telah dijelaskan, kemudian akhirnya kami menerima bahwa copyright itu apa namanya, milik Netway. Kemudian alasan tidak cukupnya SDM di DKI itu juga rasanya diterima oleh Komisaris, oleh sebab itu menunjuk pihak ketiga yang punya SDM dapat diterima. Yang jadi masalah barangkali kemudian adalah masalah harga itu, karena seingat saya sampai saya berhenti dari Komisaris, angka 700 Milyar itu tidak pernah berkurang atau tidak pernah dibicarakan lebih rendah dari itu, walaupun kemudian Yang Mulia, saya dengar setelah kejadian, bahwa harganya jauh lebih rendah. Mungkin itu adalah salah satu rekomendasi di Bimasena setelah negosiasi-negosiasi lagi itu. Tetapi sampai saya berhenti angka-angka itu tidak pernah datang, atau seingat saya tidak pernah di breakdown, ya baru pelaksanaannya kemudian lebih rendah daripada angka awal.
PH (DSR)
:
Ok, pada akhirnya di RKAP 2002 berdasarkan persetujuan RUPS yang tadi dibacakan oleh rekan saya, hanya disetujui anggarannya adalah 150 Milyar bukan?
Saksi (SD)
:
Dari apa namanya, Minutes Of Meeting atau dari kesimpulan RUPS ya lahirlah seperti itu.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
PH (DSR)
:
Jadi angka 700 Milyar bukan angka yang menjadi kewajiban dari PLN ‘kan?
Saksi
:
Barangkali angka ini ‘kan sangat tergantung periodenya berapa, apakah over all ataukah initial cost? Mungkin yang disetujui itu tahun pertama, saya tidak ingat pasti, pak pembela bisa membaca lebih detail tentang apakah itu untuk tahun pertama atau seluruh program.
PH (DSR)
:
Apakah saudara saksi mengetahui dari 35 Unit Pelayanan di DKI Jakarta dan Tangerang, yang akhirnya dananya disetujui di dalam RKAP hanya 150 Milyar, secara matematis 1 Unit Pelayanan cuma berapa rupiah?
Saksi (SD)
:
Saya tidak (terpotong oleh Penasehat Hukum)
PH (DSR)
:
Cuma 500 juta,
Hakim ketua :
Jangan-jangan-jangan!
PH (DSR)
Ok, ok, tidak berpendapat. Nggak ini ‘kan kembali kepada harga pak,
:
karena ini ‘kan komparasinya adalah Bandung Timur, kalau begitu (terpotong Hakim Ketua) Hakim ketua :
Begini ya, kalau saya cermati, soal harga itu soal pendapat dari saksi. Ya?
PH (DSR)
Iya Yang Mulia.
:
Hakim ketua :
Yang tentu juga kita tidak akan sependapat. Berapa yang bersependapat, tidak perlu dipertentangkan itu, ya!
PH (DSR)
:
Iya Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia.
PH (MRB)
:
Baik, Yang Mulia.
Hakim ketua :
Jangan mengulang- ulang loh ya!
PH (MRB)
Baik. Saksi menerangkan sampai Sepetember 2001, itu Dewan Komisaris
:
tidak sependapat atau belum menyetujui rencana Roll Out CIS RISI yang diajukan oleh Direksi. Pertanyaan saya, apakah sepengetahuan saksi rencana Roll Out CIS RISI itu tetap dilaksanakan oleh Direksi pada tahun 2002 itu?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Saksi (SD)
:
Setahu saya, sampai saya jadi Kom-, tidak lagi Komisaris, belum dilaksanakan.
PH (MRB)
:
Belum dilaksanakan ya?
Saksi (SD)
:
Belum dilaksanakan.
PH (MRB)
:
Saksi menerangkan jika terdapat perbedaan antara Dewan Komisaris dengan Direksi akan diselesaikan melalui atau sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga. Pertanyaan saya, apakah saksi mengetahui cara penyelasaian tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. PLN Persero?
Saksi (SD)
:
Secara hukum korporasi itu pak pembela, secara hukum korporasi Direksi boleh melakukan tindakan korporasi walaupun tidak ada persetujuan Dewan Komisaris. Itu pasti, ya, karena tugas Komisaris ‘kan pengawas, Direksi adalah executing atau eksekutif, yang melaksanakan day-to-day perusahaan ya, karena Direksi yang paling well-informed, sedangkan Komisaris,
informasi
yang kita peroleh adalah sepanjang
yang
diinformasikan kepada kita. Nah itu pertama, prinsip. Kemudian prinsip yang kedua adalah dalam kasus PLN, Anggaran Dasar PLN menjelaskan lebih detail tentang bagaimana penyelengaraan perusahaan, jadi Anggaran Dasar PLN itu mensyaratkan untuk penunjukan yang multi years perlu ada persetujuan Komisaris, itu. Maka karena itulah minta persetujuan pada Komisaris. Nah dalam rangka memberikan persetujuan Komisaris, Komisaris melakukan due diligence yang memadai, karena tadi saya kemukakan bahwa proses, perkara ini atau soal ini sudah menjadi sorotan atau telah menjadi scrutinize dari serikat pekerja, maka kita melakukan scrutinize atau apa namanya, penelitian dan lebih mendalam. Maka terjadi surat menyurat yang cukup banyak antara Direksi dan Komisaris. PH (MRB)
:
Sampai saksi berakhir sebagai Komisaris tahun 2002, itu ‘kan belum disetujui?
