Kata Pengantar. Bab IV Penutup. i Daftar Isi

Daftar isi Kata Pengantar |i Daftar Isi | ii Bab I |1 Pendahuluan Latar Belakang |1 Fungsi dan Tugas Ombudsman RI |2 Wewenang Ombudsman RI |2 Organisasi dan Sumber Daya Manusia | 4 Bab II Rencana Kinerja

|6

Bab III Akuntabilitas Kinerja Ombudsman RI

|7

Capaian Kinerja Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6

|8 |8 | 13 | 15 | 17 | 28 | 30

Bab IV Penutup

| 32

|8

|21

|13

|29

|16

|31 ii | LAKIP Ombudsman Republik Indonesia

1.1

Latar Belakang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Pelayanan publik, yang diselengarakan atau dibiayai negara harus dapat memenuhi harapan dan tuntutan warga negara dan penduduk. Sebagaimana dicantumkan dalam Jalan Perubahan Jokowi-JK untuk Rakyat Indonesia. Sebagai perwujudan Jalan Perubahan tersebut, Presiden merumuskan program prioritas dalam Nawa Cita. Ombudsman RI mendukung pencapaian Nawa ke-2 dari Nawa Cita, yaitu "membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman RI) mendorong pempercepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Setelah 6 (enam) tahun sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diberlakukan, efektivitas pelaksanaannya perlu dikaji kembali berdasarkan filosofi pembentukannya, yaitu: · Pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan

perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh ketidaksiapan untuk mengantisipasi transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai kebijakan pembangunan yang kompleks. Padahal, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. · Konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia belum dapat diterapkan sehingga masyarakat belum memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. · Peran dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, sepadan dengan survei dan penghargaan dari beberapa lembaga yang menunjukkan penyelenggaraan pelayanan publik masih terus berkembang untuk memenuhi sesuai harapan masyarakat, antara lain: · Publikasi World Bank tentang Ease of Doing Business (2015) yang dilansir International Finance Corporation (IFC), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-109, atau membaik 5 peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terkait dengan kemudahan memulai usaha (prosedur, waktu, biaya, dan pembayaran kebutuhan modal nominal). Posisi Indonesia dalam daftar tersebut diantara Kenya dan Honduras. · Tranparency International Indonesia (TII) meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi 2015. Hasilnya: Indonesia belum maksimal memberantas korupsi. 1 | LAKIP Ombudsman Republik Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

Survei CPI tahun 2015 ini dilakukan terhadap 175 negara di dunia. Indonesia memiliki skor CPI 36 dengan peringkat 88. Terjadi kenaikan 19 peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, dengan skor 36 artinya komitmen berantas korupsi di Indonesia masih rendah. · Peringkat 2 di wilayah Asia Pasifik pada United Nations Public Service Awards (UNSPA) 2015 pada masing masing kategori “Impoving the Delivery of Public Service” dan “Promoting Whole of Government Approaches in The Information Age”. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam rangka pengembangan dan inovasi dalam pelayanan publik · Penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dilaksanakan Ombudsman RI, dengan hasil kepatuhan masih rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, fungsi dan tugas Ombudsman RI makin meningkat dan kompleks. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Ombudsman RI melaksanakan program strategis meliputi: - meningkatnya Instansi Pemerintah yang memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan; - terwujudnya integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan nasional; - efektivitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atas pelayanan Publik; - meningkatnya kepatuhan K/L/D terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; - terwujudnya perbaikan kebijakan pelayanan publik; - meningkatnya partisipasi publik; - meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pusat dan perwakilan Ombudsman RI; dan - meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI. Pelaksanaan program/kegiatan selengkapnya (target, realiasi, dan persentase capaian) dipaparkan dalam LAKIP berikut. LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban dan instrumen evaluasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI dan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja tahun yang akan datang agar kualitas pengawasan pelayanan publik makin efektif, efisien, dan berkeadilan. 1.2 Fungsi dan Tugas Ombudsman RI 1.2.1 Fungsi Fungsi Ombudsman RI berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 1.2.2 Tugas Sebagaimana mandat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman RI mempunyai tugas: a. b.

menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; melakukan pemeriksaaan substansi atas laporan; 2 | LAKIP Ombudsman Republik Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

c. d. e. f. g. h.

menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman RI; melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; membangun jaringan kerja; melakukan upaya pencegahan maladminsirasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Sebagai pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang, wewenang Ombudsman RI dinamis (makin luas dan kuat), antara lain: a. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, wewenang Ombudsman RI makin luas termasuk pengawasan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. untuk menyelesaikan ganti rugi Ombudsman RI melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus (Pasal 50). b. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang Ombudsman RI makin kuat. Berdasarkan Pasal 351: Kepala Daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. 1.2.3 Wewenang Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman RI memiliki wewenang: a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman RI; b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan; c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor; d. melakukan pemanggilan pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan; e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; f. membuat Rekomendasi untuk penyelesaian laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Selain wewenang tersebut, Ombudsman RI juga berwenang (sebagai pelaksanaan Pasal 8 ayat (2): a. menyampaikan saran kepada Presiden, Kepala Daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; dan b. menyampaikan saran kepada DPR dan/atau Presiden, DPRD dan/atau Kepala Daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi. 3 | LAKIP Ombudsman Republik Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

1.3

Organisasi dan Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, struktur organisasi Ombudsman RI terdiri atas: a. Ombudsman. b. Perwakilan Ombudsman. c. Asisten Ombudsman. d. Sekretariat Jenderal. Menurut Peraturan Ombudsman Nomor 18 Tahun 2015, struktur organisasi Ombudsman RI sebagai berikut:

