KATA PENGANTAR
Perkembangan ilmu hukum dan praktiknya dewasa ini memberikan pengaruh yang sangat penting untuk pengelolaan Pendidikan Tinggi hukum, termasuk Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Perkembangan tersebut menjadi tantangan yang harus disikapi dengan membuat dan menetapkan paradigma baru dalam Sistem Pendidikan Hukum agar dapat menghasilkan lulusan yang semakin diakui secara nasional dan diperhitungkan prestasinya secara internasional. Sejak Tahun Akademik 2006 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran melakukan beberapa perubahan fundamental antara lain dalam bentuk Perubahan Kurikulum bagi program sarjana, disertai perubahan pada tahun 2007 dalam bentuk dengan penambahan Program Kekhususan yang mengakomodasi perkembangan kebutuhan pendidikan hukum sejalan dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Nomor 0195/H6.7/KEP/FH/2011 Tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Fakultas Hukum Unpad. Buku pedoman ini merupakan dasar dan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan program sarjana, program magister, program magister kenotariatan dan program doktor di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung, Mei 2013 Dekan, ttd. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. NIP 19620728 198701 2 001
i
PIMPINAN FAKULTAS Dekan Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III Koordinator Pascasarjana Program S3 Koordinator Pascasarjana Program S2 Ketua Program Magister Kenotariatan (MKn)
: Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. : Dr. Lastuti Abubakar, S.H., M.H. : Dr. R. Kartikasari, S.H., M.H. : Dr. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H. : Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb. : Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. : Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H.
KETUA DAN SEKRETARIS BAGIAN HUKUM Ketua Bagian Hukum Keperdataan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Ketua Bagian Hukum Tata Negara Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Ketua Bagian Hukum Pidana Sekretaris Bagian Hukum Pidana Ketua Bagian Hukum Internasional Sekretaris Bagian Hukum Internasional Ketua Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Sekretaris Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Ketua Bagian Hukum dan Pembangunan Masyarakat Sekretaris Bagian Hukum dan Pembangunan Masyarakat Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Ketua Bagian Hukum Acara Sekretaris Bagian Hukum Acara Ketua Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretaris Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi
: : : : : : : : : : :
Dr. An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. Pupung Faisal, S.H., M.H. Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. Rahayu Prasetyaningsih, S.H., M.H. Dr. Sigid Suseno.,S.H., M.H. Somawijaya, S.H., M.H. Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M., Ph.D Siti Noor Malia, S.H., LL.M. Dadang Epi Sukarsa, S.H., M.H. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. -
:
Maret Priyanta, S.H.,M.H.
: : : : :
Adrian E. Rompis, S.H., M..H., BB.A Abi. M. Radjab, S.H., M.H. H.Agus Takariawan, S.H., M.H. Hj. Aam Suryamah, S.H., M.H. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. in IT Law
:
Prita Amalia, S.H., M.H. ADMINISTRASI
Kepala Bagian Tata Usaha Kasubbag Kepegawaian/ Keuangan Kasubbag Umum/ Perlengkapan Kasubbag Pendidikan (SBP) Kasubbag Kemahasiswaan/ Hub. Alumni
: Dadang Abdurachim, S.H. : Diah Karima Dewi, S.S. : Dudi Sugianto, S.Sos : Hj. Ida Zuraida, Dra : Herliasari, S.E., M.M.
iv
BAB I SEJARAH, VISI MISI, TUJUAN PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI LULUSAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD)
A. SEJARAH FAKULTAS HUKUM UNPAD Fakultas Hukum UNPAD yang semula bernama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) didirikan secara resmi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian UNPAD, tanggal 24 September 1957. Fakultas Hukum UNPAD merupakan salah satu dari empat fakultas yang menjadi cikal bakal UNPAD, sekaligus menjadi dasar identitas UNPAD dalam berkiprah di dunia pendidikan. Hal ini diwujudkan dalam penetapan Pola Ilmiah Pokok (PIP) UNPAD yang bertema “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional”. Pada perkembangannya, PIP tersebut diaktualisasikan dalam pengembangan bidang Hukum Internasional yang menjadi rujukan bagi pendidikan hukum di seluruh Fakultas Hukum di Indonesia. Pembentukan Laboratorium Klinis Hukum juga menjadi salah satu ciri khas Fakultas Hukum UNPAD. Fakultas Hukum UNPAD memiliki program pendidikan antara lain : 1) Program Sarjana (S1); 2) Program Pascasarjana (S2 dan S3) a. Magister Kenotariatan; b. Magister Ilmu Hukum; dan c. Doktor Ilmu Hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat bagian-bagian hukum yang ada di lingkungan Fakultas Hukum UNPAD dalam membantu kegiatan tri dharma perguruan tinggi antara lain : 1) Bagian Hukum Keperdataan; 2) Bagian Hukum Pidana; 3) Bagian Hukum Administrasi Negara; 4) Bagian Hukum Tata Negara; 5) Bagian Hukum Dasar; 6) Bagian Hukum dan Pembangunan/Masyarakat; 7) Bagian Hukum Acara; 8) Bagian Hukum Internasional; dan 9) Bagian Hukum dan Teknologi.
Struktur organisasi Fakultas Hukum yang ramping memudahkan pengendalian dan pengawasannya. Dengan struktur demikian suasana organisasi menjadi sehat, karena apapun yang terjadi dapat segera diketahui. Disamping itu, fungsi kontrol telah dilakukan oleh Senat Fakultas sebagai implementasi good governance.
hlm. 1
Fakultas Hukum UNPAD pada saat ini memiliki dosen tetap sebanyak 118 orang, terdiri atas 12 orang Guru Besar, 21 orang berpendidikan Doktor (S3), 85 orang Magister dan Sarjana (S1). Dosen di Fakultas Hukum UNPAD yang berpedoman pada Tridharma Perguruan Tinggi, selain melaksanakan kegiatan belajar mengajar juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta terlibat dalam pengelolaan pendidikan, baik di Bagian, Fakultas maupun Universitas. Para alumni Fakultas Hukum UNPAD tersebar dalam berbagai tempat, seperti melanjutkan pendidikan S2, bekerja di instansi pemerintah dan swasta. Banyak alumni yang memiliki daya saing (competitiveness) dan kinerja (performance) yang memuaskan para pengguna. Hasil penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dijadikan salah satu bahan perbandingan dan pengayaan dalam menyampaikan materi pelajaran di kelas kepada mahasiswa. Sebaliknya, materi pengajaran menjadi bahan acuan dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana yang dimiliki Fakultas Hukum UNPAD dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sudah cukup memadai karena untuk masing-masing kegiatan telah mampu diakomodasi dengan telah dimilikinya ruang-ruang untuk keperluan kuliah, ruang praktikum, perpustakaan hukum Mochtar Kusumaatmadja, ruang dosen, ruang ujian, dan laboratorium computer (E-Learning), bimbingan dan konseling, pimpinan, administrasi, dan lain-lain. Ketersediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana akan terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan kebutuhan stakeholders. Fakultas Hukum UNPAD saat ini telah mengembangkan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dan Sistem Informasi Perpustakaan (SIPERPUS) yang ditujukan untuk lebih meningkatkan layanan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta pemaparan berbagai informasi melalui situs resmi yang mempermudah informasi bagi sivitas akademik Fakultas Hukum UNPAD. Lulusan Fakultas Hukum UNPAD telah memiliki kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tujuan Fakultas Hukum, yaitu sarjana hukum yang profesional di bidangnya. Dengan mengacu pada kebutuhan stakeholders, maka kurikulum baru yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi seperti yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan luasnya bidang kerja dan cepatnya proses serapan terhadap lulusan. Peningkatan mutu akademik di lingkungan Fakultas Hukum dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan. Semua kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan dilakukan secara optimal dengan sasaran dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas baik individu maupun institusi. Perkembangan dan pertumbuhan Fakultas Hukum UNPAD tidak dapat terlepas dari peran-peran para dekan yang pernah memimpin Fakultas Hukum UNPAD dari tahun 1957 sampai saat ini, adapun dekan-dekan yang pernah memimpin Fakultas Hukum UNPAD antara lain :
hlm. 2
Prof. Dr. Iwa Koesoemasoemantri, S.H. Periode : 1957-1962 / 1963-1964
Prof. Mr. Usep Ranawidjaja Periode : 1965-1966
Prof. Soeria Soemantri, drg Periode : 1962-1963
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Periode : 1962-1965 / 1971-1973
Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M. Periode : 1966-1968 / 1977-1979
Saleh Adiwinata, S.H Periode : 1979 -1982
Prof. Dr. H. R. T. Sri Soematri, S.H Periode : 1982 -1985 / 1985-1988
Prof. Dr. Sjahran Basah, S.H., CN. Periode : 1988-1991 / 1992-1995
Prof. Dr. Mieke Komar K, S.H., M.CL.,CN. Periode : 1995-1998 / 1998-2002
Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. Periode : 2002-2005
hlm. 3
Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb Periode : 2005-2009
Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H Periode : 2009 – sekarang
B. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNPAD a. b.
Visi Fakultas Hukum UNPAD "Menjadi Fakultas Hukum yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan ilmu hukum kelas dunia."
Misi Fakultas Hukum UNPAD 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan hukum berbasis riset secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem student centered learning (SCL) yang dapat merespon kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga administrasi guna menghasilkan lulusan yang berguna bagi bangsa dan negara. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum yang berguna bagi pendidikan hukum pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional.
C. TUJUAN PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI LULUSAN 1. Program Sarjana (S1) a. Tujuan pendidikan Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran antara lain : 1) Mengembangkan kurikulum yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. 2) Menyelenggarakan proses belajar mengajar melalui sistem student centered learning yang : a) Efektif dan efisien; b) Mendekatkan mahasiswa dengan realitas hukum dalam masyarakat. 3) Meningkatkan kualitas pendidik melalui Pendidikan lanjutan, penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya. 4) Menghasilkan lulusan yang mampu : a) Berdaya guna dan berdaya saing dalam pasar kerja nasional maupun internasional; b) Memahami Hukum Sebagai Sarana Pembangunan; c) Menganalisa masalah-masalah hukum dalam masyarakat; d) Menerapkan hukum yang berkeadilan; e) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang sebaik-baiknya berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki; f) Mengembangkan keahlian dan keterampilan dalam bidang hukum; g) Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum. 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum, serta terpantaunya kegiatan penelitian hukum agar bermanfaat bagi pembangunan hukum. 6) Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
hlm. 4
b.
Kompetensi Lulusan Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran antara lain : Motivasi
:
1. 2. 3.
Sikap
:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Keterampilan
:
1. 2. 3.
Kemampuan
:
1. 2.
Pemahaman
:
2. Program Magister (S2) a.
Mempunyai rasa ingin tahu tentang perkembangan hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat (law as a tool o social engineering); Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan ilmu hukum dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di bidang pekerjaan, sosial dan masyarakat; Kemauan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kemampuan dan keterampilan. Imtaq; Cerdas; Mandiri; Berbudi pekerti luhur; Berbudaya; Menjunjung tinggi etika profesi hukum; Tanggap untuk menangkap permasalahan yang berkembang di masyarakat.
Menganalisa masalah-masalah hukum dalam masyarakat; Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya berdasarkan keahlian yang dimiliki; Mengembangkan keahlian dan keterampilan dalam bidang keahlian yang dimiliki.
Menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah yang konkret dengan bijaksana dan tetap mendasarkan pada pemecahan masalah dan penyelenggaraan kebutuhan masyarakat pada prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan; Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme hukum dalam cakrawala ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi etika profesi hukum.
Menguasai ilmu pengetahuan dan profesi bidang hukum.
Tujuan Pendidikan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 1) Umum Menghasilkan lulusan magister yang beriman, bertaqwa dan berkualitas dalam menguasai ilmu hukum serta mampu mengatasi permasalahan hukum sesuai kebutuhan stakeholder.\ 2)
Khusus a) Konsentrasi/ Peminatan Hukum Bisnis Pendidikan Konsentrasi/ Peminatan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, bertujuan: i. Mampu meningkatkan pelayanan hukum dalam perkembangan bisnis yang semakin modern;
hlm. 5
ii.
iii.
Mampu mengembangkan Ilmu Hukum dan Profesi Hukum dalam spektrum yang lebih luas dalam upaya menghadapi tantangan pasar bebas; Mampu merumuskan penyelesaian berbagai masalah hukum bisnis melalui penalaran ilmiah.
b) Konsentrasi/ Peminatan Hukum Pidana Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang termasuk akademisi dan praktisi hukum dalam memahami aspek-aspek internasional mengenai tindak pidana yang bersifat lintas batas territorial dan membentuk Magister Hukum Pidana dalam lingkup perkembangan pendidikan ilmu hukum strata 2. c) Magister Kenotariatan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bertujuan : i.
ii.
iii. b.
Membekali pengetahuan bagi lulusan agar mampu menganalisis dan memecahkan masalah-masalah hukum yang dihadapi dalam era globalisasi yang semakin kompleks; Memberikan Peluang bagi para lulusan untuk dapat melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi (S3); Membekali ilmu pengetahuan dan keterampilan agar lulusan mampu melaksanakan tugas sebagai praktisi hukum, baik Konsultan Hukum, Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Kompetensi Lulusan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Motivasi :: 1. Memiliki rasa ingin tahu tentang dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang hukum; 2. Memiliki kemampuan yang kuat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum dan menerapkannya sehingga dapat memecahkan permasalahan-permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat dan yang terkait dengan masalah hukum internasional; 3. Kemauan untuk selalu meningkatkan pengetahuan kemampuan dengan ketrampilan di bidang hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sikap
:
1. 2.
Keterampilan
:
1. 2. 3. 4.
hlm. 6
Memiliki sikap yang objektif dan positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, budaya, interdisiplin, kerjasama, institusi, otoritas dan pekerjaan; Menghargai upaya interdisiplin dan multidisiplin secara proporsional dalam menggali, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam. Terampil dalam mengelola ide, konsep, penemuan, pengembangan dan penerapan ilmu hukum dan interrelasinya dengan cabang ilmu lainnya; Terampil dalam menerapkan konsep dan teori untuk menjawab fenomena kemanusiaan dan lingkungan; Terampil dalam menyajikan ide, konsep, penemuan dalam bentuk karya tulis dan mempresentasikannya; Terampil dalam menganalisis dan merumuskan ide, konsep, teori dan penemuan dalam bidang ilmu hukum.
Kemampuan
:
1.
Pemahaman
:
1. 2.
2.
3.
Mampu mengembangkan, memutakhirkan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum; Mampu memecahkan permasalahan di bidang hukum melalui penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan kaidah-kaidah berdasarkan metodologi penelitian hukum. Memahami konsep dan teori dalam ilmu hukum; Memahami dasar-dasar dan pengertian-pengertian tentang arti, tujuan dan fungsi hukum; Memahami metodologi dalam pengembangan ilmu hukum.
3. Program Doktor (S3) a.
b.
Tujuan Pendidikan Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran : Tujuan utama dari penyelenggaraan program pendidikan doktor ilmu hukum adalah menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa dan berkualitas dalam menguasai ilmu hukum serta mampu mengatasi permasalahan hukum sesuai kebutuhan pembangunan, masyarakat dan negara serta stakeholder. Standar Kompetensi 1) Motivasi a) Memiliki rasa ingin tahu tentang dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang hukum; b) Memiliki kemampuan yang kuat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum dan menerapkannya sehingga dapat memecahkan permasalahan-permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat dan yang terkait dengan masalah hukum nasional, regional dan internasional; c) Memiliki kemauan untuk selalu meningkatkan pengetahuan kemampuan dengan ketrampilan di bidang hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 2) Sikap a) Memiliki sikap yang objektif dan positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, budaya, interdisiplin, kerjasama, institusi, otoritas dan pekerjaan; b) Menghargai upaya interdisiplin dan multidisiplin secara proporsional dalam menggali, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam. 3) Keahlian a) Terampil dalam mengelola ide, konsep, penemuan, pengembangan dan penerapan ilmu hukum dan interrelasinya dengan cabang ilmu lainnya; b) Terampil dalam menerapkan konsep dan teori untuk menjawab fenomena kemanusiaan dan lingkungan; c) Terampil dalam menyajikan ide, konsep, penemuan dalam bentuk karya tulis dan mempresentasikannya; d) Terampil dalam menganalisis dan merumuskan ide, konsep, teori dan penemuan dalam bidang ilmu hukum. 4) Kemampuan a) Mampu mengembangkan, memutakhirkan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum; b) Mampu memecahkan permasalahan di bidang hukum melalui penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan kaidah-kaidah berdasarkan metodologi penelitian hukum. hlm. 7
5) Pemahaman a) Memahami konsep dan teori dalam ilmu hukum; b) Memahami dasar-dasar dan pengertian-pengertian tentang arti, tujuan dan fungsi hukum; c) Memahami metodologi dalam pengembangan ilmu hukum; d) Memahami interrelasi hukum dengan politik, sosial, ekonomi dan budaya.
hlm. 8
BAB II PROGRAM-PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD) A. PROGRAM SARJANA (S1) Kurikulum Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai petunjuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran , yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam rangka pencapaian gelar sarjana hukum. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menyediakan kurikulum dengan jumlah SKS sekurangkurangnya 144 dan sebanyak-banyaknya 160, yang dapat ditempuh dalam waktu 8 (delapan) semester. Kurikulum memungkinkan untuk ditempuh kurang dari delapan semester bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik lebih baik dengan memanfaatkan semester biasa dan semester alih tahun. Jenis matakuliah di dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran terdiri atas Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional yang meliput kelompok: Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Kelompok matakuliah yang ditawarkan meliputi: 1.
2.
Matakuliah Wajib (Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional) merupakan jenis matakuliah yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut : a. Matakuliah Wajib Fakultas, harus ditempuh oleh seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; b. Matakuliah Wajib Program Kekhususan, hanya ditempuh oleh mahasiswa yang memilih Program Kekhususan tertentu. Matakuliah Wajib Program Kekhususan dapat menjadi matakuliah pilihan bagi mahasiswa program kekhususan lainnya. Matakuliah Pilihan Merupakan jenis matakuliah yang dapat ditempuh oleh mahasiswa yang sedapat mungkin disesuaikan keterkaitannya dengan Program Kekhususan yang dipilih.
Jumlah SKS Matakuliah Wajib dan Matakuliah Pilihan adalah sebagai berikut: 1. Jumlah Matakuliah Wajib adalah 128 SKS, terdiri atas: a. Jumlah Matakuliah Wajib Fakultas : 118 SKS b. Jumlah Matakuliah Wajib Program Kekhususan : 10 SKS 2. Jumlah Matakuliah Pilihan Matakuliah Pilihan dapat diambil dari semester ganjil dan genap sebanyak 16 - 20 SKS (lihat tabel matakuliah pilihan). 3. Mata Kuliah Prasyarat Matakuliah prasyarat adalah matakuliah yang dijadikan syarat untuk menempuh matakuliah berikutnya. Matakuliah prasyarat pernah ditempuh dan telah memperoleh nilai A,B,C,D, E dan T. Nilai E adalah nilai yang diperoleh dari Hasil Ujian Akhir. Nilai K berarti belum menempuh matakuliah yang bersangkutan. Mahasiswa dapat mengambil Matakuliah Wajib Program Kekhususan (PK) dan Matakuliah Pilihan mulai semester 3 dengan memperhatikan Matakuliah prasyarat.
hlm. 9
Sebaran Matakuliah 1. MATA KULIAH WAJIB SEMESTER I (PERTAMA) No. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
Sandi A10A.060101 A10A.060102 G10E.060101 A10A.060103 UNX10.060101 UNX10.060103 UNX10.060105 UNX10.060107 UNX10.060109 UNX10.060111 UNX10.060115 UNX10.060117
Mata Kuliah (MK)
SKS
Kurikulum
2 4 2 3 2
Ins. Inti Ins. Inti Inti
2 2 2 19
Ins. Inti Inti
Logika Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Sosiologi Ilmu Negara Pendidikan Agama : Islam Kristen Protestan. Kristen Katolik Hindu Budha Pendidikan Pancasila Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Jumlah
MK Prasyarat
SEMESTER II (KEDUA) No.
Sandi
Mata Kuliah (MK)
SKS
Kurikulum
1.
A10A.060201
4
Inti
2.
G10E.060201
Pengantar Hukum Indonesia Antropologi Budaya
2
Ins.
Terminologi Hukum
2
Ins.
Hukum Adat
2
Inti
Hukum Islam
2
Inti
Pendidikan Kewarganegaraan Jumlah
2
Inti
3. 4. 5. 6.
A10A.060202 A10A.060203 A10A.060204 UNX10.060201
MK Prasyarat
14
SEMESTER III (KETIGA) No.
1. 2. 3. 4. 5.
Sandi
Mata Kuliah (MK)
SKS
Kurikulum
A10A.060104 A10A.060105 A10A.060106 A10A.060107 A10A.060108
Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Agraria Hukum Administrasi Negara Jumlah
4 4 3 2 3
Inti Inti Inti Inti Inti
MK Prasyarat
A10A.060103 A10A.060103
16
SEMESTER IV (KEEMPAT) No.
Sandi
Mata Kuliah (MK)
SKS
Kurikulum
1. 2.
A10A.060205
Hukum Internasional Asas-asas Hukum Pidana Perkembangan Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Tentang Lembaga-lembaga Negara Jumlah
4 2
Inti Ins
4 4 3
Inti Inti Ins.
A10A.060105 A10A.060104 A10A.060106
SKS
Kurikulum
MK Prasyarat
2 2 2 2
Inti Ins. Ins. Ins.
3. 4. 5.
A10A.060206 A10A.060207 A10A.060208 A10A.060209
MK Prasyarat
17
SEMESTER V (KELIMA)
hlm. 10
No.
Sandi
1. 2. 3. 4.
A10A.060109 A10A.060110 A10A.060111 A10A.060112
Mata Kuliah (MK) Hukum Lingkungan Hukum Perikatan Tindak Pidana Khusus Hukum Perdata Internasional
A10A.060105 A10A.060104 A10A.060105 dan A10A.060205
5. 6. 7.
A10A.060113 A10A.060114 A10A.060115
Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Hak Asasi Manusia Jumlah
2 2 2 14
No.
Sandi
Mata Kuliah (MK)
SKS
1.
A10A.060210
2.
A10A.060211
3. 4. 5.
A10A.060212 A10A.060213 A10A.060214
6. 7.
A10A.060215 A10A.060216
Metode Penelitian & Penulisan Hukum Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Dagang Ilmu Perundang-undangan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Hukum Pajak Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara Jumlah
Ins. Ins. Ins.
A10A.060106
SEMESTER VI (KEENAM) MK Prasyarat
2
Kurikulu m Inti
3
Inti
A10A.060108
3 2 2
Inti Ins. Ins.
A10A.060105 A10A.060106 A10A.060205
2 2
Ins. Ins.
A10A.060108 A10A.060108
16
SEMESTER VII (KETUJUH) No.
Sandi
Mata Kuliah (MK)
1.
UNX10.060001
2.
A10A.060116
Kuliah Kerja (KKNM) Cyber Law
3.
A10A.060120
Sosiologi Hukum
2
Ins.
4.
A10A.060003
Seminar Usulan Penelitian
1
Inti
5.
A10A.060001
Penulisan Tugas Akhir: a. Skripsi; atau b. Memorandum Hukum; atau c. Studi Kasus.
6
Inti
A10A.060210 (lulus) & Telah lulus ≥ 120 SKS
6.
A10A.060117
Perancangan Kontrak Nasional
2
Inti
A10A.060110
7.
A10A.060118
Perancangan Kontrak Internasional
2
Inti
A10A.06P115
8.
A10A.060119
Perancangan Pembuatan Perundangundangan.
2
Inti
A10A.060213
MK Prasyarat
3
Kurikulu m Ins.
Nyata
SKS
Mahasiswa
KEMAHIRAN HUKUM
3
Kurikulu m Ins.
2
Ins.
MK Prasyarat Telah Menempuh ≥ 0110 SKS
0-6
Jumlah
4-19
SEMESTER VIII (KEDELAPAN) No.
Sandi
1.
UNX10.06000 1
Kuliah Kerja (KKNM)
2.
A10A.060217
Teori Hukum Pembangunan
2
Ins.
3.
A10A.060003
Seminar Usulan Penelitian
1
Inti
4.
A10A.060002
Penulisan Tugas Akhir: a. Skripsi; atau b. Memorandum Hukum; atau c. Studi Kasus KEMAHIRAN HUKUM
6
Inti
A10A.060210 (lulus) & Telah lulus ≥ 120 SKS
0-6
A10A.060218
Penanganan Perkara Perdata
2
Inti
A10A.060207
Penanganan Perkara Pidana
2
Inti
A10A.060208
Penanganan Perkara TUN
2
Inti
A10A.060211
5. 6.
A10A.060219
7.
Mata Kuliah (MK) Nyata
SKS
Mahasiswa
Telah Menempuh ≥ 110 SKS
A10A.060220 Jumlah
2-17
hlm. 11
2. MATA KULIAH WAJIB PROGRAM KEKHUSUSAN (10 SKS) No.
Sandi
Mata Kuliah (MK)
SKS
MK Prasya rat
PROGRAM KEKHUSUSAN ( PK ) HUKUM PERDATA Semester Ganjil 1. A10A.06A101 2. A10A.06A102 3. A10A.06A103 Semester Genap 4. A10A.06A201 5. A10A.06A202
Hukum Keluarga dan Waris Hukum Perkawinan dan Waris Islam Hukum Perselisihan
2 2 2
Perbandingan Hukum Perdata Hukum Adat Dalam Perkembangan Jumlah
No.
Sandi
Mata Kuliah (MK)
2 2 10 SKS
MK Prasya rat
PROGRAM KEKHUSUSAN ( PK) HUKUM LINGKUNGAN DAN TATA RUANG Semester Ganjil 1. A10A.06B101 2. A10A.06B102 3. A10A.06E103 Semester Genap 4. 5.
A10A.06B201 A10A.06B202
No.
Sandi
Hukum Tata Ruang Hukum Perijinan Hukum Keuangan Negara
2 2 2
Kapita Selekta Hukum Lingkungan Hukum Lingkungan Internasional Jumlah Mata Kuliah (MK)
2 2 10 SKS
MK Prasya rat
PROGRAM KEKHUSUSAN ( PK ) HUKUM EKONOMI Semester Ganjil 1. A10A.06C101 2. A10A.06C102 3. A10A.06C103 Semester Genap 4 A10A.06C201 5 A10A.06C202
Hukum Ekonomi Hukum Perusahaan
2 2
Hukum Jaminan
2
Hukum Ekonomi Internasional Hukum Penanaman Modal Jumlah
No.
Sandi
Mata Kuliah (MK)
2 2 10 SKS
A10A.0 60212 A10A.0 60110
MK Prasya rat
PROGRAM KEKHUSUSAN ( PK ) HUKUM INTERNASIONAL Semester Ganjil 1 2
A10A.06D101
Hukum Organisasi Internasional
2
A10A.06D102
Hukum Perjanjian Internasional
2
Hukum Udara dan Ruang Angkasa
2
A10A.06D201
Studi Kasus Hukum Internasional
2
A10A.06D202
Hukum Laut Internasional
3
A10A.06D103 Semester Genap 4 5
2 Jumlah
No.
Sandi
Mata Kuliah (MK)
10 SKS
PROGRAM KEKHUSUSAN ( PK ) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Semester Ganjil 1 2
A10A.06E101
HAN di Daerah
2
A10A.06B102
Hukum Perijinan
2
Hukum Keuangan Negara
2
Hukum Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Hukum Kepegawaian
2 2
3
A10A.06E103 Semester Genap 4 5
A10A.06E201 A10A.06E203
Jumlah
hlm. 12
10
MK Prasya rat
No.
Sandi
Mata Kuliah (MK)
SKS
MK Prasya rat
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
2
A10A. 060209
Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian
2
Kapita Selekta Hukum Tata Negara
2 2
PROGRAM KEKHUSUSAN ( PK ) HUKUM TATA NEGARA Semester Ganjil 1 A10A.06F101 2
A10A.06F102
3
A10A.06F103 Semester Genap 4
A10A.06F201
Hukum Konstitusi
5
A10A.06F202
Perbandingan Hukum Tata Negara
2 Jumlah
No.
Sandi
Mata Kuliah (MK)
10 SKS
MK Prasya rat
PROGRAM KEKHUSUSAN ( PK ) HUKUM PIDANA Semester Ganjil 1
A10A.06G101
Kriminologi
2
A10A.06G102
Hukum Pidana Internasional
2
A10A.06G103 Semester Genap
Perbandingan Hukum Pidana
2
A10A.06G201
Hukum Pidana dalam Yurisprudensi
2
A10A.06G202
Pengadilan HAM/ International Criminal Court
2 3 4 5
2 Jumlah
No.
Sandi
Mata Kuliah (MK)
10 SKS
MK Prasya rat
PROGRAM KEKHUSUSAN ( PK ) HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT Semester Ganjil 1 2
A10A.07H101
Sistem Hukum Nasional
2
A10A.07H102
Sejarah Hukum
2
Antropologi Hukum
2 2
3
A10A.07H103 Semester Genap 4
A10A.07H201
Penafsiran Hukum
5
A10A.07H202
Penemuan Hukum
2 Jumlah
No.
Sandi
Mata Kuliah (MK)
10 SKS
MK Prasya rat
PROGRAM KEKHUSUSAN ( PK ) HUKUM DAN TEKNOLOGI Semester Ganjil 1 2
A10A.07I101
Hukum Perdagangan secara Elektronik
2
A10A.07I102
Hukum Telekomunikasi
2
Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase
2
A10A.07I201
Hukum Media
2
A10A.07I202
Studi Kasus Hukum Teknologi
3
A10A.07I103 Semester Genap 4 5
2 Jumlah
No.
Sandi
Mata Kuliah (MK)
10 SKS
MK Prasya rat
PROGRAM KEKHUSUSAN ( PK ) PERADILAN Semester Ganjil 1
A10A.07J101
Teknik Pemecahan Kasus
2
A10A.07J102
Perbandingan Hukum Acara
2
A10A.07J103 Semester Genap
Kapita Selekta Hukum Acara
2 2
2 3 4
A10A.07J201
Praktikum Negosiasi dan Mediasi
5
A10A.07J202
Etika Profesi Hukum
2 Jumlah
10
hlm. 13
3. MATA KULIAH PILIHAN ( 16 - 20 SKS ) Jumlah SKS matakuliah pilihan sebanyak 16 – 20 SKS dihitung dari: 1. Jumlah SKS matakuliah pilihan semester ganjil dan genap; dan/ atau 2. Jumlah SKS matakuliah wajib PK lain yang diambil sebagai matakuliah pilihan. 3. Jumlah SKS mata kuliah Kemahiran Hukum yang jumlahnya lebih dari 6 (enam) SKS. MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER GANJIL No.
Sandi
1.
A10A.06P101
Hukum Perkawinan Waris Adat
2
2.
A10A.06P102
Hukum Kesehatan
2
3.
A10A.06P103
Kapita Selekta Hukum Pajak
2
4.
A10A.06P105
Hukum Organisasi Internasional Regional
2
5.
A10A.06P106
Hukum Kependudukan
2
6.
A10A.06P107
Hukum Diplomatik dan Konsuler
2
7.
A10A.06P108
Metode Penelitian Interdisipliner
2
8.
A10A.06P109
Hukum Pengangkutan Udara
2
9.
A10A.06P110
Hukum Kedokteran Kehakiman
2
10.
A10A.06P111
Politik Hukum
2
11.
A10A.06P112
Kapita Selekta Hukum Perjanjian
2
A10A.06P113
Hukum Penitensier
2 2
14.
A10A.06P114 A10A.06P115
Hukum Antar Wewenang Hukum Kontrak Internasional
2
15.
A10A.07I102
Hukum Telekomunikasi
2
16.
A10A.06P117
Hukum Surat Berharga dan Pasar Modal
2
17.
A10A.06P118
Hukum Perumahan dan Permukiman
2
18.
A10A.06P119
Hukum Perlindungan Konsumen
2
19.
A10A.06P121 A10A.06P122
Hukum Sumber Daya Alam
2 2 2
12. 13.
SKS
20. 21.
A10A.06A101
Perbandingan Hukum Administrasi Negara Hukum Keluarga dan Waris
22.
A10A.06A102
Hukum Perkawinan dan Waris Islam
2
23.
A10A.06A103
Hukum Perselisihan
2
24.
A10A.06B101
Hukum Tata Ruang
2
25.
A10A.06B102
Hukum Perijinan
2
26.
A10A.06E101
Hukum Administrasi Negara di Daerah
2
27.
A10A.06C101
Hukum Ekonomi
2
A10A.06C102
Hukum Perusahaan
2
A10A.06C103 A10A.06D101 A10A.06D102 A10A.06D103 A10A.06E103
Hukum Jaminan
2
Hukum Organisasi Internasional Hukum Perjanjian Internasional Hukum Udara dan Ruang Angkasa Hukum Keuangan Negara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Kapita Selekta Hukum Tata Negara Kriminologi Hukum Pidana Internasional Perbandingan Hukum Pidana Sistem Hukum Nasional Sejarah Hukum Antropologi Hukum Hukum Perdagangan secara Elektronik Hukum Telekomunikasi Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase Teknik Pemecahan Kasus Perbandingan Hukum Acara Kapita Selekta Hukum Acara
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
28. 29.
hlm. 14
Mata Kuliah (MK)
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
A10A.06F101 A10A.06F102 A10A.06F103 A10A.06G101 A10A.06G102 A10A.06G103 A10A.07H101 A10A.07H102 A10A.07H103 A10A.07I101 A10A.07I102 A10A.07I103
46. 47. 48.
A10A.07J101 A10A.07J102 A10A.07J103
2 2 2
MK Prasyarat
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER GENAP No.
Sandi
Mata Kuliah (MK)
SKS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
A10A.06P201 A10A.06P202 A10A.06P203 A10A.06P204 A10A.06P205 A10A.06P206 A10A.06P207 A10A.06P208
Psikologi Hukum Viktimologi Bahasa Inggris Hukum Hukum Pengangkutan Laut Sosiologi Pembangunan Hukum Ketenagakerjaan Hukum Alih Teknologi Hukum Administrasi Negara dalam Yurisprudensi
2 2 2 2 2 2 2 2
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
A10A.06P209 A10A.06P211 A10A.06P212 A10A.06P213 A10A.06P214 A10A.06P215 A10A.06P216 A10A.06P217 A10A.06P218 A10A.06P219 A10A.06P220 A10A.06E202 A10A.06P123 A10A.06A201 A10A.06A202 A10A.06B201 A10A.06B202 A10A.06C201 A10A.06C202 A10A.06D201 A10A.06D202 A10A.06E201 A10A.06E203 A10A.06F201 A10A.06F202 A10A.06G201 A10A.06G202 A10A.07H201 A10A.07H202 A10A.07I201 A10A.07I202 A10A.07J201 A10A.07J202
Dasar-dasar Manajemen Hukum Perbankan Hukum Pembangunan Hukum Perang dan Humaniter Hukum Perdagangan Internasional Ekologi Pembangunan Ekonomi Pembangunan Kapita Selekta Hukum Ekonomi Sistem Peradilan Pidana Bahasa Belanda Kapita Selekta Hukum Keluarga Hukum Asuransi Pengantar Ilmu Ekonomi Perbandingan Hukum Perdata Hukum Adat Dalam Perkembangan Kapita Selekta Hukum Lingkungan Hukum Lingkungan Internasional Hukum Ekonomi Internasional Hukum Penanaman Modal Studi Kasus Hukum Internasional Hukum Laut Internasional Hukum Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Hukum Kepegawaian Hukum Konstitusi Perbandingan Hukum Tata Negara Hukum Pidana dalam Yurisprudensi Pengadilan HAM/ International Criminal Court Penafsiran Hukum Penemuan Hukum Hukum Media Studi Kasus Hukum Teknologi Praktikum Negosiasi dan Mediasi Etika Profesi Hukum
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MK Prasyarat
Rekapitulasi Jumlah SKS Berdasarkan Klasifikasi Matakuliah No.
Jenis Mata Kuliah
Bobot (SKS)
1
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
6
2
Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
108
3
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
24
4
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
4
5
Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB)
6
hlm. 15
Pedoman Penyelenggaraan Praktikum Fakultas Hukum UNPAD 1.
2. 3.
4. 5.
Bentuk-bentuk praktikum yang dapat dilaksanakan adalah praktikum analisis kasus, diskusi interaktif, kuliah kerja lapangan, keterampilan Bahasa Inggris, dan keterampilan pemanfaatan Information Communication Technology (ICT). a. Praktikum dalam bentuk analisis kasus meliputi examinasi putusan pengadilan, legal opinion, dan legal audit; b. Praktikum dalam bentuk diskusi interaktif meliputi seminar, lokakarya, workshop, dan mengundang dosen tamu; c. Praktikum dalam bentuk kuliah kerja lapangan meliputi kunjungan ke instansi, pengamatan, atau kuliah di instansi; d. Praktikum Keterampilan Bahasa Inggris diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh 120 SKS, diberikan dalam bentuk English Language Training (TOEFL Like) dan akan mendapatkan sertifikat yang akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan Sidang Tugas Akhir. Mata kuliah yang dapat diselenggarakan kegiatan praktikum adalah mata kuliah Hukum Keilmuan dan Keterampilan (MKK). Untuk praktikum yang berbentuk analisis kasus, mata kuliah yang dapat mengajukan kegiatan praktikum antara lain Hukum Lingkungan, Perbandingan Hukum Perdata, Tindak Pidana Khusus, Cyber Law, dan Hukum Administrasi Negara. Untuk praktikum dalam bentuk diskusi interaktif mata kuliah yang dapat diajukan kegiatan praktikum antara lain Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, dan Teori Hukum Pembangunan. Untuk praktikum dalam bentuk Kuliah Kerja Lapangan, mata kuliah yang dapat diajukan kegiatan praktikum meliputi: Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
Isi Pokok Matakuliah A10A.060101
A10A.060201
A10A.060102
A10A.060203
hlm. 16
LOGIKA (MPB) 2 (2-0) Materi perkuliahan meliputi pembahasan dan pemahaman tentang pengertian Logika, Sejarah Perkembangan Logika, Prinsip-prinsip dasar (seperti Hukum Identitas, Hukum Kontradiksi, Hukum Penyisihan Jalan Tengah, Hukum Cukup Alasan), term dalam Logika (Kata dan Term denotasi dan konotasi), Dasar Berpikir, Kegunaan Logika dalam Ilmu Hukum (Banyak digunakan oleh ahli-ahli Filsafat Hukum). Penarikan kesimpulan secara langsung, dan Silogisme (digunakan hakim dalam mengambil keputusannya). PENGANTAR HUKUM INDONESIA (MKK) 4 (4-0) Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar bagi mahasiswa dalam mempelajari Sistem Hukum Indonesia. Sebagai mata kuliah pengantar dalam mata kuliah ini dibahas mengenai sejarah hukum dan perkembangan sistem hukum Indonesia, beberapa faktor-faktor dan sistem hukum asing yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum Indonesia, asas-asas hukum, dan mempelajari pula teori wilayah berlakunya hukum, serta tata urutan perundang-undangan nasional. PENGANTAR ILMU HUKUM (MKK) 4 (4-0) Meliputi pembahasan dan pemahaman secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu lainnya, dan lebih lanjut mengenai pengertian-pengertian dasar, asas-asas, norma-norma, dan kaidah hukum dan penggolongan cabang-cabang ilmu. HUKUM ADAT (MKK) 2 (2-0) Mempelajari asas Hukum Adat, sejarah politik Hukum Adat, organisasi masyarakat adat, sistem kekeluargaan, juga mempelajari secara singkat mengenai hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum waris, hukum tanah, hukum perutangan, dalam sistem hukum adat, juga dipelajari delik-delik adat.
A10A.060204
A10A.060103
A10A.060104
A10A.060205
A10A.060105
A10A.060106
HUKUM ISLAM (MKK) 2 (2-0) Pokok bahasannya meliputi pengertian tentang Islam, Syariat dan Hukum Islam. Membahas sumber Syariat Islam serta kaitannya dengan perkawinan dan masalah peradilan agama, waris, waqaf dalam hukum positif Indonesia, memahami Asas-asas Hukum Islam (Ushul Al Fiqh). Metoda pembentukan hukum berupa Ijtihad, Qias, pengkategorian hukum dalam Islam, mengaktualisasikan asas-asas Hukum Islam seperti Bank Muamalat, dan atau masalah hukum perdata dalam Fiqh Muamalat, bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan konsep Islam melalui Zakat, Infaq, dsb. Serta sejauh mana kemungkinan syariat Islam berperan dalam pembinaan hukum nasional kelak. Pemecahan kasus-kasus perdata dan pidana dalam Islam. ILMU NEGARA (MKK) 3 (3-0) Ilmu Negara membahas dan mengkaji pengertian-pengertian pokok dan Sendi-sendi pokok Negara, bahan dasar Negara, metode, dan ruang Lingkup, serta pertumbuhan dan perkembangan negara secara sosiologis dan yuridis. HUKUM PIDANA (MKK) 4 (4-0) Matakuliah Hukum Pidana membahas materi-materi: hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya, fungsi/ tujuan dan jenis hukum pidana, asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu, sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana, alasan-alasan penghapusan pidana, ajaran penyertaan dan concursus, pemidanaan termasuk hal-hal yang menggugurkan hak menuntut dan melaksanakan pidana, sejarah KUHP, dll. Pembahasan materi-materi tersebut dikaitkan dengan pembahasan hukum positif dan kasus-kasus (yurisprudensi) mengenai materi tersebut, yang dibahas sebagai satu kesatuan. HUKUM INTERNASIONAL (MKK) 4 (4-0) Matakuliah diberikan melalui kuliah mimbar dan diskusi. Materi tentang kaidahkaidah dasar yang berlaku dalam masyarakat internasional, yang bersumber pada perjanjian internasional, Hukum Kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum umum, doktrin dan putusan Mahkamah Internasional. Pokok bahasan mencakup pengertian, sejarah, hakikat, dan dasar berlakunya, sumber Hukum Internasional, hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional, subyek Hukum Internasional, pengakuan negara, kedaulatan negara, yurisdiksi Hukum Internasional, pertanggungjawaban negara, suksesi negara. Studi kasus dan perkembangan sebagai penguat teoritik dan memberikan wawasan aplikatif dari Hukum Internasional HUKUM PERDATA (MKK) 4 (4-0) Perkuliahan ini bertujuan agar mahasiswa memahami latar belakang, ruang lingkup Hukum Perdata yang berlaku pada waktu dahulu, mengetahui mana yang masih berlaku sampai sekarang dan yang tidak berlaku lagi. Substansi matakuliah Hukum Perdata merupakan Tinjauan Umum Hukum Perdata yang meliputi (1) Pengantar; (2) Hukum Perorangan; (3) Hukum Keluarga; (4) Hukum Benda; (5) Hukum Waris; (6) Hukum Perikatan. HUKUM TATA NEGARA (MKK) 3 (3-0) Perkuliahan diberikan dalam bentuk kuliah tatap muka dan diskusi. Materi perkuliahan Hukum Tata Negara terbagi atas dua pokok bahasan utama, yaitu materi yang bersifat umum dan khusus. A. Materi umum meliputi : a. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara; b. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara; c. Hubungan Hukum Tata Negara dengan cabang ilmu hukum dan ilmu kenegaraan lainnya; d. Sumber-sumber Hukum Tata Negara; e. Sistem Pemerintahan; f. Sistem Kepartaian; dan hlm. 17
g. Sistem Pemilihan Umum. Materi khusus meliputi : a. Sejarah ketatanegaraan Indonesia; b. lembaga-lembaga Negara; c. Wilayah negara; d. Prinsip-prinsip hukum pemerintahan daerah; e. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia, hukum kewarganegaraan dan keimigrasian. HUKUM ACARA PERDATA (MKK) 4 (4-0) Mata Kuliah Hukum Acara Perdata merupakan pengetahuan yang memuat mengenai pengantar, tindakan-tindakan sebelum sidang, pemerikasaan perkara, upaya hukum, putusan, pelaksanaan putusan dan acara perdata dalam perkembangan. HUKUM AGRARIA (MKK) 2 (2-0) Memahami aspek-aspek Hukum Agraria, baik dari segi positif, maupun dari kasuskasus yang terjadi di masyarakat. Dalam sejarah dibahas dualisme Hukum Agraria (Hukum Tanah Barat dan hukum Tanah Adat) pada masa kolonial, sejarah terbentuknya Hukum Agraria Nasional (UUPA), dan asas-asas yang mendasari pelaksanaan UUPA. Dalam hak menguasai negara diuraikan tentang perbedaannya dengan Domein Verklaring serta Hak Ulayat. Dalam pembahasan hak-hak atas tanah menurut UUPA dibahas berbagai masalah pemilikan, peralihan serta pendaftarannya. Dalam Landreform dan Land use diuraikan berbagai usaha pemerintah dalam penataan pemanfaatan tanah untuk berbagai penggunaan (perumahan, industri, pertambangan, kehutanan dll) serta berbagai konflik yang timbul dari berbagai penggunaan tsb. HUKUM ACARA PIDANA (MKK) 4 (4-0) Mata kuliah ini memuat mengenai Pengantar, Tahap-tahap dalam Penyelesaian perkara Pada Pemeriksaan Pendahuluan, Penuntutan, Pemeriksaan Persidangan, Upaya Hukum Pelaksanaan Putusan, dan Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Hakim. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (MKK) 3 (3-0) Membahas dan mengkaji kaidah-kaidah hukum (juridische instrumentarium), dalam rangka mewujudkan tujuan kehidupan bernegara R.I. Untuk itu, perlu lebih lanjut dikaji dari mulai peristilahan; metode; ruang lingkup; persamaan dan perbedaan serta kaitannya dengan ilmu kenegaraan lainnya; menelusuri sejarah perkembangan dan dalam tipe negara macam apakah perkembangan itu jauh lebih pesat, tidak hanya dalam situasi sekarang, melainkan juga seberapa jauhkah peranannya untuk masamasa yang akan datang. Menempatkan posisi warga negara terhadap pemerintah dalam rangka hak dan kewajiban; pemikiran ulang mengenai publiktisasi dan privatisasi dalam rangka pembinaan hukum nasional. HUKUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA (MKK) 2 (2-0) Mata kuliah ini membahas: (1) Istilah dan pengertian jabatan dan pejabat; (2) Istilah dan pengertian Lembaga Negara; (3) Lembaga Negara dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia (UUD 1945 Periode 1, Konstitusi RIS, UUDS 50, UUD 1945 Periode 2); (4) Lembaga Negara Pasca perubahan UUD 1945; (5) Cara pengisian dan masa jabatan, tugas dan wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. HUKUM LINGKUNGAN (MKK) 2 (2-0) Berkembangnya pengetahuan di bidang ekologi, ekosistem, daya dukung, daya tampung, dan daya lenting lingkungan, serta timbulnya masalah-masalah lingkungan global, regional dan nasional baik di negara maju maupun negara berkembang, maka tumbuh pula “kesadaran baru” terhadap lingkungan hidup. Kesadaran baru ini diawali dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 di Swedia, dan diikuti dengan deklarasideklarasi lainnya, seperti Deklarasi Nairobi, Deklarasi Rio de Janeiro 1992, dan B.
