KATA PENGANTAR. Dr. Yohandarwati Arifiyatno, MA

`

i

KATA PENGANTAR Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 disusun berdasarkan Visi dan Misi Presiden terpilih. RPJMN berisikan rumusan permasalahan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun. Penyusunan RPJMN dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja, dimana setiap keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indikator dan target yang direncanakan. Kebijakan RPJMN lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP memuat rancangan kerangka ekonomi makro, antara lain adalah arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen perencanaan, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling berkaitan satu dengan yang lain. Kebijakan pembangunan dalam dokumen RKP dapat mendukung pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN. Dilihat dari hubungan tersebut, RKP mempunyai peran stategis dalam pencapaian sasaran pembangunan RPJMN. Oleh karena itu, kesesuaian kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKP haruslah selaras dengan kebijakan dan sasaran pembangunan RPJMN. Dalam upaya melihat konsistensi kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RKP 2011 terhadap RPJMN 2010-2014, pada tahun 2011 Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral melakukan persandingan Buku I RKP dan Buku I RPJMN. Persandingan ini dilakukan dalam rangka melihat kesesuaian kebijakan dalam RKP dan RPJMN, meliputi struktur kebijakan, sasaran, indikator dan target serta pencantuman indikator keluaran. Persandingan disusun berdasarkan Matriks Buku I RKP 2011 dan Matriks Buku I RPJMN 2010-2014. Berdasarkan hasil persandingan, secara keseluruhan telah terlihat adanya konsistensi kebijakan pada kedua dokumen tersebut. Dari 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, terdapat satu prioritas pembangunan yang telah sesuai dengan kebijakan RPJMN yaitu Prioritas 8 Program Aksi Di Bidang Energi. Pada prioritas lainnya, walaupun secara umum telah sesuai, namun di beberapa bagian masih terdapat perbedaan yaitu pada penentuan Sasaran, Indikator dan Target Kegiatan Prioritas. Penyusunan buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMN dengan RKP. Diharapkan buku Persandingan RPJMN 2010-2014 dengan RKP 2011 ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. Jakarta, Desember 2011 Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral

Dr. Yohandarwati Arifiyatno, MA

i

REVIEW PERSANDINGAN BUKU I RPJMN 2010-2014 DENGAN BUKU I RKP 2011 Kebijakan umum pembangunan 2010-2014 disusun dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Presiden terpilih dalam Pemilu Tahun 2009. Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut adalah: Pertama, mencapai Indonesia yang sejahtera, tercermin dari tingkat kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, tingkat pengangguran, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kedua, memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab. Ketiga, memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender dengan diwujudkan sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu, serta pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih. Kebijakan pembangunan dijabarkan lebih operasional ke dalam program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Kebijakan pembangunan dituangkan dalam 11 prioritas nasional, terdiri dari: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional juga dilakukan melalui pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang: 1) politik, hukum, dan keamanan; 2) perekonomian; dan 3) kesejahteraan rakyat. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di samping sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, RKP 2011 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2010, disusun dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir pada tahun 2010 serta permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2011. Sebagai dokumen pelaksanaan pembangunan, kebijakan pembangunan yang tercantum dalam dokumen RKP seyogyanya mengacu kepada sasaran pembangunan yang dinyatakan dalam dokumen RPJMN. Dalam konteks kerja evaluasi dan memastikan konsistensi kebijakan pembangunan yang tercantum dalam kedua dokumen tersebut, perlu dilakukan persandingan kebijakan pembangunan antara kedua dokumen perencanaan RPJMN 20102014 dan RKP 2011. Untuk tujuan tersebut yang disandingkan adalah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam Matriks Buku I RPJMN 2010-2014 dengan Matriks Buku I RKP 2011. Tujuan yang ingin dicapai dari persandingan kedua dokumen tersebut adalah untuk melihat konsistensi kebijakan pembangunan di antara kedua dokumen perencanaan, sehingga capaian sasaran pembangunan yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2010-2014 dapat dimonitor setiap tahun.

1

Seacara umum , berdasarkan struktur Matriks Buku I RPJMN 2010-2014 dan RKP 2011, hasil persandingan dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini: Tabel 1. Hasil Persandingan Struktur Buku I RPJMN 2010-2014 dengan RKP 2011

Level

Sasaran Kegiatan Prioritas Indikator Kegiatan Prioritas Target Kegiatan Prioritas

Buku I RPJMN 2010-2014 Prioritas Subtansi Inti Kegiatan Prioritas Ada Ada Ada

Buku I RKP 2011 Prioritas Program Kegiatan Prioritas Ada Ada Ada

Hasil Persandingan Telah sesuai Belum sesuai Telah sesuai dengan beberapa perbedaan Telah sesuai dengan beberapa perbedaan Telah sesuai dengan beberapa perbedaan Telah sesuai dengan beberapa perbedaan

Penjelasan mengenai hasil persandingan Matriks Buku I RPJMN 2010-2014 dan Matriks Buku I RKP 2011 dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Persandingan Prioritas Persandingan RPJMN 2010-2014 dengan RKP 2011 dilakukan terhadap prioritas pembangunan nasional yang meliputi 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya. Persandingan pada level Prioritas pembangunan pada Matriks Buku I RPJMN dan Matriks Buku I RKP dapat dipastikan telah sesuai, baik dari level model kerangka logika pembangunan maupun substansi kalimatnya. Sesuai dengan model kerangka logika pembangunan, prioritas pembangunan nasional pada kedua dokumen tersebut berada pada level impact atau dampak. Sementara itu, substansi kalimat prioritas pembangunan nasional pada kedua dokumen tersebut telah sesuai satu sama lain. Hasil pencermatan terhadap kedua dokumen, menunjukkan bahwa sasaran, target maupun indikator dari prioritas pembangunan belum secara spesifik dicantumkan. 2) Persandingan Substansi Inti dengan Program Persandingan pada level outcome atau hasil dilakukan dengan menyandingkan Subtansi Inti pada matriks Buku I RPJMN 2010-2014 dengan Program pada matriks Buku I RKP 2011. Berdasarkan hasil persandingan, substansi kalimat antara keduanya masih belum sesuai satu sama lain. Sehingga antara Substansi Inti dan Program tidak bisa disandingkan satu sama lain, meski keduanya berada pada level outcome.

2

Hasil pencermatan terhadap Substansi Inti pada Matriks Buku I RPJMN 2010-2014, menunjukkan bahwa belum semua Subtansi Inti mencantumkan sasaran, indikator dan target yang akan dicapai. Sebagai contoh yaitu Prioritas 1, Prioritas 6, dan Prioritas 9 berikut: 1) Prioritas 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola SUBSTANSI INTI/ INDIKASI PAGU TARGET KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (Milyar Rupiah) K/L PRIORITAS 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 1. STRUKTUR Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; Restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambatlambatnya 2014: 1. Koordinasi perencanaan Terlaksananya konsolidasi struktural Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan 100% 29,35 Kemeneg PAN dan evaluasi program dan peningkatan kapasitas Kemeneg peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, dan RB kelembagaan PAN dan RB, BKN, dan LAN. BKN, dan LAN. Terlaksananya penataan Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang 20% 30% 50% 85% 100% kelembagaan instansi pemerintah telah tertata kelembagaannya lainnya Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan 20% 30% 50% 85% 100% tata kerjanya NO

Substansi Inti 1. Struktur; Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; Restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014. Dari substasi inti di atas dapat ditentukan target dan sasarannya yaitu: (1) Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010. (2) Terlaksananya restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014 Namun demikian, indikator capaian pelaksanaan substansi inti di atas masih belum dicantumkan, sehingga perlu untuk ditentukan kemudian.

3

2) Prioritas 6. Bidang Infrastruktur NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

100 kab/kota

100 kab/kota

INDIKASI PAGU (MILIAR Rupiah) TOTAL

K/L

54,94

BPN

1. TANAH DAN TATA RUANG: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu 1

Pengelolaan Pertanahan Propinsi

Terlaksananya pengaturan dan penataanpenguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.

Neraca Penatagunaan Tanah di daerah

100 kab/kota

100 kab/kota

100 kab/kota

Subtansi Inti Tanah dan Tata Ruang; Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu. Dari substansi inti di atas dapat ditentukan sasarannya yaitu: Terlaksananya konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu. Namun demikian, target dan indikator capaian pelaksanaan substansi inti di atas masih belum dicantumkan, sehingga perlu untuk ditentukan kemudian. 3) Prioritas 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana No


SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah) Total

K/L

3. SISTEM PERINGATAN DINI: Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) yang dimulai pada 2010, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013 a.

b.

Pengelolaan Metorologi Publik BMKG

Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG

Meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim

Tersedianya kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami

Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS

50%

60%

70%

75%

80%

50%

60%

70%

75%

80%

50%

60%

70%

75%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

899,67

BMKG

515,04

BMKG

4

Subtansi Inti Sistem peringatan Dini; Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) yang dimulai pada 2010, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013. Dari substansi inti di atas dapat ditentukan target dan sasarannya yaitu: Terlaksananya penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) yang dimulai pada 2010, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013 Namun demikian, indikator capaian pelaksanaan substansi inti di atas masih belum dicantumkan, sehingga perlu untuk ditentukan kemudian. Selanjutnya, berdasar hasil pencermatan, Program dalam Matriks Buku I RKP pada umumnya tidak mencantumkan sasaran, indikator dan target yang akan dicapai dalam tahun tersebut. Sebagai contoh pada mastriks Prioritas I Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Program Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi berikut ini. NO (1)


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

30%

1,3

Kemen PAN dan RB

I.

PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

I.1

Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya

Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya Jumlah peraturan/kebijakan mengenai pedoman umum Grand Design Sistem Kelembagaan Pemerintah

1 Peraturan/Kebijakan

Berdasarkan hasil pencermatan terdapat dan persandingan antara belum terlihat hubungan kesesuaian antara Subtansi Inti dalam RPJMN 2010-2014 dengan Program dalam RKP 2011. 3) Persandingan Kegiatan Prioritas Pada level Kegiatan Prioritas, berdasarkan hasil persandingan, secara umum Sasaran, Indikator dan Target pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 telah sesuai dengan RKP 2011, namun demikian, bila ditelaah lebih jauh pada masing-masing prioritas pembangunan, masih terdapat perbedaan di antara kedua dokumen tersebut. Berikut penjelasan hasil persandingan Kegiatan Prioritas berdasarkan prioritas pembangunan nasional.

5

PRIORITAS 1: REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Sasaran Kegiatan Prioritas. Beberapa sasaran kegiatan prioritas dalam RPJMN tidak sesuai dengan RKP, seperti sasaran pada kegiatan prioritas Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerjasama Antara Lembaga/Instansi dan Penyediaan Data dan Informasi untuk Pemberantasan Korupsi. Terdapat perbedaan sasaran kegiatan prioritas, ditemui seperti pada kegiatan Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur. Dalam RPJMN sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan /rekruitmen dan seleksi PNS dan tersusunnya kebijakan (PP) tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi), sedangkan dalam RKP sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya sosialisasi kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan/rekruitmen dan seleksi PNS. Indikator Kegiatan Prioritas. Terdapat perbedaan sasaran kegiatan prioritas pada dokumen RPJMN dan RKP mengakibatkan perbedaan indikator yang digunakan, seperti pada kegiatan Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur, indikator pada dokumen RPJMN adalah jumlah PP sedangkan dalam RKP indikatornya adalah jumlah sosialisasi. Target Kegiatan Prioritas. Berdasarkan hasil persandingan, terdapat perbedaan pada target kegiatan prioritas. Pada kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu, target dalam RPJMN adalah jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari adalah sebanyak 67,29 juta jiwa di 191 kab/kota sedangkan dalam RKP targetnya sebanyak 24,75 juta jiwa di 75 kab/kota.

PRIORITAS 2: PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN Sasaran Kegiatan Prioritas. Dalam RPJMN sasaran kegiatan berbeda dengan sasaran kegiatan dalam RKP, seperti pada kegiatan Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMK dengan sasaran tersedianya sambungan internet ber-content pendidikan di sekolah, sedang di RKP sasarannya adalah tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota. Kemudian pada kegiatan Penyediaan informasi hasil penilaian pendidikan sasarannya adalah tersedianya informasi penilaian kualitas jenjang pendidikan dasar dan menengah, dalam dokumen RKP sasarannya tersedianya informasi penilaian kualitas PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan pendidikan orang dewasa. Selain itu, juga pada kegiatan Penyediaan sistem pembelajaran, penyempurnaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dicantumkan sasarannya adalah tersedianya model kurikulum dan pembelajaran jenjang pendidikan dasar dan menengah adapun sasaran dalam RKP adalah tersedianya model kurikulum dan pembelajaran serta kurikulum dan pembelajaran PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan pendidikan orang dewasa. Indikator Kegiatan Prioritas. Secara umum indikator yang tercantum dalam dokumen RPJMN telah sesuai dengan RKP dengan jumlah indikator yang tercantum dalam RKP lebih banyak dari pada RPJMN. Terdapat perbedaan indikator yang tercantum dalam RPJMN dengan RKP, yaitu pada kegiatan 6

Peningkatan akses dan mutu pendidikan agama islam pada sekolah, dalam RPJMN indikatornya adalah penyusunan dan penerapan standar nasional pendidikan bagi pendidikan agama dan keagamaan sedangkan dalam RKP indikatornya adalah kualitas pendidikan agama dan keagamaan (lokasi). Target Kegiatan Prioritas. Target yang tercantum dalam RKP secara umum telah sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMN. Namun demikian, beberapa target dalam RKP berbeda dengan target RPJMN, seperti APM Jenjang SD/sederajat pada kegiatan Penjaminan kepastian layanan pendidikan SD, APM Jenjang SMP/sederajat pada kegiatan Penjaminan kepastian pendidikan SMP/SMPLB, APM Jenjang Menengah kegiatan Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMK, APK PT dan PTA (Usia 19-23 Tahun) pada kegiatan Penyediaan layanan akademik program studi, dan Persentase Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD/MI 1:32 pada kegiatan Penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan. Selain itu juga terdapat perbedaan target, seperti pada kegiatan Peningkatan akses dan mutu pendidikan agama Islam pada sekolah, dalam RPJMN targetnya adalah penerapan standar nasional pendidikan bagi pendidikan agama dan keagamaan sedangkan pada RKP targetnya adalah kualitas pendidikan agama dan keagamaan di 4 lokasi. PRIORITAS 3: RENCANA AKSI BIDANG KESEHATAN Sasaran Kegiatan Prioriitas. Beberapa perbedaan sasaran antara dokumen RPJMN dan RKP ditemui, seperti pada kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sasaran dalam RPJMN disebutkan 1.063 kawasan dan 4.650 desa dan di dalam RKP sasarannya Peningkatan pelayanan air minum untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian pada kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan sasaran dalam RPJMN adalah 387 Kawasan dan pada dokumen RKP sasarannya adalah Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah, persampahan dan drainase. Selain itu juga, pada kegiatan Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional sasaran pada RPJMN adalah Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal maupun informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan, sedangkan sasaran pada RKP adalah Tersusunnya perangkat hukum SJSN dan tersusunnya berbagai studi dan kajian di bidang jaminan sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN serta terharmonisasinya regulasi di bidang jaminan sosial. Indikator Kegiatan Prioritas. Berdasarkan hasil persandingan, terdapat perbedaan antara indikator kegiatan prioritas pada dokumen RPJMN dan RKP. Pada kegiatan Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional, indikator dalam RPJMN adalah Tingkat kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pusat maupun daerah untuk melaksanakan jaminan sosial sedangkan dalam RKP adalah PP Pensiun; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Hari Tua; dan Jaminan Kematian - bekerja sama dengan Depkeu (persen) dan Studi Lansia, Pensiun, Jamkesmas, Pekerja Informal - bekerja sama dengan Bappenas, serta Harmonisasi peraturan perundangan di bidang pensiun dan hari tua dengan UU Dana Pensiun bekerja sama dengan Depkeu. 7

Target Kegiatan Prioritas. Target kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKP telah sesuai dengan target kegiatan prioritas yang tercantum dalam RPJMN. Namun demikian, terdapat target RKP yang melebihi target RPJMN, seperti pada kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam RPJMN targetnya adalah 179 kawasan dan 1.165 desa sedangkan target RKP adalah 284 kawasan dan 1.283 desa.

PRIORITAS 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sasaran Kegiatan Prioritas. Sasaran kegiatan prioritas pada dokumen RPJMN dan RKP telah sesuai satu sama lain. Hanya terdapat perbedaan sasaran pada kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman, yaitu dalam RPJMN sasarannya adalah 237 kecamatan (RISE) sedangkan dalam RKP sasarannya adalah terbangunnya kecamatan yang didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial wilayah. Indikator Kegiatan Prioritas. Berdasarkan hasil sandingan, terdapat beberapa indikator kegiatan prioritas yang berbeda satu sama lain, seperti pada kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan TKPK, dalam RPJMN indikatornya adalah jumlah dan persentase hasil kegiatan koordinasi kelembagaan TKPK dan dalam dokumen RKP indikatornya adalah jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan TKPK. Contoh lainnya yaitu pada kegiatan Koordinasi Urusan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, indikatornya pada dokumen RPJMN adalah jumlah pengusaha mikro yang telah mendapatkan kredit modal usaha, sedangkan pada dokumen RKP indikatornya adalah jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi persiapan LKM dengan kementerian/lembaga maupun masyarakat. Target Kegiatan Prioritas. Hasil persandingan terhadap target kegiatan dokumen RKP dan RPJMN menunjukkan terdapat perbedaan antara target kegiatan prioritas pada dokumen RPJMN dengan RKP. Pada dokumen RKP, terdapat kegiatan prioritas dengan target yang lebih besar dibandingkan target pada RPJMN, diantaranya yaitu pada kegiatan: 1) Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman; dan 2) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Sanitasi Lingkungan. Disamping itu, ditemukan pula kegiatan prioritas pada RKP dengan target yang lebih rendah dibandingkan target RPJMN, yaitu pada kegiatan: 1) Pengelolaan Pertanahan Provinsi; 2) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman; 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi; dan 4) Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi.

8

PRIORITAS 5: PROGRAM AKSI DI BIDANG PANGAN Sasaran Kegiatan Prioritas. Ditemui beberapa perbedaan sasaran antara dokumen RPJMN dan RKP. Seperti pada kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, sasaran pada RPJMN adalah: 1) meningkatnya kualitas dan cakupan layanan pada 2,55 juta hektar daerah irigasi; dan 2) 1,21 juta daerah rawa dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi seluas 44,89 ribu hektar. Sedangkan pada dokumen RKP sasaran yang tercantum adalah terjaganya kualitas dan cakupan layanan pada daerah irigasi dan daerah rawa. Kemudian pada kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan, sasaran RPJMN adalah berkembangnya Bsistem agribisnis

yang mampu menyediakan produk sayuran dan biofarmaka yang cukup, bermutu dan aman konsumsi, sedangkan pada RKP tidak mencantumkan sasaran. Indikator Kegiatan Prioritas. Terdapat perbedaan indikator antara RPJMN dan RKP antara lain pada kegiatan: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan, dengan indikator yang tercantum pada RPJMN adalah laju pertumbuhan produksi tanaman buah sedangkan dalam RKP indikatornya adalah produksi tanaman buah (ton), dan laju pertumbuhan produksi (%); (2) Pengembangan sistem perbenihan, pupuk dan sarana produksi lainnya, dalam RPJMN indikator yang tercantum adalah persentase jumlah usaha/produsen benih hortikultura sedangkan dalam RKP indikatornya adalah ketersediaan benih bermutu melalui penambahan jumlah usaha/produsen benih; (3) Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, dalam RPJMN indikator yang tercantum adalah peningkatan kuantitas semen (dosis), sementara dalam RKP, indikatornya adalah revitalisasi perbenihan dan perbibitan sapi, kambing/domba dan unggas, termasuk UPTD dalam rangka peningkatan kualitas semen; (4) Pengembangan pemasaran internasional, indikator yang tercantum dalam RPJMN adalah meningkatnya jumlah ekspor hasil pertanian, sementara dalam RKP, indikatornya adalah jumlah ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian; (5) Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati, indikator yang tercantum dalam RPJMN adalah tingkat kesesuaian tindakan karantina dan operasional pengawasan keamanan hayati, sementara dalam RKP, indikatornya adalah prosentase peningkatan indeks kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan terhadap kebijakan, standar, teknik dan metoda yang diberlakukan; (6) Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil, indikator yang tercantum dalam RPJMN adalah jumlah kawasan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB), sementara dalam RKP, indikatornya adalah jumlah alokasi pembinaan dan pengelolaan usaha mendukung minapolitan; (7) Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan, indikator yang tercantum dalam RPJMN adalah jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan tangkap, sementara dalam RKP, indikatornya adalah jumlah ijin pelaku usaha perikanan tangkap memenuhi ketaatan dan keabsahan laporan serta sistem pelayanan usaha penangkapan ikan; (8) Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumberdaya lokal, indikator yang tercantum dalam RPJMN adalah pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (dampak perubahan iklim), sementara indikator yang tercantum dalam RKP adalah peningkatan produksi dan produktivitas ternak (sapi ekor). 9

Target Kegiatan Prioritas. Berdasarkan hasil persandingan, ditemui adanya perbedaan target kegiatan prioritas, yaitu target RKP yang lebih besar dibandingkan target RPJMN, seperti pada kegiatan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. Begitu pula sebaliknya, berdasarkan hasil review ditemukan target RKP lebih rendah dibandingkan dengan target RPJMN, seperti pada kegiatan: 1) Pengelolaan air untuk pertanian; 2) Pengembangan pengolahan hasil pertanian, dan; 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina pada: Kegiatan Prioritas Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia dengan pendayagunaan sumberdaya lokal. PRIORITAS 6 : PROGRAM AKSI DI BIDANG INFRASTURKTUR Sasaran Kegiatan Prioritas. Terdapat perbedaan sasaran pada kegiatan: 1) Terbangunnya terminal antarnegara dan antarprovinsi di 15 lokasi per tahun, sasaran pada RPJMN adalah 15 lokasi per tahun sedangkan sasaran pada RKP adalah terbangunnya simpul transportasi jalan, 2) Pembangunan Bus Air dengan sasaran pada RPJMN adalah terbangunnya unit bus air dan sasaran pada RKP adalah terbangunnya sarana transportasi sungai danau dan penyeberangan, 3) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara dengan sasaran pada RPJMN adalah 205 paket bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi sedangkan sasaran pada RKP adalah terbangunnya Bandara Kualanamu, dan 4) Paket/unit/set peralatan keamanan penerbangan dengan sasaran pada RPJMN adalah 1.423 paket sedangkan kegiatan tersebut dalam RKP menjadi sasaran. Indikator Kegiatan Prioritas. Perbedaan indikator ditemui pada kegiatan: 1) Terbangunnya terminal antarnegara dan antarprovinsi di 15 lokasi per tahun, indikator dalam RPJMN adalah lokasi sedangkan pada RKP adalah jumlah pembangunan terminal transportasi jalan, dan 2) Terbangunnya bandara Kualanamu indikator pada RPJMN adalah paket dan pada RKP adalah jumlah bandar udara baru yang dibangun. Target Kegiatan Prioritas. Berdasarkan hasil review terhadap target kegiatan prioritas terdapat perbedaan target RKP dengan RPJMN yaitu target RKP lebih rendah dibandingkan dengan target RPJMN, seperti pada kegiatan: 1) Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang; 2) Pembangunan Infrastruktur Data Spasial, dan 3) Pembangunan dan pengelolaan prasarana KA. Selain hal tersebut, ditemui juga adanya target RKP yang lebih tinggi dibandingkan target RPJMN, seperti pada kegiatan prioritas: 1) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya; 2) Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya; 3) Pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai; 4) Penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan monorail).

10

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Sasaran Kegiatan Prioritas. Berdasarkan hasil persandingan, secara umum sasaran kegiatan prioritas yang tercantum dalam RPJMN dan RKP telah sesuai. Indikator Kegiatan Prioritas. Hasil persandingan menunjukkan antara seluruh indikator kegiatan prioritas yang tercantum dalam RPJMN dan RKP telah sesuai satu sama lain. Target Kegiatan Prioritas. Pada hasil persandingan RPJMN dan RKP Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha ini ditemukan perbedaan target kegiatan prioritas. Perbedaan tersebut terdapat pada kegiatan prioritas: 1) Pengelolaan pertanahan propinsi; 2) Pengembangan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE); dan 3) Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis fasilitas kepabeanan.

PRIORITAS 8 : PROGRAM AKSI DI BIDANG ENERGI Sasaran Kegiatan Prioritas. Berdasarkan hasil persandingan antara RPJMN dan RKP, secara umum sasaran pembangunan Prioritas 8: Program Aksi Di Bidang Energi pada kedua dokumen tersebut telah sesuai. Indikator Kegiatan Prioritas. Seluruh indikator kegiatan prioritas yang tercantum dalam RPJMN dan RKP, berdasarkan hasil persandingan menunjukkan telah sesuai antara keduanya. Target Kegiatan Prioritas. Seluruh target yang tercantum dalam RPJMN dan RKP, berdasarkan hasil persandingan menunjukkan telah sesuai satu sama lain.

PRIORITAS 9 : PROGRAM AKSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Sasaran Kegiatan Prioritas. Berdasarkan hasil persandingan antara RPJMN dan RKP, secara umum sasaran kegiatan prioritas yang tercantum dalam kedua dokumen tersebut telah sesuai. Perbedaan sasaran hanya terdapat pada kegiatan Teknologi pengendalian dan mitigasi dampak pemanasan global, dengan sasaran pada RPJMN yaitu model fisik kolam kultur penyerap CO2, penyempurnaan dan pengujian peralatan produksi flare sedangkan pada RKP sasarannya adalah pilot plant BCCS yang dapat ditetapkan di industri pengemisi GRK.

11

Indikator Kegiatan Prioritas. Terdapat beberapa perbedaan antara indikator kinerja prioritas yang tercantum dalam RPJMN dengan RKP. Perbedaan tersebut antara lain pada kegiatan: 1) Pengelolaan kualitas air dan kawasan gambut, dengan indikator pada RPJMN adalah penyelesaian pemetaan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsi yang terkoordinasi dengan K/L, sedangkan pada RKP indikatornya persentase penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/kota untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kabupaten/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah; dan 2) Pengelolaan meteorologi publik BMKG, dengan indikator dalam RPJMN adalah persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik, sementara pada RKP indikatornya adalah jumlah lokasi pembangunan gedung MEWS (Meteorological Early Warning System)(Bengkulu, Pekanbaru, Palangkaraya dan Mataram); 3) Pengelolaan iklim agroklimat dan iklim maritim BMKG, indikator pada dokumen RPJMN adalah jumlah pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara sedangkan pada RKP indikatornya adalah jumlah dokumen desain iklim maritim. Target Kegiatan Prioritas. Berdasarkan hasil persandingan antara target kegiatan prioritas antara RPJMN dengan RKP, terdapat perbedaan pada kegiatan: 1) Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis; 2) Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan; 3) Pengelolaan Metorologi Publik BMKG, dan Kegiatan Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG, dan 4) Pengendalian Kebakaran Hutan.

PRIORITAS 10: DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASKA KONFLIK Sasaran Kegiatan Prioritas. Berdasarkan hasil persandingan antara sasaran kegiatan prioritas RPJMN dan RKP, terdapat perbedaan pada kegiatan: (1) Teknologi efisiensi pemanfaatan sumberdaya air, dengan sasaran RPJMN adalah termanfaatkannya teknologi efisiensi pemanfaatan sumberdaya air di daerah tertinggal sedangkan sasaran RKP adalah: a) identifikasi dan karakter permasalahan sumberdaya air (SDA) di daerah tertinggal; b) survei potensi SDA; c) model-model sistem penanggulangan permasalahan air bersih di daerah tertinggal; d) pilot plant paket teknologi pengolahan air; e) rekomendasirekomendasi strategis pemenuhan kebutuhan air di daerah tertinggal; f) sistem informasi sumber daya air dan teknologi pengolahan air; dan (2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, dalam RPJMN disebutkan sasarannya adalah tersedianya kapal penumpang dan perintis 34 unit, dan tersedianya subsidi perintis angkutan laut 76 trayek di 17 provinsi. Sedangkan pada RKP sasarannya adalah terwujudnya 200 pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur memadai, ekosistem baik, siap terhadap bencana dan 25 diantaranya terinvestasi. Indikator Kegiatan Prioritas. Perbedaan indikator terdapat pada kegiatan prioritas: 1) Teknologi efisiensi pemanfaatan sumberdaya air, indikator yang digunakan rekomendasi dan pilot plant untuk pemanfaatan sumberdaya pengelolaan dan penyelenggaraan, dengan indikator pada RPJMN adalah Rekomendasi dan pilot plant untuk pemanfaatan sumberdaya air, sedangkan pada RKP indikatornya lebih terperinci sebagai berikut: (1) Rekomendasi tentang Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air dan efisiensi sumberdaya air di daerah tertinggal, data-data sumberdaya air, lima pilot plant Sistem Pengolahan Air, Software Sistem Informasi Sumberdaya Air (SISDA), Data Base SDA, Sistem Informasi Teknologi Pengolahan AIr di Daerah Tertinggal, Data Base Teknologi Pengolahan Air; (2) Lap. Permasalahan SDA dan potensi SDA; (3) Rekomendasi tentang SPAH (Sist. Pemanfaatan Air Hujan); (4) 12

Rekomendasi tentang SISDA (Sist. Informasi SDA); (5) Software SISDA; (6) Data Base SISDA di daerah tertinggal/paska gempa & Tsunami (Kecamatan Sipatujah, Tasikmalaya); (7) Desain & Model SRAT (Sumur Resapan Air Tanah) dengan sistem "Embung" di Jeneponto (Sulawesi Selatanl) ; dan 2) Kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan indikator pada RPJMN adalah unit kapal sedangkan dalam RKP indikatornya adalah jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya secara akurat termasuk pulau-pulau kecil terluar. Target Kegiatan Prioritas. Perbedaan target antara RPJMN dan RKP terdapat pada kegiatan prioritas: 1) Pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin (Jamkesmas); 2) Perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan; 3) Pendayagunaan pulau-pulau kecil; 4) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan dan pemantuan kapal perikanan; 5) Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT), pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dana laut; dan 6) Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, serta pembangunan sarana & prasarana transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalu lintas SDP.

PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI Sasaran Kegiatan Prioritas. Perbedaan sasaran kegiatan prioritas terdapat pada kegiatan Pengembangan pranata inovasi, dengan sasaran RPJMN yaitu pembangunan drafting paten dan pendaftaran HKI atas produk inovasi teknologi sedangkan dalam RKP adalah tumbuhnya wirausahawan baru yang berbasis inovasi teknologi. Indikator Kegiatan Prioritas. Perbedaan indikator kegiatan prioritas ditemukan pada kegiatan Pengkajian dan penerapan inkubasi teknologi, indikator yang tercantum pada RPJMN adalah paket rekomendasi, advokasi, survei dan konsultasi mengenai inkubasi dan indikator RKP adalah jumlah prototype, advokasi, paket alih teknologi, survei konsultasi, rekomendasi pada inkubasi teknologi. Target Kegiatan Prioritas. Perbedaan target kegiatan prioritas terdapat pada kegiatan Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda.

PRIORITAS LAINNYA: BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Sasaran Kegiatan Prioritas. Berdasarkan hasil persandingan antara RPJMN dan RKP, secara umum sasaran pembangunan yang tercantum dalam kedua dokumen tersebut telah sesuai. Indikator Kegiatan Prioritas. Seluruh indikator yang tercantum dalam RPJMN dan RKP, berdasarkan hasil persandingan menunjukkan telah sesuai antara keduanya. 13

Target Kegiatan Prioritas. Perbedaan target yang tercantum dalam dokumen RPJMN dan RKP terdapat pada kegiatan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang. PRIORITAS LAINNYA: BIDANG PEREKONOMIAN Sasaran Kegiatan Prioritas. Berdasarkan hasil persandingan antara RPJMN dan RKP, secara umum sasaran pembangunan yang tercantum dalam kedua dokumen tersebut telah sesuai. Indikator Kegiatan Prioritas. Seluruh indikator yang tercantum dalam RPJMN dan RKP, berdasarkan hasil persandingan menunjukkan telah sesuai antara keduanya. Target Kegiatan Prioritas. Perbedaan target yang tercantum dalam dokumen RPJMN dan RKP terdapat pada kegiatan Penyiapan pemberangkatan.

PRIORITAS LAINNYA: BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Sasaran Kegiatan Prioritas. Berdasarkan hasil persandingan antara RPJMN dan RKP, secara umum sasaran pembangunan yang tercantum dalam kedua dokumen tersebut telah sesuai. Indikator Kegiatan Prioritas. Seluruh indikator yang tercantum dalam RPJMN dan RKP, berdasarkan hasil persandingan menunjukkan telah sesuai antara keduanya. Target Kegiatan Prioritas. Perbedaan target yang tercantum dalam dokumen RPJMN dan RKP terdapat pada kegiatan: 1) Penanganan penyidikan tindak pidana korupsi, 2) Pelayanan penyusunan peraturan perundang–undangan dan kerjasama hukum, 3) Kegiatan diseminasi HAM, dan 4) Kegiatan penyediaan dana bantuan hukum di pengadilan umum tingkat pertama.

14

PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

15

MATRIKS PERSANDINGAN BUKU I RPJMN 2010-2014 DENGAN BUKU I RKP 2011 Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas)

Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi inti 1 : STRUKTUR Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; Restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat¬lambatnya 2014 Program : Kegiatan Prioritas 1 : Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan

Kegiatan Prioritas 2 : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas)

Sasaran

Target 2011

Indikator

Substansi Inti : -

Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN. Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam

Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN. Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya

Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kementerian Setneg)

Program I : Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kegiatan Prioritas I.1 : Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya

30%

Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya

30%

Jumlah peraturan/kebijakan mengenai pedoman umum Grand Design Sistem Kelembagaan Pemerintah

1 Peraturan/Kebij akan

Persentase Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kementerian Setneg)

30%

30%

30%

Kegiatan Prioritas I.2 : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam

Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

16

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas)

Kegiatan Prioritas 3 : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I

Sasaran

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN) Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang penguatan keberdayaan UKMK (Kemeneg UKMK, Kemen. Perindustrian, Kemen. Perdagangan), pemanfaatan sumber daya kelautan (Kemen. Kelautan dan Perikanan), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. PU, Kemen. Kehutanan) dan Kemeneg PPN) Persentase LPNK bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

Target 2011


Sasaran

Target 2011

Indikator

30%

Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN)

30%

30%

Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang penguatan keberdayaan UKMK (Kemeneg UKMK, Kemen. Perindustrian, Kemen. Perdagangan), pemanfaatan sumber daya kelautan (Kemen. Kelautan dan Perikanan), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. PU, Kemen. Kehutanan) dan Kemeneg PPN)

30%

Persentase LPNK bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

30%

30%

30%

30%

Kegiatan Prioritas I.3 : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I

30%

30%


17

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 4 : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II

Kegiatan Prioritas 5 : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra

Kegiatan Prioritas 6 : Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi

Sasaran

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang kesra

Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pengelolaan energi (Kemen. ESDM, restrukturisasi BUMN (Kemeneg BUMN), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. Pertanian) dan Kemeneg. Ristek). Persentase LPNK bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kemendiknas) Persentase LPNK bidang Kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan (grand design RBN dan kebijakan pelaksanaannya) Tingkat kualitas pelak sanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional Persentase instansi yang menerima sosialisasi

Target 2011

30%

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas I.4 : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II

Sasaran

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II

30%

30%

Kegiatan Prioritas I.5 : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang kesra

30%

30%

Kegiatan Prioritas 6 : Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi

80%

50% Pemda

Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi

Target 2011

Indikator

Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pengelolaan energi (Kemen. ESDM, restrukturisasi BUMN (Kemeneg BUMN), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. Pertanian) dan Kemeneg. Ristek). Persentase LPNK bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kemendiknas) Persentase LPNK bidang Kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan (grand design RBN dan kebijakan pelaksanaannya)

30%

Tingkat kualitas pelak sanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional Persentase instansi yang menerima sosialisasi

80%

30%

30%

30%

30%

50% Pemda


18


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Persentase instansi pusat dan daerah yang dilakukan konsultasi asistensi reformasi birokrasi Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Persentase K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan nasional

Target 2011

Terselenggaranya pemenuhan peraturan perundang-undangan serta organisasi dan tata laksana

Persentase pemenuhan peraturan perundangundangan serta efektivitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanjian, peirizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta pelayanan bantuan hukum yang akuntabel

Substansi inti 2 : OTONOMI DAERAH Penataan Otonomi Daerah melalui: 1) Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah; 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Program : Kegiatan Prioritas 1 : Penghentian/ Pembatasan Pemekaran Wilayah

Sasaran

Target 2011

Indikator

40 pemda

Persentase instansi pusat dan daerah yang dilakukan konsultasi asistensi reformasi birokrasi

40 pemda

4 laporan triwulanan

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Persentase K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan nasional

4 laporan triwulanan 100%

Terselenggaranya pemenuhan peraturan perundang-undangan serta organisasi dan tata laksana

Persentase pemenuhan peraturan perundangundangan serta efektivitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanjian, peirizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta pelayanan bantuan hukum yang akuntabel

60%

Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian/ pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.

Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007

100%

Program : -

Kegiatan Prioritas 7 : Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP


60%

Program II : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP Kegiatan Prioritas II.1 : Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP

Substansi Inti : -

Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian/ pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.

Jumlah Strategi Dasar Penataan Daerah

Program III : Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kegiatan Prioritas III.1 : Penghentian/ Pembatasan Pemekaran Wilayah


19


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007 Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah

Target 2011

Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan

Tersusunnya kebijakan/ regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diterapkan di daerah

Kegiatan Prioritas 3 : Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah

Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD

Sasaran

100%

Target 2011

Indikator

Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah

0 (nol)

Persentase Provinsi, Kab/Kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Juklak Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Jumlah Permendagri

75%

Jumlah Surat Edaran Mendagri Persentase daerah yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung

1 SE

Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah

27%

0 (nol)

Program : Kegiatan Prioritas 2 : Pembinaan Fasilitasi Dana Perimbangan


Persentase Provinsi, Kab/Kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Juklak Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Jumlah Permendagri

75%

Jumlah Surat Edaran Mendagri Persentase daerah yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah

1 SE

Program IV : Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kegiatan Prioritas IV.1 : Pembinaan Fasilitasi Dana Perimbangan

75%

Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan

3

40%

27%

Tersusunnya kebijakan/ regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diterapkan di daerah

Kegiatan Prioritas IV.2 : Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah

Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD

75%

3

40%


20


Sasaran

Penetapan APBD secara tepat waktu Kegiatan Prioritas 4 : Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah

Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Persentase jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu. Persentase daerah provinsi, Kab/Kota berLKPD dengan status WTP.

70%

Persentase penetapan dan penyampaian Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

60%

30%

Program : -

Kegiatan Prioritas 5 : Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke Daerah

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundangundangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah

1. Persentase ketepatan jumlah penyaluran jumlah dana transfer ke daerah 2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah

100%


Sasaran

Penetapan APBD secara tepat waktu Kegiatan Prioritas IV.3 : Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah

Program V : Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kegiatan Prioritas V.1 : Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke Daerah

Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer

4 hari Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundangundangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah

Target 2011

Indikator

Persentase jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu. Persentase daerah provinsi, Kab/Kota berLKPD dengan status WTP.

70%

Persentase penetapan dan penyampaian Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

60%

1. Rasio realisasi dari janji pelayanan pengalokasian dana transfer ke daerah ke pihak eksternal 2. Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 3. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah 4. Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer ke daerah ke pihak eskternal 5. Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/ peraturan 6. Persentase jumlah kebijakan dana transfer ke daerah sesuai rencana 7. Indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah

100%

15%

100% 4 hari 3 80% 100% 3


21

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 6 : Penyempurnaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselengga ranya Pilkada yang efisien

Persentase revisi terbatas UU No. 32 tahun 2004 terkait dengan efisiensi pelaksanaan Pilkada


Target 2011

-

Sasaran

Target 2011

Indikator

-

-

-

Terlaksananya sosialisasi kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan /rekruitmen dan Seleksi PNS

Jumlah sosialisasi

kali Sosialisasi

Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU tentang SDM Aparatur Negara). Tersusunnya kebijakan tentang pola dasar karir PNS Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP) Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS

- Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya

1 RUU

- Jumlah Perpres;

Sosialisasi

Jumlah PP

1 PP

Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

Jumlah PP

1 PP

Jumlah UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Substansi inti 3 : SUMBER DAYA MANUSIA Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011 Program : Kegiatan Prioritas 1 : Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur

Kegiatan Prioritas 2 : Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur

Substansi Inti : -

Tersusunnya kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan /rekruitmen dan Seleksi PNS

Jumlah PP

Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi) Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU tentang SDM Aparatur Negara). Tersusunnya kebijakan tentang pola dasar karir PNS Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP) Tersusunnya kebijakan tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dlm dan dr jabatan struktural Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS

Jumlah PP

Sosialisasi

- Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya

1 RUU

- Jumlah Perpres;

Sosialisasi

- Jumlah PP

Jumlah Perpres

Jumlah PP

1 PP

Program VI : Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kegiatan Prioritas VI.1 : Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur

Kegiatan Prioritas VI.2 : Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur

- Jumlah PP


22


Kegiatan Prioritas 3 : Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur

Sasaran

Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Tersusunnya kebijakan (UU/ PP) ttg remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Tersusunnya kebijakan sistem pensiun PNS Tersusunnya kebijakan ttg sistem pengelolaan dana pensiun PNS

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah PP

Target 2011

Kegiatan Prioritas VI.3 : Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur

Indikator

Target 2011

Tersusunnya kebijakan sistem pensiun PNS

Jumlah UU/PP tentang Pensiun PNS

1 UU/ PP

Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan

Jumlah perda yang dikaji

9.000 perda

1 UU/ PP

Substansi inti 4 : REGULASI Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011. Program : -

Kegiatan Prioritas 1 : Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen

Sasaran

1 PP

Jumlah UU/PP ttg remunerasi/ tunjang an kinerja Pegawai Negeri; Jumlah UU/PP tentang Pensiun PNS Jumlah kebijakan tentang pengelolaan dana pensiun PNS


Substansi Inti : -

Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan

Program : -

Jumlah perda yang dikaji

9.000 perda

Program VII : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri Kegiatan Prioritas VII.1 : Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen

Program VIII : Pembentukan Hukum


23

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 2 : Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah

Sasaran

Meningkatnya pemerintahan provinsi, kab/kota yang di petakan dan yang mempublikasikan perdanya dalam sistem informasi peraturan daerah

Program : -

Buku 1 RKP 2011

Indikator

% pemerintahan daerah

Target 2011

40%

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas VIII.1 : Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah

Sasaran

Indikator

Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date.

Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date. Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah.

Target 2011

40%

Program IX : Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


24

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 3 : Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

1. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

1. Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan 2. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan 3. Evaluasi dan rekomendasi Perda dan Raperda PDRD bermasalah 4. Program transisi/pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah 5. Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah 6. Penerapan Pajak Rokok menjadi Pajak Daerah 7. RPP tentang sistem pemungutan pajak daerah 8. RPMK pemberian sanksi terhadap daerah yang melanggar ketentuan PDRD 9. Mengkaji penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsidi BBM

Target 2011

80% 15 hari

Kegiatan Prioritas IX.1 : Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD

80% 50%

Target 2011

Sasaran

Indikator

1. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

1. Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan 2. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan 3. Evaluasi dan rekomendasi Perda dan Raperda PDRD bermasalah 4. Program transisi/pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah 5. Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah 6. Penerapan Pajak Rokok menjadi Pajak Daerah

80%

Jumlah SPM yang ditetapkan

17 SPM

100% 50% -

Substansi inti 5 : SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Program : Kegiatan Prioritas 1 : Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah


15 hari

80% 50% 100% 50%

Substansi Inti : -

Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2009

Jumlah SPM yang ditetapkan

17 SPM

Program X : Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kegiatan Prioritas X.1 : Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2009


25

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Priroitas 2: Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.

Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah

Target 2011

10 SPM

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Priroitas X.2: Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah

Sasaran

Indikator

Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.

Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah

Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya

Kegiatan Prioritas 4 : Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial

Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik

Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP Kegiatan Prioritas 5 : Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan

Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/antar instansi dan Pemerintah Daerah

Program XI : Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kegiatan Prioritas XI.1 : Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik

Jumlah PP

Jumlah Perpres Persentase instansi yg mendapat sosialisasi Jumlah instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Laporan hasil pelaksanaan penilaian pelayanan Jlh inpres tentang percepat an peningkatan kualitas pelayanan publik Persentase Pemda yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu) Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan Provinsi Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian

10 SPM

Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya

Program : Kegiatan Prioritas 3 : Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan public

Target 2011

Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Persentase instansi yg mendapat sosialisasi

Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik

Jumlah instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Laporan hasil pelaksanaan penilaian pelayanan

70%

70% Kegiatan Prioritas XI.2 : Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial 1

Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP

75%

200 unit

105 Kab/Kota

60%

60%

Kegiatan Prioritas XI.3 : Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan

Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/antar instansi dan Pemerintah Daerah

Jlh inpres tentang percepat an peningkatan kualitas pelayanan publik Persentase Pemda yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu) Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan Provinsi Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian

1

75%

200 unit

105 Kab/Kota

60%

60%


26


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi inti 6 : PENEGAKAN HUKUM Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hokum Program : -


Sasaran

Target 2011

Indikator

Substansi Inti : -

Kegiatan Prioritas 1 : Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan

Meningkatnya clearance rate tindak pidana di tingkat masyarakat

Kegiatan Prioritas 2 : Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat MA dan badan peradilan di bawahnya

Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan piblik kepada lembaga peradilan

Jumlah perkara dan clearance rate seluruh tindak pidana di wilayah Polda Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan

55%

100

Program : Kegiatan Prioritas 3 : Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara

pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara

Kegiatan Prioritas 4 : Pembinaan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban

Lapas rutan memenuhi standar hunian dan keamanan, penangan-an kasus NAPZA, penangan aduan masyarakat / tahanan

Kegiatan Prioritas 5 : Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana

Tahanan dan narapidana yang teregristasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel

Program XII : Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kegiatan Prioritas XII.1 : Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan Kegiatan Prioritas XVIII.1 Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat MA dan badan peradilan di bawahnya

Program XIII : Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Kegiatan Prioritas XIII.1 : Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara

Meningkatnya clearance rate tindak pidana di tingkat masyarakat.

Intensifikasi clerance rate rata rata seluruh tindak pidana

56%

Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan

Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan

100 laporan

Terkelolanya benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara

· Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamananPersentase penanganan kasus penyebaran NAPZA kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS.Persentase pengaduan masyarakt maupun tahanna dan warga binaan pemasyarakatan yang ditidaklanjuti secara cepat dan tepat. Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel.

75%

· Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel · Persentase

75%

15%

Kegiatan Prioritas XIII.2 : Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban

Penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan kertertiban yang berkualitas serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.

· Persentase

67%

Kegiatan Prioritas XIII.3 : Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana

Terlakasananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat dan akuntabel.

15%

67%


27


Kegiatan Prioritas 6 : Pembinaan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak

Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Narapidana terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel

· Persentase

Narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel

· Persentase

Penyeleggaraan kebgiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas

• Persentasi anak didik pemasyarakatan • Persentase klien pemasyarakatan • Persentse anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel

Target 2011

67%

Program : Kegiatan Prioritas 7 : Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM

Kegiatan Prioritas 8 : Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis


· peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya

21%

47%


Kegiatan Prioritas XIII.4 : Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak

Program XIV : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Kegiatan Prioritas XIV.1 : Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kegiatan Prioritas XIV.2 : Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Sasaran

Penyeleggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas



Target 2011

Indikator

Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel. Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel. • Persentasi anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel. • Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperloleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel. • Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel. Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel.

70%

· peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya

93%

70%

67%

93%


28


Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Kegiatan Prioritas 9 : Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM


Kegiatan Prioritas 10 : Kegiatan Pendidikan Kedinasan


Persentase pening-katan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya · Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan · Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian

Target 2011

Penigkatan kualitas SDM Kemenkumham

· Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir

Indikator

Persentase pening-katan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya · Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan · Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian

93%

Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir.

100% dari formasi Penyesuaian ijazah S1,S2;

Kegiatan Prioritas XIV.3 : Kegiatan Penye-lenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM


93%

Kegiatan Prioritas XIV.4 : Kegiatan Pendidikan Kedinasan


93%

100%

Program XVI : Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham Kegiatan Prioritas XVI.1 : Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham

Target 2011

Sasaran

40%

Program : -

Kegiatan Prioritas 11 : Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham


Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham

93%

100% dari formasi pim tk III dan IV 100% dari formasi ujian dinas TK I dan II; 100% dari formasi yang mengikuti pendidikan dasar keimigrasian dan teknis keimigrasian; 100% data daftar kebutuhan pegawai untuk penyusunan formasi; 85% Pengadaan CPNS pusat dan kanwil;


29


Kegiatan Prioritas 12 : Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus

Sasaran

Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja lembaga peradilan

Buku 1 RKP 2011

Indikator

· Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu

Target 2011

40%


Program XV: Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham Kegiatan XV.1 : Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus

Sasaran

Target 2011

Indikator

Seluruh Unit Kerja memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.

100% dari jumlah formasi yang mengikuti fit and proper test dalam rangka usulan promosi jabatan

terlaksananya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham

Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu

40%

Meningkatnya kemampuan profesional, inte-gritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan.

· Jumlah pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional

36 diklat 6000 peserta

Penyelidikan

Kasus Potensial (Kasus)

65

Penyelidikan

Kasus Solid (Kasus) Penyidikan (Perkara)

30 60 40

Penuntutan

Penyidikan Lengkap (Perkara) Penuntutan (Perkara) Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri(Perkara)

40

Pelaksanaan Pidana Badan (Persen) Keberhasilan Perkara yang disupervisi KPK (Persen)

100%

· Jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum Program : -

Kegiatan Prioritas 13 : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

Meningkatnya kemampuan profesional, inte-gritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan.

· Jumlah pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional

36 diklat

Program : Kegiatan Prioritas 14 : Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyelidikan

Kasus Potensial (Kasus)

65

Kegiatan Prioritas 15 : Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyelidikan

Kasus Solid (Kasus) Penyidikan (Perkara)

30 60 40

Penuntutan

Penyidikan Lengkap (Perkara) Penuntutan (Perkara) Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri(Perkara) Pelaksanaan Pidana Badan (Persen) Peningkatan Perkara yang disupervisi KPK (Persen)

40

Kegiatan Prioritas 16 : Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi

Eksekusi Kegiatan Prioritas 17 : Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsup) TPK

Korsup Penindakan

50

Program XX : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan Republik Indonesia Kegiatan Prioritas XX.1 : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

Program XIX : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Prioritas XIX.1 : Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Prioritas XIX.2 : Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan Prioritas XIX.3 : Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi

100% 100%

Eksekusi Kegiatan Prioritas XIX.4 : Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsup) TPK

Korsup Penindakan

50

100%


30


Kegiatan Prioritas 18 : Pengelolaan LHKPN

Kegiatan Prioritas 19 : Pengelolaan Gratifikasi

Kegiatan Prioritas 20 : Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi

Kegiatan Prioritas 21 : Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerjasama Antara Lembaga/Instansi Kegiatan Prioritas 22 : Penyediaan Data dan Informasi untuk Pemberantasan Korupsi Kegiatan Prioritas 23 : Penanganan Pengaduan Masyarakat Program : -

Sasaran

Penanganan LHKPN

Penanganan Gratifikasi

Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye

Kerjasama dengan Lembaga/Instansi Teknologi Informasi

Penanganan Dumas

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Peningkatan Jumlah Penerimaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan/SPDP (Persen) LHKPN yang diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara) Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah) Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah) Jumlah Instansi/ Lembaga (Pem., BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi Jumlah Sekolah/ Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi Peningkatan Komunitas Anti Korupsi Instansi/Lembaga (Pem, Swasta, Masy) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah) Tingkat Kepuasan Layanan Kerja sama Antar Lembaga (Indeks) Pemenuhan permintaan informasi dan data (Persentase) Kasus siap LIDIK (Jumlah)


Target 2011

Sasaran

100%

17000

Kegiatan Prioritas XIX.5 : Pengelolaan LHKPN

Penanganan LHKPN

400 4 330

Kegiatan Prioritas XIX.6 : Pengelolaan Gratifikasi

Penanganan Gratifikasi

8 4

75

Kegiatan Prioritas XIX.7 : Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi

Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye

Target 2011

Indikator

Persentase kepatuhan penyampaian SPDP dari Kepolisian dan Kejaksaan

60%

LHKPN yang diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara) Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah) Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah) Jumlah Instansi/ Lembaga (Pem., BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi

17000

75

360 4 330 8 4

75%

-

-

Jumlah Sekolah/ Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi Peningkatan Komunitas Anti Korupsi Instansi/Lembaga (Pem, Swasta, Masy) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah) -

65%

-

-

-

-

72

Kegiatan Prioritas XIX.8 : Penanganan Pengaduan Masyarakat Program XVII : Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim

Penanganan Dumas

Kasus siap LIDIK (Jumlah)

72

15 15

15 15

-


31

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 24 : Seleksi Hakim Agung, seleksi hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim

Sasaran

Memperoleh calon hakim agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar

--

Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi Jumlah hakim berprestasi yg diusulkan menerima penghargaan Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung Jumlah putusan hakim yang diteliti dan dianalisa

--

% putusan hakim yang benar

100%

Biaya penelitian putusan hakim (dlm ribu)

Rp.50.000

% peserta yg mendaftar dalam seleksi calon hakim agung % Hakim Agung yang profesional hasil seleksi % calon Hakim Agung yang lulus seleksi % calon hakim yg me ndapat penghargaan Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar

--

4 hakim

1 keg

200 penelitian

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas XVII.1 : Seleksi Hakim Agung, seleksi hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim

Sasaran

Memperoleh calon hakim agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara

Target 2011

Indikator

Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar

60

Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi

15

Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme Hakim Agung Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa Jumlah hakim berprestasi yang diusulkan menerima penghargaan

1

300

150

150

4

--75% 1000 org


32


Kegiatan Prioritas 25 : Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan peningkatan kompetensi hakim

Sasaran

Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta meningkatnya kemampuan profesionlisme hakim

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi % peserta seleksi calon hakim yang lulus sesuai kompetensi Penurunan biaya ratarata seleksi calon hakim Biaya seleksi hakim agung per pendaftar (dlm ribu) Biaya pemberian penghargaan hakim (dlm ribu) Jumlah pengaduan masyarakat

500 peserta

Jumlah yang diproses melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

20 sidang

% pengaduan masyarakat yang ditangani

70%

% hasil putusan Majelis Kehormatan Hakim yang sesuai dengan prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim Biaya penanganan laporan pengaduan masyarakat hingga tuntas Jumlah pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan % Peningkatan kemampuan dan profesionalisme hakim

100%


Sasaran

Target 2011

Indikator

80%

20% --

Rp.1.000.000

1.540 lap

Kegiatan Prioritas 25 : Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan peningkatan kompetensi hakim

Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta meningkatnya kemampuan profesionlisme hakim

% pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas

70%

Jumlah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Persen pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan

20

100%

Peng-hematan 20% 5 pelatihan

80%


33


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi inti 7 : DATA KEPENDUDUKAN Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011 Program : Kegiatan Prioritas 1 : Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu


Target 2011

Sasaran

Indikator

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk.

497

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari

24,75 juta jiwa di 75 kab/kota

Substansi Inti : -

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk.

497

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari

67,29 juta jiwa di 191 kab/kota

Program XXI : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Prioritas 1 : Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu


34

PRIORITAS 2 : PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN

35

MATRIKS PERSANDINGAN BUKU I RPJMN 2010-2014 DENGAN BUKU I RKP 2011 Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas)

Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi inti 1 : AKSES PENDIDIKAN DASAR-MENENGAH Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMP dari 73% menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambatlambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar. Program : Kegiatan Prioritas a : Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

Program : Kegiatan Prioritas a : Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Kegiatan Prioritas b : Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP/SMPLB


Sasaran

Indikator

Target 2011

Substansi Inti : -

Tecapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Jenjang SD Bermutu di Semua Kab/Kota

Tercapainya Keluasan dan kemerataan Akses Jenjang SMP Bermutu di Semua Kab/Kota

Program : -

APM Jenjang SD/sederajat

APM Jenjang SMP/sederajat

95,3%

74,7%

Program I : Pendidikan Taman KanakKanak dan Pendidikan Dasar Kegiatan Prioritas I.1 : Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

Program V: Pendidikan Agama Islam Kegiatan Prioritas V.1: Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Kegiatan Prioritas I.3 : Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP

Tecapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD Bermutu dan Berkesetaraan gender di Semua Kabupaten dan Kota

APM SD/SDLB

84,74%

Meningkatnya APM Mi

APM MI

10.57%

Tercapainya Keluasan dan kemerataan Akses SMP Bermutu dan Berkesetaraan gender di Semua Kabupaten dan Kota

APM SMP/SMPLB

60,02%

Program V: Pendidikan Agama Islam

Prioritas 2 : Program Aksi Bidang Pendidikan

36

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah Program : Kegiatan Prioritas c : Penyediaan dan Penin-gkatan Pendidikan SMK

Sasaran

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Jenjang Menengah Bermutu, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kab/Kota

Buku 1 RKP 2011

Indikator

APM Jenjang Menengah

Target 2011

76,0%

Penyediaan dan Penin-gkatan Pendidikan SMA/SMLB

Penyediaan subsidi Pendidikan SMP/SMPLB berkualitas

Kegiatan Prioritas V.2: Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah Program II : Pendidikan Menengah Kegiatan Prioritas II.1 : Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

Kegiatan Prioritas II.2 : Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Program : Kegiatan Prioritas d : Penyediaan subsidi Pendidikan SD/SDLB berkualitas


Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/ SDLB

Tersalurkannya bantuan sosial pendidikan bagi siswa SMP/SMPLB

Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran BOS

Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran BOS

27.973.000

9,965,000

Program V: Pendidikan Agama Islam Kegiatan Prioritas V.3: Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Program I : Pendidikan Taman KanakKanak dan Pendidikan Dasar Kegiatan Prioritas I.2 : Penyediaan subsidi Pendidikan SD/SDLB berkualitas

Kegiatan Prioritas I.2 : Penyediaan subsidi Pendidikan SMP/SMPLB berkualitas

Sasaran

Indikator

Target 2011

Meningkatnya APM MTs

APM MTs

14.68%

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota

APK SMK

29,60%

Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008 APK SMA/SMLB nasional

44,20%

Meningkatnya APM MA

APM MA

7.65%

Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/ SDLB Membaiknya gizi siswa TK dan SD melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SMP/ SMPLB

Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran BOS

27.973.000

Jumlah siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS

1.200.000

Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran BOS

9,965,000

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota

37.00%


37

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu

Sasaran

Tersedianya anggaran BOS MI, MTs, Diniyah Ula, DIniyah Wustha

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Siswa MI/Diniyah Ula penerima BOS

3.626.919

Siswa MTs/Diniyah Wustha penerima BOS

3.303.487

Program : -

Kegiatan Prioritas e : Penyediaan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah serta Pembinaan, Pengembangan, Kegrafikaan dan Pendidikan

Program : Kegiatan Prioritas f : Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

Tersedianya Buku Ajar yang Bermutu dan Murah melalui pembelian Hak Cipta

Tersedianya sambungan internet ber-content pendidikan di sekolah

Persentase Mata Pelajaran SD/Sederajat (Total 78 Jilid Mapel)

-

Persentase Mata Pelajaran SMP/Sederajat (Total 47 Jilid Mapel)

-

Persentase Mata Pelajaran SMA/Sederajat (Total 93 Jilid Mapel)

-

Persentase Mata Pelajaran SMK (Total 493 Jilid Mapel)

64,0

Persentase SMK menerapkan pembelajaran berbasis TIK

60,0%


Program VII : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Di Sekretariat JendraI Kemendiknas Kegiatan Prioritas VII.1 : Penyediaan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah serta Pembinaan, Pengembangan, Kegrafikaan dan Pendidikan

Program II : Pendidikan Menengah Kegiatan Prioritas II.1 : Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

Sasaran

Tersedianya Buku Ajar yang Bermutu dan Murah

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota

Indikator

Target 2011

Persentase mata pelajaran SD yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 78 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMP yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMA yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 93 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMK yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 493 jilid mapel)

100%

Persentase SMK menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK

60,00%

100%

100%

64,00%


38


Sasaran

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMALB

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Persentase SMA yang menerapkan pebelajaran berbasis TIK

Target 2011

50,0%

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Program : Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP/ SMPLB

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

Persentase satuan pendidikan jenjang SMP Menerapkan ePembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis TIK

34,8%

Persentase SD Menerapkan ePembelajaran

22%

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Program : Kegiatan Prioritas g : Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan EGovernment

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan e-government nasional untuk mendorong peningkatan nilai egovernment nasional menjadi 3,4 dan tingkat e-literasi menjadi 50%

Jumlah sekolah di 5 kab/kota provinsi DIY yang memiliki sistem ependidikan

200 sekolah

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas II.2 : Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA

Program I : Pendidikan Taman KanakKanak dan Pendidikan Dasar Kegiatan Prioritas I.3 : Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP

Kegiatan Prioritas I.1 : Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

Program IX : Pengembangan Aplikasi Informatika Kegiatan Prioritas IX.1 : Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan EGovernment

Sasaran

Indikator

Target 2011

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota

Persentase SMA menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK

50.00%

Tercapainya Keluasan dan kemerataan Akses SMP Bermutu dan Berkesetaraan gender di Semua Kabupaten dan Kota

Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis TIK

34.80%

Tecapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD Bermutu dan Berkesetaraan gender di Semua Kabupaten dan Kota

Persentase SD menerapkan ePembelajaran

22.00%

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan e-government nasional untuk mendorong peningkatan nilai egovernment nasional menjadi 3,4 dan tingkat e-literasi menjadi 50%

Jumlah sekolah di 5 kab/kota provinsi DIY yang memiliki sistem ependidikan

200 sekolah


39


Substansi inti 2 : AKSES PENDIDIKAN TINGGI Peningkatan APK pendidikan tinggi menjadi 25% di 2014 Program : Kegiatan Prioritas a : Penyediaan Layanan Akademik Program Studi

Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011


Sasaran

Substansi Inti : -

Tersedianya Prodi yang Bermutu, Berdaya Saing Internasional, dan Relevan

APK PT dan PTA (Usia 1923 Tahun

26.10%

Program III : Pendidikan Tinggi Kegiatan Prioritas III.1 : Penyediaan Layanan Akademik Program Studi


Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam Substansi inti 3 : METODOLOGI Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui: Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011; dan Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014

Substansi Inti : -

Program : -

Program VIII : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Kegiatan Prioritas VIII.2 : Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan

Kegiatan Prioritas a : Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan

Target 2011

Indikator

Tersedianya Informasi Penilaian Kualitas Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Kesesuaian Sistem Ujian Akhir Nasional dengan memper-hatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia

100%

Tersedianya Informasi Penilaian Kualitas PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan Orang Dewasa

APK PT usia 19-23 thn

23,05%

Jumlah PT 500 terbaik dunia versi THES

5

Kesesuaian sistem ujian akhir nasional dengan memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa indonesia

100%


40

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) b. Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

Sasaran

Tersedianya Model Kurikulum dan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Persentase pene-rapan kurikulum sekolah dasarmenengah yang disempurnakan

Target 2011

15%

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas VIII.1: Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

Substansi inti 4 : PENGELOLAAN Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten.

Substansi Inti : -

Program : -

Program IV : Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Prioritas IV.3 : Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

Kegiatan Prioritas a : Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

Tersedianya Tena-ga Kependidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK/MA Bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota

Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Persentase Kepala SD/MI yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakre-ditasi yang Berkua-lifikasi Menurut Kab/Kota Persentase Kepala SMP/MTs yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota

25%

30%

Sasaran

Indikator

Target 2011

Tersedianya Model Kurikulum dan Pembelajaran PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan orang Dewasa

Persentase pene-rapan kurikulum sekolah dasarmenengah yang disempurnakan

100%

Tersedianya Tenaga Kependidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota

Persentase kepala SD yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase pengawas SD yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota

30,00%

50,00%


41


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Persentase Kepala SMA/SMK/MA yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota

Kegiatan Prioritas b : Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

Tersedianya Tenaga Kependidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK/MA Bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota


Persentase Penga-was SD/MI yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/ Kota Persentase Penga-was SMP/ MTs yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/ Kota

Target 2011


Sasaran

30%

25%

50%

Kegiatan Prioritas IV.3 : Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

Tersedianya Tenaga Kependidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota

Indikator

Target 2011

Persentase kepala SMP yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota

30,00%

Persentase pengawas SMP yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase kepala SMA/SMK yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase pengawas SMA/SMK yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase kepala SD yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota

50,00%

Persentase pengawas SD yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota

50,00%

30,00%

50,00%

30,00%


42


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Persentase Pengawas SMA/SMK/MA yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kabupaten/Kota

Target 2011

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen MPDM

Persentase Komite Sekolah yang berfungsi efektif

Sasaran

50%

Program : Kegiatan Prioritas c : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar


80%

Program I : Pendidikan Taman KanakKanak dan Pendidikan Dasar Kegiatan Prioritas I.5 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar


Target 2011

Indikator

Persentase kepala SMP yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota

30,00%

Persentase pengawas SMP yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase kepala SMA/SMK yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase pengawas SMA/SMK yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota

50,00%

Persentase Komite Sekolah yang berfungsi efektif

80%

Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan pendidikan melalui dewan pendidikan

meningkat

30,00%

50,00%


43

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas d : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar

Sasaran


Buku 1 RKP 2011

Indikator

Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan

Target 2011

meningkat

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas I.5 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar

Substansi inti 5 : KURIKULUM Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan.

Substansi Inti : -

Program : -

Program VIII : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Kegiatan Prioritas VIII.1 : Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

Kegiatan Prioritas a : Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

Tersedianya Model Kurikulum dan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Jumlah Model Kurikulum SD/MI

4

Jumlah Model Kurikulum SMP/MTs Jumlah Model Kurikulum SMA/MA Jumlah Model Kurikulum SMK

3 3 5

Sasaran


Tersedianya Model Kurikulum dan Pembelajaran serta Kurikulum dan Pembelajaran PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan orang dewasa.

Target 2011

Indikator

Persentase komite sekolah yang berfungsi efektif

80,00%

Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan pendidikan melalui dewan pendidikan

meningkat

Jumlah model kurikulum SD/MI yang dihasilkan

4

Jumlah model kurikulum SMP/MTs yang dihasilkan Jumlah model kurikulum SMA/MA yang dihasilkan Jumlah model kurikulum SMK yang dihasilkan

3 3 5


44


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011


Substansi inti 6 : KUALITAS Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4) membuka luas kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014; 6) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40; dan 7) memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.

Substansi Inti : -

Program : -

Program IV : Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Prioritas IV.2 : Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan Prioritas a : Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Persentase Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme

40%

Program V : Pendidikan Islam Kegiatan Prioritas V.5: Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Sasaran

Target 2011

Indikator

Persentase penerapan kurikulum sekolah dasarmenengah yang disempurnakan

15,00%

Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme di berbagai bidang

40%

Terlaksananya sertifikasi guru

Guru yang bersertifikat

90,000


45


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : -

Kegiatan Prioritas b : Peningkatan mutu dan Pembinaan lembaga diklat dan penjaminan mutu pendidikan

Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota

Jumlah Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Bagi Guru Per Tahun

20

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Program IV : Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Prioritas IV.4 : Peningkatan mutu dan Pembinaan lembaga diklat dan penjaminan mutu pendidikan

Indikator

Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota

Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi guru per tahun

20

Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi tenaga kependidikan per tahun Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi PTK-PNF per tahun

20

Persentase PT BHMN bersertifikat ISO 9001:2008

100,00%

Persentase PTN (institut/universitas/sekol ah tinggi) bersertifikat ISO 9001:2008 Persentase politeknik negeri bersertifikat ISO 9001:2008 Persentase PTS (institut/universitas/sekol ah tinggi) bersertifikat ISO 9001:2008 Persentase PTS (politeknik/akademi) bersertifikat ISO 9001:2008

54,10%


Program : Kegiatan Prioritas c : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikti

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen Dikti

Persentase PT BHMN Bersertifikat ISO 9001:2008

100%

Persentase PTN bersertifikat ISO 9001:2008

54%

Persentase Politeknik Negeri Bersertifikat ISO 9001:2008 Persentase PTS (Institut/Universitas/Sek olah Tinggi) Bersertifikat ISO 9001:2008 Persentase PTS (Politeknik/Akademi) Bersertifikat ISO 9001:2008

52%

28%

21%

Program III : Pendidikan Tinggi Kegiatan Prioritas III.3 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikti

Target 2011

Sasaran

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian di lingkngan Ditjen Dikti dan di perguruan tinggi (PT)

20

52,00%

28,00%

21,0%


46

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam

Program : Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

Kegiatan Prioritas d : Penyediaan Layanan Kelembagaan

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam

Kegiatan Prioritas e : Penyediaan Layanan Akademik Program Studi

Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Tersedianya akses terhadap pendidikan tinggi bermutu berbasiskan keagamaan

Persentase PTAN bersertifikat ISO 9001: 2008

40%

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kab/Kota Tersedianya dan Keluasan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya saing Internasional Tersedianya akses terhadap pendidikan tinggi bermutu berbasiskan keagamaan Tersedianya Prodi yang Bermutu, Berdaya Saing Internasional, dan Relevan

Persentase SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008

44%

Jumlah PT Mengembangkan Kerjasama Kelembagaan Dalam dan Luar Negeri

48

Kegiatan Prioritas III.2 : Penyediaan Layanan Kelembagaan

Jumlah PT 500 Terbaik Dunia Versi THES

5

Kegiatan Prioritas III.1 : Penyediaan Layanan Akademik Program Studi

Program : -

kegiatan Prioritas f : Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan


Tersedianya Guru SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB Bermutu dan merata antar Provinsi, Kab/Kota


Program : -

Persentase Kab/ Kota yang Telah Memiliki Rasio Pen-didik dan Peserta Didik SD/MI 1:32

60%

Persentase Kab/ Kota yang Telah Memiliki Rasio Pen-didik dan Peserta Didik 1:40

50,5%

Program II : Pendidikan Menengah Kegiatan Prioritas II.1: Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

Program IV : Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan kegiatan Prioritas IV.1 : Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

Sasaran

Target 2011

Indikator

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kab/Kota Tersedianya dan Keluasan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya saing Internasional

Persentase SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008

44%

Jumlah PT Mengembangkan Kerjasama Kelembagaan Dalam dan Luar Negeri

48


APK PT usia 19-23 thn

23,05%

Jumlah PT 500 terbaik dunia versi THES

5

Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SD 1:20 sampai 1:28

51,20%

Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMP 1:20 sampai 1:32

50,50%

Tersedianya Guru SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB Bermutu dan merata antar Provinsi, Kab/Kota

Program V : Pendidikan Islam


47

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas g : Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Sasaran

Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Penyusunan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan

Target 2011

Uji coba penerapan

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas V.6 : Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Sasaran

Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Target 2011

Indikator

Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)

34


48

PRIORITAS 3 : RENCANA AKSI BIDANG KESEHATAN

49

PERSANDINGAN BUKU I RPJMN 2010-2014 DENGAN BUKU I RKP 2011 Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas)

Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti : 1. KESEHATAN MASYARAKAT Pelaksanaan upaya kesehatan preventif terpadu yang meliputi: penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 228 (2007) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup (2014); penurunan tingkat kematian bayi dari 34 (2007) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup (2014); pemberian imunisasi dasar kepada 90% bayi pada tahun 2014 penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum tahun 2014 Program : Kegiatan Prioritas 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

Kegiatan Prioritas 2 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak


Target 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi

Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN))

86

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar

88

1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)

86

Substansi Inti : -

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan Reproduksi

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak

1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)) 2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar 1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)

86

Program II : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan Prioritas II.1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

86

40

86

Kegiatan Prioritas II.2 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak

40

Prioritas 3 : Rencana Aksi Bidang Kesehatan

50


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 3. Cakupan pelayanan kesehatan balita

Target 2011

Meningkatnya pembinaan di bidang imunisasi dan karantina kesehatan

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

82

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

8.608

Program : Kegiatan Prioritas 5 : Penyehatan Lingkungan

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

Program : -

1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

62,5

Program IV : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kegiatan Prioritas IV.1 : Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan

Program III : Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Prioritas III.1 : Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Program IV : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kegiatan Prioritas IV.2 : Penyehatan Lingkungan

90

67

Target 2011

Indikator

2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 3. Cakupan pelayanan kesehatan balita

85

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

82

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak

85

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

8.608

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

62,5

80

Program : Kegiatan Prioritas 4 : Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Sasaran

85

Program : Kegiatan Prioritas 3 : Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan


Meningkatnya pembinaan di bidang imunisasi dan karantina kesehatan

80

90

67

5.5

ProgramVI : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman


51

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 6 : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Prioritas 7 :Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Target 2011

1.063 kawasan dan 4.650 desa

Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum

179 kawasan dan 1.165 desa

387 *) Kawasan *) bukan target kumulatif

Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase)

107

Substansi Inti 2 : SARANA KESEHATAN Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada tahun 2012 dan 5 kota pada tahun 2014 Program : Kegiatan Prioritas 1 : Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas VI.1 : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Prioritas VI.2 :Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan

Target 2011

Sasaran

Indikator

Peningkatan pelayanan air minum untuk daerah perkotaan dan pedesaan

Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum

284 kawasan 1.283 desa

Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah, persampahan dan drainase

Jumlah kawasan dan kab/kota yang terfasilitasi pembangunan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase)

170 kawasan dan 80 kab/kota

Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat

Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class) Persentase RS kabupaten/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

2

Substansi Inti : -

Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat

Substansi Inti 3 : OBAT Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010 Program : -

Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class)

2

Program III : Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Prioritas III.2 : Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

85

Substansi Inti : -

Program V : Kefarmasian dan Alat Kesehatan


52

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 1 : Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Sasaran

Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

Target 2011

85

Target 2011

Indikator

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

85

70.3

Program I : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kegiatan Prioritas I.1 : Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan

Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

70.3

80

Program III : Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Prioritas III.3 : Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS

Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin PP Pensiun; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Hari Tua; dan Jaminan Kematian - bekerja sama dengan Depkeu (persen)

80

Substansi Inti : -


Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

Program : Kegiatan Prioritas 2 : Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS

Kegiatan Prioritas 3 : Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmas Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal maupun informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan.

Kegiatan Prioritas 4 : Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional

Kegiatan Prioritas V.1 : Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Sasaran

Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar

Substansi Inti 4 : ASURANSI KESEHATAN NASIONAL Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada tahun 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara tahun 2012-2014 Program : Kegiatan Prioritas 1 : Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan


Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin Tingkat kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pusat maupun daerah untuk melaksanakan jaminan sosial.

8.608

Kegiatan Prioritas III.4 : Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Kegiatan Prioritas 4 : Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmas Tersusunnya perangkat hukum SJSN

8.608

100

70


53


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti 5 : KELUARGA BERENCANA Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 20102014 Program : Kegiatan Prioritas 1 : Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan berKB


Target 2011

Sasaran

Indikator

Tersusunnya berbagai studi dan kajian di bidang jaminan sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN Terharmonisasinya regulasi di bidang jaminan sosial

Studi Lansia, Pensiun, Jamkesmas, Pekerja Informal - bekerja sama dengan Bappenas (persen) Harmonisasi peraturan perundangan di bidang pensiun dan hari tua dengan UU Dana Pensiun bekerja sama dengan Depkeu (persen)

100

Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta

Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan sarana prasarana

4700

100

Substansi Inti : -

Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta

Substansi Inti 6 : PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan : Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk; Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5.

1. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB

23.5

2. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan sarana prasarana

4.7

Program VIII : Kependudukan dan Keluarga Berencana Kegiatan Prioritas VIII.1 : Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan berKB

Substansi Inti : -


54


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : Kegiatan Prioritas 1 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Kegiatan Prioritas 2 : Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

1. Prevalensi kasus HIV

<0,5

2. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk 3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan 4. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 5. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk

231

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Program IV : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kegiatan Prioritas IV.3 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Sasaran

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

75

86

75

1,75

Kegiatan Prioritas IV.4 : Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

Target 2011

Indikator

1. Prevalensi kasus HIV

<0,5

2. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk 3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan 4. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 5. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk

231 75

86

75

1,75


55

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

56


Substansi inti 1 : BANTUAN SOSIAL TERPADU: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidensial atau kepada kelompok marginal, program keluarga harapan, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan diperluas menjadi program nasional mulai 20112012 Kegiatan Prioritas 1 : Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Kegiatan Prioritas 3 : Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Program : -

Sasaran

Target 2011

Indikator

Substansi Inti : -


1. Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

70,3

-

8608

Program IX : Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Prioritas XI.1 : Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Program : Kegiatan Prioritas 2 : Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)


Target 2011

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin di Puskesmas Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di RS

Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin 1. Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas

80

Kegiatan Prioritas XI.2 : Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

-

-

-

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin di Puskesmas Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di RS

Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin 1. Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas

8608

80

Program XII : Kependudukan dan Keluarga Berencana

Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan

57

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 4 : Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesetaraan ber-KB

Kegiatan Prioritas 5 : Peningkatan Kemandirian Ber-KB Keluarga Pra-S dan KS-1

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB

1. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KSI) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta) 2. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KSI) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta 1. Jumlah PUS anggota Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang menjadi peserta KB mandiri

3,8

2. Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok Usaha Ekonomi Produktif 3. Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok Usaha Ekonomi Produktif

34

Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1

Target 2011

Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin

Sasaran

Indikator

Kegiatan Prioritas XII.1 : Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesetaraan ber-KB

Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB

1. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta) 2. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok Usaha Ekonomi Produktif di tingkat pusat Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok Usaha Ekonomi Produktif di tingkat pusat

3,8

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin

3.916.220

12,2

44000

Kegiatan Prioritas XII.2 : Peningkatan Kemandirian Ber-KB Keluarga Pra-S dan KS-1

Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-

Target 2011

12,2

1

3

3

Program : Kegiatan Prioritas 6 : Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas


3.916.220

Program VI : Pendidikan Taman KanakKanak dan Pendidikan Dasar Kegiatan Prioritas VI.1 : Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas

Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB


58

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 7 : Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB

Program : Kegiatan Prioritas 8 : Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA

Kegiatan Prioritas 9 : Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

Program : Kegiatan Prioritas 10 : Kegiatan Penyediaan Layanan Kelembagaan

Program : Kegiatan Prioritas 11 : Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu

Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011


Tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMP bermutu dan berkesetaraan jender di semua kabupaten dan kota

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin

1.395.100

Kegiatan Prioritas VI.2 : Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB

Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan jender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota

Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin

501.898

Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin

390.476

Tersedianya keluasan dan pemerataan akses PT yang bermutu dan berdaya saing internasional

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin

67000

Program VIII : Pendidikan Tinggi Kegiatan Prioritas VIII.1 : Kegiatan Penyediaan Layanan Kelembagaan

Tersedianya beasiswa miskin MI, MTs, dan MA

1. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MI

640000

Program IX : Pendidikan Islam Kegiatan Prioritas IX.1 : Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu

2. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MTs

540000

Program VII : Pendidikan Menengah Kegiatan Prioritas VII.2 : Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB

Kegiatan Prioritas VII.1 : Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

Sasaran

Indikator

Target 2011

Tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMP bermutu dan berkesetaraan jender di semua kabupaten dan kota

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin

1.395.100

Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan jender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota

Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin

501.898

Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin

390.476

Tersedianya keluasan dan pemerataan akses PT yang bermutu dan berdaya saing internasional

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin

67000

Menguatnya tata kelola, sistem pengendalian, manajemen, dan terlaksananya pengelolaan pendidikan di kanwil Kementerian Agama

Jumlah Siswa Miskin Penerima Beasiswa Miskin MI (Siswa)

750000

Jumlah Siswa Miskin Penerima Beasiswa Miskin MTs (Siswa)

600000


59


Program : Kegiatan Prioritas 12 : Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam Program : Kegiatan Prioritas 13 : Bantuan Tunai Bersyarat

Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

3. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MA

320000

Tersedianya beasiswa mahasiswa miskin

Jumlah beasiswa miskin penerima beasiswa PTA

59538

Terlaksananya pemberian bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH);

Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH;

1.116 ribu RTSM

Program : Kegiatan Prioritas 14 : Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin (RASKIN)

Penyediaan beras untuk seluruh rumah tangga sasaran dengan jumlah yang memadai dalam 1 tahun

Jumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)

-

Program : Kegiatan Prioritas 15 : Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Terwujudnya redistribusi tanah

Terlaksananya redistribusi tanah (bidang)

210000

Program : -

Kegiatan prioritas 16 :Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

Program : -

Tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dan terbangunnya sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat

Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara

90.000 orang

Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara

360 Kab/Kota


Program IX : Pendidikan Islam Kegiatan Prioritas IX.2 : Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam Program I : Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Prioritas I.1 : Bantuan Tunai Bersyarat

Program III : Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Prioritas 14 : Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin (RASKIN)

Program IV : Pengelolaan Pertanahan Nasional Kegiatan Prioritas IV.1 : Pengelolaan Pertanahan Provinsi Program XIII : Penempatan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Kegiatan prioritas XIII.1 :Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

Sasaran

Indikator

Target 2011

Jumlah Siswa Miskin Penerima Beasiswa Miskin MA (Siswa)

400000

Tersedianya beasiswa mahasiswa miskin

Jumlah beasiswa miskin penerima beasiswa PTA

59538

Terlaksananya pemberian bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH);

Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH;

1.116 ribu RTSM

Penyediaan beras untuk seluruh rumah tangga sasaran dengan jumlah yang memadai dalam 1 tahun

Jumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)

17,5 juta RTS

Terlaksananya redistribusi tanah

Jumlah bidang tanah yang diredistribusi

181.825 bidang

Tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dan terbangunnya sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat

Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara

90.000 orang

Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara

360 Kab/Kota

Program XIV : Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan


60

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 17 : Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak

Sasaran

Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA

4300

Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan

100%

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas XIV.1 : Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak

Substansi inti 2 : PNPM MANDIRI: Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp 10,3 trilyun pada 2009 menjadi Rp 12,1 trilyun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 3 milyar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di perdesaan, dan integrasi secara selektif PNPM Pendukung

Substansi Inti : -

Program : -

Program XV : Pembinaan dan Pengambangan Infrastuktur Permukiman Kegiatan Prioritas XV.1 : Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman

Kegiatan Prioritas 1 : Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman Program : -

Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan)

Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial

7.482 desa di 805 kec.