Saksi (SD)
:
Belum.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
PH (MRB)
:
Apakah saksi mengetahui pada tahun 2003 kemudian Roll Out CIS RISI disetujui oleh Dewan Komisaris yang ditanda tangani oleh Andung nitimiharja?
Saksi (SD)
:
Saya tahu kemudian pertama adalah setelah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik.
Hakim ketua :
Tahu setelah diperiksa sebagai saksi ya, di KPK kan?
Saksi
Iya pak.
:
Hakim ketua :
Janganlah. Maksud dari pertanyaan itu adalah tahu pada saat itu ‘kan? Sementara itu saksi mengetahui setelah diperiksa oleh penyidik KPK, ndak?
PH (MRB)
:
Maksud saya karen saksi ini mantan Komisaris, setelah dia tidak menjadi Komisaris lagi itu ‘kan 1 tahun kemudian.
Hakim ketua :
Iya, lalu dia menyatakan dia tahu, ketika atau saat di penyidik.
PH (MRB)
Baik, terimakasih Yang Mulia.
:
Hakim ketua :
Silahkan, saudara Terdakwa ada yang mau ditanyakan?
PH (MI)
Yang Mulia saya mau balik ke surat dakwaan, ini yang belum pernah kita
:
tanya ke saksi ini, Hakim ketua :
(tidak jelas karena tidak mengunakan mic)
PH (MI)
Bukan, saya kira, Yang Mulia, saksi ini gunanya untuk memberikan,
:
membenarkan atau tidak (dipotong oleh Hakim Ketua) Hakim ketua :
Lanjut-lanjut, jangan ajukan pendapat, lanjut-lanjut pertanyaan!
PH (MI)
Terimakasih Yang Mulia, saudara saksi apa pernah diperiksa untuk
:
tersangka yang lain, misalnya Margo Santoso? Saksi
:
Tidak
PH (MI)
:
Fahmi Mochtar?
Saksi (SD)
:
Tidak MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
PH (MI)
:
Gani Abdul Gani?
Saksi
:
Tidak
PH (MI)
:
Tidak ya. Apakah kepada saksi pernah dipertanyakan bahwa Terdakwa ini pernah menerima uang sebesar Rp 2.000.000.000 sesuai dengan apa yang disebut disini sebagai business plan dari PT. Netway utama tahun 20052007?
Saksi
:
Siapa yang menerima?
PH (MI)
:
Jadi di dalam surat dakwaan ini (terpotong Hakim Ketua)
Hakim ketua :
Saudara saksi tahu tidak bahwa Terdakwa atau yang lainnya menerima uang?
Saksi
:
Nggak
Hakim ketua :
Tidak pernah tahu?
PH (MI)
Tidak pernah tahu ya. Apakah saksi pernah mengetahui bahwa Terdakwa
:
ini pernah memerintahkan Margo Santoso atau Fahmi Mochtar untuk segera menanda tangani perjanjian antara PLN Disjaya dan Netway? Saksi (SD)
:
Tidak
PH (MI)
:
Tidak pernah ya?
Saksi (SD)
:
Tidak pernah tahu
PH (MI)
:
Apakah saksi pernah mengetahui bahwa terdakwa ini pernah meminta izin kepada Dewan Komisaris agar memberi persetujuan supaya hak milik intelektual CIS RISI ini di berikan kepada PT. Netway?
Saksi (SD)
:
Tidak pernah minta persetujuan Komisaris untuk memberikan hak copyright intelektual itu, tapi (terpotong Hakim Ketua)
Hakim ketua :
Saudara saksi, kalo tahu bilang tahu, kalo tidak bilang tidak, ya?
Saksi (SD)
Oh, tidak. Tidak.
:
Hakim ketua :
Jangan mereka-reka MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Saksi (SD)
:
Iya
PH (MI)
:
Apakah saksi pernah mengetahui bahwa Terdakwa ini pernah meminta saudara Gani Abdul Gani, Dirut PT. Netway untuk mendaftarkan hak cipta atas nama PT. Netway?
Saksi (SD)
:
Tidak.
PH (MI)
:
Tidak pernah ya, apakah saksi pernah mengetahui bahwa tahun 2001 – 2003 saudara saksi ini menyetujui tindakan dari Margo Santoso untuk menandatangani perjanjian-perjanjian setiap tahun, yang berisi setiap tahun antara PLN Disjaya Tangerang dan PT. Netway?
Saksi (SD)
:
Tidak, itu urusan internal Direksi
PH (MI)
:
Jadi saudara saksi tidak pernah tahu ya. Apakah saudara saksi pernah mengetahui bahwa saudara Terdakwa juga selalu bertanya atau melalui langsung atau tidak langsung kepada Fahmi Mochtar untuk segera menandatangani perjanjian?
Saksi
:
Tidak tahu
PH (MI)
:
Tidak pernah tahu, saya kira cukup dari saya, Yang Mulia
Hakim ketua :
Saudara Terdakwa saya ingatkan kembali untuk tidak mengulang pertanyaan yang sudah diajukan para Penasehat Hukum ya!