A10A.060207
A10A.060107
A10A.060208
A10A.060108
A10A.060209
A10A.060109
hlm. 18
A10A.060210
A10A.060110
A10A.060211
A10A.060212
A10A.060111
Deklarasi Johanesberg 2002. Masalah lingkungan sudah ada sejak zaman dulu, ditandai dengan Hukum Lingkungan Adat yang diikuti oleh hukum Lingkungan (klasik) ditujukan untuk menjamin “penggunaan dan kegunaan” sumber daya sematamata untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan manusia. Perkembangan di atas, diantisipasi oleh Hukum Lingkungan (modern) yang “Berwawasan Lingkungan” dan bersifat “Utuh-Menyeluruh” dengan pendekatan secara Interdisipliner, Multidisipliner serta lintas Sektoral, seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan telah dirubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beranjak dari pengertian Lingkungan (Hidup), maka seluruh peraturan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup membentuk suatu sistem hukum (peraturan perundang-undangan) yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Penaatan dan penegakan Hukum Lingkungan meliputi aspek-aspek hukum adat, administrasi, keperdataan, pidana, dan internasional serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, dan negosiasi di samping instrumen ekologi dan ekonomi serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM (MKB) 2 (2-0) Matakuliah ini membahas dasar-dasar Metodologi Penelitian Hukum, melakukan penelitian baik kepustakaan (Library Research) maupun penelitian lapangan (Field Research), serta pengetahuan dasar tentang tata cara penyusunan laporan penelitian hukum. Selain itu , membahas/ menganalisis masalah yang timbul dalam masyarakat dengan menggunakan kaidah/ peraturan hukum yang berlaku, yang disusun dalam bentuk paparan tulisan hasil penelitian dengan mengikuti prosedur penelitian hukum berbentuk Memorandum Hukum atau Studi Kasus atau Skripsi HUKUM PERIKATAN (MKK) 2 (2-0) Hukum Perikatan merupakan dasar bagi mahasiswa untuk dapat memahami perkembangan baik dalam bidang keperdataan maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu matakuliah ini akan memberikan landasan mengenai perdata pada umumnya dan perjanjian-perjanjian tertentu. HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (MKK) (3-0) Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara membahas dan mengkaji untuk memahami bagaimana Hukum Administrasi Negara materil ditegakan oleh hukum acaranya dalam hal ini Hukum Acara Peradilan Administrasi Murni. Kemudian pembahasan dititikberatkan terhadap penyelesaian sengketa di Pengadilan yang dimulai dari prosedur gugatan sampai dengan putusan dan pelaksanaannya serta upaya hukum yang dapat ditempuh. HUKUM DAGANG (MKK) 3 (3-0) Secara umum tujuan matakuliah hukum Dagang antara lain adalah membantu mahasiswa agar dapat memahami peran hukum dagang untuk mengarahkan kegiatan bisnis sesuai strategi pembangunan nasional. Oleh karena itu, materinya berkaitan dengan prinsip-prinsip umum yang meliputi: Sejarah Hukum Dagang, PengertianPengertian, Kontrak Dagang, Pelaku Dagang, Perantara Dagang, Perbuatan Melawan Hukum (Dagang), Penyelesaian Sengketa Dagang, Kepailitan, Penundaan Pembayaran dan Likuidasi Dagang. TINDAK PIDANA KHUSUS (MKB) 2 (2-0) Matakuliah ini selain membahas materi-materi yang termasuk dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan, yang meliputi a.l. delik terhadap harta kekayaan, delik terhadap kesusilaan, delik terhadap nyawa dan tubuh, dll; dibahas pula berbagai delik yang terdapat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang tersebar diluar KUHP, seperti, a.l. Delik Subversi, Narkotika, Ekonomi (dalam arti sempit), Korupsi, dsb. hlm. 19
A10A.060213
A10A.060112
A10A.060214
A10A.060113
A10A.060215
hlm. 20
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN (MKK) 2 (2-0) Perkuliahan diberikan dalam bentuk tata muka dan diskusi. Materi Perkuliahan meliputi : 1. Peristilahan dan pengertian peraturan perundang-undangan; 2. Tempat peraturan-perundang-undangan dalam sistem hukum; 3. Fungsi peraturan perundang-undangan; 4. Dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang baik; 5. Asas-asas peraturan perundang-undangan; 6. Lingkungan berlakunya peraturan perundang-undangan; 7. Tata Urutan, Jenis dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Kekuatan Mengikat dan Berakhirnya Peraturan Perundang-Undangan; 9. Pengujian peraturan perundang-undangan. HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (MKB) 2 (2-0) Hukum Perdata Internasional (HPI) merupakan matakuliah yang bertujuan memberikan bekal bagi mahasiswa untuk mempelajari berbagai hal yang berkenaan dengan masalah perdata yang di dalamnya terdapat unsur-unsur asing (foreign elements). Materi HPI meliputi, Kontrak (perjanjian) Internasional, Hukum Dagang Internasional, teori-teori khusus mengenai Benda, Status Personal, Hukum Acara HPI, serta praktik-praktik penyelesaian sengketa Bisnis Internasional melalui pengadilan dan Arbitrase Internasional. Selain itu juga dibahas berbagai Konvensi Internasional di bidang HPI yang relevan dengan kepentingan Indonesia. HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL (MKB) 2 (2-0) Mata kuliah ini mencakup pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa internasional publik berdasarkan sumber hukum internasional yang relevan, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Materi pembahasan mencakup cara-cara penyelesaian sengketa internasional melalui metode diplomatik seperti negosiasi, mediasi, jasa-jasa baik, dan konsiliasi, serta melalui metode hukum seperti arbitrase internasional dan Mahkamah Internasional. Dibahas pula dalam mata kuliah ini penyelesaian sengketa di tingkat regional; penyelesaian sengketa melalui mekanisme PBB; dan penyelesaian sengketa melalui institusi-institusi khusus, seperti World Trade Organization (WTO) dan International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH (MKK) (2-0) Perkuliahan diberikan dalam bentuk tata muka dan diskusi. Materi Perkuliahan meliputi : 1. Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah; 2. Letak Hukum Pemerintahan Daerah dalam Pohon Hukum; 3. Dasar Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia; 4. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Teori-teori ajaran rumah tangga; 6. Sejarah pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia; 7. Susunan Pemerintahan Daerah; 8. Perundang-Undangan Daerah; 9. Hubungan Pusat dan Daerah; 10. Otonomi Khusus, Daerah Istimewa, Daerah Khusus; 11. Pemerintahan Desa; HUKUM PAJAK (MKK) 2 (2-0) Di dalam mata kuliah hukum pajak dipelajari teori falsafah asas, dasar fungsi dan peraturan-peraturan perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia (Hukum Pajak Positif) dan Teknik penguasaan hukum pajak positif.
A10A.060114
A10A.060216
A10A.060115
A10A.060119
A10A.060217
A10A.06P219
A10A.06P123
A10A.06P111
HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (MKK) 2 (2-0) Matakuliah ini mengkaji perlindungan hukum terhadap bentuk-bentuk Hak Kekayaan Intelektual, seperti: Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, Disain Industri, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Selain regulasi hukum nasional berupa peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan yang terkait, dalam pengkajiannya juga mendasarkan pada instrumen hukum internasional tentang HKI, antara lain TRIPs-WTO. Pembahasan terhadap kasus-kasus HKI yang terjadi dilakukan dengan cara diskusi dan simulasi, termasuk kasus-kasus yang terjadi di luar negeri sebagai bahan perbandingan. KAPITA SELEKTA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (MKB) 2 (2-0) Merupakan topik khusus dalam membahas dan mengkaji aspek-aspek tertentu di dalam implementasi kaidah-kaidah hukum (juridische instrumentarium) dalam kaitannya dengan mewujudkan kehidupan bernegara. Aspek-aspek tertentu ini dapat timbul dalam kajian pembahasan a.l. perlindungan hukum kepada warga negara; bentuk-bentuk khusus dari ketetapan (beschikking) dan membedakannya dengan bentuk produk hukum lain; badan usaha milik negara (daerah), pertanahan, peradilan semu berikut acaranya. HUKUM HAK ASASI MANUSIA (MPK) 2 (2-0) Matakuliah Hak Asasi Manusia (HAM) diberikan dalam bentuk uraian aspek hukum dari perlindungan dan jaminan HAM, baik dalam lingkup hukum nasional maupun internasional. Dalam hukum nasional, uraiannya meliputi konsepsi bangsa Indonesia tentang HAM dan penjabarannya di dalam Konstitusi serta peraturan perundangundangan lainnya. Dalam lingkup hukum internasional uraian meliputi instrumeninstrumen HAM internasional baik global maupun regional, termasuk mekanisme pengimplementasiannya secara global, regional dan nasional. TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2 (2-0) Mata Kuliah ini membahas tentang pengantar mengenai syarat-syarat peraturan yang baik, penyusunan naskah akademik, teknik pembuatan peraturan dari mulai bagian pembukaan sampai penutup, serta cara mengevaluasi suatu peraturan TEORI HUKUM PEMBANGUNAN (MBB) 2 (2-0) Teori Hukum Pembangunan memperlajari aliran-aliran dalam filsafat hukum yang melandasi konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan, membahas dan mempelajari pengertian hukum, sistem hukum, fungsi hukum, dan pembinaan serta pendidikan hukum yang sesuai dengan bangsa dan negara Indonesia yang sedang membangun BAHASA BELANDA (MBB) 2 (2-0) Dalam Mata kuliah Bahasa Belanda dibahas ejaan bahasa Belanda, konstruksi kalimat, menganalisis dan menterjemahkan kalimat hukum Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia yang baik. PENGANTAR ILMU EKONOMI (MPB) 2 (2-0) Matakuliah ekonomi diberikan tujuannya untuk memperkenalkan dan menanamkan apresiasi mahasiswa tentang Ilmu Ekonomi secara garis besar. Uraian terutama mengenai asal mula Ilmu ekonomi dan hubungannya dengan Ilmu hukum serta pentingnya pengetahuan ekonomi bagi sarjana hukum. Juga diuraikan tentang pokokpokok ekonomi pembangunan dilihat dari sudut ekonomi dan atau dari sudut yuridis, sehingga nantinya bagi mahasisswa diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam menghadapi masalah-masalah pembangunan. POLITIK HUKUM 2 (2-0) Mata Kuliah ini membahas tentang Arti dan Makna Politik Hukum, Tempat Politik Hukum dalam Cabang-Cabang Ilmu Hukum, Ruang Lingkup Politik Hukum, Politik Perundang-Undangan (Legal Policy), Politik Penegakan Hukum (enforcement Policy), Kebijakan Penaatan (Compliance Policy), Kebijakan Sanksi, Lembaga-Lembaga hlm. 21
G10E.060101
UNX10.060101
UNX10.060101 UNX10.060103 UNX10.060105 UNX10.060107 UNX10.060109 UNX10.060111
G1E102
hlm. 22
Hukum, dan Cita Hukum Nasional. PENGANTAR SOSIOLOGI (MBB) 2 (2-0) Materi perkuliahan meliputi pembahasan & pemahaman tentang: 1. Kedudukan Sosiologi sebagai penunjang ilmu hukum dan ilmu negara; 2. Kedudukan Sosiologi sebagai masukan didalam menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia (Social Planning); 3. Ruang lingkupnya meliputi gejala sosial, struktur sosial dan patologi sosial. Metodenya empiris dan verstehen. PENDIDIKAN AGAMA (MPK) 2 (2-0) Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian keagamaan yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai landasan berfikir dan berprilaku dalam pengembangan profesi. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (MPK) 2 (2-0) PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN (MPK) 2 (2-0) PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK (MPK) 2 (2-0) PENDIDIKAN AGAMA HINDU (MPK) 2 (2-0) PENDIDIKAN AGAMA BUDHA (MPK) 2 (2-0) PENDIDIKAN PANCASILA (MPK) 2 (2-0) Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila serta kesadaran berbangsa, bernegara, dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dengan kompetensi menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual yang memiliki; sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya; mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya; mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan iptek; memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa guna menggalang persatuan Indonesia. ANTROPOLOGI BUDAYA (MKK) 2 (2-0) Antropologi budaya merupakan cabang dari antropologi yang menyelidiki kebudayaan pada umumnya di seluruh dunia. Ilmu ini menyelidiki bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya sepanjang zaman. Matakuliah ini diberikan di Fakultas Hukum sebagai matakuliah wajib fakultas (kurikulum institusional) bertujuan: (1) untuk mengantarkan mahasiswa kepada pemahaman bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan; (2) agar mahasiswa mempunyai wawasan luas tentang perkembangan dan perubahan kebudayaan dunia yang dapat mempengaruhi perikehidupan manusia dewasa ini sehingga dapat pula mempengaruhi perkembangan ilmu hukum. Materi yang diberikan meliputi: Pengertian Antropologi dan Antropologi Budaya; Ruang Lingkup Antropologi; Fase-Fase Perkembangan Antropologi Budaya; Hubungan Antropologi Budaya Dengan Ilmu Lainnya; Metode Penelitian Antropologi; Pengertian Kebudayaan; Unsur-Unsur dan Aspek-Aspek Kebudayaan; Perubahan Masyarakat dan Kebudayaan; Aliran-Aliran Dalam Perubahan Masyarakat dan Kebudayaan; dan Antropologi Terapan. Penyampaian materi kuliah dilakukan dengan bentuk tatap muka, tugas-tugas, dan diskusi (kelompok).
Matakuliah Program Kekhususan A10A.06A101
A10A.06A102
A10A.06A202
A10A.06A201
A10A.06E101
A10A.06B201
A10A.06B102
HUKUM KELUARGA DAN WARIS (MKB) 2 (2-0) Matakuliah ini meliputi: (1) Hukum Keluarga yang terdiri dari Hukum Perorangan pada umumnya. Hukum Perkawinan menurut BW dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang Keturunan, Kewangsaan (bloedverwanchap), Alimentasi, Per-walian, Curatele, Pendewasaan (handlichting) serta Keadaan Tidak hadir; (2) Hukum Waris terdiri dari Pembagian Golongan Akhli waris termasuk pembagian besarnya atau warisan, Legitieme Portie, Kewarisan anak Luar kawina, serta tentang Wasiat (syarat pembuatannya macam serta isinya, inbreng, executeur testamentair, bewindvoerder dan lain-lain). HUKUM PERKAWINAN DAN (MKB) 2 (2-0) Pokok bahasannya meliputi: Pandangan Islam terhadap perkawinan, syaratsyarat, larangan dan tata cara perkawinan menurut islam, Bagaimana peran eksistensi hukum perkawinan Islam dalam hukum positif kita. Sedangkan Hukum Waris Islam bahasannya meliputi: syarat-syarat mewaris, siapa-siapa pewaris, berapa bagian waris masing-masing akhli waris, kemudian dibandingkan dengan hukum adat guna ditawarkan sebagai konsep sumbangan pada pembinaan Hukum Waris Nasional. HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN (MKK) 2 (2-0) Mempelajari penerapan Hukum Adat dalam masyarakat mengenai: hukum Perorangan, Hukum Kekeluargaan, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Tanah, Hukum Perutangan. Juga mempelajari perkembangan dari bidang-bidang hukum tsb yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu mempelajari Hukum Adat dalam praktik karena pengaruh putusan Pengadilan. PERBANDINGAN HUKUM PERDATA (MKB) 2 (2-0) Baik dalam rangka globalisasi maupun dalam rangka regionalisasi, perlu adanya harmonisasi hukum. Oleh karena itu mahasiswa perlu mempelajari pengetahuan mengenai contract maupun tort, mengingat Indonesia merupakan salah satu anggota dalam ASEAN dan pengaruh common law di negara-negara ASEAN sangat besar. Tujuan pemberian kuliah ini adalah: (1) memberikan pandangan yang lebih luas dari mahasiswa terhadap hukum-hukum dari negara lain; (2) agar mahasiswa mampu melakukan analisis serta memecahkan masalah-masalah hukum dalam obyek pengajaran di atas. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI DAERAH (MKK) 2 (2-0) Pembahasan mengenai dasar hukum dan proses pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan serta pembentukan daerah otonomi. Dibahas pula proses perujudan wewenang penetapan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan rumah-tangga daerah dengan pengawasan pemerintah pusat. KAPITA SELEKTA HUKUM LINGKUNGAN (MKB) 2 (2-0) Mata kuliah ini mempelajari dan membahas mengenai Sistem Amdal Nasional sebagai sarana pengambilan keputusan di bidang perizinan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Mata kuliah ini juga mempelajari perbandingan antara Sistem Amdal Nasional dengan sistem Amdal Negara lain, serta mengkaji pelaksanaan Amdal dalam proses pembangunan Nasional. HUKUM PERIZINAN (MKK) 2 (2-0) Membahas dan mengkaji sebagai salah satu bentuk khusus dari ketetapan (beschikking) sebagai ujung tombak yang langsung dan konkret mengatur sasarannya. Untuk itu perlu dibahas pembenarannya selaku salah satu cabang ilmu hukum dari hukum administrasi negara yang berdiri sendiri; sumbersumber kewenangan; posisi dan korelasinya dengan cabang-cabang ilmu hlm. 23
kenegaraan lainnya; macam dan jenisnya; syarat-syarat dan tata cara pembuatan izin sejak awal sampai pencabutannya. Termasuk di dalamnya akibat-akibat hukum dan sanksinya.
A10A.06B101
A10A.06B202
A10A.06C101
A10A.06C102
hlm. 24
HUKUM TATA RUANG (MKK) 2 (2-0) Mata kuliah ini mempelajari ruang sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara yang merupakan satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya, menghendaki pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budayanya. Pengaturan penataan ruang mengalami perkembangan yang pesat terutama setelah dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan kota-kota akibat Perang Dunia, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan. Sistem Hukum di bidang Penataan Ruang merupakan sub sistem dari sistem Hukum Lingkungan merupakan sumber daya buatan/budaya yang mengatur sejak perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendaliannya meliputi bidang-bidang penatagunaan tanah, laut dan udara secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas, ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Internasional. Kasus-kasus yang dibahas didasarkan pada ruang lingkup kawasan, baik kawasan lindung, maupun kawasan budidaya perkotaan dan perdesaan, pemukiman dan perumahan, pariwisata dan cagar budaya, industri serta kawasan pantai. HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL (MKB) 2 (2-0) Materi kuliah ini mencakup sejarah dan fungsi Hukum Lingkungan Internasional. Diskusi tentang asas-asas hukum lingkungan internasional, (Deklarasi Stockholm (1972) Konvensi Rio de Janeiro (1992) dan implementasinya dalam hukum nasional. Diberikan juga latihan penyelesaian kasus-kasus pencemaran internasional dan penerapan tanggung jawab mutlak (strict liability principle). HUKUM EKONOMI (MKK) 2 (2-0) Hukum Ekonomi membahas tentang: Pengertian, Ruang Lingkup, Sejarah dan Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia. Selain itu adalah Perbandingan Hukum Ekonomi di beberapa negara lain seperti Jerman, Inggris, Perancis. Mengingat bahwa Hukum dan Ekonomi pada saat ini sudah sangat sukar dipisahkan, terutama dalam kegiatan pembangunan di bidang perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka perlu juga dibahas permasalahan-permasalahan hukum ekonomi yang timbul dalam praktik sehari-hari. Kemudian bagaimana menganalisisnya dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada serta melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan yang ada pada saat sekarang. Hal itu dilakukan dengan melakukan pendekatan yang bersifat interdisipliner. HUKUM PERUSAHAAN (MKK) 2 (2-0) Hukum Perusahaan adalah kelanjutan dari Hukum Dagang, dan akan membahas mengenai subyek. 1) Macam-macam kerjasama seperti: merger, akuisisi dan konsolidasi dan karenanya yang perlu diulas sebelum dilakukan pembahasan materi lebih lanjut adalah P.T. 2) Perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para Pengusaha: a. Internasional Sales of Goods; b. U.C.P.500-1994; c. SK.Dir./B/No.27/58/Dir. mahasiswa yang mengikuti matakuliah ini
A10A.06C103
A10A.06C201
A10A.06C202
A10A.06D101
A10A.06D102
diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dikemukakan untuk halhal tsb. HUKUM JAMINAN (MKK) 2 (2-0) Hukum Jaminan merupakan matakuliah penunjang Hukum Ekonomi, dan ini berarti pula menunjang pembangunan ekonomi. Di dalam matakuliah Hukum Jaminan ini dipelajari tentang (1) Perjanjian kredit, macam-macam kredit, tujuan pemberian kredit, syarat pemberian kredit, kredit bagi golongan ekonomi lemah, kredit investasi dalam negeri dan kredit komersial luar negeri. (2) Hukum jaminan pada umumnya, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, lembagalembaga jaminan dan jaminan dalam kredit perbankan. HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL (MKK) 2 (2-0) Dalam rangka globalisasi di bidang ekonomi, perlu kiranya mahasiswa mengetahui: Sejarah dan perkembangan Hukum Ekonomi Internasional, Organisasi Ekonomi Internasional yang bersifat global dan regional, perdagangan internasional yang tertuang dalam GATT, pengaruhnya terhadap hukum nasional. Dengan diberikannya perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktik. HUKUM PENANAMAN MODAL (MKK) 2 (2-0) Mata kuliah ini mempelajari Hukum Penanaman Modal dan Perkembangannya secara Global, baik nasional maupun internasional. Dengan menggunakan metode pendekatan interadisipliner dan multidisipliner, mata kuliah ini mempelajari seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Hukum Penanaman Modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari ketentuan-ketentuan internasional yang berkaitan dengan penanaman modal asing, antara lain TRIMS/ WTO (Trade Related Investment Measures), ICSID, MIGA, MAI, The World Bank, Guide Lines on Foreign Investment, perjanjian-perjanjian di bidang PMA baik yang bilateral, regional dan multilateral. Mata kuliah ini membahas mengenai ruang lingkup PMA dan PMDN, sejarah dan pengertian penanaman modal, teori-teori penanaman modal, macam-macam PMA, pelaksana penanaman modal, risiko dalam penanaman modal, bentuk perusahaan PMA, bentuk-bentuk kerjasama, jangka waktu, hak transfer, dan repatriasi modal, nasionalisasi, kompensasi dan privatisasi, PMA dan otonomi daerah, perlindungan hukum dalam PMA, dan penyelesaian sengketa. Upaya memperluas dan memperdalam materi Hukum Penanaman Modal dilakukan dengan cara diskusi kelompok, dengan latihan menganalisis beberapa kasus yang terjadi di bidang penanaman modal khususnya penanaman modal asing. HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL (MKK) 2 (2-0) Mata kuliah ini merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum internasional publik. Materi yang diajarkan meliputi dua golongan besar, yaitu: hukum organisasi internasional global dan hukum organisasi internasional regional, dengan contohcontoh yang ada dewasa ini serta perkembangannya yang paling mutakhir. HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL (MKK) 2 (2-0) Pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi prinsip-prinsip dasar dalam hukum perjanjian internasional; proses pembuatan perjanjian internasional; caracara pengikatan diri terhadap perjanjian internasional; pensyaratan terhadap perjanjian internasional; penafsiran perjanjian internasional; ditangguhkannya dan berakhirnya perjanjian internasional; dan suksesi negara dalam kaitannya dengan perjanjian internasional. Pembahasan materi dikaitkan dengan sumber hukum internasional di bidang perjanjian internasional, khususnya Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, dan praktik Indonesia. Materi hlm. 25
A10A.06D103
A10A.06D201
A10A.06D202
A10A.06E103
A10A.06E203
A10A.06F101
hlm. 26
perkuliahan dilengkapi dengan studi kasus dan perkembangan terkini yang relevan. HUKUM UDARA DAN RUANG ANGKASA (MKK) 2 (2-0) Materi kuliah mencakup pengaturan internasional dan nasional mengenai kegiatan manusia di ruang udara dan ruang angkasa. Pokok bahasan hukum udara meliputi kedaulatan negara di ruang udara dan aplikasinya, serta perjanjian-perjanjian penerbangan sipil internasional dan nasional baik berjadwal maupun tidak berjadwal. Pokok bahasan hukum ruang angkasa meliputi delimitasi ruang udara dan ruang angkasa, perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang aktivitas manusia di ruang angkasa baik yang bersifat publik maupun komersial. STUDI KASUS HUKUM INTERNASIONAL (MKB) 2 (2-0) Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah hukum internasional yang diberikan dalam bentuk analisis penerapan hukum internasional melalui kasuskasus nyata yang telah mendapat keputusan pengadilan. Analisis dilakukan melalui tinjauan terhadap fakta-fakta yang relevan, masalah hukum yang timbul, hukum positif yang terkait (termasuk perkembangannya), dan bagaimana putusan diberikan, yang mana mahasiswa dapat memberikan komentar atau kritik terhadapnya. Cara pengajaran lebih ditekankan pada diskusi. Praktikum hukum berupa workshop, pembahasan kasus, dan pembahasan dokumen hukum. HUKUM LAUT INTERNASIONAL (MKK) 2 (2-0) Mata kuliah ini diberikan dalam bentuk uraian dan diskusi yang meliputi sejarah perkembangan hukum laut sejak zaman abad pertengahan, Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930, perkembangan setelah Perang Dunia II, Konvensi-konvensi Jenewa tentang Hukum Laut 1958, sampai terbentuknya Konvensi Hukum Laut 1982. Materi perkuliahan juga mencakup ketentuan-ketentuan hukum laut internasional di berbagai zona maritim, pengaturan perikanan internasional, pelayaran, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dan penelitian ilmiah kelautan. Diberikan juga beberapa contoh tentang praktik negara-negara, beberapa kasus/ sengketa antara negara (khususnya yang melibatkan Indonesia), serta beberapa pengaturan di bidang kelautan dalam peraturan perundangundangan Indonesia. HUKUM KEUANGAN NEGARA (MKK) 2 (2-0) Matakuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa dalam kerangka teoritis mengenai seluk beluk dari segi hukum (yuridis) dari keuangan negara serta bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dijalankan di Indonesia berdasarkan UUD 1945. Substansi matakuliah ini meliputi: (1) Pengertian landasan hukum serta struktur dan sistem hukum keuangan negara; (2) siklus anggaran negara; (3) Pengawasan APBN; (4) Perhitungan dan pertanggungjawaban APBN; (5) Hak milik negara dan kerja sama pemerintah dengan pihak lain pengaruhnya terhadap keuangan negara. HUKUM KEPEGAWAIAN 2 (2-0) Mata kuliah ini merupakan pengetahuan yang memberikan deskripsi mengenai seluk beluk kepegawaian dan peraturan (hukum) kepegawaian di Indonesia dalam bingkai Hukum Administrasi Negara, termasuk di dalamnya masalah manajemen kepegawaian. HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI 2 (2-0) Mata Kuliah ini membahas tentang Pengertian-pengertian Dasar, Objek Perkara yang menjadi kewenangan MK, Para pihak dan Proses Beracara, Proses beracara dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Proses beracara Sengketa lembaga negara, Proses beracara Pembubaran partai politik, Proses beracara Sengketa Pemilu, Pemberhentian presiden.
A10A.06F102
A.06F201
A10A.06F103
A10A.06F202
A10A.06G101
A10A.06G102
A10A.06G201
A10A.06G103
HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN KEIMIGRASIAN (MKK) 2 (2-0) Mata Kuliah ini membahas tentang warga negara dan hukum kewarganegaraan, isi kewarganegaraan, asas-asas kewarganegaraan, sejarah pengaturan kewarganegaraan Indonesia, UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, imigrasi dan hukum keimigrasian, UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, serta isu-isu terkini kewarganegaraan & keimigrasian. HUKUM KONSTITUSI (MKK) 2 (2-0) Mata kuliah ini membahas tentang peristilahan dan batasan, kedudukan konstitusi dalam suatu negara, klasifikasi konstitusi, materi muatan konstitusi, materi muatan konstitusi indonesia, constitution making, perubahan konstitusi, perubahan UUD 1945. KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA 2 (2-0) Mata Kuliah ini membahas disertai diskusi tentang Pengantar mengenai beberapa Issu Pilihan yang terkait dengan Perkembangan Konstitusi/UUD 1945, Organisasi Negara, Lembaga Perwakilan, Lembaga Kepresidenan, Kekuasaan Kehakiman, Pemerintahan Daerah, HAM, Kewarganegaraan, Keimigrasian, disertai dengan catatan atas kasus-kasus ketatanegaraan. PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA (MKB) 2 (2-0) Mata Kuliah ini membahas tentang sejarah, pengertian dan uang lingkup perbandingan hukum, pengertian dan ruang lingkup perbandingan hukum tata negara, perbandingan konstitusi di beberapa negara, perbandingan sistem pemerintahan antar negara di Malaysia dan Filipina, diskusi mahasiswa mengenai perbandingan sistem perwakilan di Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Malaysia dan Filipina, serta perbandingan sistem kekuasaan kehakiman Amerika Serikat, Malaysia dan Filipina KRIMINOLOGI (MKK) 2 (2-0) Matakuliah kriminologi meliputi: sejarah perkembangan, kedudukan dan hubungan antara kriminologi dan hukum pidana; pengertian kriminologi dan kejahatan, aliran-aliran kriminologi, teori makro kriminologi dan teori mikro kriminologi serta diuraikan interrelasi antara masalah kejahatan dan pembangunan nasional. Proses belajar mengajar diakhiri dengan diskusi mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha dalam kegiatan ekonomi serta masalah kolusi antara birokrat dan pengusaha sebagai salah satu penyimpangan pola perilaku yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia kini. HUKUM PIDANA INTERNASIONAL (MKK) 2 (2-0) Matakuliah hukum pidana internasional memiliki lingkup pembahasan aspek hukum (pidana) nasional terhadap hukum internasional dan aspek hukum internasional terhadap hukum (pidana) nasional. Lingkup pembahasan pokok meliputi: sejarah perkembangannya; tindak pidana internasional (international crime) dan prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana internasional termasuk pembahasan mengenai ekstradisi, mutual assistance in criminal matters dan yurisdiksi mahkamah pidana internasional. Penyelenggaraan dan penilaian dititikberatkan pada kegiatan diskusi. HUKUM PIDANA DALAM YURISPRUDENSI (MKK) 2 (2-0) Materi perkuliahan meliputi pengkajian dan pembahasan putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, tentang perkara pidana melalui kegiatan seminar dan diskusi. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA (MKB) 2 (2-0) Materi kuliah disampaikan melalui kegiatan tatap muka, tugas-tugas membaca atau menulis ringkasan buku-buku yang ditetapkan dan tugas materi lainnya. Materi kuliah meliputi pengertian, istilah, sejarah perkembangan perbandingan hlm. 27
A10A.07H101
A10A.07H102
A10A.07H103
10A.07H201
hlm. 28
hukum pada umumnya, khususnya perbandingan hukum pidana di Indonesia, serta maksud dan tujuan mempelajari perbandingan hukum pidana. Materi pokok akan membahas hukum pidana pada common law system dan civil law system dan secara khusus akan dibahas mengenai konsep-konsep dasar hukum pidana pada kedua sistem tersebut. SISTEM HUKUM NASIONAL 2 (2-0) Penggolongan Hukum yang berlaku bagi golongan penduduk yang berbeda (pasal 163 dan 131 I.S.) ditengarai sebagai pelaksanaan dalam menjalankan Politik Hukum dari Pemerintah Kolonial Belanda yang bersifat rasial. Utrecht dalam buku ”Pengantar dalam Hukum di Indonesia” menyatakan aneka warna penggolongan Hukum di Indonesia hanya berlaku bagi Hukum Privat. Artinya tidak berlaku dalam lingkungan Hukum Publik Kemerdekaan Indonesia yang melahirkan pemerintahan sendiri dapat dipastikan membawa penerapan sendiri dalam politik hukum-nya, sekaligus akan menggambarkan perkembangan, pertumbuhan, serta pandangan dalam lingkungan hukum yang bersangkutan (publik – privat). Perkembangan, pertumbuhan dalam politik hukum sangat dipengaruhi oleh pandangan dari pemerintah yang berkuasa, dan dipengaruhi pula oleh berbagai aspek dan faktorfaktor penentu lainnya. SEJARAH HUKUM 2 (2-0) Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak, melainkan juga dalam lintasa kala dan waktu, hal ini juga berlaku terhadap sumber-sumber hukum formal. Norma-norma hukum seringkali hanya dapat dimengerti melalui sejarah hukum, yang seringkali mendahului logika dan atau ajaran hukum itu sendiri. Sehingga mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana lembaga-lembaga hukum kita bermunculan ke permukaan seperti saat ini; Pemahaman atas sejarah hukum akan memberikan nilai akademis yang diperlukan oleh mahasiswa agar memiliki pandangan yang lebih luas tentang hukum, sehingga dapat menempatkan hukum dewasa ini di dalam dimensi waktu, sedangkan dimensi ruang akan diperoleh melalui perbandingan hukum. Perkembangan hukum yang sangat pesat dewasa ini, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berlakunya sistem-sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di belahan dunia ini dan diterapkan oleh negara-negara tertentu. ANTROPOLOGI HUKUM 2 (2-0) Kebudayaan dalam arti sempit diartikan sebagai segala ciptaan budi manusia itu sendiri. Manusia hidup dalam masyarakat, sehingga tingkah laku dan sikap masyarakat, sehingga tingkah laku dan sikap manusia itu secara bersama-sama menciptakan nilai-nilai dan hasil yang mendorong kepada kehidupan yang lebih baik. Hukum dalam pandangan antropologi bahkan politik dipandang sebagai korelasi ”manusia dan karyanya” kebudayaan sendiri merupakan aspek yang sangat kompleks, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur seperti ilmu pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat dan yang lain. Pemahaman terhadap kebudayaan (unsur dan atau unsur-unsurnya) merupakan salah satu modal dalam menghasilkan Konklusi (pendapat hukum) terhadap eksistensi dan efektivitas dari pada undang-undang. PENAFSIRAN HUKUM 2 (2-0) Dalam sistem Kodifikasi, Penafsiran hukum (termasuk cara) dan upaya memenuhi ruang kosong pada sistem perundang-undangan, hal tersebut lebih dititik beratkan kepada tugas hakim saja. Reformasi membawa paradigma baru dalam pembentukan undang-undang, kedudukan undang-undang tidak lagi dinilai secara formal sebagai produk dari
A10A.07H202
A10A.07I101
badan legislatif yang diposisikan sebagai kehendak rakyat akan tetapi peluang untuk melakukan uji secara material telah dibuka luas dengan menggunakan patokan atau tolok ukur Undang-undang Dasar. Perubahan. Undang-undang Dasar saat inibukanlah hal yang tabu, sehingga kritik terhadap UUD dalam bentuk amandemen adalah upaya penyempurnaan. Reorientasi dari materi ”penafsiran hukum” dan upaya memenuhi ruang kosong pada sistem undang-undang yang sudah barang tentu harus disesuaikan dengan kondisi faktual pada paradigma baru dalam pembentukkan hukum di negara kita PENEMUAN HUKUM 2 (2-0) Latar belakang pemikiran tentang pemilihan mata kuliah ini sejalan dengan uraian pada mata kuliah penafsiran hukum. Kedua mata kuliah ini menambah kemampuan analisa teknis terhadap undang-undang dari pada mahasiswanya Penemuan hukum awalnya lebih ditekankan kepada peran dari pada hakim. Akan tetapi apabila melihat otuputnya tidak lain adalah pendapat hukum (legal opinion) pada sistem anglo saxon. Mengacu kepada pengertian opinion, maka secara umum Penemuan Hukum pada mata kuliah ini mengarah pada ”Conclusion”, opini yang merupakan pernyataan atau pendapat berupa pemikiran, keyakinan atau anggapan, yang memiliki nilai Hukum. Titik berat materi disini adalah dalam membentuk kemampuan mahasiswa untuk menghasilkan conclusion, yang sudah barang tentu dengan memperhatikan aspek-aspek serta faktor-faktor yang berkaitan HUKUM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK 2 (2-0) Materi kuliah Hukum Perdagangan secara Elektronik (Electronic Commerce Law) mencakup pengetahuan dan pemahaman atas penerapan kaidah-kaidah dasar yang berlaku pada kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) termasuk aspek governing law yaitu masalah hukum yang berlaku, pilihan hukum dan pilihan forum; aspek pembuktian elektronik (e-evidence), alat bukti elektronik sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan hukum yang sah di muka pengadilan; aspek informasi dan perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syaratsyarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan;
aspek tanda tangan elektronik dan pengamananannya; aspek penyelenggaraan sertifikat elektronik yaitu informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik; penyelesaian sengketa dalam kegiatan perdagangan secara elektronik. A10A.07I102 HUKUM TELEKOMUNIKASI 2 (2-0) Materi kuliah Hukum Telekomunikasi (Telecomunications Law) mencakup pengetahuan dan pemahaman atas penerapan kaidah-kaidah dasar yang berlaku pada kegiatan telekomunikasi yaitu dalam lingkup International Telecommunication Union (ITU) khususnya kegiatan pengaturan dan standarisasi telekomunikasi; dan World Trade Organization (WTO) berkaitan dengan pengaturan perdagangan jasa telekomunikasi berdasarkan General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Annex on Telecommunications; aspek hukum konvergensi telekomunikasi dan penyiaran; regulasi nasional termasuk tujuan dan fungsi kegiatan telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, persaingan usaha dalam bisnis dan industri telekomunikasi, perlindungan terhadap pengguna (konsumen) telekomunikasi, Hak Kekayaan Intektual terkait kegiatan telekomunikasi, penyelesaian sengketa telekomunikasi. A10A.07I201 HUKUM MEDIA 2 (2-0) hlm. 29
A10A.07I202
A10A.07J101
A10A.07J102
A10A.07J103
hlm. 30
Materi kuliah Hukum Media (Media Law) mencakup pengetahuan dan pemahaman atas penerapan kaidah-kaidah dasar yang berlaku pada kegiatan media cetak dan elektronik termasuk aspek hukum kegiatan jurnalistik dan pers; keterbukaan memperoleh informasi publik; regulasi kegiatan penyiaran radio dan televisi seperti perizinan, Komisi Penyiaran Indonesia, kepemilikan lembaga penyiaran (ownership), Lembaga Penyiaran Publik, Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan; regulasi terhadap muatan/isi (content) media. STUDI KASUS HUKUM TEKNOLOGI 2 (2-0) Materi kuliah Studi Kasus Hukum Teknologi (Case Study on Tecnology Law) mencakup pengetahuan dan pemahaman atas penerapan kaidah-kaidah dasar yang berlaku dalam pemanfaatan teknologi yang menitikberatkan bahasan kepada kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) termasuk kejahatan yang menggunakan media termasuk yurisdiksi, kompetensi, hukum acara dari badan peradilan terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi dalam dunia maya (cyber space); internet fraud; penipuan melalui komputer; penipuan melalui jaringan telekomunikasi; ancaman dan pemerasan; pornografi; eksploitasi seksual anak-anak; tindak pidana terorisme (cyber terrorist); perjudian (on-line gambling); serta perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk karya cipta seperti musik dan lagu, gambar, tulisan di media internet dan digital; pengaturan dan perlindungan hak-hak kekayaan intelektual dalam peranti lunak komputer (software law); dan kasus-kasus teknologi aktual lainnya. TEKNIK PEMECAHAN KASUS 2 (2-0) Muatan materi dari mata kuliah ini ditujukan untuk memahami cara penanganan kasus pidana, perdata dan tata usaha negara, melalui penyampaian materi yang meliputi: pemilihan dan penentuan kasus, teori-teori pemecahan kasus, penentuan fakta-fakta hukum, bedah kasus termasuk cara penarikan kaidah hukum serta penyelesaian masalah yang meliputi perumusan dan pemecahan masalah, dan dikahiri dengan peragaan persidangan semu (moot court). Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami cara menangani kasus pidana, perdata dan tata usaha negara. PERBANDINGAN HUKUM ACARA 2 (2-0) Muatan materi dari mata kuliah ini ditujukan untuk memahami perbandingan Hukum Acara berdasarkan Sistem Civil Law dan Common Law melalui penyampaian materi yang menyangkut Perbandingan asas-asas hukum acara, perbandingan sumber-sumber hukum acara, perbandingan teknik beracara, hukum acara perdata Internasional. Diharapkan mahasiswa mampu memahami perbedaan dan persamaan Hukum Acara menurut sistem Civil Law dan Common Law. KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA 2 (2-0) Muatan materi dari mata kuliah ini ditujukan untuk memahami Hukum Acara dalam perkembangan melalui penyampaian materi yang menyangkut: Hukum Acara Pengadilan Agama, Hukum Acara Pengadilan Militer, Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, Hukum Acara Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Pengadilan Niaga, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, Hukum Acara Pengadilan Pajak, Hukum Acara Pengadilan Anak, Hukum Acara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Hukum Acara Tindak Pidana Hak Asasi Manusia serta hukum Acara lain yang mengalami
A10A.07J201
A10A.07J202
perkembangan sampai saat ini. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami perkembangan serta dinamika Hukum Acara di Indonesia. PRAKTIKUM NEGOSIASI DAN MEDIASI 2 (2-0) Muatan materi dari mata kuliah ini ditujukan untuk memahami tata cara penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi. Penyampaian materi : langkah-langkah negosiasi dan mediasi, serta teknik dan strategi negosiasi dan mediasi, praktikum negosiasi & mediasi mampu memahami dan memiliki ketrampilan melakukan penyelesian sengketa melalui negosiasi dan mediasi. ETIKA PROFESI HUKUM 2 (2-0) Muatan materi dari mata kuliah ini ditujukan untuk memahami etika profesi yang berlaku bagi para penegak hukum, melalui penyampaian materi yang menyangkut : pengertian dan pengaturan etika profesi hukum, teori-teori etika profesi hukum, etika profesi yang berlaku bagi hakim, jaksa, polisi dan advokat; kasus-kasus pelanggaran etika profesi hukum, penyelesaian pelanggaran etika profesi hukum. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami etika profesi hukum sekaligus memiliki etika tersebut apabila kelak menjadi aparat penegak hukum seperti Advokat, Jaksa dan Hakim.
Sistem Penyelenggaraan Program Pendidikan Dalam penyelenggaraan program pendidikan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menerapkan Sistem Satuan Kredit Semester (selanjutnya disebut SKS). SKS memberi peluang kepada mahasiswa sebagai berikut: 1. Mahasiswa yang cerdas dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih singkat daripada yang telah ditetapkan; 2. Mahasiswa dapat mengambil matakuliah yang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat; 3. Menyelenggarakan sistem evaluasi mahasiswa yang sebaik-baiknya, berdasarkan prestasi mahasiswa; 4. Memudahkan proses konversi nilai antar perguruan tinggi negeri dengan program studi yang sama apabila terjadi perpindahan studi mahasiswa. Pengertian Dasar Beberapa pengertian dasar yang digunakan dalam sistem SKS adalah sebagai berikut: 1. Semester Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya suatu program dalam suatu jenjang pendidikan. Penyelenggaraan Program Pendidikan suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir akan dibagi ke dalam kegiatan semesteran, sehingga tiap awal semester mahasiswa harus merencanakan dan memutuskan tentang kegiatan belajar apa yang akan ditempuhnya pada semester tersebut itu. Pada umumnya, untuk program sarjana 1 (satu) semester setara dengan kegiatan belajar sekitar 16 minggu kerja, dengan diikuti oleh evaluasi pada tengah dan akhir semester. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester reguler yaitu semester ganjil dan semester genap. 2. Satuan Kredit Semester Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan: a. Besarnya beban studi mahasiswa; b. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa; c. Besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap; d. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi dosen. hlm. 31
3. Beban Studi dan Waktu Studi Kumulatif Beban studi 1 (satu) semester adalah jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu. Beban Studi Kumulatif adalah jumlah SKS minimal yang harus ditempuh mahasiswa agar dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu program studi tertentu. Program Sarjana Hukum sekurang-kurangnya menempuh 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. Masa studi untuk program Sarjana Hukum selama 10 (sepuluh) semester dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) semester. 4. Bobot SKS a. Kegiatan Kuliah Bobot satu SKS kegiatan kuliah ditetapkan setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, yang terdiri atas tiga kegiatan sebagai berikut: a. 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat); b. 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh dosen matakuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan makalah, menerjemahkan suatu artikel, dan sebagainya; c. 1-2 jam kegiatan mandiri, misalnya: membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya. Kegiatan seminar dan kapita selekta diatur seperti di bawah ini: a. Jumlah kepustakaan yang dijadikan acuan mahasiswa dan kemudian dirangkum dalam makalah dan dipresentasikan di depan forum/ kelas untuk bobot 1 SKS adalah minimum 3 buah judul, bergantung kepada jumlah kepustakaannya; b. Mahasiswa secara bergilir diberi peran sebagai penyaji makalah, pembahas, atau moderator. Dalam hal prasarana dan sarana fakultas memungkinkan, diselenggarakan dalam bentuk kelas tunggal dan kelas paralel. b. Kegiatan Praktikum di Laboratorium dan Sejenisnya Bobot satu SKS kegiatan praktikum di laboratorium dan sejenisnya ditetapkan setara dengan beban studi sekitar bobot 3 jam kerja laboratorik terjadwal, disertai dengan: a. 1-2 jam kegiatan terstruktur, tetapi direncanakan oleh dosen yang bersangkutan, misalnya diskusi dan penelitian laporan tiap minggu selama satu semester; b. 1-2 jam kegiatan mandiri menulis makalah praktikum, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya. c. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Bobot satu SKS kerja lapangan ditetapkan setara dengan beban studi sekitar 4 jam terjadwal tiap minggu selama satu semester, yang diiringi dengan: a. 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh dosen matakuliah bersangkutan, misalnya: diskusi, seminar, konferensi kasus, dan penulisan laporan tiap minggu selama satu semester; dan b. 1-2 jam kegiatan mandiri, misalnya: membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya. Waktu yang digunakan mahasiswa untuk pergi dan pulang dari tempat berlangsungnya kerja lapangan atau kunjungan ke pengadilan dan sebagainya tidak diperhitungkan. d. Kegiatan Penelitian dan Penulisan Tugas Akhir Bobot satu SKS kegiatan penulisan Tugas Akhir (skripsi, studi kasus, atau memorandum hukum) sebesar 6 (enam) SKS. 5. Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) IP adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester, yang dihitung pada tiap akhir semester dengan cara sebagai berikut: IP = (Angka Mutu x SKS) Jumlah SKS hlm. 32
IPK adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh, yang dihitung tiap akhir semester dengan cara sebagai berikut: IPK = Jumlah (Angka Mutu x SKS) seluruh semester yang telah ditempuh Jumlah SKS seluruh semester yang telah ditempuh IP merupakan IPK semester I bagi mahasiswa baru yang menempuh studinya mulai dari 0 (nol) SKS. IPK ini merupakan patokan untuk menempuh jumlah SKS matakuliah pada semester II. 6. Angka Mutu dan Huruf Mutu Angka Mutu adalah nilai angka yang ditetapkan untuk masing-masing huruf mutu sebagai prestasi hasil belajar mahasiswa. Angka mutu dan huruf mutu ditetapkan sebagai berikut: No.