Target 2011

Sasaran

Indikator

Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA

4300

Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan

100%

Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan)

Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP

10.948 kelurahan

Program XVI : Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


61

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 2 : Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)

Sasaran

Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kecamatan dan desa/(PNPM-Perdesaan)

Buku 1 RKP 2011

Indikator

1. Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM

Target 2011

4.940 kec

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas XVI.1 : Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)

Sasaran

Indikator

Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kecamatan dan desa/(PNPM-Perdesaan)

Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM a. PNPM-MP Inti b. PNPM MP Penguatan : • PNPM-MP Perbatasan • PNPM-MP Generasi • PNPM-MP SPP-SPPN c. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan Nias Selatan

2. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan Nias Selatan Program : -

Kegiatan Prioritas 3 : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman

237 kecamatan (RISE)

Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur & pemberdayaan masyarakat desa (RIS PNPM+PPIP)

1. Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial 2. Jumlah desa tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman

237

2450

Program : -

Kegiatan Prioritas 4 : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Sanitasi Lingkungan

210 kab/kota (SANIMAS)

Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem on-site (kab/kota)

Program XVII : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kegiatan Prioritas XVII.1 : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman

35 kab/kota system on-site

Program XX : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kegiatan Prioritas XX.1 : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Sanitasi Lingkungan

Target 2011

4.911 kec 85 kec 120 kec 91 kec 9 kec

Terbangunnya kecamatan yang didukung oleh infrastruktur ekonomi dan social wilayah Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur & pemberdayaan masyarakat desa (RIS PNPM+PPIP)

Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial (PISEW) Jumlah peningkatan lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa tertinggal, dan terpencil

237 kecamatan

210 kab/kota (SANIMAS)

Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem on-site (kab/kota)

93 kawasan

1.500 desa


62

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 5 : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Sasaran

4.650 desa (PAMSIMAS)

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah desa yang terfasilitasi

Target 2011

1165

Program : Kegiatan Prioritas 6 : Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasiny sarana usaha mikro di 300 kabupaten/kota pesisir, dan 1 unit BLU pembiayaan.

Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR), pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP

1. Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E dan KUR)

Sasaran

Indikator

4.650 desa (PAMSIMAS)

Jumlah desa kawasan MBR perkotaan, IKK, dan kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET) yang terfasilitasi

Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro di 300 kabupaten/kota pesisir.

Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bankable

100 unit 120 kab/kota

480 orang 800.000 usaha

Program : -

Kegiatan Prioritas 7 : Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3

Kegiatan Prioritas XX.2 : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program XXI : Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan Prioritas XXI.1 : Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bankable

1. Pengembangan sarana usaha mikro LKM 2. Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM MK 3. Tenaga pendamping 4. Kelompok Usaha Mikro


2 triliun

Program XXII : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Kementerian Pertanian Kegiatan Prioritas XXII.1 : Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang)

Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR), pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP

Target 2011

1.283 desa 81 kawasan MBR 170 IKK 23 kawasan khusus 10 pelabuhan ikan

1. Pengembangan sarana usaha mikro LKM 2. Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM MK 3. Tenaga pendamping 4. Kelompok Usaha Mikro

100 unit

1. Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E dan KUR)

2 triliun

90 kab/kota

360 orang 230usaha


63


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

2. Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian 3. Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan 4. Jumlah Gapoktan PUAP (unit)

Target 2011

Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal

Jumlah kab, kec dan desa daerah tertinggal

80 kab **)

Kegiatan Priortas 9 : Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata

Meningkatnya jumlah desa wisata melalui PNPM bidang pariwisata

Jumlah desa wisata

450

Substansi inti 3 : KREDIT USAHA RAKYAT (KUR): Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011 Program : -

Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal

Jumlah kab, kec dan desa daerah tertinggal

75 kab

Meningkatnya jumlah desa wisata melalui PNPM bidang pariwisata

Jumlah desa wisata

450

Tersedianya anggaran penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR

100%

Meningkatnya koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Persentase rekomendasi kebijakan KUR yang terimplementasikan

65%

200

10

Substansi Inti : -

Tersedianya anggaran penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR

100%

Program : -

Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumber Permodalan Program : -

5 triliun

10 Program XXIII : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kegiatan Prioritas XXIII.1 : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal (P2DTK/SPADA) – PNPM Program XXIV: Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan Priortas XXIV.1 : Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata

Target 2011

Indikator

2. Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian 3. Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan 4. Jumlah Gapoktan PUAP (unit)

200

Kegiatan Prioritas 8 : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal (P2DTK/SPADA) – PNPM Program : -

Kegaiatn Prioritas 2 : Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sasaran

5 triliun

Program : -

Kegiatan Prioritas 1 : Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)


Meningkatnya koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Persentase rekomendasi kebijakan KUR yang terimplementasikan

65%

Program XXV : Penempatan Modal Negara Dalam Rangka Mendukung Program KUR Kegiatan Prioritas 1 : Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program XXVI : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Kegaiatn Prioritas XXVI.1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program XXVII : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM


64

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 3 : Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.

Kegiatan Prioritas 4 : Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti KSP/KJKS, perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, pegadaian dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya. Kegiatan Prioritas 5 : Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi.

Sasaran

Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit/pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM.

Meningkatnya kapasitas dan jangkauan lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan pembiayaan usaha bagi koperasi dan UMKM.

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKM.

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

1. Kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.

5 MOU

2. Terfasilitasinya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang melakukan coguarantee dengan lembaga penjaminan nasional 3. Jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage 4. Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank 5. Jumlah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Jumlah lembaga pembiayaan bukan bank yang dibentuk.

Jumlah LKM yang terdaftar dan terakreditasi sesuai ketentuan hukum tentang LKM.

100 LKM

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas XXVII.1 : Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.

Sasaran

Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit/pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM.

Target 2011

Indikator

1. Kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.

5 MOU

8 Prov

2. Terfasilitasinya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang melakukan co-guarantee dengan lembaga penjaminan nasional

33 Prov 7 PPKD

100

3. Jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage 4. Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank

500

5. Jumlah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah

2

Meningkatnya kapasitas dan jangkauan lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan pembiayaan usaha bagi koperasi dan UMKM.

Jumlah lembaga pembiayaan bukan bank yang dibentuk.

100 KSP/KJKS 1 LMVD

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKM.

Jumlah LKM yang terdaftar dan terakreditasi sesuai ketentuan hukum tentang LKM.

100 LKM

100

2

100 KSP/KJKS 1 LMVD

Kegiatan Prioritas XXVII.2 : Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti KSP/KJKS, perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, pegadaian dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya. Kegiatan Prioritas XXVII.3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi.

100


65


Sasaran

2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM).

Kelembagaan Koperasi Kegiatan Prioritas 6 : Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi

Substansi inti 4 : TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN: Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan (KNPK) di bawah koordinasi Wakil Presiden, penggunaan unified database untuk penetapan sasaran program mulai 2009-2010, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran Program : -

Sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif.

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

1. Jumlah pengelola LKM yang mengikuti pelatihan.

1.000 pengelola LKM

2. Jumlah SDM Pengelola KSP/KJKS yang bersertifikat 3. Jumlah LDP KJK dan TUK yang diperkuat 4. Jumlah Manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM

1.200 org

1. Jumlah peserta peningkatan pemahaman koperasi di kalangan masyarakat kelompok strategis

1000 org

2. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman koperasi pada SDM koperasi.

1750 org


Sasaran

2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM).

2 Unit 900 org

Kegiatan Prioritas 6 : Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi

Sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif.

Target 2011

Indikator

1. Jumlah pengelola LKM yang mengikuti pelatihan.

160 pengelola LKM

2. Jumlah SDM Pengelola KSP/KJKS yang bersertifikat 3. Jumlah LDP KJK dan TUK yang diperkuat 4. Jumlah Manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM

-

1. Jumlah peserta peningkatan pemahaman koperasi di kalangan masyarakat kelompok strategis

400 org

2. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman koperasi pada SDM koperasi.

150 org

2 Unit 360 org

Substansi Inti : -

Program V : Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat


66

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 1 Koordinasi Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan Prioritas 2 : Koordinasi Penguatan Kelembagaan TKPK

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran

1. Jumlah kegiatan dan koordinasi kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan, kajian kebijakan, pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan kelembagaan TKPK

1. Jumlah dan persentase hasil kegiatan koordinasi kelembagaan TKPK

2. Jumlah dan persentase hasil kegiatan koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemsikinan

Target 2011

-

-

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas V.1 : Koordinasi pengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan

Kegiatan Prioritas V.2 : Koordinasi penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Target 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan

8 kegiatan

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan anggaran Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan dan peraturan perundangannya Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan TKPK

4 kegiatan

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan TKPK

6 kegiatan

Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan yang menjadi kebijakan formal

100%

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan kelembagaan TKPK

100%

8 kegiatan


67

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 3 : Koordinasi Penguatan Masyarakat dan Kawasan

Sasaran

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguaran masyarakat dan kawasan

Buku 1 RKP 2011

Indikator

1. Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan masyarakat

Target 2011

-

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas V.3 : Koordinasi kebijakan penguatan masyarakat dan kawasan

Indikator

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguaran masyarakat dan kawasan

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan

9 kegiatan

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perdesaan Tingkat (indeks) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan dan perdesaan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan

10 kegiatan

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraan penanggulangan kemsikinan

6 kegiatan

2. Jumlah sinkronisasi kebijkan program pemberdayaan masyarakat di bidang penguatan masyarakat dan kawasan

Kegiatan Prioritas 4 : Koordinasi Urusan Kelembagaan dan Kemitraan

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian sera pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan

1. Jumlah kegiatan dan persetnase pelaksanaan rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan 2. Jumlah kegiatan dan persentase pelaksanaan rekomendasi sinkronisasi hasil kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan

-

Kegiatan Prioritas 4 : Koordinasi Urusan Kelembagaan dan Kemitraan

Target 2011

Sasaran

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian sera pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan

100%

8 kegiatan


68


Kegiatan Prioritas 5 : Koordinasi Urusan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Sasaran

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan TTG

Buku 1 RKP 2011

Indikator

1. Jumlah pengusaha mirko yang telah mendapatkan kredit modal usaha

2. Jumlah kegiatan/lembaga hasil sinkronisasi pengembangan akses sumber pendanaan bagi usaha mikro 3. Jumlah kegiatan koordinasi pengembangan teknologi tepat guna bagi usaha mikro 4. Persentase pelaksanaan rekomendasi pembentukan LPDA-PK dan DME sebagai program pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro

Target 2011

-


Kegiatan Prioritas V.5 : Koordinasi Urusan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Sasaran

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan TTG

Indikator

Target 2011

Tingkat (indeks) koordinasi dan hasil sinkronisasi pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kemitraan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi persiapan LKM dengan kementerian/lembaga maupun masyarakat

100%

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan pelaksanaan LKM dan pengembangan Teknologi Tepat Guna

5 kegiatan

7 kegiatan

100%


69

PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI DI BIDANG PANGAN

70


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti 1 : LAHAN, PENGEMBANGAN KAWASAN DAN TATA RUANG PERTANIAN: Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar Program : -

a. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian Kegiatan Prioritas 1 : Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Sasaran

Indikator

Target 2011

Substansi Inti : -

Program II : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Terlaksananya pengem bangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Jumlah paket rancangan peraturan perundangundangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

1

Program : Kegiatan Prioritas 2 : Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil


Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi tinggi serta 12 master plan kawasan sentra produksi kelautan

Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini

9

Kegiatan Prioritas II.1 : Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Program III : Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan Prioritas 2 : Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

Terlaksananya pengem bangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Jumlah paket rancangan peraturan perundangundangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undangundang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

1 paket

Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi tinggi serta 12 master plan kawasan sentra produksi kelautan

Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini

9 kawasan

Prioritas 5 : Program Aksi di Bidang Pangan

71


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah kawasan pulaupulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini

Target 2011

c. Penertiban, serta optimaisasi penggunaan lahan terlantar. Kegiatan Prioritas 1 : Pengembangan pengelolaan lahan pertanian

Sasaran

28

Program : -

b. Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar Kegiatan Prioritas 1 : Perluasan areal pertanian


Target 2011

Indikator

Jumlah kawasan pulaupulau kecil yang memi-liki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini

28 kawasan

Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan lahan Kering), hortikultura, perkebunan Dan kawasan peternakan

519.57

Terlaksananya Food Estate dalam rangka mendorong percepatan nilai tambah produksi pertanian dan kemandirian energy yang didukung oleh sarana & prasarana pertanian yang fungsional

3

Terlaksananya Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi

67.813

Program IV: Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pertanian

Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian

Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan lahan Kering), hortikultura, perkebunan Dan kawasan peternakan

Luasan (Ha) lahan yang dioptimasi, Dikonservasi dan direhabilitasi, direklamasi (Pengembangan rumah kompos)

519.57

67.813

Kegiatan Prioritas IV.1 : Perluasan areal pertanian

Kegiatan Prioritas IV.2 :Pengembangan pengelolaan lahan pertanian

Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pertanian



72


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011


Sasaran

Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanah petani yang layak disertifikasi Terlaksananya Pengembangan Systeme of Rice Intensificaion 2000 paket (adaptasi iklim) Terbangunnya rumah kompos Tersedianya data bidang tanah petani yang disertifikasi 200.000 persil Audit lahan luar jawa (paket) Substansi Inti 2 INFRASTRUKTUR: Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kuali tas produksi serta kemampuan pemasarannya Program : -

Target 2011

Indikator

3.481

538

2 54.274

1

Substansi Inti : -

Program IV : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian


73

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 1 : Pengembangan pengelolaan lahan pertanian

Sasaran

Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanah petani yang layak disertifikasi

Target 2011

3.481

Program : Kegiatan Prioritas 2 : Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan

Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.

Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial

973 unit

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas IV.2 : Pengembangan pengelolaan lahan pertanian

Program V : Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan Prioritas V.1 : Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan

Sasaran


Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.

Target 2011

Indikator


67.813

Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanah petani yang layak disertifikasi Terlaksananya Pengembangan Systeme of Rice Intensificaion 2000 paket (adaptasi iklim) Terbangunnya rumah kompos Tersedianya data bidang tanah petani yang disertifikasi 200.000 persil Audit lahan luar jawa (paket)

3.481

Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial

973 unit

538

2 54.274

1


74


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)

Kegiatan Prioritas 3 : Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan

Terwujudnya kecukup-an kapal perikanan yg laik laut, laik tangkap dan laik simpan, alat tangkasp ikan (sesuai SNI) dan pengawakan yang standar di setiap WPP

Target 2011


Sasaran

20

Kegiatan Prioritas V.2 : Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan

Terwujudnya kecukupan kapal perikanan yg laik laut, laik tangkap dan laik simpan, alat tangkap ikan (sesuai SNI) dan pengawakan yang standar di setiap WPP

Indikator

Target 2011

Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk

35 lokasi

Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), K3, operasional Pelabuhan Perikanan Jumlah & jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan

20 lokasi

125 kapal (125 kapal lainnya dipenuhi melalui DAK KP) 976 unit

Jumlah & jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan

550 unit

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi

976 unit

Pengadaan kapal perikanan >30 GT

120 orang

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi

550 unit

1.980 orang

Program IV : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian b. Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerahdaerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi


75

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 1 : Pengelolaan air untuk pertanian

Sasaran

Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung.....

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Tersedianya unit pengembangan sumber air alternatif skala kecil yang berfungsi. Tersedianya optimasi pe manfaata Air irigasi mela lui perbaikan JITUT/JIDES dan pengembang an TAM) yang berfungsi (ha) Tersedianya (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembang an Embung, chek dam, sumur resapan, Antisipa si kekeringan dan banjir)

Target 2011

1520

Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan

Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan pada 2,55 juta hektar daerah irigasi; 1,21 juta daerah rawa dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi seluas 44,89 ribu hektar

Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung.....

Luas lahan (Ha) budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat

1.167.666 Ha

Data potensi kawasan yang akurat

90

Program VI : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan Prioritas VI.1 :Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan

Program VII : Pengelolaan Sumber Daya Air Kegiatan PrioritasVII.1 : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Target 2011

Indikator

Tersedianya unit pengembangan sumber air alternatif skala kecil yang berfungsi. Tersedianya optimasi pe manfaata Air irigasi mela lui perbaikan JITUT/JI-DES dan pengembang an TAM) yang berfungsi (ha) Tersedianya (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembang an Embung, chek dam, sumur resapan, Antisipa si kekeringan dan banjir)

1520

Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan

Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat (termasuk rehabilitasi gempa Sumbar)

1.167.666 Ha, 90 potensi kawasan

Terjaganya kualitas dan cakupan layanan pada daerah irigasi dan daerah rawa

Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi

56.780,45 hektar

4.378

Program : Kegiatan Prioritas 3 : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Kegiatan Prioritas IV.3 : Pengelolaan air untuk pertanian

Sasaran

497.434

Program : Kegiatan Prioritas 2 :Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan


464.178

4.378

Luas layanan jaringan irigasi yang meningkat (ha)

1 ribu

Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (ha) Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (ha)

300 ribu

Terehabilitasinya jaringan irigasi

161.900,184 hektar

2,315 juta

Beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi

2.153.147,758 hektar


76


Kegiatan Prioritas 4 : Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya

Sasaran

Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air dengan kapasitas 12,0 miliar m3

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Luas layanan jaringan rawa yang meningkat (Ha) Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (Ha) Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara (ha) Jumlah sumur air tanah yang dibangun / ditingkatkan (unit) Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi (unit) Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara (unit) Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun / ditingkatkan (ha) Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi (ha) Jumlah waduk yang dibangun:

Target 2011

Sasaran

Indikator

Target 2011

Meningkatnya luas layanan jaringan rawa

67.859,5 hektar

100 ribu

terehabilitasinya layanan jaringan rawa

171.342 hektar

900 ribu

Operasi dan pemeliharaan jaringan rawa jumlah sumur air tanah yang dibangun

885.509,230 hektar

Terehabilitasinya sumur air tanah Operasi dan pemeliharaan sumur air tanah Meningkatnya luas layanan jaringan tata air tambak

326 sumur air tanah 494 sumur air tanah

Terehabilitasinya jaringan tata air tambak

7.552 hektar

Jumlah waduk dalam pelaksanaan oembangunan, jumlah embung/situ selesai dibangun

8 waduk dalam pelaksanaan pembangunan, 34 embung/situ selesai dibangun 2 waduk selesai di rehabilitasi, 13 waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 50 embung/situ selesai direhabilitasi 179 waduk/ embung/situ

300 440

42

Kegiatan Prioritas VII.2 : Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya

· waduk selesai dibangun

· embung/ situ selesai dibangun


Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air

jumlah waduk selesai di rehabilitasi, jumlah waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan jumlah embung/situ selesai direhabilitasi

34

Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasi dan dipelihara

117 sumur air tanah

8.271,6 hektar


77


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

· waduk dalam pelaksanaan Jumlah waduk yang direhabilitasi

5

· Jumlah waduk selesai direhabilitasi

2

· waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi

13

· Embung/ situ selesai direhabilitasi Jumlah waduk/embung/situ yang diperasikan dan dipelihara

50


Sasaran

Meningkat dan terjaganya ketersediaan air serta terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo

Indikator

Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi Waduk yang dibangun

Target 2011

9 kawasan 1 Waduk Bendo (Ponorogo)

1 Wadung Gondang (sragen) Penyelesaian 1 Waduk Gonggang 1 Waduk Kresek (Madiun) 1 Waduk Kedung Bendo (Pacitan)

179

Terlaksananya penanganan sedimen

7 Waduk yang direhabilitasi

1 Waduk Kendang (Blora) 1 Waduk Pidekso (Wonogiri) Tertanganinya Sedimen Waduk Wonogiri dan Konservasi DAS Keduang Rehabilitasi 7 Waduk (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)


78


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011


Sasaran

Rehabilitasi Embung / Waduk Lapangan

pemeliharaan waduk

konservasi kawasan sumber air c. Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan ystem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya Program : Kegiatan Prioritas 1 :Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika

Layanan komunikasi dan informatika di wilayah non komersial

Substansi Inti 3 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi Program : -

§ Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi

1

§ Prosentase desa yang dilayani akses internet

0.2

Program VIII : Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kegiatan Prioritas VIII.1 :Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika


Target 2011

Indikator

Terehabilitasi Embung / Waduk Lapangan Operasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo Konservasi Kali Tirtomoyo & Kali Asin

§ Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi

1

§ Prosentase desa yang dilayani akses internet

0.2

Substansi Inti : -

Program IX : Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing


79

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 1 : Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Dan Veteriner

Kegiatan Prioritas 2 : Penelitian dan pengembangan tanaman pangan

Sasaran

Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Percepatan Produksi Swasembada Daging Sapi (P2SDS)

Peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung ketahanan dan kemandirian pangan yang mencakup padi, serealia, kacangkacangan dan umbiumbian,

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah rekomendasi pembangunan peternakan & veteriner, disemi nasi, promosi, publikasi

10

Jumlah SDG peternak-an, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi Jumlah galur baru ternak dan TPT yang dihasilkan Jumlah inovasi peternakan, TPT dan veteriner yang dihasilkan dan dialihkan/didesiminasika n kepada pengguna

112

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas IX.1 : Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Dan Veteriner

Sasaran

Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Percepatan Produksi Swasembada Daging Sapi (P2SDS)

6 24

Jumlah varietas unggul baru

5–6

Jumlah teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer Jumlah aksesi sumberdaya ystem (SDG) teridenti fikasi, terkoleksi dan terkonservasi sifat varietas

5

800

Kegiatan Prioritas IX.2 : Penelitian dan pengembangan tanaman pangan

Peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung ketahanan dan kemandirian pangan yang mencakup padi, serealia, kacangkacangan dan umbiumbian,

Target 2011

Indikator

Jumlah rekomendasi pembangunan peternakan & veteriner, disemi nasi, promosi, publikasi

10

Jumlah SDG peternak-an, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi Jumlah galur baru ternak dan TPT yang dihasilkan Jumlah inovasi peternakan, TPT dan veteriner yang dihasilkan dan dialihkan/didesiminasikan kepada pengguna Jumlah penelitian konsorsium sapi perah dan sapi potong Jumlah varietas unggul baru

112

Jumlah teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer Jumlah aksesi sumberdaya ystem (SDG) teridenti fikasi, terkoleksi dan terkonservasi sifat varietas

5

6 22

2 keg

5

800


80


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, serealia, kacang-kacangan & umbi-umbian dengan SMM ISO 90012000

Kegiatan Prioritas 3 :Penelitian dan Pengembangan hortikultura

Kegiatan Prioritas 4 :Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan

Meningkatnya inovasi teknologi tan. Hortikultura mendukung pengembangan kawasan hortikutura

Peningkatan inovasi tek. Tan. Perkebunan untuk mening-katkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tan. Perkebunan

Target 2011

131

Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi Jumlah benih sumber : Sayuran

600 acc 3978

Jumlah teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman perkebunan Jumlah produk olahan tanaman perkebunan

Sasaran

BS 10 ton FS 20 ton

Jumlah VUB yg diminati knsumen

VUB buah trop dan sub trop Aksesi mutasi buah trop Planlet, benih, stek tan hias Jumlah benih bt bwh dan bt atas hsl SE Jumlah teknologi prod hortikultura ramah lingkungan Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan


Kegiatan Prioritas IX.3 :Penelitian dan Pengembangan hortikultura

Meningkatnya inovasi teknologi tan. Hortikultura mendukung pengembangan kawasan hortikutura

22.000 GO 25 ton 15035 batang

960 202400 500000 12

10

47

24

Kegiatan Prioritas IX.4 :Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan

Peningkatan inovasi tek. Tan. Perkebunan untuk mening-katkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tan. Perkebunan

Target 2011

Indikator

Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, serealia, kacang-kacangan & umbi-umbian dengan SMM ISO 90012000 Jumlah penelitian konsorsium padi, kedelai, dan gandum Jumlah VUB yg diminati knsumen

BS 10 ton FS 20 ton

Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi Jumlah benih sumber : Sayuran

600 acc 3978

VUB buah trop dan sub trop Aksesi mutasi buah trop Planlet, benih, stek tan hias Jumlah benih bt bwh dan bt atas hsl SE Jumlah teknologi prod hortikultura ramah lingkungan Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan

Jumlah teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman perkebunan Jumlah produk olahan tanaman perkebunan

2 keg

131

22.000 GO 25 ton 15035 batang

960 202400 500000 12

10

47

24


81


Kegiatan Prioritas 5 : Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya ystem pertanian

Sasaran

Peningkatan inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan pemanfaatan sumberdaya ystem pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah aksesi SDGP dan database yang dikonservasi atau diremajakan

2250 aksesi; 4 dtbase

Jumlah varietas atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur genjah Jumlah galur harapan gandum tropis

Keragaman 50 galur kedelai; 5 Galur transgenik (FUT) Galur gandum transgenik ZmDreb2A 20-35 galur hibrida jagung adaptif kondisi pupuk rendah 20 isolat potensial biofertilizer

Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik Jumlah biofertilizer untuk padi dan tebu

Jumlah tanaman manggis dan durian tanpa biji

Jumlah peta gen sifatsifat penting pada kelapa sawit, jarak pagar dan sapi

2 metode transformasi dan perbanyakan 258 sekuens DNA target


Kegiatan Prioritas IX.5 : Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya ystem pertanian

Sasaran

Peningkatan inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan pemanfaatan sumberdaya ystem pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian

Indikator

Target 2011

Penyediaan jumlah bibit kakao (batang) melalui teknologi SE mendukung Gernas Kakao Jumlah penelitian konsorsium kelapa sawit, kakao, dan jarak pagar Jumlah aksesi SDGP dan database yang dikonservasi atau diremajakan

5 juta bibit

Jumlah varietas atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur genjah Jumlah galur harapan gandum tropis

Keragaman 50 galur kedelai; 5 Galur transgenik (FUT) Galur gandum transgenik ZmDreb2A 20-35 galur hibrida jagung adaptif kondisi pupuk rendah 3 klon gen target kandidat; 3 gen faktor transkripsi; 3 konstruksi cDNA 2 metode transformasi dan perbanyakan 258 sekuens DNA target

Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik Jumlah klon gen pengendali sifat toleran kekeringan, produktivitas dan umur genjah

Jumlah tanaman manggis dan durian tanpa biji

Jumlah peta gen sifat-sifat penting pada kelapa sawit, jarak pagar dan sapi

3 keg

2250 aksesi; 4 dtbase


82


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : -

Kegiatan Prioritas 6 : Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan Keamanan Hayati

Kebijakan teknis pengawasan keamanan hayati yang efektif dalam operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati; dan sistim informasi yang optimal dalam mendukung operasional Program Barantan

Jumlah Rumusan Kebijakan teknis operasional peng-awasan keamanan hayati

2

Tingkat kesiapan infrastruktur sistem informasi Barantan Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan

0.5

Meningkatnya inovasi teknologi pascapanen dan pengembangan produk hasil pertanian

Program : -

Program X : Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Kegiatan Prioritas X.1 : Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan Keamanan Hayati

Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura

4

Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor Produk baru dengan peningkatan nilai tambah

6

Program IX : Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing Kegiatan Prioritas IX.6 : Penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian

4

Target 2011

Sasaran

Indikator

Kebijakan teknis pengawasan keamanan hayati yang efektif dalam operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati; dan sistim informasi yang optimal dalam mendukung operasional Program Barantan

Jumlah Rumusan Kebijakan teknis operasional peng-awasan keamanan hayati

2

Tingkat kesiapan infrastruktur sistem informasi Barantan Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan oleh instansi terkait, pengguna jasa, dan unit kerja lingkup Barantan

0.5

Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura dan daging

4

Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor Jumlah produk pengembangan/ product development untuk peningkatan nilai tambah

6

0.5

Program : Kegiatan Prioritas 7 : Penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian


Meningkatnya inovasi teknologi pascapanen dan pengembangan produk hasil pertanian

0.5

4

Program VI : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya


83

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 8 : Pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya

Sasaran

Sentra produksi perikan an budidaya dengan komoditas unggulan dan teknologi inovatif.

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat.

Target 2011

1

Program : -

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas VI.2 : Pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya

Program XI : Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kegiatan Prioritas XI.1 : Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan tangkap

Kegiatan Prioritas 9 : Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan tangkap

Wilayah perairan yang teridentifikasi potensi produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDInya

Jumlah rekomendasi pengelolaan

6 buah

Kegiatan Prioritas 10 : Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan budidaya

HKI, rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang menin gkatkan efisiensi produk si, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan. HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.

Jumlah rekomendasi , ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan

5

Kegiatan Prioritas XI.2 : Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan budidaya

Jumlah HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.

HKI : 1 Paket Teknologi: 3

Kegiatan Prioritas XI.3 : Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Prioritas 11 : Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Program : -

Sasaran

Target 2011

Indikator

Sentra produksi perikan an budidaya dengan komoditas unggulan dan teknologi inovatif.

Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat.

1

Wilayah perairan yang teridentifikasi potensi produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDInya serta jumlah inovasi teknologi dan rekomendasi pengelolaannya. HKI, rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang menin gkatkan efisiensi produk si, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan. HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.

Jumlah rekomendasi pengelolaan

6 buah

Jumlah rekomendasi , ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan

8

Jumlah HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.

HKI : 1 Paket Teknologi: 1

Program XII : Peningkatan Kemampuan IPTEK UntukPenguatan Sistem Inovasi Nasional


84

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 12 : Litbang Ketahanan Pangan

Sasaran

Kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan pangan khususnya pengembangan pupuk ekologis dan benih unggul-adaptif terhadap lingkungan sub-optimal, teknologi panen, teknologi pengelolaan lahan marjinal untuk produksi pangan,

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah kebijakan

3

Jumlah riset bersama

4

Program : Kegiatan Prioritas 13 : Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler Litbang pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia

Litbang keanekaragaman pangan Kegiatan Prioritas 14 : Penelitian Bioteknologi Peternakan Modern

Benih unggul berbasis biologi molekuler Pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia

Keanekaragaman pangan Terbangunnya fasilitas litbang bioteknologi peternakan modern

Jumlah varietas Benih unggul Percontohan produksi pupuk organik di pedesaan Aplikasi pupuk organik pada paket biovillage Jumlah varietas Fasilitas Laboratorium dan peralatannya

2

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas XII.1 : Litbang Ketahanan Pangan

Program XIII : Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK Kegiatan Prioritas XIII.1 : Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler Litbang pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia

Kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan pangan khususnya pengembangan pupuk ekologis dan benih unggul-adaptif terhadap lingkungan sub-optimal, teknologi panen, teknologi pengelolaan lahan marjinal untuk produksi pangan,

Target 2011

Indikator

Jumlah kebijakan

2


1

Benih unggul berbasis biologi molekuler Pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia

Jumlah varietas Benih unggul Aplikasi pupuk organik pada paket biovillage

2

Keanekaragaman pangan Terbangunnya fasilitas litbang bioteknologi peternakan modern

Jumlah varietas Fasilitas Laboratorium dan peralatannya

2 1

1

1 2 1

Litbang keanekaragaman pangan Kegiatan Prioritas XIII.2 : Penelitian Bioteknologi Peternakan Modern

Paket pengembangan program biotek peternakan Program : -

Sasaran

Paket pengembangan program biotek peternakan Program XIV : Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi


85

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 15 : Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi

Sasaran

Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.

Buku 1 RKP 2011

Indikator

varietas padi (padi sawah, padi gogo, padi dataran tinggi dan padi hibrida)

varietas kedelai (jenis biji besar, genjah, produksi tinggi dan jenis biji hitam) varietas kacang tanah dan kacang hijau varietas gandum tropis dan sorghum

Target 2011

1

Termanfaatkannya teknologi pupuk berimbang untuk mendukung ketahanan pangan

Program XV : Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kegiatan Prioritas XV.1 : Pengembangan Pupuk Berimbang SRF, BCOF, Nano Mineral Fertilizer dan Pupuk Hayati

Survei, pilot plant

Pilot project, pengujian Pilot plant, biofertilizer Pengujian, alih tekn Rekomendasi

Kegiatan Prioritas XIV.1 : Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi

Sasaran

Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.

1

Program : Kegiatan Prioritas 16 : Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pupuk Berimbang


3

Termanfaatkannya teknologi pupuk berimbang untuk mendukung ketahanan pangan

Target 2011

Indikator

varietas padi (padi sawah, padi gogo, padi dataran tinggi dan padi hibrida)

1

varietas kedelai (jenis biji besar, genjah, produksi tinggi dan jenis biji hitam)

0

varietas kacang tanah dan kacang hijau varietas gandum tropis dan sorghum

0

Jumlah prototipe produk SRF NPK granul, model plasma gasifier, pilot project SRF NPK, pilot plant BCOF, pilot plant pupuk hayati Slow Release Fertiliser (SRF) BCOF Pupuk Hayati

1

1000 TPY 300 TPY 1000 TPY


86


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti 4 : INVESTASI, PEMBIAYAAN, DANSUBSIDI: Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau a. Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk yste oleh pelaku usaha dan pemerintah Program : -

Kegiatan Prioritas 1 : Pengelolaan produksi tanaman serealia


Sasaran

Target 2011

Indikator

Substansi Inti : -

Meningkatnya perluasan penerapan budi-daya tanaman serealia yang tepat dan berkel-anjutan untuk pening-katan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.

Penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) :

2975,25

SLPTT padi non hibrida (ribu ha) SLPTT padi hibrida (ribu ha) SLPTT Padi lahan kering (ribu ha) SLPTT Jagung hibrida (ribu ha) Peningkatan area produ ksi gandum (ribu ha) Peningkatan area produ ksi sorghum (ribu ha)

2200 250 350 175 0,13 0,13

Program XVI : Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Kegiatan Prioritas XVI.1 : Pengelolaan produksi tanaman serealia

Meningkatnya perluasan penerapan budi-daya tanaman serealia yang tepat dan berkel-anjutan untuk pening-katan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.

Penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) :

2975,25

SLPTT padi non hibrida (ribu ha) SLPTT padi hibrida (ribu ha) SLPTT Padi lahan kering (ribu ha) SLPTT Jagung hibrida (ribu ha) Peningkatan area produ ksi gandum (ribu ha) Peningkatan area produ ksi sorghum (ribu ha)

2200 250 350 175 0,15 0,15


87


Kegiatan Prioritas 2 : Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian

Kegiatan Prioritas 3 : Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan

Sasaran

Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman kacangkacangan dan umbiumbian yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.

Pembinaan lembaga perbenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budi-daya tanaman pangan yang tepat

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Peta sentra produksi serealia (paket) Data luas tanam komoditas serealia Penerapan budidaya (ribu ha) :

1

SLPTT kedelai (ribu ha) SLPTT kacang tanah (ribu ha) SLPTT kacang hijau (ribu ha) PTT kacang hijau (ribu ha) PTT ubi kayu (ribu ha) PTT ubi jalar (ribu ha) PTT pangan lokal (ribu ha) Peta sentra produksi Kabi (paket) Data luas tanam komoditas Kabi (paket) Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat :

300 100

BPSBTPH (Balai)

31

BBI (Balai)

32


Sasaran

1 426,56

Kegiatan Prioritas XVI.2 : Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian

Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman kacangkacangan dan umbiumbian yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.

10 6,54 9,96 0,06 1 1 Kegiatan Prioritas XVI.3 : Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan

Pembinaan lembaga perbenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budi-daya tanaman pangan yang tepat

Target 2011

Indikator

Peta sentra produksi serealia (paket) Data luas tanam komoditas serealia Penerapan budidaya (ribu ha) :

1

SLPTT kedelai (ribu ha) SLPTT kacang tanah (ribu ha) SLPTT kacang hijau (ribu ha) PTT kacang hijau (ribu ha) PTT ubi kayu (ribu ha) PTT ubi jalar (ribu ha) PTT pangan lokal (ribu ha)

300 100

Peta sentra produksi Kabi (paket) Data luas tanam komoditas Kabi (paket) Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat :

1

Tersusunnya roadmap kebutuhan & ketersediaan benih (paket) Tersusunnya kebijakan sistem subsidi benih (paket)

1

1 426,56

10 6,54 9,96 0,06

1

1


88


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : -

Kegiatan Prioritas 4 : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

Kegiatan Prioritas 5 : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan

Berkembangnya sistem agribisinis yang mampu menyediakan produk buah yang cukup, bermutu dan aman konsumsi

Berkembangnya system agribisnis yang mampu menyediakan produk sayuran dan biofarmaka yang cukup, bermutu dan aman konsumsi

Laju pertumbuhan produksi tanaman buah

0,053

Proporsi produk buah bermutu di pasar

0,25

Laju pertumbuhan produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka

3,8%


Program XVII : Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Holtikultura Berkelanjutan Kegiatan Prioritas XVII.1 : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

Kegiatan Prioritas XVII.2 : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan

Sasaran

Berkembangnya sistem agribisinis yang mampu menyediakan produk buah yang cukup, bermutu dan aman konsumsi

Target 2011

Indikator

Tersusunnya rancangan revitalisasi perbenihan (paket) BPSBTPH (Balai) BBI (Balai)

1

Produksi Tanaman Buah (ton), dan laju pertumbuhan produksi (%)

5,30%

Buah Tahunan dan Perdu (ton) Buah Semusim dan Merambat (ton) Buah Terna (ton)

10.010.038 (4,82 %) 862.467 (5,90 %) 8.715.773 (2,67 %) 19.588.277 (3,90%)

Total Buah (ton) dan Rata-rata Pertumbuhan (%) Proporsi produk buah bermutu di pasar melalui: Laju Peningkatan Produktivitas kebun buah (mengajukan registrasi) Jumlah pelaku usaha panutan (Champion), Gapoktan/Asosiasi Hortikultura Laju peningkatan ketersediaan produk buah berkualitas di pasar Produksi dan laju pertumbuhan Tanaman Sayuran dan biofarmaka :

32 30

0.25 0.05

0.15

0.05

3,80%


89


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Laju pertumbuhan luas panen Tanaman sayuran dan biofarmaka

Target 2011

2,5%


Sasaran

Target 2011

Indikator

Sayuran Umbi (ton)

2.530.697 (2,75 %)

Sayuran Daun (ton)

3.275.218 (2,78 %) 5.093.775 (3,70 %) 55.101 (8,98 %) 10.954.791 (3,23%)

Sayuran Buah (ton) Jamur (ton) Total Sayuran (ton) dan Rata-rata Pertumbuhan (%) Tanaman Biofarmaka Rimpang (kg) Tanaman Biofarmaka Non Rimpang (kg) Total Biofarmaka (kg) dan Rata-rata Pertumbuhan (%) Laju Pertumbuhan luas panen tanaman sayuran dan biofarmaka (kenaikan terhadap tahun sebelumnya) Laju Peningkatan mutu produk tanaman sayuran dan biofarmaka Laju Peningkatan Produktivitas lahan usaha tanaman sayuran dan biofarmaka Jumlah pelaku usaha panutan (Champion), Gapoktan/Asosiasi Hortikultura

433.872.743 (3,82 %) 72.532.716 (3,58 %) 506.405.459 (4,72 %) 2,5%

0.1

0.15


90

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 6 : Pengembangan sistem perbenihan, pupuk dan sarana produksi lainnya

Sasaran

Peningkatan usaha/produsen benih, pupuk dan sarana produksi lainnya guna mendukung keber lanjutan ketersediaan produk hortikultura yang berdaya saing.

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

% jumlah usaha/produsen benih hortikultura

Kegiatan Prioritas XVII.3 : Pengembangan sistem perbenihan, pupuk dan sarana produksi lainnya

Benih buah (%) Benih sayur umbi (%) Benih sayur biji (%) Benih tanaman hias (%) % penggunaan benih bermutu

3 2 1 2

buah (%) sayur umbi (%) benih sayur biji (%)

65 19,5 76,6

Program : -

Kegiatan Prioritas 7 : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim

Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman semusim (tebu,kapas, tembakau dan nilam)

Capaian luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman semusim (tebu, kapas, nilam, tembakau, dan aneka tanaman semusim lainnya) (Intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi) Swasembada Gula Nasional Ø Tebu Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri Ø Kapas Pengembangan Komoditas Ekspor Ø Tembakau Ø Nilam


-

509

18

205 15

Program XVIII : Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Prioritas XVIII.1 : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim

Sasaran

Peningkatan usaha/produsen benih, pupuk dan sarana produksi lainnya guna mendukung keber lanjutan ketersediaan produk hortikultura yang berdaya saing.

Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman semusim (tebu,kapas, tembakau dan nilam)

Target 2011

Indikator

Ketersediaan benih bermutu melalui penambahan jumlah usaha/produsen benih

a) benih buah 3%, b) benih sayur 2%, c) benih tanaman hias 1%, d) benih biofarmaka 2%

Prosentase ketersediaan pupuk dan sarana produksi lainnya

Pupuk (10%); Sarana produksi lainnya (8%)

Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman semusim (tebu, kapas, nilam, tembakau, dan aneka tanaman semusim lainnya) (Intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi) Swasembada Gula Nasional Ø Tebu Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri Ø Kapas Pengembangan Komoditas Ekspor Ø Tembakau Ø Nilam

-

572

18

205 15


91

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 8 : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar

Kegiatan Prioritas 9 : Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan Program : -

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh)

Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh dan aneka tanaman rempah dan penyegar lainnya) (Intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi): Pengembangan Komoditas Ekspor Ø Kopi Ø Teh Ø Kakao Ø Lada Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri Ø Cengkeh Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha) Rehabilitasi Intensifikasi Peremajaan Pengendalian OPT Pemberdayaam petani (kelompok Tani) Ø Jumlah penggunaan benih unggul bermutu

Terfasilitasinya penyediaan benih unggul bermutu

Target 2011

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas XVIII.2 : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar

Sasaran

Indikator

Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh)

Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh dan aneka tanaman rempah dan penyegar lainnya) (Intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi): Pengembangan Komoditas Ekspor Ø Kopi Ø Teh Ø Kakao Ø Lada Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri Ø Cengkeh Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha) Rehabilitasi Intensifikasi Peremajaan Pengendalian OPT Pemberdayaam petani (kelompok Tani) Ø Jumlah penggunaan benih unggul bermutu

1308 130 1746 193

469

93,15 49,45 27,40 170,00 8500,00 48

Kegiatan Prioritas XVIII.3 : Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan Program XIX : Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Terfasilitasinya penyediaan benih unggul bermutu

Target 2011

1308 130 1746 193

469

27,75 17,75 15,15 60,45 3020 48


92

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 10 : Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal

Kegiatan Prioritas 11 : Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal

Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas XIX.1 : Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal

Indikator

Peningkatan kualitas & kuantitas benih dan bibit ternak

Revitalisasi perbenihan dan perbibitan sapi, kambing/domba dan unggas, termasuk UPTD dalam rangka peningkatan kualitas semen Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu peternakan melalui peningkatan embrio (embrio ekor) Fasilitasi Penyediaan bibit sapi 200 ribu ekor pertahun (kredit KUPS) Penambahan jumlah peserta dan pembinaan pelaksanaan KUPS (propinsi)

3050

Pengembangan ternak potomg (sapi ekor)

23760

Swasembada daging sapi (share produk dalam negeri %) Pemanfaatan 700 rb ha lahan kehutanan untuk pengembangan peternakan Revitalisasi persusuan (ekor) Penyediaan sumber pembiayaan pertanian (SMD, LM3) (kelompok) Pembangunan pos IB

76

Peningkatan kualitas & kuantitas benih dan bibit ternak

Peningkatan kuantitas semen (dosis)

3050

Penguatan kelembaga-an perbibitan dgn Good Breeding Practices

· Peningkatan produksi embrio

490

Penerapan standar mu-u benih dan bibit ternak

Bibit sapi

3068

Peningkatan bibit sapi

Penerapan teknologi perbibitan

· Bibit unggas lokal

60.6

Penambahan Provinsi peserta KUPS

Pengembangan usaha dan investasi perbibitan Meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia

· Bibit Kambing/domba

2020

Pengembangan ternak potomg (ekor)

23760

Pengembangan sapi perah (ekor)

1375

Pengembangan Integrasi tanaman ternak (unit)

83

Pengembangan alsin ternak ruminansia

468

Kegiatan Prioritas XIX.2: Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal

Target 2011

Sasaran

Meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia

490

200000

20

100

1833 720

401


93


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011


Sasaran

Meningkatnya populasi dan produksi hasil olahan ternak ruminansia terkait dengan Dampak Perubahan Iklim

Kegiatan Prioritas 12 : Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal

Meningkatnya populasi dan produksi, serta meningkatnya pendayagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia

Program : -

Pengembangan kelompok unggas lokal

290

Pengembangan kelompok non unggas Pengembangan pakan ternak Pengembangan alsin ternak

45

Kegiatan Prioritas XIX.3 : Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal

35

Meningkatnya populasi dan produksi, serta meningkatnya pendayagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia

Target 2011

Indikator

Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan holti kulture (klp) (Dampak Perubahan Iklim) Restrukturisasi perunggasan/pengemban gan kelompok unggas lokal (kelompok)

0

Pengembangan kelompok non unggas Pengembangan pakan ternak dan alsin

45

150

83

290

35

45 Program XX : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Pertanian


94

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 13 : Pelayanan perizinan dan investasi

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Target 2011

Peningkatan penerimaan penyiapan bahan analisa, fasilitas proses teknis permohonan ijin, pendaftaran di bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, benih/bibit, produk ternak dan pangan segr serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi

Jumlah ijin usaha pertanian, ijon pemasukan/ pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan

2850

Bahan informasi dan bahan kebijakan pengembangan investasi pertanian

1 paket

Program : -

Kegiatan Prioritas 14 : Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian

Kegiatan Prioritas 15 : Pengembangan pengolahan hasil pertanian

Meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian

Berkembangnya pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan

Jumlah usaha pascapanen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu.

Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing

330 unit

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas XX.1 : Pelayanan perizinan dan investasi

Program XXI : Peningkatan Nilai Tambah Daya Asing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Kegiatan Prioritas XXI.1 : Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian

Indikator

Peningkatan penerimaan penyiapan bahan analisa, fasilitas proses teknis permohonan ijin, pendaftaran di bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, benih/bibit, produk ternak dan pangan segr serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi

Jumlah ijin usaha pertanian, ijon pemasukan/ pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan

2850

Bahan informasi dan bahan kebijakan pengembangan investasi pertanian

1 paket

Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu.

330 unit

Meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian

+ 54 unit organik 42 sertifikat 3400

Kegiatan Prioritas XXI.2: Pengembangan pengolahan hasil pertanian

Target 2011

Sasaran

Berkembangnya pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan

Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing %Peningkatan agroindustri susu segar % Peningkatan produksi tepung cassava fermentasi % Peningkatan produksi gula rakyat non tebu

+ 54 unit organik 42 sertifikat 216

10%/tahun 5%/thn

10%/ tahun


95

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 16 : Pengembangan pemasaran internasional

Kegiatan Prioritas 17 : Pengembangan penangangan pasca panen pertanian

Sasaran

Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian

Meningkatnya penanganan pasca panen hasil pertanian

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Meningkatnya jumlah ekspor hasil pertanian

0.15

Meningkatnya jumlah surplus neraca perdagangan hasil pertanian Jumlah kelompok tani (poktan/gapoktan) yg menerapkan penangnan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu

0.3

1980

Program : Kegiatan Prioritas 18 : Pemantapan sistem penyuluhan pertanian

Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian

Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk

245

Jumlah kelembagaan petani (gapoktan)

28.304

Jumlah BPP model Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang berkualitas (orang)

336 27.393

Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyu luhan pertanian

30


Sasaran

Target 2011

Indikator

Kegiatan Prioritas XXI.3 : Pengembangan pemasaran internasional

Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian

Jumlah ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian

15% & 30%

Kegiatan Prioritas XIX.4 : Pengembangan penangangan pasca panen pertanian

Meningkatnya penanganan pasca panen hasil pertanian

Jumlah kelompok tani (poktan/gapoktan) yg menerapkan penangnan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu % Peningkatan produksi kakao fermentasi, karet bokar, mete % Peningkatan produksi pakan ternak berbahan baku lokal

162

Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K (Bakorluh dan Bapeluh) Jumlah kelembagaan petani (gapoktan) yang dibina dan dikembangkan (unit) Jumlah BPP model Jumlah ketenagaan penyuluh pertanian (orang) yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya (BOP dan Honor THL TB TP) jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyu luhan pertanian

345

Program XXII : Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Pertanian Kegiatan Prioritas XXII.1 : Pemantapan sistem penyuluhan pertanian

Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian

10%/thn

10%/thn

38304

350 36000

9


96


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : -

Kegiatan Prioritas 19 : Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Kegiatan Prioritas 20 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian

Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif

Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran

Vol. dan frek. Operasional Karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati

400 rb

Tingkat kesesuaian tindakan karantina dan operasional pengawas-an keamanan hayati.

1

Tingkat penurunan NNC (Notification of Non Compliance)

0.5

Peningkatan Indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa Jml ujicoba teknik dan metoda tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati

0.8

Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi) Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi

6000

5

6

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Program X : Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Kegiatan Prioritas X.2: Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Kegiatan Prioritas X.3 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian

Sasaran

Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif

Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukan dan pengeluaran

Target 2011

Indikator

Vol. dan frek. operasional tindakan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (sertifikasi karantina) Prosentase peningkatan indeks kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan terhadap kebijakan, standar, teknik dan metoda yang diberlakukan Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian Peningkatan Indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa Jml teknik dan metoda tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang diujicobakan dan dikembangkan

400 rb

Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi) Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi

6000

0.2

0

0.15

10

6


97


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator


Target 2011

Program : Kegiatan Prioritas 21 : Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan

Kegiatan Prioritas 22 : Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan

Kawasan potensi perikanan budidaya menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable.

Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat.

Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan dan jumlah tenagakerja yang memiliki kopetensi. Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar (juta ton)

788 kelompok 1.182 orang

Jumlah produksi perikanan budidaya air payau. (ton) Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah usaha perikanan budidaya yang bersertifikat

1.322.280

Terbangunnya kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.

Jumlah kawasan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Kawasan potensi perikanan budidaya menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable.

1.203 unit usaha 26 Lab uji 4 LSSM

1,8

Kegiatan Prioritas VI.4 : Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan

Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat.

3.703.400 ton 2.000 uni

Program : Kegiatan Prioritas 23 : Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil

Program VI : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan Prioritas VI.3 : Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan

Sasaran

1 PP PPI

5

Program V : Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan Prioritas V.4 : Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil

Terbangunnya kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.

Target 2011

Indikator

Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan dan jumlah tenagakerja yang memiliki kopetensi. Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi

788 kelompok 1.182 orang

Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar (juta ton)

1,8

Jumlah produksi perikanan budidaya air payau. (ton) Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah usaha perikanan budidaya yang bersertifikat & memenuhi standar

1.322.280

Jumlah alokasi pembinaan dan pengelolaan usaha mendukung minapolitan

37 lokasi minapolitan

1.203 unit usaha 26 Lab uji 4 LSSM

3.703.400 ton 2.000 uni


98


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah KUB yang Mandiri.

1.200 KUB

Jumlah usaha perikanan tangkap yang layak dan bankable

1.200 KUB

Program : Kegiatan Prioritas 24 : Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan

Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin

Jumlah sarana prasara-na pengolahan (lokasi)

66

Jumlah sentra pengolahan (lokasi)

5

Volume produksi dari UKM (juta ton)

2,4

Program : Kegiatan Prioritas 25 : Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan

Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu

Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan tangkap

9.000 SIUP, SIPI/SIKPI

Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3000


Program XXIII : Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kegiatan Prioritas XXIII.1 : Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan

Program V : Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan Prioritas V.5 : Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan

Sasaran

Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin

Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu

Target 2011

Indikator

Jumlah Pengembangan Kelembagaan Usaha (KUB yang mandiri dan Bankable) dan kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki KUB yang mandiri

1200 KUB; 33 prov

Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai target produksi pengolahan

66 lokasi (58 lokasi lama dan 8 lokasi baru)

Jumlah sentra pengolahan hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil, dan menengah Jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar mutu hasil perikanan

23 lokasi (19 lokasi lanjutan dan 4 lokasi baru) 427 UPI

Jumlah ijin pelaku usaha perikanan tangkap memenuhi ketaatan dan keabsahan laporan serta sistem pelayanan usaha penangkapan ikan

9.000 SIUP, SIPI/SIKPI

Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3000


99


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumberdaya ikan di setiap WPP

Target 2011

Kegiatan Prioritas 27 : Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan

Meningkatnya jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN)

Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor perikanan

Jumlah unit l perikanan yang memenuhi standar ketenagakerjaan sesuai SKKNI

Jumlah penambahan negara tujuan ekspor

430 UPI

3

Program : Kegiatan Prioritas 28 : Penyuluhan kelautan dan perikanan

Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan

Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluh

Sasaran

5.900 SIPI

Program : Kegiatan Prioritas 26 : Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan


400 kelompok di 60 kawasan

Program XXIII : Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kegiatan Prioritas XXIII.2 : Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan

Kegiatan Prioritas XXIII.3 : Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan Program XXIV : Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Kegiatan Prioritas XXIV.1 : Penyuluhan kelautan dan perikanan

Meningkatnya jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan jumlah unit pengolhan ikan yang memenuhi standar ketenagakerjaan

Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor perikanan

Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan

Indikator

Target 2011

Jumlah alokasi kapal dalam SIUP

5.900 SIPI

Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar ketenagakerjaan yang kompeten dan kapabel

430 UPI

Jumlah UMKM dan Unit usaha skala besar (USB) yang melakukan kemitraan usaha di Minapolitan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah penambahan negara tujuan ekspor dan jumlah UKM binaan yang berpotensi ekspor

900 UMKM dan 33 USB

Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluh

400 kelompok di 50 kawasan

3 negara; 50 UKM


100

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 29 : Pelatihan kelautan dan perikanan

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar

Indikator

Target 2011

Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar serta jumlah lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar

8000 masyarakat 1.300 aparatur

Program : Kegiatan Prioritas 30 : Revitalisasi Industri Pupuk

Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 1 pabrik

Persen kemajuan

0.4

Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 5 pabrik urea baru Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 5 pabrik pupuk NPK

Persen kemajuan

0.4

Persen kemajuan

0.4

Program : Kegiatan Prioritas 31 : Revitalisasi Industri Gula

(1)Restrukturisasi 3 industri permesinan untuk pendukung PG (2)Otomatisasi 19 PG (3) Perpres tentang kebijakan terpadu revitalisasi PG, koordinator kelembagaan Fasilitasi pembangunan pabrik gula baru

Pabrik Persen

Pabrik

0.4

Tersusunnya laporan keuangan BSBL yang transparan dan akuntabel

Laporan Keuangan belanja subsidi lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu

Kegiatan Prioritas XXIV.2 : Pelatihan kelautan dan perikanan

Program XXV : Revitalisasi dan Penembuhan Basis Industri Manufaktur Kegiatan Prioritas XXV.1 : Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

Program XXVI : Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Kegiatan Prioritas XXVI.1 : Revitalisasi Industri Gula

Sasaran

Target 2011

Indikator

Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar

Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar serta jumlah lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar

8000 masyarakat 1.300 aparatur

Fasilitasi 5 Pembangunan pabrik pupuk baru dan pabrik pupuk NPK Peta potensi bahan baku pupuk organik di 100 kabupaten/kota

Persen kemajuan

0.4

Persen kemajuan

0.25

Fasilitasi pembangunan 3 pabrik gula baru

Persen kemajuan

0.4

Jumlah pabrik gula terestrukturisasi

Pabrik

10

Tersusunnya laporan keuangan BSBL yang transparan dan akuntabel

Laporan Keuangan belanja subsidi lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu

1

10

b. Penyediaan pembiayaan yang terjangkau Program : Kegiatan Prioritas 1 : Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain (BSBL)


1

Program XXVII : Pengelolaan Anggaran Negara Kegiatan Prioritas XXVII.1 : Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain (BSBL)


101

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 2 : Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel

1. Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien

1

2. Penyediaan anggarn secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menunjang program di bidang pangan, pertanian, dan industri perdesaan sesuai dengan persetujuan 3. PMK No.261/2008 tentang tata cara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk 4. Dokumen RAPBN-P 2010 tentang perubahan system pengelolaan pendanaan BLU Tanah dan Land Capping untuk ditampung dalam APBN-P 2010 5. Peraturan pelaksanaan anggaran R&D berdasarkan program prioritas K/L yang bersangkutan sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBN

1

c. Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau. Program : -

Target 2011

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas XXVII.2 : Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)

Sasaran

Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel

Target 2011

Indikator

Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien

1

0.4

-

-

Program XVI : Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan


102

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 1 : Penyaluran subsidi benih tanaman pangan Kegiatan Prioritas 2 : Penyaluran pupuk bersubsidi

Sasaran

Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi Tersalurnya pupuk bersubsidi

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton) Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)

Target 2011

211,99

Kegiatan Prioritas XVI.4 : Penyaluran subsidi benih tanaman pangan

11,32

Kegiatan Prioritas XVI.5 : Penyaluran pupuk bersubsidi

Program : Kegiatan Prioritas 3 : Pengembangan sistem perbenihan ikan

Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat.


Jumlah produksi induk unggul (ekor, berat, unit kebun bibit)

8 juta; 350.420 ton; 3.650 unit

Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat

63 unit

Program VI : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan Prioritas VI.6 : Pengembangan sistem perbenihan ikan

Substansi Inti 5 : PANGAN DAN GIZI: Peningkatan Kualitas Gizi dan Keanekaragaman Pangan Melalui Pola Pangan Harapan

Substansi Inti : -

Program : -

Program XIX : Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Kegiatan Prioritas XIX.4 : Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan

Kegiatan Prioritas 1 : Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan

Sasaran

Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi Tersalurnya pupuk bersubsidi

Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat.

Penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner

Jumlah kebijaka kesmavet (pedoman)

27

Penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner

Kesadaran masyarakat akan resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis terbangun.

Jumlah produk hewan pangan dan non pangan (RPU,RPH,RPB,TPU,KIOS DAGING,TPS) yang memenuhi standar

210

Kesadaran masyarakat akan resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis terbangun.

Peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU

Jumlah lab yang dibina (unit)

41

Peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU

Target 2011

Indikator

Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton) Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton) Tersusunnya kebijakan subsidi pupuk (paket)

211,99

Jumlah produksi induk unggul

8 juta; 350.420 ton

Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dan benih yang memenuhi standar

63 unit

Penerapan kebijakan kesmavet melalui jumlah kumulatif sertifikasi nomor veteriner yang ASUH (unit usaha) Jaminan produk pangan asal hewan yang ASUH melalui fasilitasi RPU,RPH,RPB,TPU,KIOS DAGING,TPS dan lab yang dibina Penyelamatan betina produktif

100

11,32 1

210

100000


103


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : -

Kegiatan Prioritas 2 : Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.

Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.

Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan.

2.550 Desa

Jmlh Lumbung Pangan yang dikembangkan.

1.225

Lokasi Rawan Pangan.

400 Kab 33 Prop

Tersedianya Data dan

Pemantauan dan peman tapan ketersediaan dan kerawanan pangan.

Kegiatan Prioritas 3 : Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Program XXVIII : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Prioritas XXVIII.1 : Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.

Sasaran

Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.

Lb

33 Prop

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

1.000

tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan.

33 Prop

terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan.

33 Prop

Gap

Kegiatan Prioritas XXVIII.2 : Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.

Target 2011

Indikator

Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Lumbung Pangan.

2.550 Desa 700 Lb

Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh (Pendampingan Desa Mandiri Pangan) Lokasi Rawan Pangan.

2.550 Desa

Tersedianya Data dan informasi tentang ketersediaan, cadangan dan daerah rawan pangan Pemantauan dan peman tapan ketersediaan dan kerawanan pangan. Menyusun skenario penyediaan pangan berbasis wilayah Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan melalui penyediaan Pembiayaan dalam kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh (Pendampingan Penguatan LDPM) Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan.

33 Prop

400

33 Prop 33 provinsi

1.000Gap

1.000 gap

33 Prop


104

Kab


Kegiatan Prioritas 4 : Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

Sasaran

Meningkatnya pemantapan penganekaraga-man konsumsi pangan dan keamanan pangan

Program : -

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Desa P2KP (Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

4.000

Desa

Promosi penganekaraga man konsumsi pangan dan keamanan pangan

434 Pusat/ Prop/ Kab

Penanganan keamanan pangan tingkat produsen dan konsumen Terlaksananya pemanta uan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

363 Prop/ Kab

Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan.

33 Prop


Kegiatan Prioritas XXVIII.3 : Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

33 Prop

Sasaran

Meningkatnya pemantapan penganekaraga-man konsumsi pangan dan keamanan pangan

Indikator

Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan (Peningkatan efisiensi distribusi dan akses pangan). Pengembangan Desa P2KP (Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan), dan promosi dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh (Pendampingan P2KP) Penanganan keamanan pangan segar di tingkat produsen dan konsumen Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (percepatan diversifikasi pangan) Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan.

Target 2011

33 Prop

4.000 Desa 1 Pusat/ 33 Prop/ 400 Kab

4.000 desa

1 Pusat/ 33 Prop/ 100 Kab 33 Prop

33 Prop

Program XXIII : Peningkatan Daya Saing Perikanan


105

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 5 : Fasilitasi pengembangan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

Kegiatan Prioritas 6 : Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya unit penanganan, pengolahan dan distribusi hasil perikanan yang memperoleh sertifikasi sesuai standar nasional dan internasional

Jumlah laboratorium sertifikasi dgn sarana prasa rana yang memadai

22 lab

Jumlah unit yang memperoleh SNI dan persyaratan internasional

199 SNI

Jumlah lab uji mutu hasil perikanan yang terakreditasi KAN Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) & hasil perikanan yg bersertifikat Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar

22 lab

Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan Gemarikan

33 provinsi

Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan

Target 2011

Program : -

Persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan SNI

Kegiatan Prioritas XXIII.4: Fasilitasi pengembangan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

Sasaran

Meningkatnya unit penanganan, pengolahan dan distribusi hasil perikanan yang memperoleh sertifikasi sesuai standar nasional dan internasional

429 UPI 611 sertifk 36 TPI 7000 pasar

Program : -

Kegiatan Prioritas 7 : Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan


0.7

Kegiatan Prioritas XXIII.5 : Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan

Program XXIX : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP Kegiatan Prioritas XXIX.1: Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan

Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan

Meningkatnya media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan SN

Target 2011

Indikator

Jumlah laboratorium sertifikasi dgn sarana prasarana sesuai standar mutu laboratorium

22 lab

Jumlah kegiatan penanganan, pengolahan, distribusi dan pengujian mutu hasil perikanan yang memperoleh SNI dan persyaratan internasional Jumlah lab uji mutu hasil perikanan yang terakreditasi KAN Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) & hasil perikanan yg bersertifikat Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar

199 SNI (179 lama dan 20 baru)

Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan Gemarikan

33 provinsi

Persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan SNI

0.7

34 lab (32 lama dan 2 baru) 449 UPI dengan 661 sertifkat 36 TPI, 7000 pasar di 73 lokasi (10 lama dan 63 baru)

Program XXX : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak


106

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 8 : Pembinaan Gizi Masyarakat

Sasaran

Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Prosentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

Target 2011

70

Substansi Inti 6 : ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM: Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim Program : Kegiatan Prioritas 1 : Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas XXX.1 : Pembinaan Gizi Masyarakat

Sasaran

Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

Target 2011

Indikator

Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang dibagi seluruh balita atau D/S)

100

Tersedianya peta potensi sumberdaya lahan pertanian terlantar

2,5 juta ha di Sulawesi, NT & lainnya

Jumlah informasi, pengelolaan sumberdaya iklim & air, model prediksi bencana pertanian serta paket komponen teknologi perubahan iklim global, mitigasi dan adaptasinya terhadap sektor pertanian Jumlah rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim, dan konsorsium pengelolaan perubahan iklim dan lahan kering Jumlah biofertilizer untuk padi dan tebu

3 paket; 2 model prediksi bencana pertanian; 1 peta kalender tanam

70

Substansi Inti : -

Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian

Tersedianya peta potensi sumberdya lahan pertanian

2,5juta ha di Sulawesi dan NTT

Paket komponen teknologi pengelolaan SDL

12 paket

Program IX : Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing Kegiatan Prioritas IX.7: Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian

Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian

2 paket

20 isolat potensial biofertilizer


107


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011


Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan holti kulture (klp) (Dampak Perubahan Iklim)

Sasaran

Target 2011

Indikator

Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (lahan kering, lahan sawah, rawa, pasang surut, air, formula pupuk dan pembenah tanah, dan lingkungan pertanian)

9 paket

Peningkatan produksi dan produktivitas ternak (sapi ekor)

23760

150

Swasembada daging sapi (share produk dalam negeri %)

76

83

Pemanfaatan 700 rb ha lahan kehutanan untuk pengembangan peternakan

100

Revitalisasi persusuan (ekor)

1.833

Program : -

Kegiatan Prioritas 2 : Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia dengan pendayagunaan sumberdaya lokal


10000

Program XIX : Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Kegiatan Prioritas XIX.2 : Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia dengan pendayagunaan sumberdaya lokal

Meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia


108


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011


Sasaran


Program : -

Target 2011

Indikator

Penyediaan sumber pembiayaan pertanian (SMD, LM3) (kelompok) Pembangunan pos IB Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan holti kulture (klp) (Dampak Perubahan Iklim)

720

401 0

150

83

Program IV : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian


109

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 3 : Pengembangan Pengelolalaan lahan pertanian

Sasaran


Buku 1 RKP 2011

Indikator

Terlaksananya Pengembangan System of Rice intesification (SRI) (paket)

Target 2011

538

Program : Kegiatan Prioritas 4 : Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan

Kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.

Kegiatan Prioritas IV.2: Pengembangan Pengelolalaan lahan pertanian

Program VI : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan Prioritas VI.5 : Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan

Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis. Lab kualitas air (unit) Lab HPI (unit) Lab Residu (unit) Jumlah kawasan perikanan budidaya yang sehat serta persentasi jenis biota perairan yang dikonservasi.


31 24 11 350 kab

Sasaran


Kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.

Target 2011

Indikator


67813

Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanah petani yang layak disertifikasi Terlaksananya Pengembangan Systeme of Rice Intensificaion 2000 paket (adaptasi iklim) Terbangunnya rumah kompos Tersedianya data bidang tanah petani yang disertifikasi 200.000 persil Audit lahan luar jawa (paket)

3481

538

2 54274

1

Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis. Lab kualitas air (unit) Lab HPI (unit) Lab Residu (unit) Jumlah kawasan perikanan budidaya yang sehat serta persentasi jenis biota perairan yang dikonservasi.

31 24 11 350 kab


110


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : Kegiatan Prioritas 5 : Pengelolaan sumber daya ikan

Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

• Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI

33 prov

• Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi

8 prov

• Jumlah peraian teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya • Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya

11 WPP 33 prov

4 prov

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Program V : Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan Prioritas V.3 : Pengelolaan sumber daya ikan (SDI)

Sasaran

Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

Indikator

Target 2011

Jumlah perairan yang teridentifikasi, terlindungi dan terpulihkan Sumber Daya ikannya

3 perairan, 33 provinsi

Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang terjamin ketersediaan ikannya Jumlah peraian laut teritorial dan kepulauan yang terjamin ketersediaan SD ikannya Jumlah perairan ZEE yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya

1 WPP PUD, 33 Prov

2 WPP 33 prov

1 WPP, 3 organisasi


111

PRIORITAS 6 : PROGRAM AKSI DI BIDANG INFRASTURKTUR

112


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti 1 TANAH DAN TATA RUANG: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu Program : Kegiatan Prioritas 1 : Pengelolaan Pertanahan Propinsi

Kegiatan Prioritas 2 : Pengelolaan Pertanahan Propinsi

Sasaran

Indikator

Target 2011

Substansi Inti : -

Terlaksananya pengaturan dan penataanpenguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. Terlaksananya pengaturan dan penataanpenguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.


100 kab/kota

Inventarisasi P4T

335,67 ribu bidang

Program : -

Kegiatan Prioritas 3 : Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat


Terlaksananya pengembangan peraturan perundangundangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Program : -

Tersusunnya peraturan perundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

1 paket

Program II : Pengelolaan Pertanahan Nasional Kegiatan Prioritas II.1 : Pengelolaan Pertanahan Propinsi

Kegiatan Prioritas 2 : Pengelolaan Pertanahan Propinsi

Program III : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kegiatan Prioritas III.1 : Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Terlaksananya pengaturan dan penataanpenguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. Terlaksananya pengaturan dan penataanpenguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.


100 kab/kota

Inventarisasi P4T

335,665 ribu bidang

Terlaksananya pengembangan peraturan perundangundangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Tersusunnya peraturan perundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

1 paket

Program I : Penyelenggaraan Penataan Ruang

Prioritas 6 : Program Aksi di Bidang Infrasturktur

113


Sasaran

Kegiatan Prioritas 4 : Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumendokumen yang dihasilkan Program : -

Keserasian dan keselarasan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN

Kegiatan Prioritas 5 : Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang

Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia

Kegiatan Prioritas 6 : Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan

Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunanya

Target 2011

33

Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Suma tera dan selatan Jawa).

226

Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:50.000 wilayah gap Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:250.000 wilayah gap Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi Survei batimetri lepas pantai line km

631

Jumlah liputan data spasial bati metri, Pantai (LPI) dalam ln km Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K Pembuatan Peta LBI

50000

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas I.1 : Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah

Program IV : Survei dan Pemetaan Nasional Kegiatan Prioritas IV.1 : Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang

Sasaran

Keserasian dan keselarasan program pembangunan dengan RTRW

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunanya

33 Propinsi

Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia

Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Suma tera dan selatan Jawa).

72

Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:50.000 wilayah gap Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:250.000 wilayah gap

175

Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi Survei batimetri lepas pantai line km

300

Jumlah liputan data spasial bati metri, Pantai (LPI) dalam ln km Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K Pembuatan Peta LBI

50000

10

400

13680

40000

55

2

Kegiatan Prioritas IV.2 : Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan

Target 2011

Indikator


50

13680

40000

55

2


114


Kegiatan Prioritas 7 : Pembangunan Infrastruktur Data Spasial

Substansi Inti 2 : JALAN : Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua sepanjang 19.370 km Program : Kegiatan Prioritas 1 : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional

Sasaran

Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart) Jumlah simpul jaringan di pusat

9

Jumlah simpul jaringan di prov. Jumlah simpul jaringan di kab/ kota. Jumlah dokumen SNI kab/kota Jumlah metadata simpul jaringan pusat. Jumlah metadata simpul jaringan provinsi. Jumlah metada ta simpul jaringan kab/kota Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN

6

0


Kegiatan Prioritas IV.3 : Pembangunan Infrastruktur Data Spasial

Sasaran

Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial

70 12 3,000 3,000 4,000 1

1

Target 2011

Indikator

Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart) Jumlah simpul jaringan di pusat

15

Jumlah simpul jaringan di prov. Jumlah simpul jaringan di kab/ kota. Jumlah dokumen SNI kab/kota Jumlah metadata simpul jaringan pusat. Jumlah metadata simpul jaringan provinsi. Jumlah metada ta simpul jaringan kab/kota Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN

6

Jumlah jalan yang dipreservasi (Km)

35.961

Jumlah jembatan yang dipreservasi (M)

121.36

0

70 12 1,000 600 980 1

1

Substansi Inti : -

Terjaganya kualitas jalan dan jembatan sepanjang 171.695 Km

Jumlah jalan yang dipreservasi sepanjang 171.695 Km Jumlah jembatan yang dipreservasi sepanjang 602.944,40 Meter

35.058,94 Km

121.026,71 Meter

Program V : Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Prioritas V.1 : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional

Terjaganya kualitas jalan dan jembatan sepanjang 171.695 Km


115


Kegiatan Prioritas 2 : Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan sepanjang 19.407,27 Km jalan nasional dan 26.957,83 meter jembatan

Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) sepanjang 19.370 Km

3.977,61 Km

Jumlah jalan lingkar/bypass yang dibangun sepanjang 36,65 Km Jumlah jembatan yang bangun sepanjang 16.157,83 meter Jumlah flyover/underpass yang dibangun sepanjang 10.800 meter Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun sepanjang 1.377,94 Km Jumlah jalan tol yang dibangun sepanjang 120,35Km

Meningkatnya kapasitas jalan tol sepanjang 120,35 Km

Substansi Inti 3 : PERHUBUNGAN: Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini Program : -

Target 2011


Sasaran

Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/ pelebaran (Km)

2.613

5,52 Km

Jumlah jalan yang dibangun (Km)

38,3

3.258,26 Meter

Jumlah jembatan yang dibangun (M)

2.119

2.816,50 Meter

Jumlah flyover/underpass yang dibangun (M)

4.551

181,54 Km

Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun (Km)

134,0

Jumlah jalan tol yang dibangun (Km)

5,7

1,50 Km

Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan sepanjang 19.407,27 Km jalan nasional dan 26.957,83 meter jembatan

Target 2011

Indikator

Kegiatan Prioritas V.2 : Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan

Meningkatnya kapasitas jalan tol

Substansi Inti : -

Program VI : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat


116

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 1 : Terbangunnya ter minal antarnegara dan antarprovinsi di 15 lokasi per tahun

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

15 lokasi per tahun

Indikator

lokasi

paket

22 Lokasi

Kegiatan Prioritas 2 : Terbangunnya 3 paket akses Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Bandara Juanda Surabaya Program : -

3 paket

Kegiatan Prioritas 3 : Pembangunan Bus Air

Terbangunnya unit bus air

unit bus air

4

3 paket

954,43 km jalur KA baru/jalur ganda

Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda

141,14 km

71 paket peningkatan pelistrikan (diantaranya elektrifikasi sepanjang 289 km) 186 unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)

Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan

13 Paket

Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus

30 paket

Program : -

Kegiatan Prioritas 4 : Pembangunan dan pengelolaan prasarana KA

Kegiatan Prioritas 5 : Pembangunan sarana Ka

Program : Kegiatan Prioritas 6 : Terbangunnya Bandara Kualanamu

1 paket

paket


Target 2011

1 paket

Kegiatan Prioritas VI.1 : Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

-

Program VI : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kegiatan Prioritas VI.2 : Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP Program VII : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Kegiatan Prioritas VII.1 Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api

Kegiatan Prioritas VII.2 : Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana

Program VIII : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kegiatan Prioritas VIII.1 : Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

Sasaran

Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan

Target 2011

Indikator

Jumlah pembangunan terminal transportasi jalan Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ

21 Lokasi

-

-

Terbangunnya Sarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan

Pembangunan Bus Air

8 unit

954,43 km jalur KA baru/jalur ganda, termasuk pembangunan MRT dan Monorail Paket peningkatan pelistrikan (diantaranya elektrifikasi sepanjang 289 km) Tersedianya unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)


85,06 km

Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan (listrik aliran atas/ sub stasiun) Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRD, KRL, Tram, Railbus, termasuk kereta ekonomi yang dibangun termasuk sarana KA yang dimodifikasi Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian

6 Paket

Jumlah Bandar udara baru yang dibangun

1

Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan -

Terbangunnya Bandara Kualanamu

1 Paket

99 unit

13 paket


117


Kegiatan Prioritas 7 : Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaanPrasarana Bandar Udara

Sasaran

205 paket bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi 28 paket bandara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana

Target 2011

205

5 Paket

Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ

Kegiatan Prioritas VIII.1 : Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

8

Program : Kegiatan Prioritas 8 : Rehabilitasi fasilitas keselamatan transportasi darat


1 Paket

Program VI : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kegiatan Prioritas VI.1 : Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Indikator

Paket bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi Paket bandara yang dikembang-kan di daerah perbatasan dan rawan bencana Terbangunnya Bandara Kualanamu

Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana Jumlah Bandar udara baru yang dibangun

118

Paket bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi

Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi

118

Paket bandara yang dikembang-kan di daerah perbatasan dan rawan bencana

Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana

41

Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan

Jumlah pembangunan terminal transportasi jalan Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ

21 Lokasi

Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRD, KRL, Tram, Railbus, termasuk kereta ekonomi yang dibangun termasuk sarana KA yang dimodifikasi Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian

99 unit

Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan Program : -

Kegiatan Prioritas 9 : Pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian

72 paket

Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian

13 paket

Program VII : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Kegiatan Prioritas VII.2 : Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana

Tersedianya unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)

Paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian Program : -

Target 2011

Sasaran

41

1

1 Paket

13 paket

Program IX : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut


118

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 10 : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Target 2011

Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri 93 menara suar; 185 rambu suar; 153 pelampung suar;) Terpasangnya 39 VTS a.l Selat Malaka, Selat Sunda, Selat lombok

Unit (menara suar;rambu suar; pelampung suar)

18 ; 29 ; 30

Unit

7

Tersedianya 15 unit kapal kenavigasian

Unit Kapal Navigasi

2

Program : Kegiatan Prioritas 11 : Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan

Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan 61.7150.00 m3 sedimen Terbangunnya/Meningka tnya kapasitas 275lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan utama, pengumpul,pengumpan ( non strategis)

volume lumpur/sedimen yang dikeruk (juta m3)

15

lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan

55

Program : Kegiatan Prioritas 12 : Paket/Unit/set peralatan keamanan penerbangan

1.423 Paket/

Paket/Unit/set

109

Kegiatan Prioritas 13 : 412 unit/paket/set peralatan navigasi

412 unit/paket/set

unit/paket/set

49

Kegiatan Prioritas 14 : pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi Program : -

3 unit

unit pesawat udara kalibrasi

1

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas IX.1 : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian

Program IX : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kegiatan Prioritas IX.2 : Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan

Indikator

Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri menara suar; rambu suar; pelampung suar) Terpasangnya VTS a.l Selat Malaka, Selat Sunda, Selat lombok, dan ALKI lainya Tersedianya kapal inspeksi navigasi

Unit (terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar, rambu suar, pelampung suar) Paket VTS di selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya

15; 68; 0

Kapal inspeksi navigasi (unit)

2

Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan sedimen

Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3) Jumlah lokasi pelabuhan perintis dan non perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)

14,5

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket; unit; set; kg; liter) Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket; unit; set) -

16; 335; 0; 2.225; 5000

Terbangunnya/Meningka tnya kapasitas lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan (non strategis) Program VIII : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kegiatan Prioritas VIII.2 : Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan Kegiatan Prioritas VIII.3 : Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan -

Target 2011

Sasaran

Paket/unit/set/kg/liter peralatan keaman an penerbangan Paket/unit/set peralatan navigasi

-

4

93

107; 53; 17

-

Program XV : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian


119

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 15 : Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya koordinasi urusan infrastrukur transportasi

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan urusan infrastruktur transportasi yang terimplementasi


Target 2011

70%

Substansi Inti 4 : PERUMAHAN RAKYAT: Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012 Program : -

Kegiatan Prioritas XV.1 : Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi

Target 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya koordinasi urusan infrastrukur transportasi

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan urusan infrastruktur transportasi yang terimplementasi

75%

380 twin block

Jumlah rusunawa terbangun

100

270 twin block

Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya

70 twin block

700.000 unit

117010

Substansi Inti : -

Kegiatan Prioritas 1 : Pembangunan rumah susun sederhana sewa Program : -

380 twin block

Jumlah rusunawa terbangun

100

Kegiatan Prioritas 2 : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman

26.700 unit (270 twin block)

Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya

7.041

Program : Kegiatan Prioritas 3 : Fasilitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kawasanperumahan dan permukiman

700.000 unit

Kegiatan Prioritas 4 : Bantuan subsidi perumahan Tahun 2010-2014 Kegiatan Prioritas 5 : Pembayaran Tunggakan Subsidi Tahun 2008-2009 Kegiatan Prioritas 6 : Fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya

1.350.000 unit 187.006 unit 200.000 unit

Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman Jumlah bantuan subsidi perumahan Jumlah bantuan subsidi perumahan Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya

117.01

Program X : Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kegiatan Prioritas X.1 : Pembangunan rumah susun sederhana sewa Program XI : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kegiatan Prioritas XI.2 : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman Program X : Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kegiatan Prioritas X.2 : Fasilitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kawasanperumahan dan permukiman

25

-

-

Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman -

-

-

-

-

-

50

Kegiatan Prioritas 6 : Fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya

200.000 unit

Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya

12500

-


120

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 7 : Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya

Sasaran

400.000 unit

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya

Target 2011

75

Substansi Inti 5 : PENGENDALIAN BANJIR: Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebelum 2013 Program : Kegiatan Prioritas 1 : Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 7 : Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya

Sasaran

Indikator

Target 2011

400.000 unit

Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya

12500

Terjaganya kawasan dari bahaya banjir dan abrasi pantai

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun (216 km)

13,73 km

Substansi Inti : -

Terlindunginya kawasan seluas 48,66 ribu hektar dari bahaya banjir dan terlindunginya kawasan pantai sepanjang 80 km dari abrasi pantai serta terkendalinya 16 juta m3 lahar gunung berapi/sedimen

Program XII : Pengelolaan Sumber Daya Air Kegiatan Prioritas XII.1 : Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun (216 km)

12 km

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi (386 km) Panjang sarana / prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara (2.000 km) untuk mengamankan kawasan seluas 35,7 ribu hektar Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun (28 buah) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 16 juta m3

153 km

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi

153 km

1.000 km

Panjang sarana / prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara

1.000 km

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun

4 buah


121


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi (85 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 6 juta m3 Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara (150 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 12 juta m3 Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun (30 km) Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi (50 km) Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara (50 km )

Diselesaikannya dan berfungsinya Banjir Kanal Timur untuk mengurangi daerah genangan akibat banjir di Wilayah Jakarta

Diselesaikannya pembangunan kanal timur paket 22 s/d 29

Target 2011


Sasaran

Indikator

Target 2011

4 buah

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi

13 buah

10 buah

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara

20 buah

30 km

Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun

36,92 km

3 km

Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi (50 km)

9,2 km

30 km

Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara

19,35 km

Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA WS Jumlah monitoring TP operasi dan pemeliharaan SDA Tingkat ketersedian data dan informasi SDA Terbangunnya bangunan akhir / jetty di muara Banjir Kanal Timur

31 ws

Diselesaikannya dan berfungsinya Banjir Kanal Timur untuk mengurangi daerah genangan akibat banjir di Wilayah Jakarta

28 provinsi

31 BBWS/BWS 800 meter


122


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Diselesaikannya kegiatan supervisi konstruksi Banjir Kanal Timur Terbangunnya bangunan akhir / jetty di muara Banjir Kanal Timur Terbangunnya jalan inspeksi Terbangunnya perkuatan tebing Diselesaikannya normalisasi Kali Blencong Terbangunnya inlet Cakung Diselesaikannya dan berfungsinya Banjir Kanal Timur untuk mengurangi daerah genangan akibat banjir di Wilayah Jakarta

Target 2011


Sasaran

Indikator

Target 2011

Terbangunnya jalan inspeksi

19 km

800 meter

Terbangunnya perkuatan tebing

17 km

19 km

Diselesaikannya normalisasi Kali Blencong Terbangunnya inlet Cakung Terbangunnya Saluran Gendong Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim, PLN Jaktim, TPJ) Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang (BKT 226)

1 km

17 km 1 km 1 buah

1 buah 7 km 3 unit

Terbangunnya Saluran Gendong

7 km

Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim, PLN Jaktim, TPJ) Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang (BKT 226) Terbangunnya Jembatan BKT 207 Terbangunnya drain inlet Terbangunnya perkuatan bronjong

3 unit

Terbangunnya Jembatan BKT 207

1 buah

1 buah

Terbangunnya drain inlet

2 buah

1 buah

18.000 m3

Tebangunnya jalan oprit

2 buah

Diselesaikanya pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali Sunter Diselesaikannya Pemasangan Grass Block

100 meter

Terbangunnya perkuatan bronjong Tebangunnya jalan oprit Diselesaikanya pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali Sunter Diselesaikannya Pemasangan Grass Block Terbangunnya prasarana pengendali banjir

2 buah 18.000 m3

23,5 meter

Terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo

Terlaksananya pembangunan Bendung Gerak

1 buah

2 buah 100 meter

23,5 meter kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo 1 Bendung Gerak/Bojoneg oro Barrage


