KATA PENGANTAR. Bandung, Juli 2016 Koordinator, ttd. Abdul Hakim Halim NIP

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Standar Pelayanan Publik Kopertis Wilayah IV ini dapat tersusun. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Standar Pelayanan Publik ini disusun untuk memberikan informasi kepada pelanggan/stakeholder yang terkait dengan pelayanan Kopertis Wilayah IV, mulai dari persyaratan, prosedur, waktu, biaya, hasil sampai dengan penanganan pengaduan. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara aktif membantu kelancaran Penyusunan Standar Pelayanan Publik Kopertis Wilayah IV ini. Semoga Standar Pelayanan Publik yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik dan konsisten. Bandung,

Juli 2016

Koordinator, ttd Abdul Hakim Halim NIP.195609141986011001

DAFTAR ISI

Hal. KATA PENGANTAR ........................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................ ii Standar Pelayanan Seksi Akademik dan Kemahasiswaan .................. 1 1. Standar Pelayanan Validasi Ijazah ....................................................... 1 Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan .................................................... 2. Standar Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor ............................................................ 3. Standar Pelayanan Rekomendasi Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan Profesor ................................................................. 4. Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Beasiswa Dosen ............ Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama ..................... 5. Standar Pelayanan Alih Bina Perguruan Tinggi Swasta ..................... 6. Standar Pelayanan Perubahan Nama Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta .................................................................... 7. Standar Pelayanan Alih Kelola Perguruan Tinggi Swasta .................. 8. Standar Pelayanan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Baru ............. 9. Standar Pelayanan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta ....... 10. Standar Pelayanan Penyelesaian Masalah Perguruan Tinggi Swasta Tidak Taat Azas .................................................................................. 11. Standar Pelayanan Pengembangan Kampus dan Perkuliahan di Luar domisili ...............................................................................................

3 3 8 14 18 18 20 22 27 42 48 51

Standar Pelayanan Seksi Sistem Informasi ........................................... 54 12. Standar Pelayanan Publikasi Informasi .............................................. 54 13. Standar Pelayanan Validasi Perubahan Data Pokok Dosen Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) ................................ 56 14. Standar Pelayanan Validasi Calon Peserta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi Kesehatan Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi .... 61 15. Standar Pelayanan Data dan Informasi ............................................... 63 16. Standar Pelayanan Konsultansi ........................................................... 65 17. Standar Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik ................................ 67 18. Standar Pelayanan Validasi Calon Wisudawan .................................. 69 19. Standar Pelayanan Pindah Homebase Dosen Tetap Yayasan ............. 71 Standar Pelayanan Sub Bagian Kepegawaian ...................................... 73

20. Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Golongan III ..................................................... 21. Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV ..................................................... 22. Standar Pelayanan Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen ...................................... 23. Standar Pelayanan Mutasi Dosen Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan (Dpk) ................................................................................................... 24. Standar Pelayanan Mutasi Dosen Pegawai Negeri Sipil ..................... 25. Standar Pelayanan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan (Dpk) ................................................................................................... 26. Standar Pelayanan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan (Dpk) ................................................................................................... 21. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat/Golongan Dosen Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan (Dpk) ........................................................ 21. Standar Pelayanan Penetapan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor ........................................................................................... Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Standar Pelayanan Lampiran 2 Surat Keputusan Maklumat Pelayanan

73 76 79 82 84 86 89 91 93

Standar Pelayanan Seksi Akademik dan Kemahasiswaan

STANDAR PELAYANAN VALIDASI IJAZAH I.

Persyaratan 1. Surat permohonan dari pemohon; 2. Salinan ijazah; 3. Salinan transkrip akademik; 4. Perguruan Tinggi Swasta penerbit Ijazah dan Transkrip Akademik berada di lingkungan Kopertis Wilayah IV, dan sudah tidak beroperasi atau ditutup.

II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1

Pemohon

2 Sekretaris Pelaksana

Koordinator

3 5

4

Surat Keterangan Validasi Ijazah

Bidang Akademik, Kemahsiswaan dan Ketenagaan

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis kepada

Koordinator; 2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris

Pelaksana; 3. Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan

kepada Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Ketenagaan; 4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas untuk

memproses surat keterangan validasi ijazah; yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat keterangan validasi ijazah kepada pemohon.

5. Pejabat/pegawai

1

Standar Pelayanan Seksi Akademik dan Kemahasiswaan

III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 15 hari kerja. IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya. V. Produk Pelayanan Surat validasi ijazah. VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38 Bandung atau melalui: Telepon : 022 – 7275630 Faksimili : 022 – 7207812 E-mail : [email protected]

2

Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan

STANDAR PELAYANAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN ASISTEN AHLI DAN LEKTOR

I.

Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (Rektor/Ketua/Direktur) yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV; 2. Salinan Surat Keputusan PNS (bagi Dosen PNS Dpk) / Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Yayasan; 3. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, Disahkan Pejabat yang Berwenang (legalisir); 4. Asli DUPAK yang Telah Ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang; 5. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran dan Bukti Kinerja; 6. Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Bukti Kinerja; 7. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dan Bukti Kinerja; 8. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dan Bukti Kinerja; 9. Salinan Keputusan PAK Terakhir (bila sudah memiliki Jabatan Fungsional); 10. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir (bila sudah memiliki pangkat); 11. Salinan Surat Keputusan Pangkat Terakhir; 12. Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi/Fakultas; 13. Daftar Hadir Anggota Senat; 14. Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah; 15. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah;

3


16. Bukti Unggah Penelitian yang dipublikasikan pada Portal Jurnal/Perguruan Tinggi/Portal Kopertis/Portal Lainnya; 17. Penilaian Prestasi Kerja dari Pimpinan PTS 1 Tahun Terakhir; 18. Salinan Surat Keputusan/Surat Keterangan Pemberian Tugas Belajar/Izin Belajar (Bagi Dosen Yang Telah Menyelesaikan Studi Lanjut); 19. Salinan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali, (Bagi Dosen Yang Telah Menyelesaikan Studi Lanjut Dengan Status Tugas Belajar); 20. Fotocopy Sertifikat Pendidik (Bagi Yang Telah Memiliki); 21. Kartu NIDN (Print Out dari Laman http://forlap.dikti.go.id); 22. Salinan Kepala BKN Tentang Penetapan NIP Baru (bagi Dosen PNS Dpk); 23. Salinan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), bagi Dosen PNS Dpk; 24. Mata Kuliah/Bidang Keahlian yang Diampu, Karya Ilmiah Yang Dihasilkan, dan Penempatan (Homebase) Harus Sesuai dengan Bidang Ilmu Pada Ijazah Terakhir; 25. Pengangkatan Pertama Dosen Dalam Jabatan Akademik : a. Asisten Ahli : 1) Memiliki Ijazah Magister Atau Yang Sederajat Dari Perguruan Tinggi Dan/Atau Program Studi Terakreditasi Sesuai Dengan Bidang Ilmu Penugasan; 2) Pangkat Paling Rendah Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/B Bagi PNS. b. Lektor : 1) Memiliki Ijazah Doktor Atau Yang Sederajat Dari Perguruan Tinggi dan/Atau Program Studi Terakreditasi Sesuai Dengan Bidang Ilmu Penugasan;

4


2) Pangkat Paling Rendah Penata, Golongan Ruang III/C Bagi PNS. c. Nilai Prestasi Kerja Paling Kurang Bernilai Baik Dalam 1 Tahun Terakhir; d. Melaksanakan Tugas Mengajar Paling Singkat 1 Tahun; e. Mempunyai Paling Sedikit 1 Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Pada Jurnal Ilmiah Nasional Sebagai Penulis Pertama; f. Melaksanakan Paling Sedikit 1 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; g. Telah Memenuhi Paling Sedikit 10 Angka Kredit Di Luar Angka Kredit Ijazah Yang Dihitung Sejak Yang Bersangkutan Melaksanakan Tugas Sebagai Dosen Tetap Termasuk Angka Kredit Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan. 26. Kenaikan Jabatan Akademik dari Asisten Ahli ke Lektor, dan Kenaikan Pangkat Dalam Lingkup Jabatan Yang Sama: a. Paling Singkat 2 Tahun Menduduki Jabatan Terakhir Atau Dalam Pangkat Terakhir; b. Telah Memenuhi Angka Kredit Yang Dipersyaratkan Baik Secara Kumulatif Maupun Setiap Unsur Kegiatan Pada Lingkup Jabatan Tersebut : 1) Pendidikan ≥ 45%; 2) Penelitian ≥ 35%; 3) Pengabdian Kepada Masyarakat ≤ 10%; 4) Penunjang Tri Dharma ≤ 10%. c. Memiliki Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah Nasional Sebagai Penulis Pertama; 27. Memiliki Kinerja, Integritas, Etika Dan Tata Krama, Serta Tanggung Jawab Yang Dibuktikan Dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas Bagi Universitas/Institut Atau Senat Perguruan Tinggi Bagi Sekolah Tinggi/Politeknik Dan Akademi.

5


II.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1

2

Pimpinan PTS

Sekretaris Pelaksana

Koordinator

3

5 4 Hasil Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7. 8.