Angka Mutu
Keterangan
4
Huruf Mutu A
1 2 3
3 2
B C
Lulus Lulus
4
1
D
Lulus
5 6
0 -
E T
7
-
K
Tidak Lulus Komponen nilai belum lengkap Kosong
Lulus
Pendaftaran Mahasiswa Pada tiap awal semester mahasiswa diwajibkan melakukan dua macam pendaftaran, yaitu pendaftaran administratif dan pendaftaran akademik. 1. Pendaftaran Administratif A. Registrasi a. Registrasi dimulai dengan pemeriksaan dokumen yang dilaksanakan di fakultas masing-masing sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan tercantum pada form Bukti Pengisian Biodata Online, yang dapat di download dan dicetak setelah melakukan updating biodata online; b. Proses registrasi di fakultas adalah proses pengumpulan dan verifikasi data serta dokumen kelengkapan registrasi mahasiswa baru Universitas Padjadjaran tahun ajaran berjalan; c. Penetapan NPM dan pembuatan KTM dilakukan di universitas; d. Jadwal penetapan NPM dan pembuatan KTM mahasiswa baru dapat dilihat pada lembar notifikasi yang dicetak pada saat pengisian Biodata melalui Website (www.unpad.ac.id); e. Denah lokasi fakultas dan gedung PTBS di kampus jatinangor dapat dilihat di website; f. Persyaratan yang harus dibawa dalam registrasi di fakultas adalah : 1. Kartu pesertas asli; 2. Dokumen yang dicetak dari website; 3. Ijasah asli beserta fotokopi; 4. Transkrip Akademik atau rapor beserta fotocopy; 5. Akta kelahiran beserta fotokopi; 6. Bukti Pembayaran Bank; 7. Surat Keterangan Sehat dan bebas Buta Warna; 8. Pasfoto terakhir 2x3, 3x4, 6x4 berwarna dan hitam putih, masing-masing 4 (empat) lembar. g. Proses registrasi harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, registrasi yang dilakukan di luar jadwal tidak akan diterima. hlm. 33
B. Verifikasi Dokumen dan Kelengkapan a. Kegiatan verifikasi meliputi pengecekan keaslian, keabsahan dan kelengkapan dokumen yang dibawa; b. Fotokopi dokumen harus disertai dengan legalisasi dari pihak berwenang dan masa berlakunya tidak boleh lebih dari (1) satu tahun, terhitung dari tanggal legalisasi hingga saat verifikasi dilakukan; c. Dokumen yang tidak lengkap tidak akan diproses sebelum dilengkapi; d. Penggunaan dokumen palsu atau dokumen yang dipalsukan, serta adanya ketidaksesuaian dengan data sesungguhnya, dapat menghentikan proses pengolahan data mahasiswa yang bersangkutan dan dapat diberlakukan sanksi sesuai aturan yang berlaku; e. Hal-hal yang timbul di luar ketentuan dan kekurangan persyaratan yang ditetapkan pada saat proses registrasi akan ditangani khusus oleh meja kasus pada lokasi registrasi masing-masing; f. Jadwal verifikasi dokumn dilakukan dan kelengkapannya sama dengan jadwal registrasi di fakultas; g. Proses melengkapi dokumen dilakukan selama proses registrasi dilaksanakan dan harus diterima kembali oleh panitia selama jadwal registrasi yang berlaku untuk masing-masing fakultas. C. NPM dan KTM a. NPM adalah Nomor Pokok Mahasiswa; b. Pengkodean NPM dilakukan sesuai dengan fakultas, jurusan, dan tahun masuk mahasiswa baru; c. KTM adalah Kartu Tanda Mahasiswa; d. Semua mahasiswa baru yang sudah melaksanakan registrasi akan mendapatkan NPM dan KTM sebagai tanda sah menjadi mahasiswa Universitas Padjadjaran; e. Penetapan NPM dan pembuatan KTM dilaksanakan di kantor Pusat (Biro Administrasi Akademik) Gedung Rektorat Kampus Jatinangor Sumedang; f. Proses penetapan NPM dan pembuatan KTM tidak dapat diwakilkan. 2.
Pendaftaran Akademik a. Pendaftaran akademik dilakukan untuk memperoleh ijin mengikuti kegiatan akademik; b. Pengisian KRS dilakukan secara online melalui sistem KRS Online di alamat http://students.unpad.ac.id (SISTEM INFORMASI AKADEMIK TERPADU-SIAT); c. Mahasiswa diwajibkan mencetak hasil dari pengisian KRS secara online untuk disahkan oleh dosen wali dan menyerahkan ke SBP; d. KSM harus ditandatangani oleh KSBP untuk mendapatkan pengesahan; e. Jika mahasiswa berhalangan, pengambilan KRS dapat diwakilkan kepada orang lain namun tetap berlaku ketentuan a s.d. d di atas.
D. Kartu dan Daftar Dalam Penyelenggaraan Administrasi Akademik 1. KRS dan PKRS a. KRS dan/ atau PKRS berisi daftar matakuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa dalam semester bersangkutan; b. KRS dan/ atau PKRS merupakan kontrak belajar bagi mahasiswa untuk memperoleh keabsahan keikutsertaan mahasiswa dalam mengambil suatu matakuliah; c. KRS hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah membayar BPP; d. Mahasiswa yang belum dapat membayar BPP pada waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat diterima, dapat mengisi KRS setelah mendapat ijin dari pimpinan universitas; e. KRS diisi oleh mahasiswa setelah melakukan konsultasi dengan dosen wali. Dalam hal dosen wali berhalangan, pengisian, persetujuan dan penandatanganan KRS dapat diwakili oleh Staf Dekan Bidang Akademik setelah mendapat persetujuan dari dosen wali tersebut; hlm. 34
f.
g.
h.
i.
Atas persetujuan dosen walinya, mahasiswa diperbolehkan mengubah KRS (mengganti, menambah, maupun mengurangi) matakuliah pada masa pengisian Perubahan KRS (PKRS), pada batas waktu yang telah ditetapkan; KRS harus diserahkan sebelum batas waktu akhir yang ditentukan oleh fakultas dan Mahasiswa yang tidak mengisi dan tidak menyerahkan kembali KRS dan/ atau Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS) kepada SBP pada waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi yang diatur pada point i ketentuan ini; PKRS dapat dillakukan oleh mahasiswa paling lama 3 minggu terhitung sejak dimulainya kegiatan perkuliahan menurut kalender akademik dan ketidakhadiran mahasiswa pada mata kuliah baru hasil PKRS tetap diperhitungkan; Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir g di atas, berakibat: 1) Mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari kegiatan akademik pada semester itu dan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya; 2) Apabila pelanggaran tersebut diulangi kembali pada semester berikutnya, mahasiswa yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pemutusan studi.
2. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD) a. DHMD berisi nama dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang mengikuti matakuliah bersangkutan; b. DHMD ditandatangani oleh mahasiswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung serta oleh dosen yang bersangkutan pada setiap pertemuan perkuliahan; c. Pengisian DHMD harus dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan; d. Dalam hal mahasiswa tidak hadir pada suatu kegiatan tatap muka di kelas, keterangan dan alasan ketidakhadirannya harus sudah diklarifikasi dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu; e. Klarifikasi ketidakhadiran yang telah lewat waktu tidak akan diterima; f. Data kehadiran yang sah di dalam DHMD dihitung sejak saat pengembalian KRS dan/ atau PKRS kepada SBP; g. Dalam hal KRS dan/ atau PKRS terlambat dikembalikan kepada SBP, kehadiran mahasiswa sebelumnya dianggap tidak sah, dan dianggap tidak hadir; h. Perubahan terhadap data yang terdapat dalam DHMD hanya dapat dilakukan oleh dosen yang bersangkutan, atau oleh SBP atas persetujuan dosen tersebut; i. Mahasiswa sama sekali tidak diperkenankan mengubah data yang terdapat dalam DHMD. j. DHMD disimpan di SBP atau dibawa oleh dosen yang bersangkutan; k. SBP sudah harus membuat DHMD dengan nama-nama mahasiswa yang telah pasti paling lambat 3 (tiga) minggu sejak dimulainya perkuliahan menurut kalender akademik yang berlaku (bersamaan dengan masa PKRS berakhir). 3. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) a. DPNA berisi daftar seluruh mahasiswa yang mengikuti suatu matakuliah sesuai dengan DHMD berikut nilai akhir matakuliah yang dinyatakan dengan huruf mutu; b. DPNA memuat seluruh komponen penilaian yang diperhitungkan dalam pemberian nilai akhir dan huruf mutu, berupa Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS); c. Blanko DPNA diberikan oleh SBP kepada dosen yang bersangkutan pada saat UAS dan harus diserahkan kembali kepada SBP paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan UAS matakuliah yang bersangkutan; d. DPNA asli disimpan di SBP, salinan I ditempel di papan pengumuman, salinan II disimpan oleh dosen yang bersangkutan, dan salinan III disimpan oleh Staf Pembantu Dekan I; e. DPNA dijadikan sebagai salah satu dokumen verifikasi nilai dan IP/ IPK mahasiswa; f. Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 80 % dari keseluruhan tatap muka;
hlm. 35
g.
Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UAS karena kurang kehadiran perkuliahan, namanya tetap tercantum dalam DPNA, tetapi diberikan nilai K karena dianggap mengundurkan diri setelah masa PKRS.
4. Kartu Kemajuan Studi (KKS) a. KKS berisi nilai akhir semua matakuliah yang telah ditempuh mahasiswa pada semester bersangkutan; b. KKS ditandatangani oleh mahasiswa, dosen wali, dan SBP pada akhir semester; c. KKS digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengisi KRS semester berikutnya; d. KKS dibuat rangkap 3 yaitu untuk mahasiswa, dosen wali, dan SBP. 5. Daftar Prestasi Mahasiswa (DPM)/ Kartu Induk a. DPM berisi IPK mahasiswa setiap angkatan, jumlah semester, dan beban studi yang telah di tempuh serta nama dan nomor kode dosen wali; b. DPM disahkan dan ditandatangani Pembantu Dekan I; c. DPM diumumkan kepada mahasiswa pada tiap akhir semester. Kegiatan Belajar Mengajar 1. Persyaratan Mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar a. Kegiatan belajar mengajar dapat diikuti apabila mahasiswa telah: 1) Memiliki KTM yang berlaku pada semester bersangkutan; 2) Mengisi KRS semester bersangkutan dan menyerahkannya kembali kepada SBP untuk disahkan setelah ditandatangani oleh dosen wali. b. Pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar, mahasiswa harus menandatangani sendiri DHMD. c. Alasan ketidakhadiran mahasiswa yang dapat dibenarkan adalah seperti sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhannya lama (dibuktikan dengan surat keterangan dokter), musibah keluarga (surat pernyataan orang tua), atau mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas dan Universitas dengan dibuktikan surat dispensasi dari yang berwenang Pembantu Dekan III dan/atau Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemasiswaaan. Bukti ketidakhadiran harus disampaikan kepada SBP maksimal pada perkuliahan minggu berikutnya. 2. Dosen Wali Untuk membantu kelancaran kegiatan belajar mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menetapkan dosen wali yang akan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama menempuh studi Program Sarjana. Tugas dosen wali: a. melakukan bimbingan pada mahasiswa secara periodik (pada awal, pertengahan, dan akhir semester) untuk memantau perkembangan studinya; b. memiliki, mengisi, dan menyimpan buku Berkas Informasi Mahasiswa (BIM), baik untuk kepentingan bimbingan akademik maupun bimbingan pribadi mahasiswa apabila diperlukan; c. membantu mahasiswa menyusun rencana studi, baik satu program studi penuh maupun program tiap semester; d. memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan jumlah SKS dan jenis matakuliah yang akan ditempuh sesuai dengan IPK yang diperoleh semester sebelumnya; e. mengarahkan mahasiswa baru pada awal semester I, antara lain mengenai: 1) perkiraan jumlah semester yang akan ditempuh dalam menyelesaikan studinya; 2) arah studi mahasiswa; 3) matakuliah yang akan ditempuh, seperti: a) matakuliah prasyarat bagi matakuliah lainnya; b) matakuliah yang disajikan pada semester ganjil atau genap; hlm. 36
c) matakuliah yang jumlah jam kegiatan belajarnya tidak sama (kuliah/tatap muka, praktikum, seminar); d) matakuliah pilihan yang tersedia untuk keseluruhan program, khususnya yang berhubungan dengan program kekhususan yang akan dipilih; e) bobot SKS setiap matakuliah; f) beban studi tiap semester. f. memperhatikan jumlah huruf mutu D yang diperoleh mahasiswanya; g. menyarankan mahasiswanya untuk melakukan bimbingan dan konseling ke Tim Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling (TPBK) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran apabila mahasiswa tersebut mendapat kesulitan yang tidak dapat dipecahkan oleh dosen wali. Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan akademik dapat dilihat pada Buku Petunjuk Umum Penyelenggaraan Pendidikan Unversitas Padjadjaran yang berlaku. 3. Persyaratan Ujian Matakuliah Mahasiswa diperkenankan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan syarat di bawah ini: a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan yang dibuktikan dengan KRS/PKRS yang sah; b. Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 80 % dari keseluruhan tatap muka. 4. Evaluasi Hasil Belajar a. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam matakuliah minimal memenuhi komponen sebagai berikut: 1) Ujian Tengah Semester (UTS); 2) Ujian Akhir Semester (UAS); 3) Tugas. b. Dosen bertanggung jawab atas kebenaran nilai akhir (huruf mutu) yang ditulis pada DPNA. 5. Nilai Akhir Nilai akhir suatu matakuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan dua cara, yaitu dengan huruf mutu dan angka mutu, yang dibagi ke dalam peringkat berikut: Huruf Mutu (HM) A B C D E T K a.
Angka Mutu (AM) 4 3 2 1 0 Tidak lengkap Kosong
Huruf Mutu T (Tidak Lengkap) Huruf mutu T digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: 1. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi salah satu komponen evaluasi yang ditetapkan, seperti UTS atau UAS, atau belum melengkapi tugas-tugas yang diberikan. Mahasiswa yang tidak memenuhi komponen evaluasi lebih dari satu, diberikan nilai E; 2. Setelah sebagian evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu terhitung sejak nilai ujian akhir semester matakuliah bersangkutan diumumkan, huruf T harus diganti menjadi huruf mutu yang sesuai dengan hasilnya; 3. Apabila sebagian evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam waktu 2 minggu sejak nilai matakuliah diumumkan, maka huruf T secara otomatis menjadi E atau dosen dapat hlm. 37
4.
mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan huruf mutu lain. Huruf mutu T tidak dapat diubah menjadi K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).
b. Huruf Mutu K (Kosong) Huruf mutu suatu matakuliah dapat dinyatakan sebagai huruf K, jika memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu PKRS (3 minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pembantu Dekan I; 2. Dikenakan pada satu atau beberapa matakuliah pada semester bersangkutan dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS atas dasar alasan yang dapat dibenarkan sebagai berikut : a. Sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat dari dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya; b. Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan. 3. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf K adalah kondisi melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan di luar kedua alasan pada butir (3) di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk sementara selama satu semester atas izin Rektor; 4. Matakuliah yang memiliki huruf mutu K tidak digunakan untuk penghitungan IP atau IPK; 5. Mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi dalam semester yang bersangkutan, tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara; 6. Mahasiswa yang telah memasukan KRS, namun tidak mengikuti perkuliahan/ PKRS sampai dengan UTS, maka mahasiswa yang bersangkutan akan memperoleh huruf mutu K; 7. Apabila matakuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada kesempatan lain, maka huruf mutunya dapat berubah menjadi A, B, C, D atau E. 6. Cara Penilaian a. Penilaian dilakukan terhadap penguasaan materi, baik yang sifatnya kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Cara penilaian yang dilakukan adalah PAP (Penilaian Acuan Patokan) dengan kriteria sebagai berikut : 80 % - 100 % =A 68 % - 79 % =B 56 % - 67 % =C 45 % - 55 % =D 0 % - 44 % =E NIlai 80 % - 100 % 68 % - 79 % 56 % - 67 % 45 % - 55 % 0 % - 44 %
Huruf Mutu A B C D E
Angka Mutu 4.00 3.00 2.00 1.00 0
b. Apabila dipandang perlu dosen diberi kewenangan untuk menggunakan sistem penilaian acuan norma (PAN). hlm. 38
7. Indeks Prestasi dan Jumlah Maksimum SKS yang dapat ditempuh Rentang IPK ≥ 3,00
Jumlah SKS Maksimum 24
2,50 - 2,99
21
2,00 - 2,49
18
1,50 - 1,99
15
<1,50
12
8. Tugas Akhir Mahasiswa Pada akhir studi, mahasiswa diwajibkan melakukan Penelitian dan Penulisan Tugas Akhir. 9. Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Judul Penulisan Tugas Akhir Persyaratan dan prosedur pengajuan judul Penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: a. Telah lulus 120 SKS yang disahkan oleh SBP; b. Telah lulus matakuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum; c. Memiliki kartu tanda mahasiswa yang berlaku untuk semester bersangkutan; d. Mencantumkan matakuliah Penulisan Tugas Akhir dalam KRS semester bersangkutan; e. Mengisi dan menandatangani formulir pengajuan judul Penulisan Tugas Akhir yang disediakan SBP dan ditandatangani oleh yang bersangkutan; f. Mahasiswa mengajukan judul tugas akhir kepada Ketua Bagian melalui Sekretaris Bagian untuk diperiksa orisinilitasnya dan memperoleh persetujuan dan usulan maksimal 2 (dua) orang pembimbing dari Ketua Bagian; g. Pembantu Dekan I mengesahkan judul dan menugaskan pembimbing tugas akhir berdasarkan rekomendasi dari Ketua Bagian; h. Judul yang telah disahkan sebagaimana diatur pada point h diatas dinyatakan batal, apabila mahasiswa tidak melakukan proses bimbingan dalam jangka waktu 1 (satu) semester; i. Setelah Pembantu Dekan I mengesahkan judul dengan menandatangani Surat Tugas Pembimbing, mahasiswa memiliki waktu minimal 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengesahan surat tugas pembimbing untuk melaksanakan Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir (UP). 10. Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir (Seminar UP). a. Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir bersifat terbuka; b. Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir dihadiri oleh 2 orang pembimbing dan 2 orang penguji, sidang UP dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri minimal oleh 1 orang pembimbing dan 1 orang penguji; c. Mahasiswa peserta seminar usulan penelitian Tugas Akhir harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; d. Penguji Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir diusulkan oleh Tim Pembimbing kepada Ketua Bagian dan disahkan oleh Pembantu Dekan I; e. Sidang dibuka dan ditutup oleh pembimbing utama atau pembimbing pendamping (atas persetujuan pembimbing utama); f. Waktu Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir maksimal 60 menit, terdiri atas: i. Presentasi Mahasiswa Seminar UP maksimal 10 menit; ii. Komentar, masukan, dan tanggapan maksimal 50 menit; g. Setelah Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir, Pembimbing dan Penguji menyelenggarakan rapat tertutup untuk: i. Mengevaluasi Usulan Penelitian Mahasiswa; ii. Memberikan penilaian terhadap Usulan Penelitian; iii. Saran-saran perbaikan terhadap Usulan Penelitian; hlm. 39
h. i.
iv. Menyepakati jangka waktu penyelesaian tugas akhir. Pembimbing Utama wajib menyampaikan hasil Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir kepada mahasiswa bimbingan; Setelah mahasiswa menempuh Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir dan dinyatakan layak, Mahasiswa memasuki masa bimbingan tugas akhir;
11. Pembimbing Penulisan Tugas Akhir: a. Pembimbing Penulisan Tugas Akhir dapat dilakukan oleh 1 (satu) dan/atau 2 (dua) orang berdasarkan surat tugas dari Pembantu Dekan I dengan memperhatikan usulan ketua bagian, jika substansi materi/ judul lintas program kekhususan (PK), penentuan dilakukan oleh Pembantu Dekan I; b. Pembimbing minimal memiliki jabatan Lektor Kepala, atau Lektor yang berpendidikan S2. Apabila pembimbing dengan kriteria tersebut tidak ada, maka dosen yang berpendidikan S-1 dengan jabatan Lektor dapat diangkat sebagai Pembimbing . c. Dalam hal pembimbing terdiri dari 2 (dua) orang, maka pembimbing I minimal memiliki jabatan Lektor Kepala, atau Lektor yang berpendidikan S2. Apabila pembimbing dengan kriteria tersebut tidak ada, maka dosen yang berpendidikan S-1 dengan jabatan Lektor dapat diangkat sebagai Pembimbing I . d. Pembimbing Pendamping minimal memiliki jabatan Asisten Ahli. 12. Prosedur Bimbingan Penulisan Tugas Akhir a. Bimbingan Penulisan Tugas Akhir dilakukan dengan cara yang disepakati antara para Pembimbing dengan mahasiswa. b. Bimbingan sekurang-kurangnya dilakukan dalam 6 (enam) kali pertemuan yang dicatatkan dalam kartu bimbingan Penulisan Tugas Akhir. c. Dalam setiap kali bimbingan, pembimbing menuliskan saran perbaikan dan menandatangani kartu bimbingan. d. Apabila Penulisan Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka: 1) Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikan pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (topik Penulisan Tugas Akhir dan Pembimbing tetap sama); 2) Pada akhir semester yang sedang berjalan nilai Penulisan Tugas Akhir tersebut adalah K, sehingga tidak digunakan untuk penghitungan IP dan IPK. e. Dalam hal Penulisan Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut maka : 1) Pembimbing wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada Pembantu Dekan I mengenai perpanjangan atau perubahan Tugas Akhir; 2) Apabila pembimbing menyarankan perubahan Tugas Akhir, mahasiswa diharuskan menempuh kembali prosedur pengajuan Penulisan Tugas Akhir dengan topik yang berbeda (pembimbing bisa berbeda atau tetap sama); f. Pembimbing dapat mengajukan perpanjangan masa penulisan tugas akhir atas permohonan mahasiswa kepada Pembantu Dekan I disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 13.
hlm. 40
Kelengkapan Administrasi Untuk Pengajuan Sidang Penulisan Tugas Akhir Untuk dapat mengajukan sidang Penulisan Tugas Akhir, mahasiswa harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut: a. melampirkan KKS asli dari semester I s.d semester terakhir; b. melengkapi dan menyerahkan transkrip akademik sementara yang dibuat oleh SBP dan disahkan oleh Pembantu Dekan I; c. Judul Penulisan Tugas Akhir dalam Bahasa Inggris; d. menyerahkan KTM asli yang masih berlaku; e. menyerahkan Naskah Penulisan Tugas Akhir yang telah disetujui oleh pembimbing dan disahkan oleh Dekan dan Pembantu Dekan I sebanyak 5 (lima) eksemplar;
f.
g. h. i. j. k. l.
14.
Syarat-Syarat Pelaksanaan Sidang Penulisan Tugas Akhir a. b. c. d. e.
15.
menyerahkan pasfoto pp hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak lima lembar, 2 x 3 sebanyak tiga lembar dengan ketentuan untuk pria memakai jas dan dasi, dan untuk wanita memakai blazer (Jas dan Blazer berwarna cerah); menyerahkan formulir persetujuan judul yang asli yang ditandatangani Pembantu Dekan I; menyerahkan fotokopi surat tugas pembimbing; menyerahkan kartu bimbingan Penulisan Tugas Akhir; Melampirkan Sertifikat TOEFL Like; pengajuan sidang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan sidang; batas waktu penyerahan naskah Penulisan Tugas Akhir kepada para pembimbing dan penguji paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.
Telah lulus minimal 137 SKS sebagaimana tercantum dalam transkrip akademik/ kartu prestasi akademik; Tidak ada nilai D melampaui 14 SKS sebagaimana tercantum dalam transkrip akademik/ kartu prestasi akademik; Tidak ada Nilai E dalam transkrip akademik/ kartu prestasi akademik; Tidak sedang menempuh matakuliah; Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh SBP (dibuat rangkap 2).
Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir a. Sidang Tugas Akhir bersifat terbuka; b. Mahasiswa peserta sidang tugas akhir harus dalam keadaan sehat rohani dan jasmani; c. Sidang Tugas Akhir dihadiri oleh : 1. Pembimbing Tugas Akhir maksimal 2 orang; dan 2. Penguji tugas akhir maksimal 3 orang, yaitu : 1) 1 orang penguji komprehensif yang menguji secara komprehensif hukum yang terkait dengan tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan; dan 2) 2 orang penguji materi tugas akhir (Penguji Seminar Usulan Penelitian/ penguji lainnya yang ditentukan oleh Tim Pembimbing dengan persetujuan Ketua Bagian dan disahkan oleh Pembantu Dekan I). d. Sidang Tugas Akhir dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 1 pembimbing, 1 penguji materi tugas akhir dan 1 penguji komprehensif; e. Jika sidang tugas akhir tidak memenuhi quorum sebagaimana yang ditentukan dalam point d di atas, maka pelaksanaan sidang ditunda; f. Penentuan penguji Komprehensif ditentukan oleh Kepala Bagian; g. Dalam hal penguji komprehensif berhalangan hadir, Pembantu Dekan I dapat menunjuk kembali penguji komprehensif penggantinya; h. Penguji Komprehensif tidak menguji materi tugas akhir, melainkan menguji secara komprehensif hukum yang berkaitan dengan tugas akhir; i. Setelah Sidang Tugas Akhir, Pembimbing dan Penguji menyelenggarakan rapat tertutup untuk : 1. Menentukan Kelulusan; 2. Menentukan Nilai; 3. Menyerahkan hasil rapat kepada Pembantu Dekan I; 4. Menetapkan waktu sidang tugas akhir ulangan apabila dianggap perlu. j. Ujian Sidang Tugas Akhir dibuka oleh Pembantu Dekan I untuk selanjutnya dipimpin oleh Tim Pembimbing, dalam hal Pembantu Dekan I berhalangan dapat digantikan oleh Pembantu Dekan lainnya.
hlm. 41
16. Ketentuan Penilaian Seminar Usulan Penelitian dan Sidang Tugas Akhir a. Pembimbing dan penguji Seminar Usulan Penelitian serta Sidang Tugas Akhir masing-masing memberi nilai ujian dengan menggunakan angka mutu dengan skala 0–4 yang kemudian dikumulatifkan dengan nilai dari pembimbing dan penguji. dengan menggunakan acuan nilai kelulusan sebagai berikut: Angka Mutu
b. c.
17.
Huruf Mutu
KETERANGAN
3,26 - 4,00 A LULUS 2,75 - 3,25 B LULUS Seminar Usulan Penelitian dapat diulang apabila mahasiswa memperoleh nilai di bawah 2,75; Ujian Sidang Tugas Akhir dapat diulang karena memperoleh nilai sidang tugas akhir kurang dari 2,75.
Yudisium Kelulusan Yudisium kelulusan dilaksanakan: 1. Setelah mahasiswa melakukan revisi tugas akhir, yang dibuktikan dengan penandatanganan form revisi tugas akhir oleh Tim Pembimbing dan para penguji materi serta penguji komprehensif; 2. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti pelaksanaan yudisium ke SBP; 3. Yudisium dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh SBP; 4. Yudisium dipimpin oleh Pembantu Dekan I, dalam hal Pembantu Dekan I berhalangan dapat digantikan oleh Pembantu Dekan lainnya; 5. Peserta yudisium wajib mengenakan: 1) Pria: pakaian resmi lengkap (memakai jas dan dasi); 2) Wanita: pakaian resmi (blazer) dan sopan. Predikat kelulusan Sarjana Hukum adalah sebagai berikut: IPK 2,00-2,75
Predikat Kelulusan Memuaskan
2,76-3,50 3,51-4,00
Sangat Memuaskan Dengan Pujian (Cum Laude)
18. Syarat-syarat Wisuda: a. Telah yudisium; b. Telah menyerahkan perbaikan Tugas Akhir (apabila ada perbaikan Tugas Akhir dari Penguji pada waktu Sidang Akhir); c. Telah mengunggah artikel tugas akhir pada jurnal online pada laman yang ditentukan; d. Telah menyerahkan Tugas Akhir kepada Pembimbing dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (dalam bentuk hard copy dan soft copy); e. Telah melengkapi persyaratan administrasi (surat tanda bebas Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran). Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di atas, yang bersangkutan tidak akan didaftarkan sebagai wisudawan dan ijazah sarjana hukum akan ditahan sampai dipenuhinya persyaratan tersebut.
hlm. 42
Pindahan dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Lain 1.
2.
3.
Prosedur dan persyaratan pindahan dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Lain ke Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut : a. Permohonan diajukan kepada Rektor u.p Wakil Rektor I dengan melampirkan transkrip akademik (minimal IPK 3,30 sesuai dengan standar rata-rata lulusan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran) serta alasan kepindahan; b. Wakil Rektor I meminta pertimbangan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; c. Setelah mendapat pertimbangan, Rektor u.p Wakil Rektor I mengeluarkan keputusan menerima atau menolak permohonan tersebut. Mahasiswa yang dikabulkan permohonan pindahan dari Fakultas Hukum perguruan tinggi Negeri lain, wajib menyelesaikan kewajiban administrastif sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Padjadjaran dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Permohonan harus diajukan sebelum dimulainya tahun akademik atau sekurang-kurangnya masih memenuhi syarat minimal kehadiran mahasiswa 80% dalam mengikuti perkuliahan.
Etika Akademik Mahasiswa Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik berupa kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi berupa teguran, skorsing, sampai pemutusan studi. Pelanggaran terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa: 1. Kegiatan Intrakurikuler a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran. 1) Melalaikan/tidak mengikuti kuliah atau kegiatan kurikuler lainnya tanpa memberitahu dan atau tanpa alasan yang jelas. 2) Mengganggu dalam proses belajar mengajar di kelas. 3) Melanggar nilai dan norma kejujuran ilmiah baik langsung maupun tidak langsung dalam mengikuti ujian atau bentuk evaluasi lainnya dalam proses pembelajaran. 4) Melakukan interaksi dan tindakan yang mengandung unsur komersial dan/atau asusila dengan dosen/karyawan, sesama mahasiswa dalam usaha memperoleh soal atau nilai hasil ujian atau fasilitas belajar dan fasilitas lain untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menodai proses belajar mengajar. 5) Mempunyai sikap tidak terbuka terhadap kritik/koreksi dalam proses belajar mengajar di kelas/kampus demi mempertahankan pandangan/pendapat/kepentingan pribadi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kurikuler. 6) Menyembunyikan atau tidak menyebutkan sumber informasi ilmiah yang diperoleh dari orang lain dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kurikuler. 7) Menyuruh mahasiswa yunior melakukan suatu tugas di luar tugas yang resmi. b. Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah. 1) Mengaburkan rancangan penelitian dengan tidak menjelaskan rancangan tersebut untuk penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi selengkapnya secara jujur kepada sumber data, sehingga menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran, bahkan ketakutan warga masyarakat yang diteliti. 2) Melakukan manipulasi atau bahkan memalsukan data (primer dan/atau sekunder) untuk kepentingan pembenaran suatu pandangan atau kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu, sehingga hasil penelitian untuk skripsi/tesis/disertasi tidak ilmiah. 3) Melakukan plagiarisme sebagian atau seluruh hasil penelitian atau kajian orang lain dalam rangka penulisan skripsi/tesis/disertasi. 4) Melakukan penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah. c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat hlm. 43
1) Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan KKN/KKU atau PKL, sehingga merugikan nama baik lembaga/sivitas akademika/fakultas/universitas. 2) Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan KKN/KKU atau PKL, sehingga menimbulkan ketegangan bahkan keresahan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. 2. Kegiatan Ekstrakurikuler a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 1) Mengikuti berbagai kegiatan akademik (diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, lomba karya ilmiah dsb.) di dalam atau di luar kampus tanpa kesungguhan berpartisipasi secara akademis, tetapi lebih mengutamakan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau menyenangkan pihak-pihak tertentu. 2) Mengikuti berbagai kegiatan akademik atas nama lembaga/sivitas akademika tanpa sepengetahuan dan persetujuan jurusan/bagian/ program studi dan fakulas/universitas. 3) Mengemukakan pandangan/pendapat yang bersifat provokatif-politis dalam berbagai kegiatan akademik, sehingga menimbulkan ketegangan/kerusuhan sosial dalam kehidupan masyarakat luas. 4) Melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan (pengembangan minat dan kegemaran, organisasi, kesejahteraan, bakti sosial, dsb.) yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah. b. Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah 1) Melakukan kegiatan penelitian/kerja praktik atas inisiatif sendiri yang mengandung unsur pelanggaran terhadap norma-norma kegiatan akademik. 2) Melakukan berbagai tindakan yang mengandung unsur provokatif-politis dalam rangka kegiatan penelitian atas inisiatif sendiri, sehingga menimbulkan keresahan dan gangguan kehidupan masyarakat luas. 3) Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah. 4) Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang mengandung unsur-unsur provokatif-politis, sehingga menimbulkan keresahan, kerusuhan dalam kehidupan masyarakat luas. c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 1) Melakukan berbagai tindakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas inisiatif sendiri atau atas anjuran jurusan/bagian/ program studi yang mengandung unsur pelanggaran terhadap etika dan norma-norma kegiatan akademik. 2) Mengemukakan pandangan/ pendapat dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah. 3) Mengemukakan pandangan/ pendapat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur provokatif-politis, sehingga menimbulkan gangguan atau bahkan rusaknya tata kehidupan masyarakat luas. Sanksi Akademik Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik, skorsing, dan atau pemutusan studi. 1. Peringatan Akademik Peringatan akademik ditetapkan oleh Pembantu Dekan I yang ditujukan kepada mahasiswa dengan tembusan kepada: Dekan, orang tua dan/atau wali, dan/atau lembaga pengirim dan/atau penanggung serta kepada dosen wali dan Tim Pemantau Bimbingan dan Konseling (TPBK) untuk memberitahukan tentang adanya kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau tentang pemberian hlm. 44
sanksi berupa skorsing terhadap pelanggaran ketentuan akademik tertentu. Hal ini dilakukan untuk memperingatkan mahasiswa agar tidak mengalami pemutusan studi. a. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada tiap akhir semester yang mengalami salah satu kondisi di bawah ini: 1) Indeks Prestasi (IP) ≤ 2,00; dan/atau 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≤ 2,00. b. Peringatan akademik berupa anjuran untuk tidak melanjutkan studi dikenakan terhadap mahasiswa yang menunjukkan prestasi akademik sebagai berikut: 1) Pada akhir semester II Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≤ 1,99; 2) Pada akhir semester III: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≤ 1,99; c. Peringatan akademik berupa skorsing dikenakan kepada mahasiswa yang melalaikan kewajiban administratif dan/atau kewajiban akademik, antara lain: tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran ulang, tidak menyerahkan KRS tepat waktu. Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian masa studi. Apabila perbuatan ini diulang lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi. d. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, seperti mencontek, menjiplak (makalah, laporan, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dsb.), melakukan perjokian, pemalsuan tanda tangan KRS/PKRS membocorkan soal ujian, atau sejenisnya akan dikenai sanksi berupa skorsing sampai dengan pemutusan studi. e. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa matakuliah setelah lewat batas waktu PKRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dikenakan sanksi akademik berikut: 1. Matakuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi huruf mutu E); 2. Huruf mutu E tersebut digunakan dalam penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); 3. Diberi peringatan secara tertulis oleh Pembantu Dekan I agar tidak mengulangi kembali; f. Mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi, maka semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya dan apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi. 2. Pemutusan Studi Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang memenuhi salah satu kondisi di bawah ini: a. IP dan IPK di bawah minimum. 1) Pada akhir semester IV memiliki: a) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) < 2,00; dan/atau b) Jumlah kredit (jumlah matakuliah) yang memiliki huruf mutu D ke atas tidak mencapai 48 SKS. 2) Pada akhir semester VI memiliki: a) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) < 2,00; dan/atau b) Jumlah kredit (jumlah matakuliah) yang memiliki huruf mutu D ke atas tidak mencapai 72 SKS. 3) Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan. b. Tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang telah registrasi atau herregistrasi, tetapi: 1) Tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar pada semester I dan/atau semester II tanpa alasan yang dapat dibenarkan baik mengisi maupun tidak mengisi KRS; 2) Tidak mengisi KRS dan atau tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar dua semester berturut turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
hlm. 45
PEDOMAN PENULISAN SEMINAR USULAN PENELITIAN DAN TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
Pengertian Penulisan Seminar Usulan Penelitian dan Tugas Akhir Mahasiswa Penulisan Tugas Akhir diawali dengan diselenggarakannya seminar usulan penelitian tugas akhir dan diakhiri oleh sidang tugas akhir yang merupakan rangkaian kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya tulis ilmiah untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam bentuk : 1. 2. 3.
Skripsi; Memorandum Hukum; atau Studi Kasus.
Bobot SKS Dalam Kurikulum, bobot SKS Penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 1. Seminar Usulan Penelitian mempunyai bobot 1 (satu) SKS; dan 2. Penulisan Tugas Akhir mempunyai bobot 6 (enam) SKS. Total Bobot SKS dalam Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa adalah 7 (tujuh) SKS. Tujuan Tujuan penulisan usulan penelitian dan tugas akhir mahasiswa adalah agar mahasiswa : 1. Mampu menyusun dan menulis rancangan usulan penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya; 2. Melakukan penelitian hukum yang relevan dengan masalah hukum; 3. Mampu menganalisis bahan-bahan hukum dan atau informasi tentang masalah hukum; 4. Mampu memecahkan masalah-masalah hukum yang berkembang dalam masyarakat. Materi Penulisan Usulan Penelitian dan Tugas Akhir Materi Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir dan Penulisan Tugas Akhir didasarkan pada minat mahasiswa dengan memperhatikan mata kuliah yang telah diambilnya. SISTEMATIKA PENULISAN SEMINAR USULAN PENELITIAN (UP) DAN TUGAS AKHIR 1. SISTEMATIKA PENULISAN SEMINAR USULAN PENELITIAN (UP) MAHASISWA a. Sistematika Usulan Penelitian Untuk Tugas Akhir Skripsi: 1) Judul Skripsi. 2) Sistematika Penulisan: A. Latar Belakang Masalah : Bagian ini berisi uraian mengenai masalah hukum yang menarik minat peneliti. B. Identifikasi Masalah : Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti. C. Tujuan Penelitian : Dalam bagian ini diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap masalah hukum yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah. D. Kegunaan Penelitian : Penelitian yang dilakukan hendaknya berguna baik secara teoretis maupun praktis. E. Kerangka Pemikiran : Berisi uraian tentang teori yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. F. Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif.
hlm. 46
1) Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian : Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Di samping itu, dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. 2) Analisis Data : Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. G. Sistematika Penulisan : Berisi uraian tiap-tiap Bab secara teratur untuk memudahkan penulisan. H. Daftar Referensi. I. Lampiran Outline. b. Sistematika Usulan Penelitian Untuk Tugas Akhir Memorandum Hukum 1) Judul Memorandum Hukum. 2) Sistematika Penulisan: A. Kasus Posisi dan Permasalahan Hukum 1) Kasus Posisi : Berisi uraian tentang pihak-pihak yang terkait, latar belakang peristiwa hukum atau perbuatan hukum atau hubungan hukum yang terjadi, yang menjadi obyek penelitian. 2) Permasalahan Hukum : Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kasus posisi. B. Pemeriksaan Dokumen : Berisi uraian dokumen-dokumen hukum yang terkait dan relevan untuk diteliti sesuai dengan masalah hukum yang dikaji. Pada umumnya dokumen hukum yang dimaksud berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. C. Daftar Referensi. D. Lampiran : Outline. c.
Sistematika Usulan Penelitian Untuk Tugas Akhir Studi Kasus: 1) Judul Studi Kasus. 2) Sistematika Penulisan: A. Latar Belakang Pemilihan Kasus :Berisi uraian tentang latar belakang mengapa kasus tersebut dipilih. Hendaknya kasus atau putusan yang menjadi obyek kajian adalah yang penting, misalnya: penemuan hukum baru, penyimpangan terhadap asas hukum yang ada, terdapat kesalahan formal, dan lain sebagainya. B. Kasus Posisi : Berisi uraian tentang pihak-pihak yang terkait, latar belakang peristiwa hukum atau perbuatan hukum atau hubungan hukum yang terjadi, yang menjadi obyek penelitian. C. Masalah Hukum : Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kasus posisi. D. Tinjauan Teoritik : Berisi uraian asas, kaidah, teori, doktrin, konsep, yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya. E. Daftar Referensi. F. Lampiran : Outline.
2. SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA a. SKRIPSI 1). Pengertian Skripsi: Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian yang membahas masalah dalam bidang hukum.
hlm. 47
2). Sistematika Skripsi Halaman Judul Halaman Pernyataan Keaslian Halaman Pengesahan/Persetujuan Halaman Abstrak Halaman Kata Pengantar Halaman Daftar Isi Halaman Daftar Lampiran Halaman Daftar Singkatan Halaman Daftar Tabel (bila ada) BAB I
BAB II BAB III BAB IV BAB V
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Identifikasi Masalah C. Tujuan Penelitian D. Kegunaan Penelitian E. Kerangka Pemikiran F. Metode Penelitian G. Sistematika Penulisan TINJAUAN PUSTAKA (Tulis Judul Yang Relevan) OBYEK PENELITIAN (Tulis Judul Yang Relevan) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Didasarkan Pada Identifikasi Masalah) PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
Daftar Pustaka Lampiran Curriculum Vitae 3). Penjelasan Sistematika BAB I
hlm. 48
PENDAHULUAN, berisi uraian: A. Latar Belakang Masalah Bagian ini berisi uraian mengenai masalah hukum yang menarik minat peneliti. B. Identifikasi Masalah Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti. C. Tujuan Penelitian Dalam bagian ini diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap masalah hukum yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah. D. Kegunaan Penelitian Penelitian yang dilakukan hendaknya berguna baik secara teoretis maupun praktis. E. Kerangka Pemikiran Berisi uraian tentang teori yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. F. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif. 1. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan
tertier. Di samping itu, dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. 2. Analisis Data Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Penggunaan data dan analisis kuantitatif dapat digunakan hanya sebagai pendukung analisis kualitatif. G. Sistematika Penulisan Berisi uraian tiap-tiap Bab secara teratur untuk memudahkan penulisan. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA Berisi uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, maupun perundang-undangan, dan sumber data lainnya.
BAB III
OBYEK PENELITIAN Berisi uraian mengenai gambaran singkat obyek penelitian yang diuraikan secara deskriptif.
BAB IV
PEMBAHASAN Bagian ini memuat analisis atau pembahasan terhadap identifikasi masalah.
BAB V
PENUTUP Bagian ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah. Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, konkret dan praktis.
b. MEMORANDUM HUKUM (LEGAL MEMORANDUM) 1). Pengertian: Memorandum Hukum (Legal Memorandum) adalah penulisan Tugas Akhir yang khusus disusun dalam bentuk pendapat hukum (legal opinion) yang berisikan nasihat atau rekomendasi hukum (legal advice) dan pemecahan masalah hukum (problem solving). Memorandum Hukum dapat digunakan untuk mengkaji peristiwa hukum yang belum menjadi kasus di Pengadilan atau terhadap putusan yanga belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 2). Sistematika Memorandum Hukum: Halaman Judul Halaman Pernyataan Keaslian Halaman Pengesahan / Persetujuan Halaman Memorandum Halaman Abstrak Halaman Kata Pengantar Halaman Daftar Isi Halaman Daftar Lampiran BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN BAB III TINJAUAN TEORETIK BAB IV PENDAPAT HUKUM BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Daftar Pustaka Lampiran Curriculum Vitae hlm. 49
3). Penjelasan Sistematika : Halaman Memorandum Berisi informasi tentang nama penulis, kepada siapa memorandum ditujukan, masalah apa yang dibahas di dalamnya, dan kapan memorandum dibuat. BAB I
KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM 1. Kasus Posisi Berisi uraian tentang pihak-pihak yang terkait, latar belakang peristiwa hukum atau perbuatan hukum atau hubungan hukum yang terjadi, yang menjadi obyek penelitian. 2. Permasalahan Hukum Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kasus posisi.
BAB II
PEMERIKSAAN DOKUMEN Berisi uraian dokumen-dokumen hukum yang terkait dan relevan untuk diteliti sesuai dengan masalah hukum yang dikaji. Pada umumnya dokumen hukum yang dimaksud berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan nasional dan/ atau internasional) dan bahan hukum sekunder (rancangan peraturan perundangundangan, kontrak, dan putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap).
BAB III
TINJAUAN TEORETIK Berisi uraian asas, teori, doktrin, konsep, yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya.
BAB IV
PENDAPAT HUKUM Bagian ini memuat analisis atau pembahasan terhadap identifikasi masalah.
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Bagian ini memuat kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah. Rekomendasi merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, konkret dan praktis terkait dengan kasus yang diteliti.