123


Sasaran

Terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo

Buku 1 RKP 2011

Indikator

terbangunnya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo Terbangunnya prasarana pengendali banjir DAS Bengawan Solo Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo (8 Lokasi) Terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo Terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo (2 Lokasi)

Target 2011

7 waduk

8 waduk

1 Paket 2 lokasi


Sasaran

Indikator

Target 2011

Terlaksananya pembangunan tanggul pengendali banjir Diselesaikannya pembangunan remaining works LSRIP-phase I Terlaksananya pembangunan Bendung Gerak

Jabung Ring Dike

Terlaksananya pembangunan tanggul Terlaksananya pengaturan kawasan rawan banjir

Tanggul Kota Ngawi Pengaturan kawasan rawan banjir Bojonegoro Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo Bengawan Solo Rengel-Centini

Terlaksananya pemasangan Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo Terlaksananya pembangunan Tanggul Kiri Bengawan Solo Terlaksananya pembangunan pintu air demangan Terlaksananya normalisasi sungai

Terlaksananya perbaikan dan pengaturan sungai

Terlaksananya normalisasi

Remaining Works LSRIPphase I 1 Bendung Gerak Sembayat

pintu air Demangan Normalisasi Kali 3 sungai (Mungkung, Kali Grompol dan Kali Sawur) Perbaikan dan Pengaturan Kali Madiun (KwadunganNgawi) Normalisasi Kali Lamong


124


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti 6 : TELEKOMUNIKASI: Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat Program : -

Kegiatan Prioritas 1 : Perencanaan dan Rekayasa Alokasi Spektrum Frekuensi

Kegiatan Prioritas 2 : Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

Sasaran

Target 2011

Indikator

Terlaksananya perbaikan Sungai

Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (JurugSragen)

Prosentase jumlah penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit

95%

Prosentase utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio Prosentase pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit Prosentase pengelolaan sumber daya pos, penomoran telekomunikasi dan alamat IP

60%

Prosentase pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos

70%

Substansi Inti : -

Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio

Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum

Prosentase jumlah penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit

95%

Prosentase utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio Prosentase pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit Prosentase pengelolaan sumber daya pos, penomoran telekomunikasi dan alamat IP

60%

60%

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkankuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi

Prosentase penyelesaian penyusunan dan pembahasan ICT Fund dan optimalisasi PNBP

Program XIII : Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kegiatan Prioritas XIII.1 : Perencanaan dan Rekayasa Alokasi Spektrum Frekuensi

Kegiatan Prioritas XIII.2 : Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio

Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum

60%

Program : Kegiatan Prioritas 3 : Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi Sub Kegiatan Prioritas: Penyusunan ICT Fund untuk membiayai pembangunan jaringan backbone serat optik


-

Program XIII : Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kegiatan Prioritas XIII.1 : Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkankuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi

60%

60%


125


Kegiatan Prioritas 4 : Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran

Kegiatan Prioritas 5 :Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet

Sasaran

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkankuantitas dan kualitas layanan penyiaran

Keamanan terhadap jaringan internet nasional

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Prosentase pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos Prosentase pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian layanan perizinan

70%

Prosentase implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital Prosentase pencapaian keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet exchange, titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure

25%

65%

55%

Program : Kegiatan Prioritas 6 : Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan EGovernment

Kegiatan Prioritas 7 : Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-government nasional untuk mendorong peningkatan nilai egovernment nasional menjadi 3,4 dan tingkat e-literasi menjadi 50%

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasip engembangan sistem keamanan informasi elektronik

Prosentase penyelesaian penyusunan / pembahasan RPP Penyelenggaraan Sistem Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (e-Government) dan Master Plan eGovernment Nasional Prosentase peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-government di pemerintah kab/kot Prosentase penyelesaian pembahasan dan perbaikan materi RUU Rencana Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)

-


Kegiatan Prioritas XIII.2 : Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran

Kegiatan Prioritas XIII.3 :Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet

Program XIV : Pengembangan Aplikasi Informatika Kegiatan Prioritas XIV.1 : Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan EGovernment

Sasaran

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkankuantitas dan kualitas layanan penyiaran

Target 2011

Indikator

Prosentase pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian layanan perizinan

65%

Prosentase implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital Prosentase pencapaian keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet exchange, titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure

25%

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-government nasional untuk mendorong peningkatan nilai egovernment nasional menjadi 3,4 dan tingkat e-literasi menjadi 50%

Prosentase peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-government di pemerintah kab/kot

40%

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasip engembangan sistem keamanan informasi elektronik

Prosentase penyelesaian pembahasan dan perbaikan materi RUU Rencana Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)

100%

Keamanan terhadap jaringan internet nasional

55%

40%

100%

Kegiatan Prioritas XIV.2 : Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik


126


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Prosentase penyusunan peraturan pelaksana UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Prosentase penyelenggara sistem pengamanan elektronik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Target 2011

Kegiatan Prioritas 9 : Pengembangan Standarisasi Layanan Pos dan Informatika

Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran

Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran

Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial

Prosentase pencapaian standar kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran

60%

Prosentase peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan layanan Paket penyusunan kebijakan, regulasi, sertifikasi di bidang layanan pos, telekomunikasi, dan penyiaran

60%

Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik Prosentase ibukota kab/kota yang terhubung jaringan broadband Prosentase ibukota provinsi yang memiliki regional internet exchange

Target 2011

Indikator

Prosentase penyelenggara sistem pengamanan elektronik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

40%

Prosentase pencapaian standar kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran

60%

Prosentase peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan layanan Paket penyusunan kebijakan, regulasi, sertifikasi di bidang layanan pos, telekomunikasi, dan penyiaran

60%

Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik Prosentase ibukota kab/kota yang terhubung jaringan broadband Prosentase ibukota provinsi yang memiliki regional internet exchange

30%

40%

10 paket

Program : Kegiatan Prioritas 10 : Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika

Sasaran

-

Program : -

Kegiatan Prioritas 8 : Pengembangan Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika


30%

30%

30%

Program XIII : Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kegiatan Prioritas XIII.3 : Pengembangan Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika

Kegiatan Prioritas XIII.4 : Pengembangan Standarisasi Layanan Pos dan Informatika

Program XIII : Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kegiatan Prioritas XIII.4 : Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika

Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran

Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran

Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial

10 paket

30%

30%


127


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Prosentase ibukota provinsi yang memiliki international internet exchange Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi Prosentase desa yang dilayanani akses internet

Target 2011

Sasaran

30%

76 desa

100%

20%

Substansi Inti 7 : TRANSPORTASI PERKOTAAAN: Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambatlambatnya 2014. Program : Kegiatan Prioritas 1 : Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan


Target 2011

Indikator

Prosentase ibukota provinsi yang memiliki international internet exchange Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi Prosentase desa yang dilayanani akses internet

30%

Jumlah rencana Induk Angkutan Perkota an, Rencana In-duk Sistem Infor-masi Lalu Lintas Perkotaan, Lapo-ran evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Trans-portasi Perkotaan. Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan. Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan

1 Paket

76 desa

100%

20%

Substansi Inti : -

Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program

Terselenggaranya Transportasi Perkotaan

Transportasi Ramah lingkungan

Jumlah rencana Induk Angkutan Perkota an, Rencana In-duk Sistem Infor-masi Lalu Lintas Perkotaan, Lapo-ran evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Trans-portasi Perkotaan. Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan. Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan

2 Paket

Program VI : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kegiatan Prioritas 1 : Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan

Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program

1 Paket

Terselenggaranya Transportasi Perkotaan

1 Paket

Transportasi Ramah lingkungan

1 Paket

1 Paket


128


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : -

Kegiatan Prioritas 2 : Penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan monorail)

*) Sasaran tidak tercapai dikarenakan besar pagu Ditjen KA Kemenhub hanya 30,79 T maka besar pagu untuk MRT dan Monorail baru ditampung sebagian

Paket Monorail dan Paket MRT

2 paket

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Program VII : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api

Target 2011

Sasaran

Indikator

954,43 km jalur KA baru/jalur ganda, termasuk pembangunan MRT dan Monorail


85,06 km

Paket peningkatan pelistrikan (diantaranya elektrifikasi sepanjang 289 km)

Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan (listrik aliran atas/ sub stasiun)

6 Paket


129

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

130


Substansi Inti 1 : KEPASTIAN HUKUM: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya Program : Kegiatan Prioritas 1 : Kegiatan Perancangan Peraturan Perundangundangan

Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011


Sasaran

Indikator

Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU (RanperUU) di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan

• Persentase yg mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan, • Persentase yg selesai dibahas di DPR secara tepat waktu, • Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perUU yang mendapat kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dan akuntabel • Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka secara akurat dan up to date • Pembenahan Peraturan perUUan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan LH • Peraturan perUUan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor • Peraturan perUUan di bidang yang mendorong pembe-rantasan korupsi

Target 2011

Substansi Inti : -

Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU (RanperUU) di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan

• Persentase yg mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan, • Persentase yg selesai dibahas di DPR secara tepat waktu, • Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perUU yang mendapat kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dan akuntabel • Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka secara akurat dan up to date • Pembenahan Peraturan perUUan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan LH • Peraturan perUUan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor • Peraturan perUUan di bidang yang mendorong pembe-rantasan korupsi

40%

Program I :Pembentukan Hukum Kegiatan Prioritas I.1 : Kegiatan Perancangan Peraturan Perundangundangan

40%

40%

40%

Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha

131


Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Kegiatan Prioritas 2 : Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan

Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis

Kegiatan Prioritas 3 : Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen

Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perUUan di tingkat pusat dan daerah

• Persentase di bidang politik, hukum dan keamanan • Persentase di bidang keuangan dan perbankan • Persentase di bidang industri dan yang harmonis • Persentase di bidang Kesra • Pembenahan Peraturan perUUan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan LH • Peraturan Perundangundangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor • Peraturan perUUan yg mendorong pemberantasan korupsi Jumlah Perda yang dikaji

Merealisasikan kegiatan kajian analisis kebijakan dan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing

Indikator

• Persentase di bidang politik, hukum dan keamanan • Persentase di bidang keuangan dan perbankan • Persentase di bidang industri dan yang harmonis • Persentase di bidang Kesra • Pembenahan Peraturan perUUan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan LH • Peraturan Perundangundangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor • Peraturan perUUan yg mendorong pemberantasan korupsi -

40%

Jumlah rumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan kebijakan penanaman modal

1 rekomendasi

Jumlah Rumusan kebijakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yg berdaya saing

1 rumusan

Kegiatan Prioritas I.2 : Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan


Kajian 9.000 perda

-

-

Jumlah rumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan kebijakan penanaman modal

1 rekomendasi

Rumusan kebijakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yg berdaya saing

1 rumusan

Program II : Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kegiatan Prioritas II.1: Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal

Target 2011

Sasaran

40%

Program : Kegiatan Prioritas 4 : Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal


Target 2011

Merealisasikan kegiatan kajian analisis kebijakan dan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing

-


132


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Kegiatan Sosialisasi dalam negeri

12

Kegiatan Sosialisasi luar negeri Kegiatan Fasilitasi dalam negeri Kegiatan Fasilitasi luar negeri

4

Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral, yang kondusif bagi iklim usaha di seluruh Indonesia Terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban adminis-trasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah Berkurangnya sengketa,konflik & perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan

Program : -

Sasaran

Indikator

Target 2011

Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi kebijakan penanaman modalKegiatan Sosialisasi dalam negeri

46 kegiatan (12 sosialisasi di dalam negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 17 fasilitasi di dalam negeri, 12 fasilitasi di luar negeri)

Cakupan Peta Pertanahan

2.800.000 ha

Terlaksananya legalisasi aset tanah

781.650 bidang

Penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya kasus pertanahan baru

2.791 kasus

17 12

Program : Kegiatan prioritas 5 : Pengelolaan Pertanahan Propinsi


Program III : Pengelolaan Pertanahan Nasional Kegiatan prioritas III.1 : Pengelolaan Pertanahan Propinsi

Cakupan Peta Pertanahan

2.100.000 ha

Terlaksananya legalisasi aset tanah

846.193 bidang

Kegiatan prioritas III.2 : Pengelolaan Pertanahan Propinsi

Penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya kasus pertanahan baru

2.791 kasus

Kegiatan prioritas III.3 : Pengelolaan Pertanahan Propinsi

Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral, yang kondusif bagi iklim usaha di seluruh Indonesia Terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban adminis-trasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah Berkurangnya sengketa,konflik & perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan

Program IV : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia


133

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 6 : Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan

Sasaran

Tersedianya data dan informasi per-tanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan nasional/Simtanas)

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA

Target 2011

419 kab/kota

Program : kegiatan Prioritas 7 : Pengembangan Penyelenggaraan Pos

Kegiatan Prioritas 8 : Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Kegiatan Prioritas 9 : Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan penyiaran

Substansi Inti 2 : PENYEDERHANAAN PROSEDUR: Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Persentase penyelesaian penyusunan peraturan pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos Persentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pembaharuan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Persentase pencapaian terhadap pembaharuan kebijakan, regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri

100%

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas IV.1 : Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan

Program V : Penyelenggaraan Pos dan Informatika kegiatan Prioritas V.1 : Pengembangan Penyelenggaraan Pos

40%

Kegiatan Prioritas V.2 : Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi

70%

Kegiatan Prioritas V.3 : Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran

Sasaran

Target 2011

Indikator

Tersedianya data dan informasi per-tanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan nasional/Simtanas)

Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA

419 kab/kota

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi

Persentase penyelesaian penyusunan peraturan pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos Persentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pembaharuan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Persentase pencapaian terhadap pembaharuan kebijakan, regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri

100%

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan penyiaran

40%

70%

Substansi Inti : -


134


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : Kegiatan Prioritas 1 : Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di pusat dan di daerah

Jumlah peserta Diklat Penyelenggaraan PTSP: pelatihan dasar, lanjutan I, lanjutan II, dan SPIPISE

2.000 orang

Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP Sosialisasi perizinan dan nonperizinan Fasilitasi Penghubung di BKPM

265 PTSP

Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

Meningkatnya kualitas pengem-bangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik/ Online (SPIPISE)

Peningkatan jumlah aplikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Provinsi, PTSP Kab./Kota melalui SPIPISE Jumlah peningkatan PTSP Prov. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE

Program VI : Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BKPM Kegiatan Prioritas VI.1 : Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di pusat dan di daerah

33 Provinsi 19 instansi + 33 provinsi masing-masing 1 orang 3 Instansi

Perijinan di 3 sektor

50 Kab/Kota dan 33 Prov

Indikator

Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal

Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP Sosialisasi perizinan dan nonperizinan Fasilitasi Penghubung di BKPM

20 kab/kota

Program : Kegiatan Prioritas 2 : Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)


Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Program VII : Peningkatan Daya saing Penanaman Modal Kegiatan Prioritas VII.1 : Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Meningkatnya kualitas pengem-bangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik/ Online (SPIPISE)

Peningkatan jumlah aplikasi perijinan dan non perijinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangun dalam SPIPISE Jumlah peningkatan PTSP Prov. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE

Target 2011

Diklat pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal untuk 2.000 peserta 4 jenis pelatihan: Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, dan SPIPISE 265 PTSP 20 kab/kota

33 Provinsi 19 instansi + 33 provinsi masing-masing 1 orang 3 Instansi

15 Perijinan sektor

50 Kab/Kota dan 33 Prov


135


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Terbangunnya infrastruktur dan database penanaman modal yang terintegrasi Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan

Target 2011

Program : Kegiatan Prioritas 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan

Meningkatnya koordinasi di bidang peningkatan ekspor dan peningkatan investasi

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang peningkatan ekspor dan investasi yang terimplementasikan

70%

Program VIII : Koordinasi Kebijakan Bidang Perkonomian Kegiatan Prioritas VIII.1 :Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)

Mempercepat proses perizinan di daerah

Jumlah daerah yang membentuk PTSP PTSP yang siap menerapkan SPIPISE Pembatalan Perda bermasalah Daerah yang mengurangi biaya untuk berusaha

40%

Program IX : Bina Pembangunan Daerah Kegiatan Prioritas IX,1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi (jenis)

70%

Mempercepat proses perizinan di daerah

Jumlah daerah yang membentuk PTSP PTSP yang siap menerapkan SPIPISE Pembatalan Perda bermasalah Daerah yang mengurangi biaya untuk berusaha

40%

Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi (jenis)

6

40%

Program X : Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Prioritas X.1 : Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang peningkatan ekspor dan investasi yang terimplementasikan

100%

Program : 6

Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan. 50 Kab/Kota dan 33 Prov

Meningkatnya koordinasi di bidang peningkatan ekspor dan peningkatan investasi

30%

Substansi Inti : -

Target 2011

Indikator

Terbangunnya infrastruktur dan database penanaman modal yang terintegrasi

Substansi Inti 3 : LOGISTIK NASIONAL: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi

Kegiatan Prioritas 1 : Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

Sasaran

Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan. 50 Kab/Kota dan 33 Prov

Program : Kegiatan Prioritas 3 :Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)


Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok

30% 100% 40%


136


Kegiatan Prioritas 2 : Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran

Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Jumlah perijinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi yang dijalani secara online Waktu penyelesaian perijinan dan nonperijinan dibidang pembinaan pasar dan distribusi (hari) Jumlah pasar percontohan (unit)

2250

Jumlah pembangunan pusat distribusi Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi)

1

Terkoordinasinya pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional

Program : -

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penataan dan pengembangan sistem logistik nasional yang ditindaklanjuti

Sasaran

12%

92%

9

6

15

Kegiatan Prioritas X.2 : Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok

3

Program : Kegiatan Prioritas 3 : Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional


70%

Program XI : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Kegiatan Prioritas XI.1 : Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional

Terkoordinasinya pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional

Target 2011

Indikator

Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Jumlah perijinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi yang dijalani secara online Waktu penyelesaian perijinan dan nonperijinan dibidang pembinaan pasar dan distribusi (hari) Jumlah pasar percontohan (unit)

2250

Jumlah pembangunan pusat distribusi Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi)

1

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penataan dan pengembangan sistem logistik nasional yang ditindaklanjuti

70%

12%

92%

9

6

15

3

Program XII : Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai


137

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 4 : Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Target 2011

Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif

1. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian fasilitas pembebasan dan keriganan bea masuk

72%

2. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian fasilitas pertambangan 3. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian tempat penimbunan berikat (TPB).

72%

4. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional (Customs Advance Trade Systems) 5. Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

40%

72%

100%

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas XII.1 : Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan

Target 2011

Sasaran

Indikator

Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif


85%

2. Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan 3. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang mendukung Sistem Logistik Nasional (Customs Advance Trade Systems) 4. Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

75%

5. Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan

25%

100%

100%


138


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

6. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan

40%

7. PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional 8.PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 9 .PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)

40%

Terselenggaranya National Single Window pada 14 lokasi

lokasi pelabuhan

Kegiatan Prioritas 6 : Pelaksanaan azas cabotage melalui Pengembangan dan Pemberdayaan armada kapal niaga Nasional

Meningkatnya armada niaga pelayaran nasional melalui program Two Step Loan Project for Development of Domestic Shipping Industry Phase I (1paket)

jumlah kapal niaga

Sasaran

Target 2011

Indikator

6. Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra

100%

Terselenggaranya National Single Window

Terselenggaranya NSW (lokasi)

1(lanjutan kantor pusat)

-

-

-

40%

100%

Program : Kegiatan Prioritas 5 : Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut


Target 2011

2 (Adpel Palembang dan Adpel Panjang) 0

Program XIII : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kegiatan Prioritas XIII.1 : Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut -


139

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 7 : Pengelolaan Cargo Information System Kegiatan Prioritas 8 : Penataan Sistem Pelabuhan Nasional

Kegiatan Prioritas 9 : Pengelolaan sarana dan fasilitas pelabuhan strategis dan pelabuhan untuk komoditas a.l Batubara, CPO

Buku 1 RKP 2011

Target 2011

Sasaran

Target 2011

Indikator

Terselenggaranya Cargo Information System Terwujudnya Tatanan Pelabuhan,Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan, serta Peraturan Perundangan Pelaksanaan Optimalnya fungsi Sarana dan fasilitas 25 pelabuhan strategis Lhoksemawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batan, Tg.Pinang, Tg.Priok, Tg.Emas, Tg.Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan,Bitung,Makas ar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura.

Paket System informasi cargo Jumlah Peraturan Perundangan, peraturan pelaksanaan teknis, dan laporan kajian

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

Jumlah lokasi yang dibangun dan di rehab

5 Lokasi

-

-

-

-

Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor; (peraturan)

4

Substansi Inti 4 : SISTEM INFORMASI: Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang Program : kegiatan Prioritas 1 : Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor


Sasaran

Indikator

Substansi Inti : -

Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor; (peraturan)

4

Program XIV : Peningkatan Perdagangan Luar Negeri kegiatan Prioritas XIV.1 : Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor


140


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik ; (Kegiatan) Jumlah pengguna perijinan ekspor/ impor online melalui INATRADE (perusahaan) Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan) Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan) Jumlah partisipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri; (kegiatan) Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan

Program : -

Target 2011


2

3000

5

60

17

5

Sasaran

Target 2011

Indikator

Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik ; (Kegiatan) Jumlah pengguna perijinan ekspor/ impor online melalui INATRADE (perusahaan) Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan) Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan) Jumlah partisipasi sidangsidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri; (kegiatan)

2

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi

5

3000

5

60

17

750000 SKA

Program XV : Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai


141

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) kegiatan Prioritas 2 : Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Target 2011

1. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan

1. Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC

100%

2. Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi

2. Persentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanan yang terintegrasi dengan portal NSW

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) kegiatan Prioritas XV.1 : Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

Sasaran

Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan dan Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi

Target 2011

Indikator

Frekuensi pemutahiran pada Data Base Harga I

12x

40%

Persentase rumusan peraturan yang menjadi keputusan di bidang teknis kepabeanan

76%

3. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan 4. PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional

40%

Presentase ketepatan waktu penyelesaian penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang

77%

40%

Persentase penyelesaian PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional

25%

5. PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan sistem logistik

40%


142


Kegiatan Prioritas 3 : Pelaksanaan National Single Window di sektor perhubungan kegiatan Prioritas 4 : Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW

Sasaran

Terselenggaranya National Single Window pada 14 lokasi Meningkatnya koordinasi di bidang pengembangan dan penerapan NSW dan ASW

Buku 1 RKP 2011

Indikator

6. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 7. Percepatan operasionalisasi NSW. Untuk 5 pelabuhan, NSW untuk impor siap dilaksanakan akhir Desember 2009. Untuk pelabuhan yang lain, tergantung kebijakan dan kesiapan K/L lainnya Paket jaringan sistem National Single Window Persentase rekomendasi di bidang pengembangan dabn penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan

Sasaran

Target 2011

Indikator

40%

2 lokasi (Adpel Palembang dan Adpel Panjang) 80%

Substansi Inti 5 : KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK): Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012 Program : Kegiatan Prioritas 1 : Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)


Target 2011

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya peranan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus

Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus (peraturan)

-

Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)

1

Substansi Inti : -

Meningkatnya peranan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus

Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus (peraturan)

-

Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)

1

Program XVII : Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Kegiatan Prioritas XVII.1 : Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)


143


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : Kegiatan Prioritas 2 : Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Program : Kegiatan Prioritas 3 : Fasilitasi Pengembangan KEK

Terbentuknya KEK di 5 lokasi

Meningkatnya fasilitasi pengembangan zona industri di 5 KEK

Persentase penyusunan peraturan pelaksanaan penye-lenggaraan KEK Persentase penetapan institusi Sekretariat Dewan Nasional KEK Persentase pengoperasian Sekretariat Dewan Nasional KEK Asistensi dan fasilitasi dalam rangka pene tapan dan pengem-bangan KEK Hasil Koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK Jumlah promosi penanaman modal di KEK Kerja sama di bidang pengembangan KEK

100%

Dokumentasi fasilitasi (AMDAL, Engineering Design/DED, dan kelembagaan) di 5 kawasan

5

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Program XVIII : Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kegiatan Prioritas XVIII.1 : Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sasaran

Terbentuknya KEK di 5 lokasi

100%

100%

100%

1 buku laporan

3 Negara & 3 daerah 2 Negara Program XIX : Perwilayahan Industri Kegiatan Prioritas XIX.1 : Fasilitasi Pengembangan KEK

Meningkatnya fasilitasi pengembangan zona industri di 5 KEK

Teridentifikasinya lokasi yang layak untuk dikembangkan sebagai KEK Program : Kegiatan Prioritas 4 : Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai

Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan

1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi

100%

Program XXI : Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak Kegiatan Prioritas XXI.1 : Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai


Target 2011

Indikator

Persentase penyusunan peraturan pelaksanaan penye-lenggaraan KEK Persentase penetapan institusi Sekretariat Dewan Nasional KEK Persentase pengoperasian Sekretariat Dewan Nasional KEK

100%

Asistensi dan fasilitasi dalam rangka pene tapan dan pengem-bangan KEK Hasil Koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK Jumlah promosi penanaman modal di KEK

100%

Kerja sama di bidang pengembangan KEK

2 Negara

Dokumentasi fasilitasi (AMDAL, Engineering Design/DED, dan kelembagaan) di 5 kawasan Dokumen kelayakan teknis ekonomis

6

1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi

100%

100%

100%

1 buku laporan

3 Negara & 3 daerah

3


144


Kegitan Prioritas 5 : Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional

Sasaran


Buku 1 RKP 2011

Indikator

2 Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi 2. Tersedianya PMKPMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 3. Peraturan pelaksanaan mengenai insentif potongan PPh 5% bagi perusahaan yang melakukan R&D

Target 2011

1. Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan


Sasaran

40%

100%

Kegitan Prioritas XXI.2 : Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional


40%

Target 2011

Indikator

2 Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

40%

1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi 2. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

100%

Persentase realisasi dari janji pelayanan yang tepat waktu

85%

40%

-

Program : -

Kegiatan Prioritas 6 : Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan


72%

Program XXII : Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kegiatan Prioritas XXII.1 : Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan

Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan dan Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif


145


Sasaran

2. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

2. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian fasilitas pertambangan 3. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian tempat penimbunan berikat (TPB).

72%

4. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional (Customs Advance Trade Systems) 5. Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

40%

6. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan

40%

72%

100%


Sasaran

Target 2011

Indikator

Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang mendukung Sistem Logistik Nasional (Customs Advance Trade Systems) Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

75%

Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)

25%

100%

100%

100%


146


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

7. PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional 8.PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 9.PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)

Target 2011

Meningkatnya koor dinasi Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Terselesaikannya peraturan penyelenggaraan KEK dan penetapan lokasi KEK dan pengembangan KAPET

Target 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya koor dinasi Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah

Persentase rekomen dasi kebijakan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang terimplementasi Persentase peraturan pelaksanan UU KEK yang terselesaikan

80%

Jumlah lokasi KEK yang ditetapkan

2

40%

40%

100%

Program : Kegiatan Prioritas 7 : Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah


Persentase rekomen dasi kebijakan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang terimplementasi Persentase peraturan pelaksanan UU KEK yang terselesaikan

80%

Jumlah lokasi KEK yang ditetapkan

2

70%

Program XXIII : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Kegiatan Prioritas XXIII.1 : Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah

Terselesaikannya peraturan penyelenggaraan KEK dan penetapan lokasi KEK dan pengembangan KAPET

70%


147


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti 6 : KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja Program : -

Kegiatan Prioritas 1 : Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan

Kegiatan Prioritas 2 : Sinkronisasi Kebijakan Ketengakerjaan (Pusat) dengan Kebijakan / Peraturan Daerah

Kegiatn Prioritas 3 : Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial


Target 2011

Sasaran

Indikator

Peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga HI

Tersusunnya peraturan kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT & outsour cing), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja Peraturan tentang organisasi pekerja/ buruh

1 UU amandemen

Peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI Harmonisasi kebijakan jaminan sosial

Kajian & Naskah Akademis

Selarasnya peraturan bidang HI Mekanisme perundinan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB

Review & assessment 2 naskah

Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi

naik 5%

Substansi Inti : -

Peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga HI

Tersusunnya peraturan ketenagakerjaan pusat dan daerah yang sinergis

Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja

Tersusunnya peraturan kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT & outsour cing), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja Peraturan tentang organisasi pekerja/ buruh Peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI Harmonisasi kebijakan jaminan sosial

1 UU amandemen

Selarasnya peraturan bidang HI Mekanisme perundinan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi

Review & assessment 2 naskah

Program XXIV : Sinkronisasi Kebijakan ketenagakerjaan dan Iklim Usaha Dalam Rangka Penciptaan Lapangan Kerja Kegiatan Prioritas XXIV.1 : Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan

Kajian & Naskah Akademis Kajian & Naskah Akademis 4 rancangan naskah

naik 5%

750

Kegiatan Prioritas XXIV.2 : Sinkronisasi Kebijakan Ketengakerjaan (Pusat) dengan Kebijakan / Peraturan Daerah

Kegiatan Prioritas XXIV.3 : Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial

Tersusunnya peraturan ketenagakerjaan pusat dan daerah yang sinergis

Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja

Kajian & Naskah Akademis

4 rancangan naskah

750


148


Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Diterapkannya manajemen dan standar K3.

Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3 % kenaikan tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi

Target 2011

% perusahaan naik 10% naik 20%


Sasaran

Indikator

Diterapkannya manajemen dan standar K3.

Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3 % kenaikan tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi Persentse tenaga pengawas yang ditingkatkan kapasitasnya

Target 2011

% perusahaan naik 10% naik 20%

40%


149

PRIORITAS 8 : PROGRAM AKSI DI BIDANG ENERGI

150


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti I : Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Program : Kegiatan Prioritas a : Penyediaan dan Pengelolaan EBT dan Pelaksanaan Konservasi Energi


Sasaran

Target 2011

Indikator

Substansi Inti : -

Terwujudnya penyediaan dan pengelolaaan EBT dan konservasi energy

Kegiatan Prioritas b : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen LPE

Pelayanan yang optimal baik administratif/ teknis untuk pelaksanaan tupoksi DJPLE

Kegiatan Prioritas c : Penyusunan Kebijkan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya rasio elektrifikasi

Jumlah regulasi

5

Jumlah aturan perundang-undangan: PP

3

Aturan lain Jumlah perencanaan ketenagalistrikan

3 7

Program I : Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Kegiatan Prioritas I.1 : Penyediaan dan Pengelolaan EBT dan Pelaksanaan Konservasi Energi


Kegiatan Prioritas I.2 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen LPE

Pelayanan yang optimal baik administratif/ teknis untuk pelaksanaan tupoksi DJPLE

Kegiatan Prioritas I.3 : Penyusunan Kebijkan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan


Jumlah regulasi

5

PLTS 50 Wp Tersebar PLTMH (kW) PLT Angin (kW) Biomassa (MW) Jumlah studi kelayakan dan pilot project energy laut (studi & pilot) DME Jumlah aturan perundang-undangan: PP

24,49 10,42 5,16 0,1 1 studi dan 1 pilot

Aturan lain Jumlah perencanaan ketenagalistrikan

3 7

Jumlah kapasitas pembangkit (MW)

-

Transmisi (kms) Gardu Induk (MVA) Panjang Jaringan dan Gardu Distribusi (kms/MVA)/Satker Lisdes

50 3

(bagian pembangunan multiyears) 1.558 1.28 15434 dan 0,20892

Prioritas 8 : Program Aksi di Bidang Energi

151

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas d : Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan bidang percepatan penyediaan dan pemanfaatan Energi Alternatif

Kegiatan Prioritas e : Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati

Indikator

Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif Meningkatnya koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati

Persentase rekomendasi hasil Kebijakan bidang percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang terimplementasi

60%

Kegiatan Prioritas I.4 : Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan bidang percepatan penyediaan dan pemanfaatan Energi Alternatif

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati yang diimplementasikan Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan desa mandiri energi yang dilaksanakan Risalah

50%

Kegiatan Prioritas I.5 : Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati

50%

Kegiatan Prioritas I.6 : Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi

Surat Laporan

1 5

Meningkatnya koordinasi pengembangan desa mandiri energi

Kegiatan Prioritas g : Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang energi

Tersusunnya paket regulasi di bidang energi

Target 2011


Sasaran

Kegiatan Prioritas f : Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi

Substansi Inti II: RESTRUKTURISASI BUMN: Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambatlambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN lainnya Program : Kegiatan Prioritas a: Restrukturisasi BUMN besar / penting / strategis

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Target 2011

Indikator

Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif Meningkatnya koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati

Persentase rekomendasi hasil Kebijakan bidang percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang terimplementasi

60%

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati yang diimplementasikan

85%

Meningkatnya koordinasi pengembangan desa mandiri energi

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan desa mandiri energi yang dilaksanakan

85%

5

Substansi Inti : -

Program : Kajian Restruk turisasi BUMN pelaksanaan Restrukturisasi Monitoring dan Evaluasi

Laporan

1

Laporan

10

Laporan

6


152


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti III: KAPASITAS ENERGI: Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,2 juta barrel per hari mulai 2014 Program : Kegiatan Prioritas a: Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanakan Kebijakan Ketenagalistrikan

Sasaran

Target 2011

Indikator

Substansi Inti : -

Terpenuhinya kebutuhan te-naga listrik dan meningkatnya ratio elektrifik-asi.

Program I : Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Kegiatan Prioritas I.3 : Penyusunan Kebijkan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

a. Pembangkit, Jaringan dan Gardu Transmisi

Meningkatnya pengelolaan,pengusahaa n dan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM


Jumlah perencanaan ketenagalistrikan

7

Jumlah kapasitas pembangkit (MW)

-

- Jumlah Kapasitas pembangkit (MW) - Transmisi (kms)

37

- Gardu Induk b. Jaringan dan Gardu Distribusi – Gardu DAN Jaringan (kms/MVA)

2.389

Transmisi (kms) Gardu Induk (MVA)

18.091 dan 1.311

Panjang Jaringan dan Gardu Distribusi (kms/MVA)/Satker Lisdes

15434 dan 0,20892

Jumlah Kontrak Kerja Sama Minyak dan gas Bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani Jumlah produksi migas dan CBM Minyak Bumi (MBOPD) Gas Bumi (MBOEPD) CBM (MBOEPD)

40 KKS Migas dan 10 KKS GMB

4.129

Program : Kegiatan Prioritas b: Peningkatan produksi minyak bumi


a. Jumlah Kontrak Kerja Sama Minyak dan gas Bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani

40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB

b. Jumlah produksi migas dan CBM - Minyak Bumi (MBOPD) - Gas Bumi (MBOEPD) - CBM (MBOEPD)

1 lap 970 1592 -

Program II : Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi kegiatan Prioritas I.3 : Penyusunan Kebijkan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Kegiatan prioritas II.1: Peningkatan produksi minyak bumi

Meningkatnya pengelolaan,pengusahaa n dan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM

(bagian pembangunan multiyears) 1.558 1.28

1 lap 970 1592 -


153


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

c. Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM (dalam Juta USD)

582 dan 160 dari komitmen 3 tahun pertam

d. Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru

Survei Seismik 2D 8.870 km, Survei Seismik 3D 4.500 km2, Pemboran 88 sumur Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Timur Indonesia sepanjang 2000 km

e. Jumlah pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka

f. Jumlah kegiatan penyiapan, promosi dan penawaran Wilayah Kerja Baru Migas

Substansi Inti IV: ENERGI ALTERNATIF: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, bioenergy, dan nuklir secara bertahap Program : -

Target 2011


Sasaran

Indikator

Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM (dalam Juta USD) Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru

Jumlah pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka

9 (sembilan) event

Jumlah kegiatan penyiapan, promosi dan penawaran Wilayah Kerja Baru Migas

Target 2011

582 dan 160 dari komitmen 3 tahun pertama Survei Seismik 2D 8.870 km, Survei Seismik 3D 4.500 km2, Pemboran 88 sumur Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Sulawesi Selatan sepanjang 2000 km 9 (sembilan) event

Substansi Inti : -

Program III: Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah


154


Sasaran

Kegiatan Prioritas a: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pa-da 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya Program : -

Tercapainya target kontribusi PLTP pada program 10.000 MW tahap II

Kegiatan Prioritas b: Penyediaan Pengelolaan EBT dan Pelaksanaan Konservasi Energi

Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 5795 MW di tahun 2014

Target 2011

1419

Peningkatan Kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruk tur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industr

Lisdes (EBT)

– PLTS 50 Wp Tersebar – PLTMH (kW) – PLT Angin (kW) – Biomassa (MW) – Jumlah studi kelayakan energi laut (laporan)

24,49 10,42 5,16 0,1 1

– Jumlah Pilot project pembangkit listrik dari sumber energi laut DME

1

Program : -

Pembangunan unit pengolahan Biofuel (40 desa terpilih)

Kegaitan Prioritas III.1: Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah

Program I : Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Kegaitan Prioritas I.1: Penyediaan dan Pengelolaan EBT dan Pelaksanaan Konservasi Energi

Sasaran

Target 2011

Indikator

Tercapainya target kontribusi PLTP pada program 10.000 MW tahap II

Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 5795 MW di tahun 2014

1.419


Jumlah regulasi

5

PLTS 50 Wp Tersebar PLTMH (kW) PLT Angin (kW) Biomassa (MW) Jumlah studi kelayakan dan pilot project energy laut (studi & pilot) DME

24,49 10,42 5,16 0,1 1 studi dan 1 pilot

Pembangunan unit pengolahan Biofuel dalam rangka pembentukan DME di 8 desa terpilih

unit pengolahan biofuel di 8 desa

50

50

Program : Kegiatan Prioritas c: Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Migas


unit pengolahan biofuel di 8 desa

Program II : Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Kegiatan Prioritas II.2: Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Migas

Peningkatan Kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruk tur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri

Program V: Program Peningkatan Kemampuan IPTEK Untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional


155

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas d: Dukungan Kebijakan Iptek untuk Penciptaan dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan

Sasaran

Kebijakan peni ngkatan duku ngan iptek untuk penciptaan dan pemanfa-atan sumber energi baru dan terbarukan, termasuk koordinasi kebijakan untuk persiapan pembangunan PLTN

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah kebijakan

1

Jumlah riset bersama Paket koordinasi

2 1

Program : Kegiatan Prioritas e: Pengembangan PLTP Skala Kecil

Termanfaatkannya sistem teknologi pembangkit listrik skala kecil

Jumlah prototype, alih teknologi sistem dan komponen Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/PLTP (alih teknologi 2 MW)

1

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas V.1: Dukungan Kebijakan Iptek untuk Penciptaan dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan

Program VI: Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kegiatan Prioritas VI.1: Pengembangan PLTP Skala Kecil

Sasaran

Kebijakan peni ngkatan duku ngan iptek untuk penciptaan dan pemanfa-atan sumber energi baru dan terbarukan, termasuk koordinasi kebijakan untuk persiapan pembangunan PLTN

Pilot Plant PLTP < 5 MW

Komponen PLTP Binary Cycle 100kW

Engineering Design PLTP 5 MW mendukung Program Nasional PLTP

Target 2011

Indikator

Jumlah kebijakan

1

Jumlah riset bersama Jumlah kenijakan PLTN Paket sosialisasi PLTN Paket korrdinasi pemangku kepentingan Paket kerjasama internasional persiapan pembangunan PLTN Workshop internasional persiapan pembangunan PLTN

1 1 1 1 1

1

Jumlah Pilot Plant

Jumlah Pilot Plant PLTP 3MW Jumlah Pilot Plant PLTP 5MW Paket Komponen

1

Jumlah Paket Komponen PLTP Binary Cycle 100kW Jumlah Pilot Plant PLTP Binary Cycle 1MW Jumlah Rekomendasi, advokasi & konsultasi peralatan kelistrikan PLTP

1

0

0


156


Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Target 2011

Program : Kegiatan Prioritas f: Penelitian Konversi Energi

Demo pilot plant biogasoline dari ligno selulosa Standardisasi teknologi pengujian konversi energi

paket

1

paket

1

Program : -

Kegiatan Prioritas g: Penyusunan Infrastuktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional

Pemanfaatan potensi tenaga nuklir secara bertahap.