Terdakwa
:
Terima kasih Yang Mulia. Bapak Sofyan Djalil
yang saya hormati,
pertanyaan kami berawal dari keterangan bapak tadi bahwa di tahun 2001 masalah CIS RISI ini sudah menjadi perhatian publik dan ada surat kaleng ya. Apakah bapak mengetahui bahwa Direksi mengadakan rapat dengan serikat pekerja pada tanggal 9 Agustus 2001 untuk membicarakan masalah surat kaleng yang mempunyai kop serikat pekerja tersebut? Saksi
:
Tidak
Terdakwa
:
Laporan atau notulen dari rapat Dekom tersebut kami lampirkan dalam surat 14 Agustus 2001, dan pada waktu kita bertemu tanggal 10 Agustus sebetulnya topik yang dibawakan adalah masalah tersebut, bukan masalah
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
penunjukan langsungnya. Namun demikian, setelah surat 14 Agustus Dekom membalas dengan surat 109 ya, dan surat tersebut nadanya sangat positif mendukung dan meskipun ada perbedaan pendapat. Tetapi surat berikutnya, surat 123 ya, ini sangat mengagetkan bagi kami di Direksi ya, karena kita semua tahu ini berada dibawah sorotan banyak pihak, dalam surat tersebut Direksi dibuat seolah-olah memutuskan suatu proyek 900 Milyar ya, padahal unit Bandung bisa mengerjakan dengan 800 Juta. Ini membuat suasana menjadi berubah sama sekali. Apakah bapak Sofyan Djalil bisa menjelaskan apa yang terjadi diantara surat 109 dan surat 123 tersebut? Yang mungkin ada pengumpulan data, atau siapa yang memberikan informasi yang kami pikir tidak tepat pada Dekom dalam masalah ini? Saksi (SD)
:
Surat pertama itu rasanya saya yang tanda tangani sebagai pelaksana tugas Komut, karena waktu itu pak Komutnya lagi operasi jantung di Australia. Kemudian apa namanya, surat berikutnya kalau tidak salah ditanda tangani oleh pak Endro sendiri (terpotong oleh Terdakwa)
Terdakwa
:
Masih oleh bapak
Saksi (SD)
:
Oh masih saya, ok, kalo begitu ceritanya adalah, karena surat yang pertama itu ada beberapa hal yang concern kita, kemudian waktu itu saya minta Sekdekom, coba lakukan penelitian lebih lanjut supaya kita nanti mengetahui duduk perkara secara lebih baik, begitu. Maka Sekdekom mengundang Bandung Timur, yang saya ceritakan tadi. kemudian dari hasil apa namanya, kesimpulan presentasi itu dibawa ke Komisaris, kemudian Dewan Komisaris meminta supaya kita menulis lebih lanjut kepada Direksi, menjelaskan argumentasi-argumentasi, jadi artinya ini masalah informasi yang kita peroleh, informasi pertama dengan informasi kedua yang lebih lengkap sehingga surat pertama diikuti dengan surat kedua dengan informasi yang lebih lengkap dari pihak Dewan Komisaris.
Terdakwa
:
Baik. Surat 123, surat kedua tersebut mendapat banyak masukan dari VPIT, betul ya, pak ya?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Saksi (SD)
:
Rasanya begitu, tapi bukan langsung ke Komisaris, tapi lewat rapat Dewan Komisaris.
Terdakwa
:
Betul?
Saksi (SD)
:
Betul
Terdakwa
:
Apakah informasi yang diperoleh dari VP-IT itu dikonfirmasikan terlebih dahulu ke Direksi atau langsung dituangkan dalam surat?
Saksi (SD)
:
Saya tidak tahu pasti apakah dikonfirmasi langsung oleh Direksi, tapi Komisaris tidak melakukan konfirmasi langsung kepada Direksi. Tapi apakah Sekdekom melakukan konfirmasi atau tidak, saya tidak tahu.
Terdakwa
:
Baik, surat tersebut sepengetahuan saya tidak pernah dikonfirmasi ke Direksi (terpotong oleh Hakim Ketua)
Hakim ketua :
Jangan dikomentari!
Terdakwa
Baik, baik, jadi tanpa konfirmasi Direksi surat tersebut diluncurkan dan
:
suasana menjadi berubah. Kalau saya tidak salah pak Komut akhirnya menandatangani surat ketiga, surat no. 132, yang memberi ultimatum memberi batas waktu kepada Direksi untuk menjawab dalam waktu 1 minggu, kalau saya tidak salah dari tanggal 22 Oktober pada waktu itu. Apakah pak Sofyan Djalil bisa mengkonfirmasi bahwa situasinya memang pada saat itu adalah terjadi perbedaan pendapat yang sangat lebar justru makin melebar karena surat menyurat tersebut? Saksi (SD)
:
Saya tidak ingat lagi konteksnya, tapi rasanya kita kirim surat Direksi, Direksi membalas, kemudian ada l surat lagi dari Komisaris, kemudian surat dari Komisaris itu meminta Direksi menjawab. Tapi sebelum Komisaris, apa, Direksi menjawab, keluar surat lagi yang diteken pak Endro, pak Endro sudah kembali dari Australia, ya
Terdakwa
:
Dan ada ultimatum 1 minggu harus dijawab?