C. STUDI KASUS (CASE STUDY) 1). Pengertian: Studi Kasus (Case Study) adalah Penulisan Tugas Akhir untuk menyusun analisis terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. 2). Sistematika: Halaman Judul Halaman Pernyataan Keaslian Halaman Pengesahan / Persetujuan Halaman Abstrak Halaman Kata Pengantar Halaman Daftar Isi Halaman Daftar Lampiran BAB I
hlm. 50
LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI A. Latar Belakang Pemilihan Kasus B. Kasus Posisi
BAB II
MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORETIK A. Masalah Hukum B. Tinjauan Teoritik
BAB III
RINGKASAN PUTUSAN
BAB IV
ANALISIS KASUS
BAB V KESIMPULAN Daftar Pustaka Lampiran Curriculum Vitae 3). Penjelasan Sistematika : BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI A. Latar Belakang Pemilihan Kasus Berisi uraian tentang latar belakang mengapa kasus tersebut dipilih. Hendaknya kasus atau putusan yang menjadi obyek kajian adalah yang menarik, misalnya: penemuan hukum baru, penyimpangan terhadap asas hukum yang ada, terdapat kesalahan formal, dan lain sebagainya. B. Kasus Posisi Berisi uraian tentang pihak-pihak yang terkait, latar belakang peristiwa hukum atau perbuatan hukum atau hubungan hukum yang terjadi, yang menjadi obyek penelitian. MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORETIK A. Masalah Hukum Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kasus posisi. B. Tinjauan Teoritik Berisi uraian asas, kaidah, teori, doktrin, konsep, yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya. RINGKASAN PUTUSAN Ringkasan Putusan berisi uraian mengenai Nomor putusan, Kepala putusan, Identitas pihak, Ringkasan Pertimbangan Hakim yang berisi uraian tentang ringkasan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dan Amar Putusan yang berisi uraian tentang Amar Putusan. ANALISIS KASUS Bagian ini memuat analisis atau pembahasan terhadap masalah hukum yang dikaji, terutama terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim dari kasus tersebut. KESIMPULAN Bagian ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah.
hlm. 51
(Contoh Format Halaman Judul / Cover)
(Judul Penulisan Tugas Akhir) (Arial, 16, Tebal, HURUF KAPITAL) (Jenis Penulisan Tugas Akhir) (Arial, 14, Bold, UPPERCASE) Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum (Arial, 12, Bold) Oleh: (Nama Mahasiswa) (NPM) (Arial, 12, Bold) Program Kekhususan : …………………… (Arial, 12, Bold) Pembimbing: (Nama Pembimbing ) (Nama Pembimbing Pendamping) (Arial, 12, Bold)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG (TAHUN) (Arial, 16, Bold, UPPERCASE)
hlm. 52
(Contoh Format Lembar Pernyataan Keaslian)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
PERNYATAAN (Spasi) (Spasi)
(Spasi) :……………………………. :……………………………. :.…………….(Skripsi/ Studi Kasus/ Memorandum Hukum) :……………………………………………………………… …………………………………………………………......... ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… (Spasi) menyatakan bahwa (TA) ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa TA ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. (Spasi) Demikian pernyataan ini saya buat dengan dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga. (spasi) (spasi) Yang menyatakan, Nama Nomor Pokok Mahasiswa Jenis Penulisan TA Judul Penulisan TA
(Materai Rp. 6.000,-) (Nama Mahasiswa) NPM. ………………
Coret salah satu
hlm. 53
(Format Lembar Pengesahan Pembimbing) (Arial, 12, Bold, Title case)
Pembimbing
(Nama Pembimbing) NIP. ………………
hlm. 54
(Judul Penulisan Tugas Akhir) (spasi) (Nama Mahasiswa) (NPM Mahasiswa) (spasi) (spasi) (spasi) (spasi) (spasi) (spasi) (spasi) (spasi) Bandung, (tgl, bln, thn pengesahan) Mengetahui, (spasi) (spasi) Pembimbing Pendamping (spasi) (spasi) (spasi) (spasi) (Nama Pembimbing Pendamping) NIP. ………………
(Contoh Format Lembar Persetujuan Panitia Sidang Ujian) (Judul Penulisan Tugas Akhir) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… (spasi) (Nama Mahasiswa) (NPM Mahasiswa) (spasi) (spasi) (spasi) (spasi) Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Ujian (spasi) (spasi) (spasi) (spasi) Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Spasi) (Spasi) Ketua Ex Officio Sekretaris Ex Officio Dekan, Pembantu Dekan I, (Spasi) (Spasi) (Spasi) (Spasi) (Nama Dekan FH Universitas Padjadjaran) (Nama Pembantu Dekan I) NIP. …………………….. NIP.……………………….
hlm. 55
(Contoh Format Halaman Memorandum)
MEMORANDUM Kepada
: (Nama Pihak Yang Dituju/Klien)
Dari
: (Nama Mahasiswa / Penulis)
Perihal
: (Deskripsi umum tentang Persoalan Hukum yang Dibahas sesuai judul)
Tanggal
: (Tanggal Penyusunan Memorandum Hukum, tanggal selesainya penyusunan)
hlm. 56
(Contoh Format Abstrak)
(Judul Penulisan Tugas Akhir) (spasi) (Nama Mahasiswa) (NPM Mahasiswa) (spasi) (spasi) (Alinea I : Ringkasan latar belakang masalah & tujuan penelitian) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… (Alinea II : Ringkasan metode penelitian yang digunakan) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. (Alinea III : Ringkasan Hasil Penelitian) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….
hlm. 57
(Contoh Format Daftar Isi) DAFTAR ISI (spasi) Pernyataan ………...…………………………………………………………...................... Pengesahan Pembimbing……………………………………………........................... Persetujuan Panitia Sidang Ujian……………………………………...................... Memorandum Hukum (hanya untukmemorandum hukum).................. Abstrak……………………………………………………………………………................. Kata Pengantar…………………………………………………………………….............. Daftar Isi……………………………………………………………………………............... Daftar Lampiran………………………………………………………………….............. Daftar Singkatan ………………………………………………………………............... Daftar Tabel (bila ada) (spasi) BAB I (JUDUL BAB I) A. (Judul Sub Bab)………………………………………………. B. (Judul Sub Bab)………………………………………………. C. (Judul Sub Bab)………………………………………………. dst. (spasi) BAB II (JUDUL BAB II) A. (Judul Sub Bab)………………………………………………. B. (Judul Sub Bab)………………………………………………. C. (Judul Sub Bab)………………………………………………. dst. (spasi) BAB III (JUDUL BAB III) A. (Judul Sub Bab)……………………………………………….. B. (Judul Sub Bab)……………………………………………….. C. (Judul Sub Bab)……………………………………………….. dst. (spasi) BAB IV (JUDUL BAB IV) A. (Judul Sub Bab)………………………………………………… B. (Judul Sub Bab)………………………………………………… C. (Judul Sub Bab)………………………………………………… dst. (spasi) BAB V (JUDUL BAB V) A. (Judul Sub Bab)………………………………………………… B. (Judul Sub Bab)………………………………………………… C. (Judul Sub Bab)………………………………………………… dst. Daftar Pustaka……………………………………………………………………………… Lampiran……………………………………………………………………………………… Curriculum Vitae……………………………………………………………………………
hlm. 58
Halaman i ii iii iv v vi … ... ...
... ... ...
... ... …
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
(Contoh Format Daftar Lampiran) DAFTAR LAMPIRAN (spasi) Halaman Lampiran
I
Lampiran
II
Lampiran
III
(Judul Lampiran)…..………………………………………… ……………………………………………………………………..... (Judul Lampiran)…..………………………………………… ……………………………………………………………………….. (Judul Lampiran)…..………………………………………… ………………………………………………………………………..
… … …
dst.
hlm. 59
(Contoh Format Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA (spasi) (spasi) Buku: Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun terbit .............................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................. Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun terbit ............................................................................................................. …...…………………………….……………………………………………………………………………………………...……………………… …………………………………………………………………... Peraturan Perundang-Undangan: Sumber lain (Makalah, Jurnal, Internet dll)
hlm. 60
(Contoh Format Lampiran) Lampiran I/II/III/dst. (JUDUL LAMPIRAN) (spasi) (spasi) (Dokumen Lampiran)
hlm. 61
(Contoh Format Curriculum Vitae) CURRICULUM VITAE (spasi) (spasi) (spasi) (spasi)
Nama Tempat Tanggal Lahir Alamat Alamat Orang Tua Nomor Telepon Nomor HP E-Mail
Pasfoto Berwarna 3x4
: : : : : : :
Riwayat Pendidikan : 1. SD……………….. …………………….Lulus Tahun…….. 2. SMP……………….. …………………..Lulus Tahun…….. 3. SMU…………….. ……………………..Lulus Tahun…….. 4. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (tahun masuk-hingga saat ini) Pengalaman : 1………………………………………………………………............................................... 2………………………………………………………………............................................... 3………………………………………………………………............................................... 4………………………………………………………………............................................... dst. (spasi) (spasi) Bandung, ………………………
(Nama Mahasiswa) NPM.
hlm. 62
DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN Dosen Tetap No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
Nama Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja., S.H. Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H., LL.M. Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H.FCBArb. Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H. Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H. Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H. Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. Dr. Supraba Sekarwati W., S.H., CN. Dr. Tarsisius Murwaji, S.H., M.H. Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H. Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LLM. Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. Dr. U. Sudjana, S.H., M.H. Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. Dr Hj. Sinta Dewi, S.H., LL.M. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M.in IT.Law. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D. Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. Dr. Idris, S.H., MA. Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN. Dr. H. Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H., M.H. Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H. Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H., M.H. Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H. Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., CN. Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BB.A. Yesmil Anwar, S.H., MSi. Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. Atje, S.H., M.H. Rr. Janti Surjanti, S.H., MS. Hj. Susilowati Suparto Dajaan ,S.H.,M.H. Lies Sulistiani, S.H., M.H. H. Zul Afdi Ardian, S.H. Elisatris Gultom, S.H., M.H. Mulyani Djakaria, S.H., M.H. hlm. 63
No 48. Betty Rubiati, S.H., M.H. 49. Dadang Epi Sukarsa, S.H., M.H. 50. Dicky Risman, S.H., M.H. 51. H. Iwan Hermawan, S.H., M.H. 52. Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., CN. 53. Deden Suryo Raharjo, S.H.,MH 54. Sri Dewi Anggraeni, S.H., CN. 55. Etty Mulyati, S.H., M.H. 56. Kilkoda Agus Saleh, S.H., M.H. 57. Hj. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. 58. Somawidjaja, S.H., M.H. 59. Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H. 60. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. 61. Sudaryat, S.H., M.H. 62. H. Agus Takariawan, S.H., M.H. 63. Djanuardi, S.H., M.H. 64. Hj. Elis Rusmiati, S.H.,M.H. 65. Tiche Nurawati, S.H., M.H. 66. Linda Rachmainy, S.H.MH. 67. Rosi Rosmawati, S.H.MH 68. Hj. Aam Suryamah, S.H., M.H. 69. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. 70. R. A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M 71. Artaji, S.H., M.H. 72. Sarinah, S.H., M.Si. 73. Mustofa Haffas, S.H., M.Si. 74. Enni Soerjati P., S.H., M.H. 75. Widati Wulandari, S.H., M.Crim. 76. Dewi Sriyani Besman, S.H., M.H. 77. Anita Afriana, S.H., M.H. 78. Inna Junaenah, S.H., M.H. 79. Hj. Eidy Sandra, S.H., M.H. 80. Rachminawati, S.H., M.A. 81. Abi Ma’ruf Radjab, S.H., M.H. 82. Hazar Kusmayanti, S.H., M.H. 83. Helza Nova Lita, S.H., M.H. 84. Laina Rafianti, S.H., M.H. 85. Pupung Faisal, S.H., M.H. 86. Ijud Tajudin, S.H., M.H. 87. Maret Priyanta, S.H. M.H. 88. Siti Noor Malia Putri, S.H., LL.M. 89. Santi Hapsari Dewi Adikencana, S.H., M.H. 90. Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H. 91. Irawati Handayani, S.H., LL.M. 92. Rahayu Prasetyaningsih, S.H., M.H. 93. Deviana Yuanitasari, S.H., M.H. 94. Nella Sumika Putri, S.H., M.H. 95. Erika Magdalena C., S.H., M.H. 96. Tri Handayani, S.H., M.H. 97. Prita Amalia, S.H., M.H. hlm. 64
Nama
No 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.
Nama Diajeng Wulan Christianti, S.H., LL.M. Rai Mantili, S.H.,M.H. Agus Pratiwi, S.H., LL.M. Nadia Astriani, S.H., M.Si. Yusuf Saepul Zamil, S.H., M.H. Ema Rahmawati, S.H., M.H. Agus Suwandono, S.H., LL.M. Holyness N.S., S.H., M.H. Nun Harrieti, S.H., M.H. Davina Oktivana, S.H., M.H. Chloryne T.I.D., S.H., LL.M.
Guru Besar Emeritus No Nama 1 Prof. Emeritus Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M., S.H. 2 Prof. Emeritus Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. 3 Prof. Emeritus Dr. M. Daud Silalahi, S.H. 4 Prof. Emeritus Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. 5 Prof. Emeritus Dr. Eddy Damian, S.H. 6 Prof. Emeritus Dr. H. E. Saefullah W, S.H., LL.M. 7 Prof. Emeritus Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. 8 Prof. Emeritus Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. Dosen Tidak Tetap Nama Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, S.H., LL.M. Prof. Dr. Hj. Mieke Komar, S.H., M.CL., CN. Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., SU. Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. Dr. Hj. Ietje K. Andries., S.H., M.H. Hj. Etty Haryati Djukardi, S.H., M.H., CN. H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H. H. Syarif A. Barmawi, S.H.,M.Si Dr.Ir. Cahyana Ahmadjayadi, M.H. Rahman Mulyawan, Drs. M.Si. Dr.H. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H. H. Anwar Sitompul, S.H. Yayu Rohaya, S.H. Drs. H. Muchtar Gandaatmadja Drs. Muhtarom
Nama Prof. Dr. Yusuf Anwar, S.H., M.A. Prof. Dr. Notaris. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. Dr. H. Muh. Hasan Wargakusumah, S.H. Dr. Hj. Rustini Wiriaatmadja., S.H., M.H. Dr. Sri Sunarni Sunarto, S.H., M.H. Dr. Notaris Ranti Fauza Mayana, S.H. Hj. Tien Sumartini Saefullah, S.H., M.H. Suparman A. Diraputra, S.H., LLM. Aman Sembiring Meliala, S.H., M.H. Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H. Joyce Retna Hartati, S.H. Drs. Abdul Hamid Drs. Badrus Zaman Sofyan Sastrawidjaja, S.H. H. Usmansyah Yusuf, S.H. Tommy Prayogo, S.H., M.H.
hlm. 65
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN (MKN) Situs Resmi : www.mkn.fh.unpad.ac.id Ketua Program Magister Kenotariatan Sekretaris Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Staf Bidang Akademik
: Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. :: Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H.,M.H.CN. : Anita Afriana, S.H., M.H.
Persyaratan Penerimaan Mahasiswa a. WNI atau WNA dengan Izin Khusus Mendiknas ; b. Lulusan Fakultas Hukum PTN/PTS yang terakreditasi ; c. IPK minimal S1 2,75; d. Berbadan sehat sesuai dengan Surat Keterangan dari dokter ; e. Berkelakuan baik sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat ; f. Melampirkan : 1) Salinan Ijazah Sarjana beserta Daftar Nilai/Transkrip yang telah dilegalisir oleh Dekan Fakultas Hukum ybs. 2) Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 6 buah ; 3) Photokopi KTP ; 4) Photokopi Akte Kelahiran Tata Cara Penerimaan Rekrutmen calon mahasiswa dilakukan berdasarkan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru melalui seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) yang diadakan oleh Universitas Padjadjaran. Materi yang diujikan pada seleksi meliputi: a. Hukum Perdata b. Hukum Dagang c. Hukum Agraria Dasar Penyelenggaraan Program SK DIKJEN DIKTI Nomor 79/DIKTI/Kep/2000 tanggal 7 April 2000 tentang Perubahan Status Program Pendidikan Spesialis Notariat menjadi program Studi Magister Kenotariatan. Beban Studi Kumulatif Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 49 SKS, terdiri dari: Mata Kuliah Wajib = 36 sks Mata Kuliah Pilihan = 8 sks Seminar usulan Penelitian = 1 sks Tesis = 4 sks Batas Waktu Studi Masa studi untuk Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan ditempuh selama 4 Semester dan paling lama 8 Semester, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester I Program Studi Magister Kenotariatan Unpad. Tata Tertib Perkuliahan Dalam pelaksanaan perkuliahan bagi mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan berlaku ketentuan antara lain, sebagai berikut : hlm. 66
a. b. c. d. e.
Dalam mengikuti kuliah harus berpakaian rapih dan tidak dibenarkan memakai kaos oblong serta menggunakan sandal dan sejenisnya; Tepat waktu dalam mengikuti perkuliahan; Tidak merokok dan makan minum selama kuliah berlangsung serta tidak membawa anak ke dalam ruang kuliah; Penandatanganan Daftar Hadir Mahasiswa hanya dilakukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan yang benar-benar hadir dalam perkuliahan; Terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam mengikuti perkuliahan, Program memberikan Sanksi : 1) Teguran Lisan; 2) Teguran Tertulis; 3) Skorsing untuk mata kuliah yang bersangkutan.
Persyaratan Mengikuti Perkuliahan a. Mahasiswa diwajibkan terlebih dahulu mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada awal semester sebelum perkuliahan dimulai dengan memperlihatkan bukti pembayaran (SPP) yang sah b. Perubahan KRS selambat-lambatnya dilaksanakan pada minggu ke tiga masa perkuliahan. Penyelenggaraan Program Semester Alih Tahun Program pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan diselenggarakan melalui Semester Reguler dan Semester Alih Tahun (SAT). Semester Alih Tahun diselenggarakan pada setiap bulan Juli – September setiap tahun akademik setelah semester reguler berakhir, dan diakhiri dengan penyelenggaraan Ujian Akhir SAT.Adapun landasan penyelenggaraan Semester Alih Tahun adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Struktur Dan Sebaran Mata Kuliah SMT I
SMT II
KODE
MATA KULIAH
SKS
A20F 101 A20F 102 A20F 103 A20F 104 A20F 105
1. Teori Hukum 2. Penemuan Hukum 3. Politik Hukum 4. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 5. Kapita Selekta Hukum Perikatan
2 2 2 2 2
A20F 106 A20F 107
6. Teknik Pembuatan Akta I 7. Hukum Waris
2 2
A20F 108
8. Peraturan Jabatan Notaris
2
A20F 303 P
9. Kapita Selekta Hukum Penanaman Modal*
2
10. Filsafat Ilmu**
0
KODE A20F 201 A20F 202 A20F 203 A20F 204
MATA KULIAH 1. Kapita Selekta Hukum Jaminan 2. Kapita Selekta Hukum Perusahaan 3. Kapita Selekta Hukum Pasar Modal* 4. Hukum Keluarga & Harta Benda Perkawinan
A20F 205 P A20F 206 A20F 207 P A20F 208 A20F 209
5. Kapita Selekta Hukum Perbankan* 6. Hukum Agraria 7. Kapita Selekta Hukum Pajak * 8. Teknik Pembuatan Akta II 9. Hukum Kontrak Internasional
SKS 2 2 2 2 2 2 2 2 2
hlm. 67
SMT III
SMT IV
KODE A20F 301 A20F 302 A20F 304 A20F 305 A20F 306 A20F 307 UNX20.008
MATA KULIAH 1. H K I * 2. Peraturan Lelang 3. Kode Etik 4. Teknik Pembuatan Akta III 5. Kapita Selekta Hukum Kepailitan * 6. Hukum Agraria Dalam Praktek (Ke-PPAT-an) 7. Usulan Penelitian
KODE UNX20.010
MATA KULIAH 1. Tesis
SKS 2 2 2 2 2 2 1
SKS 4
Keterangan : * Adalah Mata Kuliah Pilihan Pilih 4 dari 6 Mata Kuliah. ** wajib ditempuh dalam matrikulasi B. Deksripsi Mata Kuliah a.
Teori Hukum Peristilahan dan batasan teori hukum, letak tempat teori hukum di dalam disiplin hukum, objek penyelidikan teori hukum, perkembangan teori hukum, aplikasi teori hukum pada masalah aktual, pembahasan buku dan diskusi kelompok. b. Penemuan Hukum Membahas pengertian hukum meliputi arti, tujuan, fungsi hukum, sumber-sumber hukum, istilah, dasar, elemen penemuan hukum, aturan-aturan penemuan hukum, sumber dan metode penemuan hukum dan prosedur penemuan hukum. c.
Politik Hukum Pengertian dan makna politik hukum, sistem hukum, sistem hukum Indonesia, dan sistem hukum nasional. Masalah-masalah dalam politik hukum (a) faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum di Indonesia; (b) berbagai asas yang melandasi politik hukum . Politik hukum dalam persepektif konstitusi dalam (a) Konstitusi RIS 1949; (b) UUDS 1950; (c) UUD 1945. Politik Hukum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Politik Hukum Indonesia dan kemungkinankemungkinannya. d. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang dasar-dasar metode penelitian kepustakaan dan memberikan pengetahuan dasar tentang tata cara penulisan karya ilmiah. Substansi mata kuliah meliputi : (1) Dasar-dasar Metode Penelitian; (2) Langkah-langkah penelitian; (3) Penyusunan Usulan Penelitian dan rencana penelitan; (4) Tata cara penelitian kepustakaan (hukum) dan (5) Penyusunan Laporan Penelitian Karya Tulis Ilmiah. Praktikum hukum berupa workshop, pembahasan dokumen hukum dan kuliah kerja lapangan. e.
Kapita Selekta Hukum Perikatan Akta-akta otentik yang sering bahkan paling banyak dibuat dihadapan para Notaris adalah hal-hal yang menyangkut berbagai perjanjian, baik yang bernama (nominaatscontracten/benoemde overeenkomsten) maupun yang tidak bernama (onbenoemde/innomnaatscontracten). hlm. 68
Titik berat terutama ditujukan pada hukum perdata, baik asas-asasnya maupun perjanjian bernama dan tidak bernama baik yang diatur dalam KUHPerdata maupun perundangan lainnya untuk ditetapkan dalam praktek. f.
Hak Kekayaan Intelektual Hakcipta, paten, merk, desain, rahasia dagang dan hak-hak terkait sebagai objek kontrak bisnis; TRIPsWTO dan globalisasi perdangan; keterkaitan hak milik intelektual dengan profesi Notaris dan Konsultan Hukum dalam menjaga rahasia dagang dalam kontrak-kontrak kerjasama antara perusahaan (termasuk merger, konsolidasi, dan akuisisi). g.
Peraturan Lelang Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa berbagai aspek tentang peraturan dan nstruksi lelang yang berkenaan dengan peraturan dan instruksi lelang yang berkenaan dengan peraturan penjualan dimuka umum di Indonesia (ordonansi 28 April 1908, LN 08-189) dan peraturan lainnya. Pembahasan perundang-undangan tersebut menyangkut tentang tata cara pelaksanaan lelang dan tata cara perhitungan berbagai bea dan pajak yang ertuang akibat penjualan di muka umum (lelang) tersebut. Mengingat fungsi Notaris dalam menjalankan jabatannya, pada keadaan tertentu seperti diisyaratkan oleh undang-undang dapat bertindak sebagai juru lelang , maka pemahaman akan ketentuan-ketentuan tersebut perlu dipahami. h. Peraturan Jabatan Notaris Perkuliahan mengutamakan pemecahan sebagai kasus atau masalah yang (mungkin) timbul dalam praktek Notariat, mendalami baik teori maupun praktek Notaris. Latihan secara efektif dalam memecahkan klausula-klausula dalam berbagai akta Notaris yang ada kaitannya dengan Peraturan Jabatan Notaris. i.
Kapita Selekta Hukum Jaminan Karena hukum jaminan berkaitan dengan hak kebendaan maka dalam kuliah ini diberikan uraian tentang hukum benda dan hak kebendaan selain tu hukum jaminan memaparkan tentang pengertian serta fungsi jaminan, tentang jaminan secara umum dan khusus, jaminan kebendaan dan perorangan, pengertian jaminan dalam undang-undang perbankan. Diuraikan pula tentang sifat asessor perjanjian jaminan dan perjanjian pokok suatu perjanjian. Lebih lanjut diurakan pula tentang perjanjian jaminan baik perjanjian jaminan kebendaan gadai, fidusia, hak tanggungan, tentang parate eksekusi dan eksekusi benda jaminan. Dalam perjanjian jaminan perorangan dijelaskan tentang perjanjian penaggungan(borgtocht) bank garansi dan perjanjian jaminan perusahaan. j.
Teknik Pembuatan Akta /TPA I (Praktikum) Dalam mata kuliah ini dipelajari teknik pembuatan akta penuangan perjanjian-perjanjian masalah hukum kedalam akta notaris k. Kapita Selekta Hukum Kepailitan Tujuan diberikannya Mata Kuliah Hukm Kepalitan sebagai mata kuliah khusus adalah agar mahasiswa dapat memahami secara lebih mendalam terhadap materi hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan utang-utang, dimana kreditor dan kedudukannya sebagai kreditor konkuren. Materi yang disampaikan meliputi : pengertian kepailitas, syarat kepailitan, prosedur kepailitan kreditor dalam kepailitan, akibat hukum kepailitan, pengaruh kepailitan, penyelesaian kepalitan, perdamaian dalam kepailitan, berakhirnya kepailitan, kedudukan pengurus kepailitan (kurator), kedudukan pengadilan niaga, upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan permohonan kepailitan. Selanjutnya berkenaan dengan penndaan kewajiban, pembayaran utang, (PKPU) dibahas masalah : syarat PKPU, prosedur PKPU, akibat hukum PKPU, perdamaian dalam PKPU, serta berakhirnya PKPU.
hlm. 69
l.
Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan Dalam mata kuliah ini dipelajari hukum keluarga dan hukum harta perkawinan yang meliputi hubungan keluarga sedarah dan perkawinan, serta harta kekayaan suami istri, akibat putusannya berdasarkan BW, UU No. 1 Th. 74 Tentang Perkawinan, Hukum Adat, Hukum Islam. m. Kapita Selekta Hukum Perbankan Mata Kuliah Hukum Perbankan menjelaskan sistem perbankan di Indonesia, mulai dari peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Pembina Bank, tentang Bank Umum dan BPR, serta Bank Syariah. Tentang pengertian Bank Umum, BPR, tentang rahasia Bank, tentang usaha Bank baik berupa kredit termasuk tentang upaya penyelesaian kredit macet. Kemudian tentang kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham direksi, kesehatan Bank, merger, konsolidasi dan akuisisi Bank serta lkuidasi Bank. n. Hukum Waris Barat Dalam mata kuliah ini dipelajari teori pewarisan dan ketentuan yang berlaku dan pembuatan akta dengan waris. o.
Hukum Waris Adat Dalam mata kuliah ini dipelajari teori pewarisan dan ketentuan yang berlaku dan pembuatan akta dengan waris. p. Hukum Waris Islam Dalam mata kuliah ini dipelajari sumber-sumber dan azas-azas waris islam, penggolongan ahli waris, dan penyelesaian kasus. q. Hukum Pajak Dalam mata kuliah ini dipelajari teori, falsafah, asas, dasar hukum, fungsi, dan peraturan-peraturan perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia (Hukum Pajak Positif). r.
Kapita Selekta Hukum Pasar Modal Dalam mata kuliah ini dipelajari hal-hal yang terkait dengan aktivitas pasar modal antara lain : Fungsi pasar modal dalam aktivitas ekonomi, proses penawaran umum perdana (initial public offering), pelaku pasar modal (regulator, RSO, lembaga penunjang, profesi penunjang, perusahaan efek, dll, sistem perdagangan di bursa, instrumen di pasar modal, pelanggaran dan penegakan hukum di pasar modal serta penerapan prinsip good corporate governance di pasar modal. s.
Teknik Pembuatan Akta /TPA II (Praktikum) Dalam mata kuliah ini dipelajari teori, dasar hukum, dan ketentuan yang ada/berlaku mengenai PT, Yayasan, fidusia, Cessie, Subrogasi, Novasi, Delegasi. t.
Kapita Selekta Hukum Perusahaan Perkuliahan akan membahas bentuk usaha yang berkaitan dengan peranan seorang Notaris, antara lain partnership, firma, persekutuan komanditer, Perseroan Terbatas dan BUMN dan jajarannya. Untuk memperluas cakrawala menghadapi globalisasi, diberikan perbandingan bentuk-bentuk usaha di Nederland, USA dan salah satu Negara ASEAN, disamping itu dibahas beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan perusahaan, seperti mengenai dokumen perusahaan, penggabungan perusahaan, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha. Semua pembahasan dilengkapi dengan kasus-kasus yang bertalian dengan hukum keusahaan.
hlm. 70
u. Hukum Agraria Dalam mata kuliah ini dipelajari hukum agraria nasional baik teori maupun praktek yang meliputi Dasardasar Pembentukan UUPA, asas-asas hukum tanah nasional, hak-hak atas tanah, perolehan, peralihan dan pembebanan hak atas tanah, pendaftaran tanah, konversi, landreform, dan penatagunaan tanah. v.
Hukum Kontrak Internasional Penelaahan berbagai kontrak internasional serta sifat-sifat khususnya pembuatan kontrak internasional terutama yang digunakan dalam kontrak-kontrak khusus, khususnya yang sering dipimpin dalam praktek perniagaan internasional yang dilakukan oleh Indonesia. w. Kapita Selekta Hukum Penanaman Modal Mata Kuliah ini akan memberikan gambaran tentang kerjasama yang akan dilakukan baik dalam penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), diharapkan para lulusan dapat membuat berbagai perjanjian kerjasama dalam rangka PMDN maupun PMA. x.
Kode Etik Mata kuliah ini untuk memberikan dan mengenal Etika, Moral, Kode Etik, Kode Etik Profesi dan Notaris.
y.
Teknik Pembuatan Akta /TPA III (Praktikum) Mata Kuliah ini memfkuskan pada prosedur dan cara pemisahan dan pembagian warisan menurut KUHPerdata yang meliputi antara lain Inbreng, pembayan utang, pembagian warisan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, pembatalan pemisahan dan pembagian warisan, harta peninggalan terlantar.
Dosen Pembina Pengangkatan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran dilakukan setiap tahun akademik berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. NO. 1 1.
2.
3.
4.
NAMA 2 Prof. Emeritus Dr.H.E.Saefullah Wiradipraja,S.H., LLM. Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.CL. Dr.H. Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H., M.H. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH. Dr. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H. Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.Si Prof. Emeritus Dr. H. Lili Rasjidi, SH., S.Sos. LLM. Dr. Zaenal Muttaqin, S.H., M.H. Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H. Dadang Epi Sukarsa, S.H., M.H. Prof. Emeritus Dr. Hj. Djuhaendah Hasan, SH. Dr. Supraba Sekarwati W., SH.., CN. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. Dr. Imamulhadi, S.H.,M.H. Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH. Prof. Dr. I. Gede Pantja Astawa, SH., MH. Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. Miranda Risang Ayu, S.H.,LL.M., P.hd Dr. Supraba Sekarwati W, S.H, CN
Kode 3
MATA KULIAH 4
SKS 5
A20F 101
Teori Hukum
2
A20F 104
Metode Penelusuran Literatur & Penulisan Hukum
2
A20F 102
Penemuan Hukum
2
A20F 103
Politik Hukum
2
hlm. 71
NO. 1
5.
6.
7.
8. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
NAMA 2 Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H. Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H, M.H.
Dr. Hj. Lastuti Abubakar, SH., MH. Dr. An-an Chandrawulan, S.H., LL.M. Hj. Etty H. Djukardi, SH., MH., CN. Hj. Susilowati S. Dajaan, S.H., M.H. Kilkoda Agus Saleh, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU. Dr. Hj. R. Kartikasari , S.H.,M.H. Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. Dr. Nyulistiowati Suryani, S.H., M.H., CN. Dr. Hj. Antje M. Ma'moen, S.H. Dr. Supraba Sekarwati W., S.H., C.N. Betty Rubiati, S.H.,M.H. Not. Poppy Kuntari, S.H., M.Hum. Tommy Prayogo, SH., MH. Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. Not. Ida Rosida Ratman, SH., MH. Not. Tien Norman Lubis, SH., Sp.1. Not. Badar Baraba, S.H., M.H. Not. Lala Sunara, S.H., M.Kn. Prof. Dr. Veronica Komalawati, SH., M.H. Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih, SH.,M.H., CN. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. Dr. Not. Herlien Budiono, SH. Not. Albertus Soetjipto, SH., Sp.1. Dr. Tata Faturohman, SH., MH. Dr. Ali Abdurrachman, S.H., M.H. Fatmi Utarie Nasution, SH., MH. Prof. Emeritus Dr. Hj. Djuhaendah Hasan, SH. Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H. Hj. Etty H. Djukardi, SH., MH., CN. Prof. Not. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH. Not. Ida Rosida Ratman, SH., MH. Not. Hj. Evy Hibridawati, S.H., M.H. Not. Irdham Noezar , S.H., SP.1. Not. Ir. Sari Wahyuni, S.H., M.H., M.Kn Not Elis , SH. M.Kn Dr. Not. Herlien Budiono, SH. Not. Dewy Nelly Yanthy, SH., MH. Dr. Not. Nanda A. Lubis, S.H., M.Kn. Olivia Maharani, S.H., M.Kn. Yuliana Septhiono, S.H., M.Kn. Not. Hj. Evy Hibridawati, S.H., M.H. Not. Albertus Soetjipto, SH., Sp.1. Irdham Noezar, S.H., SP.1.
hlm. 72
Kode 3
MATA KULIAH 4
SKS 5
Kapita Selekta Hukum Perikatan
2
A20F 202
Kapita Selekta Hukum Perusahaan
2
A20F 207
Hukum Agraria
2
A20F 302
Peraturan Lelang
2
A20F 108
Peraturan Jabatan Notaris
2
A20F 204
Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan
2
Hukum Waris
2
A20F 201
Kapita Selekta Hukum Jaminan
2
A20F 106
Teknik Pembuatan Akta I
2
A20F 208
Teknik Pembuatan Akta II
A20F 305
Teknik Pembuatan Akta III
A20F 107
2
NO. 1
NAMA 2 Not. Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn.
16.
Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb. Dr. Not. Hj. Ranti Fauza Mayana, SH. Dr. U. Sudjana, SH.,M.Si. M. Amirulloh, S.H., M.H. Hj. Rika Ratna Permata, S.H, M.H Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH.,SU. Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., CN. Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., CN. Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb. Prof. Huala Adolf, SH., LLM., Ph.D., FCBArb. Dr. Hj. Sinta Dewi, SH., LLM. Prof. Dr. H. Jusuf Anwar, SH., MA. Dr. Hj. Lastuti Abubakar, SH., MH. Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H.,M.H. Dr. Indra Surya, S.H., M.H. Prof. Emeritus Dr. HJ. Djuhaendah Hasan, SH. Dr. Tarsisius Muwadji, SH., MH. Etty Mulyati, S.H., M.H.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Hj. Susilowati S. Dajaan, S.H., M.H. Dr. An-an Chandrawulan, SH., LLM. Prof. Not. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. Not. Tien Norman Lubis, S.H., Sp.1. Not. Badar Baraba, S.H., M.H. Not. Hj. Antje M. Mamun, S.H., Sp.1. Dr. Hj. Anjte M. Ma’moen, S.H. Not. Hj. Poppy Kuntari, S.H., M.Hum. Betty Rubiati, S.H., M.H.
Kode 3
MATA KULIAH 4
SKS 5
A20F 301
Hak Atas Kekayaan Intelektual
2
A20F 306
Kapita Selekta Hukum Kepailitan
2
A20F 209
Hukum Kontrak Internasional
2
A20F 203
Kapita Selekta Hukum Pasar Modal
2
A20F 205
Kapita Selekta Hukum Perbankan
2
A20F 109
Kapita Selekta Hukum Penanaman Modal
2
A20F 207
Kapita Selekta Hukum Pajak
2
A20F 304
Kode Etik
2
A20F 307
Hukum Agraria Dalam Praktek (kePPAT-an)
2
Pelaksanaan Ujian Ujian dilaksanakan setiap akhir semester dengan jadwal mata kuliah sesuai dengan semester yang bersangkutan. Sistem Penilaian Ujian Akhir Semester 1.
2.
Penilaian ujian akhir semester Sistem penilaian dinyatakan dengan huruf mutu. Sistem penilaian menggunakan metode PAN atau PAP atau modifikasi PAN dan PAP. Nilai Akhir : Nilai akhir mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan huruf mutu A, B, C, D, E dan T. Nilai T (Tidak Lengkap) diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimal 80%, namun belum memenuhi salah satu komponen penilaian seperti Ujian Akhir Semester (UAS) atau tugas-tugas. Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai T diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai dengan surat pengantar dari Program. hlm. 73
3.
Komponen Penilaian Mata Kuliah, antara lain : 1) Ujian Tengah Semester 2) Ujian Akhir Semester 3) Tugas-Tugas/ Diskusi
Ujian Akhir Semester a. Persyaratan Mengikuti Ujian Akhir Semester Mahasiswa diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS), apabila telah memenuhi kehadiran minimal 80% dari setiap Mata Kuliah. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80 % dianggap mengundurkan diri dan namanya tidak dicantumkan dalam DPNA. b. Peraturan Tata Tertib Ujian Akhir Semester 1). Peserta ujian akhir semester di wajibkan : a). Hadir di tempat ujian paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum waktu ujian di mulai dan memasuki ruang ujian setelah mendapat aba-aba dari Pengawas; b). Membawa : 1) Kuitansi Pembayaran Herregistrasi; 2) KTM yang berlaku; 3) KRS mata kuliah yang diujikan; c) Berpakaian rapih dan sopan; d). Menempati tempat duduk yang telah ditentukan Panitia Ujian (tidak dibenarkan menukar/ memindahkan tempat duduk); e). KTM diletakkan di atas meja dengan photo menghadap ke atas. 2) Selama dalam ruang ujian/pelaksanaan ujian, peserta ujian dilarang : a) memakai baju kaus tanpa kerah, T Shirt, kaus oblong dan sejenisnya; b) memakai jaket dan sejenisnya; c) memakai sandal dan sejenisnya; d) membawa/membuka buku, catatan, perundang-undangan atau sejenisnya, kecuali diperbolehkan oleh dosen pembina mata kuliah yang bersangkutan; e) pinjam meminjam alat-alat tulis; f) mengaktifkan handphone atau alat komunikasi apapun selama ujian berlangsung; g) meninggalkan ruang ujian, kecuali sangat mendesak; h) melakukan kerja sama. 3) Peserta ujian yang terlambat 30 (tiga puluh) menit dari waktu ujian yang telah ditentukan, tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan; 4) Peserta ujian yang memerlukan kertas jawaban lebih dari 1 (satu) lembar, dapat meminta tambahan kepada pengawas dan pengawas membubuhkan tanda tangan atau parafnya pada kertas tambahan. Pada lembar kertas jawaban yang lebih dari 1(satu) harus dituliskan nomor lembar jawaban ke 2, ke 3 dst; 5) Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib ujian berupa teguran dan peserta ujian dikeluarkan dari ruang ujian; 6) Panitia dan Pengawas ujian berwenang mejatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran tata tertib dan melaporkannya dalam Berita Acara Ujian untuk diteruskan kepada Dosen yang bersangkutan dan Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran.
hlm. 74
Percepatan Nilai 1. Persyaratan a. Mahasiswa telah menempuh ujian tertulis, baik melalui Ujian Akhir Semester ataupun ujian Semester Alih Tahun; b. Permohonan diajukan setelah lewat masa tenggang waktu pemeriksaan oleh dosen ybs. ( lewat 14 hari setelah ujian mata kuliah dilaksanakan) ; c. Bukti Registrasi Semester berjalan; d. Tesis sudah disetujui / ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Ketua Program; e. Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Program; f. Transkrip nilai yang menunjukkan mata kuliah yang akan dimohonkan percepatan nilai. 2. Prosedur a. Mahasiswa membawa berkas persyaratan ke Sekretaris Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; b. Sekretaris Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyerahkan berkas tersebut ke Staf Akademik untuk diperiksa dan disetujui ; c. Staf Akademik mengecek semua persyaratan yang diserahkan mahasiswa, termasuk jangka waktu antara perlaksanaan ujian akhir dan permohonan percepatan nilai d. Setelah disetujui staf akademik, berkas diproses di petugas Akademik untuk dibuatkan surat permohonan percepatan nilai yang ditujukan ke Dosen Mata Kuliah yang bersangkutan; e. Sebelum surat permohonan di tandatangani oleh Sekretaris Bidang Akademik & Kemahasiswaan atas nama Ketua Program, surat di paraf oleh Staf Akademik; f. Petugas Akademik menyerahkan surat permohonan tersebut kepada Mahasiswa yang bersangkutan; g. Mahasiswa menyampaikan surat permohonan tersebut kepada Dosen mata kuliah yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti; h. Setelah nilai keluar Dosen yang bersangkutan menyerahkan surat tersebut kepada Sekretaris Bid. Akademik & Kemahasiswaan atau Staf Akademik. i. Staff akademik dengan bantuan sie akademik mengarsipkan dan meng-input nilai dalam sistem informasi akademik. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 1. Untuk Program Studi Magister Kenotariatan Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal mencapai 3,00; 2. Batas kelulusan dengan nilai B; 3. Nilai C diperkenankan tidak lebih dari 2 (dua) mata kuliah atau 4 SKS. Judicium (Lihat SK Rektor) Mahasiswa yang telah menyelesaikan tesis dan lulus seluruh mata kuliah yang harus ditempuh, dapat dinyatakan telah menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan dan berhak mendapat Judicium. Judicium kelulusan didasarkan pada pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) berikut: 3,00 – 3,49 : Memuaskan; 3,50 – 3,74 : Sangat Memuaskan 3,75 – 4,00 : Cum Laude. Wisuda Hari wisuda Program Magister Kenotariatan diselenggarakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas. Syarat untuk dapat wisuda yaitu sebagai berikut : a. Telah mendapat Judicium; b. Menyerahkan hasil revisi tesis dengan bukti tanda tangan pembimbing dan seluruh penguji c. Telah terdaftar di Universitas 2 (dua) minggu sebelum hari wisuda; d. Memenuhi persyaratan administrasi (biaya wisuda, sumbangan buku, dll) hlm. 75
e. Surat bebas perpustakaan MKN. Proses pengajuan wisuda dilaksanakan di Program. Cuti Akademik Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut : a. Permohonan cuti akademik diajukan kepada Rektor dengan tembusan kepada Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas Hukum . b. Permohonan cuti sekurang-kurangnya diajukan pada awal semester II, dengan disertai alasan keterangan yang menyatakan mahasiswa tersebut benar - benar tidak bisa mengikuti kuliah. c. Cuti akademik hanya diperkenankan paling banyak satu (1) semester selama masa studi. d. Cuti akademik dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Rektor berdasarkan SK Rektor. e. Selama cuti akademik tidak diperbolehkan mengikuti semua kegiatan akademik. f. cuti akademik tidak diperhitungkan dengan batas waktu studi. g. Tidak ada tagihan membayar SPP untuk semester yang bersangkutan. Cuti akademik tanpa izin Rektor tidak diakui sebagai cuti, oleh karenanya mahasiswa diwajibkan untuk membayar SPP semester berjalan dan diperhitungkan dengan masa studi mahasiswa yang bersangkutan. Dan apabila mahasiswa melakukan cuti tanpa izin Rektor selama lebih dari 1 (satu) semester dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Sanksi Akademik Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan studi. a. Peringatan akademik Peringatan akademik berbentuk surat dari Ketua Program kepada Mahasiswa untuk memberitahukan bahwa batas waktu studinya sudah hampir habis. Hal ini dilakukan untuk memperingatkan mahasiswa agar tidak mengalami pemutusan studi; b. Pemutusan Studi 1) Melewati batas waktu studi; 2) Tidak melakukan pendaftaran ulang 2 (dua) semester berturut-turut; Bentuk Tugas Akhir A. Usulan Penelitian 1. Usulan penelitian merupakan suatu kerangka tesis yang setelah diisi dengan data hasil penelitian yang teruji menjadi sebuah tesis; 2. Seminar usulan penelitian dilaksanakan sekurang-kurangnya pada awal semester III; 3. Pada dasarnya seminar usulan penelitian dilaksanakan 1 (satu) kali, apabila tidak lulus diulang paling banyak 1 (satu) kali lagi. B. Karya Ilmiah Akhir (TESIS) 1. Tesis adalah karya ilmiah akhir mahasiswa Program Magister, dibuat berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku; 2. Sidang akhir ujian lisan terbuka untuk mempertahankan tesis (ujian tesis) dilaksanakan apabila mahasiswa: a. Memperoleh IPK untuk perangkat mata kuliah sekurang-kurangnya 3,00 ; b. Naskah tesis telah dinilai dan disetujui secara bulat oleh Komisi Pembimbing; c. Harus lulus semua mata kuliah yang diikuti dan tidak mempunyai nilai C lebih dari 2 (dua) mata kuliah. 3. Tim Penguji terdiri atas 2 orang Komisi Pembimbing, ditambah 4 (empat) orang Penguji/Penelaah. hlm. 76
4.
Ujian dapat berlangsung apabila telah memenuhi quorum sekurang kurangnya 5 orang yang meliputi komisi pembimbing dan penguji/penelaah.
Syarat Dan Tatacara Pengajuan Tugas Akhir A. Pengajuan Judul Tesis 1. Syarat-syarat a. Bukti Registrasi Semester Berjalan; b. Mengisi Form Pengajuan Judul Tesis; c. Diajukan sekurang-kurangnya pada semester III; 2. Prosedur a. Berkas persyaratan di ajukan ke Staf Akademik; b. Staf Akademik memeriksa judul yang diajukan baik dari sisi substansi, kebaruan, kontribusi untuk pengembangan keilmuan (problem solving) adanya kesenjangan antara teori dan praktik dengan mengecek orisinalitas pada database judul penelitian: 1) Bila judul sudah ada, maka berkas di kembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mencari judul yang lain; 2) Bila judul belum ada, staff akademik akan mengusulkan komisi pembimbing sesuai dengan keilmuan dan pemetaan dosen. c. Staf Akademik mendiskusikan kembali judul tesis dengan komisi pembimbing yang telah diusulkan dengan Sekretaris Bid. Akademik & Kemahasiswaan; d. Judul Tesis yang belum memenuhi syarat dikembalikan kepada mahasiswa melalui petugas akademik; e. Judul Tesis yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Sekretaris Bid. Akademik & Kemahasiswaan di ajukan ke Ketua Program untuk disetujui. f. Judul Tesis yang sudah disetujui Ketua Program dan ditunjuk Komisi Pembimbingnya diproses oleh petugas Akademik untuk didaftar dan dibuatkan Surat Kesediaan Pembimbing; g. Mahasiswa menemui dan menyerahkan surat kesediaan pembimbing kepada Dosen yang ditunjuk untuk disetujui; h. Apabila Dosen yang ditunjuk tidak bersedia menjadi pembimbing, mahasiswa kembali ke petugas Akademik; i. Sekretaris Bid. Akademik & Kemahasiswaan, staf akademik akan membawa surat tersebut ke Ketua Program untuk ditunjuk penggantinya; j. Selanjutnya petugas Akademik membuat surat Kesediaan Pembimbing untuk Dosen yang bersangkutan. 3. Penentuan Ketua dan Anggota Tim Pembimbing a. Jumlah tim pembimbing adalah 2 (dua) orang, yaitu Ketua Tim Pembimbing dan Anggota Tim Pembimbing. b. Jika Salah seorang tim pembimbing berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas ke luar negeri dalam waktu lama, atau mengundurkan diri): 1) Jika terjadi sebelum SUP, maka boleh dilakukan penggantian; 2) Jika terjadi sesudah SUP, maka tidak boleh dilakukan penggantian, kecuali jika kedua-duanya yang berhalangan tetap 3) Penggantian tim pembimbing tidak diperkenankan, jika tidak ada pernyataan tertulis dari tim pembimbing / ketua dan anggota. ( kecuali meninggal dunia) B. Pengajuan Seminar Usulan Penelitian (UP) 1. Syarat-syarat a. Diajukan sekurang-kurangnya pada semester III; hlm. 77
2.
b. Telah menempuh semua mata kuliah pada semester I dan II; c. Bukti Registrasi semester berjalan; d. Naskah UP yang sudah ditandatangani Komisi Pembimbing dan Ketua Program; e. Transkrip nilai semester I dan II; f. Mengisi Blanko Pengajuan Seminar UP; Prosedur a. Berkas pengajuan diserahkan ke petugas Akademik untuk diperiksa kelengkapannya; b. Berkas yang telah memenuhi syarat oleh petugas Akademik diajukan ke Staf Akademik untuk diperiksa ulang; c. Selanjutnya berkas dibawa dalam rapat pengelola untuk disetujui, ditentukan jadwal seminar dan ditetapkan tim penguji berdasarkan pertimbangan atas usulan dari komisi pembimbing dan bidang keahliannya dari dosen yang bersangkutan; d. Berdasarkan usulan yang telah disetujui dan ditetapkan jadwalnya diproses oleh petugas Akademik S.K Dekan.; e. Petugas menyerahkan surat tugas penguji kepada mahasiswa yang bersangkutan; f. Mahasiswa menyerahkan surat tugas penguji dan UP kepada dosen yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian; g. Mahasiswa mengembalikan surat kesediaan penguji yang sudah ditandatangani kepada Sie. Akademik sebelum pelaksanaan ujian; h. Pelaksanaan ujian atau Seminar U.P. dihadiri sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang pembahas yang terdiri dari Komisi Pembimbing dan Penguji.