Struktur organisasi tersebut belum dilaksanakan secara efektif karena belum dilakukan pengisian jabatan. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 2/ORI-SEKJEN-PR/IX/2010, Sekretariat Jenderal terdiri atas : a. Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pembinaan organisasi, dan pengawasan internal, serta pelayanan administrasi kerjasama di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. b. Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan, yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelayanan hukum, hubungan masyarakat, pelayanan pelaporan, dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi. c. Biro Umum, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Ombudsman RI didukung sumber daya manusia/pegawai sejumlah 533 orang yang terdiri atas Pimpinan Ombudsman, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Perwakilan, Asisten, dan pegawai tidak tetap. Komposisi sumber daya manusia Ombudsman RI disajikan pada grafik dan tabel berikut :

4 | LAKIP Ombudsman Republik Indonesia

BAB I PENDAHULUAN


2.1. Penetapan Kinerja Dalam rangka pengukuran kinerja atas program dan outcome yang dihasilkan, Ombudsman RI telah menetapkan program yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, dan target. Tahun 2015, rencana kinerja program yang ditetapkan sebagai berikut:

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

1. Meningkatnya Instansi Pemerintah yang memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan

1. % Instansi Pemerintah yang memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan

15%

2. Terwujudnya Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional

2. % Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional

12%

3. Efektivitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik

4. Meningkatnya kepatuhan K/L/ Pemda dengan atas Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5. Terwujudnya perbaikan kebijakan pelayanan publik 6. Meningkatnya partisipasi publik

3. % Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik yang selesai ditindaklanjuti 4. % K/L/Pemda dengan Tingkat Kepatuhan tinggi atas Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

20%

Kementerian

70%

Lembaga

25%

Provinsi

60%

Kabupaten/Kota

10%

5. Jumlah Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik. 6. Jumlah partisipasi publik (lembaga swadaya masyarakat dan atau perguruan tinggi dan atau individu).

22 22


3.1. Analisis Kinerja Sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan, Ombudsman RI berupaya sungguh-sungguh untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tabel berikut disajikan capaian kinerja organisasi yang mendasarkan pada capaian masing-masing sasaran strategis unit substansi. Tabel Sasaran dan Indikator

SASARAN

INDIKATOR

1. Meningkatnya Instansi 1. % Instansi Pemerintah Pemerintah yang yang memiliki Unit memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan Pengelolaan Pengaduan 2. Terwujudnya Integrasi 2. % Integrasi Sistem Sistem Pengelolaan Pengelolaan Pengaduan Pengaduan Nasional Nasional 3. % Pengaduan 3. Efektivitas Penyelesaian Masyarakat atas Pengaduan Masyarakat Pelayanan Publik yang atas Pelayanan Publik selesai ditindaklanjuti 4. % K/L/Pemda dengan Tingkat Kepatuhan atas Pelaksanaan UU Nomor 4. Meningkatnya kepatuhan 25 Tahun 2009 tentang K/L/ Pemda dengan atas Pelayanan Publik Pelaksanaan UU Nomor o Kementerian 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik o Lembaga o Provinsi o Kabupaten/Kota 5. Terwujudnya perbaikan 5. Jumlah Perbaikan kebijakan pelayanan Kebijakan Pelayanan publik Publik. 6. Jumlah partisipasi publik (lembaga swadaya 6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan atau publik perguruan tinggi dan atau individu).

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

15%

29,39%

195,93%

12%

15,41%

128,41%

20%

48,93%

244,60%

70%

27,27%

38,95%

25%

20%

80%

60%

9,09%

15,15%

10%

5,26%

52,6%

22

15

68,18%

22

8

36,36%


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA OMBUDSMAN RI

3.2. Capaian Kinerja 3.2.1. Sasaran 1: Meningkatnya Instansi Pemerintah Yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan. Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik mempunyai tekad untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tujuan berbangsa dan bernegara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketertinggalan kualitas pelayanan publik pasti akan menghambat percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat dan sekaligus merendahkan daya saing investasi di Indonesia. Kualitas Pelayanan Publik antara lain ditandai dengan pemenuhan kewajiban bagi penyelenggara layanan untuk membentuk Unit Pengelolaan Pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten sebagai pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Ketersediaan Unit Pengelolaan Pengaduan harus menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses pengguna layanan publik melalui telepon, email, fax, sms dll. Pada tahun 2015, jumlah Unit Pengelolaan Pengaduan sebagai berikut: Kementerian, dibentuk pada 22 dari 34 Kementerian atau 64,70%; Lembaga, dibentuk pada 15 dari 60 Lembaga atau 25,00%; Pemerintah Provinsi, dibentuk pada 33 dari 34 Pemprov 97,05%; Pemerintah Kota dan Kabupaten, dibentuk pada 114 dari 508 Pemda atau 22,44%. Secara total ketersediaan Unit Pengelolaan berjumlah 184 dari 626 Instansi atau 29,39%. Capaian pada tahun 2015 ini sebesar 195,93%. Grafis 3.1 Instansi Pemerintah yang memiliki unit pengelolaan pengaduan



Tabel 3.2 Kementerian yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan No

Kementerian

No

Kementerian

1 2

Kementerian Kesehatan RI Kementerian Perindustrian RI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI

12 13

4

Kementerian Perdagangan RI

15

5

Kementerian Pertanian RI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kementerian Dalam Negeri RI Kementerian Perhubungan RI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

16

Kementerian Ketenagakerjaan RI Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI Kementerian Luar Negeri RI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Kementerian Pertahanan RI Kementerian Agama RI Kementerian Sosial RI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

3

6 7 8 9 10 11

14

17 18 19 20 21 22

Tabel 3.3 Lembaga yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan No

Lembaga

No

Lembaga

1

Badan Koordinasi Penanaman Modal

9

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

2

10

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

11

Konsil Kedokteran Indonesia

4

Badan Pusat Statistik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional

12

5

Kepolisian Republik Indonesia

13

Badan Standardisasi Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

6

Badan Pengawas Obat dan Makanan

14

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

15

Badan Narkotika Nasional

3

7 8

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Perpustakaan Nasional Republik Indonesia



Tabel 3.4 Pemerintah Provinsi yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan No