Dokumen Infrastuktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional

3

Kegiatan Prioritas h: Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir

Sosialisasi PLTN

Paket Sosialisasi PLTN (media)

3

Program : Kegiatan Prioritas i: Pengelolaan Pertanahan Propinsi

Terwujudnya Pengendalian, Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan Msyarakat dalam rangka Peningkatan akses terhadap sumber ekonomi

Program : -

Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (hektar)

75900


Sasaran

Target 2011

Indikator

Rekomendasi Advokasi Konsultasi

1 1 0

Demo pilot plant biogasoline dari ligno selulosa Standardisasi teknologi pengujian konversi energi

paket

1

paket

1

Program VIII: Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi Kegiatan Prioritas VIII.1: Penyusunan Pedoman Infrastuktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional

Dokumen infrastruktur dasar pendukung program energi nuklir nasional

1

Kegiatan Prioritas VIII.2: Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir

Paket sosialisasi PLTN & diseminasi IPTEK Nuklir

Dokumen Infrastuktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional Paket Sosialisasi PLTN (media), advokasi masyarakat, dunia usaha dan stakeholder yang terkait lainnya

Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (hektar)

75900

Program VII: Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK Kegiatan Prioritas VII.1: Penelitian Konversi Energi

Program IX: Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kegiatan Prioritas IX.1: Pengelolaan Pertanahan Propinsi

Terwujudnya Pengendalian, Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan Msyarakat dalam rangka Peningkatan akses terhadap sumber ekonomi

3

Program III: Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah


157

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas j: Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, jarak pagar)

Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman tahunan

Pengembangan Komoditas Ekspor Karet Jambu Mete Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energy) Jarak pagar Kelapa Kelapa Sawit Kemiri sunan Revitalisasi perkebunan Kelapa sawit Karet Kakao Penyusunan kebijakan Pengembangan bio energy Pengembangan integrasi kebun-ternak (paket)

Target 2011

Kegiatan Prioritas III.2: Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan

Sasaran

Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, jarak pagar)

12 3.814 8.342 2 153 53 34

28

Target 2011

Indikator

Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman tahunan

Pengembangan Komoditas Ekspor Karet Jambu Mete Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energy) Jarak pagar Kelapa Kelapa Sawit Kemiri sunan Revitalisasi perkebunan Kelapa sawit Karet Kakao Penyusunan kebijakan Pengembangan bio energy Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME)

3.456 574

Substansi Inti V: HASIL IKUTAN DAN TURUNAN MINYAK BUMI / GAS: Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya Program : Kegiatan Prioritas a: Pengembangan klaster industri berbasis migas, kondesat


3.456 574

12 3.814 8.342 2 153 53 34

28

Substansi Inti : -

Berkembangnya klaster industri berbasis migas

2 Lokasi (Jatim dan Kalimantan)

2

Program IV: Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur Kegiatan Prioritas IV.1: Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

Berkembangnya klaster industri

2 Lokasi (Jatim dan Kalimantan)

2

berbasis migas dan petrokimia

Entitas kolaborasi klaster

152


158


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti V: HASIL IKUTAN DAN TURUNAN MINYAK BUMI / GAS: Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya Program : Kegiatan Prioritas a: Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Migas

Kegiatan Prioritas b: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya DJ Migas


Sasaran

Target 2011

Indikator

Koordinasi pengamanan bahan baku untuk industri migas Subsidi Bunga Penyusunan model pemberian incentive untuk pengembangan klaster industri petrokimia Pembangunan center of excellence klaster industri petrokimia

Jaminan ketersediaan bahan baku

70%

Jumlah perusahaan Rekomendasi model incentive

2 100%

Terbangunnya 1 Center of Excellence

30%

Peningkatan kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri

Pembangunan LPG miniplant

1 Kajian Pembangunan

Pembangunan Jaringan Gas Kota Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya dan Denpasar

4 kota/ 16.000 SR FEED 1 kota / 7 SPBG

Substansi Inti : -

Peningkatan kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri

Meningkatnya pembinaan, koordinasi, dan dukungan teknis bagi DJ Migas

Pembangunan LPG miniplant

1 Kajian Pembangunan

Pembangunan Jaringan Gas Kota Pembangunan SPBG (gas untuk transpotasi)

4 kota/ 16.000 SR FEED 1 kota / 7 SPBG

Program II: Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Kegiatan Prioritas II.3: Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Migas

Kegiatan Prioritas II.4: Pembinaan Lindungan lingkungan, keselamatan operasi dan usaha penunjang bidang migas

Meningkatnya pembinaan, korrdinasi, dan dukungan teknis bagi Ditjen Migas secara optimal


159

PRIORITAS 9 : PROGRAM AKSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

160


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti 1 : PERUBAHAN IKLIM: Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi Program : -

Kegiatan Prioritas 1 : Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut a. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas


Sasaran

Indikator

Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan

Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha. Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha. Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5000 ha. Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha

Target 2011

Substansi Inti : -

Program III : Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat


Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha

Program : -

120.000 Ha

Kegiatan Prioritas III.1 : Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas

320.000 Ha

200.000 Ha

2.000 Ha

120.000 Ha

Program I : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Prioritas 9 : Program Aksi Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

161

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) b. Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut

Sasaran

Tersedianya perangkat kebijakan pengelolaan kualitas ekosistem gambut, yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemen PU, Kemenhut, Kementan, dan Pemda

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Penyelesaian pemetaan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsi yang terkoordinasi dengan K/L terkait

40%

Verifikasi karakteristik ekosistem gambut di 5 provinsi yang terkoordinasi antar K/L terkait

8

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas I.1 : Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut

Sasaran

Tersedianya perangkat kebijakan pengelolaan kualitas ekosistem gambut, yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemen PU, Kemenhut, Kementan, dan Pemda

Target 2011

Indikator

% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/kota untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kabupaten/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah

25%

Jumlah pembinaan teknis pengelolaan kualitas air terhadap 119 kabupaten/kota di 13 DAS, yang terkoordinasi dengan K/L terkait, termasuk DAS Citarum secara terpadu lintas K/L % penyiapan pemetaan kesatuan hidrologi gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait Jumlah provinsi dilakukannya verifikasi karakteristik ekosistem gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait Tersusunnya Program dan Rencana Aksi Terpadu Pengelolaan Ekosistem 15 Danau Prioritas Berkelanjutan yang terkoordinasi dengan K/L terkait Jumlah pemantauan dan evaluasi pengendalian kerusakan ekosistem situ yang terkoordinasi dengan K/L terkait

20%

40%

8

15

5


162


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : -

Kegiatan Prioritas 2 : Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun a. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas

b. Pengembangan Perhutanan Sosial


Sasaran

Target 2011

Indikator

Implementasi Integrated Citarum Water Resources Management (ICWRMADB)

40%

Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha. Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha. Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5000 ha. Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm Fasilitasi 50 unit kemitraan usaha HKm Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi Fasilitasi pembangunan hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 ha

320.000 Ha



Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat

Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800 ribu ha Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500 ribu ha Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm Fasilitasi 50 unit kemitraan usaha HKm Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi Fasilitasi pembangunan hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 ha

320.000 Ha



200.000 Ha

2.000 Ha

120.000 Ha

800.000 ha

200 klpk

20 Unit 8 Prov

100.000 ha

Kegiatan Prioritas III.2 : Pengembangan Perhutanan Sosial

Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat

200.000 Ha

2.000 Ha

120.000 Ha

800.000 ha

200 klpk

20 Unit 8 Prov

100.000 ha


163


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha

Target 2011

Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L

% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundangundangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L % penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L % penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L

Sasaran

12 Kab

200.000 ha

Program : c. Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang


41,7%

40%

25%

Program I : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan Prioritas I.3 : Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang


Target 2011

Indikator

Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha

12 Kab

% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L

41,7%

% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L % penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L

40%

200.000 ha

25%


164


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

% penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait % penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11 kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah % penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah

Target 2011


Sasaran

Target 2011

Indikator

25%

% penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait

25%

26,7%

% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11 kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah

26,7%

25%

% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah

25%


165


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah provinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang dan kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 20102014 % PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]

Target 2011

Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah

Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat.

Program : -

Sasaran

Target 2011

Indikator

33

Jumlah provinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang dan kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 20102014

33

33%

% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]

33%

Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat.

1.642 ribu ha

Program : d. Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis


900 ribu ha

Program V : Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan Prioritas V.1 : Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis

9 Kawasan dan 3 jenis

Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah

9 Kawasan dan 3 jenis



166

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 3 : Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi a. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator


Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800 ribu ha Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500 ribu ha Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha

Target 2011

320.000 Ha

Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemenhut, BPN dan Pemda

Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman) yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasi ke K/L dan daerah terkait


Indikator


Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha. Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha. Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5000 ha. Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha

320.000 Ha

Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman) yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasi ke K/L dan daerah terkait

3

2.000 Ha

120.000 Ha

3

80%

Program I : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan Prioritas I.2 : Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Target 2011

Sasaran

200.000 Ha

Program : b. Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan



200.000 Ha

2.000 Ha

120.000 Ha

80%


167


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor yang terkoordinasi antar K/L terkait Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan (land use change) melalui Program Menuju Indonesia Hijau Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana % rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya

Target 2011

8

80%

100%

15

50%


Sasaran

Target 2011

Indikator

Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor yang terkoordinasi antar K/L terkait

8

Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan (land use change) melalui Program Menuju Indonesia Hijau Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana % rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya

100%

80%

15

50%


168

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) c. Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Sasaran


Buku 1 RKP 2011

Indikator

% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundangundangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L % penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L % penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L % penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait

Target 2011

41,7%

40%

25%

25%

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas I.3 : Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Sasaran


Target 2011

Indikator

% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L

41,7%

% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L % penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L % penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait

40%

25%

25%


169


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11 kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah % penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah Jumlah provinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang dan kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 20102014 % PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]

Target 2011


Sasaran

Target 2011

Indikator

26,7%

% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11 kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah

26,7%

25%

% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah Jumlah provinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang dan kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 20102014

25%

% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]

33%

33

33%

33


170


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : -

d. Penguatan Kebijakan Iptek dan Dukungan Litbang untuk Penurunan Emisi gas CO2 dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kebijakan dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim

Jumlah kebijakan

5


5

Substansi Inti 2 : PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN: Pengendalian Kerusakan Lingkungan: Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya Kegiatan Prioritas 1 : Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; Program : a. Pengendalian Pencemaran Air

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Program XI : Peningkatan Kemampuan IPTEK Untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional Kegiatan Prioritas XI.1 : Adaptasi perubahan iklim

Sasaran

Kebijakan dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim

Target 2011

Indikator

Jumlah kebijakan

3


3

Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi

205

Substansi Inti : -

Menurunnya beban pencemar air dari industri yang dipantau dan diawasi

Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi

205

220 296

Program I : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan Prioritas I.4 : Pengendalian Pencemaran Air


220 296


171


b. Pengendalian Pencemaran Udara

c. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas

Sasaran

Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi

Meningkatnya kebijakan dan penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH]

Target 2011


Sasaran

555 20

6

205

Kegiatan Prioritas I.5 : Pengendalian Pencemaran Udara


220 296

555 2,5%

6

1

Kegiatan Prioritas I.7 : Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas


Target 2011

Indikator

Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH]

555 20

6

205

220 296

555 2,5%

6

1


172


d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agro industri dan Jasa

Sasaran

Meningkatnya kebijakan dan pertimbangan teknis dalam pengawasan penaatan pengelolaan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan manufaktur, agroindustri dan jasa

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]

1

Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan

516


Sasaran

205

10

4

2

Kegiatan Prioritas I.8 : Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agro industri dan Jasa


Target 2011

Indikator

Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]

1

Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan

516

205

10

4

2


173


e. Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Sasaran

Meningkatnya penaatan pengelolaan bahan dan limbah B3

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 dan limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada) Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkan dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman] Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3 Jumlah porpinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi, pengelolaan B3 dan limbah B3 Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)

Program : -

Target 2011


Sasaran

10

4

3

Kegiatan Prioritas I.9 : Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3

1000

33

4


Target 2011

Indikator

Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 dan limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)

10

Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkan dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman] Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3 Jumlah porpinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi, pengelolaan B3 dan limbah B3 Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)

3

4

1000

33

4

ProgramVIII : Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK


174

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) f. Penelitian Oseanografi

Sasaran

Pengembangan Sistem Informasi dan penelitian Kerusakan terumbu karang

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Paket informasi dasar

Target 2011

3

Program : -

Kegiatan Prioritas 2 : Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun a. Pengendalian kebakaran hutan

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas VIII.1 : Penelitian Oceanografi Terumbu Karang dan Kebencanaan

Sasaran

Target 2011

Indikator

Pengembangan Sistem Informasi dan penelitian Kerusakan terumbu karang Panduan dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat pesisir

Paket informasi dasar

3

Paket

2

Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan

Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.

36%

Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi)

20%

Program IV : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan


Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.

36%

Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008

20%

Program : -

Kegiatan Prioritas IV.1 : Pengendalian kebakaran hutan

12 DAOPS

Program I : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


175

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) b. Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Tersedianya kebijakan, data dan informasi untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terpadu dan terkoordinasi dengan K/L terkait

Tersedianya data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasikan ke K/L dan daerah terkait, sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan mekanisme pencegahan kebakaran hutan

Target 2011

80%

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas I.2 : Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Sasaran


Target 2011

Indikator

Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman) yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

3

Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasi ke K/L dan daerah terkait Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor yang terkoordinasi antar K/L terkait Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan (land use change) melalui Program Menuju Indonesia Hijau Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana

80%

8

80%

100%

15


176


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Kegiatan Prioritas 3 : Penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014 Program : a. Pengendalian Pencemaran Udara

b. Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor


Menurunnya emisi dan kebisingan dari kendaraan di prioritas kota-kota yang dipantau

Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi Jumlah pedoman teknis/ peraturan perundangundangan Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan

205


Program I : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan Prioritas I.5 : Pengendalian Pencemaran Udara

Sasaran


220 296

555 2,5%

6

10

Kegiatan Prioritas I.6 : Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor

Menurunnya emisi dan kebisingan dari kendaraan di prioritas kota-kota yang dipantau

Target 2011

Indikator

% rekomendasi kebijakan konservasi an pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya

50%

Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi Jumlah pedoman teknis/ peraturan perundangundangan Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan

205

220 296

555 2,5%

6

10


177


c. Pengendalian Pencemaran Air

Sasaran


Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah daerah (provinsi/ kota) yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran udara khususnya sumber bergerak Jumlah kota yang difasilitasi dalam penerapan pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor (P&P) Jumlah kebijakan sektor yang difasilitasi dalam mendukung reduksi emisi (penetapan standar emisi dan kebisingan, bahan bakar, manajemen transportasi, kendaraan tidak bermotor (NMT), uji emisi bagi kendaraan pribadi, land use planning) Jumlah kota yang dievaluasi kualitas udaranya Jumlah pembinaan teknis dalam pengendalian pencemaran sumber bergerak Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi

Target 2011


Sasaran

8

8

2

20

5

205

220

Kegiatan Prioritas I.4 : Pengendalian Pencemaran Air


Target 2011

Indikator

Jumlah daerah (provinsi/ kota) yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran udara khususnya sumber bergerak Jumlah kota yang difasilitasi dalam penerapan pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor (P&P) Jumlah kebijakan sektor yang difasilitasi dalam mendukung reduksi emisi (penetapan standar emisi dan kebisingan, bahan bakar, manajemen transportasi, kendaraan tidak bermotor (NMT), uji emisi bagi kendaraan pribadi, land use planning)

8

Jumlah kota yang dievaluasi kualitas udaranya Jumlah pembinaan teknis dalam pengendalian pencemaran sumber bergerak

20

Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi

205

8

2

5

220


178


d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas

Sasaran


Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH] Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

Target 2011


Sasaran

296

555 20

6

1

1

205

10

Kegiatan Prioritas I.7 : Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas


Target 2011

Indikator

Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH] Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

296

555 20

6

1

1

205

10


179


e. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agro industri dan Jasa

f. Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Sasaran



Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]

4

Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 dan limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada) Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkan dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman]

516

2


Kegiatan Prioritas I.8 : Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agro industri dan Jasa

Sasaran


10

4

3

Kegiatan Prioritas I.9 : Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3


Target 2011

Indikator

Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]

4

Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 dan limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada) Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkan dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman]

516

2

10

4

3


180


g. Penanganan Kasus Lingkungan

Sasaran

Meningkatnya kualitas penanganan kasus lingkungan

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3 Jumlah porpinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi, pengelolaan B3 dan limbah B3 Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada) % pengaduan masyarakat yang dikelola melalui penerimaan, penelaahan dan klasifikasi, penerusan kepada pihak terkait yang berwenang, atau ditangani langsung % dugaan tindak pidana LH yang ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan (pulbaket) sampai proses pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun] % penanganan kasus perdata LH yang ditindaklanjuti secara perdata di dalam maupun di luar pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun] Jumlah kasus lingkungan yang terevaluasi dan tereksaminasi

Target 2011


Sasaran

1000

33

4

100%

85%

85%

4

Kegiatan Prioritas I.10 : Penanganan Kasus Lingkungan

Meningkatnya kualitas penanganan kasus lingkungan

Target 2011

Indikator

Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3 Jumlah porpinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi, pengelolaan B3 dan limbah B3 Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada) % pengaduan masyarakat yang dikelola melalui penerimaan, penelaahan dan klasifikasi, penerusan kepada pihak terkait yang berwenang, atau ditangani langsung

1000

% dugaan tindak pidana LH yang ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan (pulbaket) sampai proses pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun] % penanganan kasus perdata LH yang ditindaklanjuti secara perdata di dalam maupun di luar pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun] Jumlah kasus lingkungan yang terevaluasi dan tereksaminasi

85%

33

4

100%

85%

4


181

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) h. Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran

Meningkatkan kualitas kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah penerimaan target program pinjaman lunak terhadap % jumlah UMKM yang mengajukan permohonan pinjaman

90%

% telaahan teknis diterima menjadi rekomendasi teknis pinjaman lunak lingkungan (90-100 proposal per tahun) % jumlah pemantauan terhadap UMKM yang telah mendapat pinjaman yang sudah jatuh tempo Jumlah pedoman dan fasilitas teknis yang terkait dengan valuasi ekonomi SDA dan LH Jumlah dokumen tentang bahan rumusan kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan % Bimbingan teknis pengembangan instrument ekonomi dan perhitungan PDRB Hijau di daerah iklim

80%

Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan

Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian barat yang sesuai ketentuan Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian timur yang sesuai ketentuan

Kegiatan Prioritas I.11 : Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran

Meningkatkan kualitas kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup

80%

Target 2011

Indikator

% telaahan teknis diterima menjadi rekomendasi teknis insentif untuk peningkatan pengelolaan LH (90-100 proposal UMKM yang diajukan per tahun) %jumlah UMKM yang melaksanakan peningkatan kualitas LH dengan kebijakan insentif melalu K/L atau Pemda terkait % Jumlah pemantauan terhadap UMKM yang telah mendapat insentif

90%

Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian barat yang sesuai ketentuan Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian timur yang sesuai ketentuan

10.311 kapal

80%

80%

5

4

100%

Program : i. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan


880 kapal

563 kapal

Program VI : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kegiatan Prioritas VI.1 : Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan

5270 kapal


182

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) j. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan ilegal dan merusak

Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran

Target 2011

9 wilayah

Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan ilegal dan merusak

Target 2011

Indikator

Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran

9 wilayah

Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas

43 DAS

Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 108 BPDAS Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS

43 BPDAS

% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/ kota untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kab/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah

25%

Jumlah pembinaan teknis pengelolaan kualitas air terhadap 119 kabupaten/ kota di 13 DAS yang terkoordinasi dengan K/L terkait

20%

14 wilayah perairan


Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas

Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas

44 DAS

Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 BPDAS Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS

14 BPDAS

Tersedianya perangkat kebijakan pengelolaan kualitas air yang terpadu dan bersifat lintas K/L

Kegiatan Prioritas III.3 : Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS

Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas

14 BPDAS

Program : b. Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut

Kegiatan Prioritas VI.2 : Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Sasaran

14 wilayah perairan

Program : -

Kegiatan Prioritas 4 : Penghentian kerusakan lingkungan di 13 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya a. Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS


% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/ kota untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kab/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah

25%

Jumlah pembinaan teknis pengelolaan kualitas air terhadap 119 kabupaten/ kota di 13 DAS yang terkoordinasi dengan K/L terkait

20%

Program I : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan Prioritas I.1 : Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut

Tersedianya perangkat kebijakan pengelolaan kualitas air, ekosistem gambut dan ekosistem danau yang terpadu dan bersifat lintas K/L , antara lain Kemen PU, Kemenhut, Kementan, Pemda

14 BPDAS


183


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011


Sasaran

% penyiapan pemetaan kesatuan hidrologi gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait Jumlah provinsi dilakukannya verifikasi karakteristik ekosistem gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait Tersusunnya Program dan Rencana Aksi Terpadu Pengelolaan Ekosistem 15 Danau Prioritas Berkelanjutan yang terkoordinasi dengan K/L terkait Jumlah pemantauan dan evaluasi pengendalian kerusakan ekosistem situ yang terkoordinasi dengan K/L terkait Implementasi Integrated Citarum Water Resources Management (ICWRMADB) Substansi Inti 3 : SISTEM PERINGATAN DINI: Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) yang dimulai pada 2010, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013 Program : -

Target 2011

Indikator

40%

8

15

5

40%

Substansi Inti : -

Program II : Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika


184

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas a : Pengelolaan Metorologi Publik BMKG

Sasaran


Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik

60%

Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan

60%

Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim

60%

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas II.1 : Pengelolaan Metorologi Publik BMKG

Sasaran

Indikator


Jumlah lokasi pembangunan Gedung MEWS (Meteorological Early Warning System)(Bengkulu, Pakanbaru, Palangkaraya dan mataram) Jumlah lokasi pembangunan Sarana Analisa Cuaca MEWS (Bengkulu, Pakanbaru, Palangkaraya dan Mataram) Jumlah lokasi Pembangunan Radar Cuaca (Jambi, Gorontolo, Ternate, Bengkulu dan Banjarmasin) Jumlah lokasi pemeliharaan radar cuaca Jumlah lokasi pemeliharaan TCWC (Tropical Ciclon Warning Center) (Jakarta dan Denpasar) Jumlah lokasi pembangunan sistem pengamatan bergerak (Jakarta) Jumlah lokasi kegiatan pendamping Strenghening BMKG Climate and Weather Service Capacity (Jakarta) Jumlah lokasi pembangunan ground receiver satellite NOAA /National Oceanic Atmospheric Administration (Ambon, Jayapura, Medan)

Target 2011

4 Lok

4 Lok

5 Lok

20 Lok 2 Lok

1 Lok

1 Lok

3 Lok


185


Kegiatan Prioritas b : Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG

Sasaran


Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Kesinambungan (sustainabilitas) InaTEWS

100%

Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempabumi dan tsunami

90%

Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempabumi dan tsunami

90%


Kegiatan Prioritas II.2 : Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG

Sasaran


Target 2011

Indikator

Persen Strengthening BMKG Climate and Weather Services Capacity Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS

34%

Jumlah paket pemeliharaan sensor & komunikasi InaTEWS (Tsunami Early Warning System) Jumlah paket pemeliharaan sistem processing & decession support system InaTEWS Jumlah paket pemeliharaan sensor seismik bantuan Jumlah paket pemeliharaan Sistem Diseminasi DVB (Digital Video Broadcast) Jumlah paket pemeliharaan Sistem Diseminasi Sirene Jumlah lokasi pemeliharaan Sistem diseminasi untuk instusi interface & media Jumlah paket peningkatan kapasitas UPS PGR (Pusat Gempa Regional) Jumlah set pengembangan Jaringan Seismik Broadband Jumlah lokasi pengembangan Sistem Jaringan Gempabumi Kuat

1 paket : 109 sensor

100%

1 paket : 11 lokasi

1 paket : 45 lokasi 1 paket : 55 lokasi

1 paket : 12 lokasi 12 lokasi

1 paket

5 set

42 lokasi


186


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011


Sasaran

Target 2011

Indikator

Jumlah lokasi peningkatan Jaringan Gempa Kuat Jumlah lokasi penguatan Regional Center Jumlah lokasi pengembangan jaringan Monitoring Intensitas getaran kuat Jumlah pembangunan Sistem LOG server desiminasi DVB Jumlah lokasi Sistem Desiminasi Sirene TEWS Jumlah lokasi Sistem Tanda Waktu Standar Jumlah tersedianya Handling Inklaring Jumlah terlaksananya pengembangan Sistem Monitoring Precursor Gempabumi Jumlah laporan penyelenggaraan Sidang Working Group ICGIOTEWS (Intergovermental Commition Group Indian Ocean Tsunami Early Warning System) Jumlah peserta workshop-Training Teknisi InaTEWS Jumlah penyelenggaraan Workshop International AEIC (Asean Earthquake International Center) Jumlah penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Sistem Gempabumi Kuat

30 lokasi

2 lokasi 73 lokasi

1 set

6 lokasi 1 lokasi 1 set 1 set

1 laporan

20 orang

1 laporan

1 laporan


187


Kegiatan Prioritas c : Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG

Sasaran

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan data dan informasi di bidang iklim agroklimat dan iklim maritim

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara

85%

% pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara

80%


Kegiatan Prioritas II.3: Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG

Sasaran

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan data dan informasi di bidang iklim agroklimat dan iklim maritim

Target 2011

Indikator

Jumlah penyelenggaraan perjalanan Tanggap darurat Jumlah peningkatan Kapasitas operator InaTEWS Jumlah penyusunan Meta data InaTEWS Jumlah tersedianya lembar kerja elektronik InaTEWS Jumlah laporan penyelenggaraan Workshop Inatews International Jumlah pelaksanaan Studi deteksi Precursor Sumatra barat Jumlah Pedoman dan Simulasi menghadapi Gempabumi Kuat Jumlah penyusunan SOP Gempabumi & Tsunami daerah Jumlah kegiatan Penentuan Site Class Lokasi Jaringan Gempa Kuat Jumlah Dokumen Desain Iklim Maritim

8 set

Jumlah lokasi pembangunan Stasiun Klimatologi (Merauke, Pekan Baru) Jumlah lokasi pembangunan Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus / SMPK (Magelang dan Pontianak)

2 lok

20 orang

1 buku 1 set

1 laporan

1 paket

1 SOP & 2 gladi

1 laporan

25 lokasi

1 dokumen

2 lok


188


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : Kegiatan Prioritas d : Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan


Peta Resmi tingkat peringatan tsunami

2


Program IX : Survei dan Pemetaan Nasional Kegiatan Prioritas IX.1 : Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan

Sasaran


Target 2011

Indikator

Jumlah pemasangan Penakar Hujan Observasi (PH. Obs) Jumlah wall display System nformasi iklim dan kualitas udara Jumlah penyusunan buku pemutakhiran Zona Musim (ZOM) Jumlah penyusunan buku monitoring dan penyempurnaan nomor Pos Hujan kerjasama Jumlah penyusunan buku Atlas rata-rata curah hujan di Indonesia periode 1981-2010 Jumlah petugas pos hujan yang mendapatkan biaya operasional SMS HP Jumlah buku Atlas Periode Ulang Curah Hujan Maksimum Kabupaten/Kota Jumlah lokasi pembangunan Taman Alat dan peralatan klimatologi (Pangkal Pinang) Jumlah penyusunan buku model prediksi musim

2000 unit

Peta Resmi tingkat peringatan tsunami

2

1 set

1 buku

1 buku

1 buku

356 orang

12 buku

1 lok

1 buku


189


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti 4 : PENANGGULANGAN BENCANA: Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: 1) penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi, dan 2) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia Program : -

Kegiatan Prioritas 1 : Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi a. Pengendalian Kebakaran Hutan


Sasaran

Target 2011

Indikator

Substansi Inti : -

Program IV : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan


Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS

12 DAOPS

Kegiatan Prioritas IV.1 : Pengendalian Kebakaran Hutan


Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009. Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi)

36%

20%

12 DAOPS


190

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Program : b. Penyiapan Peralatan dan Logistik Dikawasan Rawan Bencana

Sasaran

1. Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan 2. Pendistribusian logistik kebencanaan pada derah bencana 1. Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan 2. Pendistribusian peralatan kebencanaan pada derah bencana

Buku 1 RKP 2011

Indikator

1. Terlaksanannya pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan 2. Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada derah bencana 1. Terlaksanannya pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan 2. Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada derah bencana

Target 2011

17 Prov

Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan

Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali.

Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan BMKT (kapal) Garam (ribu ton) Deep sea water (ribu liter) Program : -

Program X : Penanggulangan Bencana Kegiatan Prioritas X.1 : Penyiapan Peralatan dan Logistik Dikawasan Rawan Bencana

17 Prov

Program : c. Pendayagunaan Pesisir dan Lautan


1 Ha

Sasaran

1. Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan 2. Pendistribusian logistik kebencanaan pada derah bencana 1. Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan 2. Pendistribusian peralatan kebencanaan pada derah bencana

Program V : Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan Prioritas V.2 : Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan

1. Terlaksanannya pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan 2. Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada derah bencana 1. Terlaksanannya pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan 2. Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada derah bencana

17 Prov

Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali.

1 Ha

Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan BMKT (kapal) Garam (ribu ton) Deep sea water (ribu liter)

3 100 500

Target 2011

Indikator

17 Prov

3 100 500

Program VII : Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan


191

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) d. Penelitian dan Pengembangan IPTEK kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut

Sasaran

Wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah rekomendasi pengelolan dan model pemanfaatannya

3

Jumlah paket data terkait fenomena alam dan sumberdaya nonhayati

1 paket data terkait fenomena alam, dan 5 paket data terkait SDNH, pesisir dan laut

Program : e. Pendayagunaan Teknologi dan Pengembangan Kapasitas Untuk Mitigasi Bencana

Kebijakan pendayagunaan teknologi mitigasi bencana Tersusunnya Standard Operation Procedure (SOP)

Jumlah kebijakan

1

Jumlah SOP

0

Program : f. Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global

Model fisik kolamkultur penyerap CO2, Penyempurnaan dan pengujian peralatan produksi flare

Rekomendasi kebijakan pengurangan emisi dan peningkatan carbon sink dan pilot plant fotobioreaktor untuk penyerap CO2

1

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas VII.1 : Penelitian dan Pengembangan IPTEK kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut

Sasaran

Indikator

Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya.

Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya, serta Jumlah paket data terkait dengan fenomena alam dan sumber daya non hayati di wilayah pesisir ,laut, serta pulau-pulau kecil

Target 2011

Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 1

1 paket data terkait fenomena alam laut, 2 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut Program XI : Kemampuan IPTEK Untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional Kegiatan Prioritas XI.2 : Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Bencana

Program XII : Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kegiatan Prioritas XII.1 : Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global

Kebijakan pendayagunaan teknologi mitigasi bencana

Termanfaatkannya neraca karbon dan rekomendasi penurunan carbon pada sektor pertanian, kehutanan, lahan basah. Model fisik kolamkultur penyerap CO2, Penyempurnaan dan pengujian peralatan produksi flare

Jumlah kebijakan

1

Jumlah Riset Bersama

-

a. Pilot plant FBR di industry dengan kemampuan serap lebih besar dari 2,5 mg CO2/L/hari

a. Basis data teknologi parsial CO2 permukaan laut


192


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Program : g. Penelitian Geoteknologi

Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim

h. Penelitian Oseanografi

Panduan dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat

i. Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya Bogor

Konservasi ex-situ dalam bentuk kebun raya daerah

Program VIII : Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK Kegiatan Prioritas VIII.3 : Penelitian Geoteknologi Perubahan Iklim

Paket pengumpulan data

Paket dokumen ilmiah Paket

Kebun raya (paket kawasan)

Draft I 2

2

Program : j. Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Matra Darat

Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat.

(1) Jumlah NLP produk inventarisasi, neraca, kebencanaan, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing, dinamika geografis dan kajian wilayah, SDA dan LH matra darat yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional. (2) Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra darat.


Target 2011

50

33 Prov 6 K/L

Sasaran

Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim

Kegiatan Prioritas VIII.1 : Penelitian Oceanografi Terumbu Karang dan Kebencanaan

Panduan dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat pesisir

-

Pengembangan Sistem Informasi dan penelitian Kerusakan terumbu karang -

Program IX : Survei dan Pemetaan Nasional Kegiatan Prioritas IX.2 : Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Matra Darat

Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat.

Target 2011

Indikator

b. Dokumen HAKI, perhitungan kelayakan ekonomi BCSS, inkubasi teknologi

b. Ujicoba Prototipe BCSS dengan lemampuan serap 1,5 gram CO2/L/hari

Paket pengumpulan data

1

Paket dokumen ilmiah Jumlah panduan dan sosialisasi kesiagaan masyarakat pesisir yang telah dilaksanakan Jumlah paket informasi dasar

Draft I 2

-

-

(1) Jumlah NLP produk inventarisasi, neraca, kebencanaan, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing, dinamika geografis dan kajian wilayah, SDA dan LH matra darat yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional.

50

(2) Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra darat.

33 Prov 6 K/L

3


193

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) k. Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut

l. Penyusunan Atlas Sumberdaya dan Kajian Pengembangan Wilayah.

m. Pembangunan Data dan Informasi Geodesi Dan Geodinamika

Sasaran

Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut berupa produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta , remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA

Tersedianya data dan informasi atlas serta kajian pengembangan wilayah.

Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

(1) Jumlah NLP dan tema dan laporan kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional

18 NLP (@5 tema) dan 4 dok

(2) Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut (1) Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi, diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah. (2) Jumlah provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan akses, utilitas data dan informasi atlas sumberdaya dan kajian pengembangan wilayah. (1) Jumlah stasiun tetap GPS dan perawatan sistem

33 Prov, 6 K/L

(2) Jumlah pembangunan stasiun tetap GPS (3) Jumlah pembangunan stasiun pasang surut laut

10

Program : -

2

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas IX.3 : Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut

Kegiatan Prioritas IX.4 : Penyusunan Atlas Sumberdaya dan Kajian Pengembangan Wilayah.

Sasaran

Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut geografis SDA

Tersedianya data dan informasi atlas serta kajian pengembangan wilayah.

14

90

Kegiatan Prioritas IX.5 : Pembangunan Data dan Informasi Geodesi Dan Geodinamika

Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika

Target 2011

Indikator

(1) Jumlah NLP dan tema dan laporan kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional

18 NLP (@5 tema) dan 4 dok

(2) Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut (1) Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi, diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah. (2) Jumlah provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan akses, utilitas data dan informasi atlas sumber-daya dan kajian pengembangan wilayah. Jumlah stasiun tetap GPS dan perawatan sistem

33 Prov, 6 K/L

2

14

90

Program X : Penanggulangan Bencana


194

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 2 : Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia a. Kesiapasiagaan dalam Menghadapi Bencana

b. Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana

Sasaran

1. Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi 2. Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB)

Koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah

Buku 1 RKP 2011

Indikator

1. Jumlah rencana kontijensi yang tersusun; dan 2. Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB)

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah

Target 2011

5

80


Kegiatan Prioritas X.2 : Kesiapasiagaan dalam Menghadapi Bencana

Kegiatan Prioritas X.3 : Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana

Sasaran

Target 2011

Indikator

Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi

Jumlah rencana kontijensi yang tersusun

Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pemantapan satuan Terlaksananya pengadaan peralatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah

Berfungsinya satuan reaksi cepat (SRC-PB) yang terbentuk Tersedianya peralatan kesiapsiagaan bencana

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah

5

1

80


195

PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASKA KONFLIK

196


Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Target 2011


Substansi Inti 1, KEBIJAKAN : Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011

Substansi Inti : -

Program : -

Program VII : Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kegiatan Prioritas VII.1 : Kegiatan Koordinasi Hubungan Multilateral

Kegiatan Prioritas 1 : Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Hubungan Multilateral, Wilayah Negara, dan Tata Ruang Pertahanan, serta Koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal

Terlaksananya koordinasi dan evaluasi hubungan multilateral, wilayah negara dan tata ruang pertahanan, serta koordinasi penge-lolaan masyarakat kawasan tertinggal

Jumlah rapat koordinasi

12 kali

Jumlah pemantauan dan evaluasi

4 kali Kegiatan Prioritas VII.3 : Koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal

Program : Kegiatan Prioritas 2 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan

Meningkatnya koordinasi antar sektor dalam pengembangan daera tertinggal di kawasan perbatasan


4

Program I : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kegiatan Prioritas I.20 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan

Sasaran

Terselenggaranya koordinasi Kebijakan Hubungan Multilateral

Terselenggaranya koordinasi kebijakan pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal

Meningkatnya koordinasi antar sektor dalam pengembangan daera tertinggal di kawasan perbatasan

Target 2011

Indikator

Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral

12

Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal

4


4


4

12

Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paska Konflik

197


Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yg dilaksanakan

Target 2011

Meningkatnya sar pras dalam pela-yanan umum pemerintahan

Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RIRDTL, JBC RI-PNG) Terfasilitasinya penguatan kelem-bagaan wilayah perbatasan antar negara Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan tradisional secara terpadu yang telah disepakati antar negara 17 provinsi/ 100 rute

Prosentase jumlah kab/kota di wilayah perbatasan yang mendapat sarpras perbatasan antar negara Jumlah provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara

50

Prosentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai Jumlah rute yang terselenggara

50

Program : -

Sasaran

27

Program : -

Kegiatan Prioritas 3 : Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan


Program II : Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan Prioritas II.1 : Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan

6

Meningkatnya sar pras dalam pela-yanan umum pemerintahan

Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RIRDTL, JBC RI-PNG) Terfasilitasinya penguatan kelem-bagaan wilayah perbatasan antar negara

3

Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan tradisional secara terpadu yang telah disepakati antar negara

Target 2011

Indikator

Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yg dioperasionalkan

27

Prosentase jumlah kab/kota di wilayah perbatasan yang mendapat sarpras perbatasan antar negara Jumlah provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara

50

Prosentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai

50

6

3

Program XX : Penyelenggaraan Pos dan Telematika


198

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 4 : Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika

Buku 1 RKP 2011

Sasaran


Indikator

Target 2011

Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi

100%

Prosentase desa yang dilayani akses internet Prosentase ibukota provinsi yang memiliki regional internet exchange Prosentase ibukota provinsi yang memiliki international internet exchange Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas

20%

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Kegiatan Prioritas 6 : Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)*

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di puskesmas

Kegiatan Prioritas 7 : Pembinaan Pelayanan Medik Spesialistik*

Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepa-da masyarakat

Jumlah puskesmas yg menjadi puskes-mas perawatan di perbatasan dan pulaupulau kecil terluar berpenduduk Terselenggaranya pelayanan kesehatan diPuskesmas prioritas dipernatasan dan pulau terluar Jumlah RS bergerak yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan di DTPK

Kegiatan Prioritas XX.1 : Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika Catatan: * Alokasi untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 779,86 milyar merupakan bagian dari alokasi kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika pada Prioritas 6.

Sasaran


100%

Prosentase desa yang dilayani akses internet Prosentase ibukota provinsi yang memiliki regional internet exchange Prosentase ibukota provinsi yang memiliki international internet exchange Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas

20%

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Jumlah puskesmas yg menjadi puskes-mas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk

81

30%

76 desa

81

Program XXI : Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Prioritas XXI.1 : Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

Target 2011

Indikator

Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi

30%

Program : Kegiatan Prioritas 5 : Pembinaan pelayanan kesehatan komunitas*


30%

30%

76 desa

101

Kegiatan Prioritas XXI.3 : Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di puskesmas

Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin

8.608

14

Kegiatan Prioritas XXI.2 : Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepa-da masyarakat

Jumlah RS bergerak yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan di DTPK

14


199


Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Program : -

Kegiatan Prioritas 8 : Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan*

Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang didaya gunakan di DTPK • Jumlah residen senior dan tenaga kesehatan yang diberikan insentif melalui pendayagu naan di DTPK • Jumlah residen senior yang didaya gunakan di DTPK

1260

Tersedianya guru yang bermutu dan merata antar prov, kab, dan kota.

Jumlah guru penerima tunjangan khusus

30.000 orang

Kegiatan Prioritas 10 : Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pendidikan tenaga kependidikan

Persentase guru di daerah terpencil yang mengikuti peningkatan kompetensi dan perofesionalisme

20%

Program : -

Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya termasuk pulau-pulau kecil terluar

Sasaran

Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan

55 pulau

Program XI : Peningkatan Mutu dan Kesehatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Prioritas XI.1 : Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

-

Program XVIII : Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan Prioritas XVIII.1 : Pendayagunaan pulau-pulau kecil

Target 2011

Indikator

Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK Jumlah residen senior yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK

1245

Tersedianya Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota -

Jumlah guru penerima tunjangan khusus

30.000 orang

-

-

Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruk tur mamadai, ekosistem baik, siap terhadap bencana, dan 25 di antaranya terinvestasi

Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya termasuk pulau-pulau kecil terluar

30 pulau

790

Kegiatan Prioritas 9 : Penyediaan guru untuk seluruh jenjangn pendidikan

Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruk tur mamadai, ekosistem baik, siap terhadap bencana, dan 25 di antaranya terinvestasi

Program XXII : Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kegiatan Prioritas 8 : Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan*

2050

Program : -

Kegiatan Prioritas 11 : Pendayagunaan pulau-pulau kecil


Target 2011

850


200


Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastuktur memadai secara terintegrasi, termasuk pulau-pulau kecil terluar

Target 2011

Kebijakan, pendayagunaan teknolo-gi pendukung pem bangunan

Jumlah kebijakan

1

Jumlah pilot pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal

1

Program : Kegiatan Prioritas 13 : Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air

Termanfaatkannya teknologi efisiensi pemanfaatan sumberdaya air di daerah tertinggal

Rekomendasi dan pilot plant untuk pemanfaatan sumberdaya air

Sasaran

55 pulau

Program : -

Kegiatan Prioritas 12 : Dukungan pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik


1

Program XIII : Peningkatan Kemampuan Iptek Untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional Kegiatan Prioritas XIII.1 : Pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik

Program XIV : Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kegiatan Prioritas XIV.1 : Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air

Kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca koflik

Identifikasi dan karakter permasalahan Sumberdaya Air (SDA) di daerah tertinggal; Survei Potensi SDA; Modelmodel sistem penanggulangan permasalahan Air Bersih di daerah tertinggal; Pilot Plant paket teknologi pengolahan air; Rekomendasirekomendasi sytartegi pemenuhan kebutuhan air di daerah tertinggal; Sistem informasi sumber daya air dan teknologi pengolahan air

Target 2011

Indikator

Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastuktur memadai secara terintegrasi, termasuk pulau-pulau kecil terluar

30 pulau

Jumlah kebijakan

1

Jumlah pilot pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal

1

Rekomendasi tentang Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air dan efisiensi sumberdaya air di daerah tertinggal, datadata sumberdaya air, lima pilot plant Sistem Pengolahan Air, Software Sistem Informasi Sumberdaya Air (SISDA), Data Base SDA, Sistem Informasi Teknologi Pengolahan AIr di Daerah Tertinggal, Data Base Teknologi Pengolahan Air.