C. Pengajuan Ujian/ Sidang Tesis 1. Syarat-syarat a. Bukti Registrasi semester berjalan; b. Naskah Tesis yang sudah ditandatangani Komisi Pembimbing dan Ketua Program; c. Transkrip nilai semester I,II dan III yang menunjukkan : 1). IPK sekurang-kurangnya 3.00 untuk perangkat mata kuliah 2). Memperoleh nilai C atau C+ paling banyak 2 (dua) mata kuliah d. Telah mengikuti/menghadiri Seminar UP dan/atau Sidang Tesis PSMKN minimal 5 (lima) kali 2. Prosedur a. Berkas pengajuan diserahkan ke petugas Akademik untuk diperiksa kelengkapannya; b. Berkas yang telah memenuhi syarat oleh petugas Akademik diajukan ke Staf Akademik untuk diperiksa ulang ; c. Selanjutnya berkas dibawa dalam rapat pengelola untuk disetujui, ditentukan jadwal seminar dan ditetapkan tim penguji berdasarkan pertimbangan atas usulan dari komisi pembimbing dan bidang keahliannya dari dosen yang bersangkutan; d. Berdasarkan usulan yang telah disetujui dan ditetapkan jadwalnya diproses oleh petugas Akademik untuk dibuatkan surat tugas penguji e. Petugas menyerahkan surat tugas penguji kepada mahasiswa yang bersangkutan; f. Mahasiswa menyerahkan surat tugas penguji dan UP kepada dosen yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian; g. Mahasiswa mengembalikan surat kesediaan penguji yang sudah ditandatangani kepada petugas Akademik sebelum pelaksanaan ujian; h. Pelaksanaan ujian atau Seminar U.P. dihadiri sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang pembahas yang terdiri dari Komisi Pembimbing dan Penguji.
hlm. 78
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM Ketua Program
:
Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H.
Sekretaris Bidang Adm. Akademik Sekretaris Bidang Adm. Umum dan Keuangan Staf Bidang Akademik Staf Bidang Akademik
:
Ijud Tajudin, S.H., M.H.
: : :
Etty Mulyati, S.H., M.H. Erika Magdalena Chandra, S.H., M.H Diajeng Wulan Christianti, SH.,LL.M.
KONSENTRASI PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dikelola oleh unit pengelola program studi Magister Ilmu Hukum : a.
Reguler 1. Konsentrasi Hukum Internasional 2. Konsentrasi Hukum Ketatanegaraan 3. Konsentrasi Hukum Bisnis 4. Konsentrasi Hukum Pidana 5. Konsentrasi Hukum HAM 6. Konsentrasi Hukum Kesehatan 7. Konsentrasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Kelas Internasional)
b.
Kelas Khusus 1. Konsentrasi Hukum Bisnis 2. Konsentrasi Hukum Pidana
VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNPAD 1. Visi Menjadi Program Studi Magister Ilmu Hukum yang Unggul dalam Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Hukum Kelas Dunia. 2. Misi 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan hukum lanjutan yang berbasis riset ; 2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik di tingkat magister dan tenaga kependidikan guna menghasilkan magister ilmu hukum yang berkualitas serta berguna bagi bangsa dan negara; 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum di tingkat magister, baik di dalam maupun di luar negeri yang berguna bagi pembangunan nasional. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional. TUJUAN PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI LULUSAN 1. Tujuan Program Studi 1) Mengembangkan kurikulum program magister yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. 2) Menyelenggarakan proses belajar mengajar melalui sistem by course work dengan metoda student centered learning yang efektif dan efisien. 3) Meningkatkan kualitas pendidik melalui pendidikan lanjutan (doktoral), penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya 4) Menghasilkan lulusan magister hukum yang mampu : a. Berdaya guna dan berdaya saing dalam penguasaan, penerapan dan kontribusi ilmu hukum di tingkat nasional maupun internasional; b. Memberikan solusi terhadap permasalahan hukum di masyarakat. c. Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum. hlm. 79
5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum di tingkat magister agar berdaya guna dan berhasil guna dalam pembangunan hukum masyarakat. 6) Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Sasaran : 1) Terwujudnya kurikulum yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2) Mewujudkan tata pamong yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan serta berhasilnya strategi yang digunakan dengan baik. 3) Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. 4) Meningkatan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu hukum ke dalam praktik. 3. Strategi Pencapaian 1. Melakukan peninjauan kurikulum secara periodik; 2. Menjalankan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara berkala proses belajar mengajar; 3. Meningkatkan profesionalisme pendidik melalui penugasan pendidikan lanjut (program doktor) dan pelatihan keahlian; 4. Menggunakan sistem pembelajaran yang menekankan pada pemahaman realitas hukum di masyarakat (antara lain melalui studi banding, riset, penulisan artikel ilmiah); 5. Pemerataan kesempatan bagi setiap tenaga pendidik untuk melaksanakan penelitian baik yang terpogram mapun tidak terjadwal. Tahapan Pencapaian Visi, Misi : Periode 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2015
Tema Pengembangan Penataan Database sehubungan peralihan pengelolaan Program Magister dari Pascasarjana ke Fakultas Hukum UNPAD; Konsolidasi antar konsentrasi yang berada dilingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum; Penyusunan dokumen-dokumen SOP penyelenggaraan pendidikan. a. Penataan dan Pengembangan kurikulum; b. Penjajakan dan pelaksanaan kerjasama baik nasional maupun internasional untuk mendukung pencapaian visi dan misi fakultas dan Universitas;
4. Kompetensi : Berdasarkan tujuan pendidikan Fakultas Hukum UNPAD, Kurikulum Fakultas Hukum UNPAD diarahkan untuk membentuk kompetensi dan etika mahasiswa yang: menguasai ilmu pengetahuan dan profesi bidang hukum; mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat; mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah yang konkret dengan bijaksana, dan tetap mendasarkan pada pemecahan masalah dan penyelenggaraan kebutuhan masyarakat pada prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Peraturan Akademik Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran diselenggarakan atas dasar sistem kredit semester (SKS) 1. Beban Studi dan Lama Pendidikan a. b.
Beban studi kumulatif Program Magister ditetapkan oleh Program Studi masing-masing dengan kisaran antara 36 - 50 SKS. Waktu Studi Progam Magister dijadwalkan untuk 4 semester namun dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 semester dan selama-lamanya 8 semester (4 tahun) termasuk penyusunan Tesis.
hlm. 80
2. Pendaftaran dan Registrasi Kegiatan Akademik Mahasiswa Program Magister wajib mendaftarkan diri (registrasi) dan bagi mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi). Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan akademik yang ditetapkan. Berbeda dengan program sarjana, penghentian studi untuk sementara (cuti akademik) atas izin Rektor hanya dapat diberikan terutama untuk alasan medik dan hanya diperkenankan satu semester. Mahasiswa penerima BPPS tidak diperkenankan untuk cuti akademik dalam menyelesaikan studinya selama beasiswa belum selesai/habis. 3. Cuti Akademik Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut : a. Permohonan cuti akademik diajukan sekurang-kurangnya pada awal semester II kepada Ketua Program, dengan disertai alasan keterangan yang menyatakan mahasiswa tersebut benar - benar tidak bisa mengikuti kuliah. Kemudian Ketua Program meneruskan permohonan tersebut kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor. b. Cuti akademik hanya diperkenankan paling banyak satu (1) semester selama masa studi. c. Cuti akademik dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Rektor. d. Selama cuti akademik tidak diperbolehkan mengikuti semua kegiatan akademik e. Cuti akademik tidak diperhitungkan dengan batas waktu studi f. Tidak ada tagihan membayar SPP untuk semester yang bersangkutan. g. Cuti Akademik diajukan sebelum masa perkuliahan semester berjalan berlangsung. 4.
Sanksi Akademik Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan studi. a. Peringatan akademik Peringatan akademik berbentuk surat dari Ketua Program kepada Mahasiswa untuk memberitahukan bahwa batas waktu studinya sudah hampir habis. Hal ini dilakukan untuk memperingatkan mahasiswa agar tidak mengalami pemutusan studi; b. Pemutusan Studi 1) Melewati batas waktu studi; 2) Tidak melakukan pendaftaran ulang 2 (dua) semester berturut-turut; 3) Tidak lulus Sidang Usulan Penelitian atau Sidang Ujian Tesis, 2 (dua) kali berturut-turut.
5. Perkuliahan a.
b. c. d. e. f. g.
Berdasarkan prinsip kepedulian partisipatif, perkuliahan lebih terpusat pada partisipasi mahasiswa, pengembangan belajar mandiri dengan arahan dari dosen. Dengan demikian mahasiswa dilatih agar mampu mengembangkan ilmu dan bernalar ilmiah secara mandiri. Beban studi untuk Program Magister sebesar 36 -50 SKS, termasuk 1 SKS Seminar Usulan Penelitian dan 6 SKS Tesis. Mata kuliah wajib (UNX), pelaksanaannya diserahkan kepada Program. Perkuliahan untuk Program Magister dilaksanakan dalam dua sampai empat semester termasuk tesis. Penilaian atas kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala berupa: ujian (lisan/tertulis), pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen. Mahasiswa baru yang memilih bidang studi yang berbeda dari bidang studi Program Sarjananya dikenai kewajiban mengikuti kegiatan matrikulasi dalam mata kuliah tertentu yang ditetapkan. Kelulusan : 1) Mahasiswa dinyatakan lulus suatu mata kuliah apabila mendapat nilai sekurang-kurangnya C, sedangkan untuk tesis minimal nilai B. 2) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister apabila telah menempuh sejumlah SKS sesuai dengan peraturan Program Studi masing-masing termasuk tesis, dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00. hlm. 81
3) Mata kuliah yang telah dicantumkan dalam KRS dan telah ditempuh serta telah memperoleh nilai, tidak dapat dibatalkan. 6. Penilaian Mata Kuliah a.
b.
Nilai akhir merupakan gabungan dari ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS) dan semua tugas yang diberikan selama semester yang berlangsung, masing-masing dengan bobot sendiri-sendiri. Nilai akhir ini diberikan dalam bentuk huruf mutu berdasarkan skor mentah (raw score) dengan kisaran antara 0-100, dengan pedoman berikut: NA ≥ 80 68 ≤ NA< 80 56 ≤ NA< 68 45 ≤ NA< 56 NA < 45
c.
d.
Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf
Mutu A Mutu B Mutu C Mutu D Mutu E
Angka Angka Angka Angka Angka
Mutu 4 Mutu 3 Mutu 2 Mutu 1 Mutu 0
Nilai akhir dalam bentuk huruf mutu (HM) ini harus diserahkan kepada Sekretariat Akademik pada waktu yang telah ditetapkan untuk penghitungan indeks prestasi (IP) dan indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa. Untuk penghitungan indeks prestasi (IP) dan indeks prestasi kumulatif (IPK), huruf mutu (HM) ini diubah menjadi angka mutu (AM) sebagai berikut:
A = 4.00
B = 3.00
C = 2.00
D = 1.00
E = 0.00
Perbaikan Nilai 1. Persyaratan a.
Hanya nilai C yang boleh dimohonkan ujian perbaikan ( nilai D dan E diharuskan mengulang tahun mendatang); b. Hanya mahasiswa yang mempunyai nilai C maksimal empat (empat) yang diperbolehkan menempuh ujian perbaikan dengan ketentuan hanya 2 (dua) mata kuliah yang dapat diperbaiki melalui ujian perbaikan, sedangkan (2) mata kuliah ditinggalkan (tetap nilai C). Mahasiswa yang bersangkutan harus membuat pernyataan diatas kertas bermaterai; c. Bukti Registrasi Semester berjalan; d. Tesis yang sudah disetujui / ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Ketua Program; e. Apabila ada nilai mata kuliah yang belum keluar dan mahasiswa mengajukan permohonan percepatan nilai, maka pengajuan perbaikan nilai hanya boleh dilakukan setelah keluar nilai atas permohonan percepatan nilai; f. Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Program. 2. Prosedur a. b. c. d. e. hlm. 82
Mahasiswa membawa berkas persyaratan ke Sekretaris Bidang Akademik; Sekretaris Bidang Akademik mendisposisikan berkas tersebut ke Staf Akademik untuk diperiksa dan disetujui ; Setelah disetujui, berkas diproses di Staf Akademik untuk dibuatkan surat permohonan perbaikan nilai yang ditujukan ke Dosen Mata Kuliah yang bersangkutan; Sebelum surat permohonan di tandatangani oleh Sekretaris Bidang Akademik atas nama Ketua Program, surat di paraf oleh Staf Akademik; Petugas Sie. Akademik menyerahkan surat permohonan tersebut kepada Mahasiswa;
f. g. h.
Mahasiswa menyampaikan surat permohonan tersebut kepada Dosen mata kuliah yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti dan dijadwal pelaksanaannya; Setelah ujian dilaksanakan Dosen yang bersangkutan memberikan nilai pada Form surat yang dibawa mahasiswa; Setelah mendapatkan nilai, Dosen yang bersangkutan menyerahkan kepada Sekretaris Bid. Akademik atau Staf Akademik.
Percepatan Nilai 1. Persyaratan a.
b. c. d. e.
Percepatan Nilai dapat dimohonkan oleh mahasiswa apabila mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan Sidang Ujian Tesis yang dibuktikan dengan Tesis yang sudah disetujui / ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Ketua Program; Permohonan diajukan setelah lewat masa tenggang waktu pemeriksaan oleh dosen ybs. (14 hari setelah perkuliahan berakhir) ; Bukti Registrasi Semester berjalan; Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Program; Transkrip nilai.
2. Prosedur a. b. c. d. e. f. g. h.
Mahasiswa membawa berkas persyaratan ke Sekretaris Bidang Akademik; Sekretaris Bidang Akademik menyerahkan berkas tersebut ke Staf Akademik untuk diperiksa dan disetujui ; Staf Akademik meminta persetujuan Sekretaris Bidang Akademik; Setelah disetujui, berkas diproses di petugas Akademik untuk dibuatkan surat permohonan percepatan nilai yang ditujukan ke Dosen Mata Kuliah yang bersangkutan; Sebelum surat permohonan di tandatangani oleh Sekretaris Bidang Akademik atas nama Ketua Program, surat di paraf oleh Staf Akademik; Petugas Akademik menyerahkan surat permohonan tersebut kepada Mahasiswa yang bersangkutan; Mahasiswa menyampaikan surat permohonan tersebut kepada Dosen mata kuliah yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti; Setelah nilai keluar Dosen yang bersangkutan menyerahkan surat tersebut kepada Sekretaris Bid. Akademik atau Staf Akademik.
Tahap Tugas Akhir 1. Usulan Penelitian (UP) a. b. c. d. e.
f. g. h.
Usulan penelitian merupakan suatu kerangka tesis yang setelah diisi dengan data hasil penelitian yang teruji menjadi sebuah tesis Seminar usulan penelitian dilaksanakan sekurang-kurangnya pada awal semester III dan selambatlambatnya pada semester VI; Pada dasarnya seminar usulan penelitian dilaksanakan 1 (satu) kali, apabila tidak lulus diulang paling banyak 1 (satu) kali lagi. Penguji SUP terdiri atas 2 (dua) orang tim pembimbing, 3 (tiga) orang pembahas. SUP dapat dilaksanakan apabila di hadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penguji yang terdiri dari 1 orang pembimbing, 2 orang penguji dan ditambah 1 orang KPS atau Sekretaris Bidang Akademik. SUP dipimpin oleh Tim Pembimbing atau KPS/ Sekretaris Bidang Akademik. Yudicium SUP dilaksanakan oleh Tim Pembimbing atau KPS/ Sekretaris Bidang Akademik. Nilai pada seminar usulan penelitian (SUP) diberikan dalam bentuk huruf mutu berdasarkan skor mentah (raw score) dengan kisaran antara 0-100, dengan pedoman berikut: hlm. 83
NA ≥ 80 68 ≤ NA< 80 56 ≤ NA< 68 45 ≤ NA< 56 NA < 45
Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf
Mutu A Mutu B Mutu C Mutu D Mutu E
Angka Angka Angka Angka Angka
Mutu 4 Mutu 3 Mutu 2 Mutu 1 Mutu 0
i. Pada akhir SUP Tim Penguji memberikan Penilaian sebagai berikut : a. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68 b. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-rata < 68. 2. Karya Ilmiah Akhir (TESIS) a. b.
c. d.
e. f.
Tesis adalah karya ilmiah akhir mahasiswa Program Magister, dibuat berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku; Sidang akhir ujian lisan terbuka untuk mempertahankan tesis (ujian tesis) dilaksanakan apabila mahasiswa: 1) Memperoleh IPK untuk perangkat mata kuliah sekurang-kurangnya 3,00 ; 2) Naskah tesis telah dinilai dan disetujui secara bulat oleh Komisi Pembimbing; 3) Harus lulus semua mata kuliah yang diikuti dan tidak mempunyai nilai C lebih dari 2 (dua) mata kuliah. Penguji Tesis terdiri atas 2 (dua) orang tim pembimbing, 3 (tiga) orang pembahas. Ujian Tesis dapat dilaksanakan apabila di hadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penguji yang terdiri dari 1 orang pembimbing, 2 orang pembahas dan ditambah 1 orang KPS atau Sekretaris Bidang Akademik. Ujian Tesis dipimpin oleh Tim Pembimbing atau KPS/ Sekretaris Bidang Akademik. Nilai pada Ujian Tesis diberikan dalam bentuk huruf mutu berdasarkan skor mentah (raw score) dengan kisaran antara 0-100, dengan pedoman berikut: NA ≥ 80 68 ≤ NA< 80 56 ≤ NA< 68 45 ≤ NA< 56 NA < 45
Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf
Mutu A Mutu B Mutu C Mutu D Mutu E
Angka Angka Angka Angka Angka
Mutu 4 Mutu 3 Mutu 2 Mutu 1 Mutu 0
g. Pada Ujian Tesis Tim Penguji memberikan Penilaian sebagai berikut : 1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68. 2) Mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-rata < 68. h. Mahasiswa hanya diberi kesempatan untuk menempuh ujian tesis masing-masing sebanyak 2 kali dalam kurun waktu yang disepakati dengan memperhitungkan batas waktu studi. i. Yudisium dilaksanakan oleh Tim Pembimbing atau KPS/ Sekretaris Bidang Akademik. j. Yudisium kelulusan didasarkan pada IPK akhir, yaitu rata-rata gabungan angka mutu (AM) perangkat mata kuliah dengan angka mutu (AM) tesis. 2,75 – 3,40 3,41 – 3,70 3,71 – 4,00
Memuaskan Sangat Memuaskan Dengan Pujian
k. Predikat kelulusan Dengan Pujian, memiliki syarat tambahan lain, yaitu : waktu kelulusan program magister (tanggal ujian tesis) memperhatikan masa studi terjadwal ditambah 0.5 tahun (waktu kelulusannya maksimum pada semester V).
hlm. 84
PEDOMAN PENULISAN SEMINAR USULAN PENELITIAN DAN TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
Bobot SKS Dalam Kurikulum, bobot SKS Usulan Penelitian dan Tesis adalah sebagai berikut: 1.
Seminar Usulan Penelitian mempunyai bobot 1 (satu) SKS; dan
2.
Penulisan Tesis mempunyai bobot 6 (enam) SKS. Total Bobot SKS dalam Usulan Penelitian dan Tesis adalah 7 (tujuh) SKS.
Materi Penulisan Usulan Penelitian dan Tugas Akhir Materi Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir dan Penulisan Tugas Akhir didasarkan pada minat mahasiswa dengan memperhatikan konsentrasi yang telah diambilnya.
SISTEMATIKA PENULISAN SEMINAR USULAN PENELITIAN (UP) DAN TESIS 1. Sistematika Penulisan Usulan Penelitian (UP) Mahasiswa a. b.
Judul Usulan Penelitian. Sistematika Penulisan: 1) Latar Belakang Masalah : Bagian ini berisi uraian mengenai masalah hukum yang menarik minat peneliti. 2) Identifikasi Masalah : Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti 3) Tujuan Penelitian : Dalam bagian ini diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap masalah hukum yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah. 4) Kegunaan Penelitian : Penelitian yang dilakukan hendaknya berguna baik secara teoretis maupun praktis. 5) Kerangka Pemikiran : Berisi uraian tentang teori yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. 6) Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif a) Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian : Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Di samping itu, dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. b) Analisis Data : Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. 7) Sistematika Penulisan : Berisi uraian tiap-tiap Bab secara teratur untuk memudahkan penulisan. a) Daftar Referensi b) Lampiran Outline
2. Sistematika Penulisan Tesis Halaman Judul Halaman Pernyataan Keaslian Halaman Pengesahan/Persetujuan Halaman Abstrak Halaman Abstract Halaman Kata Pengantar Halaman Daftar Isi hlm. 85
Halaman Daftar Lampiran Halaman Daftar Singkatan Halaman Daftar Tabel (bila ada) BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Identifikasi Masalah C. Tujuan Penelitian D. Kegunaan Penelitian E. Kerangka Pemikiran F. Metode Penelitian BAB II TINJAUAN PUSTAKA (Tulis Judul Yang Relevan) BAB III OBYEK PENELITIAN (Tulis Judul Yang Relevan) BAB IV ANALISA PEMBAHASAN (Didasarkan Pada Identifikasi Masalah) BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran Daftar Pustaka Lampiran Curriculum Vitae 3.
Penjelasan Sistematika BAB I
hlm. 86
PENDAHULUAN, berisi uraian: A. Latar Belakang Masalah Bagian ini berisi uraian mengenai masalah hukum yang menarik minat peneliti, B. Identifikasi Masalah Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti C. Tujuan Penelitian Dalam bagian ini diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap masalah hukum yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah. D. Kegunaan Penelitian Penelitian yang dilakukan hendaknya berguna baik secara teoritis maupun praktis. E. Kerangka Pemikiran Berisi uraian tentang teori yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. F. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif 1. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Di samping itu, dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. 2. Analisis Data Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Penggunaan data dan analisis kuantitatif dapat digunakan hanya sebagai pendukung analisis kualitatif.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Berisi uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, maupun perundang-undangan, dan sumber data lainnya. BAB III OBYEK PENELITIAN
BAB IV
Berisi uraian mengenai gambaran singkat obyek penelitian yang diuraikan secara deskriptif. ANALISA PEMBAHASAN
BAB V
Bagian ini memuat analisis atau pembahasan terhadap identifikasi masalah. PENUTUP Bagian ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah. Saran merupakan usulan yang menyangkut
hlm. 87
(Contoh Format Halaman Judul / Cover) (Judul Penulisan Usulan Penelitian/Tesis) (Times New Roman, 16, Tebal, HURUF KAPITAL) Oleh: (Nama Mahasiswa) (NPM) (Times New Roman, 12, Bold) Komisi Pembimbing: (Nama Pembimbing ) (Nama Pembimbing Pendamping) (Times New Roman, 12, Bold) (Usulan Penelitian/Tesis) (Times New Roman, 14, Bold, UPPERCASE) Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Program Magister Ilmu Hukum (Times New Roman, 12, Bold)
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG (TAHUN) (Times New Roman, 16, Bold, UPPERCASE)
hlm. 88
(Contoh Format Lembar Pengesahan) (Times New Roman, 12, Bold, Title case)
(Judul (Usulan Penelitian/Tesis)) (spasi) Oleh (Nama Mahasiswa) (NPM Mahasiswa) (spasi) (spasi) USULAN PENELITIAN/TESIS (spasi) (spasi) Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Program Magister Ilmu Hukum (spasi) (spasi) Bandung, (tgl, bln, thn pengesahan) Menyetujui, (spasi) (spasi) (spasi) (spasi) (spasi) (spasi) ( Nama ) ( Nama ) Ketua Komisi Pembimbing Anggota Komisi Pembimbing
Mengetahui, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
(Nama )
hlm. 89
(Contoh Format Lembar Pernyataan Keaslian) (Times New Roman, 12, Bold, Title case)
PERNYATAAN (Spasi) (Spasi) Yang bertanda tangan di bawah ini:
(Spasi) :……………………………. :……………………………. :……………………………………………………………… …………………………………………………………......... ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… (Spasi) menyatakan bahwa (Usulan Penelitian/Tesis) ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa (Usulan Penelitian/Tesis) ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Padjadjaran. (Spasi) Demikian pernyataan ini saya buat dengan dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga. Nama Nomor Pokok Mahasiswa Judul Usulan Penelitian /Tesis
(spasi) (spasi) Yang menyatakan, (Materai Rp. 6.000,-) (Nama Mahasiswa) NPM. ………………
hlm. 90
(Contoh Format Abstrak dan Abstract) (Times New Roman, 12, Bold, Title case, 1 spasi)
(Judul Usulan Penelitian/Tesis) (spasi) (Nama Mahasiswa) (NPM Mahasiswa) (spasi) (spasi) (Alinea I : Ringkasan latar belakang masalah & tujuan penelitian) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… (Alinea II : Ringkasan metode penelitian yang digunakan) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. (Alinea III : Ringkasan Hasil Penelitian) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….
hlm. 91
(Contoh Format Daftar Isi) (Times New Roman, 12, Bold, Title case) DAFTAR ISI (spasi) Halaman Lembar Pengesahan ..........................……………………………….................................................................................... Pernyataan ………...…………………………………………………………............................................................................ Abstrak…………………………………………………………………………….......................................................................... Abstract................................................................................................................................................................................... Kata Pengantar……………………………………………………………………..................................................................... Daftar Isi……………………………………………………………………………...................................................................... Daftar Lampiran…………………………………………………………………...................................................................... Daftar Singkatan ………………………………………………………………...................................................................... Daftar Tabel (bila ada)...................................................................................................................................................... (spasi) BAB I (JUDUL BAB I) A. (Judul Sub Bab)………………………………………………......................................................... B. (Judul Sub Bab)………………………………………………......................................................... C. (Judul Sub Bab)………………………………………………......................................................... dst. (spasi) BAB II (JUDUL BAB II) A. (Judul Sub Bab)……………………………………………….......................................................... B. (Judul Sub Bab)……………………………………………….......................................................... C. (Judul Sub Bab)……………………………………………….......................................................... dst. (spasi) BAB III (JUDUL BAB III) A. (Judul Sub Bab)……………………………………………….......................................................... B. (Judul Sub Bab)…………………………………………........................................................…….. C. (Judul Sub Bab)………………………………………….........................................................…….. dst. (spasi) BAB IV (JUDUL BAB IV) A. (Judul Sub Bab)………………………………………......................................................………… B. (Judul Sub Bab)………………………………………......................................................………… C. (Judul Sub Bab)……………………………………………......................................................…… dst. (spasi) BAB V (JUDUL BAB V) A. (Judul Sub Bab)………………………………………….....................................................……… B. (Judul Sub Bab)……………………………………………….....................................................… C. (Judul Sub Bab)………………………………………………......................................................… dst.
i ii iii iv v vii ... ... ...
Daftar Pustaka…………………………………………………………………….....................................................………… Lampiran……………………………………………………………………….....................................................……………… Curriculum Vitae……………………………………………………………….....................................................……………
... ... ...
hlm. 92
... ... ...
... ... …
... ... ...
... ... ...
... ... ...
(Contoh Format Daftar Lampiran) DAFTAR LAMPIRAN (spasi) Halaman …
Lampiran
I
(Judul Lampiran)…..…………………………..............................................……………………
Lampiran
II
(Judul Lampiran)…..……………………................................................………………………...
…
Lampiran
III
(Judul Lampiran)…..………………………………….................................................………......
…
dst.
hlm. 93
(Contoh Format Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA (spasi) (spasi) Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun terbit…...…………………………………………………………………………………………………………………………...……………… ………………………………………………………………………….. Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun terbit…...…………………………….……………………………………………………………………………………………...……………… …………………………………………………………………………... Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun terbit…...…………………………….……………………………………………………………………………………………...……………… …………………………………………………………………………... Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun terbit…...…………………………….……………………………………………………………………………………………...……………… …………………………………………………………………………... Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun terbit…...…………………………….……………………………………………………………………………………………...……………… …………………………………………………………………………... Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun terbit…...…………………………….……………………………………………………………………………………………...……………… …………………………………………………………………………... Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun terbit…...…………………………….……………………………………………………………………………………………...……………… …………………………………………………………………………...
hlm. 94
(Contoh Format Lampiran) Lampiran I/II/III/dst. (JUDUL LAMPIRAN) (spasi) (spasi) (Dokumen Lampiran)
hlm. 95
(Contoh Format Curriculum Vitae) CURRICULUM VITAE (spasi) (spasi) (spasi) (spasi)
Nama Tempat Tanggal Lahir Alamat Alamat Orang Tua Nomor Telepon Nomor HP E-Mail
Pasfoto Berwarna 3x4
: : : : : : :
Riwayat Pendidikan : 1. SD……………….. ……………………..Lulus Tahun…….. 2. SMP……………….. …………………..Lulus Tahun…….. 3. SMU…………….. ……………………..Lulus Tahun…….. 4. Strata I ....................................................Lulus Tahun.......... 5. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (tahun masuk-hingga saat ini) Pengalaman : 1………………………………………………………………............................................... 2………………………………………………………………............................................... 3………………………………………………………………............................................... 4………………………………………………………………............................................... dst. (spasi) (spasi) Bandung, ……………………… (Nama Mahasiswa) NPM.
hlm. 96
SYARAT DAN TATACARA PENGAJUAN USULAN PENELITIAN DAN TESIS A. Pengajuan Judul Tesis 1. Syarat-syarat a. Bukti Registrasi Semester Berjalan; b. Mengisi Form Pengajuan Judul Tesis; c. Diajukan sekurang-kurangnya pada semester III 2. Prosedur
B. Pengajuan Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan Sidang Ujian Tesis (SUT) 1.
Syarat-syarat SUP a. Diajukan sekurang-kurangnya pada semester III; b. Bukti Registrasi semester berjalan; c. Naskah UP yang sudah ditandatangani Komisi Pembimbing dan Ketua Program; d. Transkrip nilai semester I dan II; e. Mengisi Blanko Pengajuan Seminar UP 2. Syarat-syarat SUT a. Bukti Registrasi semester berjalan; b. Naskah Tesis yang sudah ditandatangani Komisi Pembimbing dan Ketua Program; c. Transkrip nilai semester I,II dan III yang menunjukkan : 1). IPK sekurang-kurangnya 3.00 untuk perangkat mata kuliah 2). Memperoleh nilai C paling banyak 2 (dua) mata kuliah 3. Prosedur Pengajuan SUP dan SUT
hlm. 97
Wisuda Wisuda Program Magister diselenggarakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas. Syarat untuk dapat wisuda yaitu sebagai berikut : 2. Telah di Yudisium; 3. Telah terdaftar di Universitas 3 (tiga) minggu sebelum hari wisuda atau sesuai dengan penetapan dari pimpinan Universitas; 4. Memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan Universitas dan Program Studi. 5. Proses pengajuan wisuda dilaksanakan di Program. 6. Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa program magister yang dinyatakan lulus, harus segera menyerahkan tesis yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh Tim Pembimbing, serta dijilid tebal (hard cover) berwarna hitam, yang telah ditetapkan oleh Program. 7. Bagi mahasiswa program magister yang telah dinyatakan lulus, tetapi masih belum menyerahkan buku tesis, selama tiga bulan sejak dinyatakan lulus, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan. 8. Kepada lulusan Program Magister diberikan hak menggunakan gelar akademik Magister dalam Program sesuai dengan Program yang ditempuh, yaitu : Ilmu Hukum (M.H.)
A. KURIKULUM PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM REGULER (d/h Program Reguler) 1.
Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis
Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 47 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas: 1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 40 SKS 2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 3. Tesis : 6 SKS 47 SKS Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Semester Pertama (14 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. UNX20.111 Filsafat Ilmu 2. A20O.232 Hukum Benda dan Hak-hak Kebendaan 3. A20O.163 Hukum Organisasi Perusahaan 4. A20O.133 Hukum Pembiayaan Perusahaan 5. A20O.125 Penemuan Hukum 6. A20O.116 Teori Hukum
SKS (2) (2) (2) (2) (2) (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara tiga mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.165 Hukum Kepailitan (2) 2. A20O.135 Hukum Alternatif Penyelesaian Perselisihan (ADR) (2) 3. A20O.136 Hukum Kawasan Pembangunan (2) Semester Kedua (16 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. A20O.210 Politik Hukum 2. UNX20.203 Metode Penelitian Hukum 3. A20O.213 Hukum Transaksi Bisnis Inti (UNCITRAL) 4. A20O.134 Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi 5. A20O.111 Hukum Perdata Internasional 6. A20O.139 hlm. 98
Kapsel Hukum Perjanjian
SKS (2) (2) (2) (2) (2) (2)
Dua mata kuliah (2 + 2) dipilih sendiri di antara tiga mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah 1. A20O.214 Hukum Agro Bisnis 2. A20O.215 Hukum Pembatasan Praktek Bisnis 3. A20O.202 Hukum Penanaman Modal
SKS (2) (2) (2)
Semester Alih Tahun (1) No. Sandi Mata Kuliah 1. UNX20.008 Seminar Usulan Penelitian
SKS (1)
Semester Ketiga (10 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. A20O.137 Hukum Industri 2. A20O.138 Hukum Perdagangan Internasional 3. A20O.208 Hukum Pajak Lanjut
SKS (2) (2) (2)
Dua mata kuliah (2 + 2) dipilih sendiri di antara tiga mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah 1. A20O.140 Kapita Selekta Hukum Pengangkutan 2. A20O.141 Hukum Pasar Modal 3. A20O.142 Hukum Kejahatan Bisnis
SKS (2) (2) (2)
Semester Keempat (6 SKS) No. Sandi 1. UNX20.010 Tesis
SKS (6)
2.
Mata Kuliah
Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana
Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 1. Mata kuliah wajib 2. Mata kuliah pilihan 3. Seminar usulan penelitian 4. Tesis
46 SKS, beban studi tersebut terdiri atas : : 31 SKS : 8 SKS : 1 SKS : 6 SKS
Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Semester Pertama (14 SKS) No 1 2 3 4 5 6
Sandi UNX20.111 A200.203 A200.155 A200.116 A200.123 A200.103
Mata kuliah Filsafat Ilmu Filsafat Hukum Sistem Peradilan Pidana Teori Hukum Penemuan Hukum Hukum Internasional Publik Lanjut
SKS 2 2 2 2 2 2
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri diantara dua mata kuliah berikut : No 1 2
Sandi A200.168 A200.152
Mata kuliah Hukum Keuangan dan Perbankan Penafsiran Hukum
SKS 2 2
hlm. 99
Semester Kedua (13 SKS) No 1 2 3 4 5
Sandi A200.210 A200.154 A200.213 A200.125 A200.232
Mata kuliah
SKS
Konvensi Kejahatan Transnasional/Internasional Hukum Pidana Internasional Politik Hukum Kapita Selekta Hukum Pidana Metodologi Penelitian Hukum
2 3 2 2 2
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri diantara dua mata kuliah berikut : No 1 2
Sandi A200.225
Mata kuliah Perbandingan hukum pidana Manajemen Pengawasan
SKS 2 2
Semester Alih Tahun (1 SKS) No 1
Sandi UNX20.008
Mata kuliah Seminar Usulan Penelitian
SKS 1
Semester ketiga (12 SKS) No 1 2 3
Sandi A200.153 UNX20.203 A200.167
Mata kuliah Kejahatan Bisnis Peradilan Pidana Internasional Hukum dan Viktimologi
SKS 2 2 2
Dua Mata Kuliah (2+2 SKS) dipilih sendiri diantara tiga mata kuliah berikut : No 1 2
Sandi A200.158 A200.159
Mata kuliah Masalah Ekstradisi Yurisprudensi MARI
Semester Keempat (6 SKS) No Sandi 1 UNX20.010 Tesis
3.
Mata kuliah
SKS 3 3 SKS 6
Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)
Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 43 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas: 1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 36 SKS 2. Mata Kuliah Pilihan : 6 SKS 3. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 4. Tesis : 6 SKS
Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum HAM Semester Pertama (12 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. UNX20.111 Filsafat Ilmu 2. A20O.131 Teori dan Hukum Konstitusi 3. A20O.104 Hukum Internasional Publik Lanjut 4. A20O.116 Teori Hukum 5. A20O.143 HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
hlm. 100
SKS (2) (2) (2) (2) (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara dua mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.149 Negara Hukum dan Demokrasi (2) 2. A20O.121 Hukum Ketenagakerjaan (2) Semester Kedua (12 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. UNX20.203 Metode Penelitian Ilmu Hukum 2. A20O.210 Politik Hukum 3. A20O.217 Sejarah dan Teori HAM 4. A20O.218 HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana 5. A20O.219 Hukum HAM Internasional
SKS (2) (2) (2) (2) (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara dua mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.228 Hukum Administrasi Negara (Lanjut) (2) 2. A20O.220 Hukum Tanggung Jawab Negara (2) Semester Alih Tahun (1 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. UNX20.008 Seminar Usulan Penelitian
SKS (1)
Semester Ketiga (12 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. A20O.144 HAM Sipil dan Politik 2. A20O.147 Hukum Humaniter 3. A20O.101 HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya 4. A20O.145 HAM Wanita dan Anak 5. A20O.148 Studi Kasus
SKS (2) (2) (2) (2) (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara dua mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.150 Hak Atas Lingkungan dan Hak Atas (2) Pembangunan 2. A20O.151 HAM dan Agama (2) Semester Keempat (6 SKS) No. Sandi 1. UNX20.010 Tesis 5.
Mata Kuliah
SKS (6)
Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Internasional
Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 47 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas: 1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 40 SKS 2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 3. Tesis : 6 SKS Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum HI Semester Pertama (14 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. UNX20.111 Filsafat Ilmu 2. A20O.116 Teori Hukum 3. A20O.122 Penemuan Hukum 4. A20O.203 Filsafat Hukum 5. A20O.101 Hukum Internasional Publik (Lanjut) 6. A20O.106 Hukum Laut Internasional
SKS (2) (2) (2) (2) (2) (2) hlm. 101
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara empat mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.107 Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup (2) 2. A20O.115 Bahasa Inggris Hukum (2) 3. A20O.109 Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (2) 4. A20O.110 Hukum Diplomatik (2) Semester Kedua (12 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. UNX20.203 Metode Penelitian Hukum 2. A20O.207 Hukum Udara dan Ruang Angkasa 3. A20O.217 Hukum Lingkungan 4. A20O.210 Politik Hukum 5. A20O.111 Hukum Perdata Internasional
SKS (2) (2) (2) (2) (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara empat mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.204 Sosiologi Hukum (2) 2. A20O.205 Perbandingan Hukum (2) 3. A20O.202 Hukum Penanaman Modal (2) 4. A20O.219 Hukum HAM Internasional (2) Semester Alih Tahun (1 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. UNC20.008 Seminar Usulan Penelitian
SKS (1)
Semester Ketiga (14 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. A20O.106 Hukum Pencemaran Internasional 2. A20O.105 Hukum Perjanjian Internasional 3. A20O.201 Hukum Organisasi Internasional 4. A20O.112 Hukum Ekonomi Internasional 5. A20O.154 Hukum Pidana Internasional 6. A20O.138 Hukum Perdagangan Internasional
SKS (2) (2) (2) (2) (2) (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara empat mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.113 Statistika Nonparametrik (2) 2. A20O.114 Masalah Hukum Alih Teknologi (2) 3. A20O.160 Hukum Informasi Teknologi (2) 4. A20O.161 Hukum Multi Media (2) Semester Keempat (6 SKS) No. Sandi 1. UNX20.010 Tesis
Mata Kuliah
SKS (6)
5. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ketatanegaraan Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 47 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas: 1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 40 SKS 2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 3. Tesis : 6 SKS
hlm. 102
Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ketatanegaraan Semester Pertama (14 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. UNX20.111 Filsafat Ilmu 2. A20O.116 Teori Hukum 3. A20O.203 Filsafat Hukum 4. A20O.124 Penemuan Hukum 5. A20O.164 Hukum Tentang Lembaga-Lembaga Negara 6. A20O.131 Teori Dan Hukum Konstitusi
SKS (2) (2) (2) (2) (2) (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara tiga mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.107 Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup (2) 2. A20O.115 Bahasa Inggris Hukum (2) 3. A20O.102 Hukum Internasional Publik Lanjut (2) Semester Kedua (12 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. UNX20.203 Metodologi Penelitian Hukum 2. A20O.217 Hukum Lingkungan 3. A20O.210 Politik Hukum 4. A20O.228 Hukum Administrasi Negara (Lanjut) 5. A20O.129 Hukum Pemerintahan Daerah
SKS (2) (2) (2) (2) (2)
Satu mata kuliah (2) dipilih sendiri di antara tiga mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah 1. A20O.204 Sosiologi Hukum 2. A20O.220 Hukum Agraria (Lanjut) 3. A20O.226 Hukum Perbendaharaan Negara
SKS (2) (2) (2)
Semester Alih Tahun (1 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. UNX20.008 Seminar Usulan Penelitian
SKS (1)
Semester Ketiga (14 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. A20O.116 Hukum Ekonomi Pembangunan 2. A20O.108 Hukum Pajak (Lanjut) 3. A20O.127 Perbandingan Hukum Tatanegara 4. A20O.130 Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara 5. A20O.111 Sistem Politik di Indonesia 6. A20O.162 Hukum Hak Asasi Manusia
SKS (2) (2) (2) (2) (2) (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara tiga mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.118 Hukum Pajak Internasional (2) 2. A20O.119 Hukum Pajak Langsung dan Pajak Tidak (2) Langsung 3. A20O.121 Hukum Ketenagakerjaan (2) Semester Keempat (6 SKS) No. Sandi 1. UNX20.010 Tesis
Mata Kuliah
SKS (6)
hlm. 103
6. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsetrasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 45 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas: 1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 38 SKS 2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 3. Tesis : 6 SKS
Mahasiswa wajib mengambil 12 Mata Kuliah Wajib dan 7 Mata Kuliah Pilihan Mahasiswa berlatar belakang non hukum wajib mengambil 6 Mata Kuliah Matrikulasi Non SKS sebelum mengambil Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan.
Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual Semester Pertama (14 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. UNX20.111 Filsafat Ilmu 2. A20O.101 Filsafat Hukum 3. UNX20.203 Metode Penelitian Hukum 4. A20O.103 Politik Hukum
SKS (2) (2) (2) (2)
Tiga mata kuliah (6 SKS) dipilih sendiri di antara Empat mata kuliah berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5
Sandi A20O.104 A20O.105 A20O.111 A20O.106
Mata Kuliah Global Challenge on Intellectual Property HAM dan HKI Hukum Perjanjian Internasional Hukum Perdata Internasional Hukum Kontrak Internasional
Semester Kedua (14 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. A20O.201 Sources and Main Principles of International Intellectual Property Rights Law 2. A20O.202 Hak Cipta 3. A20O.203 Hukum Paten dan Rahasia Dagang 4.
A20O.104
Hukum Merek dan Indikasi Geografis
SKS (2) (2) (2) (2) (2)
SKS (2) (2) (2) (2)
Tiga mata kuliah (6 SKS) dipilih sendiri di antara Empat mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.135 Mekanisme Penyelesaian Sengketa (2) 2. A20O.138 Hukum Perdagangan Internasional (2) 3. A20O.205 Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (2) 4. A20O.101 Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (2) Semester Ketiga (11 SKS) No. Sandi Mata Kuliah 1. A20O.107 Hukum Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 2. A20O.108 Perlindungan Varietas Baru Tanaman 3. A20O.109 Protection of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folkore 4. A20O.110 Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Sibernetika 5. UNX20.008 Proposal Tesis hlm. 104
SKS (2) (2) (2) (2) (1)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara Dua mata kuliah berikut : No. Sandi 1. A20O.113 2. A20O.117
Mata Kuliah Peran Pemerintah dalam Kebudayaan Nasional Hukum Adat dan Tanah Ulayat
Semester Keempat (6 SKS) No. Sandi 1. UNX20.010 Tesis
Perlindungan
SKS (2) (2)
Mata Kuliah
SKS (6)
7. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 39 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas: 1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 32 SKS 2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 3. Tesis : 6 SKS Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Konsentrasi/ Hukum Kesehatan Semester Pertama (12 SKS) No Sandi 1 2. 3
A20O.131A UNX20.111 A20G.001
4
A20G.007
5 6
A20G.002 A20G.006
Mata Kuliah
SKS
Teori Hukum Filsafat Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik di Bidang Kesehatan. Aspek Hukum Hygiene dan Kesehatan Kerja Aspek Sosial Budaya Hukum Kesehatan Hukum Asuransi dan Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan
2 2 2
Triwulan Kedua (10 SKS) No Sandi 1 2 3 4
A20G.003 UNX20.203_1 A20G.004 A20G.005
5.
A20O.210_1
2 2 2
Mata Kuliah
SKS
Hukum Medik dan Transaksi Terapeutik Metode Penelitian Hukum. Studi Kasus Kesehatan Hukum Perlindungan Hak Anak dan Hak Reproduksi Wanita Politik Hukum
2 2 2 2
Semester Ketiga (11 SKS) No Sandi Mata Kuliah 1 A20G.008 Hukum Kontrak dan Hukum Persaingan Usaha 2 A20G.009 Hukum Badan Usaha Rumah Sakit 3 A20G.010 Hukum Kesehatan Lingkungan dan Epidemiologi 4 A20G.011 Hukum dan Penelitian Bioteknologi Kesehatan 5 A20G.012 Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bioteknoligi Kesehatan 6. UNX20.008 Seminar Usulan Penelitian Tesis
2
SKS 2 2 2 2 2 1 hlm. 105
Triwulan Keempat (6 SKS) No Sandi 1
UNX20.010
Mata Kuliah
Tesis
SKS 6
B. KURIKULUM PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM NON REGULER 1.
Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis
Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 49 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas: 1. Mata Kuliah Wajib : 42 SKS 2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 3. Tesis : 6 SKS Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Konsentrasi/ Peminatan Hukum Bisnis Semester Pertama (14 SKS) No Sandi Mata Kuliah 1. A20O.131 Teori Hukum 2. A20O.132 Hukum Kebendaan dan Hak Kebendaan Metodologi Penelitian Hukum 3. UNX20.203 Hukum Organisasi Perusahaan 4. A20O.133 Politik Hukum 5. A20O.134 Penemuan Hukum 6. A20O.135 Filsafat Hukum 7. UNX20.111 Semester Kedua (14 SKS) No Sandi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
A20O.136 A20O.137 A20O.138 A20O.139 A20O.140 A20O.141 A20O.149
Mata Kuliah Hukum Pasar Modal Hukum Perdata Internasional Hukum Kepailitan Kapita Selekta Hukum Perjanjian Hukum Pajak Hukum Kontrak Internasional Arbitrase
Semester Ketiga (15 SKS) No Sandi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
A20O.142 A20O.143 A20O.144 A20O.145 A20O.146 A20O.147 A20O.148 UNX20.008
Mata Kuliah Hukum Pembiayaan Perusahaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Hukum Industri Hukum Pertanahan Hk Penanaman Modal Hk.Perdagangan Internasional Hukum Kejahatan Bisnis Usulan Penelitian Tesis
Semester keempat (6 SKS) No Sandi 1.