Provinsi

No

Provinsi

1

Provinsi Sulawesi Selatan

18

Provinsi Kep. Bangka Belitung

2

Provinsi Jawa Timur

19

Provinsi Jawa Barat

3

Provinsi Kalimantan Selatan

20

Provinsi D.I Yogyakarta

4

Provinsi Bali

21

Provinsi Sulawesi Tenggara

5

Provinsi Sumatera Utara

22

Provinsi Maluku

6

Provinsi Kalimantan Barat

23

Provinsi Kalimantan Tengah

7

Provinsi Sumatera Selatan

24

Provinsi Papua

8

Provinsi Lampung

25

Provinsi Sulawesi Tengah

9

Provinsi Kepulauan Riau

26

Provinsi Jambi

10

Provinsi Nusa Tenggara Barat

27

Provinsi Bengkulu

11

Provinsi Kalimantan Timur

28

Provinsi Nusa Tenggara Timur

12

Povinsi Sumatera Barat

29

Provinsi Banten

13

Provinsi Aceh

30

Provinsi Sulawesi Barat

14

Provinsi Sulawesi Utara

31

Provinsi Maluku Utara

15

Provinsi Jawa Tengah

32

Provinsi Gorontalo

16

Provinsi DKI Jakarta

33

Provinsi Papua Barat

17

Provinsi Riau



Tabel 3.5 Pemerintah Kabupaten yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan No 1 2

Kabupaten Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Deli Serdang

No 17 18

3

Kabupaten Tanah Laut

19

4

Kabupaten Karangasem

20

5

Kabupaten Lahat

21

6

Kabupaten Gianyar

22

7

Kabupaten Aceh Tengah

23

8

Kabupaten Majalengka

9 10

Kabupaten Badung Kabupaten Batang

24 25 26

11

Kabupaten Kapuas

27

12

Kabupaten Langkat

28

13

Kabupaten Kediri

29

14 15 16

Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Banjar Kabupaten Kudus

30 31 32

Kabupaten Kabupaten Konawe Kabupaten Kupang Kabupaten Kerinci Kabupaten Temangg ung Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Bombana Kabupaten Dairi Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Banyumas Kabupaten Tanggamus Kabupaten Buru Kabupaten Tangerang Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Mukomuko Kabupaten Lebong Kabupaten Dogiyai

No 33 34 35

Kabupaten Kabupaten Agam Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Minahasa Tenggara

No 49 50

Kabupaten Kabupaten Jayapura Kabupaten Konawe Selatan

51

Kabupaten Keerom

36

Kabupaten Bintan

52

Kabupaten Garut

37

Kabupaten Pulang Pisau

53

Kabupaten Bone

54

Kabupaten Timor Tengah Utara

55

Kabupaten Berau

56

Kabupaten Polewali Mandar

38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48

Kabupaten Mempawah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Sumbawa Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Donggala Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pinrang Kabupaten Pasuruan

57 58 59 60

Kabupaten Mamuju Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Maluku Tengah

61

Kabupaten Majene

61

Kabupaten Boalemo

63

Kabupaten Sigi

64

Kabupaten Lombok Utara



Tabel 3.6 Pemerintah Kota yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan No

Kota

No

Kota

No

1

14

Kota Banda Aceh

27

15

Kota Palembang

28

3

Kota Pontianak Kota Lubuk Linggau Kota Yogyakarta

16

Kota Jayapura

4

Kota Bandung

17

5

Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin

7

Kota

No

Kota

40

Kota Samarinda

41

Kota Bima

29

Kota Metro Kota Pekanbaru Kota Bitung

42

Kota Ambon

30

Kota Jambi

43

18

Kota Prabumulih

31

Kota Blitar

44

19

Kota Padang

32

Kota Ternate

45

Kota Makassar Kota Palangka Raya Kota Serang Kota Padang Panjang

Kota Surabaya

20

Kota Pangkal Pinang

33

Kota Kupang

46

Kota Bengkulu

8

Kota Manado

21

Kota Malang

34

Kota Dumai

47

Kota Tanjung Pinang

9

Kota Denpasar

22

Kota Batam

35

48

Kota Cilegon

10

Kota Bandar Lampung

23

Kota Tarakan

36

49

Kota Palopo

11

Kota Semarang

24

Kota Balikpapan

37

50

Kota Gorontalo

12

Kota Mataram

25

Kota Palu

38

13

Kota Medan

26

Kota Kendari

39

2

6

Kota Kotamobagu Kota Sukabumi Kota Singkawang Kota Surakarta Kota Bogor



3.2.2.

Sasaran 2: Terwujudnya Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Unit Pengelola Pengaduan dan mengintegrasikan dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. SP4N adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat secara mudah mendapatkan akses menyampaikan pengaduan pelayanan publik. Pada tahun 2015, telah diintegrasikan 91 unit pengelolaan pengaduan yang tersebar di seluruh Indonesia (kementerian/lembaga/ pemerintah daerah) atau 15,41% dari total K/L/P. 98 unit yang telah diintegrasikan terdiri dari : 34 dari 34 kementerian atau 100% 44 dari 60 lembaga atau 73,33% 9 dari 34 Provinsi atau 26,47% 1 dari 93 kota atau 1,07% yaitu Kota Bandung 3 dari 415 Kabupaten atau 0,72% yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Parigi Moutong. Jumlah K/L/Pemda adalah 626; terdiri atas kementerian: 34; lembaga: 60; pemerintah daerah: 542 (Provinsi: 34; Kabupaten: 415; Kota: 93). Dengan demikian realisasi: 91/626x100%= 14,53% (Capaian kinerja: 121,08%). -

Beberapa Kementerian/Lembaga tidak memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan sendiri sehingga Unit Pengelolaan Pengaduannya langsung tergabung dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Grafis 3.2 Persentase Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional



Tabel 3.7 Unit pengelola pengaduan lembaga yang telah terintegrasi dengan SP4N No.

No.