Lap. Permasalahan SDA dan potensi SDA

1


201


Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Target 2011


Substansi Inti 2, KERJASAMA INTERNASIONAL : Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan

Substansi Inti : -

Program : -

Program XIX : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kegiatan Prioritas XIX.1 : Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas

Kegiatan Prioritas 1 : Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas

Kegiatan Prioritas 2 : Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan

Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing

Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur Jumlah pemenuhan sarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu :

3 WPP

Sasaran

Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing

6 WPP

Kegiatan Prioritas XIX.2 : Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan

Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran

Target 2011

Indikator

Rekomendasi tentang SPAH (Sist. Pemanfaatan Air Hujan) Rekomendasi tentang SISDA (Sist. Informasi SDA) Pilot Plant SPAH Software SISDA Data Base SISDA di daerah tertinggal/paska gempa & Tsunami (Kecamatan Sipatujah, Tasikmalaya) Desain & Model SRAT (Sumur Resapan Air Tanah) dengan sistem "Embung" di Jeneponto (Sulawesi Selatanl)

1

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur Jumlah pemenuhan sarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu :

3 WPP (180 hari operasi)

1

1 1 1

1

6 WPP (180 hari operasi)


202


Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

· Kapal Pengawas · Speedboat · Stasiun Rabar Satelit · Transmitter Pemenuhan prsarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu · Kantor dan bangunan pengawas · Dermaga · Pos pengawas

Target 2011

Meningkatnya sa-rana dan prasara-na pertahanan di wilayah perbatas an

Jumlah sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan

6 6 10

6%

Program : -

Kegiatan Prioritas 4 : Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Terselenggaranya operasi wilayah pertahanan

Prosentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan nasional

Substansi Inti 3, KEUTUHAN WILAYAH: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010-2014 Program : -

Sasaran

4 32 0 1000

Program : Kegiatan Prioritas 3 : Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan


44%

Program IX : Manajemen Pembangunan Sarana Prasarana Pertahanan Kegiatan Prioritas 3 : Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan

Program X : Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif Kegiatan Prioritas X.1 : Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Meningkatnya sa-rana dan prasara-na pertahanan di wilayah perbatas an


Target 2011

Indikator

· Kapal Pengawas · Speedboat · Stasiun Rabar Satelit · Transmitter Pemenuhan prsarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu · Kantor dan bangunan pengawas · Dermaga · Pos pengawas

0 15 0 500

Persentase kecukupan jumlah sarana dan prasarana kebijakan pertahanan di wilayah perbatasan Jumlah pembangunan sarana & prasarana Dodikhan di wilayah penyangga perbatasan

10%

Prosentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan nasional

44%

6 1 10

1 paket

Substansi Inti : -

Program VIII : Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional


203

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 1 : Pelaksanaan Perundingan Perbatasan RI-Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Palau.

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Target 2011

Terselenggaranya perundingan per-batasan RI-Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Palau

Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan maritim dan darat

12 perundingan

Program : Kegiatan Prioritas 2 : Pemetaan Batas wilayah

Tersusunnya kebijakan pemetaan batas wilayah dan meningkatnya cakupan peta batas wilayah

Jumlah NLP Peta batas wilayah negara (joint Mapping) kori-dor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000 Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000 Jumlah pemetaan pulaupulau terluar Jumlah (Border Sign Post) BSP RI-RDTL Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia Jumlah Perapatan pilar batas RI-PNG Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim

Program : -

12

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas VIII.1 : Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan

Program V : Survey dan Pemetaan Nasional Kegiatan Prioritas V.1 : Pemetaan Batas wilayah

89

20 60 22 5 60 3

3

Target 2011

Sasaran

Indikator

Terselenggaranya penguatan diplomasi melalui optimalisasi perjanjian politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan

Jumlah pelaksanaan perundingan yang terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau

12 perundingan

Tersusunnya kebijakan pemetaan batas wilayah dan meningkatnya cakupan peta batas wilayah

Jumlah NLP Peta batas wilayah negara (joint Mapping) kori-dor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000 Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000 Jumlah pemetaan pulaupulau terluar Jumlah (Border Sign Post) BSP RI-RDTL Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia Jumlah Perapatan pilar batas RI-PNG Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim

12

89

20 60 22 5 60 3

3

Program VI : Pengelolaan Pertahanan Nasional


204

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 3 : Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Kegiatan Prioritas 4 : Pengelolaan Wilayah Pesisir, PulauPulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, PulauPulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, PulauPulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

Indikator

Target 2011

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

187 SP

Kegiatan Prioritas VI.1 : Pengelolaan Pertanahan Provinsi


1 Paket

Kegiatan Prioritas VI.2 : Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)

Substansi Inti 4, DAERAH TERTINGGAL: Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014 Program : Kegiatan Prioritas 1 : Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)


Sasaran

Target 2011

Indikator

Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, PulauPulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, PulauPulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)


187 SP


1 Paket

Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT

Tersedianya permukiman dan infrastruktur

2340

Pemberian jaminan hidup

2.650 KK

Substansi Inti : -

Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT

Tersedianya permukiman dan infrastruktur

2650 unit

Pemberian jaminan hidup

2.650 KK

Program : -

Program XXIII : Pemberdayaan Sosial Kegiatan Prioritas XXIII.1 : Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Program I : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


205

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 2 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pusat produksi daerah tertinggal

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

1. Meningkatnya pengembangan pusat produksi di daerah tetinggal 2. Terfasilitasinya pemulihan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, dengan menciptakan dan memberdayakan lingkungan pendukung bagi perbaikan kegiatan usaha dan pembangunan manusia

1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki pusat produksi 2. (a). meningkatkan kemampuan dan keberdayaan petani skala kecil dan aparat pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha berbasis kelompok di perdesaan, (b). Melaksanakan kegiatan perbaikan usaha pertanian dan usaha lainnya, (c). Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan belanja publik, manajemen pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program.

Target 2011

40%

100%

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas I.1 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pusat produksi daerah tertinggal

Sasaran

1. Meningkatnya pengembangan pusat produksi di daerah tetinggal 2. Terfasilitasinya pemulihan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, dengan menciptakan dan memberdayakan lingkungan pendukung bagi perbaikan kegiatan usaha dan pembangunan manusia

Target 2011

Indikator

Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki pusat produksi

40%

Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan Nias-Local Economic Development Program (Nias-LEDP); 1. Meningkatkan kemampuan dan keberdayaan petani skala kecil dan aparat pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha berbasis kelompok di perdesaan, 2. Melaksanakan kegiatan perbaikan usaha pertanian dan usaha lainnya, 3. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan belanja publik, manajemen pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program

100%


206

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 3 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal

Kegiatan Prioritas 4 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi usaha mikro kecil menengah dan koperasi daerah tertinggal

Kegiatan Prioritas 5 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pendanaan dan kemitraan usaha daerah tertinggal

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

1. Meningkatnya pengembangan pusat pertumbuhan di Daerah Tertinggal 2. Terfasilitasinya pembiayaan untuk pengembangan ekonomi

1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki Pusat Pertumbuhan 2. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi melalui (a) Berkembangnya sektor usaha swasta berorientasi pasar, (b) meningkatnya kualitas dan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, (c). Meningkatkan perdagangan internasional, dan (d). Meningkatkan investasi dalam negeri maupun luar negeri Persentase daerah tertinggal yang mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal

Meningkatnya pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal

Meningkatnya ketersediaan sumber pendanaan dan pengembangan kemitraan usaha di daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang telah memiliki sumber pendanaan dan melaksanakan kemitraan usaha dengan daerah lain.

Target 2011

40%

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas I.2 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal

100%

40%

40%

Kegiatan Prioritas I.3 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi usaha mikro kecil menengah dan koperasi daerah tertinggal

Kegiatan Prioritas I.4 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pendanaan dan kemitraan usaha daerah tertinggal

Target 2011

Sasaran

Indikator

1. Meningkatnya pengembangan pusat pertumbuhan di Daerah Tertinggal 2. Terfasilitasinya pembiayaan untuk pengembangan ekonomi

1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki Pusat Pertumbuhan 2. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi melalui (a) Berkembangnya sektor usaha swasta berorientasi pasar, (b) meningkatnya kualitas dan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, (c). Meningkatkan perdagangan internasional, dan (d). Meningkatkan investasi dalam negeri maupun luar negeri

40%

Meningkatnya pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal

1. Persentase daerah tertinggal yang mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal 2. Terbentuknya forum koordinasi UKM di daerah tertinggal 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang mengembangkan sumbersumber pendanaan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. 2. Terbentuknya forum kemitraan usaha di daerah tertinggal.

40%

Meningkatnya ketersediaan sumber pendanaan dan pengembangan kemitraan usaha di daerah tertinggal

100%

40%

40%

40%


207

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 6 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi investasi ekonomi daerah daerah tertinggal

Kegiatan Prioritas 7 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah tertinggal , terdepan, terluar, dan pasca konflik.

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di daerah tertinggal

1. Meningkatnya kemampuan sistem, organisasi, dan SDM pemerintahan daerah untuk mewujudkan good governance 2. (i) Meningkatnya kemampuan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Meningkatnya kegiatan ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia, dan infrastruktur lingkungan perdesaan secara terpadu di daerah tertinggal, dan (iii) Meningkatkan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, melalui PNPM Mandiri

Indikator

Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan nilai investasi

1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance 2. (i) Persentase jumlah kabupaten tertinggal yang kemampuan kelembagaan pembangunan masyarakat dan pemda meningkat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Persentase jumlah kawasan pembangunan perdesaan yang terpadu dari aspek ekonomi, sumberdaya manusia, dan infratruktur lingkungan, dan (iii) Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang mengalami peningkatan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik

Target 2011

40%

40%

100%

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas I.5 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi investasi ekonomi daerah daerah tertinggal

Kegiatan Prioritas I.6 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah tertinggal , terdepan, terluar, dan pasca konflik.

Sasaran

Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di daerah tertinggal

Meningkatnya kemampuan sistem, organisasi, dan SDM pemerintahan daerah untuk mewujudkan good governance Meningkatnya kemampuan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal; Meningkatnya kegiatan ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia, dan infrastruktur lingkungan perdesaan secara terpadu di daerah tertinggal; dan Meningkatkan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, melalui PNPM-P2DTK

Target 2011

Indikator

1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki regulasi dalam mendukung iklim investasi. 2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan nilai investasi Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance 1. Persentase jumlah kabupaten tertinggal yang kemampuan kelembagaan pembangunan masyarakat dan pemda meningkat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, 2. Persentase jumlah kawasan pembangunan perdesaan yang terpadu dari aspek ekonomi, sumberdaya manusia, dan infratruktur lingkungan, dan 3. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang mengalami peningkatan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik (PNPM-P2DTK)

40%

40%

40%

100%


208

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 8 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal

Kegiatan Prioritas 9 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga kerjasama antar daerah daerah tertinggal

Kegiatan Prioritas 10 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga perekonomian daerah tertinggal

Kegiatan Prioritas 11 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kemitraan antar lembaga daerah tertinggal

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal

Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintah di daerah tertinggal

Meningkatnya kapasitas lembaga perekonomian daerah tertinggal

Meningkatnya kemitraan antar lembaga pemerintahan kabupaten daerah tertinggal

persentase kabupaten daerah tertinggal yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain.

Target 2011

40%

40%

persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan lembaga perekonomian di daerah tertinggal

40%

persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kemitraan antar lembaga daerah tertinggal

40%

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas I.7 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal

Kegiatan Prioritas I.8 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga kerjasama antar daerah daerah tertinggal

Kegiatan Prioritas I.9 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga perekonomian daerah tertinggal

Kegiatan Prioritas I.10 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kemitraan antar lembaga daerah tertinggal

Sasaran

Indikator

Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal

1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal 2. Persentase lembaga sosial masyarakat di daerah tertinggal yang meningkat kapasitasnya. 1. persentase kabupaten daerah tertinggal yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain. 2. Terbentuknya kerjasama regional 1. persentase kabupaten tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan lembaga perekonomian 2. persentase jumlah lembaga perekonomian yang meningkat kapasitasnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kemitraan antar lembaga daerah tertinggal

Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintah di daerah tertinggal

Meningkatnya kapasitas lembaga perekonomian daerah tertinggal

Meningkatnya kemitraan antar lembaga pemerintahan kabupaten daerah tertinggal

Target 2011

40%

40%

40%

5 40%

40%

40%


209

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 12 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal

Kegiatan Prioritas 13 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal

Kegiatan Prioritas 14 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal

Kegiatan Prioritas 15 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan di Daerah Tertinggal

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya koordinasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal

Target 2011

40%


Sasaran

Kegiatan Prioritas I.11 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal

Meningkatnya koordinasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal

40%

Kegiatan Prioritas I.12 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal

40%

Kegiatan Prioritas I.13 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal

40%

Kegiatan Prioritas I.14 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan di Daerah Tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal

Target 2011

Indikator

1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan di daerah tertinggal. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal

40%

1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal 2. Persentase angka partisipasi sekolah meningkat di daerah tertinggal 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah dan Kejuruan Daerah Tertinggal 2. Persentase kabupaten yang terfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan 3. Persentase angka melek huruf di daerah tertinggal.

40%

40%

40%

70%

40%

40%

40%


210

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 16 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal

Kegiatan Prioritas 17 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal

Buku 1 RKP 2011

Target 2011


Sasaran

Indikator

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal

40%

Kegiatan Prioritas I.15 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal

40%

Kegiatan Prioritas I.16 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal

Target 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal

40%

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal

40%


211

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 18 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

1. Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Matahari untuk Pengembangan Infrastruktur Dasar di Wilayah Perdesaan Tertinggal Terpencil

1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Persentase kabupetan didaerah tertinggal yang memiliki database permintaan kelistrikan dengan menggunakan teknologi GIS dan memanfaatkan energi matahari untuk pengembangan infrastruktur serta peningkatan kemampuan masyarakat yang dapat melakukan pemetaan Wilayah Rentan Perubahan Iklim dan Kegiatan Adaptasi Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim

Target 2011

40%

100%

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas I.17 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal

Target 2011

Sasaran

Indikator

1. Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Matahari untuk Pengembangan Infrastruktur Dasar di Wilayah Perdesaan Tertinggal Terpencil

1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Persentase kabupetan didaerah tertinggal yang memiliki database permintaan kelistrikan dengan menggunakan teknologi GIS dan memanfaatkan energi matahari untuk pengembangan infrastruktur serta peningkatan kemampuan masyarakat yang dapat melakukan pemetaan Wilayah Rentan Perubahan Iklim dan Kegiatan Adaptasi Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim

40%

1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal 2. Persentase masyarakat di daerah tertinggal yang memiliki akses terhadap fasilitas telekomunikasi.

40%

100%

40%


212

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 19 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal

Kegiatan Prioritas 20 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Target 2011

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal

40%

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal

40%

Program : -

Kegiatan Prioritas 21 : Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Tersedianya kapal penumpang dan perintis 34 unit

Unit kapal

5

Tersedianya subsidi perintis angkutan laut 76 trayek di 17 provinsi

Trayek

64

Program : -

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas I.18 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal

Kegiatan Prioritas I.19 : Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal

Program XVII : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kegiatan Prioritas XVII.1 : Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Target 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal

1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal 2. Persentase peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah tertinggal 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan di daerah tertinggal

40%

Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya secara akurat termasuk pulau-pulau kecil terluar

30 pulau

Jumlah pulau kecil yang terfasilitasinya penyediaan infrastruktur memadai secara terintegrasi, termasuk pulau-pulau kecil terluar

30 pulau

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal

Terwujudnya 200 pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur memadai, ekosistem baik, siap terhadap bencana dan 25 diantaranya terinvestasi

40%

40%

40%

Program XV : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat


213


Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Kegiatan Prioritas 22 : Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan (577 bus perintis dan 907 lintas perintis)

Kegiatan Prioritas 23 : Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP

Terbangunnya 20 Sarana Keperintisan

Tersedianya 510 pelayanan Keperintisan

Indikator

Target 2011

Lintas bus perintis

177

Unit bus perintis Jumlah Sarana

100 3

Jumlah Lintas

95

Program : -

Kegiatan Prioritas 24 : Pelayanan Angkutan Udara Perintis

Tersedianya 580 rute perintis

Jumlah rute perintis yang terlayani

118


Sasaran

Kegiatan Prioritas XV.1 : Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan

Kegiatan Prioritas XV.2 : Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP

Pembangunan Sarana Keperintisan

Program XVI : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kegiatan Prioritas XVI.1 : Pelayanan Angkutan Udara Perintis

Target 2011

Indikator

Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani

147

Jumlah Bus Perintis Jumlah Sarana Keperintisan yang mengalami peningkatan

50 26

Pelayanan Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani

115

Meningkatnya pelayanan perintis angkutan udara

Jumlah rute perintis yang terlayani dan jumlah drum BBM

127 rute; 3779 drum


214

PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI

215


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti 1 : PERAWATAN : Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011 Program : -

Target 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan kepurbakalaan secara terpadu

Jumlah penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya (Kawasan Warisan Budaya Dunia yang dimulai dengan Candi Borobudur, Situs Manusia Purba Sangiran, dan Candi Prambanan ) Jumlah museum yang direvitalisasi

3

Jumlah perpustakaan provinsi yang memiliki perangkat perpustakaan digital (e-library)

33

Substansi Inti : -

Kegiatan Prioritas 1 : Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan

Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan BCB/ Situs dan Kawasan kepurbakalaan secara terpadu

Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya (Kawasan Warisan Budaya Dunia yang dimulai dengan Candi Borobudur, Situs Manusia Purba Sangiran, dan Candi Prambanan )

3

Kegiatan Prioritas 2 : Pengembangan Pengelolaan Permuseuman

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah

Jumlah Museum yang direvitalisasi

30

Program : Kegiatan Prioritas 3 : Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi


Meningkatnya kegiatan layanan jasa per pustakaan dan infor masi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

Jumlah perpustakaan provinsi yang memiliki perangkat perpustakaan digital (e-library)

33

Program II : Kesejarahan, Kepubakalaan, dan Permuseuman Kegiatan Prioritas II.1 : Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan

Kegiatan Prioritas II.2 : Pengembangan Pengelolaan Permuseuman

Program III : Pengembangan Perpustakaan Kegiatan Prioritas III.1 : Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah

Meningkatnya kegiatan layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

30

Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

216

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 4 : Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca

Sasaran

Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah perpustakaan keliling Jumlah perpustakaan umum; provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan yang dikembangkan a. Provinsi b. Kab/kota c. Desa/kelurahan

33

Kegiatan Prioritas 2 : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film

Kegiatan Prioritas III.2 : Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

Sasaran

Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca

2.333 33 300 2.000

Substansi Inti 2 : SARANA: Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten selambatlambatnya Oktober 2012 Program : Kegiatan Prioritas 1 : Pelestarian dan Pengembangan Kesenian


Target 2011

Target 2011

Indikator

Jumlah perpustakaan keliling Jumlah perpustakaan umum; provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan yang dikembangkan a. Provinsi b. Kab/kota c. Desa/kelurahan

33

33 300 2.000

Substansi Inti : -

Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas para pelaku seni.

Meningkatnya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam rangka pengembangan nilai budaya, seni dan perfilman

Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya. - Propinsi - Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, dan pergelaran seni budaya - Propinsi - Kabupaten/Kota

Program I : pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman Kegiatan Prioritas I.2 : Pelestarian dan Pengembangan Kesenian

Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas para pelaku seni

14 238

-

-

-

Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya. - Propinsi - Kabupaten/Kota Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya -

14 238 20

2

25

-


217


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti 3 : PENCIPTAAN: Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas Program : Kegiatan Prioritas 1 : Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi Kegiatan Prioritas 2 : Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan

Kegiatan Prioritas 4 : Pelaksanaan Insentif Perolehan Paten dan Kepemilikan HKI

Kegiatan Prioritas 5 : Peningkatan Kapasitas SDM Iptek Program : -

Sasaran

Target 2011

Indikator

Substansi Inti : -

Meningkatnya litbang bidang arkeologi Meningkatnya litbang kebudayaan dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan

Jumlah litbang di bidang arkeologi Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan

147 13

Program : -

Kegiatan Prioritas 3 : Fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif


Kebijakan untuk fasititasi proses peroleh-an hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif

Terlaksananya insentif perolehan paten dan kepemilikan HKI

Meningkatnya kapasitas SDM iptek

Jumlah kebijakan

Jumlah usulan paten dan kepemilikan HKI yang difasilitasi

Jumlah karyasiswa

1

10

S2 = 50, S3 = 20

Program V: Pengembangan Sumber Data Kebudayaan dan Pariwisata Kegiatan Prioritas V.1 : Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi Kegiatan Prioritas V.2 : Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan

Program VI : Peningkatan Kemampuan IPTEK Untuk Penguatan Sistem Informasi Nasional Kegiatan Prioritas VI.1 : Fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif Pelaksanaan Insentif Perolehan Paten dan Kepemilikan HKI

Kegiatan Prioritas VI.1 : Fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif Pelaksanaan Insentif Perolehan Paten dan Kepemilikan HKI

Kegiatan Prioritas VI.2 : Peningkatan Kapasitas SDM Iptek Program VIII : Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan IPTEK

Meningkatnya litbang bidang arkeologi Meningkatnya litbang kebudayaan dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan

Jumlah litbang di bidang arkeologi Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan

147

Kebijakan untuk fasititasi proses peroleh-an hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif

Jumlah kebijakan

1

Terlaksananya insentif perolehan paten dan kepemilikan HKI Kebijakan untuk fasititasi proses peroleh-an hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif

Jumlah usulan paten dan kepemilikan HKI yang difasilitasi Jumlah kebijakan

10

Terlaksananya insentif perolehan paten dan kepemilikan HKI Meningkatnya kapasitas SDM iptek

Jumlah usulan paten dan kepemilikan HKI yang difasilitasi Jumlah karyasiswa

10

13

1

S2 = 50, S3 = 15


218


Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Target 2011


Kegiatan Prioritas 6 : Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya

Pengembangan dan perlindungan bahasa masyarakat lokal

Paket

1

Kegiatan Prioritas VIII.1 : Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya

Kegiatan Prioritas 7 : Pengembangan Pranata Inovasi

Drafting paten dan pendaftaran HKI atas produk inovasi teknologi

Pendaftaran HKI

21

Kegiatan Prioritas VIII.2 : Pengembangan Inovasi

Kapitalisasi dan pemanfaatan paten serta invensi LIPI

Paket teknologi/HKI

3

Program : Kegiatan Prioritas 8 : Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi

Termanfaatkannya in kubasi teknologi utk sinergi antara lembaga litbangyasa, industri dan pemerintah

Paket rekomendasi, advokasi, sruvei dan konsultasi mengenai inkubasi

3

Kegiatan Prioritas 9 : Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi

Termanfaatkannya Audit Teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang

Paket rekomedasi, advokasi, sruvei dan konsultasi mengenai audit teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang

3

Program VII : Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kegiatan Prioritas VII.1 : Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi

Kegiatan Prioritas VII.2 : Pengkajian dan Penerapan Audit TeknologI

Target 2011

Sasaran

Indikator

Pengembangan dan perlindungan bahasa masyarakat lokal (Pencegahankepunahan bahasa masyarakat lokal) Tumbuhnya wirausahawan baru yangberbasis inovasi teknologi

JumlahBuku Identifikasi Bahasa Lokal yangHampir Punah

1

Pendaftaran HKI

28

Paket teknologi/HKI

3

Unit usaha UMKM Inovatif baru Teknologi/HKI LIPI yang diinkubasi Tenant

2

Termanfaatkannya in kubasi teknologi untuk sinergi antara lembaga litbangyasa, industri dan pemerintah

Jumlah prototype, Advokasi, Paket Alih Teknologi, Survai Konsultasi, Rekomendasi pada Inkubasi Teknologi

Termanfaatkannya Audit Teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang

Paket rekomedasi, advokasi, survei dan konsultasi mengenai audit teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang

1 prototipe infrastruktur inkubasi, 3 advokasi kemitraan, 3 paket alih teknologi, 3 survai, 3 konsultasi alih teknologi, 1 rekomendasi aksesibilitas, 1 rekomendasi pendukung, 1 rekomendasi kelembagaan Audit Teknolohi Industri Pupuk (Rp. 1,75 M)

3 1


219


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti 4 : KEBIJAKAN : Peningkatan perhatian dan kesertaan Pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh mayarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya Program : Kegiatan Prioritas 1 : Pelestarian dan Pengembangan Kesenian

Kegiatan Prioritas 3 : Peningkatan Sensor Film

Sasaran

Target 2011

Indikator

Substansi Inti : -

Meningkatnya apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku seni

Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai

Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya

Kegiatan Prioritas 2 : Pengembangan Perfilman Nasional


Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film

Jumlah Fasilitasi Festival Film dalam dan luar negeri Jumlah fasilitasi organisasi dan komunitas perfilman Jumlah film/video/ iklan lulus sensor

20

Program V: Pengembangan Sumber Data Kebudayaan dan Pariwisata Kegiatan Prioritas I.2 : Pelestarian dan Pengembangan Kesenian

Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas para pelaku seni

2

25

11

Kegiatan Prioritas I.3 : Pengembangan Perfilman Nasional

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional

18

42,000

Kegiatan Prioritas I.1 : Peningkatan Sensor Film

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film

Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya: Di Propinsi Di Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya Jumlah Fasilitasi Festival Film dalam dan luar negeri Jumlah fasilitasi organisasi dan komunitas perfilman Jumlah film/video/ iklan lulus sensor

14 238 20

2

25

11

18

42,000


220


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti 5 : INOVASI TEKNLOGI : Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda Program : Kegiatan Prioritas 1 : Peningkatan Kapasitas Pemuda

Kegiatan Prioritas 2 : Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda

Kegiatan Prioritas 4 : Pelaksanaan Insentif riset dasar dan terapan

Kegiatan Prioritas 5 : Peningkatan litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis Kegiatan Prioritas 6 : Pelaksanaan insentif difusi iptek

Sasaran

Target 2011

Indikator

Substansi Inti : -

Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif

Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq

3180

Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif

3180

Program : -

Kegiatan Prioritas 3 : Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda


Kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda

Terlaksananya insentif riset dasar dan terapan

Meningkatnya litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis Terlaksananya insentif difusi iptek

Jumlah kebijakan

1

Jumlah pilot peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda Jumlah paket riset dasar

4

Jumlah paket riset terapan Jumlah paket penelitian

70

Jumlah paket

85

40

5

Program IV: Pelayanan Kepemudaan Kegiatan Prioritas IV.1 : Peningkatan Kapasitas Pemuda

Kegiatan Prioritas IV.2 : Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda

Program VI: Peningkatan Kemampuan IPTEK Penguatan Sistem Inovasi Nasional Kegiatan Prioritas VI.3 : Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda

Kegiatan Prioritas VI.4 : Pelaksanaan Insentif riset dasar dan terapan

Kegiatan Prioritas VI.5 : Peningkatan litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis Kegiatan Prioritas VI.6 : Pelaksanaan insentif difusi iptek

Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif

Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq

3180

Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif

3180

Kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda

Jumlah kebijakan

1

Jumlah pilot peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda Jumlah paket riset dasar

12

Jumlah paket riset terapan Jumlah paket penelitian

70

Jumlah paket

85

Terlaksananya insentif riset dasar dan terapan

Meningkatnya litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis Terlaksananya insentif difusi iptek

40

5


221

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 7 : Pelaksanaan insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Kegiatan Prioritas 8 : Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sasaran

Terlaksananya insentif peningkatan kapa-sitas iptek sistem produksi Terbangun dan terma nfaatkannya prototipe Perangkat PC USG Multi Chanel, Perangkat Lunak Free-Open Source Software dan Komputasi serta Sistem pengenal wicara pada Perisalah

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah paket insentif

120

Jumlah paket prototype, advokasi, dan rekomendasi

3

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas VI.7 : Pelaksanaan insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Kegiatan Prioritas VII.3 : Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi – Multichannel PC USG

Kegiatan Prioritas VII.4 : Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi- Ubiquitous E-Government Services sebagai FOSS

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi – Teknologi Digital Kreatif

Sasaran

Terlaksananya insentif peningkatan kapa-sitas iptek sistem produksi Multichannel PC USG

Ubiquitous EGovernment Services sebagai FOSS

Teknologi Digital Kreatif (Perisalah)

Target 2011

Indikator

Jumlah paket insentif

120

Desain Rinci PC USG

1

Desain Mekanis probe USG Rekomendasi Standard Nasional PC USG Jumlah Prototipe E-Voting

1

Jumlah Prototipe E-Kiosk Jumlah Hak Cipta Mobile Government Jumlah Prototipe Mobile Government JumlahRekomendasi EGovernment Jumlah Advokasi E-Voting Jumlah Prototipe Layanan Tambang Data Jumlah Alih Teknologi EVoting Jumlah Hak Cipta E-Voting Jumlah Mitra E-Voting Jumlah Pilot Project Perisalah

1 2

Jumlah Hak Cipta Perisalah Jumlah Prototipe Perisalah Jumlah Ahli Teknologi

1

1 1

2 1 1 1 1 1 2 2

2 1


222


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011


Sasaran

Target 2011

Indikator

Jumlah Mitra Kerja Perisalah

1


223

PRIORITAS LAINNYA : BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

224


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Substansi Inti I : Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010 Program : -

Target 2011

Sasaran

Indikator

Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah serta Pengawasan Haji

Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah serta Pengawasan Haji yang tertib dan lancar (jemaah)

210000

-

-

-

-

-

-

Substansi Inti : -

Kegiatan Prioritas 1 : Pelayanan Haji dan Umrah

Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah serta Pengawasan Haji

Kegiatan Prioritas 2 : Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji

Meningkatnya pelayanan kesehatan jemaah haji

Substansi Inti 2 : Peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kegiatan Prioritas 1 : Pembinaan kerukunan hidup umat beragama (FKUB)


Target 2011

Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah serta Pengawasan Haji yang tertib dan lancar (jemaah) Pelayanan kesehatan kepada jamaah haji

210000

Program I : Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pengelolaan Haji dan Umrah Kegiatan Prioritas I.1 : Pelayanan Haji dan Umrah

-

Substansi Inti : -

Meningkatnya dan terpeliharanya kondisi dan suasana yang aman dan damai dikalangan umat beragama

1. Pembangunan Sekretariat Bersama FKUB Kab/Kota (unit)

2. Operasional FKUB (unit) Tk Provinsi Kab/Kota 3. Pemulihan Paska Konflik (Kegiatan)

15

-

33 150 1

Prioritas Lainnya : Bidang Kesejahteraan Rakyat

225


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti 3 : • Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun • Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif • Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia Program : Kegiatan Prioritas 1 : Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Kegiatan Prioritas 2 : Peningkatan PNPM Mandiri bidang Pariwisata Kegiatan Prioritas 3 : Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata Kegiatan Prioritas 4 : Pengembangan Standardisasi Pariwisata


Sasaran

Target 2011

Indikator

Substansi Inti : -

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata Meningkatnya jumlah desa wisata

Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya

29

Jumlah desa wisata

450

Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata Terlaksananya penyusunan dan pemutakhiran standad pariwisata serta penerapan standard dan kompetensi pariwisata

Jumlah profil investasi pariwisata

7

1. Jumlah standard kompetensi

10

2. Jumlah standard usaha 3. Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi (ribu orang

Program III : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan Prioritas III.1 : Pengembangan Daya Tarik Pariwisata

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata Meningkatnya jumlah desa wisata

Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya

29

Jumlah desa wisata

450

Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata Terlaksananya penyusunan dan pemutakhiran standad pariwisata serta penerapan standard dan kompetensi pariwisata

Jumlah profil investasi pariwisata

7

1. Jumlah standard kompetensi

10

6

2. Jumlah standard usaha

6

10

3. Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi (ribu orang

10

Kegiatan Prioritas III.2 : Peningkatan PNPM Mandiri bidang Pariwisata Kegiatan Prioritas III.3 : Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata Kegiatan Prioritas III.4 : Pengembangan Standardisasi Pariwisata


226

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 5 : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sasaran

Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

1. Jumlah Organisasi Pengelolaan Destinasi (Destination Management Organization/DMO) (buah)

5

2. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik

29

Program : Kegiatan Prioritas 6 : Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri

Kegiatan Prioritas 7 : Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri

Meningkatnya partisipasi pariwisata Indonesia pada bursa, misi penjualan (sales mission) dan festival di tingkat internasional

Meningkatnya jumlah event pariwisata dalam negeri

1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan (sales mission), dan pendukungan penyelenggaraan festival (event) 2. Jumlah perwakilan promosi pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Promotion Representative Officers) di luar negeri (kota Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (direct promotion), dan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional.

74

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas III.5 : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program VII : Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan Prioritas VII.1 : Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri

Sasaran

Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata

Meningkatnya partisipasi pariwisata Indonesia pada bursa, misi penjualan (sales mission) dan festival di tingkat internasional

12

43

Kegiatan Prioritas VII.2 : Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri

Meningkatnya jumlah event pariwisata dalam negeri

Target 2011

Indikator

1. Jumlah Organisasi Pengelolaan Destinasi (Destination Management Organization/DMO) (buah)

5

2. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik

29

1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan (sales mission), dan pendukungan penyelenggaraan festival (event)

74

2. Jumlah perwakilan promosi pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Promotion Representative Officers) di luar negeri (kota Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (direct promotion), dan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional.

12

43


227

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 8 : Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata

Kegiatan Priortas 9 : Peningkatan Publikasi Pariwisata

Kegiatan Prioritas 10 : Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/MICE)

Sasaran

Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar pariwisata

Meningkatnya kelengkapan informasi tujuan pariwisata Indonesia

Meningkatnya penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/MICE) nasional dan internasional di Indonesia

Buku 1 RKP 2011

Indikator

1. Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Indonesia (naskah) 2. Jumlah permintaan pasar untuk berkunjung ke Indonesia (transaksi 1. Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (daerah) 2. Jumlah bahan promosi cetak, promosi elektronik, publikasi media cetak, media elektronik dan media luar ruang (ribu buah) 3. Jumlah bahan promosi cetak dan promosi elektronik yang terdistribusikan (ribu eksemplar) Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata MICE (daerah)

Target 2011

640

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas VII.3 : Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata

Sasaran

Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar pariwisata

8000

10

Kegiatan Priortas VII.4 : Peningkatan Publikasi Pariwisata

Meningkatnya kelengkapan informasi tujuan pariwisata Indonesia

1150

709

5

Kegiatan Prioritas VII.5 : Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/MICE)

Meningkatnya penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/MICE) nasional dan internasional di Indonesia

Target 2011

Indikator

1. Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Indonesia (naskah) 2. Jumlah permintaan pasar untuk berkunjung ke Indonesia (transaksi 1. Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (daerah) 2. Jumlah bahan promosi cetak, promosi elektronik, publikasi media cetak, media elektronik dan media luar ruang (ribu buah) 3. Jumlah bahan promosi cetak dan promosi elektronik yang terdistribusikan (ribu eksemplar) Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata MICE (daerah)

640

8000

10

1150

709

5


228

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 11 : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran

Sasaran

Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis peningkatan pemasaran pariwisata

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Jumlah event pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata oleh masyarakat dan daerah

Target 2011

96

Program : -

Kegiatan Prioritas 12 : Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata

Kegiatan prioritas 13 : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata

Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang parwisata di lembaga pendidikan tinggi pariwisata

Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan pariwisata (orang)

1150

Jumlah program studi

36

Substansi Inti 4 : • Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender (PUG) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan Program : -

Kegiatan Prioritas 1 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas VII.6 : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran

Program VIII : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Kegiatan Prioritas VIII.1 : Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata

Kegiatan prioritas VIII.2 : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata

Target 2011

Sasaran

Indikator

Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis peningkatan pemasaran pariwisata

Jumlah event pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata oleh masyarakat dan daerah

96

Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang parwisata di lembaga pendidikan tinggi pariwisata

Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan pariwisata (orang)

1150

Jumlah program studi

36

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

1

Substansi Inti : -

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

2

Program IV : Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Prioritas IV.1 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender


229


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan (K/L dan prov)

Kegiatan Prioritas 2 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender

Kegiatan Prioritas 3 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan

Kegiatan Prioritas 4 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender

Kegiatan Prioritas 5 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan

Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

Target 2011


Sasaran

1 5

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan

3

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan (K/L dan prov) 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan

1 5

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan (K/L dan prov) 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan

3 7

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan (K/L dan prov) 1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

1 5

1

1

4

Kegiatan Prioritas IV.2

Kegiatan Prioritas IV.3 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan

Kegiatan Prioritas IV.4 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender

Kegiatan Prioritas IV.5 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

Target 2011

Indikator

Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan

1

Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan (prov) Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan (prov)

2

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan

1

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan (K/L dan prov) 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan

3 7

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan (K/L dan prov) 1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

1 5

1

5

1

4


230


Kegiatan Prioritas 6 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender

Kegiatan Prioritas 7 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Kegiatan Prioritas 8 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang

Sasaran

Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

Buku 1 RKP 2011

Indikator

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (K/L dan prov 1. Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender (K/L dan prov) 1. Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan (K/L dan prov) 1. Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (K/L dan prov)

Target 2011

Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak

1. Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak

Sasaran

3 14

2

Kegiatan Prioritas IV.6 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender

Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender

4 8

-

Kegiatan Prioritas IV.7 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

1 5

2

Kegiatan Prioritas 8 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

1 5

Program : Kegiatan Prioritas 9 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak


1

Program V : Perlindungan Anak Kegiatan Prioritas V.1 : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak

Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak

Target 2011

Indikator

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (K/L dan prov 1. Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender (K/L dan prov) 1. Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan (K/L dan prov) 1. Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (K/L dan prov)

3 14

1. Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak

1

2

4 8

-

1 5

1

10 15


231


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak (K/L dan prov)

Target 2011

Target 2011

Indikator

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak (K/L dan prov)

1 5

1. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga.

4

2. Jumlah penyediaan sarana olahraga

36

1. Jumlah olahragawan andalan nasional

520

2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan SEA Games dan Para Games pada tahun 2011 3. Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games, Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan Paralympic Games

2

Substansi Inti : -

Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan

1. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga.