UNX20.010
hlm. 106
Tesis
Mata Kuliah
SKS (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) SKS (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
SKS (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1) SKS (6)
Deskripsi Mata Kuliah TEORI HUKUM Peristilahan dan batasan teori hukum, letak tempat teori hukum di dalam disiplin hukum, obyek penyelidikan teori hukum, perkembangan teori hukum, aplikasi teori hukum pada masalah aktual, pembahasan buku dan diskusi kelompok. HUKUM KEBENDAAN Benda pada umumnya, benda berwujud dan benda tidak berwujud, bezit, hak milik, piutang yang diistimewakan, hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan, hukum jaminan kebendaan dan perorangan, jaminan perusahaan. METODOLOGI PENELITIAN HUKUM Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang dasar-dasar metode penelitian, cara melakukan penelitian kepustakaan dan memberikan pengetahuan dasar tentang tata cara penulisan karya ilmiah. Substansi matakuliah ini meliputi: a. Dasar-dasar metode penelitian; b. Langkah-langkah penelitian; c. Penyusunan Usulan Penelitian dan Rencana Penelitian; d. Tata cara penelitian kepustakaan (hukum) dan e. Penyusunan laporan penelitian karya tulis ilmiah. Praktikum hukum berupa workshop, pembahasan dokumen hukum dan kuliah kerja lapangan. HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN Dibahas bagaimana pengorganisasian suatu perusahaan, baik pada perusahaan swasta maupun pada perusahaan negara (BUMS dan BUMN), baik pada perusahaan perseorangan maupun pada perusahaan persekutuan, baik pada Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun pada lembaga pembiayaan. Peran, kedudukan dan tanggung jawab organ perusahaan dalam mengemudikan perusahaan termasuk organ LKB dan pembiayaan. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penggabungan dan peleburan perusahaan. POLITIK HUKUM Pengertian dan makna politik hukum, sistem hukum, sistem hukum Indonesia dan sistem hukum nasional. Masalah-masalah dalam politik hukum seperti faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum di Indonesia, berbagai asas yang melandasi politik hukum, politik hukum dalam perspektif konstitusi dalam Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950 dan UUD 1945, serta politik hukum Indonesia dan kemungkinankemungkinannya. PENEMUAN HUKUM Latar belakang (dalam menjawab kekosongan hukum dan kelengkapan peraturan perundangundangan), pengertian, (penegakan hukum, pembentukan hukum dan penemuan hukum), aliran-aliran hukum dalam penemuan hukum (legisme, mazhab historis, freirechtslehre, begriffjuris-prundence, aliran sosiologis, open system van het recht) metode penafsiran (gramatikal, sistematis, teologis, sejarah hukum dan sejarah perundang-undangan, perbandingan, futurologis, dsb) dan teknik penemuan hukum (analogi, penafsiran ekstensif dan restriktif, penghalusan hukum, argumentum a contrario), motif dan pertimbangan hukum (demi kepastian hukum, manfaat pihak yang berkepentingan atau keadilan). HUKUM PASAR MODAL Fungsi pasar modal dalam menunjang pembangunan ekonomi sebagai pranata ekonomi yang menjadi alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan investasi bagi masyarakat; pelaku-pelaku pasar modal; Persiapan perusahaan dalam proses go public melalui penawaran umum, khususnya yang terkait dengan aspek hukum ekonomi baik sebelum emisi, pada saat emisi dan sesudah emisi; khususnya perjanjian-perjanjian yang harus dipersiapkan, dokumen-dokumen yang harus dipelajari; memahami aspek-aspek yuridis dalam sistem dan mekanisme perdagangan di bursa efek; mengetahui fungsi dan kewenangan regulator; self regulatory organization yang terlibat dalam mekanisme perdagangan (Bursa LKP dan LPP); lembaga-lembaga penunjang yang diperlukan dalam transaksi di pasar modal (wali amanat, kustodian, profesi penunjang pasar modal == konsultan hukum, notaris, akuntan publik, penilai ==; perkembangan instrumen-instrumen yang diperdagangkan di bursa beserta keuntungan dan kerugian, jenis-jenis pelanggaran di pasar modal dan mekanisme penyelesaiannya, perkembangan hukum pasar modal, khususnya perkembangan perjanjian di pasar modal (trust, penitipan kolektif, nominee), dan perkembangan obyek transaksi dikaji menurut hukum hlm. 107
kebendaan, disharmoni sistem hukum (common law dan civil law), penerapan good corporate govermance di pasar modal, keterkaitan dengan UU lain (UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, UU TPPU, UU Anti Monopoli, dll.) HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Mata kuliah ini menguraikan karakteristik peristiwa/perkara yang termasuk Hukum Perdata Internasional (HPI), prinsip-prinsip HPI yang berlaku dalam setiap bentuk peristiwa/perkara HPI sebagai pengantar (status personil, benda, kontrak, perbuatan melawan hukum), pembahasan prinsip-prinsip sovereign immunity, act of state doctrine, choice of law, choice of juridiction, dan choice of forum. Analisis perkara-perkara HPI yang juga menyangkut pihak Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan transaksitransaksi dagang internasional, seperti kasus OPEC, pencabutan Hak Pengusahaan Hutan di Indonesia, Pencabutan Lisernsi Penanaman Modal Asing di Indonesia, kasus Hotel Kartrika Plaza berikut proses annulment, Aspek HPI dalam e-commerce, dll. HUKUM KEPAILITAN Menjelaskan antara lain tentang sistematika, proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pengertian-pengertian dalam ketentuan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sejarah peraturan kepailitan, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kepailitan, fase-fase kepailitan, perdamaian dalam kepailitan dan PKPU, syarat-syarat perdamaian kepailitan dan PKPU, proses pemeriksaan kepailitan dan PKPU, upaya hukum dalam kepailitan dan PKPU, tujuan kepailitan dan PKPU, asas-asas dalam kepailitan dan PKPU, kasus-kasus kepailitan dan PKPU dalam praktek serta hukum internasional dan rehabilitasi. KAPITA SELEKTA HUKUM PERJANJIAN Hukum kontrak berupa perjanjian-perjanjian baru yang muncul dalam lalu lintas perdagangan seperti perjanjian leasing, perjanjian franchise, perjanjian factoring, modal ventura, Build Operate Transfer (BOT), perjanjian imbal beli, perjanjian kerja dsb. HUKUM PAJAK Pajak sebagai sumber penerimaan negara dan pembangunan, subyek, obyek dan tarif pajak-pajak positif yang meliputi pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak pertambahan nilai. Tindak pidana perpajakan, prosedur penyelesaian sengketa di bidang pajak. Pengertian dan timbulnya pajak berganda dan cara penghindaran pajak berganda (tax treaty). HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL Kriteria kontrak internasional, dasar-dasar perancangan dan pembuatan kontrak internasional, prinsipprinsip dalam kontrak internasional, teknik melakukan kontrak, pilihan forum, pilihan domisili, prosedur legalisasi kontrak yang dibuat di luar negeri, praktek penyusunan dan analisis kontrak internasional. HUKUM PEMBIAYAAN PERUSAHAAN Peranan dana/modal dalam suatu perusahaan, sumber dana suatu perusahaan, lembaga pembiayaan, penanaman dana suatu perusahaan, penanaman dalam bentuk pinjaman/kredit, penanaman dalam bentuk surat-surat berharga, modal penyertaan, permasalahan dalam hubungan dengan pembiayaan dan penanaman dana perusahaan. HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) Mata kuliah ini mengkaji sejarah perlindungan HKI (sejak Paris Convention 1883 sampai TRIPs-WTO 1994), prinsip-prinsip perlindungan HKI dalam TRIPs-WTO 1994, implementasi HKI dalam regulasi nasional berdasarkan prinsip full compliance, perlindungan bentuk-bentuk HKI (Hak cipta, paten, merek, disain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, dan rahasia dagang) sebagai obyek kontrak bisnis (termasuk perjanjian lisensi), keterkaitan HKI, termasuk bentuk-bentuk perlindungan HKI di era globalisasi. HUKUM INDUSTRI Pembangunan, pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri; Izin usaha industri; Industri dalam hubungannya dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hak atas kekayaan industri (industrial property) sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan Inteletual (HAKI); paten, merek, desain produk industri; penanggulangan praktek persaingan curang; konvensi mengenai hak desain industri. HUKUM PERTANAHAN hlm. 108
Politik, filosofi dan hukum agraria nasional, dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945, termasuk prinsipprinsip landreform nasional, pendaftaran tanah, penguasaan dan pemilikan tanah, perkembangan pembangunan keagrariaan seperti yang diharapkan oleh RPJMN dan RPJP, serta kaitan pengertian agraria dengan bumi, air dan ruang angkasa. HUKUM PENANAMAN MODAL Memberikan gambaran tentang kerjasama yang dapat dilakukan baik dalam penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, diharapkan para lulusan dapat membuat berbagai perjanjian kerjasama dalam rangka PMDN maupun PMA. HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Menjelaskan contemporary trade webs, perdagangan bebas, GATT/WTO, prinsip-prinsip perdagangan dan perkembangannya, konsekuensi juridis dan kedudukan Indonesia dalam WTO, unifikasi dan kodifikasi Hukum Perdagangan Internasional, perdagangan jasa, TRIMs, standarisasi dalam perdagangan internasional. HUKUM KEJAHATAN BISNIS Perkembangan kejahatan nasional/internasional dalam kaitannya dengan perkembangan bisnis; meliputi pembahasan “white collar crime” dalam segala aspek kegiatan bisnis. ARBITRASE Meliputi the nature of arbitration, the advantages and disadvantages arbitration, legal framework of arbitration, arbitration agreements, procedure, the role and standards of conduct of the arbitrator, awards and remedies, the enforceability of arbitral awards, challenge and modification of awards. TESIS
Karya tulis berdasarkan penelitian mahasiswa sendiri dalam bentuk tesis yang harus dipertanggungjawabkan dalam sidang ujian akhir program secara lisan setelah dinilai dan disetujui bulat oleh tim penilai yang terdiri atas komisi pembimbing dan para penelaah yang ditetapkan.
2.
Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana
Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 50 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas: 1. Mata Kuliah Wajib : 43 SKS 2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 3. Tesis : 6 SKS Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi/ Peminatan Hukum Pidana : Triwulan Pertama (13 SKS) No Sandi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
A200.116 UNX20.111 A20O.125 A200.210 UNX20.203 A200.152
Mata Kuliah
SKS
Teori Hukum FIlfafat Hukum Hukum Pidana Dalam Perkembangan Politik Hukum Metode Penelitian Hukum Penemuan dan Penafsiran Hukum Pidana
2 2 2 2 2 3
Triwulan Kedua (15 SKS) No Sandi 1. 2. 3. 4.
A200.227 A200.170 A200.226 A200.221
Mata Kuliah
Money Laundring Seminar Kasus Pidana Cyber Law Konvensi-Konvensi
SKS
Kejahatan
3 2 2 3 hlm. 109
5. 6.
A200.262 A200.103
Internasional/Transnasional Hukum Pidana Internasional Hukum Internasional (lanjut)
Semester Ketiga (16 SKS) No Sandi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
A200.159 A200.167 A200.222 A200.168 A200.153 A.200.229 UNX20.008
UNX20.010
SKS
Yurisprudensi MARI Hukum dan Viktimologi Peradilan Pidana Internasional Hukum Keuangan dan Perbankan Kejahatan Bisnis Diplomasi Penegakan Hukum Seminar Usulan Penelitian Tesis
Triwulan Keempat (6 SKS) No Sandi 1.
Mata Kuliah
3 2
Tesis
Mata Kuliah
3 2 3 2 3 2 1
SKS 6
Deskripsi Mata Kuliah TESIS Karya tulis berdasarkan penelitian sendiri dalam bentuk tesis yang harus dipertanggungjawabkan dalam sidang ujian akhir program secara lisan setelah dinilai dan disetujui bulat oleh tim penilai yang terdiri atas Komisi Pembimbing dan para Penelaah yang ditetapkan TEORI HUKUM Peristilahan dan batasan teori hukum, letak tempat teori hukum di dalam disiplin hukum, obyek penyelidikan teori hukum, perkembangan teori hukum pada masalah aktual ; pembahasan buku dan diskusi kelompok. METODOLOGI PENELITIAN HUKUM Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang dasa-dasar metode penclitian, cara ilmiah. Substansi mata kuliah meliputi : 1) Dasar - dasar Metode Penelitian; 2) Langkah-langkah Penelitian; 3) Penyusunan Usulan Penelitian dan R.encana Penelitian dan rencana penelitian; 4) Tata cara penelitian kepustakaan (hukum) dan 5) Penyusunan Laporan Penelitian Karya Tulis IImiah Praktikum hukum berupa workshop, pembahasan dokumen hukum dan kuliah kerja lapangan. POLITIK HUKUM Pengertian dan makna politik hukum, sistem hukum, sistem hukum Indonesia dan sistem hukum nasional. Masalah-masalah dalam politik hukum: a. Faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum di Indonesia, b. berbagai asas yang melandasi poltik hukum. c. Politik hukum dalam perspektif konstitusi dalam : 1 Konstitusi RIS 1949; 2 UUD Sementara 1950; 3 UUD 1945. d. Politik hukum Indonesia dan kemungkinan-kemungkinannya. KEJAHATAN BISNIS Mata kuliah ini menguraikan perspektif nasional dan internasional mengenai pengaruh globalisasi terhadap perkembangan kejahatan di dalam aktivitas bisnis (nasional,transnasional dan internasional). Uraian membahas mengenai perkembangan kejahatan bisnis di Indonesia sejak diberlakukannya UU Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dilanjutkan dengan perkembangan dalam kurun waktu setelah tahun 1966 sampai era reformasi. Uraian dari perspektif Internasional dimulai dari Negara anggota Uni Eropa yang telah menetapkan Konvensi Uni Eropa Pemberantasan Tindak Pidana Suap Pejabat Publik Asing hlm. 110
dalam Transaksi Bisnis Internasional (EU Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction,1997); dilanjutkan terakhir dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (UN Convention Againt Corruption) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. PENEMUAN HUKUM Pembahasan mendalam tentang arti, fungsi dan tujuan hukum, asas, kaidah dan sistem hukum. Peristilahan, batasan dan sistem penemuan hukum. pandangan-pandangan tentang kapan hakim melakukan penemuan hukum (doktrin Sens-Clair). Penafsiran, argumentasi dan fiksi hukum sebagai metode penemuan hukum. Penafsiran hukum dalam pengantisipasi era perdagangan bebas. prosedur penemuan hukum. Aliran-aliran penemuan hukum. HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Hukum Pidana Internasional sebagai cabang baru di dalam disiplin ilmu hukum pada dewasa ini sudah dirasakan mendesak untuk segera dapat memenuhi kebutuhan baik di bidang pendidikan hukum maupun di bidang peraturan tentang penanggulangan tindak pidana internasional. Hal ini mengingat perkembangan tindak pidana internasional yang semakin pesat pada saat ini. Dalam hukum pidana internasional ini akan membahas dan mempelajari : a) Sejarah perkembangan hukum pidana internasional; b) Peristilahan, definisi dan lingkup hukum pidana internasional c) aspek hukum nasional dan hukum internasional di dalam hukum pidana internasiona1. Hukum Pidana Internasional membahas jangkauan yurisdiksi Indonesia terhadap kejahatan lintas batas teritorial (transnasional) dan Kejahatan internasional dalam uraian mengenai kasus-kasus perluasan yurisdiksi perluasan yurisdiksi nasional ke luar batas teritorial PERADILAN PIDANA INTERNASIONAL Peradilan Pidana Internasional adalah suatu langkah penting bagi perjuangan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Peradilan Pidana Internasional ini semakin penting kebenarannya setclah dibentuk Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma pada tahun 1998. Dalam peradilan pidana internasional ini akan membahas dan mempelajari : a) Sejarah dan Perkembangan Peradilan Pidana !nternasional; b) Bentuk-bentuk Peradilan Pidana Internasional ; c) Yurisdiksi, fungsi dan wewenang peradilan pidana internasional KONVENSI KEJAHATAN TRANSNASIONAL/LNTERNASIONAL Konvcnsi atau perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasiona1. Dalalam perkembangan kejahatan internasional, konvensi merupakan kesempatan dari negara-negara dalam upayanya mcmberantas kejahatan internasiona1. Konvensi kejahatan internasiona\ akan membahas dan mempelajari : (a) Sejarah perkembangan konvensi tentang kejahatan transnasional internasional; (b) Konvensi-konvensi yang mengatur mengenal kejahatan-kejahatan internasiona1. (c) Penerapan/aplikasi ketentuan-ketentuan konvensi kejahatan internasional dalam, hukum nasional (Indonesia). Pembahasan akan difokuskan pada kejahatan perdagangan orang dan masalah penyelundupan orang yang tercatum dalam Protokol I dan II dari Konvensi Anti Kejahatan Transnasional Tahun 2000 (Konvensi Palermo) yang tellah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 5 Tahun 2009. Romli Atmasasmita FILSAFAT HUKUM Pendalaman ilmu yang mempelajari lingkup inti dan hakikat hukum serta segala aspek perkembangannya. CYBER LAW Perkembangan teknologi yang kian pesat menimbulkan berbagai kemudahan yang kemudian menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kejahatan didunia cyber sudah demikian meresahkan sehingga Indonesia pun sudah menganggap kejahatan siber (cyber crime) ini sebagai salah satu tindak pidana yang harus diberantas dengan dibentuknya UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam perkuliahan cyber law ini, mahasiswa dituntut untuk dapat mengerti apa yang dimaksud dengan cyber crime, bagaimana pencegahannya dan bagaimana cara penegakan hukumnya. Mahasiswa dalam perkuliahan ini akan dipermudah dengan pemberian contoh kasus yang telah terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Memahami arti yurisprudensi, dan yurisprudensi sebagai sumber hukum, memahami peranan hakim dalam memutuskan perkara pidana, sebagaimana termuat dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, memahami konsep "Judge Made Law" dalam sistem hukum Anglo Saxon, mempelajari peranan hlm. 111
yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam pembentukan hukum nasional, membahas yurisprudensi Mahkamah Agung yang menarik. HUKUM & VIKTIMOLOGI Ilmu tentang korban atau Victimology saat ini kian mendapat tempat dalam penegakan hukum di Indoensia, terbukti dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan mempelajari apa yang dimaksud dengan victimology, bagaimana pengaturannya di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap korbannya di Indonesia HUKUM INTERNASIONAL Perkembangan dan penerapan hukum internasional terhadap aspek-aspek kejahatan intas batas negara, mengingat batas-batas wilayah suatu negara makin tipis, sehingga dengan mudah suatu tindakan yang dilakukan dalam suatu negara mempunyai dampak negatif bagi negara lain atau lalu lintas internasional tindak kejahatan makin mudah di era globalisasi ini. Hukum internasional dalam aspek ini akan menjadi fokus pembahasan, seperti jurisdiksi, tanggung jawab negara, perkembangan subjek hukum internasional antara dari negara sampai individu, aspek high-tech kejahatan antarnegara, serta perkembangan Internasional Criminal Court (ICC), peran pengadilan nasional sebagai exhaustion of local remedies dan konvensi-konvensi yang berhubungan dengan kejahatan internaional juga akan dibahas case law-nya yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum internasional diterapkan dalam praktik baik oleh pengadilan internasional (ICJ atau ICC) maupun pengadilan nasional. HUKUM KEUANGAN & PERBANKAN Hukum Keuangan Negara dan Perbankan telah menjadi bagian yang penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam perkuliahan Hukum Keuangan dan Perbankan mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan keuangan negara dan apa yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan serta mahasiswa diharapkan mengentahui bagaimana penegakan hukumnya terhadap kejahatan terhadap keuangan negara dan kejahatan perbankan PENEMUAN DAN PENAFSIRAN HUKUM PIDANA Dalam mata kuliah Penafsiran Hukum Pidana, mahasiswa diharapkan mengetahui bentuk-bentuk penafsiran yang akan dipakai oleh seorang hakim dalam perkara pidana serta bagaimana memakainya dalam suatu kasus pidana SEMINAR KASUS-KASUS PIDANA Perkembangan kasus-kasus pidana baik dari segi alat yang dipakai maupun kejahatannya, mengakibatkan pentingnya mempelajari kasus-kasus untuk memprakteknya apa yang telah dipelajari sebelumnya dalam teori sehingga nantinya diharapkan mahasiwa mengetahui dan memahami dengan mendalam bagaimana cara penyelesaian kasus-kasus pidana baik yang biasa maupun yang luar biasa (unik) DIPLOMASI PENEGAKAN HUKUM Pengertian Diplomasi, perkembangan kemajuan prinsip-prinsip dalam Diplomasi beserta kodifikasinya yang dilakukan oleh PBB; sumber-sumber Hukum Diplomatik termasuk hukum kebiasaan internasional mengenai hubungan antar negara. peraturan perundangan di Indonesia dalam rangka pelaksanaan UU No. 1 tahun 1982 mengenai konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 (hubungan Diplomatik dan Konsuler). Pembahasan difokuskan pada masalah diplomasi penegakan hukum khususnya hukum pidana di dunia internasional baik dalam teori maupun prakteknya terkait dengan perjanjian-perjanjian ekstradisi, mutual legal asistance dll. MONEY LAUNDERING Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (money laundering). Dengan dibentuknya PPATK dan disahkannnya UU No. 8 Tahun 2010 mengenai Money Laundering, maka tindak pidana pencucian uang (money laundering) telah dianggap salah satu perbuatan yang dapat menyebabkan terganggunya keamanan negara dan stabilitas perekonomian Negara terganggu. hlm. 112
C. PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM KELAS KERJASAMA – BPSDM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 39 SKS, terdiri dari: Mata Kuliah Wajib = 32 sks Seminar usulan Penelitian = 1 sks Tesis = 6 sks Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Kelas Kerjasama Semester Pertama (16 SKS) No Sandi 1 2 3 4 5 6 7 8
A200.203 UNX20.203 A20O.103 A200.105 A200.201 A200.109 A200.160 A200.111
Filsafat Hukum dan Teori Hukum Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Hukum Internasional Hukum Perjanjian Internasional Hukum Organisasi Internasional Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Hukum Informasi Teknologi Hukum Perdata Internasional
Semester Kedua (17 SKS) No Sandi 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A200.138 A200.219 A200.154 A20O.139_2 A20O.141 A20O.105_1 A20O.107 UNX20.008
Mata Kuliah Hukum Perdagangan Internasional Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Pidana Internasional Kapita Selekta Hukum Internasional Hukum Kontrak Internasional Hukum Perjanjian Internasional dalam Praktek Hukum Kewarganegaraan dan keimigrasian Hukum Lingkungan Internasional Seminar Usulan Penelitian Tesis
Semester Ketiga (6 SKS) No Sandi 1
UNX20.010
Mata Kuliah
Mata Kuliah Tesis
SKS 2 2 2 2 2 2 2 2
SKS 2 2 2 2 2 2 2 2 1
SKS 6
hlm. 113
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM Ketua Program Sekretaris Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekretaris Bidang Adm Umum dan Keuangan Staf Pembantu Pimpinan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
: : :
Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., CN.
:
Nella Sumika Putri, S.H., M.H.
VISI, MISI, TUJUAN, DAN STANDARD KOMPETENSI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN A. Visi Visi Program Studi Doktor Ilmu Hukum disusun dengan mengacu pada visi yang dicanangkan UNPAD. Visi Program Studi Doktor Ilmu Hukum adalah: “Menjadi program studi doktor yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian ilmu hukum kelas dunia.” B. Misi Misi Program Studi Doktor Ilmu Hukum disusun dengan mengacu pada misi yang dicanangkan UNPAD. Misi Program Studi Doktor Ilmu Hukum adalah: 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan hukum secara efektif dan efisien yang dapat menunjukkan arah bagi pembangunan masyarakat secara tertib dan teratur serta merespon kebutuhan masyarakat; 2.
Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga administrasi guna menghasilkan lulusan yang berguna bagi bangsa dan negara;
3.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum yang berguna bagi pembangunan nasional.
4.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional.
C. Tujuan 7) Mengembangkan kurikulum program doktor yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. 8) Menyelenggarakan proses belajar mengajar melalui kombinasi sistem by research dan by course work yang efektif dan efisien. 9) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui (post doctoral), penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya 10) Menghasilkan doktor yang mampu : d. Berdaya guna dan berdaya saing dalam penguasaan, penerapan dan kontribusi ilmu hukum di tingkat nasional maupun internasional; e. Memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan ilmu hukum 11) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum di tingkat doktor 12) Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. D. Standard Kompetensi 1. Motivasi 1). Memiliki rasa ingin tahu tentang dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang hukum;
hlm. 114
2). Memiliki kemampuan yang kuat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum dan menerapkannya sehingga dapat memecahkan permasalahan-permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat dan yang terkait dengan masalah hukum nasional, regional dan internasional; 3). Kemauan untuk selalu meningkatkan pengetahuan kemampuan dengan ketrampilan di bidang hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 2. Sikap 1). Memiliki sikap yang objektif dan positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, budaya, interdisiplin, kerjasama, institusi, otoritas dan pekerjaan; 2). Menghargai upaya interdisiplin dan multidisiplin secara proporsional dalam menggali, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam. 3. Keahlian 1). Terampil dalam mengelola ide, konsep, penemuan, pengembangan dan penerapan ilmu hukum dan interrelasinya dengan cabang ilmu lainnya; 2). Terampil dalam menerapkan konsep dan teori untuk menjawab fenomena kemanusiaan dan lingkungan; 3). Terampil dalam menyajikan ide, konsep, penemuan dalam bentuk karya tulis dan mempresentasikannya; 4). Terampil dalam menganalisis dan merumuskan ide, konsep, teori dan penemuan dalam bidang ilmu hukum. 4. Kemampuan 1). Mampu mengembangkan, memutakhirkan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum; 2). Mampu memecahkan permasalahan di bidang hukum melalui penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan kaidah-kaidah berdasarkan metodologi penelitian hukum. 5. Pemahaman 1). Memahami konsep dan teori dalam ilmu hukum; 2). Memahami dasar-dasar dan pengertian-pengertian tentang arti, tujuan dan fungsi hukum; 3). Memahami metodologi dalam pengembangan ilmu hukum; 4). Memahami interelasi hukum dengan politik, sosial, ekonomi dan budaya. KURIKULUM DAN SEBARAN MATA KULIAH PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM A. Umum Program Doktor (S3) pada prinsipnya dilaksanakan secara kombinasi antara by Coursework dan by Research baik melalui perkuliahan (pra-doktoral), seminar rumpun ilmu, seminar khusus promotor, seminar usulan penelitian, uji kelayakan hasil penelitian dalam rangka penulisan disertasi. B. Kurikulum SEMESTER I No 1 2 3 4 5
MATA KULIAH Filsafat Ilmu Lanjut Filsafat Hukum Lanjut Politik Hukum Lanjut Metodologi Penelitian Hukum Seminar Penulisan Hukum JUMLAH
SKS 2 2 2 2 2 10 hlm. 115
SEMESTER II Pada semester ini, bentuk kegiatan seminar rumpun ilmu dan ujian kualifikasi dengan rincian berikut: No 1 2
KEGIATAN Ujian Kualifikasi Kuliah Rumpun Ilmu (*)
SKS 3
(*) Kuliah Rumpun Ilmu Kuliah Rumpun Ilmu dilaksanakan dalam bentuk kuliah interaktif dalam kelompok-kelompok berdasarkan topik penelitian yang akan dijadikan Disertasi masing-masing mahasiswa. Teknis perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) kali pertemuan. Tujuan perkuliahan ini adalah memberikan wawasan dan masukan bagi mahasiswa dalam penyusunan naskah usulan penelitian. Pada akhir Seminar Rumpun Ilmu, mahasiswa diharapkan sudah memiliki rancangan awal Naskah Usulan Penelitian. SEMESTER III Pada semester ini, bentuk kuliah khusus promotor dan seminar usulan penelitian dengan rincian sebagai berikut: No 1 2
KEGIATAN Seminar Usulan Penelitian Seminar Khusus Promotor (UNX) (*)
SKS 1 9
(*) Seminar Khusus Promotor (UNX) Seminar Khusus Promotor adalah kegiatan penulisan topik khusus secara intensif yang penugasannya diberikan oleh Ketua dan masing-masing anggota Tim Promotor setelah mahasiswa menempuh seminar usulan penelitian. Penugasan penulisan makalah dan topik makalah ditentukan oleh tim promotor dengan substansi yang relevan dengan objek penelitian disertasi. Penugasan tersebut dari masing-masing anggota Tim Promotor diberi bobot 3 SKS. Koordinasi antar anggota Tim Promotor sangat penting karena Naskah Topik Khusus diharapkan dapat menjadi bagian dari bab-bab disertasi dan direkomendasikan hasil dari naskah topik khusus dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional. SEMESTER IV Pada semester ini, kegiatan mencakup penyusunan seminar usulan penelitian dan penyusunan naskah disertasi dengan rincian sebagai berikut: No 1 2
KEGIATAN Penelitian Penyusunan Disertasi
SKS -
SEMESTER V Pada semester ini, kegiatan mencakup perbaikan hasil Ujian Naskah Disertasi dan melaksanakan Ujian Disertasi dengan perincian sebagai berikut: No 1 2
KEGIATAN Uji Kelayakan Hasil Penelitian Penulisan Disertasi
SEMESTER VI hlm. 116
SKS -
No 1 2
KEGIATAN Ujian Naskah Disertasi Ujian Disertasi
SKS 30
C. Studi Komparatif 1.
Setiap peserta program pendidikan doktor ilmu hukum melakukan studi komparatif dalam substansi disertasinya, kecuali untuk bidang-bidang ilmu hukum tertentu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan studi komparatif.
2.
Studi komparatif dapat dilakukan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan atau sumber hukum (negara) lain, kunjungan (site-visit) terhadap obyek penelitian baik di dalam maupun di luar negeri, maupun melalui pemanfaatan website.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR A. Penerimaan Mahasiswa 1. Cara Penerimaan Penerimaan calon mahasiswa UNPAD, termasuk mahasiswa program doktor ilmu hukum UNPAD dilakukan melalui proses penerimaan yang berada di bawah pengelolaan panitia Seleksi Mahasiswa Universitas Padjadjaran (SMUP)/Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Untuk dapat mengikuti SMUP, calon mahasiswa mengajukan lamaran dan mengisi formulir yang persyaratannya dapat diakses pada web-site UNPAD di: http://www.unpad.ac.id Formulir lamaran yang telah diisi data pelamar dilampiri : 1.
Fotokopi ijazah Sarjana dan Magister Ilmu Hukum;
2.
Fotokopi transkrip prestasi akademik Program Sarjana/Magister/Program Spesialis I yang sudah dilegalisasikan;
3.
Usulan Penelitian untuk disertasi sebanyak ± 5 - 10 halaman;
4.
Rekomendasi Akademik dari dua orang Guru Besar sesuai bidang ilmunya yang mengenal kemampuan pelamar, disampaikan dalam amplop tertutup;
5.
Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
6.
Surat pernyataan sanggup membiayai seluruh biaya pendidikan selama studi bagi pelamar tanpa sponsor biaya;
7.
Calon mahasiswa tugas belajar dari instansi/lembaga tertentu wajib menyerahkan keterangan tugas belajar atau izin belajar tertulis dari atasannya untuk mengikuti Program Pascasarjana.
Informasi tentang waktu atau tanggal pendaftaran yang diselenggarakan oleh SMUP/Panitia PMB dapat diakses pada website UNPAD yaitu di http://www.unpad.ac.id. 2. Syarat Penerimaan Mahasiswa 1.
Lulusan program magister dengan minimal IPK 3, 50
2.
Mempunyai gelar di bidang ilmu hukum (S1 atau S2)
3.
Nilai TOEFL/IELST berkisar ≥ 500/5,5
4.
Kelengkapan lamaran dan lulus wawancara yang diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
B. Biaya Pendidikan Biaya pendidikan Program Pascasarjana ditetapkan sesuai dengan Keputusan Rektor. Besaran biaya dan persyaratan lainnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. C. Hasil Seleksi dan Pendaftaran Mahasiswa
hlm. 117
1. Kriteria Seleksi 1. 2. 3. 4.
Penerimaan mahasiswa dilaksanakan melalui seleksi unggulan berdasarkan tiga kriteria : Kelengkapan administrasi lamaran; Indeks prestasi kumulatif; Sertifikat TOEFL/IELTs; dan Wawancara yang diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan pada website UNPAD. Hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
D. Peraturan Akademik 1. Beban Studi dan Lama Pendidikan: 1) Beban studi bagi peserta Program Doktor ilmu hukum pada FH Unpad adalah 53 SKS yang terdiri atas: No
KEGIATAN
SKS
1
Kuliah Pra Doktoral
10
2
Kuliah Rumpun Ilmu
3
3
Seminar Khusus Promotor (UNX)
9
4
Seminar Usulan Penelitian
1
5
Disertasi
30 JUMLAH
53
2) Masa studi pendidikan program doktor ilmu hukum adalah 6 (enam) semester yang dapat diperpanjang, dengan syarat tertentu, sampai dengan 10 (sepuluh) semester (batas akhir studi). 2. Penilaian Mata Kuliah 1) Nilai akhir merupakan gabungan nilai akhir dan/atau semua tugas yang diberikan selama semester yang berlangsung, masing-masing dengan bobot sendiri-sendiri yang ditentukan oleh pengajar. 2) Nilai akhir ini diberikan dalam bentuk skor mentah dengan kisaran antara 1-100, yang kemudian diubah menjadi huruf mutu dengan pedoman sebagai berikut: NA ≥ 80 68 ≤ NA ≤ 80 68 ≤ NA ≤ 80 68 ≤ NA ≤ 80 68 ≤ NA ≤ 80
Huruf mutu A Huruf mutu B Huruf mutu C Huruf mutu D Huruf mutu E
Angka mutu 4 Angka mutu 3 Angka mutu 2 Angka mutu 1 Angka mutu 0
3) Nilai akhir dalam bentuk huruf mutu ini harus diserahkan kepada Subbagian Akademik pada waktu yang telah ditentukan untuk penghitungan indeks prestasi (IP) dan indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa. 4) Untuk menghimpun indeks prestasi (IP) dan indeks prestasi kumulatif (IPK), huruf mutu (HM) ini diubah menjadi angka mutu (AM) sebagai berikut : HURUF MUTU (HM) A C
hlm. 118
ANGKA MUTU (AM) = 4.00 = 2,00
HURUF MUTU (HM) B D
ANGKA MUTU (AM) = 3,00 = 1,00
5) Perolehan nilai di bawah C pada semester I untuk total 9 SKS mengakibatkan mahasiswa dikenakan sanksi pemutusan studi. 3. Perbaikan Nilai Mata Kuliah Huruf Mutu C dan D 1) Perbaikan nilai tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Dosen Pembina mata kuliah dan KPS S3; 2) Apabila Dosen Pembina mata kuliah memberi perbaikan, ujian perbaikan hanya diberikan kepada mereka yang memperoleh nilai C atau D; 3) Perbaikan nilai untuk nilai C dan D nilai maksimum atau tertingginya adalah B; 4) Untuk nilai B, tidak diperkenankan mengajukan perbaikan nilai.
hlm. 119
E. Ujian Kualifikasi 1.
Ujian Kualifikasi merupakan ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang mahasiswa program doktor untuk memperoleh status kandidat doktor;
2.
Ujian Kualifikasi dilaksanakan pada akhir semester II;
3.
Apabila mahasiswa tidak mengikuti atau berhalangan melaksanakan ujian kualifikasi pada waktu yang ditentukan, yang bersangkutan dapat melaksanakan ujian kualifikasi paling lambat pada Semester IV.
4.
Jika pada akhir Semester IV yang bersangkutan belum juga melaksanakan ujian prakualifikasi, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari Program Pendidikan Doktor.
5.
Ujian Kualifikasi dilaksanakan secara tertulis pada akhir semester II secara terjadwal. Pelaksanaan ujian kualifikasi di bawah supervisi KPS S3 dibantu oleh tim Guru Besar yang diangkat dengan SK Dekan Fakutas Hukum. Ujian Kualifikasi meliputi materi: (1) Filsafat Ilmu; (2) Bidang Ilmu hukum; (3) Tentative dan Metode Penelitian.
6.
Untuk ujian kualifikasi mahasiswa perlu lebih dulu berkonsultasi dengan tim promotor untuk menentukan topik disertasi dan menyusun konsep awal usulan penelitian.
7.
Sejalan dengan tujuannya, materi ujian kualifikasi terdiri: (a) Filsafat Ilmu: 5 (lima) soal; (b) Materi bidang ilmu berkaitan dengan topik penelitian disertasi: 8 (delapan) soal; (c) Materi yang berkaitan dengan tentative: 3 (tiga) soal dan metode penelitian: 2 (dua) soal.
8.
Nilai kumulatif seluruh materi ujian kualifikasi harus memenuhi nilai angka minimum, 75; perolehan di bawah nilai minimum hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) soal.
9.
Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi, termasuk pengulangan; dinyatakan tidak lulus untuk menempuh seluruh program doktor ilmu hukum, dan tidak diperkenankan melanjutkan studi program doktor.
10. Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi, diberi kesempatan mengulang ujian sebanyak maksimal 2 (dua) kali hanya untuk materi yang nilainya (di bawah nilai 75) dalam tenggat waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak ujian kualifikasi 1 dilaksanakan.
hlm. 120
F. Tim Promotor 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Pembimbing ditetapkan bersama-sama oleh KPS S3 dan Dekan Fakultas Hukum. Pembimbingan dilaksanakan oleh tim promotor sesuai dengan kompetensinya yang terdiri atas seorang promotor sebagai ketua dan dua orang ko-promotor sebagai anggota tim promotor. Ketua Tim Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Dosen tetap Unpad yang masih aktif, dan b. Kualifikasi akademik doktor, c. Jabatan fungsional Guru Besar, dan d. Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan bidang ilmu yang diteliti mahasiswa, dan e. Pada kondisi tertentu, misalnya karena beban guru besar atau spesialisasi keilmuan, diperbolehkan kualifikasi akademik doktor dan jabatan fungsional lektor kepala. Ko-promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Dosen tetap dengan kualifikasi: 1) Pendidikan akademik doktor dengan jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor, atau 2) Guru besar/doktor perguruan tinggi lain yang dipilih berdasarkan spesialiasi/kepakaran ilmunya. b. Dosen tidak tetap dengan kualifikasi 1) Pendidikan akademik doktor, atau 2) Guru besar emeritus, atau 3) Pendidikan akademik doktor yang telah mengakhiri jabatan fungsional akademik guru besar Penggantian promotor pada dasarnya tidak diperkenankan apabila telah dikeluarkan SK Tim Promotor oleh Direktur Pascasarjana Universitas Padjadjaran, kecuali dalam hal: a. Promotor mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis, atau, b. Promotor berhalangan tetap atau, c. Perubahan judul secara fundamental. Perubahan promotor hanya dapat dilakukan (diusulkan) atas permintaan Ketua Promotor, dan hanya dapat dilakukan sebelum pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian.
G. Tim Penelaah/Penguji Naskah Disertasi/Disertasi 1.
2.
3.
Tim Penelaah/Penguji ditetapkan oleh KPS S3 bersama-sama dengan Ketua Tim Promotor. Penentuan Tim Penelaah/penguji harus mempertimbangkan latar belakang keilmuan; integritas, dan kredibilitas anggota tim penelaah. Selain itu, perlu dipertimbangkan sisi objektivitas dan hambatan-hambatan teknis yang mungkin terjadi dari penunjukan anggota tim dimaksud (seperti: jarak tempuh/domisili dan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh Fakultas). Anggota penelaah atau pembahas dapat diusulkan untuk diganti berdasarkan masukan Ketua Tim Promotor disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggantian anggota penelaah atau pembahas hanya dapat diusulkan sebelum ujian Seminar Usulan Penelitian. Penggantian anggota penelaah dapat dilakukan setelah Seminar Usulah Penelitian karena alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan (kedaaan tertentu dan mendesak), misalnya sakit atau berhalangan untuk waktu yang lama, atau atas permintaan pengunduran diri dari anggota penelaah yang bersangkutan karena berbagai alasan.
hlm. 121
H. Seminar Usulan Penelitian 1. Persyaratan Seminar Usulan Penelitian 1). Seminar Usulan Penelitian (SUP) adalah suatu tahapan dari rangkaian proses pendidikan program S3 yang bertujuan untuk menggali, menemukan, dan mengamati alur pikir atau disain penelitian kandidat doktor serta untuk mengetahui kedalaman dan keluasan pengetahuan dan pengalaman kandidat doktor berkaitan dengan objek penelitian disertasi yang diusulkan. Uraian kandidat doktor harus menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis singkat atas permasalahan dari objek penelitian disertasi. 2). SUP hanya dibolehkan bagi kandidat doktor yang telah dinyatakan lulus ujian prakualifikasi dan atas persetujuan tertulis Ketua Tim Promotor. 3) SUP dilaksanakan pada Semester III (setelah lulus kualifikasi) dan selambatnya pada Semester VII. Jika pada akhir Semester VI mahasiswa belum melaksanakan SUP, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. 4). Tim penguji untuk seminar usulan penelitian terdiri atas : (1)
Tim promotor sebagaimana ditetapkan oleh SK Direktur Pascasarjana UNPAD;
(2)
Tim penelaah yang telah ditunjuk dan diangkat berdasarkan SK Dekan Fakultas Hukum, sebanyak 3 (tiga) orang. Satu di antara tim penelaah, apabila memungkinkan, berasal dari Guru Besar atau Doktor dari Perguruan Tinggi lain, yang ditentukan dan disetujui oleh Ketua Tim Promotor dan Ketua Program Studi S3.
2. Mekanisme Seminar Usulan Penelitian Mekanisme SUP dilaksanakan sebagai berikut: a.
SUP dipimpin dan dibuka oleh Ketua Program Studi (KPS). Apabila KPS berhalangan atau sakit, atas persetujuan Dekan, SUP dapat dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Bidang Akademik;
b.
SUP dapat dilaksanakan jika telah dicapai korum yaitu 5 (lima) orang, apabila dihadiri sekurangkurangnya 4 (empat) orang penguji (tim promotor dan pembahas terwakili), ditambah 1 (satu) orang pimpinan SUP;
c.
SUP tidak dilaksanakan jika Ketua Tim Promotor berhalangan hadir tanpa alasan. SUP dapat diteruskan jika Ketua Tim Promotor berhalangan hadir dan memberikan alasan ketidak-hadirannya kepada KPS atau anggota tim promotor;
d.
SUP tetap dilaksanakan apabila satu anggota tim promotor berhalangan hadir dengan catatan tim promotor tersebut telah menginformasikan ketidak-hadirannya dan korum telah dipenuhi;
e.
Pimpinan SUP adalah Ketua/Anggota Pengelola Program Studi/S3 atau Ketua Tim Promotor.
f.
Seminar UP dilaksanakan paling lama 2 (dua) jam. Sidang UP diawali dengan paparan kandidat selama 10 (sepuluh) menit. Penguji pertama dalam SUP, adalah Pembahas, diteruskan oleh Tim Promotor;
g.
Penilaian kelulusan SUP ditentukan berdasarkan hasil-hasil sebagai berikut: 1) Lulus (tanpa perbaikan); 2) Lulus dengan revisi (perbaikan) naskah usulan penelitian (revisi terhadap naskah usulan disertasi harus mendapat persetujuan dari seluruh penguji dan promotor); 3) Mengulang, dengan diberi kesempatan mengulang kembali SUP hanya untuk 1 (satu) kali; atau 4) Tidak lulus.
h.
Kelulusan dan kelulusan SUP (dengan revisi) dapat diikuti dengan penggantian tim promotor termasuk ketua tim promotor, dan anggota tim penelaah;
i.
Ketidaklulusan sebagaimana tersebut pada huruf (g) (3), mahasiswa wajib menempuh SUP II setelah tenggat waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan, terhitung sejak SUP I dilaksanakan. Jika tenggat waktu tersebut dilampaui dan tidak ada laporan kemajuan konsultasi dan bimbingan dengan tim promotor, maka kelanjutan studi dan status kandidat doktor dipertimbangkan untuk ditinjau kembali oleh Tim Gurubesar yang diangkat, termasuk Ketua Tim Promotor; oleh Dekan Fakultas Hukum.
3. Tata Tertib Protokol Seminar Usulan Penelitian hlm. 122
Dalam sidang Seminar Usulan Penelitian, tim penguji pria berpakaian pakaian sipil resmi (Jas dan dasi) dan tim penguji wanita berpakaian bebas rapi; kandidat doktor pria berpakaian sipil resmi (jas dan dasi) dan kandidat doktor wanita menyesuaikan. 4. Penilaian Seminar Usulan Penelitian, Ujian Naskah Disertasi dan Ujian Disertasi a.
Penilaian seminar usulan penelitian (SUP), ujian naskah dan ujian disertasi pada Program Doktor diberikan dalam bentuk skor mentah (raw score) dengan kisaran antara 0-100.
NA ≥ 80 68 ≤ NA ≤ 80 68 ≤ NA ≤ 80 68 ≤ NA ≤ 80 68 ≤ NA ≤ 80 b.
Huruf mutu A Huruf mutu B Huruf mutu C Huruf mutu D Huruf mutu E
Angka mutu 4 Angka mutu 3 Angka mutu 2 Angka mutu 1 Angka mutu 0
Pada akhir seminar Tim Penguji memberikan penilaian sebagai berikut : 1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68; 2) Mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila mahasiswa memperoleh nilai rata-rata tidak mencapai < 68;
3.
Rata-rata nilai seminar usulan penelitian (SUP) ini diubah menjadi huruf mutu (HM) menggunakan pedoman yang berlaku bagi ujian naskah disertasi (UND) dan ujian disertasi (UD). Untuk penghitungan indeks prestasi (IP) dan indeks prestasi kumulatif (IPK), haruf mutu (HM) ini diubah menjadi angka mutu (AM).