Lembaga

1 2 3

Kepolisian Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara Kantor Staf Presiden

23 24 25

4

Mahkamah Agung

26

5 6 7 8

Kejaksaan Agung Republik Indonesia 27 Otoritas Jasa Keuangan 28 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 29 Bank Indonesia 30 Badan Nasional Penempatan dan 31 Lembaga Ketahanan Nasional Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan Pengawas Obat dan Makanan 32 Lembaga Administrasi Negara Badan Koordinasi Penanaman Modal 33 Arsip Nasional Republik Indonesia (BKPM) Mabes TNI 34 Badan Informasi Geospasial Lembaga Kebijakan Pengadaan 35 Dewan Pertimbangan Presiden Barang/Jasa Pemerintah Badan Narkotika Nasional 36 Badan Nasional Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi 37 Badan Intelijen Negara Ombudsman Republik Indonesia 38 Badan SAR Nasional Badan Pengawasan Keuangan dan 39 Badan Keamanan Laut Pembangunan Badan Pusat Statistik 40 Dewan Jaminan Sosial Nasional Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 41 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bumi Badan Kependudukan dan Keluarga 42 Badan Ekonomi Kreatif Berencana Nasional Badan Meteorologi Klimatologi dan 43 LPP Radio Republik Indonesia Geofisika Badan Nasional Penanggulangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa 44 Terorisme Nasional Tabel 3.8 Unit pengelola pengaduan Provinsi yang telah terintegrasi dengan SP4N

9 10 11 12 13 rs\ b

Lembaga

14 15 16 17 18 19 20 21 22

No.

Provinsi

No.

Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Lembaga Sandi Negara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Badan Standardisasi Nasional Lembaga Sensor Film LPP Televisi Republik Indonesia Mahkamah Konstitusi

1

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

6

2

Pemerintah Provinsi Aceh

7

Provinsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemerintah Provinsi Jawa Barat

3

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

8

Pemerintah Provinsi Bali

4 5

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta

9

Pemerintah Provinsi Lampung 14 | LAKIP Ombudsman Republik Indonesia


3.2.3. Sasaran 3: Efektivitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik. Kegiatan Penyelesaian Laporan, adalah menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan atas dugaan maladministrasi yang diterima Ombudsman RI. Akses masyarakat kepada Ombudsman RI untuk keperluan melapor, konsultasi, mengantar surat, permintaan data guna penelitian skripsi, menghadiri undangan atau bertanya fungsi dan peran dari Ombudsman RI. Peningkatan akses masyarakat tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada Ombudsman RI. Aspek pelayanan merupakan bagian integral dan strategis bagi pengembangan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan. Untuk itu, kualitas pelayanan publik merupakan salah satu parameter keberhasilan birokrasi. Pelayanan yang berkualitas merupakan harapan masyarakat karena pelayanan merupakan hak yang harus diperolehnya. Kesadaran masyarakat terhadap hak untuk memperoleh pelayanan yang baik salah satunya diwujudkan dalam penyampaian akses ke Ombudsman RI. Kegiatan Penyelesaian Laporan meliputi kegiatan investigasi, monitoring, mediasi/konsilitasi, dan ajudikasi khusus untuk menindaklanjuti laporan yang ditangani oleh Pusat dan Perwakilan. Sampai dengan saat ini penyelesaian pengaduan melalui ajudikasi khusus belum dapat dilaksanakan karena belum ditetapkan Peraturan Pemeritah tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi sebagai pelaksanaaan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sebagai persiapan pelaksanaan ajudikasi khusus, telah dibangun ruang Ajudikasi Khusus dan dilakukan diseminasi pelaksanaan ajudikasi khusus. Tren laporan masyarakat sebagai berikut: Grafik Penyelesaian pengaduan masyarakat



Peningkatan laporan masyarakat tersebut menunjukkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi makin meningkat, sehingga responsi Ombudsman RI untuk menindaklanjuti merupakan suatu keharusan. Pada tahun 2015, jumlah laporan pengaduan masyarakat sebanyak 6.859 atau naik sebanyak 2,72% dari jumlah laporan pengaduan masyarakat tahun sebelumnya yang berjumlah 6.679 laporan. Dari jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI, yang bukan wewenang Ombudsman RI sejumlah 46 laporan atau 0,67% dan Laporan yang tidak memenuhi syarat formil sejumlah 14 laporan atau 0,20%. Laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan namun belum ada Berita Acara Serah Terima sebanyak 446 laporan atau 6,50%, sedangkan Laporan pengaduan masyarakat yang telah selesai dan sudah ada Berita Acara Serah Terima atau yang biasa disebut dengan Laporan Ditutup berjumlah 3.356 Laporan atau 48,93% dari total laporan di tahun 2015. Dengan demikian persentase capaian kinerja di tahun 2015 adalah Tabel Tindak Lanjut Laporan Masyarakat No. 1 2 3 4 5 6 7

Tindak Lanjut Bukan Wewenang Laporan Ditutup Laporan telah diselesaikan Menunggu Data Tambahan/Lanjutan dari Pelapor Menunggu Tanggapan Terlapor Proses Internal Tidak Memenuhi Syarat Formil TOTAL

Jumlah 46 3.356 446

% 0,67% 48,93% 6,50%

218

3,18%

943 1836 14 6.859

13,75% 26,77% 0,20% 100,00%

Grafis 3 Persentase pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang selesai ditindaklanjuti



3.2.4. Sasaran 4: Meningkatnya Kepatuhan K/L/Pemda Terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian kepatuhan sangat penting, karena penyediaan komponen standar pelayanan dapat mencegah maladministrasi dan mencegah perilaku koruptif. Dengan pemenuhan komponen standar pelayanan, memenuhi aspek keterbukaan dan transparansi. Masyarakat dapat secara jelas mengetahui biaya yang harus dibayar, jangka waktu penyelesaian, persyarakat yang harus dipenuhi sehingga menutup potensi penyimpangan oleh pelaksana. Dengan demikian penilaian kepatuhan ini mendukung pencegahan korupsi nasional. Ombudsman RI melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019. Hasil penilaian dikategorikan ke dalam zonasi (hijau, kuning, merah). Dalam rangka memberdayakan masyarakat, Ombudsman RI melibatkan masyarakat untuk melakukan penilaian baik sebagai enumerator maupun melalui program aplikasi ASIK. ASIK memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk secara aktif melakukan penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di suatu instansi. Dalam melakukan penilaian kepatuhan ada perbedaan antara penilaian di tahun 20132014 dengan di tahun 2015, adapun perbedaannya tertera dalam tabel dibawah ini. Tabel Perbedaan Penilaian Kepatuhan tahun 2013-2014 dengan tahun 2015 No.