Tim Penilai Jabatan Akademik


Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Menyampaikan Surat Permohonan Tertulis Ditujukan Kepada Koordinator; Koordinator Mendisposisikan Surat Permohonan Kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana Mendisposisikan Surat Permohonan Kepada Kepala Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Ketenagaan; Kepala Bidang Akademik, Kemahasiswaan Dan Ketenagaan Mendisposisikan Surat Permohonan Kepada Kepala Seksi Ketenagaan; Pegawai Yang Ditunjuk Melaksanakan Tugas Memberikan Berkas Usulan Kepada Tim Penilai Jabatan Akademik Yang Ditunjuk Untuk Dilakukan Penilaian; Tim Penilai Jabatan Akademik Yang Ditunjuk Menyampaikan Hasil Penilaian Terhadap Berkas Yang Diusulkan Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta; Pegawai Yang Ditunjuk Melaksanakan Tugas Membuat PAK Jabatan Akademik; Pejabat/Pegawai Yang Ditunjuk Melaksanakan Tugas Menyampaikan Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.

6


III.

Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 40 hari kerja.

IV.

Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya.

V.

Produk Pelayanan Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Akademik Asisten Ahli/Lektor.

VI.

Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38 Bandung atau melalui: Telepon : 022 – 7275630 Faksimili : 022 – 7207812 E-mail : [email protected]

7


STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI JABATAN AKADEMIK DOSEN LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR

I.

Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (Rektor/Ketua/Direktur) yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV; 2. Salinan Surat Keputusan PNS (bagi Dosen PNS Dpk) / Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Yayasan; 3. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, Disahkan Pejabat yang Berwenang (legalisir); 4. Asli DUPAK yang Telah Ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang; 5. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran dan Bukti Kinerja; 6. Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Bukti Kinerja; 7. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dan Bukti Kinerja; 8. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dan Bukti Kinerja; 9. Salinan Keputusan PAK Terakhir; 10. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir 11. Salinan Surat Keputusan Pangkat Terakhir; 12. Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi/Fakultas; 13. Daftar Hadir Anggota Senat; 14. Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah; 15. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah; 16. Hasil Penilaian Peer Review (Sejawat/Sebidang) Penelitian;

8


17.

18. 19.

20.

21. 22. 23. 24.

25.

26.

Bukti Unggah Penelitian yang dipublikasikan pada Portal Jurnal/Perguruan Tinggi/Portal Kopertis/Portal Lainnya; Penilaian Prestasi Kerja dari Pimpinan PTS 1 Tahun Terakhir; Salinan Surat Keputusan/Surat Keterangan Pemberian Tugas Belajar/Izin Belajar (Bagi Dosen Yang Telah Menyelesaikan Studi Lanjut); Salinan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali, (Bagi Dosen Yang Telah Menyelesaikan Studi Lanjut Dengan Status Tugas Belajar); Fotocopy Sertifikat Pendidik Kartu NIDN (Print Out dari Laman http://forlap.dikti.go.id); Salinan Kepala BKN Tentang Penetapan NIP Baru (bagi Dosen PNS Dpk); Salinan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), bagi Dosen PNS Dpk; Mata Kuliah/Bidang Keahlian yang Diampu, Karya Ilmiah Yang Dihasilkan, dan Penempatan (Homebase) Harus Sesuai dengan Bidang Ilmu Pada Ijazah Terakhir;; Kenaikan Reguler Jabatan Akademik, Pangkat dan Loncat Jabatan : a. Ke Lektor Kepala : 1) Memiliki Ijazah Magister Atau Ijazah Doktor Yang Sederajat Dari Perguruan Tinggi Dan/Atau Program Studi Terakreditasi Sesuai Dengan Bidang Ilmu Penugasan. (Khusus Kenaikan Jabatan Ke Lektor Kepala Secara Loncat Jabatan Harus Berijazah Doktor); 2) Paling Singkat 2 (Dua) Tahun Menduduki Jabatan Lektor / Asisten Ahli (Khusus Loncat Jabatan Dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala);

9


3)

4)

Telah Memenuhi Angka Kredit Yang Dipersyaratkan Baik Secara Kumulatif Maupun Setiap Unsur Kegiatan Pada Lingkup Jabatan Tersebut : 1) Pendidikan ≥ 40%; 2) Penelitian ≥ 40%; 3) Pengabdian Kepada Masyarakat ≤ 10%; 4) Penunjang Tri Dharma ≤ 10%. Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan : a) Memiliki Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Atau Internasional Sebagai Penulis Pertama Bagi Yang Memiliki Kualifikasi Akademik Doktor (S3); b) Memiliki Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah Internasional Atau Internasional Bereputasi Sebagai Penulis Pertama Bagi Yang Memiliki Kualifikasi Akademik Magister (S2); c) Memiliki Paling Sedikit 2 Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Pada Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi Sebagai Penulis Pertama (Khusus Loncat Jabatan Dari Asisten Ahli Ke Lektor Kepala); d) Memiliki Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah Nasional Dan/Atau Internasional Sebagai Penulis Utama (Khusus Kenaikan Pangkat Dalam Lingkup Jabatan Lektor Kepala).

10


b.

Ke Guru Besar : 1) Memiliki Ijazah Doktor Atau Yang Sederajat Dari Perguruan Tinggi dan/Atau Program Studi Terakreditasi Sesuai Dengan Bidang Ilmu Penugasan; 2) Paling Singkat 2 (Dua) Tahun Menduduki Jabatan Lektor Kepala / Lektor (Khusus Loncat Jabatan Dari Lektor Ke Guru Besar); 3) Paling Singkat 3 Tahun Setelah Memperoleh Ijazah Doktor (S3) (Khusus Kenaikan Jabatan Ke Profesor); 4) Memiliki Pengalaman Kerja Sebagai Dosen Tetap Paling Singkat 10 Tahun (Khusus Kenaikan Jabatan Ke Profesor); 5) Telah Memenuhi Angka Kredit Yang Dipersyaratkan Baik Secara Kumulatif Maupun Setiap Unsur Kegiatan Pada Lingkup Jabatan Tersebut : a) Pendidikan ≥ 35%; b) Penelitian ≥ 45%; c) Pengabdian Kepada Masyarakat ≤ 10%; d) Penunjang Tri Dharma ≤ 10%. 6)

Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan : a) Memiliki Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi Sebagai Penulis Pertama; b) Memiliki Paling Sedikit 4 Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Pada Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi Sebagai Penulis Pertama (Khusus Loncat Jabatan Dari Lektor Ke Guru Besar);

11


c)

Memiliki Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Sebagai Penulis Utama (Khusus Kenaikan Pangkat Dalam Lingkup Jabatan Guru Besar). Memiliki Kinerja, Integritas, Etika Dan Tata Krama, Serta Tanggung Jawab Yang Dibuktikan Dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas Bagi Universitas/Institut Atau Senat Perguruan Tinggi Bagi Sekolah Tinggi/Politeknik Dan Akademi.

II.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1

2

Pimpinan PTS


Koordinator

3 4

5

Operator SIMPAK

Tim Penilai


6

Penyampaian Secara Online ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti

1. 2. 3.

4.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Ketenagaan; Tim penilai jabatan akademik yang ditunjuk melaksanakan tugas melakukan penilaian angka kredit

12


5.

6.

terhadap berkas yang diusulkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta; Tim penilai jabatan akademik yang ditunjuk menyampaikan hasil penilaian jabatan akademik ke Operator SIMPAK; Operator SIMPAK menyampaikan secara online melalui laman pakdikti.go.id ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti.

III.


IV.


V.

Produk Pelayanan Surat rekomendasi usulan jabatan akademik dosen ke Lektor Kepala atau Profesor.

VI.


13


STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI BEASISWA DOSEN I.

Persyaratan A. BUDI-Dalam Negeri : 1. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS untuk Memperoleh Beasiswa Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI)-DN Ditjen Sumberdaya IPTEK dan DIKTI yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV; 2. Surat Ijin Belajar dari Pimpinan PTS; 3. Kartu Pendaftaran Beasiswa BUDI-DN Yang Diunduh Pada Laman http://budi.ristekdikti.go.id; 4. Salinan Surat Keputusan PNS (bagi Dosen PNS Dpk) / Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Yayasan; 5. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, Disahkan Pejabat yang Berwenang (legalisir); 6. Salinan Surat Keputusan dan PAK Jabatan Terakhir (Bagi Yang Memiliki); 7. Batas Usia Penerima Adalah 45 Tahun Untuk S2 Dan 50 Tahun Untuk S3 Terhitung Per Desember Tahun Berjalan (Dibuktikan Salinan KTP) 8. Surat Perjanjian/Surat Pernyataan Untuk Mengabdi Ke Perguruan Tinggi Tempat Bekerja Selama 1n+1 Tahun Setelah Selesai Studi; 9. Surat Pernyataan Pelamar Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI)-DN Ditjen Sumberdaya IPTEK dan DIKTI; 10. Surat Pernyataan Penugasan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI)-DN Ditjen Sumberdaya IPTEK dan DIKTI yang ditandatangani Pimpinan; 11. Bukti Formulir Pendaftaran dari PTN Penyelenggara Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI)-DN Ditjen Sumberdaya IPTEK dan DIKTI;