4.
Apabila dinyatakan tidak lulus dari seminar usulan penelitian, maka yang bersangkutan diberi 1 (satu) kesempatan lagi untuk melakukan seminar usulan penelitian ke-2, kecuali tim promotor beserta penelaah dan KPS S3 berpendapat yang bersangkutan tidak mampu lagi meneruskan penelitiannya. Apabila sampai dua kali SUP dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa dikenakan sanksi pemutusan studi.
5.
Mahasiswa yang lulus, sebelum melakukan pengumpulan data, mahasiswa wajib membuat matriks hasil koreksi maupun saran dari tim penguji, yang selanjutnya harus mendapat persetujuan dari tim penguji dan tim promotor.
I. Disertasi 1.
Disertasi adalah karya tulis ilmiah berdasarkan penelitian mendalam yang secara mandiri di bawah pengawasan/bimbingan Tim Promotor. Disertasi harus dapat memberikan sumbangan baru bagi masalah-masalah yang sementara telah ada jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukuan oleh kandidat doktor.
2.
Bobot sumbangan ilmiah sebuah disertasi harus seimbang dengan manfaat praktisnya, terutama bagi pembangunan hukum, masyarakat dan negara ;
3.
Kualitas disertasi meliputi: 1) Originalitas disertasi; 2) Sumbangan pada ilmu (teori atau konsep) dan nilai penerapannya berupa rekomendasi (yang bersifat praktis dan operasional); 3) Kedalaman metode penelitian, dan penguasaan dasar teori; 4) Kejelasan sistematika pemikiran; 5) Kecermatan perumusan masalah, keakuratan pemaparan hasil penelitian, ketajaman analisis dan kesimpulan yang sahih; 6) Ada tidaknya temuan baru yang berupa rekonseptualisasi, reklasifikasi dan/atau teori; 7) Menguasai teknik penulisan karya ilmiah sesuai dengan kode Etik akademik yang berlaku dalam program studi doktor ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
J. Uji Kelayakan Hasil Penelitian hlm. 123
1.
Persyaratan Uji Kelayakan Hasil Penelitian a.
Uji Kelayakan Hasil Penelitian merupakan suatu rangkaian proses dari program S3 yang bertujuan untuk menggali, menemukan alur pikir kandidat doktor, mengetahui kedalaman dan keluasan pengetahuan dan pengalaman kandidat doktor berkaitan dengan objek penelitian disertasi yang telah diteliti, serta menentukan kelaikan naskah disertasi untuk dapat tidaknya menempuh Ujian Naskah Disertasi (UND).
b.
Uji kelayaan hanya dibolehkan bagi kandidat doktor yang telah dinyatakan lulus ujian Seminar usulan penelitian dan atas persetujuan Ketua Tim Promotor dan ditelaah oleh Tim Penelaah selama waktu 1 (satu) bulan.
c.
Tim Penelaah untuk Uji Kelayakan terdiri atas : Tim penelaah yang telah ditunjuk dan diangkat berdasarkan SK Dekan Fakultas Hukum, sebanyak 3 orang dan Ketua Program Studi S3/Sekretaris bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Satu di antara tim penelaah sedapat-dapatnya berasal dari Gurubesar dari Perguruan Tinggi lain, yang ditentukan dan disetujui oleh Ketua Tim Promotor dan Ketua Program Studi S3. Tim penelaah merupakan tim penelaah yang sama dengan penelaah pada waktu Seminar Usulan Penelitan.
2.
Mekanisme Uji Kelayakan Hasil Penelitian a.
Uji Kelayakan Hasil Penelitian dipimpin dan dibuka oleh Ketua Program Studi (KPS). Apabila KPS berhalangan, atas persetujuan Dekan, Uji Kelayakan Hasil Penelitian dapat dipimpin oleh Sekretaris bidang akademik;
b.
Uji Kelayakan Hasil Penelitian dapat dilaksanakan jika telah dicapai korum yaitu 5 (lima) orang, dengan minimal 2 (dua) orang penelaah telah hadir dan minimal 2 (dua) orang promotor dan ketua sidang;
c.
Uji Kelayakan Hasil Penelitian tidak dilaksanakan jika Ketua Tim Promotor berhalangan hadir tanpa alasan. Uji Kelayakan Hasil Penelitian tetap dapat dilaksanakan jika Ketua Tim Promotor, yang berhalangan hadir, memberikan kuasa khusus (secara tertulis) kepada KPS atau anggota tim promotor;
d.
Uji Kelayakan Hasil Penelitian tetap dilaksanakan apabila satu anggota tim promotor berhalangan hadir dengan catatan tim promotor tersebut telah menginformasikan ketidakhadirannya dan korum tetap telah dipenuhi;
e.
Uji Kelayakan Hasil Penelitian dilaksanakan paling lama 2 (dua) jam. Sidang Uji Kelayakan Hasil Penelitian diawali dengan paparan kandidat selama 10 (sepuluh) menit. Penguji dalam Uji Kelayakan Hasil Penelitian, adalah penelaah, Tim promotor tidak menguji, akan tetapi dapat memberikan komentar terhadap jawaban promovendus;
3.
Uji Kelayakan Hasil Penelitian Kelulusan Uji Kelayakan Hasil Penelitian ditentukan berdasarkan hasil rapat Tim promotor dan Penelaah untuk memberikan rekomendasi sebagai berikut:
NO
hlm. 124
NILAI
REKOMENDASI
1
90-100
Dilanjutkan untuk perbaikan;atau
ujian
tertutup
tanpa
2
76-89
Dilanjutkan untuk ujian tertutup dengan perbaikan minor; atau
3
66-75
Dilanjutkan untuk ujian tertutup dengan perbaikan besar; atau
4
50-65
Tidak direkomendasikan untuk diajukan pada ujian tertutup.
K. Ujian Naskah Disertasi (Ujian Tertutup) 1.
Ujian Naskah Disertasi (UND) atau Ujian Tertutup dilaksanakan pada Semester V dan selambatnya dilaksanakan pada Semester IX. Jika pada waktu yang ditentukan mahasiswa yang bersangkutan belum menempuh UND, yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri dari program pendidikan doktor.
2.
Sidang UND dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum atau KPS S3 dan tertutup bagi para mahasiswa program doktor ilmu hukum atau keluarga kandidat. Apabila Dekan berhalangan, Dekan dapat mendelegasikan kepada KPS S3 Ilmu Hukum sebagai ketua sidang;
3.
UND dapat dilaksanakan jika telah dicapai korum (5 orang) dengan minimal 2 (dua) orang penelaah telah hadir, 1 (satu) orang Representasi Guru Besar UNPAD, dan minimal 2 (dua) orang promotor;
4.
Dalam hal Ketua Tim Promotor berhalangan hadir karena sakit atau berhalangan hadir, UND hanya dapat dilanjutkan jika Ketua Tim Promotor memberi kuasa kepada KPS atau anggota tim promotor untuk melanjutkan UND;
5.
UND tetap dilaksanakan apabila satu anggota tim promotor berhalangan hadir dengan catatan tim promotor tersebut telah menginformasikan ketidak-hadirannya dan korum telah dipenuhi;
6.
UND dilaksanakan paling lama 3 (tiga) jam. UND diawali dengan paparan kandidat selama 10 (sepuluh) menit. Penguji pertama dalam UND adalah tim penelaah dilanjutkan oleh tim promotor. Paparan mencakup hasil penelitiannya (latar belakang; permasalahan; dan analisis serta kesimpulan dan rekomendasi). Kandidat harus dapat memaparkan hasil temuanya termasuk hal-hal baru dari hasil penelitiannya;
7.
Selama UND berlangsung, seluruh penguji/tim promotor wajib memperhatikan tata tertib sidang;
8.
Pengumuman hasil UND dilakukan pada hari yang sama, dan diumumkan oleh ketua sidang dihadapan kandidat;
9.
Kandidat doktor di bawah supervisi Tim Promotor wajib melakukan perbaikan naskah disertasi. Perbaikan naskah disertasi diteliti kembali oleh tim promotor. Seluruh perbaikan naskah disertasi harus diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota tim penelaah/penguji dan diketahui oleh Ketua Tim promotor;
10. Apabila terdapat situasi yang mana masukan atau saran dari salah satu tim penguji bertentangan atau tidak sama dengan penguji lainnya, maka Ketua Tim Promotor mempunyai kewenangan untuk menentukan situasi tersebut; 11. Keputusan kelulusan naskah disertasi untuk diajukan ke Ujian Disertasi merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Peninjauan kembali atas keputusan hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dan disetujui oleh Senat Guru Besar Fakultas Hukum Unpad. 12. Dalam sidang Ujian Naskah Disertasi penguji pria berpakaian sipil resmi dan penguji wanita berpakaian bebas rapi; kandidat doktor pria berpakaian sipil resmi (jas dan dasi) dan kandidat doktor wanita berpakaian menyesuaikan.
hlm. 125
L. Persyaratan Akademik Pelaksanaan Ujian Naskah Disertasi 1.
Telah lulus perangkat mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
2.
Telah lulus ujian kualifikasi;
3.
Telah lulus ujian Seminar Usulan Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian;
4.
Kelaikan naskah disertasi ditelaah oleh 3 (tiga) orang penelaah/oponen yang terdiri atas pembahas pada Seminar Usulan Penelitian.
M. Ujian Disertasi (UD) atau Sidang Ujian Akhir/Terbuka 1. Persyaratan Pelaksanaan 1). Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Program Pascasarjana UNPAD; 2) Menyerahkan bukti tulisan yang dipublikasikan (yang ditulis selama mengikuti kuliah program doktor) berupa artikel ilmiah berupa jurnal yang relevan dengan bidang ilmu atau kajian disertasinya, sekurangkurangnya memiliki ISSN; atau buku yang relevan dengan bidang ilmunya, sekurang-kurangnya memiliki ISBN; atau dapat diunggah (upload) di Pustaka Ilmiah yang sudah disetujui tim promotor dan direview oleh Program Pascasarjana; 3) Ujian akhir program doktor dilaksanakan dalam Ujian Disertasi atau Sidang Ujian Terbuka dipimpin oleh Direktur Pascasarjana UNPAD atau pejabat lainnya menurut ketentuan yang berlaku; 4). Masing-masing penguji memperoleh alokasi waktu yang ditentukan dalam rapat penguji Ujian Disertasi, diketuai oleh Direktur Pascasarjana UNPAD; 5). Sidang UD dimulai dengan pembukaan oleh Direktur Pascasarjana UNPAD, pembacaan tata tertib Ujian Disertasi, dan dilanjutkan dengan pembacaan pidato pertanggungjawaban akademik oleh Ketua Tim Promotor; 6). Pengujian dimulai dengan ketua tim promotor dan anggota tim Promotor dilanjukan dengan oponen ahli dan diakhiri oleh perwakilan Gurubesar UNPAD. 7). Dalam sidang Ujian Disertasi, penguji pria dan wanita berpakaian Toga resmi UNPAD, (kecuali Toga perguruan tinggi dari Gurubesar yang berasal dari perguruan tinggi lain), kandidat doktor pria berpakaian sipil resmi (jas dan dasi) dan wanita berpakaian bebas rapi. Para pendengar, hadirin dan kerabat keluarga berpakaian sopan. 2. Materi Penilaian Ujian 1). Kedalaman ilmu, baik tertulis maupun verbal; 2). Originalitas penelitian yang diwujudkan dalam perkembangan ilmu yang relevan; 3). Kerangka pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan; 4). Alur pikiran yang jernih, sistematis dan rasional; 5). Ketajaman analisis dalam menguraikan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan yang tajam terhadap masalah yang diteliti serta ada penemuan–penemuan baru dalam disertasi kandidat; 6). Kecermatan dan kerapian tata bahasa dan tata tulis, format serta tipografi; dan 7). Kematangan pribadi dalam cara mempertahankan disertasi. 3. Penilaian Ujian Naskah Disertasi dan Ujian Disertasi 1). Yudisium (predikat kelulusan) untuk Program Doktor ditetapkan berdasarkan IPK perangkat mata kuliah, nilai UND dan nilai UD. Yudisium mencakup Cum Laude (dengan pujian), Sangat Memuaskan, atau Memuaskan, dengan perincian berikut:
hlm. 126
2,75 - 3,40
Memuaskan
3,41 - 3,70
Sangat Memuaskan
3,71 - 4,00
Cum Laude
2). Kandidat doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir program doktor ujian disertasi harus segera menyerahkan: (1) Dua buku disertasi yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh tim promotor serta dijilid tebal (hard cover) berwarna kuning tua; (2) Artikel ilmiah sebanyak 1 (satu) buah beserta soft-copy-nya dalam CD (Compact-Disc); dan (3) Persyaratan lainnya untuk pelaksanaan wisuda. . N. Gelar Akademik Kepada lulusan Program Doktor diberikan hak menggunakan gelar akademik doktor, disingkat Dr, yang ditempatkan di depan nama, pada saat yudisium.
KONTRAK STUDI, PRESTASI, PERINGATAN, DAN SANKSI AKADEMIK A. Kontrak Studi 1.
2.
Segera setelah calon mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum diterima oleh Rektor sebagai mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum, mahasiswa wajib menandatangani Kontrak Studi berupa pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan dan menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kontrak Studi ditandatangai di atas meterai dan diketahui oleh Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum dan Dekan Fakultas Hukum UNPAD.
B. Prestasi Akademik 1. 2.
Prestasi akademik dinyatakan dalam bentuk IP (Indeks Prestasi) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif). IPK yang harus dicapai minimal 3,00. Mahasiswa program Doktor yang telah lulus ujian kualifikasi diubah status administratifnya menjadi Kandidat Doktor.
C. Peringatan Akademik 1. Sesuai ketentuan yang berlaku, masa studi Program doktor hanya 6 (enam) semester. Jangka waktu ini, atas persetujuan Dekan, dapat diperpanjang hingga maksimal 10 (sepuluh) semester. Pemberian perpanjangan akan dipertimbangkan berdasarkan kemajuan studi atau prestasi akademik mahasiswa yang bersangkutan. 2. Peringatan Akademik diberikan kepada mahasiswa antara lain apabila: (1) Melalaikan kewajiban administrasi (antara lain tidak melakukan pendaftaran ulang, tidak membayar biaya studi) untuk satu semester atau lebih; (2) Pada akhir semester ke–3 tidak mencapai IPK 3,00; (3) Pada akhir semester ke–4 belum lulus ujian kualifikasi; (4) Pada akhir semester ke-6 belum melaksanakan Seminar Usulan Penelitian (SUP); (5) Pada akhir semester ke-9 belum melaksanakan Ujian Naskah Disertasi (UND). D. Sanksi Akademik: Pemutusan Studi 1. Pemutusan studi berarti mahasiswa dikeluarkan dari program doktor dapat terjadi karena antara lain halhal sebagai berikut: 1) Mahasiswa Program Doktor yang telah mendaftar atau mendaftarkan kembali (registrasi) secara administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar pada semester ke- 1 dan/atau semester ke- 2 tanpa alasan yang dapat dibenarkan; 2) Tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar) dua semester berturut-turut atau secara terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan; 3) Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS dua semester berturut-turut atau secara terpisah; 4) Menghentikan studi dua semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa izin Rektor; 5) Pada akhir semester ke-4 tidak mencapai IPK 3.00; 6) Pada akhir semester ke-5 belum lulus ujian kualifikasi; 7) Pada akhir semester ke-7 belum lulus Seminar Usulan Penelitian (SUP); 8) Pada akhir semester ke-10 belum melaksanakan Ujian Naskah Disertasi (UND); hlm. 127
9) Secara sukarela menyatakan pengunduran diri; 10) Melakukan pelanggaran berat terhadap etika akademik dan/atau ketentuan hukum yang berlaku; 11) Tidak membayar biaya administrasi perkuliahan yang syarat dan besarannya ditentukan oleh UNPAD. 2. Keputusan mengenai pemutusan studi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. PEDOMAN PENULISAN USULAN PENELITIAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM A. Sistematika Usulan Penelitian 1. Judul 1). Judul harus mencerminkan hubungan antara dua variabel yang menerangkan suatu objek yang akan diteliti (mencerminkan konsep atau hubungan antara konsep dan gejala/fenomena yang diteliti); 2). Judul harus dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan mutli tafsir dan mencerminkan masalah yang akan diteliti dan tujuan dari suatu penelitian. 2. Lembar Pengesahan Lembar Pengesahan untuk usulan penelitian terdiri atas: 1) Persetujuan Tim Promotor (Lihat Contoh pada Lampiran 2); 2) Persetujuan/Pengesahan Ketua Program Studi S3 (Lihat Contoh pada Lampiran 4). 3. Daftar Isi Daftar isi memuat isi atau substansi usulan penelitian berikut penyantuman halaman secara akurat. 4. Substansi Usulan Penelitian Substansi Usulan Penelitian terdiri atas: A. Latar Belakang B. Identifikasi Masalah C. Tujuan Penelitian D. Kegunaan Penelitian E. Kerangka Pemikiran F. Metode Penelitian G. Sistematika Penulisan Daftar Pustaka Ad. A. Latar Belakang (1) (2)
(3) (4)
Latar Belakang memuat uraian deskriptif dan eksploratif antara lain mengenai: Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti, boleh diangkat dari masalah teoritis atau diangkat dari masalah praktis; Argumentasi tentang pemilihan topik penelitian (menunjukkan permasalahan sebagai perbedaan antara das Sein dan das Sollen (konsep atau teori yang ada), atau Ius Constitutum dan Ius Constituendum (antara hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan); Situasi yang melatarbelakangi masalah (yang dipermasalahkan); Penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan masalah. Dalam bagian ini peneliti harus mengemukakan disertasi sebelumnya (kalau ada) yang mirip atau ada kaitannya dengan obyek penelitian yang sedang dilakukannya, termasuk perbedaan dengan penelitian yang tengah dilakukannya. Penelitian harus lengkap mengemukakan nama peneliti sebelumnya, tahun dan tempat disertasi itu dipertahankan (orisinalitas atau kebaruan penelitian).
Ad. B. Identifikasi Masalah Identifikasi Masalah merumuskan masalah penelitian dengan memperhatikan: 1) Pernyatakan dengan jelas, tegas dan konkrit masalah yang akan diteliti; 2) Pencerminan perbedaan tajam antara “Das Sollen” dan “Das Sein”; hlm. 128
3) 4) 5) 6)
Masalah yang diteliti relevan dengan waktu; Berhubungan dengan suatu persoalan teoretis dan praktis; Berorientasi pada teori (body of knowledge); dan Dinyatakan dalam kalimat tanya atau pernyataan yang mengandung masalah.
Ad. C. Tujuan Penelitian (1) Bagian tujuan penelitian menegaskan tujuan penelitian yang terkait dengan pengembangan keilmuan dan manfaat praktis dari masalah yang akan diteliti. (2) Tujuan penelitian merujuk pada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari maksud penelitian. Ad. D. Kegunaan Penelitian Kegunaan Penelitian memuat secara spesifik kegunaan yang hendak dicapai atas: 1) Aspek teoritis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoritis apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti; 2) Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini. Ad. E. Kerangka Pemikiran Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari (beberapa) konsep/teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kerangka pemikiran terdiri atas, pertama, kerangka teori sebagai pisau analisis untuk menjawab identifikasi masalah. Kedua, bagian kedua kerangka pemikiran adalah kerangka konsepsional. Kerangka konsepsional memuat penjelasan konsepsi-konsepsi atau peristilahan yang terkait dengan topik disertasi. Ad. F. Metode Penelitian Metode penelitian menguraikan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian. Uraian mencakup, tapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut: (1) (2) (3) (4) (5)
Metode Pendekatan; Spesifikasi Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Metode Analisis Data; Lokasi Penelitian.
Ad. G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan memuat gambaran dan uraian singkat mengenai (rancangan) muatan materi setiap bab-bab yang akan dijadikan rancangan sistematika penulisan disertasi. Ad. DAFTAR PUSTAKA Daftar pustaka dari seluruh kepustakaan yang digunakan/dirujuk dalam teks. Cara penulisan lihat Teknik Penulisan Tesis dan Disertasi dalam buku pedoman ini (di bagian akhir). B. Jumlah Halaman Tidak ada patokan berapa jumlah halaman untuk usulan penelitian disertasi. Berdasarkan praktik dan kebiasaan, kisaran jumlah halaman suatu usulan penelitian disertasi adalah sekitar 50 halaman (tanpa halaman daftar pustaka). PEDOMAN PENULISAN NASKAH DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM A. Sistematika Naskah Disertasi Suatu Naskah Disertasi terdiri atas: 1. Judul 2. Lembar Pengesahan hlm. 129
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Lembar Pernyataan Keaslian Abstrak Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Singkatan, Daftar Tabel, dan/atau Daftar Gambar Substansi (Bab-bab) Disertasi
Ad. 1. Judul (Lihat BAB V) (1) Judul untuk naskah disertasi ditulis dalam huruf kapital dicetak tegak dan dibuat pula judul dalam bahasa Inggris dalam huruf kapital dicetak miring (satu spasi). (2) Untuk judul dalam bahasa Inggris, disarankan judul tersebut telah dikonsultasikan dengan ahli bahasa (Inggris). Ad. 2. Lembar Pengesahan (1) Lembar Pengesahan memuat tanda persetujuan Promotor (Lihat contoh pada Lampiran 3).dan persetujuan atau pengesahan KPS S3 (lihat contoh pada Lampiran 4) yang menyatakan bahwa Disertasi layak untuk diujikan; (2) Tidak adanya lembar pengesahan dari Tim Promotor dan/atau Lembar Persetujuan atau Lembar Pengesahan dari KPS, Dekan atau KPS berwenang untuk menunda dilangsungkannya ujian naskah disertasi. Ad. 3. Lembar Pernyataan Keaslian (1) Lembaran ini berisi pernyataan tentang keaslian naskah disertasi. Pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh kandidat doktor di atas meterai. (Lihat contoh pada Lampiran 5); (2) Materai di atas lembar pernyataan keaslian harus asli pada seluruh (salinan) naskah disertasi (tidak di-fotocopy); (3) Tidak adanya lembar pernyataan keaslian, Dekan atau KPS berwenang untuk menunda dilangsungkannya ujian naskah disertasi. Ad. 4. ABSTRAK (ABSTRACT) (1) Abstrak Mencerminkan seluruh isi disertasi dengan mengungkapkan: (i) Alinea 1: memuat intisari uraian tentang latar belakang penelitian dan tujuan penelitian; (ii) Alinea 2: memuat metode penelitian yang digunakan; (iii) Alinea 3: kesimpulan. (2) Abstrak dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing antara 300 - 500 kata diketik satu spasi; (3) Abstrak dalam bahasa Inggris dicetak miring; (4) Abstrak dalam bahasa Inggris disarankan telah dikonsultasikan dengan ahli bahasa Inggris. Ad. 5. Kata Pengantar Bagian ini mengemukakan intisari permasalahan penelitian, temuan penelitian, kesulitan sewaktu melakukan penelitian dan hal-hal yang memperlancar pelaksanaan penelitian serta penulisan disertasi, termasuk di dalamnya juga menyatakan ungkapan terima kasih kepada pelbagai pihak atas terlaksananya penulisan disertasi ini. Ad. 6. Daftar Isi Daftar isi memuat isi atau substansi usulan penelitian berikut penyantuman halaman secara akurat. Ad. 7. Daftar Singkatan, Daftar Tabel dan/atau Daftar Gambar Memuat singkatan-singkatan dan akronim yang digunakan dan tercantum dalam naskah disertasi. Apabila ada, daftar tabel dan daftar gambar harus dicantumkan. Ad. 8. Substansi (Bab-bab) Disertasi Sistematika naskah terdiri 5 Bab atau 6 Bab. Jumlah bab ini ditentukan berdasarkan arahan atau supervisi Tim Promotor hlm. 130
.
Dari Sistematikanya, naskah disertasi memuat: BAB I PENDAHULUAN BAB II (Kajian Pustaka/Teori) BAB III (Obyek Penelitian) BAB IV (Hasil Pembahasan) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Daftar Pustaka LAMPIRAN: Riwayat Hidup, dll. Dalil
Ad. BAB I. PENDAHULUAN Bab I PENDAHULUAN memuat Usulan Penelitian yang telah dipertahankan dalam Seminar Usulan Penelitian dan telah diperbaiki. Usulan penelitian yang telah diperbaiki menjadi cikal bakal BAB I untuk naskah disertasi minus atau tanpa sub bagian Sistematika Penulisan. Ad. BAB II (Kajian Pustaka/Teori) Dalam bab ini dikemukakan dengan jelas, ringkas dan padat tentang hasil kajian kepustakaan tentang sumber hukum atau teori hukum terkait dengan masalah yang akan diteliti. Judul BAB ini ditulis sesuai dengan masalah yang diteliti. Bab ini diakhiri oleh kesimpulan berupa hasil uraian dari keseluruhan substansi bab. Ad. BAB III (Obyek Penelitian) Bab ini menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek penelitian, termasuk sengketa atau kasus yang menjadi obyek penelitian. Judul BAB ini ditulis sesuai dengan obyek yang diteliti. Bab ini diakhiri oleh kesimpulan berupa hasil uraian dari keseluruhan substansi bab. Ad. BAB IV (Hasil Pembahasan) Bab ini menganalisis da menjawab identifikasi masalah yang dijabarkan dalam Bab I. Dalam menganalisis dan menjawab identifikasi masalah, teori hukum sebagai pisau analisis dan metode penelitian yang digunakan tergambar dengan jelas. Hasil pembahasan ini pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Bab ini diakhiri oleh kesimpulan berupa hasil uraian dari keseluruhan substansi bab. Ad. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 1. 2. 2. 4.
Bab ini memuat: Pernyataan mengenai pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti berkaitan dengan disertasi berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyatakan temuan-temuan penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan merupakan intisari jawaban terhadap identifikasi masalah yang merupakan atau berasal dari temuan-temuan penelitian; Saran merupakan pernyataan yang bersifat aplikatif berdasarkan atau yang ditarik dari kesimpulan tentang apa yang perlu dilakukan di masa depan, antara lain hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari bidang ilmu yang dikaji, serta saran praktis yang terkait dengan pernyataan penerapan ilmu pengetahuan terkait.
Ad. Daftar Pustaka Daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan dalam teks. Cara penulisan lihat pedoman penulisan Daftar Pustaka Bidang Ilmu Hukum yang merujuk pada pedoman Penulisan Disertasi di bawah ini. Ad. LAMPIRAN: Riwayat Hidup, dll Pelengkap informasi mengenai peneliitian, seperti angket, kuisoner atau pedoman wawancara dan foto, peta lokasi, riwayat hidup penulis dan persetujuan komisi etik bagi yang mensyaratkan. Lampiran tidak memuat data yang telah dipublikasikan, misalnya peraturan perundang-undangan. Ad. Dalil hlm. 131
1. Penulisan disertasi diwajibkan menyusun 7 (tujuh) buah dalil yang terdiri atas: 1) Hasil penelitian: 2 (dua) dalil; 2) dari ilmu sendiri: 2 (dua) dalil; 3) dari bidang ilmu lain: 2 (dua) dalil; 4) dari bidang Pendidikan: 1 (satu) dalil. 2. Dalil ditulis pada lembaran terpisah dan disisipkan di balik sampul luar (jilid luar) disertasi. B. Jumlah Halaman Tidak ada patokan berapa jumlah halaman untuk suatu naskah disertasi. Berdasarkan praktik dan kebiasaan, kisaran jumlah halaman suatu usulan naskah disertasi adalah sekitar 300 - 450 halaman (tanpa halaman daftar pustaka dan lampiran). Naskah disertasi dapat diketik/dicetak di atas kertas bolak-balik (dua muka). PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DISERTASI A. Kewajiban Menyerahkan Artikel Ilmiah (1) Semua mahasiswa yang akan melaksanakan ujian akhir diwajibkan menyerahkan artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan ringkasan disertasi. (2) Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan huruf Times New Romans (font 12); (3) Naskah artikel diserahkan dalam bentuk hard-copy dan soft-copy atau file elektroniknya (disket atau CD) bersamaan dengan berkas pendaftaran ujian disertasi ke Sub Bagian Akademik Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD; (4) Daftar pustaka/rujukan isi naskah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Hukum UNPAD (Lihat di bawah, Bab VIII); (5) Naskah yang masuk diseleksi, diberi catatan dan dikirim kepada redaktur ahli (penyunting ahli) untuk dikoreksi dan diberi catatan; (6) Artikel setelah diperbaiki akan dipertimbangkan untuk diterbitkan dalam Jurnal di lingkungan Fakultas Hukum UNPAD. B. Sistematika Artikel Ilmiah Sistematika Artikel ilmiah adalah: 1. 2. 3.
Judul dengan huruf kapital (singkat dan jelas); Nama Penulis ditulis di bawah judul (tanpa gelar); Abstrak dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (maksimum 150 kata). Abstrak ditulis dengan jarak 1 spasi. Abstrak dalam bahasa Inggris dicetak miring; 4. Isi naskah ditulis dengan spasi rangkap, jumlah halaman keseluruhan adalah sekitar 30-40 halaman, kertas kuarto; 5. Kata kunci (keywords) 3-5 kata; 6. Pendahuluan; 7. Metode Penelitian yang digunakan: 8. Hasil dan Pembahasan; 9. Kesimpulan dan Saran. 10. Daftar Pustaka. 11. Riwayat Hidup singkat penulis, termasuk alamat korespondensi.
hlm. 132
PEDOMAN PENULISAN A. Format Penulisan 1. Spasi Penulisan Ukuran spasi penulisan sebagai berikut : 1. Penulisan naskah menggunakan ukuran 2 (dua) spasi; 2. Penulisan kutipan langsung yang jumlahnya kurang dari 4 baris menggunakan ukuran 2 (dua) spasi yang bersatu dengan uraian sebelumnya dalam 1 (satu) paragraf; 3. Penulisan kutipan langsung yang jumlahnya lebih dari 4 baris menggunakan ukuran 1 (satu) spasi dan menjorok ke dalam; 4. Penulisan abstrak menggunakan ukuran 1 (satu) spasi; 5. Penulisan footnote menggunakan ukuran 1 (satu) spasi. 2. Bentuk dan Ukuran Huruf 1. 2. 3. 4. 5.
Huruf (font) yang digunakan adalah Times New Roman atau Arial dengan ukuran font 12. Judul bab ditulis dalam huruf kapital dan tebal (bold). Sub bab ditulis tebal (bold). Footnote menggunakan ukuran font 11 dengan jenis huruf yang sama. Misalnya, apabila tubuh kalimat menggunakan Times New Roman, maka footnote pun harus menggunakan Times New Roman. Istilah asing termasuk Abstract (bahasa Inggris) ditulis cetak miring.
3. Penomoran Bab dan Sub-sub Bab Penomoran Bab dan sub-sub bab dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut : BAB I
A 1 a
1) a) (1)
(a) i i)
B. Tata Cara Pengutipan: Catatan Kaki (Footnotes) 1. 2. 3. 4.
Sistem pengutipan (penulisan rujukan) yang digunakan adalah sistem Footnote, bukan Running Note (rujukan diletakkan di dalam tubuh kalimat) atau Endnote (rujukan diletakkan di bagian akhir tulisan). Footnote adalah catatan kaki pada halaman yang bersangkutan untuk menyatakan sumber suatu kutipan, buah fikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. Footnote juga dapat berupa komentar atas suatu teks yang dikemukakan. Nomor footnote harus diberi jarak dengan garis margin teks sebelah kiri. Jika footnote lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya dimulai pada margin teks. Nomor footnotes harus berurutan dari Bab I hingga Bab akhir.
C. Cara Pengutipan Catatan Kaki (Footnotes) hlm. 133
Cara pengutipan naskah disertasi untuk catatan kaki menggunakan Turabian Citation Guide, dengan beberapa sedikit modifikasi. (Referensi Turabian Citation Guide dapat diakses pada:
. Penulisan catatan kaki mengacu kepada ketentuan berikut: 1. Buku a. Penulis Tunggal Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh: 1. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 5. b. Penulis Bersama (2 Penulis) 1) Dua Orang Penulis Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh: 1. Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 17. 2) Lebih dari 2 Penulis Penulisannya sebagai berikut: nama penulis pertama diikuti kata (et.al.), (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat:hlm). Catatan: (et al) singkatan dari et alii yang artinya dengan orang lain. Contoh: 2. Dian Triansjah Djani (et.al.), Sekilas WTO (World Trade Organization), Jakarta: Deplu, 2002, hlm. 22. c. Suntingan/Editing 1) Satu Orang Penyunting Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar) (ed), judul buku (cetak miring), kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh: 3. Koentjaraningrat (ed), Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1983, hlm. 112. 2) Lebih dari Dua Orang Penyunting Penulisannya sebagai berikut: nama penulis pertama saja yang disebutkan diikuti tanda: (eds.), (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh: 4. Rudi Rizky, (eds.), Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum), In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.,), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 22. d. Terjemahan Penulisannya sebagai berikut: nama penulis dengan tambahan kata (eds) (tanpa gelar), judul buku (dalam bahasa Indonesia cetak miring), Penerjemah, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh:
hlm. 134
5. Manfred B. Steger, Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar, terjemahan Heru Prasetia, Jogjakarta: Lafadl Pustaka, cet. 2, Juni 2006, hlm. 157. e. Bab dalam Buku Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), “judul tulisan” (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), dalam: nama penulis penyuntung (ed), Judul buku (cetak miring), kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh: 6. Bagir Manan, “’Restorative Justice (Suatu Perkenalan)’”, dalam: Rudi Rizky, (eds.), Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum), In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.,), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 3. 2. Jurnal a. Jurnal Asing Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), “judul tulisan dalam jurnal” (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), nama jurnal (cetak miring), tahun terbit, Volume, Judul Jurnal (dicetak miring), dan halaman yang dikutip. Contoh: 7. Han Hyewon and Nelson Wagner, “Corporate Criminal Liability,” (2000-2001) 24 Hasting International and Comparative Law Review 351. b. Jurnal Nasional Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), “judul tulisan dalam jurnal” (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), nama jurnal (cetak miring), Nomor volume dan/atau nomor penerbitan, tahun terbit, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh: 8. Huala Adolf, “The Meaning of International Arbitration According to UNCITRAL Arbitration Model Law and Indonesian Arbitration Law,” Indonesian Law Journal Vol. 5, December 2012, hlm. 10. 3. Peraturan Perundang-undangan Penulisannya sebagai berikut: nama peraturan beserta nomor dan tahun penerbitannya (seluruhnya ditulis tegak). Contoh: 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 4. Rujukan Elektronik Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), “judul tulisan” (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), tahun penerbitan/artikel, alamat website dengan menggunakan kurung penutup dan pembuka, waktu download. Contoh: 10. J. Boon, ”Anthropology of Religion” (tanpa tahun), [diakses pada 10/01/2010] 11. Jodee L. Kawasaki, and Matt R. Raveb. 1995. “Computer-Administered Surveys in Extension”. Journal of Extension 33(June) 1995, E-Journal on-line. [diakses pada 06/01/2010] 5. Artikel dalam Seminar dll. Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), “judul artikel” (dalam tanda kutip), nama ceminar (cetak miring), tempat, tahun halaman yang dikutip (disingkat: hlm). 12. Campbell Bridge, “Mediation and Arbitration, Are They Friends or Foes?,” One Day Seminar and Workshop on International Commercial Arbitration, Jakarta, 2012, hlm. 7. D. Pemakaian Ibid, Op.Cit., Loc.Cit. hlm. 135
1) Pemakaian Ibid Ibid kependekan dari ibidem yang artinya ”pada tempat yang sama”, dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang mendahuluinya, yang tidak disela oleh sumber atau Footnote lain. 2) Pemakaian Op.cit Op.cit singkatan dari opera citato artinya ”dalam karangan yang telah disebut”, dipakai untuk menunjuk pada suatu buku atau sumber yang disebut sebelumnya lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber lain. Gunakan kata ’note’ diikuti nomor footnote pertama rujukan dibuat. Apabila nama penulis sama dan buku yang dikutip lebih dari satu, untuk menghindari kesalahan sebaiknya disebutkan sebagian dari judul buku atau sumber tersebut. 3) Pemakaian Loc.cit Loc.cit singkatan dari loco citato artinya ”pada tempat yang telah disebut”, digunakan untuk menunjuk kepada halaman yang sama atau persoalan yang sama dari suatu sumber yang telah disebut tetapi belum diselingi oleh sumber lain. Contoh: 1. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 5. 2. Mochtar Kusumaatmadja, Ibid, hlm. 7. 3. Bagir Manan, “’Restorative Justice (Suatu Perkenalan)’”, dalam: Rudi Rizky, (eds.), Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum), In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.,), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 3. 4. Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit. (Note 1), hlm. 10. 5. Koentjaraningrat (ed), Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1983, hlm. 112. 6. Koentjaraningrat (ed.), Ibid. 7. Bagir Manan, Loc.cit. E. Daftar Pustaka Daftar Pustaka menyantumkan secara lengkap kepustakaan yang dipergunakan. Sumber yang digunakan disusun secara sistematis sebagaimana dalam penulisan Footnote. Susunan Daftar Pustaka disusun dengan urutan sebagai berikut: A. B. C. D.
Buku Artikel dalam Jurnal Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Internasional (bila ada) Sumber lainnya 1. Sumber websites 2. Kamus/Ensiklopedia
Penulisan daftar pustaka sebagai berikut : a) b) c) d)
Disusun secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut; Nama penulis ditulis tanpa menggunakan gelar akademik; Untuk nama penulis asing, ditulis nama keluarga (famili) dahulu baru nama depannya (dibalik); Untuk penulis Indonesia yang memiliki atau tidak memiliki nama marga atau famili, ditulis apa adanya dengan tidak dibalik; e) Apabila nama depan penulis ditulis dengan singkatan, maka nama kedua diletakkan di awal dan nama depan penulis dengan singkatan diletakkan di belakang; hlm. 136
f) Font yang digunakan adalah Times New Roman 12 atau Arial 11; g) Jika suatu referensi dalam daftar pustaka terdiri dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya dimulai penulisannya agak menjorok (kekiri) dengan ukuran jaraknya dalam ukuran alinea atau paragraf; h) Antara satu referensi dengan referensi lain dipisahkan satu spasi; i) Skripsi atau Tesis, apabila memungkinkan, tidak dijadikan sumber acuan dalam disertasi; j) Surat Kabar, Harian atau Majalah Populer direkomendasikan tidak dijadikan sumber acuan dalam disertasi. Contoh: Bagir Manan, “’Restorative Justice (Suatu Perkenalan)’”, dalam: Rudi Rizky, (eds.), Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum), In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.,), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008. Beerling, R.F., Filsafat Dewasa Ini, Jakarta: Balai Pustaka, 1951. Daud Silalahi, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1995. Echols, John M. dan Hasan Sadili, Kamus Inggris Indonesia, An English-Indonesian Dictionary, Cet. XXI, Jakarta: Gramedia, 1995. Koentjaraningrat (ed), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1983. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2002. Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1958. Soepomo, R., Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Djambatan, 1958. F. Bahan yang Digunakan 1. 2.
3.
Kertas yang digunakan untuk pengetikan adalah HVS putih 80 gram ukuran A4 (21 X 29,7 cm) Sampul (kulit luar) berupa soft cover (tipis bukan hard cover) dari bahan kertas buffalo dengan ketentuan warna sebagai berikut: kuning tua untuk Usulan Penelitian; hijau tua. Untuk naskah Seminar Hasil Penelitian, sampul luar menggunakan plastik mika (putih), dijilid lakban. Untuk Naskah Disertasi, dan warna kuning tua untuk disertasi. Antara bab yang satu dengan bab lain diberi pembatas kertas doorslag warna kuning muda atau hijau muda.
G. Pengetikan 1. Pengetikan naskah disertasi dilakukan dengan komputer, pengaturan lay-out sebagai berikut: Pias (margin) atas Pias (margin) kiri Pias (margin) bawah Pias (margin) kanan
: 4 cm di tepi kertas : 4 cm di tepi kertas : 3 cm di tepi kertas : 3 cm di tepi kertas
2. Jenis huruf yang digunakan adalah Roman atau huruf yang setara dengan ukuran sebagai berikut: Ukuran font 12 untuk isi naskah; Ukuran font 10 untuk footnote (catatan kaki); Ukuran font 16 untuk tebal dalam Bahasa Indonesia serta 14 dan tebal untuk judul dalam Bahasa Inggris; Ukuran font 12 dan tebal untuk nama penulis pada judul; Ukuran font 14 dan tebal untuk nama lembaga pada judul; Ukuran font 10 dan tebal untuk tulisan lain pada judul. H. Spasi (Jarak antar Baris) hlm. 137
1.
Jarak antar baris adalah dua spasi;
2.
Jarak antar penunjuk bab (misalnya BAB I) dengan tajuk bab (misalnya PENDAHULUAN) adalah dua spasi;
3.
Jarak antara tajuk bab (Judul Bab) dengan teks pertama isi naskah atau antara tajuk bab dengan tajuk sub bab adalah empat spasi;
4.
Jarak antara tajuk sub bab (Judul bab) dengan baris pertama teks isi naskah adalah dua spasi;
5.
Tiap alinea teks isi naskah diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sejauh lima ketukan;
6.
Jarak antara baris akhir teks ini dengn tajuk sub berikutnya adalah empat spasi;
7.
Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik atau diagram adalah tiga spasi;
8.
Alinea baru diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sejauh lima ketukan dari pias (margin) kiri teks isi naskah; jarak antara alinea adalah dua spasi;
9.
Petunjuk bab dan tajuk bab selalu diketik pada halaman baru.
I. Penomoran Halaman a. Halaman bagian Awal 1) Penomoran pada bagian awal disertasi, mulai dari halam Judul dalam (halaman sesudah sampul luar) samap dengan halaman Daftar Lampiran, menggunakan angka Romawi kecil (misalnya i, ii, dst); 2) Halaman Judul dan Halaman Persetujuan Promotor tidak diberi nomor urut halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman 1 dan halaman ii (nomor halaman ini tidak diketik); 3) Halaman abstract/Abstrak sampai dengan halaman lampiran diberi nomor urut halaman dengan angka Romawi kecil yang merupakan kelanjutan dari halaman Judul dan halaman Persetujuan Promotor (halaman iii, iv dst); 4) Nomor halaman diketik pada pias (marjin) atas sebelah kanan dengan jarak tiga spasi dari pias (marjin) atas (baris pertama teks pada halaman itu), dan angka terakhir nomor halaman lurus dengan pias (marjin) kanan teks.
b. Halaman Bagian Inti 1). Penomoran mulai dari BAB I (PENDAHULUAN) sampai dengan BAB V (KESIMPUL. AN DAN SARAN) menggunakan angka Arab (1,2 dst) dan diletakkan pada pias (marjin) atas sebelah kanan dengan jarak tiga spasi dari pias (marjin) atas (baris pertama teks pada halaman itu), dan angka terakhir nomor halaman lurus dengan pias (marjin) kanan teks. 2) Pada tiap halaman yang bertajuk, nomor halaman mulai dari BAB I (PENDAHULUAN) sampai dengan BAB V (KESIMPULAN DAN SARAN) diketik pada pias (marjin) bawah persis di tengah-tengah dengan jarak tiga spasi dari pias (marjin) bawah teks. 3) Penomoran bukan bab dan bukan sub bab menggunakan angka Arab dengan tanda kurung, misalnya 1), 2) dst. Dan (1), (2) dst. c. Halaman Bagian Akhir 1) Penomoran pada bagian akhir disertasi, mulai dari halaman DAFTAR PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP, menggunakan angka Arab yang diketik pada pias (marjin) atas sebelah kanan dengan jarak tiga spasi darin pinggir atas (baris pertama teks pada halaman itu) lurus dengan pias (marjin) kanan teks; 2) Penomoran pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari halaman DAFTAR PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP, diketik dengan pias (marjin) bawah persis di tengah-tengah dengan jarak tiga spasi dari pias (marjin) bawah teks; 3) Nomor halaman bagian akhir ini merupakan nomor halaman bagian inti diisertasi. d. Kode Disertasi Pada sampul luar (kulit luar) disertasi diketikkan kode J.06 pada sudut kanan atas, berjarak 4 cm dari pinggir atas sampul luar (kulit luar) maupun pada halaman judul dalam, dengan huruf Roman tebal, font.12. (Lihat contoh format halaman judul pada Lampiran 1). hlm. 138
e. Pengetikan Dapat Dilakukan di atas Kertas Bolak-Balik Naskah disertasi dapat diketik (dicetak) di atas kertas bolak-balik (dua muka pada satu kertas) atas arahan promotor. Cetakan bolak-balik (dua muka) pada satu kertas ini terutama dianjurkan untuk disertasi yang halamannya lebih dari 400 halaman. Pengetikan dengan dua muka ini dapat dilakukan untuk naskah disertasi pada Uji Kelayakan Hasil Penelitian/Penelaahan, UND (Ujian naskah disertasi)/Ujian Tertutup atau Ujian Disertasi (Ujian Terbuka/Promosi Doktor). Untuk seminar usulan penelitian, pengetikan dan cetakannya dilakukan hanya pada halaman muka (tidak bolak balik). Hal-hal yang Menyebabkan Kegagalan Studi Keberhasilan mahasiswa dalam menempuh program pendidikan doktor bergantung kepada komitmen, fokus serta keseriusan dalam menempuh program pendidikan. Di samping unsur ini, pemilihan topik penelitian yang menarik serta pengalaman atau latar belakang pendidikan ilmu juga berpengaruh terhadap keberhasilan dan kelancaran studi. Sebaliknya tidak sedikit mahasiswa yang terhenti di tengah jalan atau gagal dalam merampungkan studinya. Kesulitan atau kegagalan dalam studi umumnya disebabkan karena hal-hal berikut: 1.
Terputusnya hubungan komunikasi dan konsultasi dengan tim promotor;
2.
Mahasiswa menyerahkan draft usulan penelitian kepada tim promotor pada saat kurang dari 1 (satu) tahun sebelum batas akhir studi tanpa proses bimbingan sebelumnya;
3.
Mahasiswa menyerahkan draft naskah disertasi kepada tim promotor pada saat kurang dari 1 (satu) tahun sebelum batas akhir studi tanpa proses bimbingan sebelumnya;
4.
Naskah disertasi mengandalkan sedikit sumber kepustakaan atau beberapa sumber kepustakaan secara berlebihan;
5.
Mahasiswa mengambil program pendidikan lain pada waktu yang bersamaan;
6.
Mahasiswa sebagian besar waktunya tersita oleh beban atau waktu pekerjaan di kantornya;
7.
Mahasiswa memilih topik atau bidang penelitian yang sebelumnya tidak dikuasai atau dipahaminya;
8.
Bidang/obyek penelitian tidak lagi menarik minat atau perhatian mahasiswa;
9.
Mahasiswa ditugaskan ke daerah/provinsi/negara lain;
10.