Saksi
:
Saya tidak ingat isi suratnya
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Terdakwa
:
Baik, kemudian Direksi menjawab pada tanggal 1 November dan pada tanggal 8 November Dirut sendiri diundang untuk hadir dalam rapat Konsultasi Dekom dan Dirut di Bimasena. Bapak Sofyan Djalil bisakah menjelaskan bagaimana suasana dalam pertemuan tersebut, dari awal barangkali apakah perbedaan pendapat itu terjembatani dengan baik, karena tadi bapak menyampaikan tujuan rapat itu adalah bicara dari hati ke hati ya?
Saksi (SD)
:
Saya tidak ingat pasti ya suasana pada saat itu, tapi rasanya memang terjadi perbedaan yang cukup tajam antara Direksi dan Komisaris ya. Oleh sebab itu apa namanya, dari Minute-Of-Meeting itu kemudian kita ambil kesimpulan bahwa prinsipnya, prisip mendukung tetap walaupun kita beda pendapat tapi prinsip menudukung tetap, kemudian poin-poin berikutnya itu tercermin dari situ. Suasananya saya tidak ingat pasti pak, pak Eddie.
Terdakwa
:
Apakah saksi ingat bahwa pak Komut meminta kepada saya selaku Dirut untuk mencabut usulan OSCO tersebut?
Saksi (SD)
:
Saya tidak ingat
Terdakwa
:
Apakah saksi ingat bahwa pak Komut menyampaikan bahwa Dekom berhak memecat Direksi apabila tidak mengikuti aturan yang disampaikan Dekom?
Saksi (SD)
:
Saya tidak ingat
Terdakwa
:
Tidak ingat ya. Pada waktu akhirnya tercapai suatu kesepakatan semacam yang ditulis dalam notulen tersebut, apakah pak Sofyan Djalil ingat bahwa saya menyatakan bahwa apa yang diputuskan Dekom secara tertulis akan saya penuhi?
Saksi (SD)
:
Saya tidak ingat
Terdakwa
:
Tidak ingat juga ya, baik. Barangkali kembali kepada perbedaan pendapat tadi pak Sofyan Djalil, kalau melihat surat menyurat tadi makin jelas sebenarnya bahwa pijakan Direksi dalam mengajukan usulan OSCO ini adalah arahan-arahan RUPS yang dimulai pada tahun 2000 dan 2001 yang menyatakan bahwa PLN dalam kesulitan pendanaan, oleh karena itu MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
sangat dianjurkan untuk mencari investasi dengan kerja sama dari pihak swasta. Bisakah bapak mengkonfirmasi yang ini? Saksi (SD)
:
Secara spesifik saya tidak bisa konfirmasi, tetapi kondisi keuangan pada saat itu saya ingat memang PLN lagi kesulitan, karena setelah peristiwaapa, setelah ‘98 ya, kemudian PLN disomasi dibawah tim Keppres 144 itu dalam kondisi keadaan keuangan PLN memang dalam keadaan kesulitan pada saat itu.
Terdakwa
:
Baik, jadi usulan OSCO tersebut yang tadi katanya ada angka 700 Milyar, sebenarnya 700 Milyar itu adalah finacial model ya, tidak pernah (terpotong Hakim Ketua)
Hakim ketua :
Saudara Terdakwa, langsung saja pada pertanyaannya ya
Terdakwa
Ya, Yang Mulia. Apakah saksi ingat bahwa kata-kata yang digunakan
:
untuk 700 Milyar tersebut adalah finacial model, bukan biaya yang dikeluarkan PLN? Saksi (SD)
:
Nggak ingat, tidak ingat
Terdakwa
:
Apakah pak Sofyan Djalil mengetahui bahwa pada saat itu tim Disjaya yang disebut tim EOSPKP ya, ini belum menegosiasi harga?
Saksi (SD)
:
Juga Belum, dia juga belum, tapi saya ingat yang dalam Minutes-OfMeeting di Hotel Bimasena diperintahkan memang untuk melakukan negosiasi, tapi kemudian sampai saya keluar, saya tidak ingat apakah negosiasi telah dilakukan atau tidak.
Terdakwa
:
Baik, jadi perintah negosiasi lahir di tanggal 8 November di rapat Dekom tersebut, dan itu kami lanjutkan dalam bentuk surat kepada GM Disjaya. Pertanyaannya pak Sofyan Djalil, mengapa dalam surat menyurat dan perkembangan selanjutnya, surat kami ke, yang Disjaya tanggal 22, eh 23 November
No.3163/070/DIRUT/2001
dianggap
sebagai
perintah
penunjukan langsung dan itu dimuat dalam notulen rapat Direksi-Dekom 27 November 2001? Saksi (SD)
:
Saya tidak ingat konteksnya
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Terdakwa
:
Bapak tidak ingat konteksnya, apakah surat, bapak pernah membaca surat No. 3163 kepada GM Disjaya?
Saksi (SD)
:
Mungkin pernah tapi lupa.