14


12. Kartu NIDN (Print Out http://forlap.dikti.go.id); 13. SK Status/BAN PT Program Ditempatkan di PTS; B.

dari

Laman

Studi

Pelamar

BUDI-Luar Negeri : 1. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS untuk Memperoleh Beasiswa Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI)-DN Ditjen Sumberdaya IPTEK dan DIKTI yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV; 2. Surat Ijin Belajar dari Pimpinan PTS; 3. Kartu Pendaftaran Beasiswa BUDI-LN Yang Diunduh Pada Laman http://budi.ristekdikti.go.id; 4. Salinan Surat Keputusan PNS (bagi Dosen PNS Dpk) / Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Yayasan; 5. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, Disahkan Pejabat yang Berwenang (legalisir); 6. Salinan Surat Keputusan dan PAK Jabatan Terakhir (Bagi Yang Memiliki); 7. Batas Usia Pelamar Tidak Melebihi 47 Tahun Ketika Mendaftar Beasiswa (Dibuktikan Salinan KTP); 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pulang Ke Perguruan Tinggi Asal Di Indonesia Setelah Menyelesaikan Studi Di Luar Negeri Dan Menjalankan Ikatan Dinas Sekurang-Kurangnya 2n+1; 9. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa Lain; 10. Surat Pernyataan Penugasan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI)-DN Ditjen Sumberdaya IPTEK dan DIKTI yang ditandatangani Pimpinan; 11. Bukti Formulir Pendaftaran Ke PT-LN Yang Bekerjasama Dengan Ditjen Sumberdaya IPTEK Dan DIKTI / Melampirkan LOA (Letter Of

15


Acceptance) Tanpa Syarat (Unconditional) Dari Perguruan Tinggi Yang Dituju; 12. Kartu NIDN (Print Out dari Laman http://forlap.dikti.go.id); 13. SK Status/BAN PT Program Studi Pelamar Ditempatkan di PTS; II.


1

Pimpinan PTS


Koordinator

3 5

4

Surat Rekomendasi Beasiswa Dosen

1. 2. 3.

4. 5.


Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Ketenagaan; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan surat rekomendasi beasiswa dosen; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat rekomendasi beasiswa dosen kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.

16


III.


IV.


V.

Produk pelayanan Surat rekomendasi beasiswa dosen.

VI.


17

Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama

STANDAR PELAYANAN ALIH BINA PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) I.

Persyaratan 1. Surat Permohonan/Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta dan Ketua Badan Penyelenggara (Asli); 2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara (beserta perubahannya) yang telah disahkan oleh Kemenkumham (Salinan Pindai Berwarna); 3. SK Ijin Pendirian PTS dari Kementerian Asal (Salinan Pindai Berwarna); 4. SK Perpanjangan Izin Program Studi dari Kementerian Asal (Salinan Pindai Berwarna); 5. SK Akreditasi Prodi dari Lembaga Kompeten Asal (Salinan Pindai Berwarna); 6. Surat Pengantar dari Kementerian Asal (Salinan Pindai Berwarna); 7. Berita Acara dan Daftar Hadir dari Yayasan (Salinan Pindai Berwarna); 8. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Akademik (Salinan Pindai Berwarna); 9. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Mahasiswa (Salinan Pindai Berwarna). 10. Persyaratan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

II.


Pemohon (Pimpinan PTS)


Koordinator

3 5

4

Petugas Melakukan Desk Evaluasi dan Visitasi

Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi

18


1. Ketua Badan Penyelenggara/Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat pengantar/permohonan usulan disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV; 2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV; 3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi; 4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan desk evaluasi dan visitasi; 5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat pertimbangan yang telah disahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV kepada Ketua Badan Penyelenggara dan Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta. III.

Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 30 hari kerja (disesuaikan dengan jadwal Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI).

IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya. V.

Produk Pelayanan Surat rekomendasi/pertimbangan.

VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38 Bandung atau melalui: Telepon : 022 – 7275630 Faksimili : 022 – 7207812 E-mail : [email protected]

19


STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN NAMA BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) I.

Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Ketua Badan Penyelenggara (Asli); 2. Berita Acara dan Daftar Hadir dari Badan Penyelenggara (Salinan Pindai Berwarna); 3. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Perguruan Tinggi (Salinan Pindai Berwarna); 4. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Mahasiswa (Salinan Pindai Berwarna); 5. Surat Pernyataan di atas materai Rp6.000,- ditandatangani oleh Ketua Pembina Badan Penyelenggara yang Bertanggung Jawab Terhadap Perubahan Nama Badan Penyelenggara (Salinan Pindai Berwarna); 6. Surat Pernyataan Ketua Badan Penyelenggara bermaterai Rp.6.000,- yang menyatakan (Salinan Pindai Berwarna): a. Badan Penyelenggara tidak dalam sengketa dengan pihak mana pun; b. Tidak terjadi alih kelola dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru. 7. PTS Pemohon merupakan PTS yang taat azas; 8. PTS perlu memberikan alasan Perubahan Nama dari Badan Penyelenggara atau Kemenkumham. 9. Persyaratan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

II.


Pemohon (Ketua Yayasan)


Koordinator

3 5

4

Petugas Melakukan Desk Evaluasi dan Visitasi


20


1.

2. 3.

4. 5.

Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat pengantar/permohonan usulan disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV; Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan desk evaluasi; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat pertimbangan yang telah disahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV kepada Ketua Badan Penyelenggara PTS dan Pemimpin PTS.

III.


IV.


V.


VI.

Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38 Bandung atau melalui: Telepon : 022 – 7275630 Faksimili : 022 – 7207812 Email : [email protected]

21


STANDAR PELAYANAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI SWASTA

I.

Persyaratan 1. Surat pengantar/permohonan alih kelola, yang disusun oleh badan penyelenggara yang akan menerima alih kelola PTS dialamatkan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV (Asli); 2. Surat permohonan alih kelola PTS yang disusun oleh badan penyelenggara yang akan menerima alih kelola PTS dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti; 3. Akta Notaris Pendirian badan Penyelenggara yang akan mengalihkelolakan PTS, beserta semua perubahan yang telah dilakukan; 4. Akta Notaris Pendirian badan penyelenggara yang akan menerima alih kelola PTS, beserta semua perubahan yang telah dilakukan; 5. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara yang akan mengalihkelolakan PTS sebagai badan hukum; 6. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara yang akan menerima alih kelola PTS sebagai badan hukum; 7. Semua Surat Keputusan Izin Pendirian PTS dan Surat Keputusan Izin Pembukaan Prodi pada setiap prodi pada berbagai program pendidikan PTS yang akan dialihkelolakan; 8. Akta Notaris tentang: a. Kesepakatan alih kelola PTS antara badan penyelenggara yang akan mengalihkelolakan PTS dengan badan penyelenggara yang menerima alih kelola PTS; atau b. Kesepakatan alih kelola PTS antar seluruh anggota organ-organ badan penyelenggara yang akan

22


9.

10. 11. 12.

13.

14. 15.

16.

mengalihkelolakan PTS dengan seluruh anggota organ-organ badan penyelenggara yang akan menerima alih kelola PTS; Sertifikat status lahan kampus PTS yang akan dialihkelolakan atas nama Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola, atau perjanjian sewa menyewa lahan; Laporan keuangan badan penyelenggara PTS yang akan menerima alih kelola; Surat bukti kepemilikan dana badan penyelenggara PTS yang akan menerima alih kelola; PTS yang dialihkelolakan telah memiliki izin pendirian PTS dan izin pembukaan setiap prodi pada berbagai program pendidikan; PTS yang dialihkelolakan telah memiliki status dan peringkat terakreditasi untuk setiap prodi pada berbagai program pendidikan dan perguruan tinggi; Domisili PTS yang dialihkelolakan tidak berubah; Nisbah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK berbanding mahasiswa untuk setiap program studi pada berbagai program pendidikan terpenuhi, yaitu : a. 1 : 30 untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik kehutanan dan lingkungan, kesehatan , dan transportasi) ; atau b. 1 : 45 untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); Memiliki statuta PTS yang sah dengan susunan organisasi dan tata kerja PTS yang terdiri atas 5 (lima unsur, yaitu : a. Penyusunan kebijakan; b. Pelaksana akademik;

23


c. Pengawas dan penjaminan mutu; d. Penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. Pelaksana administrasi atau tata usaha. 17. Memiliki lahan untuk kampus PTS yang akan dialihkelolakan berada dalam 1 (satu) hamparan dengan luas paling sedikit : a. 10.000 (sepuluh ribu) m2 untuk universitas; b. 8000 (delapan ribu) m2 untuk Institut; c. 5000 (lima ribu)m2 untuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademik; Dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Dalam hal ini status hak atas lahan belum atas nama Badan penyelenggara, diperkenankan membuat perjanjian sewa menyewa lahan dengan pihak pemegang hak atas lahan, dengan ketentuan: a. luas lahan sebagaimana disebutkan di atas ; b. perjanjian sewa menyewa dibuat dihadapan notaris; c. memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang han atas lahan; d. jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta berlaku; 18. Memiliki sarana dan prasarana yang terdiri atas: a. Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m2 per mahasiswa; b. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per orang; c. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;

24


d.