Mahasiswa kurang mahir di dalam menggunakan Word-Processor (Computer);
11.
Word-processor (computer) atau software computer hilang atau dicuri atau mengalami kerusakan atau terkena virus sehingga data penelitian hilang (terhapus) karena virus dan back-up data tidak ada;
12.
Mahasiswa melakukan plagiat (mencuri karya orang lain).
DAFTAR NAMA GURU BESAR PEMBINA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM A. Guru Besar Nama Prof. Emeritus Dr. Mochtar Kusuma-atmadja, SH.,LL.M Prof. Emeritus Dr. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasjid, S.H. Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H. Prof. Emeritus Dr. Lili Rasjidi, S.H.,S.Sos, LL.M Prof. Emeritus Dr. E. Saefullah Wiradipradja, S.H., LL.M Prof. Dr. Mieke Komar K, S.H.,MCL.CN hlm. 139
Prof.Dr. Bagir Manan, S.H.,MCL Prof.Dr.M. Daud Silalahi, S.H. Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H Prof.Dr. Man S Sastrawidjaja, S.H.,SU Prof. Dr. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M Prof.Dr. Etty R Agoes, S.H., LL.M Prof .Dr. Eddy Damian, S.H Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Prof.Dr. Ahmad M. Ramli, S.H.,M.H., FCBArb Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja,S.H Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H.,M.S Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H Prof. Dr. Eman Suparman, SH., MH Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, S.H.,C.N. Prof. Dr. Collin C.Y. Ong Prof . Huala Adolf, S.H., LL.M.,Ph.D B. Doktor Nama Dr. H. Moh. Hasan Wargakusumah, S.H Dr. Supraba Sekarwati, S.H., C.N. Dr. Sri Sunarni Sunarto, S.H., M.H. Dr. Tenne Rustini, S.H., M.H. Dr. Ietje K Andries, SH.,MH Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H Dr. Kuntana Magnar, S.H., M.H. Dr. U. Sudjana, S.H.,M.H Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. Miranda Risang Ayu, S.H.,LL.M.,Ph.D. Dr. Hj. Efa Laela Fakhirah, S.H.M.H. Dr. Tarsisius Murwaji, S.H.,M.H. Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H.,LL.M. Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H. Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H. Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H. Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H.,LLM in IT Law Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. Dr. Idris, S.H., M.A. Dr. Dewi Kania Sugiharti, SH.,M.H. hlm. 140
Bidang Keahlian
Dr. Isis Ikhwansyah SH.,MH Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H. Dr. Kartikasari, S.H., M.H. Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H. C.N. Susi Dwi Harijanti, SH.,LL.M.,Ph.D Dr. Imamulhadi, S.H, M.H. Dr. Ali Abdurrahman, S.H.,M.H. Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H. Dr. Yani Pujiwati, S.H., M.H. Dr. H. Zainal Muttagin, S.H., M.H. Dr. H. Amiruddin A. Dajaan Immami, S.H.,M.H.
hlm. 141
HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN
hlm. 142
BAB III TATA CARA DAN TEKNIK PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI, STUDI KASUS DAN LEGAL MEMORANDUM (S1), TESIS (S2) DAN DISERTASI (S3) A. Format Penulisan 1. Spasi Penulisan Ukuran spasi penulisan sebagai berikut : (1) Penulisan naskah menggunakan ukuran 2 (dua) spasi; (2) Penulisan kutipan langsung yang jumlah barisnya kurang dari 4 baris menggunakan ukuran 2 (dua) spasi; (3) Penulisan kutipan langsung yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris menggunakan ukuran 1 (satu) spasi; (4) Penulisan abstrak menggunakan ukuran 1 (satu) spasi; (5) Penulisan footnote menggunakan ukuran 1 (satu) spasi. 2. Bentuk dan Ukuran Huruf (1) Bentuk huruf (font) yang digunakan adalah Times New Roman atau Arial dengan ukuran font 12. (2) Judul bab ditulis dalam huruf kapital dan tebal (bold). (3) Sub bab ditulis secara (Title Case) dengan format ditebalkan (bold). (4) Untuk kutipan ditulis dengan font 12. (5) Footnote menggunakan ukuran font 10 dengan jenis huruf yang sama yaitu Times New Roman. (6) Istilah asing termasuk abstract (bahasa Inggris) ditulis cetak miring. 3. Penomoran Bab dan Sub-sub Bab Penomoran Bab dan sub-sub bab dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut : I A 1 a 1) a) (1) (a) i ii B. Tata Cara Pengutipan: Catatan Kaki (Footnotes) (1) (2) (3) (4)
Sistem pengutipan (penulisan rujukan) yang digunakan adalah sistem Footnote, bukan Running Note (rujukan diletakkan di dalam tubuh kalimat) atau Endnote (rujukan diletakkan di bagian akhir tulisan). Footnote adalah catatan kaki pada halaman yang bersangkutan untuk menyatakan sumber suatu kutipan, buah fikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. Footnote juga dapat berupa komentar atas suatu teks yang dikemukakan. Nomor footnote harus diberi jarak dengan garis margin teks sebelah kiri. Jika footnote lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya dimulai pada margin teks. Nomor footnotes harus berurutan dari Bab I hingga Bab akhir.
C. Cara Pengutipan Catatan Kaki (Footnotes) Penulisan catatan kaki mengacu kepada ketentuan berikut: 1. Sumber Buku a. Penulis Tunggal Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh: Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, (tanpa tahun), hlm. 5.
hlm. 143
b. Penulis Bersama (2 Penulis) 1) Dua Orang Penulis Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh: Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 17. 2) Lebih dari 2 Penulis Penulisannya sebagai berikut: nama penulis pertama diikuti kata (et.al.), (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat:hlm). Catatan: (et al) singkatan dari et alii yang artinya dengan orang lain. Contoh: Dian Triansjah Djani (et.al.), Sekilas WTO (World Trade Organization), Jakarta: Deplu, 2002, hlm. 22. c. Suntingan/Editing 1) Satu Orang Penyunting Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar) (ed), judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh: Koentjaraningrat (ed), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 112. 2) Lebih dari Dua Orang Penyunting Penulisannya sebagai berikut: nama penulis pertama saja yang disebutkan diikuti tanda: (eds.), (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh: Rudi Rizki, (eds.), Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum), In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.,), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 22. d. Terjemahan Penulisannya sebagai berikut: nama penulis dengan tambahan kata (eds) (tanpa gelar), judul buku (dalam bahasa Indonesia cetak miring), Penerjemah, kota penerbit: tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh: Manfred B. Steger, Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar, terjemahan Heru Prasetia, Jogjakarta: Lafadl Pustaka, cet. 2, Juni 2006, hlm. 157. e. Bab dalam Buku Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), “judul tulisan dalam buku” (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), dalam: nama penulis penyuntung (ed), Judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh: Bagir Manan, “’Restorative Justice (Suatu Perkenalan)’”, dalam: Rudi Rizky, (eds.), Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum), In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.,), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 3. 2. Jurnal Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), “judul tulisan dalam jurnal” (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), nama jurnal (cetak miring), Nomor volume dan/atau nomor penerbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm) tahun terbit. Contoh: Huala Adolf, “Arbitration under the Indonesian Investment Law”, 11:2 International Arbitration Law Review N31-N36 (2008). hlm. 144
3. Peraturan Perundang-undangan Penulisannya sebagai berikut: nama peraturan beserta nomor dan tahun penerbitannya (seluruhnya ditulis tegak). Contoh: Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 4. Rujukan Elektronik Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), “judul tulisan” (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), tahun penerbitan/artikel, alamat website dengan menggunakan kurung penutup dan pembuka, waktu download. Contoh: J. Boon, ”Anthropology of Religion” (tanpa tahun), [10/01/2010] Jodee L. Kawasaki, and Matt R. Raveb. 1995. “Computer-Administered Surveys in Extension”. Journal of Extension 33(June) 1995, E-Journal on-line. [06/01/2010] 5. Artikel dalam Seminar dll. Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), “judul artikel” (dalam tanda kutip), nama ceminar (cetak miring), tempat, tahun halaman yang dikutip (disingkat : hlm). D. Pemakaian Istilah Ibid, Idem, Op.Cit., Loc.Cit. 1) Pemakaian Ibid Ibid kependekan dari ibidem yang artinya ”pada tempat yang sama”, dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang mendahuluinya, yang tidak disela oleh sumber atau Footnote lain. 2) Pemakaian Idem dikutip.
Pemakaian Idem, sama dengan pemakaian Ibid, tetapi pada halaman yang berbeda dari sumber yang
3) Pemakaian Op.cit Op.cit singkatan dari opera citato artinya ”dalam karangan yang telah disebut”, dipakai untuk menunjuk pada suatu buku atau sumber yang disebut sebelumnya lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber lain. Gunakan kata ’note’ diikuti nomor footnote pertama rujukan dibuat. Apabila nama penulis sama dan buku yang dikutip lebih dari satu, untuk menghindari kesalahan sebaiknya disebutkan sebagian dari judul buku atau sumber tersebut. 4) Pemakaian Loc.cit Loc.cit singkatan dari loco citato artinya ”pada tempat yang telah disebut”, digunakan untuk menunjuk kepada halaman yang sama atau persoalan yang sama dari suatu sumber yang telah disebut tetapi belum diselingi oleh sumber lain. Contoh: Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, (tanpa tahun), hlm. 5. Mochtar Kusumaatmadja, Idem, hlm. 7. Bagir Manan, “’Restorative Justice (Suatu Perkenalan)’”, dalam: Rudi Rizky, (eds.), Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum), In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.,), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 3. hlm. 145
Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., hlm. 10. Koentjaraningrat (ed), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 112. Koentjaraningrat (ed.), Ibid. Bagir Manan, Loc.cit. E. Daftar Pustaka Daftar Pustaka menyantumkan secara lengkap kepustakaan yang dipergunakan, baik dari bahan hukum primer (misalnya perturan perundang-undangan), atau bahan hukum sekunder (teks-book, hasil penelitian, jurnal ilmiah, seri penerbitan sain), juga dapat dari bahan buku tersier (misalnya biografi, indeks kumulatif dan lain-lain). Sumber yang digunakan disusun secara sistematis sebagaimana dalam penulisan Footnote. Penulisan daftar pustaka sebagai berikut : a) b) c) d)
Disusun secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut; Nama penulis ditulis tanpa menggunakan gelar akademik; Untuk nama penulis asing, ditulis nama keluarga (famili) dahulu baru nama kecilnya (dibalik); Untuk penulis Indonesia yang memiliki atau tidak memiliki nama marga atau famili, ditulis apa adanya dengan tidak dibalik; e) Apabila nama depan penulis ditulis dengan singkatan, maka nama kedua diletakkan di awal dan nama depan penulis dengan singkatan diletakkan di belakang; f) Font yang digunakan adalah Times New Roman 12 atau Arial 12; g) Jika suatu referensi dalam daftar pustaka terdiri lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya dimulai penulisannya agak menjorok dengan ukuran jaraknya dalam ukuran alinea atau paragraph dengan jarak 1 spasi; h) Antara satu referensi dengan referensi lain dipisahkan satu spasi. Contoh: Bagir Manan, “’Restorative Justice (Suatu Perkenalan)’”, dalam: Rudi Rizky, (eds.), Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum), In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.,), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008. Beerling, R.F., Filsafat Dewasa Ini, Jakarta: Balai Pustaka, 1951. Daud Silalahi, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1995. Echols, John M. dan Hasan Sadili, Kamus Inggris Indonesia, An English-Indonesian Dictionary, Cet. XXI, Jakarta: Gramedia, 1995. Koentjaraningrat (ed), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1983. Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, (tanpa tahun). Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1958. Soepomo, R., Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Djambatan, 1958. F. Bahan yang Digunakan 1. 2.
3.
Kertas yang digunakan untuk pengetikan adalah HVS putih 80 gram ukuran A4 (21 X 29,7 cm) Sampul (kulit luar) berupa soft cover (tipis bukan hard cover) dari bahan kertas buffalo a. warna biru muda untuk tugas akhir mahasiswa S1 (Skripsi, Studi Kasus, dan Legal Memorandum); b. warna kuning tua untuk tesis dan disertasi. Antara bab yang satu dengan bab lain diberi pembatas kertas doorslag warna kuning muda atau biru muda.
G. Pengetikan 1. Pengetikan naskah Tugas akhir mahasiswa S1 (skripsi, studi kasus, dan legal memorandum), tesis dan disertasi dilakukan dengan komputer, pengaturan lay-out sebagai berikut: Pias (margin) atas Pias (margin) kiri Pias (margin) bawah Pias (margin) kanan hlm. 146
: 4 cm di tepi kertas : 4 cm di tepi kertas : 3 cm di tepi kertas : 3 cm di tepi kertas
2. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman atau Arial atau huruf yang setara dengan ukuran sebagai berikut: Ukuran font 12 untuk isi naskah; Ukuran font 10 untuk footnote (catatan kaki); Ukuran font 16 dan tebal untuk judul dalam Bahasa Indonesia serta 14 dan tebal untuk judul dalam Bahasa Inggris (cetak miring); Ukuran font 12 dan tebal untuk nama penulis pada judul; Ukuran font 14 dan tebal untuk nama lembaga pada judul; Ukuran font 10 dan tebal untuk tulisan lain pada judul. H. Spasi (Jarak antar Baris) 1. Jarak antar baris adalah dua spasi; 2. Jarak antar penunjuk bab (misalnya BAB I) dengan tajuk bab (misalnya PENDAHULUAN) adalah dua spasi; 3. Jarak antara tajuk bab (Judul Bab) dengan teks pertama isi naskah atau antara tajuk bab dengan tajuk sub bab adalah empat spasi; 4. Jarak antara tajuk sub bab (Judul bab) dengan baris pertama teks isi naskah adalah dua spasi; 5. Tiap alinea teks isi naskah diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sejauh lima ketukan; 6. Jarak antara baris akhir teks ini dengn tajuk sub berikutnya adalah empat spasi; 7. Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik atau diagram adalah tiga spasi; 8. Alinea baru diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sejauh lima ketukan dari pias (margin) kiri teks isi naskah; jarak antara alinea adalah dua spasi; 9. Petunjuk bab dan tajuk bab selalu diketik pada halaman baru. I. Penomoran Halaman a. Halaman bagian Awal 1) Penomoran pada bagian awal tugas akhir mahasiswa S1 (Skripsi, Studi Kasus, dan Legal Memorandum), tesis dan disertasi, mulai dari halaman Judul dalam (halaman sesudah sampul luar) samap dengan halaman Daftar Lampiran, menggunakan angka Romawi kecil (misalnya i, ii, dst) 2) Halaman Judul dan Halaman Persetujuan Promotor tidak diberi nomor urut halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman 1 dan halaman ii (nomor halaman ini tidak diketik) 3) Halaman abstract/Abstrak sampai dengan halaman lampiran diberi nomor urut halaman dengan angka Romawi kecil yang merupakan kelanjutan dari halaman Judul dan halaman Persetujuan Promotor (halaman iii, iv dst) 4) Nomor halaman diketik pada pias (marjin) atas sebelah kanan dengan jarak tiga spasi dari pias (marjin) atas (baris pertama teks pada halaman itu), dan angka terakhir nomor halaman lurus dengan pias (marjin) kanan teks. b. Halaman Bagian Inti 1). Penomoran mulai dari BAB I (PENDAHULUAN) sampai dengan BAB V (KESIMPUL. AN DAN SARAN) menggunakan angka Arab (1,2 dst) dan diletakkan pada pias (marjin) atas sebelah kanan dengan jarak tiga spasi dari pias (marjin) atas (baris pertama teks pada halaman itu), dan angka terakhir nomor halaman lurus dengan pias (marjin) kanan teks. 2) Pada tiap halaman yang bertajuk, nomor halaman mulai dari BAB I (PENDAHULUAN) sampai dengan BAB V (KESIMPULAN DAN SARAN) diketik pada pias (marjin) bawah persis di tengah-tengah dengan jarak tiga spasi dari pias (marjin) bawah teks. 3) Penomoran bukan bab dan bukan sub bab menggunakan angka Arab dengan tanda kurung, misalnya 1), 2) dst. Dan (1), (2) dst. c. Halaman Bagian Akhir 1) Penomoran pada bagian akhir disertasi, mulai dari halaman DAFTAR PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP, menggunakan angka Arab yang diketik pada pias (marjin) atas sebelah kanan dengan jarak tiga spasi darin pinggir atas (baris pertama teks pada halaman itu) lurus dengan pias (marjin) kanan teks; 2) Penomoran pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari halaman DAFTAR PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP, diketik dengan pias (marjin) bawah persis di tengah-tengah dengan jarak tiga spasi dari pias (marjin) bawah teks; 3) Nomor halaman bagian akhir ini merupakan nomor halaman bagian inti diisertasi. hlm. 147
d. Kode Bagi Disertasi Pada sampul luar (kulit luar) disertasi diketikkan kode J.06 pada sudut kanan atas, berjarak 4 cm dari pinggir atas sampul luar (kulit luar) maupun pada halaman judul dalam, dengan huruf Roman tebal, font.12. (Lihat contoh format halaman judul pada lampiran 1).
hlm. 148
BAB IV SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD)
A. MANAJEMEN FASILITAS FISIK 1. Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fakultas Hukum UNPAD dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilangsungkan di beberapa lokasi, yaitu: a) Gedung Utama Fakultas Hukum UNPAD, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung; b) Gedung Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung; c) Sekretariat Bagian-bagian Hukum Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung; d) Gedung Magister Kenotariatan dan Magister Hukum Kesehatan Jl. Cimandiri No. 2 Bandung; e) Gedung Komar Kantaatmadja. (Program Pascasarjana), Jl. Banda No.40 Bandung f) Gedung Biro Bantuan Hukum Jl. Progo No. 17 Bandung; g) Gedung Pendidikan Fakultas Hukum UNPAD Jl. Dago Pojok No. 22 Bandung;
Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Fakultas Hukum saat ini berada di bawah Dekan, yang secara maksimal dipergunakan untuk proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Hukum UNPAD, selain dipergunakan oleh Program S1 dan Program Pascasarjana Fakultas Hukum UNPAD. 2. Ketersediaan dan Kualitas Gedung, Ruang Kuliah, Laboratorium dan Perpustakaan Ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar cukup memadai, karena juga ditunjang dengan ketersediaan ruangan untuk pelaksanaan Moot Court dan Kemahiran Hukum yang sangat ditekankan dengan tujuan untuk memperoleh lulusan yang berkualitas. Gedung Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum UNPAD yang terletak di Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung. Terdiri dari ruangan yang ada antara lain ruang dosen, ruang bimbingan, ruang baca, referensi, administrasi, ruang diskusi. Saat ini kondisi gedung perpustakaan sudah cukup memadai dan baik. Koleksi referensi yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD sekitar 8.300 judul dengan jumlah sekira 33.875 eksemplar. Jasa perpustakaan ini telah dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UNPAD dan juga masyarakat luas.
3. Fasilitas Komputer dan Pendukung Pembelajaran dan Penelitian Dalam rangka menjawab tantangan dan perkembangan teknologi informasi, saat ini Fakultas Hukum UNPAD telah memiliki dan mengembangkan fasilitas komputer yang dimanfaatkan untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. hlm.149
Lebih jauh lagi, untuk proses belajar mengajar dan penelitian telah dikembangkan program e-learning melalui internet dan intranet yang difasilitasi juga melalui keberadaan dan pengembangan laboratorium komputer.
B. MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI 1.
Sistem Informasi Fakultas Hukum UNPAD pada tahun 1996 telah mulai membangun rancangan sistem informasi dengan mengadopsi program yang telah disiapkan oleh Pusat Komputer (PUSKOM) UNPAD, yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses pengelolaan data, yang pada awalnya ditujukan untuk kegiatan akademik, yaitu mempersiapkan data yang berkaitan dengan mahasiswa dan proses belajar mengajar. Kemudian dengan perkembangan yang terjadi di UNPAD mengenai intranet dan internet UNPAD, maka Fakultas Hukum berupaya untuk masuk di dalamnya dengan mempersiapkan infrasturktur jaringan informasi Fakultas Hukum, sehingga data dan informasi dapat diakses langsung oleh mahasiswa dan unit kerja lainnya di lingkungan UNPAD.
Untuk pengisian KRS melalui laman : http://students.unpad.ac.id
hlm. 150
Sistem Informasi Perpustakaan (SIPERPUS) yang ditujukan untuk lebih meningkatkan layanan. Dapat diakses melalui laman : http://lib.fh.unpad.ac.id
2. Pemanfaatan On–Campus Connectivity Devices (Intranet) Dengan lahirnya intranet UNPAD, Fakultas Hukum UNPAD telah mempersiapkan pemanfaatannya secara optimal untuk lebih mempermudah dan mempercepat dalam memberikan data, baik bagi para dosen maupun mahasiswa dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. 3. Pemanfaatan Global Connectivity Devices (Internet) Dengan keberadaan teknologi internet di UNPAD, Fakultas Hukum UNPAD berupaya untuk memanfaatkannya dengan menempatkan situs resmi Fakultas Hukum sehingga informasi yang ingin diperoleh oleh setiap penggunannya dapat diakses langsung. Hal ini tentu lebih mempercepat proses pengambilan data yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun situs resmi Fakultas Hukum UNPAD dapat diakses melalui :
hlm.151
www.fh.unpad.ac.id Email : [email protected]
4. Keberadaan Video Conference (Vicon) bagi kegiatan belajar mengajar Dengan keberadaan Vicon di UNPAD atas kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Fakultas Hukum UNPAD berupaya untuk memanfaatkannya dengan menempatkan Vicon Fakultas Hukum dan bermanfaat bagi kegiatan belajar mengajar serta dapat dipergunakan bagi kegiatan mahasiswa.
hlm. 152
BAB V KERJASAMA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD) Dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran telah melakukan kerjasama dengan berbagai instutusi nasional maupun internasional. Kegiatan kerjasama dikelola langsung di bawah lembaga Dekanat melalui Koordinator Kerjasama yang dibentuk sejak tahun 1998. Tujuan dilaksanakannya kerjasama terutamanya adalah untuk meningkatkan kontribusi dalam pembangunan hukum, peningkatan dan penyediaan sumber daya manusia di bidang hukum. Sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, sumber daya manusia Fakultas Hukum sering berpartisipasi dalam kegiatan berbagai institusi pemerintah maupun non-pemerintah, baik sebagai tenaga ahli, nara sumber, peneliti. Di pihak lain, mitra kerjasama memberikan kontribusinya dalam bentuk antara lain, penyediaan dosen tamu, penelitian bersama, penyelenggaraan seminar / training, dan recruitment lulusan. Dalam bidang penegakan hukum, ahli oleh Pemerintah, Kejaksaan dan Kepolisian, serta masyarakat umum lainnya yang memerlukan dalam perkara di peradilan umum dan Mahkamah Konsititusi. Dalam kegiatan Penelitian terutamanya melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM R.I. memiliki sejarah yang panjang dalam kerjasama dengan Fakultas Hukum Unpad. Pada tahun 2006 telah dilaksanakan kegiatan kerjasama antara lain dengan Sekretriat Jenderal MPR R.I. dalam Sosialiasi Keputusan-Keputusan MPR terutama tentang Perubahan UUD 1945; Sekretariat Wakil Presiden R.I. berupa Focus Group Discussion (FGD) mengenai “Kajian Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura dalam Konteks Kerjasama Hukum Antar Negara (Ekstradisi, Mutual Legal Assistance, dan Transfer of Sentenced Person)”; Departemen Komunikasi dan Informatika R.I. (Depkominfo) berupa Workshop tentang “Perkembangan ICT Terkini dan Perlindungan HKI di Perguruan Tinggi” dan “Proses untuk Beracara di Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Tata Cara Menguji Material (Judicial Review dan Constitutional Review) di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”; BPHN berupa Seminar tentang “Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana”; dan PT. Indosat berupa Seminar tentang “Perlindungan HKI dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia”. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan pula kegiatan kerjasama antara lain dengan organisasi profesi advokat PERADI melalui IKADIN dan AAI untuk pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat; Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) R.I. berupa FGD mengenai “Peran DPD R.I. dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”; dan Kemominfo berupa Diskusi Publik RUU Keterbukaan Informasi Publik. Fakultas Hukum Unpad telah menjalin kerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM R.I. dalam program Rintisan Gelar, yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas tenaga keimigrasian dan pemasyarakatan melalui jenjang pendidikan S1 dan S2. Pada bulan April 2010 kerjasama ini dilanjutkan di bawah Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM dan Rektor Universitas Padjadjaran. Bebagai penelitian bersama juga dilakukan dengan Kementrian Luar Negeri dan Bank Indonesia. Sedangkan untuk bidang pendidikan, kerjasama dengan Kementrian Luar Negeri umumnya dilakukan dengan berbagai kegiatan seminar dan penelitian. Pada tahun 2008, kerjasama yang dilakukan banyak melibatkan pemerintahan daerah, seperti Pemerintah Kota Bandung, PD Kebersihan Pemerintah Kota Bandung, dan PT. Perkebunan Nusantara VIII. Selain itu, dilaksanakan pula Pelatihan Legal Drafting yang diikuti oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Papua. Dalam hal ini peran Fakultas Hukum adalah sebagai pemateri dan instruktur pelatihan. Pada tahun 2009, dilanjutkan kembali kegiatan yang sempat dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu Pendidikan Khusus Profesi Advokat bekerja sama dengan Asosiasi Advokat Indonesia. Kegiatan kerjasama di bidang penelitian yaitu dengan Pemerintah Kota Bandung, PD. Pasar Pemerintah Kota Bandung dan Komisi Yudisial. Kegiatan kerjasama khususnya penelitian ini melibatkan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Pada tahun 2010, selain seminar yang dilakukan dengan berbagai instansi pemerintah, terdapat pula bentuk kerjasama yang berupa penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan di tahun 2010 ini Fakultas Hukum mengadakan kerjasama diantaranya dengan Bank Indonesia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri R.I, dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
hlm.153
Sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan lembaga-lembaga internasional baik dalam bentuk kuliah umum dan pelatihan, misalnya dengan Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC), Komisi Tinggi Untuk Pengungsi (UN High Commission for Refugee/UNHCR) dan Program Pembangunan PBB (UN Development Program/UNDP). Sebelumnya, telah dilakukan kerjasama dengan Raoul Wallenberg Institute (RWI), Swedia, dalam bentuk Book Donation Project, pelatihan bersama untuk tingkat regional ASEAN (South East Asian Human Rights of Women/SEAHUWO), yang berlangsung dari tahun 2002 – 2007. Dalam hal pelatihan (training), Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Universitas Leiden, Universitas Groningen dan Universitas Indonesia dalam program “Building Blocks for the Rule of Law” yang telah dijajaki sejak tahun 2009 untuk dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011. Bidang pelatihan yang dikerjasamakan adalah: hukum perdata, hukum pidana, hukum perburuhan, dan sosio-legal studies. Sejak tahun 2011 Fakultas Hukum Unpad telah mengadakan kerjasama dengan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam pelaksanaan Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual. Pada tahun 2012 Fakultas Hukum Unpad telah menandatangani Momerandum of Understanding (MoU), untuk melaksanakan beberapa jenis kerja sama. Unpad telah menjalin kerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM R.I. dalam program Rintisan Gelar, yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas tenaga keimigrasian dan pemasyarakatan melalui jenjang pendidikan S2 ilmu hukum. Pada bulan April 2010 kerjasama ini dilanjutkan di bawah Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM dan Rektor Universitas Padjadjaran, Pada Tahun 2012 Program studi Magister Ilmu Hukum Khusus untuk konsentrasi Hukum HKI telah dilakukan kerjasama dengan (World Intelectual Property Organization (WIPO) yang bermarkas di Jenewa. Kerjasama dengan WIPO dilakukan dalam bentuk perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpad dengan melibatkan dosen-dosen dari WIPO.
hlm. 154
BAB VI KEMAHASISWAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD)
A. Pola Pengembangan Kemahasiswaan Kegiatan mahasiswa dalam organisasi kemahasiwaan di Fakultas Hukum UNPAD sudah cukup berkembang melalui wadah Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas dan lain-lain. Kegiatan tersebut di antaranya: Padjadjaran Law Fair, Legal Expo, Kampoeng Jazz, Pekan Olah Raga Angkatan, Inaugurasi, Bakti Sosial, Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM), Pelatihan Profesional Hukum (PPH), Workshop, Kompetisi Debat, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Pergelaran Seni dan Kompetisi Moot Court (Peradilan Semu). Fakultas Hukum UNPAD menyediakan sarana pelayanan bantuan baik yang bersifat akademik maupun non-akademik melalui bimbingan konseling yang paling sedikit dilakukan 4 kali dalam satu semester dan atau sesuai kebutuhan yang dilakukan oleh Dosen Wali dan Tim Pelaksana Bimbingan Konseling (TPBK). Konsultasi masalah pribadi dan sosial dilakukan secara khusus oleh TPBK, dikoordinasikan dengan Pembantu Dekan I dan Pembantu Dekan III. Penyediaan kompensasi kepada mahasiswa untuk menunjang kelancaran pendidikannya dilakukan dengan cara: 1. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa melalui pemberian beasiswa. 2. Peningkatan jumlah dan mutu pembinaan kemahasiswaan meliputi: pembinaan minat dan bakat, pembinaan penalaran, pelayanan informasi kesempatan kerja bagi alumni dan mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dalam frekuensi kegiatan kemahasiswaan mengalami peningkatan cukup baik. B. Lembaga Kemahasiswaan 1. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Unpad Tugas Badan Perwakilan Mahasiswa : a) Menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja BEM FH Unpad selama satu tahun kepengurusan dalam melaksanakan GBHK dan Peraturan yang ditetapkan oleh Kongres KM FH Unpad. b) Melakukan audit terhadap laporan keuangan BEM FH Unpad. c) Membentuk Tim Ad Hoc Kongres KM FH Unpad. d) Menyelenggarakan rapat koordinasi antar lembaga kemahasiswaan yang dinaungi Keluarga Mahasiswa FH Unpad minimal setiap 3 bulan sekali. e) Menyelenggarakan rapat koordinasi Ketua Angkatan minimal 4 bulan sekali. f) Menampung dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa FH Unpad. Keanggotaan Badan Perwakilan Mahasiswa a) Anggota BPM FH Unpad adalah perwakilan mahasiswa sebanyak-banyaknya 1:150 berdasarkan asas perimbangan dari masing-masing angkatan. b) Anggota BPM FH Unpad dipilih oleh masing-masing angkatannya melalui pemilihan umum. c) Anggota BPM FH Unpad tidak diperkenankan memegang jabatan pada BEM FH Unpad. d) Anggota BPM FH Unpad dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melanggar AD/ART KM FH Unpad dan peraturan lainnya. 2.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Visi dan Misi Badan Eksekutif Mahasiswa Visi:
:
Misi
:
Membangun, membina dan memberdayagunakan mahasiswa sebagai sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan organisasi dan kepanitiaan. Membentuk kegiatan-kegiatan sebagai proses dalam mencapai tujuan visi PSDMO melalui biro kaderisasi dan biro diklat serta demi mencapai Tri Dharma Perguruan Tinggi hlm.155
Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa a) Leadership Training Camp b) Leader Camp c) LKMM (Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa) d) Pelatihan Profesi Hukum (PPH) e) Workshop dispute solution with litigation or non litigation f) Pelatihan Legal Drafting Kontrak Nasional dan Internasional g) Workshop Suhardiman Sujoyo Ekodiputro Kardono (SSEK) h) Mentoring PIH & PHI i) Padjadjaran Law Fair 1) Lomba Debat tingkat Internal FH Unpad 2) Lomba Karya Tulis Ilmiah Internal FH Unpad 3) Lomba Debat tingkat Nasional 4) Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Nasional j) Seminar Dialog Tokoh Mayarakat k) Seminar “Regenerasi Perjuangan” memperingati hari pahlawan l) Refleksi Akhir Tahun m) Pelatihan Class Action n) Gerakan Aksi dAn advokasI (GRADASI) o) Kajian Rutin p) Publikasi Isu dan Hasil Kajian q) Proker Roadshow Internal UNPAD r) Kunjungan KEMA dan beberapa fakultas di UNPAD s) Roadshow Eksternal UNPAD t) Roasdshow kelembagaan dalam taraf Nasional u) Studi komparatif ke universitas–universitas di wilayah Bandung dan sekitarnya. v) Roadshow lembaga dan Media FH UNPAD w) Aksi Solidaritas HAM x) Student Festival y) Membentuk komunitas minat/hobi dan klub-klub bahasa z) Outbond Mahasiswa 3.
Keluarga Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Unpad (Gamasis) Gamasis menjadi lembaga kemahasiswaan yang berfungsi untuk Mempererat ikatan persaudaraan Islam (Ukhuwah Islamiyah) civitas akademika FH Unpad dan Unpad itu sendiri dalam rangka perbaikan kondisi internal dakwah di FH Unpad untuk dapat melayani civitas akademika FH dengan pelayanan yang dapat dirasakan dalam tercapainya lingkungan FH Unpad yang islami. Program Kerja Gamasis : a) Being Fositif (Mentoring) b) Waduk Darma/TFT c) Ngabojeg (Kajian) d) Pelayanan Ta’jil e) Gorila (Rihlah) f) Kawat (Kajian Akhwat) g) Riweuh (Rihlah Akhwat Yeuh) h) KIPPAS (Kajian Hukum dan Syari’ah Islam) i) Kajian Syari’ah j) FGD Hukum Islam
hlm. 156
4.
Moot Court Society (MCS) Dibentuk sebagai wadah mahasiswa untuk mengikuti lomba peradilan semu nasional dan internasional. Memberikan pelatihan bagaimana cara bersidang di pengadilan baik nasional maupun internasional. Program Kerja MCS : a) Recruitment Day b) Musyawarah Besar (Mubes) yang diadakan tiap tahun c) Pelatihan MCC Nasional dan Internasional. d) MCC Internal Nasional e) MCC Internal Internasional f) MCC Perdata Nasional g) Diskusi Rutin Pidana h) Road Show MCS i) Philip Jessup International Moot Competition by ISIL j) ICRC International Moot Competition k) Willem C.vis International Moot Competition, Hongkong l) International Maritime Law Arbitration Moot Competition by Murdoch University, Australia m) Asia Cup International Moot Competition, Japan
Selama beberapa tahun ini MCS FH Unpad telah meraih prestasi guna mengharumkan nama Universitas Padjadjaran dalam kompetisi peradilan semu tingkat nasional yang diadakan oleh universitas-universitas di Indonesia, antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Juara I Kompetisi Peradilan Semu Nasional Hak Asasi Manusia, ( Unpad ), Bandung Juara III Kompetisi Peradilan Semu Nasional piala Mutiara DjokoSoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2006, Depok. Jaksa Terbaik Kompetisi Peradilan Semu Nasional Anti Money Laundering Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2006, Jakarta. Peringkat 4 Kompetisi Peradilan Semu Nasional Piala Prof.Abdul Kahar Muzakkir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII),2007,Yogyakarta. Penasihat Hukum Terbaik Kompetisi Peradilan Semu Nasional Anti Money Laundering Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2008, Jakarta. Juara II Kompetisi Peradilan Semu Nasional Piala Prof.Abdul Kahar Muzakkir III Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2009, Yogyakarta. Panitera terbaik Kompetisi Peradilan Semu Nasional Piala Prof.Abdul Kahar Muzakkir III Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2009, Yogyakarta. Juara II Kompetisi Peradilan Semu Nasional Universitas Airlangga 2009, Surabaya. 2nd Runner Up dan 2nd Best Memorial Kompetisi Peradilan Semu Nasional Philip C. Jessup 2009, Jakarta. Juara IV National Round International Humanitarian Law Moot Court Competition ICRC Jakarta 2009, Jakarta. 2nd bEst Memorial dan 2nd Best Oralish Kompetisi Peradilan Semu Nasional Cyber Crime Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta 2010, Jakarta Juara I, Hakim, Penasehat Hukum dan Penuntut Umum Terbaik Kompetisi Peradilan Semu Nasional ALSA Universitas Sriwijaya 2010, Palembang. Juara IV Naskah Terbaik Moot Court Competition (MCC) 2011, UNSOED Purwokerto. hlm.157
14. Juara I, Penasehat Hukum Terbaik, Penuntut Hukum Terbaik, Panitera Terbaik, Hakim Terbaik Moot Court Competition (MCC) Abdul Kahar Muzakir 2011, UII Yogyakarta. 15. Juara III, Majelis Hakim Terbaik, Penasehat Hukum Terbaik, Penuntut Umum Terbaik, Panitera Terbaik, Berkas Terbaik Moot Court Competition (MCC) AlSA Piala Mahkamah Agung 2012 yang diselenggarakan di UNHAS Makasar. 16. Juara III, Moot Court Competition (MCC) Piala Mutiara Djokosoetono 2012, UI, Jakarta. 17. Juara I, Moot Court Competition (MCC) Piala Franseda 2012 Universitas Atma Jaya, Jakarta. Serta prestasi dalam International Moot Court, antara lain: 1. 2.
1st Winner ICRC Moot Court Competition National Round 2006, Jakarta. 2nd Best Memorial International Maritime Law Arbitration Moot Competition 2008, PerthAustralia. 3. Team Achievement Award International Maritime Law Arbitration Moot Competition 2008, Perth - Australia. 4. 2nd Runner Up Phillip C. Jessup Moot Court Competition National Round 2008, Jakarta. 5. 2nd Best Memorial Phhillip C. Jessup Moot Court Competition National Round 2008, Jakarta 6. 2nd Runner Up Phillip C . Jessup Moot Court Competition National Round 2009, Jakarta 7. 2nd best Memorial Phillip C. Jessip Moot Court Competition National Round 2009, Jakarta 8. Best Speaker Achievement Award, International Maritime Law Arbitration Moot 2009, Brisbane, Australia 9. 1st Winner Asia Cup Moot Court Competition National Round, 2009. 10. 3rd Best Memorial Asia Cup Moot Court Competition 2009, Japan. 11. 2nd Best Memorial Phillip C Jessup Moot Court Competition National Round 2010, Jakarta 12. 2nd Best Oralist Phillip C. Jessup Moot Court Competition National Round 2010, Jakarta.
5.
Vonis Dibentuk sebagai wadah kegiatan jurnalistik pers mahasiswa Fakultas Hukum Unpad wadah penyaluran dan pembinaan penalaran dan keilmuan, seni dan sastra, minat dan bakat, serta kreatifitas dan inovasi mahasiswa Fakultas Hukum Unpad, wadah menumbuhkembangkan potensi diri mahasiswa Fakultas Hukum Unpad kearah pembentukan integritas kepribadian yang mandiri, kritis, ilmiah, demokratis dan religius, wadah menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Tujuan Pembentukan : a) mengembangkan kemampuan jurnalistik mahasiswa Fakultas Hukum Unpad sebagai salah satu fungsi kontrol kritis mahasiswa terhadap lingkungannya. b) mendinamiskan suasana kehidupan ilmiah dalam segala dimensinya di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. c) membentuk mahasiswa Fakultas Hukum Unpad yang berkepribadian, mandiri, kritis, ilmiah, demokrasi dan religius. d) membantu proses pendidikan hukum dan proses penyadaran hukum di lingkungan Fakultas Hukum Unpad pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
hlm. 158
6.
Asian Law Students’ Association Local Chapter Padjadjaran University (ALSA) Dibentuk sebagai wadah kegiatan mahasiswa Fakultas Hukum dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dan mengadakan kerjasama dengan fakultas hukum lainnya di Indonesia dan fakultas hukum di kawasan Asia. Kegiatan ALSA : a. Musyawarah Nasional ALSA Indonesia b. Laporan perkembangan acara ALSA nasional. c. Laporan kegiatan acara ALSA Internasional. d. Outward bound. e. Seminar & Workshop Nasional. f. National Moot Court Competition. g. Alsa Camp. h. English Days. i. Workshop.
7.
Olahraga Dibentuk sebagai wadah kegiatan olah raga di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran untuk menyalurkan bakat dan minat mahasiswa dalam olah raga. Adapun kegiatannya antara lain : a. Latihan Futsal b. Latihan Basket c. Latihan Bulutangkis d. Geologi Cup e. UBL Cup f. FORSI g. Trisakti Cup
8.
Kelompok Studi Hukum (KSH) Pada tanggal 1 maret 2006 hari itu menjadi hari yang paling monumental bagi KSH, karena pada hari itu KSH terlahir, sejak saat terbetuknya UKM KSH. UKM KSH adalah mengadakan seminar nasional mengenai hak anak UKM KSH ini bertujuan untuk maju bersama dalam akademik. Kita selalu mengadakan kajian untuk menambah pengetahuan mengenai mata kuliah yang diajarkan ataupun permasalahan yang terjadi. Dan setiap anggota KSH yang telah mendapatka nilai IPK-nya setiap semesternya akan, diadakan evaluasi, apakah prestasinya menurun atau tidak apabila ada IPK anggota yang kurang seluruh anggota membantu dalam hal belajar bersama, karena motto KSH maju bersama mencapai tujuan bersama. Adapun program-program yang kami laksanakan adalah : 1. Kajian rutin setiap minggunya; 2. Seminar ataupun diskusi ilmiah; 3. Bakti sosial, dsb. Kepengurusan KSH terdapat beberapa divisi yaitu: 1. Divisi penelitian dan pengembangan a. Biro penelitian dan pengembangan b. Biro penelitian dan pengembangan anggota 2. Divisi pendidikan dan kajian a. Biro hukum publik b. Biro hukum privat 3. Divisi media dan informasi a. Biro mading b. Biro buletin 4. Divisi Humas hlm.159
5. Divisi Danus 9.
Sarikat Seni Facultei Des Recht (SSFDR) SSFdR merupakan salah satu dari sekian banyak UKMF yang ada di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang bergerak di bidang kesenian dengan bermacam – macam divisi di dalamnya. SSFdR berdiri karena banyak dari mahasiswa Fakultas Hukum yang memiliki bakat dan keinginan untuk berkarya seni dan mempelajari seni baik itu seni musik, teater, sastra, tari, film dan fotografi, entah bakat itu nantinya akan digunakan hanya sebagai hobi atau serius untuk dijadikan pekerjaan alternatif selain pekerjaan – pekerjaan yang berhubungan dengan bidang hukum. SSFdR berdiri untuk mewadahi bakat dan keinginan seni dari mahasiswa – mahasiswi Fakultas Hukum Unpad tersebut, oleh karena itu, SSFdR memiliki lima divisi seni yang mungkin suatu saat dapat bertambah apabila muncul bakat atau keahlian seni baru yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Hukum Unpad yaitu: a. Divisi Musik. Seni Musik tersedia bagi mahasiswa yang tertarik, berbakat dan memiliki keahlian dalam memainkan alat – alat musik baik gitar, bass, keyboard, drum, dan lain-lain. Setiap dua (2) minggu sekali diadakan latihan bersama di studio musik dan setiap dua (2) bulan sekali di adakan pagelaran musik baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Band – band terdapat di SSFdR sering tampil untuk menghibur di berbagai acara baik mulai inagurasi, festival musik, seminar dan lain- lain. b. Divisi Teater Bagi mahasiswa yang memiliki bakat, tertarik atau memiliki keahlian dalam berakting, dapat mengikuti divisi teater. Divisi teater melakukan latihan seminggu sekali dilatih oleh alumni, senior dan pemain teater dari kelompok teater besar. c. Divisi Film dan Fotografi Divisi Film dan Fotografi mewadahi bagi mahasiswa yang memiliki bakat atau mempunyai keahlian dalam menggunakan kamera yang digunakan untuk fotografi maupun film. Setiap dua (2) minggu sekali, melakukan hunting foto bersama dan dalam 1 tahun sekali membuat minimal satu (1) buah film yang akan dipertunjukkan di depan umum maupun festival film. d. Divisi Tari Divisi Tari sementara ini memiliki 2 subdivisi yaitu tari moderen dan tari saman. Divisi tari dapat menjadi wadah bagi mahasiswa atau mahasiswi yang tertarik didalam seni gerak atau tarian. Latihan diadakan satu (1) minggu sekali. e. Divisi Sastra Mahasiswa yang memiliki bakat, tertarik atau keahlian di seni tulis berupa puisi, cerpen, scenario teater, artikel dapat disalurkan melalui divisi sastra yang akan ditampilkan diberbagai acara maupun media, seperti scenario yang ditulis akan dipertunjukkan oleh divisi teater.
10. Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK FH UNPAD) Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK FH UNPAD) adalah sebuah wadah mahasiswa Kristen yang pembentukannya diprakarsai oleh mahasiswa Kristen FH UNPAD yang memiliki kerinduan untuk menghimpun sesama mahasiswa Kristen dalam satu pelayanan di dalam lingkungan kampus, serta menjalin hubungan pelayanan dengan Persekutuan Mahasiswa Kristen dan Lembaga-Lembaga Kristen lainnya yang berada di Bandung dan sekitarnya. PMK FH UNPAD mempunyai visi dalam menciptakan mahasiswa Kristen yang beriman, berpengetahuan, dan berhikmat serta menumbuhkembangkan tali persaudaraan antara mahasiswa Kristen FH UNPAD dengan melibatkan partisipasi intelektual dan kepedulian sosial sebagai anggota civitas akademika Universitas Padjadjaran dan masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. 11. Mapanjala Dibentuk sebagai wadah kegiatan pencinta alam di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran untuk menyalurkan bakat dan minat mahasiswa dalam kegiatan pencinta alam. Adapun kegiatannya antara lain : hlm. 160
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Oprec Pengenalan gunung hutan Simulasi gunung hutan Pelatihan Dasar Ekspedisi Pendakian bersama Pelatihan Medik Pelatihan Rock Climbing Pelatihan Arung Jeram
12. PLEADS Dibentuk sebagai wadah mahasiswa untuk mengikuti berbagai lomba debat nasional dan internasional. Memberikan pelatihan bagaimana cara berbicara, berargumentasi dan mengemukakan pendapat dalam suatu kompetisi. Program kerjanya antara lain : a. Mengikuti Asirlangga Law Fair b. Mengikuti Lomba Debat Piala Soediman Kartohadiprodjo c. Justice Fair d. Padjadjaran Lawyer Club e. Penelitian f. Bakti Pleads g. Seminar h. Simposium i. Jurnal Ilmiah Prestasi PLEADS antara lain : a. Juara I, Best Oralis, Lomba debat Hukum Piala Sudirman Karthodiprojo 2011, UNPAR, Bandung. b. Juara I Tingkat Regional Jawa Barat dan Banten Lomba Debat Hukum Piala Mahkamah Konstitusi 2012, Unpad, Bandung. c. Juara I, lomba Debat Hukum Piala Dr. Mochtar Riady 2012, UPH, Jakarta. d. Juara I, lomba Legislatif Drafting 2012, UNPAR, Bandung. e. Juara I, lomba Debat Hukum Agraria Piala Prof. Boedi Harsono 2012, FH Univeristas Trisakti, Jakarta. f. Juara I, Lomba Kompetisi Debat Hukum Nasional Brawijaya Law Fair 2012, FH Unibraw, Malang.
hlm.161