Terdakwa
:
Bisa saya ingatkan, saya bacakan sedikit surat itu, “berkenaan dengan rapat konsultasi terbatas Dirut dan Dekom pada tanggal 8 November 2001, perihal rencana roll out CIS RISI unit Disjaya maka dengan ini disampaikan hal sebagai berikut, 1. Bahwa pada dasarnya Dekom dapat menerima dan mendukung rencana roll out CIS RISI tersebut karena akan dapat mengatasi permasalahan yang tejadi akibat lemahnya sistem IT di Disjaya Tangerang, 2. Bahwa kelemahan sistem IT itu disebabkan belum memiliki SDM yang memiliki potensi yang memadai sehingga diperlukan kerja sama dengan pihak ketiga, khususnya dengan pihak yang telah mengembangkan CIS RISI agar aspek reliability serta” countability, apa, “accountability dapat di pertanggungjawabkan, 3. Merujuk pada hal-hal tersebut diatas maka permintaan PT. PLN UBT Disjaya Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan Netway dapat disetujui dan ditindak lanjuti, adapun hal yang perlu diperhatikan dalam negosiasi tersebut, adalah 1. Untuk menghindarkan persoalan dikemudian hari, perlu dikaji lebih mendalam aspek hukum mengenai perubahan nama pihak rekanan dan keterkaitan denga hak intelektual CIS RISI, 2. Kontrak dengan Netway adalah roll out software dan support implementasinya, 3. Untuk pengadaan harga agar dinegosiasikan, dapat diberi skema leasing dari kontrak pengadaan dan dipisahkan, 4. Untuk operational support dinegosiasikan agar dapat berupa kontrak terpisah penyediaan tenaga kerja ahli dan IT staf operasoinal dan operator. Dalam menegosiasikan agar dibentuk tim yang menyatakan pejabat kantor pusat dan diselesaikan selambat-lambatnya Desember 2001 serta dilaporkan kepada Direksi awal Januari 2002.” Apakah ini suatu surat perintah penunjukan langsung menurut (terpotong Hakim Ketua)
Hakim ketua :
Minta pendapat kepada saksi?
Terdakwa
Baik, pertanyaannya barangkali karena dalam notulen rapat Dekom ditulis
:
bahwa ada perintah Direksi untuk menunjuk langsung, maka apakah yang MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
dimaksud dengan perintah tersebut ada disini? Begitu. Kalimat mana yang menyatakan ada perintah untuk menunjuk langsung? Saksi (SD)
:
Notulen itu saya tidak ingat lagi bagaimana konteks, tapi yang dalam notulen itu ada perintah langsung, saya tidak tahu perintah mana yang dimaksudkan, begitu. Karena tidak ingat lagi, sudah lama sekali dan tidak pernah baca dokumen lagi.
Terdakwa
:
Baik, tapi secara umum, saksi mengingat bahwa butir-butir yang disampaikan ini ada di dalam butir-butir dari notulen yang saksi tanda tangani pada waktu itu?
Hakim ketua :
Masih ingat saudara saksi?
Saksi (SD)
:
Butir yang tentang perintah langsung?
Terdakwa
:
Iya, yang untuk apa namanya, butir Dekom menerima dan mendukung rencana roll out
Saksi (SD)
:
Oh. Ya.
Terdakwa
:
Betul ya ini sudah dikonfirmasi?
Saksi (SD)
:
Itu tidak ada masalah
Terdakwa
:
Jadi tidak ada masalah. Bahwa ada kelemahan sistem IT di Disjaya yang karena kekurangan SDM?
Saksi (SD)
:
Iya, kita akui
Terdakwa
:
baik, Kemudian untuk menghidari persoalan perlu dikaji aspek hukum ?
Saksi (SD)
:
Iya, itu kesepakatan dari awal
Terdakwa
:
Dari sana, kemudian kontrak dengan Netway adalah roll out software dan support
implementasinya.
Kata
roll
out
software
dan
support
inplementasinya ini menjadi kunci sebenarnya, kalau bapak ingat, kalau dalam dokumen bapak menyebutkan ini? Saksi (SD)
:
Iya, iya
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Hakim ketua :
Jangan diterjemahkan lagilah itu!
Terdakwa
Baik pak, kemudian harga terpisah, operational support terpisah, itu juga
:
ada dalam-, betul ya pak, jadi ada ya? Saksi (SD)
:
Iya
Terdakwa
:
Jadi, baik kalo begitu. Selanjutnya saya beralih kepada rapat 27 November 2001, rapat Dekom, dimana saya datang terlambat dan dalam rapat Dekom tersebut dalam notulen yang saya baca di-, pada waktu penyidikan, itu ada kata-kata yang seolah-olah bahwa surat tersebut tidak disetujui oleh Dekom. Hal ini tidak pernah disampaikan secara tertulis kepada Direksi. Tetapi apakah benar bahwa surat tersebut tidak disetujui oleh Dekom?
Saksi (SD)
:
Saya tidak ingat suratnya secara spesifik ya, yang disetujui atau tidak disetujui, karena ini ‘kan surat Direksi kepada anak buah, surat bapak Eddie kepada Distribusi Jaya, ya dalam hal ini Komisaris tentu tidak berhak mengatakan setuju atau tidak setuju dengan surat tersebut. Tetapi yang saya yakin sampai saya tidak lagi menjadi Komisaris, persetujuan final terhadap roll out, karena harga itu belum beres ya, maka kita belum memberikan keputusan-keputusan akhir, itu yang saya ingat.
Terdakwa
:
Saya apakah boleh membacakan Berita Acara yang saksi tanda tangani menyangkut hal ini?