Ruang perpustakaan paling sedikit 2000 (dua ratus)m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa; e. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi; f. Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap program studi; dan g. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan. II.

Sistem , Mekanisme, dan Prosedur

1 Pemohon (Badan Penyelenggara PTS)


Koordinator

3 5

4

Tim Ahli Melakukan Desk Evaluasi, Presentasi, Visitasi dan Surat Perimbangan

1.

2.


Ketua Badan Penyelenggara yang akan menerima alih kelola menyampaikan surat permohonan usulan disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV;

25


3.

4.

5.

Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem informasi; Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi membentuk Tim Ahli sesuai arahan Koordinator untuk melakukan kajian/telaah, evaluasi, dan visitasi; Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat rekomendasi/pertimbangan yang telah disahkan melalui mekanisme Rapat Pleno oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV kepada Ketua Badan Penyelenggara yang akan menerima alih kelola PTS.

III.

Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 20 hari kerja (disesuaikan dengan jadwal Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI)

IV.

Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya

V.

VI.

Produk Pelayanan Surat rekomendasi/pertimbangan Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H. H. Mustafa No. 38 Bandung atau melalui: Telepon : 022-7275630 Faksimili : 022-7207812 E-mail : [email protected]

26


STANDAR PELAYANAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) BARU I.

Persyaratan 1. Surat pengantar/permohonan pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS dialamatkan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV (Asli); 2. Surat usul pendirian PTS yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti; 3. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan beserta semua perubahan yang dilakukan; 4. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari PTS yang akan didirikan; 5. Sertifikat status lahan calon kampus PTS atas nama Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan, atau perjanjian sewa menyewa lahan; 6. Studi kelayakan pendirian PTS beserta lampiran yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan; 7. Instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara; 8. Instrumen akreditasi pembukaan prodi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi; 9. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara; 10. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan). 11. Memenuhi syarat minimum akreditasi prodi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi; 12. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan:

27


a.

Paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan b. Tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan; 13. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan; 14. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, dengan kualifikasi: a. paling rendah berijazah Magister atau Magister Terapan atau Spesialis 1 untuk Program Diploma, dan Magister atau Spesialis 1 untuk Program Sarjana, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan didirikan; b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan; c. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu; d. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; e. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan /atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan f. bukan Pegawai negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara; 15. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi: a. paling rendah berijazah Diploma Tiga;

28


b.

berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai tenaga kependidikan pada PTS yang akan didirikan; dan c. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu; 16. Organisasi dan tata kerja PTS memiliki 5 (lima) unsur, yaitu: a. penyusunan kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. 17. Lahan untuk kampus PTS ayang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit : a. 10.000 m2 untuk Universitas; b. 8000 m2 untuk institut; c. 5000 m2 untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi; dengan status Hak milik Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Dalam hal status hak atas lahan belum atas nama Badan Penyelenggara, diperkenankan membuat perjanjian sewa menyewa lahan dengan pihak pemegang hak atas lahan, dengan ketentuan: a. luas lahan sebagaimana disebutkan di atas; b. perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris; c. memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan; d. jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

29


18. Menyediakan sarana dan prasarana terdiri atas: a. Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m2 per mahasiswa; b. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per orang; c. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang; d. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa; e. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi; f. Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan g. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; h. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan 19. Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. II.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1 Pemohon (Badan Penyelenggara PTS)


Koordinator

3 5

4



30


1.

2. 3.

4.

5.

IV.

V. VI. VII.

Ketua Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS menyampaikan surat permohonan usulan disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV; Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem informasi; Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi membentuk Tim Ahli sesuai arahan Koordinator untuk melakukan kajian/telaah, evaluasi, dan visitasi; Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat rekomendasi/pertimbangan yang telah disahkan melalui mekanisme Rapat Pleno oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV kepada Ketua Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS.

Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 20 hari kerja (disesuaikan dengan jadwal Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI) Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya Produk Pelayanan Surat rekomendasi/pertimbangan Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H. H. Mustafa No. 38 Bandung atau melalui: Telepon : 022-7275630 Faksimili : 022-7207812 E-mail : [email protected]

31


STANDAR PELAYANAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)

I.

Persyaratan 1. Surat pengantar/permohonan usul penambahan prodi dari Pemimpin PTS kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV (Asli); 2. Surat persetujuan penambahan prodi dari Badan penyelenggara PTS; 3. Surat pertimbangan penambahan prodi dari Senat Perguruan Tinggi Swasta; 4. Akta Notaris Pendirian Badan penyelenggara dari PTS yang akan membuka prodi beserta semua perubahan yang telah dilakukan; 5. Dokumen Keputusan dari puhak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan pembukaan prodi sebagai badan hukum; 6. Surat Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian PTS atau Perubahan bentuk PTS yang akan menambah prodi; 7. Rencana Strategis dari PTS yang akan menambah prodi; 8. Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen akreditasi prodi dari BAN-PT/LAM (satu instrumen akreditasi untuk setiap prodi yang akan ditambahkan) yang sudah diisi oleh Pemimpin PTS; 9. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan). Pembukaan Prodi Baru 1. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan atau hasil perubahan bentuk: a. paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan

32


b. tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan atau diubah bentuknya; c. Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi; d. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi pada Program Diploma dan Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perudang-undangan, dengan kualifikasi: 1) paling rendah berijazah Magister atau Spesialis 1 dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka; 2) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan memebuka Program Studi; 3) bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu; 4) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTS yang akan menambah program studi, sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial, dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam; 5) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; lain

33


6) bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara bagi dosen program studi yang akan dibuka di PTS. e. Program Studi dikelola oleh Unit Pengelola program Studi dengan organisasi dan tata kerja yang disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara. Pembukaan Prodi sebagai penambahan Prodi pada PTS: 1. Memenuhi syarat minimum akreditasi prodi sesuai standar nasional pendidikan tinggi; 2. Rencana penambahan prodi telah dicantumkan dalam Rencana Strategis PTS yang bersangkutan; 3. Penambahan program studi pada Program Diploma di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi, tidak boleh: a. menyebabkan jumlah Program Diploma melebihi 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan b. tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan menambah program studi; 4. Prodi pada Program Magister atau Program Magister Terapan dapat diselenggarakan setelah prodi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 5. Prodi pada Program Doktor atau Program Doktor Terapan dapat diselenggarakan setelah prodi sebidang pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 6. Dalam hal Program Magsiter atau Program Magister Terapan merupakan Program Magister atau Program Magister Terapan Multidisiplin, maka paling sedikit 2

34


(dua) prodi relevan pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan; 7. Dalam hal Program Doktor atau Program Doktor Terapan merupakan Program Doktor atau Program Doktor Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) prodi yang relevan pada Program Magister atau Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit 8 atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan; 8. Program Profesi dapat diselenggarakan setelah prodi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan; 9. Kurikulum prodi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi; 10. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap prodi, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan:  Pada Program Diploma dan Program Sarjana dengan kualifikasi: a. paling rendah berijazah Magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka; b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan menambah program studi; c. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu; d. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor

35


Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTS yang akan menambah program studi, sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial, dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam; e. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; lain f. bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara bagi dosen program studi yang akan dibuka di PTS;  Pada Program Magister dan Magister Terapan, dengan kualifikasi: a. paling rendah berijazah Doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka; b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan menambah Program Studi; c. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu; d. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khsusus pada Program Studi lain di PTS yang akan menambah Program Studi, sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan yang ditinggalkan, tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengatahuan sosial, dan 1 (satu) :20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengatahuan alam;

36


e. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan adminsitrasi pangkal instansi lain; dan f. bukan Pegawai Negeri Sipil /Aparatur Sipil Negara bagi Dosen Program Studi yang akan dibuka di PTS;  Pada Program Doktor dan Doktor Terapan, dengan kualifikasi : a. paling rendah berijazah Doktor atau Doktor Terapan dalam bidang ilmu penegtahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka; b. paling sedikit 2 (dua) dosen memiliki jabatan fungsional Guru Besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka; c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan menambah Program Studi, kecuali yang berjabatan fungsuinal Guru Besar; d. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jan per minggu; e. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khsusus pada Program Studi lain di PTS yang akan menambah Program Studi, sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan yang ditinggalkan, tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengatahuan sosial, dan 1 (satu) :20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengatahuan alam; f. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau

37


bukan pegawai tetap pada satuan adminsitrasi pangkal instansi lain; dan g. bukan Pegawai Negeri Sipil /Aparatur Sipil Negara bagi Dosen Program Studi yang akan dibuka di PTS;  Pada Program Profesi dengan kualifikasi : a. paling rendah berijazah dan bersertifikat profesi atau berijazah Magister atau Spesialis I dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka; b. memiliki pengalaman praktek profesi atau spesialis; c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan menambah Program Studi; d. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu; e. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khsusus pada Program Studi lain di PTS yang akan menambah Program Studi, sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan yang ditinggalkan, tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengatahuan sosial, dan 1 (satu) :20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengatahuan alam; f. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan adminsitrasi pangkal instansi lain; dan g. bukan Pegawai Negeri Sipil /Aparatur Sipil Negara bagi Dosen Program Studi yang akan dibuka di PTS;  Pada Program Spesialis dengan kualifikasi :

38


a. paling rendah berijazah dan bersertifikat spesialis atau berijazah Doktor dalam bidang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka; b. memiliki pengalaman praktek spesialis paling sedikit 2 tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis; c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan menambah Program Studi; d. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu; e. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khsusus pada Program Studi lain di PTS yang akan menambah Program Studi, sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan yang ditinggalkan, tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengatahuan sosial, dan 1 (satu) :20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengatahuan alam; f. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan adminsitrasi pangkal instansi lain; dan g. bukan Pegawai Negeri Sipil /Aparatur Sipil Negara bagi Dosen Program Studi yang akan dibuka di PTS;

39


II.