1

2

URAIAN

Primary Sampling Unit (PSU)

Tahun 2013-2014

Tahun 2015

Keterangan

Sampel yang diambil merupakan unit Sampel diambil langsung kepada pelayanan publik produk layanan dengan memperhatikan produk layanan

Pelayanan yang diberikan oleh SKPD

Sampel pada Pemda diambil sebanyak 5 (lima) prduk pelayanan di setiap bidang.

Kementerian di breakdown per UPP

Sampel pada Kementerian / Lembaga dilakukan kepada UPP/ Satuan Kerja dengan ketentuan kementerian yang memiliki UPP >5 maka diambil 5 (lima) UPP, sedangkan kementerian yang memiliki UPP ≤5 maka diambil semua.

Penentuan Jumlah Sampel



No.

URAIAN

3

Tahapan Pengambilan Sampling

4

Lainnya

Tahun 2013-2014

Tahun 2015

Pemerintahan Daerah (Kabupaten/ Kota/ Provinsi) di breakdown ke Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan (Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Provinsi) di breakdown ke tingkat Daerah/ Bidang SKPD di breakdown (dengan mengacu pada UU ke tingkat unit Pemerintahan pelayanan publik Daerah) di breakdown langsung ke produk layanan per bidang

Keterangan Generalisasi tidak bisa diterapkan pada tingkat dinas/SKPD hanya bisa di generalisasi pada tingkat Pemerintah Daerah Setempat. Sehingga untuk tahun 2015, sertifikat kepatuhan tinggi diberikan kepada Pemda, bukan SKPD nya.

Penentuan sampel di Generalisasi tidak Kementerian/ Lembaga dilakukan bisa diterapkan pada tingkat Ditjen/ Deputi/ dalam 2 tahap : UPP, hanya bisa di Melakukan generalisasi pada Kementerian/ konfirmasi data tingkat Lembaga di melalui pendataan Kementerian/Lemb breakdown ke tingkat UPP pada seluruh aga. Sehingga untuk Unit Pelayanan kementerian/ tahun 2015, sertifikat Publik (UPP) Lembaga kepatuhan tinggi diberikan kepada Ditetapkan sampel Kementerian/ melalui data UPP Lembaga, bukan UPP yang disampaikan nya. oleh Kementerian/ Lembaga Pada Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. Pasal 1 ayat (1) Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan (produk layanan)



Untuk melakukan penelitian, variabel tersebut dioperasionalisasikan melalui beberapa indikator, sebagai berikut: Variabel Penilaian Kementerian/ Lembaga

1. No

Variabel Penilaian

Kategori

1

Standar Pelayanan

Utama

2

Maklumat Layanan

Utama

3

Sistem Informasi Pelayanan Publik

Utama

4

5

6

Sarana dan Prasarana Fasilitas

Pelayanan Khusus

Pengelolaan Pengaduan

Utama

Utama

Utama

7

Penilaian Kinerja

8

Visi, Misi dan Motto Pelayanan

Tambahan

9

Atribut

Tambahan

10

Pelayanan Terpadu (Jawaban Pilihan Harus Satu yang Dipilih)

Utama

Tambahan

Komponen Indikator Persyaratan

6

Sistem mekanisme dan prosedur Produk Pelayanan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/ Tarif Ketersediaan Maklumat Pelayanan Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet, pamflet, website, monitor televisi, dll) Ketersediaan ruang tunggu Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan

6 6 12 12 12

Ketersediaan loket/meja pelayanan

3

Ketersediaan Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll)

2

Ketersediaan Pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus

2

Ketersediaan Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Email, dll)

5

Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara penyampaian pengaduan Ketersediaan Pejabat /Petugas Pengelola Pengaduan Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan Ketersediaan Motto Pelayanan Ketersediaan Petugas Penyelenggaran menggunakan ID Card Pelayanan Terpadu Tingkat Kementerian Lembaga Pelayanan Terpadu Tingkat Direktorat Jenderal/Deputi Pelayanan terpadu Tingkat Direktorat/Direktur/Eselon III Bukan Pelayanan Terpadu

Total

Bobot

12 3 2

3 5 3 2 2.5 2.5 10 7 5 0 110



Zona Penilaian Kementerian/ Lembaga Nilai 0 – 55 56 – 88

Tingkat Kepatuhan Rendah Sedang

Zona Merah Kuning

89 – 110

Tinggi

Hijau

Variabel Penilaian Pemerintah Daerah

2.