4

2. Jumlah penyediaan sarana olahraga

36

Program : Kegiatan Prioritas 2 : Pembinaan Olahraga Prestasi

Sasaran

1 5

Substansi Inti 5 : • Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012 Program : -

Kegiatan prioritas 1 : Peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan


Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi

1. Jumlah olahragawan andalan nasional

520

2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan SEA Games dan Para Games pada tahun 2011 3. Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games, Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan Paralympic Games

2

2

Program X : Pembinanaan dan Pengembangan Olahraga Kegiatan prioritas X.1 : Peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan

Program XI : Pembinanaan Olahraga Prestasi Kegiatan Prioritas XI.1 : Pembinaan Olahraga Prestasi

Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan

Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi

2


232


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti 6 : • Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan • Revitalisasi Gerakan Pramuka Program : Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup

Kegiatan Prioritas 2 : Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan

Kegiatan Prioritas 4 : Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Kegiatan Prioritas 5 : Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Target 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup

Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup,

6000

Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan

1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program,

7000

2. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan 1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepemudaan,

100

2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepanduan Jumlah pemuda kader kepemimpinan

4850

Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan

3200

Substansi Inti : -

Kegiatan Prioritas 1 : Peningkatan Wawasan Pemuda

Kegiatan Prioritas 3 : Pengembangan Kepanduan


Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kepanduan

Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda

Program IX : Pelayanan Kepemudaan Kegiatan Prioritas IX.1 : Peningkatan Wawasan Pemuda

Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup, 1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program, 2. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan 1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepemudaan,

6000

2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepanduan Jumlah pemuda kader kepemimpinan

4850

6000

Kegiatan Prioritas IX.4 : Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan

3200

Kegiatan Prioritas IX.5 : Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

7000

Kegiatan Prioritas IX.2 : Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

100

450

Kegiatan Prioritas IX.3 : Pengembangan Kepanduan

Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kepanduan

Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda

450

6000


233


234

PRIORITAS LAINNYA : BIDANG PEREKONOMIAN

235


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Substansi Inti I : Pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional Program : Kegiatan Prioritas 1 : Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical

Substansi Inti II : Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional Kegiatan Prioritas 1 : Peningkatan Peran Diplomasi Ekonomi dalam Forum Multilateral


Target 2011

Sasaran

Target 2011

Indikator

Substansi Inti : -

Fasilitasi Terbentuknya Kawasan Industri Berbasis CPO di 3 provinsi

Provinsi Sumut, Kaltim, dan Riau

40%

Jumlah Perusahaan Pilot project industri turunan kelapasawit

100 1

Program V : Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Kegiatan Prioritas V.1 : Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical

Fasilitasi Terbentuknya Kawasan Industri Berbasis CPO di 3 provinsi

JumlahPerusahaan di 3 Kawasan

100

Jumlah Kawasan Persentase kemajuan pembangunan 1 unit Pilot project berbasi hasil samping limbah kelapasawit

3 40%

-

-

Substansi Inti : -

Terlaksananya partisipasi aktif dalam berbagai siding di forum multilateral

Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam siding internasional terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi, HAKI, ekonomi dan keuangan Jumlah koordinasi teknis/ penyelenggaraan pertemuan/ partisipasi dalam siding terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi, HAKI, ekonomi dan keuangan

27 posisi

-

-

115 kali

Prioritas Lainnya : Bidang Perekonomian

236

Buku 1 RPJMN 2010-2014

Buku 1 RKP 2011

Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas)

Sasaran

Indikator

Kegiatan Prioritas 2 : Pelaksanaan Kerja Sama Bilateral dalam promosi/kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi

Terfasilitasinya promosi/ kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi

Kegiatan Prioritas 3 : Perluasan Pasar Non Tradisional

Terfasilitasinya penyelenggaraan kerjasama bilateral di kawasan Asia Timur, dan Sub Sahara Afrika

% fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (Trade, Tourism and Investment) di kawasan Asia Timur dan Pasifik, Sub Sahara Afrika, Eropa Tengah dan Timur % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama di bidang ekonomi dengan negaranegara di kawasan Asia Timur dan Sub Sahara Afrka

Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar

Sasaran

Target 2011

Indikator

100%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional

40

Program I : Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Kegiatan Prioritas I.1 : Peningkatan Peran Dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional

Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar

Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional

40

Jumlah posisi runding yang disusun Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri Jumlah hasilperundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report) Jumlah forum konsultasi tek-nis kesepakatan perundingan internasional

40

Jumlah posisi runding yang disusun Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri Jumlah hasilperundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report)

40

Jumlah forum konsultasi tek-nis kesepakatan perundingan internasional

8

Program : Kegiatan Prioritas 4 : Peningkatan Peran Dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional


Target 2011

8

34

8

8

34


237


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti III : Peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan Program : -

Kegiatan Prioritas 1 : Regulasi dan Sertifikasi Sistem Elektronik Jasa Aplikasi dan Konten


Sasaran

Indikator

Target 2011

Substansi Inti : -

Tersedianya sistem informasi layanan TKI antar instansi/lembaga

a. Adanya sistem informasi layanan TKI

b. Jumlah instansi/lembaga yang terhubung dengan sistem

Contact mgmt; Change mgmt; Service Desk mgmt; Payment System mgmt; Performance & Capacity mgmt; Campaign mgmt; Service Order mgmt; Skill & Competency mgmt; Sertifikasi ISO 9001: Sistem mgmt Mutu Kemenakertran s, BNP2TKI, Kemendagri, Dephukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemenkes, Daerah Kantong TKI, POLRI, Menko Perekonomian, Menko Kesra

Program VI : Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Selama Proses Penyiapan, Pemberangkatan dan Kepulangan Kegiatan Prioritas VI.1 : Regulasi dan Sertifikasi Sistem Elektronik Jasa Aplikasi dan Konten

Tersedianya sistem informasi layanan TKI antar instansi/lembaga

a. Adanya sistem informasi layanan TKI

b. Jumlah instansi/lembaga yang terhubung dengan sistem

Contact mgmt; Change mgmt; Service Desk mgmt; Payment System mgmt; Performance & Capacity mgmt; Campaign mgmt; Service Order mgmt; Skill & Competency mgmt; Sertifikasi ISO 9001: Sistem mgmt Mutu Kemenakertran s, BNP2TKI, Kemendagri, Dephukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemenkes, Daerah Kantong TKI, POLRI, Menko Perekonomian, Menko Kesra


238


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

c. Adanya Infrastruktur SIM TKI

d. Adanya Business Process Reengineering

Kegiatan Prioritas 2 : Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk

Kegiatan Prioritas 3 : Pengelolaan Informasi Kependudukan

Kegiatan Prioritas 4 : Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian

Kegiatan Prioritas 5 : Pembinaan, penempatan, dan perlindungan TKI Luar Negeri

Tersedianya pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah, murah dan aman bagi TKI

Tersedianya layanan informasi calon TKI tingkat kecamatan di daerah asal calon TKI

Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak duplikasi

Terintegrasinya pelayanan penempatan calon TKI di daerah

e. Adanya regulasi berjalanya SIM TKI a. Jumlah SKPLN (Surat Keterangan Pindah LN) yang diterbitkan sesuai dengan identitas calon TKI b. Jumlah TKI yang terdaftar di Perwakilan RI/NIK calon TKI a.Jumlah pos pelayanan calon TKI tingkat kecamatan di daerah asal calon TKI b. Jumlah calon TKI yang tercatat di pos pelayanan a.Pelayanan keimigrasian yang transparan

b.Persentase penerbitan visa yang memenuhi standar dengan data akurat c. Persentase pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memenuhi standar d. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar % calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota

Target 2011

a. Server b. Network c. Koneksi Internet Business Process Reengineering Regulasi Pendukung 1 juta TKI


Sasaran

c. Adanya Infrastruktur SIM TKI

d. Adanya Business Process Reengineering

Kegiatan Prioritas VI.2 : Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk

Tersedianya pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah, murah dan aman bagi TKI

1 juta TKI

1.500 kecamatan

Kegiatan Prioritas VI.3 : Pengelolaan Informasi Kependudukan

Tersedianya layanan informasi calon TKI tingkat kecamatan di daerah asal calon TKI

1 juta TKI Meningkat 40%

Kegiatan Prioritas VI.4 : Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian

Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak duplikasi

Meningkat 40%

Meningkat 40%

Meningkat 40%

100% calon TKI terlayani

Indikator

Kegiatan Prioritas VI.5 : Pembinaan, penempatan, dan perlindungan TKI Luar Negeri

Terintegrasinya pelayanan penempatan calon TKI di daerah

e. Adanya regulasi berjalanya SIM TKI a. Jumlah SKPLN (Surat Keterangan Pindah LN) yang diterbitkan sesuai dengan identitas calon TKI b. Jumlah TKI yang terdaftar di Perwakilan RI/NIK calon TKI a.Jumlah pos pelayanan calon TKI tingkat kecamatan di daerah asal calon TKI b. Jumlah calon TKI yang tercatat di pos pelayanan a.Pelayanan keimigrasian yang transparan

b.Persentase penerbitan visa yang memenuhi standar dengan data akurat c. Persentase pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memenuhi standar d. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar % calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota

Target 2011

a. Server b. Network c. Koneksi Internet Business Process Reengineering Regulasi Pendukung 600 ribu TKI

1.500 kecamatan

600 ribu TKI Meningkat 40%

Meningkat 40%

Meningkat 40%

Meningkat 40%

100% calon TKI terlayani


239

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 6 : Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI

Sasaran

Indikator

Target 2011

Kegiatan Prioritas 8 : Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit untuk TKI

Jumlah calon TKI yang mendapat layanan dokumen sesuai standar a.Persentase jumlah calon TKI yang ditempatkan sesuai dengan job order b.Jumlah Calon TKI yang Terlayani KTKLN sesuai dengan NIK c.Jumlah TKI yang memahami standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM. Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit untuk TKI yang Diimplementasikan

Kegiatan Prioritas 9 : Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum

Terlaksananya Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum TKI

a. Kemudahan penyampaian pengaduan 24 jam (bebas pulsa)

1 hotline services

b. Jumlah pengaduan yang ditangani

100% pengaduan tertangani 100% TKI yang diproses

Kegiatan Prioritas 7 : Penyiapan pemberangkatan

Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan calon TKI Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban TKI

Buku 1 RKP 2011

c. Kualitas pelayanan hotline service

d. Jumlah orang yang berminat bekerja ke luar negeri yang mendapat advokasi e. Persentase TKI purna bermasalah yang direhabilitasi


1 juta TKI

Kegiatan Prioritas VI.6 : Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI

100% TKI

Kegiatan Prioritas VI.7 : Penyiapan pemberangkatan

65%

Kegiatan Prioritas VI.8 : Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi dan Remitansi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Kegiatan Prioritas VI.9 : Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum Kawasan Asia Pasifik dan Amerika

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan calon TKI Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban TKI

Target 2011

Indikator

Jumlah calon TKI yang mendapat layanan dokumen sesuai standar a.Persentase jumlah calon TKI yang ditempatkan sesuai dengan job order

600 rb TKI

b.Jumlah Calon TKI yang Terlayani KTKLN sesuai dengan NIK c.Jumlah TKI yang memahami standar perlindungan dan prinsipprinsip HAM. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pembiayaan Kredit Asuransi dan Remitansi untuk TKI yang diimplementasikan Persentase calon TKI dan TKI yang mendapat advokasi

600 rb TKI

Persentase TKI purna bermasalah yang direhabilitasi Persentase calon TKI dan TKI yang mendapat advokasi

80% TKI bermasalah ditangani 60% yang berminat menjadi TKI teradvokasi

100% orang teradvokasi

Kemudahan penyampaian pengaduan

1 hotline services 24 jam (bebas pulsa)

70% TKI bermasalah ditangani

Jumlah pengaduan yang dproses

100% TKI pengaduan terproses

1 juta TKI

1 juta TKI

Kegiatan Prioritas VI.10 : Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa

Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi dan Remitansi untuk TKI Terlaksananya Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum TKI Kawasan Asia Pasifik dan Amerika

Terlaksananya Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum TKI Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa

100% TKI

600 rb TKI

65%

60% yang berminat menjadi TKI teradvokasi


240


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator


Target 2011

Sasaran

Kualitas pelayanan hotline service

Kegiatan Prioritas 10 : Pengamanan Keberangkatan kegiatan Prioritas 11 : Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna Kegiatan Prioritas 12 : Peningkatan Pemulangan TKI Bermasalah/TKIB

Kegiatan Prioritas 13 : Peningkatan Pelayanan Pemulangan TKI Bermasalah/TKIB

Kegiatan Prioritas 14 : Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan Prioritas 15 : Peningkatan Keamanan Pemulangan TKI Bermasalah/TKIB

Substansi Inti IV : Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri Program : -

Pencegahan keberangkatan TKI non prosedural Kesadaran pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif Terlayaninya pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi secara sehat dan bermartabat. Terlayaninya pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi sampai di daerah asal Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di lokasi debakarsi dan embarkasi Tersedianya pengamanan pemulangan TKI bermasalah

Target 2011

Indikator

100% TKI yang diproses melalui hotline service dalam waktu 2x24 jam 80% TKI bermasalah ditangani 60% TKI bekerja dengan dokumen resmi 3.000 TKI

-

Pencegahan keberangkatan TKI non prosedural Kesadaran pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif -

Persentase TKI purna bermasalah yang direhabilitasi Presentase TKI yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri Jumlah calon TKI /purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi -

100% TKIB dipulangkan ke daerah asal

-

-

-

-

Kesiap siagaan Satgas entry/Transit/daerah asal

100% TKIB deportasi terlayani

Kegiatan Prioritas VI.15 : Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

Kesiap siagaan Satgas entry/Transit/daerah asal

100% TKIB deportasi terlayani

Terjaminnya keamanan pemulangan TKI bermasalah/TKIB

100% kasus tertangani

-

Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di lokasi debakarsi dan embarkasi -

-

-

Presentase TKI yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri Jumlah calon TKI /purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi Terselenggaranya koordinasi pemulangan TKI/TKI B dari entry point ke daerah asal

100%

Kegiatan Prioritas VI.11 : Pengamanan Keberangkatan

3.000 TKI

kegiatan Prioritas VI.12 : Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna

Rapat koordinasi

Jumlah pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi

-

Substansi Inti : -

Program VII : Peningkatan Upaya Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri


241

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas 1 : Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kegiatan Prioritas 2 : Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri

Kegiatan Prioritas 3 : Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

Sasaran

Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk TKI Tersedianya regulasi yang melindungi TKI

Tersedianya bantuan hukum bagi kepentingan TKI

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Asuransi dan Remitansi untuk TKI Diimplementasikan a. Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya b. Amandemen UU 39/2004 c. Persentase peraturan turunan amandemen UU d. Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan TKI a. Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain b. Jumlah Citizen Services yang diperkuat c. Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas penampungan d. Persentase pemebrian bantuan hukum ( Advokasi dan lawyer) bagi WNI d. Jumlah WNI/TKI yang deportasi

Target 2011


65%

Kegiatan Prioritas VII.1 : Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran Persiapan amandemen UU

Kegiatan Prioritas VII.2 : Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri

Sasaran

Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk TKI Tersedianya regulasi yang melindungi TKI

13 atase

6 kali

24 Citizen Services 14.998

29,17%

9.608

Kegiatan Prioritas VII.3 : Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

Tersedianya bantuan hukum bagi kepentingan TKI

Target 2011

Indikator

Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Asuransi dan Remitansi untuk TKI Diimplementasikan a. Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya b. Amandemen UU 39/2004 c. Persentase peraturan turunan amandemen UU d. Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan TKI a. Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain b. Jumlah Citizen Services yang diperkuat c. Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas penampungan d. Persentase pemebrian bantuan hukum ( Advokasi dan lawyer) bagi WNI d. Jumlah WNI/TKI yang deportasi

65%

Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran Persiapan amandemen UU

13 atase

6 kali

24 Citizen Services 14.998

29,17%

9.608


242

PRIORITAS LAINNYA : BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

243


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Substansi Inti I : Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme Program : Kegiatan Prioritas a : Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Terlaksananya tugas OMSP secara efektif

Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP

29%

Terselenggaranya dukungan administrasi operasi intelijen

Jumlah anggaran yang tersedia

30%

Program : Kegiatan Prioritas c : Pembinaan forum kemitraan Polisi dan Masyarakat

Meningkatnya jumlah forum kemitraan Polisi dan msyarakat

Jumlah Forum Kemitraan Polmas

45100

Program : Kegiatan Prioritas d : Penindakan Tindak Pidana Terorisme

Sasaran

Target 2011

Indikator

Substansi Inti : -

Program : Kegiatan Prioritas b : kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Operasi Intelijen


Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Terorisme

Program : -

Jumlah Perkara dan Clearance Rate Tindak Pidana Terorisme tk Nasional

100%

Program III : Penggunaan Kekuatana Pertahanan Integratif Kegiatan Prioritas III.1 : Operasi Militer Selain Perang (OMSP).


Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP

29%

Program V : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BIN Kkegiatan Prioritas V.1 : kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Operasi Intelijen

Terselenggaranya dukungan administrasi operasi intelijen

Jumlah anggaran yang tersedia

30%

Terlaksananya dukungan pelaksanaan intelijen anti-terorisme

90%

Jumlah Forum Kemitraan Polmas (orang) : Jumlah Komunitas / Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang berpartisipasi aktif Pelaksanaan pembinaan kemitraan dalam rangka pencegahan TKI bermasalah/TKIB

45100 : 50 Polres

Clerance Rate Tindak Pidana Terorisme tingkat Nasional

100%

Program X : Pemberdayaan Potensi Keamanan Kegiatan Prioritas X.1 : Pembinaan forum kemitraan Polisi dan Masyarakat

Program XI : Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kegiatan Prioritas XI.1 : Penindakan Tindak Pidana Terorisme

Meningkatny jumlah forum kemitraan Polisi dan msyarakat

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Terorisme

4 Polda

Program XIII : Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Prioritas Lainnya : Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

244

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas e : Kegiatan Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme

Sasaran

Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah Rakor Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme

12 kali

Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rakor Urusan Terorisme Bersama dengan DKPT

4 kali

Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan & fasilitasi pengembangan nilai-nilai Kebangsaan

Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan

1 Modul

Jumlah sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah

15 kali

Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Wawasan Kebangsaaan

Jumlah Rakor Wawasan Kebangsaaan

12 kali


4 kali

Program : Kegiatan Prioritas c : Ops Gaktib dan Ops Yustisi.

Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme

Target 2011

Indikator

Jumlah Rakor Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme

12 kali

Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rakor Urusan Terorisme Bersama dengan DKPT

4 kali

Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan

1 Modul

Jumlah sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah

15 kali

Jumlah Rakor Wawasan Kebangsaaan

12 kali


4 kali

Prosentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib.

44%

12 kali

Substansi Inti : -

Program : -

Kegiatan Prioritas b : Kegiatan Koordinasi Wawasan Kebangsaaan

Kegiatan Prioritas XIII.1 : Kegiatan Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme

Sasaran

12 kali

Substansi Inti II : Pelaksaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme Program : Kegiatan Prioritas a : Peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui Sosialisasi yang Berkelanjutan


Meningkatnya kondisi ketertiban di daerah rawan.

Prosentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib.

44%

Program XII: Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan Prioritas Xii.1: Pengembangan nilai-nilai kebangsaan

Program XIII: Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kegiatan Prioritas XIII.2 : Kegiatan Koordinasi Wawasan Kebangsaaan

Program III : Penggunaan Kekuatam Pertahanan Integratif Kegiatan Prioritas III.2 : Ops Gaktib dan Ops Yustisi.

Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan & fasilitasi pengembangan nilai-nilai Kebangsaan

Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Wawasan Kebangsaaan

Meningkatnya kondisi ketertiban di daerah rawan.


245


Sasaran

Kegiatan Prioritas d : Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan


Kegiatan Prioritas e : Operasi intelijen Strategis

Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan negara.

Kegiatan Prioritas f : Operasi Militer Selain Perang (OMSP).


Buku 1 RKP 2011

Indikator

Prosentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan nasional Prosentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutuhkan Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP

Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat

% Peningkatan Pengamanan Personel, Material dan Dokumen serta Efektifitas dan Efesiensi Deteksi Dini

Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek dalam negeri

Rasio personil daerah terhadap jumlah kabupaten/kota

-

-

-

44%

Kegiatan Prioritas III.3 : Operasi intelijen Strategis

Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan negara.

44%

29%

Kegiatan Prioritas III.1 : Operasi Militer Selain Perang (OMSP).


Prosentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutuhkan Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP

Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat

% Peningkatan Pengamanan Personel, Material dan Dokumen serta Efektifitas dan Efesiensi Deteksi Dini

40%

Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek dalam negeri

Rasio personil daerah terhadap jumlah kabupaten/kota

30%

Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral

Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB.

4 kali prakarsa

40%

30%

Substansi Inti III : Peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia Program : -

Kegiatan Prioritas a : Peran Indonesia dalam Reformasi PBB dan Dewan Keamanan PBB dan kontribusi Indonesia dalam Menjaga Perdamaian Dunia

Target 2011

Indikator

-

Program : -

Kegiatan Prioritas h : Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri

Sasaran

44%

Program : Kegiatan Prioritas g : Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat


Target 2011

Program IV : Dukungan Kesiapan Matra Darat Kegiatan Prioritas IV.1 : Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat

Program VI : Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Kemanan Negara Kegiatan Prioritas h : Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri

29%

Substansi Inti : -

Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam setiap forum PBB dan DK PBB

Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB.

4 kali prakarsa

Program XIV: Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral Kegiatan Prioritas XIV.1: Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme


246


Buku 1 RKP 2011

Target 2011

Kegiatan Prioritas b : Pertemuan dan perundingan dengan negara sahabat

Kegiatan Prioritas c : Penanganan Kasus TKI di luar negeri

Sasaran

Target 2011

Indikator

Meningkatnya kerjasama multilateral untuk menjaga perdamaian dunia dalam isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme

Jumlah koordinasi teknis

4 kali prakarsa

Jumlah koordinasi teknis

25 kali

Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional yang dihadiri Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerja sama

25 kali

Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional yang dihadiri Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional (Indonesia sebagai tuan rumah)

8 posisi

Jumlah citizen services yang diperkuat

26

10 posisi

7 kali

Substansi Inti IV : Peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri Program : -

Kegiatan Prioritas a : Perluasan, Pengembangan dan penguatan sistem pelayanan warga (citizen service)


Sasaran

Indikator

7 kali

2 kali

Substansi Inti : -

Terlaksananya penguatan sistem pelayanan warga (citizen service) Terlaksananya pertemuan dan perundingan dengan negara sahabat terkait dengan perlindungan WNI/BHI Tertanganinya kasus TKI di luar negeri

Program XV: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran Kegiatan Prioritas XV.1: Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

Jumlah citizen services yang diperkuat

24

Terlaksananya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI

Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain

6 kali

Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain

5

Tersedianya database mengenai penyebaran WNI terdaftar di seluruh perwakilan di luar negeri

Database WNI/BHI di seluruh perwakilan

Tersedianya database mengenai penyebaran WNI terdaftar di seluruh perwakilan di luar negeri

26


247


Kegiatan Prioritas d :Sosialisasi dan Koordinasi Teknis

Sasaran

Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi teknis pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Substansi Inti V : Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi Jumlah WNI/TKI yang dideportasi Prosentase pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan dan perlindungan WNI/TKI Jumlah sosialisasi untuk PJTKI tentang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

14.998

Jumlah koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri Jumlah kota yang menjadi program diseminasi perlindungan WNI melalui media elektronik Jumlah tayangan iklan tentang pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri

70 kali


6.5 9.608 29,17%

100%

3 kali

20 kota

10 kali

Sasaran

Target 2011

Indikator

Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi Jumlah WNI/TKI yang dideportasi Prosentase pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan dan perlindungan WNI/TKI Jumlah sosialisasi untuk PJTKI tentang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

14998

Jumlah koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri Jumlah kota yang menjadi program diseminasi perlindungan WNI melalui media elektronik Jumlah tayangan iklan tentang pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri

65

6500 9608 29,17%

26

3

20

10

Substansi Inti : -


248


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : -

Kegiatan Prioritas a : Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.

Jumlah Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan

145 pkr

Kegiatan Priortas b : Peningkatan Penuntutan Tipikor

Meningkatnya peyelesaian perkara tipikor secara cepat, tepat dan akuntabel

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan

100 pkr

Kegiatan Prioritas c : Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejati, Kejari dan Cabjari

Meningkatnya penyelesaian perkara tipikor secara cepat, tepat & akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari

1.400 pkr

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Program XXIV : Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Prioritas XXIV.1 : Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan Prioritas XXIV.3 : Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan

Kegiatan Prioritas XXIV.4 : Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari

Target 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel. Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.

Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan

100 pkr

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan

100 pkr

Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah.

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan. Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan. Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari

Jumlah perkara tindak pidana khusus (yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.

45 pkr

1.445 pkr

500 pkr


249

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor Kegiatan Prioritas a : Kegiatan Perancangan Peraturan Perundangundangan

Sasaran

Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan

Substansi Inti VI : Pengembalian asset (asset recovery) Program : -

Buku 1 RKP 2011

Indikator

• Bidang politik, hukum & keamanan • Bidang keuangan dan perbankan • Bidang industri dan perdagangan • Bidang kesejahteraan rakyat • Bidang pertanahan, tata ruang, dan LH • Peraturan Perundangundangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor • Peraturan Perundangundangan di bidang yg mendorong pemberantasan korupsi


Target 2011

40%

-

Sasaran

-

Target 2011

Indikator

-

-

Substansi Inti : Program XXV: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI


250

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas a : Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator


• Bidang politik, hukum & keamanan • Bidang keuangan dan perbankan • Bidang industri dan perdagangan • Bidang kesejahteraan rakyat • Bidang pertanahan, tata ruang, dan LH • Peraturan perundangundangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor • Peraturan perundangundangan di bidang yg mendorong pemberantasan korupsi

Program : -

Target 2011

40%

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas XXV.1: Pelayanan Penyusunan Peraturan PerundangUndangan dan Kerjasama Hukum

Target 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri.

1 laporan

Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang dilakukan penelaahan

2 rancangan peraturan

Program XIX: Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung


251

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas b : Kegiatan Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan

Sasaran

Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan

Buku 1 RKP 2011

Indikator

• Jmlh SDM mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan manajemen & Kepemimpinan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja • Jmlh pelatihan bagi Hakim/Hakim Adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai Tipikor, asset recovery dll • Jmlh kurikulum, silabus, materi ajar yg dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan • Jmlh pengembangan sistem diklat yang terhubung dengan sistem rekruitmen, sistem pengawasan dan sistem karir bagi hakim dan aparatur peradilan

Target 2011

6.450 org

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas XIX.1: Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan

Sasaran

Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang professional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan

Target 2011

Indikator

Jumlah SDM mendapatkan pelatihan teknis peradilan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja

913

Jmlh pelatihan bagi hakim/hakim adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai tipikor, asset recovery dll Jumlah kurikulum, silabus, materi ajar yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan Jumlah pengembangan sistem diklat yang terhubung dengan sistem rekruitmen, sistim pengawasan dan sistim karir bagi hakim dan aparatur peradilan

2402

3 pkt

1 pkt


252


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : -

Kegiatan Prioritas c : Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan kerjasama hukum

Meningkatnya pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan & penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan & pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Substansi Inti VII : Peningkatan kepastian hukum Program : -

Jumlah kegiatan kerja sama hukum untuk penyusunan kesepakatan MLA dalam rangka penelusuran dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri.

8 keg

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Program XXV : Dukungan Manajemen dan Pelkasanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI Kegiatan Prioritas XXV.1 : Pelayanan Penyusunan Peraturan PerundangUndangan dan Kerjasama Hukum

Target 2011

Sasaran

Indikator

Meningkatnya Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri.

1 laporan

Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang dilakukan penelaahan

2 rancangan peraturan

Substansi Inti : Program XX : Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung


253

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas a : Kegiatan Percepatan peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran

Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Buku 1 RKP 2011

Indikator

• Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara-perkara yg menarik perhatian masyarakat (KKN, HAM) • Jumlah penyelesaian minutasi perkara yg tepat waktu. • Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi perkara secara akurat, efektif dan efisien • Tersedianya biaya penyelesaian perkara yang memadai

Target 2011

10.200 pkr

Program : Kegiatan Prioritas b : Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara

• Jmlh penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum • Jmlh penyelesaian perkara yg kurang dari 6 bulan • Jmlh penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu • Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum

147.900 pkr

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas a : Kegiatan Percepatan peningkatan penyelesaian perkara

Program XXI : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Kegiatan Prioritas XXI.1 : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran

Indikator

Target 2011

Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

• Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara-perkara yg menarik perhatian masyarakat (KKN, HAM) • Jumlah penyelesaian minutasi perkara yg tepat waktu. • Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi perkara secara akurat, efektif dan efisien

10.200 pkr


• Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum • Jumlah penyelesaian perkara yg kurang dari 6 bulan

12.203 pkr bdg 213.013 pkr tk.1 3.646.825 pkr tipiring

Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu

5.321 pkr


254


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : Kegiatan Prioritas c : Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama


Program : -

• Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat pertama dan banding di lingkungan Peradilan Agama • Jumlah penyelesaian perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan • Jumlah penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan kesyariahan yang lengkap dan tepat waktu • Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum

81.600 pkr

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Program XXI : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Sasaran


Indikator

Target 2011

Jumlah penyelesaian administrasi perkara di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama

92.416 pkr

Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Kesyariahan yang lengkap dan tepat waktu

92.416 pkr

490 pkr

Program XXIII : Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN


255

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas d : Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN

Sasaran


Buku 1 RKP 2011

Indikator

• Jumlah penyelesaian administrasi perka ra (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama & Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer dan TUN • Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan • Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu • Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum

Target 2011

5.100 pkr

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas XXIII.1 : Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Sasaran


Indikator

• Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer • Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan • Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu • Jumlah standar tenaga teknis yang disusun • Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis • Prosentase pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan • Prosentase ketersediaan data dan arsip tenga teknis peradilan Militer

Target 2011

3.500 pkr


256


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas XXIII.2 : Peningkatan Manajemen Peradilan TUN

Substansi Inti VIII : Penguatan perlindungan HAM Program : Kegiatan Prioritas a : Kegiatan Kerjasama HAM

Sasaran

Indikator

Target 2011


• Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan TUN • Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan • Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu • Jumlah standar tenaga teknis yang disusun • Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis • Prosentase pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan • Prosentase ketersediaan data dan arsip tenga teknis peradilan TUN

1600 pkr

Peningkatan kerjsama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan Perundang-undangan dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik (NA) instrmnt HAM internasional

Persentase harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM

100%

Substansi Inti : -

Peningkatan kerjsama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan Perundang-undangan dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik (NA) instrmnt HAM internasional

Persentase harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM

100%

Program XVIII : Perlindungan dan Pemenuhan HAM Kegiatan Prioritas XVIII.1: Kegiatan Kerjasama HAM


257


Kegiatan Prioritas b : Kegiatan Penguatan HAM

Kegiatan Prioritas c : Kegiatan Diseminasi HAM

Sasaran

Presentasi KL pemerinta propinsi dan kabpaten/ ktayan telah mengikuti pelatihan HAM

Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah Akademik instrmnt HAM Internasional Jumlah kerjasama luar negeri dalam rang ka pemajuan HAM Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementsi HAM/RANHAM Jumlah program pembelajaran HAM

6 instrmnt HAM Internasional dan 2 N.A

Jumlah bahan ajar HAM

10

Jumlah fasilitator pelatihan HAM Jumlah pelatihan HAM Jumlah K/L atau daerah yg telah melaksanakan RAN HAM Jumlah penyuluh HAM Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM

40

Jumlah data HAM yg diolah dari K/L, Prov, Kab & Kota Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM


Sasaran

Target 2011

Indikator

Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah Akademik instrmnt HAM Internasional Jumlah kerjasama luar negeri dalam rang ka pemajuan HAM Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementsi HAM/RANHAM Jumlah program, bahan dan tenaga pembelajaran HAM

6 instrmnt HAM Internasional dan 2 N.A

Jumlah K/L, pemprov, pemkab, dan pemkot di wilayah I, II dan III telah melaksanakan HAM

75 instansi/2.250 otang

Jumlah K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM

34 kab/kota

156

Jumlah penyuluh HAM

90 penyuluh

156

Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM

34 kab/kota

10 Negara/ NGO; 440 pusat dan daerah

10

Kegiatan Prioritas XVIII.2 : Kegiatan Penguatan HAM

Presentasi KL pemerinta propinsi dan kabpaten/ ktayan telah mengikuti pelatihan HAM

14

50

5

10 34 kab/kota

136 34 kab/kota

Kegiatan Prioritas XVIII.3 : Kegiatan Diseminasi HAM

Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM


258

Buku 1 RPJMN 2010-2014 Level (Prioritas/Substansi Inti/Fokus/Program/ Kegiatan Prioritas) Kegiatan Prioritas d : Kegiatan Informasi HAM

Buku 1 RKP 2011

Sasaran

Indikator

Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM

Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik

Target 2011

156

Penyelesaian perkara pidana bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Jumlah penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Jumlah pembangunan atau perbaikan fungsi operasionalisasi Zitting Plaatz dan pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat

34.639 pkr

Program : Kegiatan Prioritas f : Kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama

Penyelesaian perkara peradilan agama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penyediaan dana prodeo di pengadilan Tingkat Pertama Mengoptimalisasikan fungsi pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat

Kegiatan Prioritas XVIII.4 : Kegiatan Informasi HAM

Sasaran

Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM

156

Program : Kegiatan Prioritas e : Kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Umum Tingkat Pertama


388 satker

Program XXI : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Kegiatan Prioritas XX.2 : Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama

Program XXII : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Kegiatan Prioritas XXII.2 : Kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama

Penyelesaian perkara pidana bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penyelesaian perkara peradilan agama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Target 2011

Indikator

Jumlah data HAM yang diolah dari K/L Provinsi dan Kabupaten/Kota

156

Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM

156

Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik

156

Jumlah Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Jumlah penyelenggaraan Zitting Plaatz untuk menjangkau lapisan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan

347 satker

Penyediaan dana untuk penyelesaian perkara prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama Jumlah penyelenggaraan sidang keliling

292 satker

156

1 naskah

6 kali

61 satker


259


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : Kegiatan Prioritas g : Kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Militer dan TUN

Penyelesaian perkara peradilan Militer dan TUN di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN

Pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat

23 satker

Program : -

Kegiatan Prioritas h : Penanganan Penyidikan Pelanggaran HAM yang Berat

Kegiatan Prioritas I : Peningkatan Penuntutan pelanggaran HAM yang Berat

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel. Meningkatnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel

Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan

5 pkr

Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap penuntutan.

5 pkr


Program XXIII : Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN Kegiatan Prioritas XXIII.3 : Kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Militer dan TUN

Program XXIV: Program Pengangan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Prioritas XXIV.2: Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat

Sasaran

Penyelesaian perkara peradilan Militer dan TUN di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN

Meningkatnya penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat

Indikator

Target 2011

Jumlah bantuan konsultasi dan penyusunan gugatan bagi masyarakat tidak mampu

240 satker

Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau peradilan TUN

127 pkr

Jumlah wilayah operasionalisasi hakim terbang dalam penyelesaian perkara TUN

23 satker

Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan

5 pkr

Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Jumlah Pra penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah Pra Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan


260


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011


Sasaran

Target 2011

Indikator

Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan untuk perkara pelanggaran HAM yang berat. Substansi Inti IX : Pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan Program : -

Kegiatan Prioritas a : Penyusunan Rencana induk, master plan dan road map revitalisasi industri pertahanan

Kegiatan Prioritas b : Konsolidasi RPJMN 2010-2014 beserta RKP, Penguatan basis pendanaan, dan Perumusan Kerangka Pendanaan 5 thn Kegiatan Prioritas c : Revisi Keppres 80 Tahun 2003 untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan

Substansi Inti : -

Tersusunnya rencana pengembangan & pengadaan alutsista TNI dan Alut Polri 2010 – 2014

Tersusunnya mekanisme pendanaan Industri Pertahanan dalam negeri yang bersifat multiyears Tersedianya payung hukum untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan

Dokumen rencana pengembangan dan pengadaan

Rumusan pendanaan Industri Pertahanan Dalam Negeri yang bersifat multiyears Ditetapkannya Keppres Pengadaan barang dan jasa

50%

Program XVI: Peningkatan Kemampuan IPTEK Untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional Kegiatan Prioritas XVI.1: Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan

Kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi industri pertahanan

Jumlah kebijakan

1

1

-

-

Jumlah kegiatan ber sama hasil koordinasi dan sinkronisasi -

-

-

-

-

Meningkatkan kemandirian Alut Polri produksi dalam negeri

Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri produksi dalam negeri yang memenuhi standar keamanan internasional. -

20%

Program : Kegiatan Prioritas d : Identifikasi teknologi – Alutsista TNI dan Alut POLRI yang dibutuhkan dalam PJP I

Tersedianya data kemampuan produksi alutsista TNI dan Alut Polri oleh Industri Pertahanan dalam Negeri

Jumlah item produk alutsista TNI dan Alut Polri yang mampu diproduksi oleh Industri Pertahanan dalam Negeri

25%

Kegiatan Prioritas e : Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sbg Clearing House

Tersedianya badan Clearing House lintas bidang dan lintas K/L

Efisiensi dan Efektivitas pengadaan Alutsista TNI dan Alut POLRI

-

Program VIII : Peningkatan Sarana dan Prasarana Polri Kegiatan Prioritas VIII.1 : Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri

-

-

-


261


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : Kegiatan Prioritas f : Refocusing, intensifikasi dan kolaborasi R & D

Terwujudnya model dan/atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri

Jumlah model dan/ atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri

30%

Program : Kegiatan Prioritas g : Penelitian, dan pengembangan alat peralatan pertahanan

Terwujudnya model dan/ atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri

Jumlah model dan/ atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri

30%

Program : Kegiatan Prioritas h : Produksi Alutsista Industri dalam negeri

Meningkatnya produksi Alutsista Industri darat dalam negeri

Jumlah produksi Alutsista Industri dalam negeri

24%

Program : Kegiatan Prioritas i : Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi

Tersedianya kajian pengembangan peralatan sandi

Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan peralatan sandi

3

Level (Prioritas/Fokus/ Program/ Kegiatan Prioritas) Program II : Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan Kegiatan Prioritas II.1 : Refocusing, intensifikasi dan kolaborasi R & D

Program I : Penelitian dan Pengambangan Dephan Kegiatan Prioritas I.1 : Penelitian, dan pengembangan alat peralatan pertahanan

Program II : Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan Kegiatan Prioritas II.2 : Produksi Alutsista Industri dalam negeri Program VII : Pengembangan Persandian Nasional Kegiatan Prioritas i : Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi

Sasaran

Target 2011

Indikator


Jumlah model dan/ atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri

30%


Persentase prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang mampu dikembangkan secara mandiri

3 Paket

Prototype/desain alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut, dan matra udara yang dikembangkan secara kerjasama Public Private berbasis kompetisi

2 Paket

Meningkatnya produksi Alutsista Industri darat dalam negeri

Jumlah produksi Alutsista Industri dalam negeri

24%

Tersedianya kajian pengembangan peralatan sandi

Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan peralatan sandi Prorotype peralatan sandi nasional/uji coba/reverse engineering

1

2


262


Sasaran

Buku 1 RKP 2011

Indikator

Target 2011

Program : Kegiatan Prioritas j : Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri

Meningkatkan kemandirian alut Polri produksi dalam negeri

Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional.

20%

Program : Kegiatan Prioritas k : Pembuatan Prototype

Meningkatkan Kemandirian Polri dalam memberikan yanmas

Jumlah Prototype yang dihasilkan

4

Program : Kegiatan Prioritas l : Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan

Termanfaatkannya teknologi pertahanan, keamanan dan keselamatan


Program IX : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kepolisian Kegiatan Prioritas IX.1 : Pembuatan Prototype

Sasaran

Jumlah kebijakan

1

Jumlah kegiatan bersama hasil koordinasi dan sinkronisasi

1

Program XVI : Peningkatan Kemampuam IPTEK Untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional Kegiatan Prioritas XVI.1 : Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan

Target 2011

Indikator

Meningkatkan kemandirian alut Polri produksi dalam negeri

Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional.

20%

Pilot project kerjasama litbang alut dan piranti lunak kebijakan dengan industry nasional dan perguruan tinggi serta lembaga penelitian

Jumlah Prototype yang dihasilkan

3

Pengembangan prototipe sistem PUNA tipe jangkauan jarak menengah dengan telemetery, control & command (TCC)

Jumlah Prototipe PUNA Alap-Alap

2

HAKI Panjang Jangkauan autonomous Produksi massal PUNA Sriti yang diproduksi mitra industri

1 200 km

Jumlah kebijakan

1

Jumlah kegiatan bersama hasil koordinasi dan sinkronisasi

1

1

Program : -

Kegiatan Prioritas m : Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan

Program VIII : Peningkatan Sarana dan Prasarana Polri Kegiatan Prioritas VIII.1 : Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri

Program XVII : Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kegiatan Prioritas XVII.1 : Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan

Prototipe pesawat udara nir awak

Rekomendasi



1


263

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KESIMPULAN Persandingan terhadap Matriks Buku I RPJMN 2010-2014 dan Matriks Buku I RKP 2011 menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan dalam kedua dokumen perencanaan pembangunan tersebut secara umum telah sesuai terutama pada level Kegiatan Prioritas. Kesesuaian tersebut diidentifikasi melalui ketersediaan sasaran, indikator dan target untuk setiap level kebijakan pembangunan output (kegiatan prioritas) dan outcome (substansi inti/program) sesuai dengan model kerangka logika pembangunan. Namun, pencermatan lebih detil terhadap hasil persandingan menunjukkan masih terdapat perbedaan pada sasaran, indikator dan target kebijakan pembangunan baik pada level output maupun pada level outcome. Kondisi yang demikian akan berpengaruh terhadap penyusunan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan berdasarkan kedua dokumen perencanaan tersebut. Tabel 2. Evaluasi Pencapaian Terhadap Substansi Inti pada Buku I RPJMN 2010-2014 dan Program pada Buku I RKP 2011 Buku I RPJMN 2010-2014 Substansi Inti: Kegiatan Prioritas XXX - Sasaran AAA - Indikator BBB - Target CCC Substansi Inti: - Sasaran Substansi Inti - Indikator Substansi Inti - Target Substansi Inti

Buku I RKP 2011

Program: Kegiatan Prioritas XXX - Sasaran AAA/AAB - Indikator BBB/BBC - Target CCC/CCD Program: - Sasaran Program - Indikator Program - Target Program Evaluasi Pencapaian Evaluasi capaian Substansi Inti berdasarkan Evaluasi capaian pelaksanaan Program sasaran dan indikatornya berdasarkan sasaran dan indikatornya

264

Secara umum kebijakan pembangunan yang tercantum dalam dokumen RKP telah mengacu kepada sasaran pembangunan yang dinyatakan dalam dokumen RPJMN. Sehingga penyusunan evaluasi capaian tahunan dokumen RPJMN dapat dianggap telah cukup menggambarkan hasil evaluasi capaian pembangunan RKP. Namun, hasil persandingan memberikan gambaran adanya perbedaan sasaran, indikator dan target kebijakan pembangunan antara dokumen RPJMN dan RKP pada beberapa kegiatan prioritas. Pada matriks Buku I RKP 2011, kegiatan prioritas merupakan komponen yang mendukung pencapaian program-program dalam prioritas pembangunan. Sehingga dapat didefinisikan dalam hal ini, program merupakan cantolan dari beberapa kegiatan-kegiatan prioritas. Sedangkan pada matriks Buku I RPJMN 2010-2014, kegiatan prioritas merupakan komponen yang mendukung pencapaian substansi inti dalam prioritas pembangunan. Sehingga sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, pelaksanaan evaluasi capaian RKP nantinya lebih difokuskan pada evaluasi capaian pelaksanaan program berdasarkan sasaran dan indikatornya. Sementara, pelaksanaan evaluasi capaian RPJMN, lebih difokuskan pada evaluasi capaian substansi inti pembangunan berdasarkan sasaran dan indikatornya.

REKOMENDASI Sebagai upaya peningkatan kualitas penyusunan laporan evaluasi dokumen perencanaan RPJMN dan RKP, hasil persandingan ini kiranya sangat penting dalam penentuan objek evaluasi untuk kedua dokumen tersebut. Lebih jauh, gambaran mengenai kesesuaian kebijakan pembangunan dari hasil persandingan menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi terhadap kedua dokumen perencanaan tersebut penting untuk dilakukan karena: 1) Diperlukan untuk menentukan objek evaluasi capaian pembangunan dan menganalisis kinerja capaian pembangunan tersebut; 2) Untuk mengetahui pada level apakah evaluasi dilaksanakan. Mengingat kedudukan dokumen perencanann pembangunan RKP merupakan penjabaran dari RPJMN, sehingga dapat dikatakan evaluasi terhadap RKP merupakan evaluasi capaian pada level output, sedangkan evaluasi terhadap RPJMN merupakan evaluasi pada level outcome/impact; 3) Pelaksanaan evaluasi RKP dan RPJMN merupakan mandat atas dokumen perundang-undangan yang telah ditetapkan, yaitu UU Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan. Hasil evaluasi, nantinya akan menjadi bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan periode selanjutnya dengan memperhatikan kesesuaian sasaran, indikator dan target kebijakan pembangunan untuk setiap level kebijakan, dengan catatan, kebijakan tersebut yang disusun berdasarkan model kerangka logika pembangunan.

265

KATA PENGANTAR. Dr. Yohandarwati Arifiyatno, MA

Recommend Documents