Pemohon (Pimpinan PTS)


Koordinator

3 5

4


1.

2. 3.

4.

5.


Pimpinan PTS (Rektor, Ketua, Direktur) menyampaikan surat permohonan usulan disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV; Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem informasi; Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi membentuk Tim Ahli sesuai arahan Koordinator untuk melakukan kajian/telaah, evaluasi, dan visitasi; Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat rekomendasi/pertimbangan yang telah disahkan melalui mekanisme Rapat Pleno oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV kepada pimpinan PTS.

40


III.


IV.


V.

Produk Pelayanan Surat rekomendasi/pertimbangan

VI.

Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H. H. Mustafa No. 38 Bandung atau melalui: Telepon : 022-7275630 Faksimili : 022-7207812 E-mail : [email protected]

41


STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)

I.

Persyaratan 1. Surat pengantar/permohonan perubahan bentuk dari PTS lama ke PTS baru yang akan dibentuk, yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk dialamatkan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV (Asli); 2. Surat usul perubahan bentuk dari PTS lama ke PTS baru yang akan dibentuk, yang disusun oleh badan penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti (Salinan Pindai Berwarna); 3. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk, beserta semua perubahan yang telah dilakukan; 4. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum dari PTS baru yang akan dibentuk; 5. Sertifikat status lahan kampus PTS baru yang akan dibentuk atas nama badan penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk, atau perjanjian sewa menyewa lahan (Salinan Pindai Berwarna); 6. Studi kelayakan perubahan PTS beserta lampiran yang disusun oleh badan penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk; 7. Instrumen akreditasi perubahan bentuk dari BAN-PT yang sudah diisi oleh badan penyelenggara; 8. Instrumen akreditasi pembukaan prodi baru dari BAN-PT pada PTS baru yang akan dibentuk yang sudah diisi oleh badan penyelenggara, satu instrumen pembukaan prodi untuk setiap prodi;

42


9. 10. 11. 12.

13.

14. 15.

16. 17.

Laporan keuangan badan penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk; Surat bukti kepemilikan dana badan penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk; Semua Surat Keputusan Izin Pendirian PTS lama dan Surat Keputusan Izin Pembukaan Prodi pada PTS lama; Surat kesepakatan dua badan penyelenggara atau lebih (pengelola PTS) untuk menggabungkan PTS di bawah pengelola PTS baru baik oleh salah satu badan penyelenggara atau badan penyelenggara yang baru dibentuk (akta notaris); Surat Pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait, apabila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Memenuhi syarat minimum akreditasi prodi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi; Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan: a. Paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan b. Tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan; Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan; Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, dengan kualifikasi: a. paling rendah berijazah Magister atau Magister Terapan atau Spesialis 1 untuk Program Diploma, dan Magister atau Spesialis 1 untuk Program Sarjana, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan didirikan;

43


b.

berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan; c. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu; d. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; e. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan /atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan f. bukan Pegawai negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara; 18. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi: a. paling rendah berijazah Diploma Tiga; b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai tenaga kependidikan pada PTS yang akan didirikan; dan c. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu; 19. Organisasi dan tata kerja PTS memiliki 5 (lima) unsur, yaitu: a. penyusunan kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. 20. Lahan untuk kampus PTS ayang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit : a. 10.000 m2 untuk Universitas; b. 8000 m2 untuk institut; c. 5000 m2 untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;

44


dengan status Hak milik Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Dalam hal status hak atas lahan belum atas nama Badan Penyelenggara, diperkenankan membuat perjanjian sewa menyewa lahan dengan pihak pemegang hak atas lahan, dengan ketentuan: 1) luas lahan sebagaimana disebutkan di atas; 2) perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris; 3) memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan; 4) jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 21. Menyediakan sarana dan prasarana terdiri atas: a. Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m2 per mahasiswa; b. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per orang; c. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang; d. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa; e. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi; f. Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan

45


g.

Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan 22. Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. II.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1 Pemohon (Badan Penyelenggara PTS)


Koordinator

3 5

4


1.

2. 3.

4.

5.


Ketua Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan perubahan bentuk PTS menyampaikan surat permohonan usulan disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV; Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem informasi; Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi membentuk Tim Ahli sesuai arahan Koordinator untuk melakukan kajian/telaah, evaluasi, dan visitasi; Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat rekomendasi/pertimbangan yang telah disahkan melalui

46


mekanisme Rapat Pleno oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV kepada Ketua Badan Penyelenggara yang mengusulkan perubahan bentuk PTS. III.


IV.


V.

Produk Pelayanan Surat rekomendasi/pertimbangan

VI.

Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H. H. Mustafa No. 38 Bandung atau melalui: Telepon : 022-7275630 Faksimili : 022-7207812 E-mail : [email protected]

47


STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN MASALAH PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) TIDAK TAAT AZAS

I.

Persyaratan 1. Surat pengaduan dari masyarakat/lembaga; 2. Surat Keterangan/Dokumen/Laporan terkait permasalahan yang dihadapi oleh PTS sebagai berikut: a. Bagi PTS yang memiliki permasalahan pelaporan PDDikti, menyerahkan dokumen akademik sejumlah semester yang dilalaikan (Asli). b. Bagi PTS memiliki permasalahan pada nisbah dosen tetap, menyerahkan Rencana Penanganan Nisbah Dosen Tetap terhadap Mahasiswa (Asli). c. Bagi PTS yang memiliki masalah pelanggaran akademik, Pimpinan PTS membuat Pernyataan penghentian Kelas Jauh, Pemindahan Mahasiswa, pencabutan gugatan dosen/mahasiswa, penghentian program studi tanpa izin (Asli). d. Bagi PTS yang memiliki permasalahan konflik/sengketa hukum, menyerahkan Keputusan Pengadilan Tertinggi, SK Kemkumham terbaru, Berita Acara Islah (Legalisir Basah). 3. Pakta Integritas/Surat Pernyataan bahwa tidak akan mengulangi pelanggaran yang telah terjadi dan siap menerima segala jenis sanksi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Salinan Pindai Berwarna).

48


II.


1 Masyarakat/ Lembaga


Koordinator

3 4

5 Penyampaian Hasil Klarifikasi ke Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti

Tim Ahli Melakukan analisis, visitasi, monitoring, evaluasi dan Klarifikasi


1. Masyarakat/Lembaga menyampaikan surat pengaduan ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV; 2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV; 3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi; 4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi menunjuk Pejabat/pegawai untuk melakukan desk evaluasi, visitasi, dan Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagai dasar penyelesaian permasalahan; 5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan hasil klarifikasi yang telah disahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV kepada Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti. III.

Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 30 hari kerja (disesuaikan dengan jadwal Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti).

IV.


49


V.


VI.


50


STANDAR PELAYANAN PENGEMBANGAN KAMPUS DAN PERKULIAHAN DI LUAR DOMISILI

I.

Persyaratan 1. Surat Permohonan dari Pemimpin PTS dan Ketua Badan Penyelenggara PTS (Asli); 2. Dokumen Kerja Sama/Izin dari Pemerintah Daerah setempat (Salinan Pindai Berwarna); 3. Akta Notaris Yayasan beserta seluruh Perubahannya (Salinan Pindai Berwarna); 4. Surat Pengesahan Akta Notaris Yayasan dari Kemkumham (Salinan Pindai Berwarna); 5. Surat Rekomendasi dari Pejabat Setempat yang dibubuhi Meterai Rp.6.000,- (Salinan Pindai Berwarna); 6. Sertifikat Kepemilikan Lahan atas nama yayasan atau Perjanjian Sewa maksimal 10 Tahun dengan Opsi (Salinan Pindai Berwarna); 7. Rencana Strategis Pengembangan PTS dalam jangka waktu minimal 5 tahun (Salinan Pindai Berwarna); 8. Studi Kelayakan yang memuat Peta Pendidikan Tinggi di Wilayah Pengembangannya (Salinan Pindai Berwarna); 9. Pedoman Akademik (Salinan Pindai Berwarna); 10. Sertifikat Akreditasi BAN-PT (Salinan Pindai Berwarna); 11. Daftar Sarana dan Prasarana di Lokasi baru (Salinan Pindai Berwarna); 12. Peta Lokasi (Salinan Pindai Berwarna); 13. PTS yang akan mengembangan kampus atau menyelenggarakan perkuliahan di luar domisilili merupakan PTS yang taat azas; 14. Program studi yang akan diselenggarakan di luar domisili minimal terakreditasi A.

51


II.