No

Variabel Penilaian

Kategori

Komponen Indikator

Bobot

Persyaratan

6

Sistem mekanisme dan prosedur Produk Pelayanan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/ Tarif

6 6 12 12

1

Standar Pelayanan

Utama

2

Maklumat Layanan

Utama

Ketersediaan Maklumat Pelayanan

12

3

Sistem Informasi Pelayanan Publik

Utama

Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet, pamflet, website, monitor televisi, dll)

12

Ketersediaan ruang tunggu

3

4

Sarana dan Prasarana Fasilitas

Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan Ketersediaan loket/meja pelayanan

2 3

Ketersediaan Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll)

2

Ketersediaan Pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus

2

Ketersediaan Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Email, dll)

5

Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara penyampaian pengaduan

3

Ketersediaan Pejabat /Petugas Pengelola Pengaduan

5

5

6

Pelayanan Khusus

Pengelolaan Pengaduan

Utama

Utama

Utama

7

Penilaian Kinerja

Utama

8

Visi, Misi dan Motto Pelayanan

Tambahan

9

Atribut

Tambahan

Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan Ketersediaan Motto Pelayanan Ketersediaan Petugas Penyelenggaran menggunakan ID Card

Total

2.5 2 2 2.5 100



Zona Penilaian Pemerintah Daerah Nilai 0 - 50 51 - 80 81 - 100

Tingkat Kepatuhan Rendah Sedang Tinggi

Zona Merah Kuning Hijau

Capaian kinerja: a. Kementerian Observasi dilaksanakan terhadap 22 Kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/instansi khususnya terkait penyelenggaraan perizinan di tingkat kementerian. Data diambil pada 738 produk layanan yang tersebar di 22 Kementerian. Tabel 2 Tingkat Kepatuhan Kementerian Uraian

Sampel

Penilaian Kepatuhan Kementerian

22

Predikat 4

12

6

18%

55%

27%

Grafis 4 Tingkat Kepatuhan Kementerian



Tabel Nilai Kepatuhan pada Kementerian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kementerian Nilai Kementerian Kesehatan RI 105,50 Kementerian Perindustrian RI 96,93 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI 96,65 Kementerian Perdagangan RI 95,00 Kementerian Pertanian RI 92,79 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 89,00 RI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 85,93 Kementerian Dalam Negeri RI 84,70 Kementerian Perhubungan RI 83,87 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 83,43 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 81,00 Perlindungan Anak RI Kementerian Ketenagakerjaan RI 80,35 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 79,55 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 73,83 Menengah RI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI 71,92 Kementerian Luar Negeri RI 71,50 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 66,00 Rakyat RI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 60,75 Tinggi RI Kementerian Pertahanan RI 54,30 Kementerian Agama RI 51,95 Kementerian Sosial RI 50,50 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 49,50

Zonasi Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Merah Merah Merah Merah



b .Lembaga Observasi dilaksanakan terhadap 15 Lembaga, baik LPNK (Lembaga Pemerintah non-Kementerian) dan LNS (Lembaga Negara non-Struktural) di Jakarta khususnya lembaga penyelengaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Data diambil pada 195 produk layanan yang tersebar di 15 lembaga. Tabel 3 Tingkat Kepatuhan Lembaga Uraian

Sampel

Penilaian Kepatuhan Lembaga

Predikat 3

9

3

20%

60%

20%

15

Grafis 5 Tingkat Kepatuhan Lembaga

Tabel Nilai Kepatuhan Lembaga No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Pusat Statistik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional Kepolisian Republik Indonesia Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Pengawas Tenaga Nuklir Konsil Kedokteran Indonesia Badan Standardisasi Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Nasional Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional

Nilai 107,50 107,00 96,00 86,00 83,00 80,44 78,00 76,50 74,50 69,50 67,00 64,25 51,50 50,00 49,50

Zonasi Hijau Hijau Hijau Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Kuning Merah Merah Merah



c. Pemerintah Provinsi

Observasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/instansi di 33 Provinsi Indonesia. Data diambil pada 820 produk layanan yang tersebar di 32 Provinsi, sedangkan untuk Propinsi DKI Jakarta data yang diambil sebesar 1985 produk layanan. Tabel Tingkat Kepatuhan Pemerintah Provinsi Uraian

Sampel

Penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi

33

Predikat 13

17

3

39%

52%

9%

Grafis Tingkat Kepatuhan Pemerintah Provinsi

Tabel Nilai Kepatuhan Provinsi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Jawa Timur Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Bali Provinsi Sumatera Utara Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Kalimantan Timur Povinsi Sumatera Barat Provinsi Aceh Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Jawa Tengah Provinsi DKI Jakarta Provinsi Riau

NIlai 88.3 88.2 82 76.28 75.54 75.11 73.24 72.74 71.88 71.53 70.83 69.22 67.04 65.42 64.38 61.2 57.05

No 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi Provinsi Kep. Bangka Belitung Provinsi Jawa Barat Provinsi D.I Yogyakarta Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Maluku Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Papua Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Jambi Provinsi Bengkulu Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Banten Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Maluku Utara Provinsi Gorontalo Provinsi Papua Barat

Nilai 55.31 52.72 50.46 48.05 47.66 45.81 41.19 31.25 28.12 27 20.58 19.47 13.88 13.17 12.1 10



d. Pemerintah Kabupaten/Kota

Observasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/ instansi berdasarkan 64 kabupaten dan 50 kota yang di Indonesia. Data yang diambil pada kabupaten yaitu sebesar 2873 produk layanan yang tersebar di 64 kabupaten di 32 provinsi. Sedangkan untuk Kota, data yang diambil 1620 produk layanan yang tersebar di 50 kota di 32 provinsi. Tabel 5 Tingkat Kepatuhan Pemeritah Kabupaten/Kota Uraian Penilaian Kepatuhan Pemerintah Kabupaten