Saksi (SD)
:
Ya.
Terdakwa
:
Baik, itu ada di BAP pertanyaan nomor 60, bapak ditanya, “pernahkah kepada saudara dokumen berupa surat kepada dirut PLN No. 3163/070/SEKPER/201 tanggal 23 November 2001 tentang roll out CIS RISI?” dan disitu bapak menjawab, “terkait surat Dirut saudara Eddie Widiono kapada GM PLN Disjaya dan Tangerang tersebut adalah berbeda dengan apa yang menjadi kesimpulan rapat terbatas antara Dekom dengan Dirut pada tanggal 8 November 2001 yang mana dalam rapat tersebut Dekom PLN belum memberikan persetujuan kepada Direksi PLN terkait usulannya untuk menunjuk Netway Utama sebagai rekanan, namun Dekom PLN hanya mendukung atas pekerjaan roll out CIS RISI.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Sedangkan dalam surat Dirut PLN kepada GM PLN Disjaya disebutkan antara lain bahwa Dekom PLN seakan-akan telah memberikan persetujuan atas usulan Direksi PLN dalam hal penunjukan langsung pada Netway utama.” Ini kalimat ini mungkin memerlukan penjelasan, dan apakah ini kalimat dari pak Sofyan Djalil sendiri? Hakim ketua :
Begini, saya perhatikan jawaban ini pendapat saksi loh, “setelah saya membaca dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik”, iya kan, berisi tentang rapat, maka disimpulkan, nah tuh! Sudah saya katakan ulang-ulang dalam persidangan ini kita tidak ingin mendengarkan kesimpulan yang diberikan saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga hal ini menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertanyakan, karena ini merupakan kesimpulan dari saksi setelah melihat surat yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi!
Terdakwa
:
Baik bapak Hakim
Hakim ketua :
Ya? Majelis yang akan menilai ini!
Terdakwa
Baik bapak Hakim, namun ijinkan saya untuk mengkonfirmasi satu hal
:
bapak Hakim, karena kalimat yang sama ini tertulis dalam 3 jawaban dari 3 saksi berbeda, ini apakah (terpotong hakim ketua) Hakim ketua :
Ini ‘kan kesimpulan daripada penilaian saksi-saksi tersebut terhadap suratsurat yang ditunjukan oleh penyidik. Itukan pendapatnya para saksi! Yang sudah saya katakan, pendapat para saksi atas sesuatu hal itu tidak akan pernah dipertimbangkan oleh Majelis, karena Majelis yang akan berhak berpendapat atas fakta yang terungkap di persidangan, bukan atas pendapat para saksi, paham? Saksi ahli sekali pun, kalau kita tidak sependapat kita juga tidak pakai!
Terdakwa
:
Baik pak.
Hakim ketua :
Ya, pertanyaan lain!
Terdakwa
Baik, kembali kepada masalah hak cipta, pak Sofyan Djalil, apakah bapak
:
mengetahui
bahwa
Politeknik
ITB
mempunyai
kerjasama
dan
menghasilkan yang disebut Simpel RISI, Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan Rencana Induk Sistem Informasi? MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Saksi (SD)
:
Tidak, tidak tahu
Terdakwa
:
Apa bapak pernah mendapatkan laporan bahwa Simpel RISI ini dicobakan di 9 unit di PLN Disjaya?
Saksi (SD)
:
Tidak juga
Terdakwa
:
Baik, jadi yang diperjanjikan adalah Simpel RISI ini dan di dalam, apakah bapak mengetahui di dalam proposal OSCO ya, aslinya itu bukan Simpel RISI yang akan di roll out, tapi CIS CCBS. Apa bapak mengetahui tentang hal ini?
Saksi (SD)
:
Tidak juga, mungkin saya bisa jelaskan, karena kita tidak tau the whole story itu maka kita pertanyakan tentang copyright itu pak.
Terdakwa
:
Jadi copyright yang dipertanyakan adalah copyright CIS RISI ya?
Saksi (SD)
:
Ya
Terdakwa
:
Bukan Simpel RISI?
Saksi (SD)
:
Bukan
Terdakwa
:
Bukan juga CIS CCBS, betul?
Saksi (SD)
:
Bukan
Hakim ketua :
Jangan diarahkan seperti itu ya, biarlah saksi ini yang menerangkan. Itu peraturan
mengajukan pertanyaan terhadap saksi ya, bukan Majelis
mengada-ada! Terdakwa
:
Terima kasih pak Sofyan Djalil, jadi tadi ada 3 poin ya pak, penunjukan langsungnya, kemudian hak hukum dan (terpotong saksi)
Saksi (SD)
:
Harga
Terdakwa
:
Dengan melihat surat, notulen 8 November rapat tersebut, Direksi berkesimpulan bahwa usulan OSCO itu tidak disetujui oleh Dekom. Dan ini sebenarnya trennya sudah terlihat dari surat-surat Dekom sebelumnya, dimana Dekom menyatakan memilih pendekatan non-OSCO daripada pendekatan OSCO ya. Mengapa dalam BAP ada suatu rencana untuk MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
menulis surat kepada Direksi pada tanggal 2 Desember 2001 yang menyatakan bahwa pola OSCO itu jangan disebut, sudah tertutup sama sekali? Itu ada di BAP bapak. Hakim ketua :
Nomor berapa ?