1 Pengusul (Pimpinan PTS)


Koordinator

3 4

5

Petugas melakukan desk evaluasi, visitasi, monitoring, evaluasi dan surat pertimbangan

1. 2. 3.

4.

5.


Pemimpin PTS menyampaikan surat klarifikasi ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV; Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi; Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi menunjuk Pejabat/pegawai untuk melakukan desk evaluasi, visitasi, Monitoring dan Evaluasi; Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat pertimbangan yang telah disahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV kepada Ketua Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta yang mengusulkan pengembangan kampus dan perkuliahan di luar domisili.

III.


IV.

Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis).

52


V.


VI.


53

Standar Pelayanan Seksi Sistem Informasi

STANDAR PELAYANAN PUBLIKASI INFORMASI

I.

Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Pemohon; 2. Draf Publikasi dari Pemohon; 3. Persetujuan Draf Publikasi dari Pimpinan Kopertis Wilayah IV.

II.


1 Pemohon (Pimpinan PTS)


Koordinator

3 4

Petugas melakukan Verifikasi Draft Publikasi


5

Publikasi tayang pada laman Kopertis IV

1. 2. 3. 4. 5.

Pemohon menyampaikan surat usulan publikasi informasi ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memverifikasi draft publikasi; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menayangkan publikasi informasi pada laman resmi Kopertis Wilayah IV yang beralamat di http://www.kopertis4.or.id.

54


III.

Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 5 hari kerja;

IV.


V.

Produk Pelayanan Tayangan informasi pada laman resmi Kopertis Wilayah IV

VI.


55


STANDAR PELAYANAN VALIDASI PERUBAHAN DATA POKOK DOSEN PADA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD DIKTI)

I.

Persyaratan 1. Persyaratan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) a. Diangkat sebagai Dosen Tetap Maksimal Berusia 58 Tahun (Permenristekdikti No 2 Tahun 2016); b. Tidak Berstatus sebagai Pegawai Tetap pada Instansi Lain, Meliputi: 1) PNS non-dosen (PNS Pemkot/Pemda, POLRI, TNI, PNS kementerian/lembaga negara selain PNS dosen); 2) Guru tetap/tidak tetap; 3) Pegawai BUMN; 4) Anggota aktif partai politik dan legislatif (DPR/MPR/DPRD/DPD); 5) Konsultan, pengacara, notaris, apoteker; 6) Status kemahasiswaannya terdaftar di PD Dikti untuk lulusan setelah tahun 2002. c. Dosen Non-PNS 1) KTP terbaru yang masih berlaku (berwarna/asli /bukan fotokopi); 2) Foto; 3) Surat Keterangan Sehat Rohani; 4) Surat Keterangan Sehat Jasmani; 5) Surat Keterangan Bebas Narkotika; 6) Surat Pernyataan dari Pimpinan PT; 7) Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi; 8) Surat Perjanjian Kerja; 9) SK sebagai Dosen Tetap Ketua Yayasan/Ketua BPH yang memuat hak dan kewajiban antara calon dosen dan yayasan;

56


d.

2.

10) Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4). Bagi lulusan PT luar negeri disertakan SK penyetaraan dari DIKTI/PTN yang ditunjuk DIKTI; 11) Jika memiliki jabatan fungsional, wajib melampirkan SK Jabatan Fungsional terakhirnya; Dosen PNS 1) Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4). Bagi Lulusan PT luar negeri disertakan SK penyetaraannya yang dikeluarkan oleh DIKTI atau PTN yang ditunjuk; 2) SK sebagai PNS/CPNS sebagai Dosen Tetap.

Persyaratan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) a. Saat diusulkan NIDK, berdasarkan Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 berusia paling tinggi: a. PNS, TNI, POLRI, Peneliti, Perekayasa, Praktisi : 64 Tahun b. Dosen Purna Tugas selain Profesor : 65 - 69 tahun c. Profesor Purna Tugas : 70 - 78 Tahun; b. KTP terbaru yang masih berlaku (berwarna/asli /bukan fotokopi); c. Foto; d. Surat Keterangan Sehat Rohani; e. Surat Keterangan Sehat Jasmani; f. Surat Keterangan Bebas Narkotika; g. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT; h. Surat Perjanjian Kerja; i. SK sebagai Dosen dengan Perjanjian Kerja; j. Surat ijin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama) atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan

57


k.

l.

m.

tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif. Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar minimum 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) SKS, yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Dosen asing : a. izin kerja di Indonesia; b. jabatan akademik paling rendah associate professor; dan c. paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi Perpanjangan NIDK : Surat Perjanjian Kerja dari Perguruan Tinggi dan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani

3.

Persyaratan Nomor Urut Pendidik (NUP) a. KTP terbaru yang masih berlaku (berwarna/asli /bukan fotokopi); b. Foto; c. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani; d. Surat Keterangan Bebas Narkotika; e. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT; f. Surat Perjanjian Kerja; g. SK sebagai Dosen Kontrak/Tidak Tetap/Instruktur /Tutor; h. Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4), bagi lulusan PT luar negeri disertakan SK penyetaraan dari DIKTI atau PTN yang ditunjuk DIKTI; i. Melampirkan SK jabatan fungsional dosen (jika ada);

4.

Perubahan Nomor Urut Pendidik (NUP) ke Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) Sama seperti mengajukan NIDN.

58


5.

Perubahan Data Dosen a. Data Pokok: Dokumen penunjang disesuaikan dengan perubahan. Contoh: (1) Untuk penambahan gelar master, wajib melampirkan ijazah S2. (2) Untuk perubahan nama, lampiran KTP atau ijazah. (3) Untuk perubahan jabatan fungsional, lampiran SK jabatan Fungsional. b. Pindah Homebase Intra PT (Intern): a. Dosen Non-PNS dan PNS PTN: SK/surat penempatan pada program studi dari pimpinan perguruan tinggi; b. Dosen PNS DPK : SK/surat mutasi yang dikeluarkan oleh Kopertis. c. Pindah Homebase Antar-PT (extern): a. Surat keterangan/SK lolos butuh dari PT lama; b. SK Dosen Tetap PT baru yang memuat hak dan kewajiban antara calon dosen dan yayasan; c. Surat pernyataan sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001; d. Rekomendasi Kopertis. Jika berbeda atau antarkopertis, surat rekomendasi Kopertis harus dikeluarkan oleh kedua Kopertis tersebut (Kopertis awal dan tujuan).

6.

Klaim Dosen a. SK Dosen Tetap; b. Ijazah Lengkap; c. KTP.

59


II.


1

Pemohon

Petugas melakukan validasi Dokumen usulan

Usulan Valid/ Tidak Valid 3

Dikti Approval

1. 2. 3.

Pemohon menyampaikan usulan secara online dalam laman forlap.dikti.go.id; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan verifikasi dan validasi data secara online dalam laman forlap.dikti.go.id Usulan yang valid menunggu proses approval oleh admin Dikti.

III.


IV.


V.

Produk Pelayanan Data valid usulan NIDN, NIDK, NUP beserta perubahan data pokok lainnya.

VI.


60


STANDAR PELAYANAN VALIDASI CALON PESERTA UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM STUDI KESEHATAN PADA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD DIKTI)

I.

Persyaratan 1. Calon Peserta Uji Kompetensi Harus Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti); 2. Calon Peserta Uji Kompetensi Harus Berstatus lulus. 3. Program Studi DIII Kebidanan: a. Beban Studi Minimal 110 SKS untuk Mahasiswa Reguler; b. Beban Studi Minimal 80 SKS untuk Mahasiswa Program Khusus. 4. Program Studi DIII Keperawatan: a. Beban Studi Minimal 110 SKS untuk Mahasiswa Reguler; b. Beban Studi Minimal 98 SKS untuk Mahasiswa Program Khusus. 5. Program Studi Pofesi Ners: a. Telah Menyelesaikan Semua Stase Profesi; b. Beban Studi yang telah diikuti 25-36 SKS.

II.


1

Pemohon

Petugas melakukan verifikasi dan validasi usulan

Usulan Valid/ Tidak Valid 3

Admin portal.uknakes.org

61


1.

2.

3.

Pemohon menyampaikan usulan secara online melalui uknakes.dikti.go.id dengan menggunakan akun user milik PTS tersebut; Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melakukan verifikasi dan validasi usulan, selanjutnya pemohon mengonfirmasi dan mengklarifikasi status calon peserta uji kompetensi tersebut; Pengajuan usulan yang valid diproses melalui persetujuan oleh admin portal.uk-nakes.org.

III.


IV.


V.

Produk Pelayanan Data valid calon peserta uji kompetensi tenaga kesehatan.

VI.


62


STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

I.

Persyaratan 1. Surat Pengantar dari pimpinan perguruan tinggi swasta 2. Informasi/data yang diminta dalam kewenangan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV

II.


1


Koordinator

Pemohon

3 6

Petugas Memberikan data dan Informasi

1. 2. 3. 4.

5.

III.

4

5

Bagian/Bidang (sesuai data/informasi yang dibutuhkan)


Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan kepada Bidang /Bagian sesuai data/informasi yang dibutuhkan; Bagian/Bidang yang bersangkutan mendisposisikan/ menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan data/informasi pelayanan publik; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data/informasi kepada pemohon.