Uraian Penilaian Kepatuhan Pemerintah Kota

Sampel 64

Predikat 48

13

3

75%

20%

5%

Sampel 50

27

Predikat 20

3

54%

40%

6%

Grafis 7 Tingkat Kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota



Tabel Nilai kepatuhan Kota No

Kota

Nilai

No

Kota

Nilai

1

Kota Pontianak

87.32

26

Kota Kendari

47

2

Kota Lubuk Linggau

84.69

27

Kota Metro

46.1

3

Kota Yogyakarta

81.03

28

Kota Pekanbaru

45.67

4

Kota Bandung

79.82

29

Kota Bitung

44.93

5

Kota Banjar Baru

79.37

30

Kota Jambi

44

6

Kota Banjarmasin

78.23

31

Kota Blitar

43.42

7

Kota Surabaya

75.75

32

Kota Ternate

43.41

8

Kota Manado

75.67

33

Kota Kupang

43.24

9

Kota Denpasar

75.34

34

Kota Dumai

39.63

10

Kota Bandar Lampung

73.55

35

Kota Kotamobagu

39.58

11

Kota Semarang

70.86

36

Kota Sukabumi

38.73

12

Kota Mataram

7023

37

Kota Singkawang

37.85

13

Kota Medan

68.5

38

Kota Surakarta

35.7

14

Kota Banda Aceh

68.44

39

Kota Bogor

35.3

15

Kota Palembang

68

40

Kota Samarinda

33.86

16

Kota Jayapura

66.6

41

Kota Bima

33.32

17

Kota Ambon

63.03

42

Kota Makassar

29.7

18

Kota Prabumulih

62.92

43

Kota Palangka Raya

29.62

19

Kota Padang

58.41

44

Kota Serang

28.41

20

Kota Pangkal Pinang

55.19

45

Kota Padang Panjang

27.59

21

Kota Malang

53.33

46

Kota Bengkulu

29, 62

22

Kota Batam

50.5

47

Kota Tanjung Pinang

20.5

23

Kota Tarakan

50.11

48

Kota Cilegon

18.72

24

Kota Balikpapan

49.65

49

Kota Palopo

17.51

25

Kota Palu

47.58

50

Kota Gorontalo

15.16



Tabel Nilai kepatuhan Kabupaten No

Kabupaten

NIlai

No

Kabupaten

Nilai

1

Kabupaten Kubu Raya

89.21

33

Kabupaten Agam

49.5

2 3 4 5

Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Karangasem Kabupaten Lahat

87.64 84.13 79.39 73.44

34 35 36 37

Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bintan Kabupaten Pulang Pisau

48.7 48.67 48.66 48.04

6 7 8

Kabupaten Gianyar Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Majalengka

70.38 67.4 66.5

38 39 40

Kabupaten Mempawah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Sumbawa

47.92 42.39 41.66

9 10

Kabupaten Badung Kabupaten Batang

63.5 63.44

41 42

40.37 40.13

11

Kabupaten Kapuas

58.99

43

12

Kabupaten Langkat

56.67

44

Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Donggala

13 14 15

Kabupaten Kediri Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Banjar

54.12 52.02 51.92

45 46 47

Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pinrang

39.25 38.84 37.22

16

Kabupaten Kudus

51.9

48

Kabupaten Pasuruan

37.2

17 18 19 20 21

Kabupaten Konawe Kabupaten Kupang Kabupaten Kerinci Kabupaten Temanggung Kabupaten Parigi Moutong

36.8 36.29 36.03 34.46 33.1

49 50 51 52 53

Kabupaten Jayapura Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Keerom Kabupaten Garut Kabupaten Bone

26.09 23.85 23.82 22.91 21.47

22

Kabupaten Bombana

32.94

54

Kabupaten Timor Tengah Utara

21.39

23 24 25

Kabupaten Dairi Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Banyumas

31.71 31.64 31.56

55 56 57

Kabupaten Berau Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Mamuju

21.15 20.43 20.43

26 27 28 29 30 31

Kabupaten Tanggamus Kabupaten Buru Kabupaten Tangerang Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Mukomuko Kabupaten Lebong

29.7 29.46 27.98 26.91 26.75 26.17

58 59 60 61 61 63

Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Majene Kabupaten Boalemo Kabupaten Sigi

18.07 17.38 16.81 15.19 15.16 13.87

32

Kabupaten Dogiyai

26.14

64

Kabupaten Lombok Utara

12.95

39.52 39.3



3.2.5. Sasaran 5: Terwujudnya Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik. Berdasarkan kajian terhadap laporan/pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman, dapat disimpulkan bahwa beberapa laporan/ pengaduan masyarakat disebabkan adanya tumpang tindih pengaturan, sehingga perlu kajian untuk melakukan perbaikan. Hasil kajian kebijakan lebih efektif karena dapat menyelesaikan permasalahan sejenis melalui satu tindakan secara komprehensif. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menyatakan bahwa Ombudsman berwenang: Ø menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; Ø menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undangundang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi. Pada tahun 2015, jumlah perbaikan kebijakan ditargetkan sejumlah 22. Perubahan Peraturan pada K/L/D yang bertujuan untuk mengupayakan perbaikan kebijakan pelayanan publik yang merupakan saran/rekomendasi Ombudsman RI pada tahun 2015 sebagai berikut: 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Penetapan SK 76/MenLHK-II/2015 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 6 Maret 2015 menggantikan SK 463/Menhut-II/2013 Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan SOTK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Penetapan SE Mendagri No 503/506/SJ tanggal 28 Januari 2015 kepada Gubernur, Bupati dan Walikota tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah. Mulai tanggal 2 Januari 2015 beroperasinya BPPTSP DKI Jakarta melayani 518 perizinan & non perizinan. Pada tanggal 28 Mei 2015 Peresmian Layanan Online di BPPT Kota Bandung dan pembentukan Tim Detektif ala Ombudsman. Penetapan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penertiban Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya, dan mempermudah Toko Modern yang tidak berizin untuk mengurus izin.