Terdakwa
Saya mohon maaf pak Hakim, karena ini banyak yang sama, apa namanya
:
Hakim ketua :
Yang lain dulu lah
Terdakwa
Baik
:
Hakim ketua :
Masih ada? Pertanyaan lain sudah tidak ada?
Terdakwa
Ini yang terahir pak Ketua Hakim, oh, baik kalau begitu saya akan
:
mempertanyakan pertanyaan terahir pak. Pak Sofyan Djalil, pada BAP 11 Mei 2011, pertanyaan no. 69 bapak menyatakan bahwa terkait metode pengadaan untuk pekerjaan yang bersifat multi years diperlukan persetujuan RUPS sebelum dilakukann penandatangan kontrak, betul? Saksi (SD)
:
Betul, saya jawab begitu
Terdakwa
:
Apakah selama menjabat Dekom pernah memproses persetujuan penunjukan langsung yang bersifat multi years seperti ini?
Saksi (SD)
:
Seingat saya, Komisaris pada saat itu belum sampai kepada level itu, masih dalam dikusi-diskusi dengan Direksi untuk sampai keluarnya ijin Komsaris, jadi kalau yang namanya surat bahwa Dewan Komisaris menyetujui untuk apa namanya, secara eksplisit serperti itu rasanya tidak pernah dibuat.
Terdakwa
:
Maksud saya adalah begini pak. PLN adalah suatu organisasi besar dengan begitu banyak unit dan masing-masing unit punyai kewenangan membuat kontrak.
Saksi (SD)
:
Iya
Terdakwa
:
Dan unit-unit tersebut bisa membuat kontrak multi years. Apakah unit yang mempunyai kontrak multi years dengan anggaran dari APLN,
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
koperasi, sepanjang sepengetahuan bapak selama menjadi Dekom, ada yang meminta ijin kepada bapak untuk mendapatkan persetujuan RUPS? Saksi (SD)
:
Tidak ingat pak, tidak ingat secara spesifik
Terdakwa
:
Tidak ingat atau tidak ada?
Saksi (SD)
:
Tidak ingat (terpotong Hakim Ketua)
Hakim ketua :
Sebentar, bapak ini tidak ingat
Terdakwa
:
Baik, baik, apakah-. Saya kira itu saja Yang Mulia
PH (MR)
:
Satu lagi pak. Saudara saksi ya, mohon dijelaskan sedikit saja. Kenapa saudara membandingkan ya antara konsep partner dalam KSO yang tadi saudara jelaskan, yang itu ‘kan PLN tidak mengeluarkan uang ‘kan, saudara mengatakan seperti itu ya? Dengan contoh tadi, saudara dalam surat tanggal 28 September 2001 PLN UPP Bandung Timur ya, PLN ‘kan mengeluarkan uang 500 Juta tadi, saudara katakan seperti itu ‘kan, kenapa saudara bandingkan itu antara konsep KSO dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh PLN UPP Bandung Timur? Tolong saudara jelaskan itu ya, terima kasih.
Saksi (SD)
:
Iya, ini sebenarnya ini adalah kehati-hatian aja. Komisaris tidak memutuskan, yang memutuskan adalah Direksi. Oleh karena itu kita mendapatkan data bahwa ada kasus, ada contoh di Bandung Timur dengan biaya 500 ato 600 Juta, berapa, 800 Juta kalau nggak salah.
PH (MR)
:
500 Juta
Saksi (SD)
:
500 Juta bisa mengcover 600.000 orang. Karena ini adalah fakta, maka kita mengirim surat kepada Direksi menceritakan fakta tersebut, gitu. Tetapi sebagaimana dikemukakan tadi, decision adalah tetap urusan Direksi. Jadi Komisaris ini karena diminta persetujuan. Seandainya nggak diminta persetujuan kita nggak pernah, apa namanya akan due diligence sedalam itu.
PH (MR)
:
Ya artinya ‘kan secara konseptual sendiri ‘kan berbeda ini antara konsep partner dalam KSO dengan (terpotong Hakim Ketua) MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Hakim ketua :
Itu sudah dijelaskan oleh saudara saksi itu, soal sikap kehati-hatian saja, tidak perlu diperdebatkan, ya! Cukup, Penuntut Umum ada surat atau bukti yang mau ditunjukkan kepada saudara saksi? Silahkan saudara saksi ke depan, saudara Terdakwa dan Penasehat Hukum silahkan ke depan.
PU
:
Saudara saksi ya, BB No. 38 surat No. 2117 saksi tahu? Tahu isinya juga ya, ya baik, Terdakwa tahu?
Terdakwa
:
Tahu
PU
:
Kemudian BB No. 33 surat No. 109 tanggal 22 Agustus 2001 yang ditanda tangani oleh, benar ini?
Saksi (SD)
:
Benar
PU
:
Nama saksi, tanda tangan saksi ya?
Saksi (SD)
:
Betul
PU
:
Isinya juga benar ya, baik, kemudian BB No. 34 surat No. 2360 tanggal 11 September 2001, saksi tahu?