63


IV.


V.

Produk Pelayanan Data dan informasi terkait.

VI.


64


STANDAR PELAYANAN KONSULTASI

I.

Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta; 2. Materi konsultasi secara jelas; 3. Waktu kunjungan konsultasi; 4. Nomor kontak personal yang dapat dihubungi.

II.


2

1


Koordinator

Pemohon

3 6

Petugas Pelayanan Konsultansi

1. 2. 3. 4.

5.

4

5

Bagian/Bidang (sesuai bahan Konsultansi)


Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan kepada Bidang /Bagian sesuai data/informasi yang dibutuhkan; Bagian/Bidang yang bersangkutan mendisposisikan/ menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan konsultasi; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan konsultasi kepada pemohon.

65


III.


IV.


V.

Produk Pelayanan Saran, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.

VI.


66


STANDAR PELAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

I.

Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta; 2. Nama dan alamat lengkap; 3. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian material atau immaterial yang diderita; 4. Permintaan penyelesaian yang diajukan; 5. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.

II.


1 Pengguna Pelayanan (Pengadu)


Koordinator

3 6

Petugas Khusus Menangani Pengaduan

1. 2. 3. 4.

5.

4

5

Bagian/Bidang (sesuai yang diadukan)


Pengguna Pelayanan (pengadu) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan kepada Bidang /Bagian sesuai data/informasi yang dibutuhkan; Bagian/Bidang yang bersangkutan mendisposisikan/menugaskan kepada pejabat/pegawai khusus untuk menangani pengaduan; Pejabat/pegawai khusus penanganan pengaduan menindaklanjuti pengaduan yang diterima.

67


III.


IV.


V.

Produk Pelayanan Tindak lanjut penyelesaian pengaduan terkait permasalahan di bidang pelayanan publik.

VI.


68


STANDAR PELAYANAN VALIDASI CALON WISUDAWAN

I.

II.

Persyaratan 1. Surat Pengantar/permohonan memberikan sambutan dalam acara wisuda PTS dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta 2. SK nama wisudawan/ti yang ditandatangani oleh rektor PTS ybs. 3. Soft copy data calon wisudawan/ti dengan format yang sudah ditetapkan oleh Kopertis Wilayah IV. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 2

1


Koordinator

Pemohon

3 4

5 Petugas melakukan verifikasi data calon wisudawan/ti

1. 2. 3. 4. 5.


Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi; Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi mendisposisikan kepada Kepala Seksi Sistem Informasi; Kepala Seksi Sistem Informasi menunjuk petugas untuk melakukan validasi data calon wisudawan/ti.

69


III.


IV.


V.

VI.

Produk Pelayanan Validitas data calon wisudawan/ti. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38 Bandung atau melalui: Telepon : 022 – 7275630 Faksimili : 022 – 7207812 E-mail : [email protected]

70


STANDAR PELAYANAN PINDAH HOMEBASE DOSEN TETAP YAYASAN

I.

Persyaratan 1. Surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (Rektor/Ketua/Direktur); 2. NIDN (print out dari laman http://forlap.dikti.go.id) sebagai Dosen Tetap; 3. Fotokopi surat lolos butuh dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang lama; 4. Salinan surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen Tetap dari Perguruan Tinggi Swasta yang baru; 5. Salinan ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, disahkan pejabat yang berwenang (cap stempel basah); 6. Salinan surat keputusan jabatan terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang (apabila ada); 7. Surat pernyataan Dosen Tetap ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000; 8. Fotokopi KTP; 9. Surat rekomendasi dari Kopertis sebelumnya (khusus pindah homebase lintas Kopertis).

II.


Pemohon


Koordinator

3 5

4 Surat Rekomendasi Pindah Homebase Dosen Tetap yayasan


71


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi; kepala Seksi Sistem Informasi menerima disposisi dan menunjuk staf untuk melakukan proses lebih lanjut; Staf yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan surat rekomendasi pindah home base; Staf yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat rekomendasi pindah home base kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.

III.


IV.


V.

Produk pelayanan Surat rekomendasi pindah homebase dosen tetap yayasan.

VI.


72

Standar Pelayanan Sub Bagian Kepegawaian

STANDAR PELAYANAN PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III

I.

Persyaratan 1. Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta; 2. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan sebagai Dosen Tetap, disahkan pejabat yang berwenang; 3. Printout dalam laman http://forlap.dikti.go.id sebagai Dosen Tetap Yayasan dan memiliki NIDN; 4. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Awal (minimal Asisten Ahli dengan angka kredit 100/150) disertai dengan Penetapan Angka Kredit, disahkan pejabat yang berwenang; 5. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Akhir disertai dengan Penetapan Angka Kredit, disahkan pejabat yang berwenang; 6. Fotokopi ijazah yang dimiliki (S1/D.IV, S2/Sp.1 dan S3/Sp.2) beserta transkrip, disahkan pejabat yang berwenang; 7. Melampirkan Fotocopy SK inpassing Jabatan bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional TMT kurang dari 1 Januari 2001; 8. Memiliki kualifikasi akademik minimum yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya yaitu : a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

73


II.


1 (Pemohon) Pimpinan PTS


Koordinator

3 5

4 Petugas menyampaikan Keputusan Inpassing

1. 2. 3. 4. 5.

Pemohon (PTS) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen inpassing; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas untuk menyampaikan surat keputusan penetapan Inpassing bagi golongan III/a sampai dengan golongan III/d kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.

III.


IV.


V.

Bagian Umum

Produk Pelayanan Surat Keputusan Inpassing Kopertis Wilayah IV (golongan ruang III/a sampai dengan III/d).

74


VI.


75


STANDAR PELAYANAN PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN IV

I.

Persyaratan 1. Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta; 2. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan sebagai Dosen Tetap, disahkan pejabat yang berwenang; 3. Printout dalam laman http://forlap.dikti.go.id sebagai Dosen Tetap Yayasan dan memiliki NIDN; 4. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Awal (minimal Asisten Ahli dengan angka kredit 100/150) disertai dengan Penetapan Angka Kredit, disahkan pejabat yang berwenang; 5. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Akhir disertai dengan Penetapan Angka Kredit, disahkan pejabat yang berwenang; 6. Fotokopi ijazah yang dimiliki (S1/D.IV, S2/Sp.1 dan S3/Sp.2) beserta transkrip, disahkan pejabat yang berwenang; 7. Melampirkan Fotocopy SK inpassing Jabatan bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional TMT kurang dari 1 Januari 2001; 8. Memiliki kualifikasi akademik minimum yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya yaitu : 1) Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan 2) Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

76


II.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1 (Pemohon) Pimpinan PTS


Koordinator

3 4

5 Sekretariat Jenderal Kemristekdikti Biro Sumber Daya Manusia (SDM)

Petugas menyampaikan Surat Usulan

Bagian Umum

1. Pemohon (PTS) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; 2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; 3. Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; 4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen rekomendasi inpassing; 5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat rekomendasi pembuatan Inpassing bagi golongan IV/a keatas, dikirim ke Sekretariat Jenderal (Biro Sumber Daya Manusia) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. III.

Jangka Waktu Pelayanan maksimal 10 hari kerja.

IV.


77


V.

Produk Pelayanan Surat usulan Inpassing ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Biro Sumber Daya Manusia).

VI.


78


STANDAR PELAYANAN ALIH JABATAN/TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NON DOSEN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN

I.

Persyaratan 1. Surat permohonan PNS yang bersangkutan di atas meterai Rp6.000,00; 2. Surat persetujuan menerima dari perguruan tinggi yang dituju; 3. Surat lolos butuh dari Menteri/Pimpinan instansi asal (serendah-rendahnya Pejabat Eselon II); 4. Surat keterangan rasio dosen dan mahasiswa; 5. Surat keterangan mata kuliah yang akan diampu oleh dosen yang bersangkutan; 6. Salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 7. Salinan surat keputusan dan penetapan angka kredit jabatan akademik terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang (bila ada); 8. Salinan Ijazah dan transkrip yang dimiliki (S1/DIV, S2/Sp.1 dan S3/Sp.2),disahkan oleh pejabat yang berwenang; 9. Salinan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir dengan nilai minimal rata – rata baik, yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 10. Surat pernyataan Konduite Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 11. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) yang dikeluarkan dari perguruan tinggi yang program studi bersangkutan terakreditasi minimal B; 12. Memiliki latar belakang bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu yang akan diampu;

79


13. 14.

II.

Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 1 tahun; Untuk yang menduduki jabatan struktural sebagai Eselon I dan Eselon II, usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan belum memasuki usia pensiun, dengan ketentuan: i. Untuk yang memiliki ijazah doktor diberikan jabatan fungsional Lektor dengan angka kredit 200 (dua ratus) setelah hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen tidak tetap dinilai dengan tim penilai pada perguruan tinggi bersangkutan dan memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit; ii. Untuk yang memiliki ijazah magister, diberikan jabatan fungsional Asisten Ahli dengan angka kredit 150 (seratus lima puluh) setelah hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen tidak tetap dinilai oleh tim penilai pada perguruan tinggi bersangkutan dan memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit; iii. Untuk yang tidak menduduki jabatan struktural, usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1 Pemohon (PNS)


Koordinator

3 4


1.