Saksi (SD)
:
Iya
PU
:
Isinya juga tahu ya, baik. Terdakwa benar ya? Tahu ya? Baik, ya, BB No.740 surat No. 123 tanggal 28 September 2001, ditanda tangani oleh saksi ya, nama saksi ya?
Saksi (SD)
:
Iya
PU
:
Tanda tangan saksi ya?
Saksi (SD)
:
Iya
PU
:
Isinya juga benar ya?
Saksi (SD)
:
Iya
PU
:
Terdakwa tahu?
Terdakwa
:
Iya
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
PU
:
BB 740 saksi tahu? Terdakwa tahu, BB 204 surat No. 132 tanggal 23 Oktober 2001, saksi tahu? Benar ya. Terdakwa tahu? Baik, kemudian BB No. 210 surat No. 2971 tanggal 1 November 2001 ditanda tangani, ya, saksi tahu ya?
Saksi (SD)
:
Tahu
PU
:
Isinya pernah baca ya? Terdakwa tahu ya? Kemudian BB No. 37 surat No. 2924, saksi tahu tanggal 14 Oktober 2003?
Saksi (SD)
:
Pernah baca
PU
:
Pernah baca ya, 2003 pak?
Saksi (SD)
:
Oh, 2003 saya nggak lagi berarti
PU
:
Baik, kemudian ini BB No. 208 Analisa terhadap usulan penunjukan langsung, 16 Agustus 2001
Saksi (SD)
:
Sekdekom?
PU
:
Iya, Sekdekom
Saksi (SD)
:
Kalau Sekdekom mungkin saya pernah baca
PU
:
Baik, kemudian, nota dinas No. 67 tahun 2001, tanggal 20 September 2001, kepada Komisaris Utama dari Sekdekom, saksi tahu?
Saksi (SD)
:
Itu pernah ditembuskan
PU
:
Pernah ya, tahu ya, Terdakwa?
Terdakwa
:
Tidak.
PU
:
Baik, kemudian, BB 194 risalah rapat tanggal 25 september 2001
Saksi (SD)
:
Ya
PU
:
Saksi tahu?
Saksi (SD)
:
Tahu
PU
:
Terdakwa tahu? MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Terdakwa
:
Tidak tahu
PU
:
Baik, kemudian BB 196 Risalah rapat Dekom tanggal 4 Oktober 2001 saksi tahu, Terdakwa?
Terdakwa
:
Tidak tahu
PU
:
Baik, kemudian BB 220 surat No. 135, saksi tahu?
Saksi (SD)
:
Tahu
PU
:
Baik, kemudian ini BB 670 Kesimpulan rapat di Bimasena, saksi tahu? Saudara Terdakwa?
Terdakwa
:
Tahu
PU
:
Kemudian BB 200 Risalah rapat tanggal 6 Agustus 2001, saksi tahu?
Saksi (SD)
:
Tahu
PU
:
Kemudian BB 47 Risalah rapat tanggal 9 Oktober 2001?
Saksi (SD)
:
Tahu
PU
:
Kemudian BB 210, maaf bukan, BB 194 Risalah rapat konsultasi Dewan Komisaris dengan Direksi PLN, kemudian BB 189 Risalah rapat tanggal 27 November 2001?
Saksi (SD)
:
Iya
PU
:
Kemudian BB 190 Risalah rapat tanggal 2 Desember 2002, kemudian BB 191 Risalah rapat tanggal 4 Desember 2001, BB 95 Risalah rapat tanggal 30 september, kemudian BB 199 Risalah rapat tanggal 7 November 2001? Cukup.
Hakim ketua :
Ada yang mau ditunjukkan?
Terdakwa
:
Iya, pertama Risalah RUPS 2002
Saksi (SD)
:
2002, tanggal berapa itu
Terdakwa
:
Tanggal 13 desember 2001
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
Saksi (SD)
:
Iya, iya
Terdakwa
:
Ada, ada, bapak hadir dalam RUPS ada tadi dibacakan usulan implementasi CIS CCBS ada didalam ini, kemudian catatan notulen rapat Direksi 9 Agustus, ini dilampirkan dalam surat-surat, daftar hadir semua ada, kemudian kita berada pada RUPS RKAP 2001 dimana dikatakan keputusan-keputusan, tahun 2000, 23 Januari 2001, maaf, yang dikatakan bahwa pada tahun 96 RUPS sedang menuju pilot project, kemudian satu lagi dalam hal yang sama juga pendapat Dekom bahwa
(percakapan
kurang jelas karena terlalu jauh dari mic) Hakim ketua :
Yang tadi dibenarkan dong pak
Terdakwa
Tadi keputusan RUPSnya pak, ini pendapat Dekomnya pak, pendapat
:
Dekomnya bahwa-, jadi ini pendapat Dekom yang diajukan dalam RUPS yang menghasilkan keputusan RUPS semacam itu, baik terima kasih. Hakim ketua :
Terhadap keterangan saksi ini bagaimana saudara Terdakwa?
Terdakwa
Akan ditanggapi dalam pembelaan, Yang Mulia
:
Hakim ketua :
Ada lagi yang mau saudara sampaikan? (ditujukan kepada saksi) Terima kasih, silahkan tinggalkan ruangan sidang. Baik, karena ini sudah jam 1 kurang, kita akan scorse untuk sholat dan makan siang, sampai dengan jam 1.30 ya, sidang di scorse.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011