Petugas menyampaikan Surat Usulan

Bagian Umum

Pemohon (PNS yang bersangkutan) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator;

80


2. 3. 4. 5.

Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen rekomendasi alih jabatan/tugas; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat usulan alih jabatan/tugas dikirim ke Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Biro Sumber Daya Manusia).

III.

Jangka Waktu Pelayanan Maksimal selama 20 hari kerja.

IV.


V.

Produk Pelayanan Surat usulan alih jabatan/tugas ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kemristekdikti (Biro Sumber Daya Manusia).

VI.


81


STANDAR PELAYANAN MUTASI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN (DPK)

I.

II.

Persyaratan 1. Surat permohonan dari Dosen PNS Dpk yang bersangkutan; 2. Surat lolos butuh dari homebase / instansi asal; 3. Printout http://forlap.dikti.go.id sebagai Dosen PNS Dpk; 4. Surat persetujuan menerima dari perguruan tinggi swasta yang dituju; 5. Surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen/Penetapan Angka Kredit terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 6. Salinan Ijazah terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 7. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir dengan nilai minimal rata – rata baik, yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 8. Surat keterangan rasio dosen dan mahasiswa; 9. Surat keterangan mata kuliah yang diampu oleh dosen yang bersangkutan; 10.Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dari instansi asal; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1 Pemohon (PNS)


Koordinator

3 5

4 Petugas menyampaikan Surat Keputusan Mutasi

Bagian Umum

82


1. 2. 3. 4. 5.

Pemohon (PNS yang bersangkutan) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen mutasi dosen PNS Dpk; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat keputusan mutasi dosen PNS Dpk ke Dosen PNS Dpk yang bersangkutan.

III.


IV.


V.

VI.

Produk Pelayanan Surat keputusan Mutasi Dosen PNS Dpk. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38 Bandung atau melalui: Telepon : 022 – 7275630 Faksimili : 022 – 7207812 E-mail : [email protected]

83


STANDAR PELAYANAN MUTASI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL I.

Persyaratan 1. Surat permohonan dari PNS Dpk yang bersangkutan; 2. Surat lolos butuh dari homebase / instansi asal; 3. Surat persetujuan menerima dari perguruan tinggi yang dituju; 4. Surat Keputusan Golongan Ruang terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 5. Surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen/Penetapan Angka Kredit terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 6. Salinan Ijazah awal sampai dengan akhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 7. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir dengan nilai minimal rata – rata baik, yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 8. Surat keterangan rasio dosen dan mahasiswa; 9. Surat keterangan mata kuliah yang akan diampu oleh dosen yang bersangkutan; 10. Fotocopy SK CPNS dan PNS (legalisir); 11. Daftar riwayat hidup; 12. Surat pernyataan Konduite Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

II.



Koordinator

3 4


Petugas menyampaikan Surat Usulan Mutasi

Bagian Umum

84


1. 2. 3. 4.

5.

Pemohon (PNS yang bersangkutan) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen rekomendasi mutasi dosen PNS Dpk; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat rekomendasi mutasi, dikirim ke Sekretariat Jenderal Kemristekdikti (Biro Sumber Daya Manusia).

III.


IV.


V.

Produk Pelayanan Surat usulan Mutasi Dosen PNS.

VI.


85


STANDAR PELAYANAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN (DPK)

I.

Persyaratan 1. Surat permohonan dari PNS Dpk yang bersangkutan; 2. Dosen PNS Dpk di lingkungan Kementerian Ristek Dikti; 3. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; 4. Penilaian Prestasi kerja (PPK) minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; 5. Mendapat rekomendasi dari homebase asal; 6. Fotocopy SK CPNS dan PNS; 7. Surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4); 8. SK Kenaikan Pangkat; 9. SK Jabatan Fungsional Akademik Terakhir; 10. Akta nikah; 11. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat; 12. Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan; 13. Menandatangani perjanjian tugas belajar; 14. Adanya jaminan pembiayaan tugas belajar; 15. Mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri; 16. Mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi linier yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya; 17. Tidak sedang : 1) Menjalani cuti di luar tanggungan negara; 2) Melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya; 3) Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;

86


4)

5) 6) 7) 8) 9) 18.

II.

Mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; Dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran; Melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; Tidak pernah : 1) Gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan 2) Dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.



Koordinator

3 4


1. 2. 3.

Petugas menyampaikan Surat Tugas Belajar

Bagian Umum

Pemohon (PNS yang bersangkutan) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum;

87


4.

5.

Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen rekomendasi tugas belajar dosen PNS Dpk; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat usulan tugas belajar, dikirim ke Sekretariat Jenderal Kemristekdikti (Biro Sumber Daya Manusia).

III.


IV.


V.

Produk Pelayanan Surat usulan tugas belajar dosen PNS Dpk.

VI.


88


STANDAR PELAYANAN IZIN BELAJAR DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN (DPK)

I.

Persyaratan 1. Surat permohonan dari Dosen PNS Dpk yang bersangkutan; 2. Fotocopy SK CPNS dan PNS; 3. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir; 4. Fotocopy SK jabatan akademik terakhir; 5. Biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan; 6. Tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari; 7. Surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; 8. Surat Keterangan dari Atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya. 9. Mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurangkurangnya bernilai baik; dan

II.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1 (Pemohon) PNS


Koordinator

3 5

4 Petugas menyampaikan Surat Keputusan Ijin Belajar

Bagian Umum

89


1. 2. 3. 4. 5.

Pemohon (PNS yang bersangkutan) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen izin belajar; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan keputusan izin belajar kepada Pemohon (PNS yang bersangkutan) khusus PNS Dpk melalui Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.

III.


IV.


V.

Produk Pelayanan Surat Keputusan izin belajar.

VI.


90


STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN (DPK)

I.

II.

Persyaratan 1. Surat permohonan dari PNS Dpk yang bersangkutan; 2. Surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen dan Penetapan Angka Kredit terakhir; 3. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir dengan nilai minimal rata – rata baik, yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 4. Surat Keputusan Golongan Ruang Terakhir; 5. Fotokopi Ijazah dan Transkrip terakhir disahkan oleh Pejabat yang Berwenang; 6. Surat Keputusan Izin Belajar/Tugas Belajar Dosen PNS DPK (bagi penyesuaian pangkat). Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1 (Pemohon) PNS


Koordinator

3 4


1. 2. 3.

Petugas menyampaikan Surat Usulan Kenaikan Pangkat/Golongan

Bagian Umum

Pemohon (PNS yang bersangkutan) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum;

91


4. 5.

Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen kenaikan pangkat/golongan; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat rekomendasi kenaikan pangkat/golongan, dikirim ke Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Biro Sumber Daya Manusia).

III.


IV.


V.

Produk Pelayanan Surat usulan kenaikan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil Dpk ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Biro Sumber Daya Manusia.

VI.


92


STANDAR PELAYANAN PENETAPAN JABATAN AKADEMIK ASISTEN AHLI DAN LEKTOR I.

Persyaratan 1. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap; 2. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, Disahkan Pejabat yang Berwenang (Cap Stempel Basah); 3. Salinan Keputusan PAK Terakhir, Disahkan oleh Pejabat yang Berwenang (dari AA ke Lektor); 4. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir, Disahkan oleh Pejabat yang Berwenang (dari AA ke Lektor); 5. Penetapan Angka Kredit.

II.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1 Petugas Membuat Surat Keputusan Jabatan Akademik

(Pemohon) Seksi Ketenagaan

4

2 3

Petugas menyampaikan SK Jabatan Akademik

Surat Keputusan ditandatangani oleh Koordinator

s 1. 2. 3. 4.

Pemohon (Seksi Ketenagaan) menyampaikan Penilaian Angka Kredit kepada Sub Bagian Kepegawaian; Petugas yang ditunjuk membuat Surat Keputusan Jabatan Akademik; Surat Keputusan Jabatan Akademik ditandatangani oleh Koordinator; Petugas menyampaikan Surat Keputusan Jabatan Akademik kepada dosen perguruan tinggi swasta;

93


III.


IV.


V.

Produk Pelayanan Surat Keputusan Jabatan Akademik.

VI.


94

PENUTUP

Standar Pelayanan Publik ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan penerapan penyelenggaraan pelayanan Kopertis Wilayah IV yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang dihadapi. Standar Pelayanan ini akan selalu diperbaiki secara berkelanjutan sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dengan memperhatikan umpan balik dari masyarakat serta inovasi pelayanan publik. Keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan merupakan komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kopertis Wilayah IV akan mengubah Standar Pelayanan ini apabila terdapat perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, bisnis proses, dan perubahan lainnya. Kami mohon maaf kepada semua pihak yang terkait apabila ada kekurangan yang dirasakan pada Standar Pelayanan Publik ini. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjukNya kepada kita semua untuk selalu berbuat yang terbaik bagi bangsa ini.

Koordinator, ttd Abdul Hakim Halim. NIP.195609141986011001

95

KATA PENGANTAR. Bandung, Juli 2016 Koordinator, ttd. Abdul Hakim Halim NIP

Recommend Documents