Selain perbaikan kebijakan pelayanan publik yang merupakan saran/rekomendasi Ombudsman RI, terdapat Rekomendasi Ombudsman RI yang mempengaruhi perbaikan kebijakan pelayanan publik, antara lain: 1. Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0001/Rek/0672.2014/PBP.53/I/2015 tentang segera mengeluarkan surat perintah penyegelan, memastikan seluruh persyaratan dan perizinan pembangunan apartemen grand icon. 2. Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0002/Rek/1211.2014/PB-21/I/2015 tentang penyampaian Rekomendasi Ombudsman RI berkenaan dengan proses penerimaan CPNS 2014. 3. Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0003/Rek/0105.2015/PD-21/II/2015 tentang maladministrasi dalam proses penangkapan dan pemeriksaan Sdr. Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri 28 | LAKIP Ombudsman Republik Indonesia


4. Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0004/REK/0801.2013/PBP.38/IV/ 2015 tentang Maladministrasi oleh Walikota Jakarta Barat dan jajaran terkait dalam penyelesaian laporan sdr. Tjong Mei Kwi mengenai gangguan kebisingan dan lingkungan akibat penyalahgunaan izin usaha dan bangunan oleh PT. Sinar Gravindo Jaya. 5. Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0005/REK/Perw.Papua/IV/2015 tentang maladministrasi oleh BBPJN X Ditjen Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI dalam Pekerjaan Penimbunan dan Pengaspalan jalan di atas milik PT. Wapoga Mutiara Tomber Unit II KM 0- KM 11 Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. 6. Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0006/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap an Ikan Pukat Hela (Trawis) dan Pukat Tarik (Seine Net) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Meresahkan Nelayan di Provinsi Jawa Tengah. 7. Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0007/REK/Perw.JawaTimur/VII/ 2015 tentang Penundaan Berlarut oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dalam Menindaklanjuti Permohonan Sertifikat Hak Milik 85 Warga. 8. Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0008/REK/0360.2015/PBP-41/XI/2015 tentang Permasalahan Pelayanan Publik di Kabupaten Musi Banyuasin, Pasca Penerbitan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 822/MENHUT-II/2013 Tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatandan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor : 866/ MENHUT-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan. 9. Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 009/ORI/0425.2015/XII/2015 tentang Maladministrasi dalam Penanganan Laporan Polisi No. Pol:LP-A/1265/X/2012/DIT RESKRIM UM Tanggal 1 Oktober 2012 Oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang disarankan/direkomendasi Ombudsman RI berjumlah 15 dari target 22 atau secara capaian 68,18%. Grafis Perbaikan Kebijakan Pelayanan



3.2.1.6 Sasaran 6: Meningkatnya Partisipasi Publik. Edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya partisipasi publik menjadi fokus Ombudsman dalam program ini. Partisipasi masyarakat sangat penting karena pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak masyarakat yang wajib disediakan pemerintah. Diharapkan makin tinggi kesadaran masyarakat dapat mempercepat tercapaianya kualitas pelayanan publik. Dalam rangka pencegahan maladministrasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat memperoleh hak atas pelayanan publik yang baik. Pada tahun 2015 ini, jumlah partisipasi publik dengan target 22 partisipan, dengan realisasi sebagai Berikut : 1. Komunitas NO Nama 1 Kanti Ombudsman 2 Konco Ombudsman 3 Sahabat Ombudsman 2.

Provinsi Jambi Jawa Tengah DI. Yogyakarta

Lembaga Negara ● Komisi Informasi Pusat (KIP)

3.

4.

5.

6.

7.

Perguruan Tinggi ● Universitas Multimedia Nusantara (UMN) ● Universitas Bakrie ● Universitas Indonesia ● Universitas Jenderal Ahmad Yani ● Mahasiswa Universitas Bengkulu ● Mahasiswa Muhammadiyah Malang ● Sekolah staf dan Pimpinan Polri ● Mahasiswa Universitas Narotama ● Universitas 17 Agustus Cirebon ● Kampus Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Padang Sekolah Menengah Umum ● SMA Labschool ● SMA Padang panjang TV Nasional ● TVRI ● TV One TV Lokal ● PJ TV ● Sindo TV ● RB TV ● VE Channel ● Urban TV Batam Radio ● Radio Ardan ● Radio Edukasi Yogyakarta ● Radio Sahara Kendal ● Dakta FM ● OZ FM ● El-Mitra

● Radio In FM Kebumen ● Radio Irama ● Radio Idola Semarang

● Radio Rumoh PMI



8.

Luar negeri ● ● ● ● ● ●

Ombudsman Thailand Ombudsman Sudan Asian Productivity Organization ACRC Korea Selatan NGO SAJI-UNDP Ombudsman Australia

Pada tahun 2015, target yang ditetapkan sasaran partisipasi publik adalah 22 partisipan, sedangkan realisasi: adalah 8 partisipan, dimana partisipan tersebut merupakan kelompok/cluster dari pihak-pihak yang selama 2015 ini mendukung kinerja Ombudsman RI. (Capaian kinerja: 36,36%). Bentuk dukungan para partisipan ini berupa pengenalan hak masyarakat akan pelayanan publik dari Pemerintah serta peran Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik. Grafis 9 Partisipasi Publik

3.3. Kinerja Keuangan. Pada tahun 2015, Ombudsman RI mendapatkan pagu Anggaran sebesar Rp135,986,845,000,. Dari Pagu Anggaran yang didapat, Perjanjian Kinerja Ombudsman RI terangkum dalam 4 (empat) Kegiatan/output yaitu Penyelesaian Laporan, Pencegahan, dan Pengawasan Pelayanan Publik. Pagu Anggaran untuk 4 (empat) Kegiatan/output beserta realisasinya di tahun 2015 sebagai berikut :



Dari total Pagu Anggaran sebesar Rp. 135,986,845,000,- Pagu 4 (empat) kegiatan/output sebesar Rp. 57,851,055,000,- atau sebesar 42,54% dari total Pagu Anggaran. Sementara realisasi anggaran untuk 4 (empat) kegiatan/output sejumlah Rp.33,689,107,200,- atau 24,77% jika dibandingkan dengan total Pagu Anggaran. Sementara untuk 57,46% total Pagu Anggaran atau sebesar Rp78.135.790.000,berada dalam Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Walaupun realisasi dukungan manajemen terhadap Pagu dukungan manajemen sebesar 71,84%, realisasi dukungan manajemen dibandingkan dari total Pagu Anggaran yang diterima Ombudsman pada tahun 2015 hanya sebesar 41,28%. Kecilnya realisasi total ombudsman yang sebesar 66,05% dibanding total Pagu Anggaran disebabkan oleh skema pencairan anggaran yang baru dapat dilaksanakan pada triwulan ke 3 pada tahun 2015. Adanya penambahan Pagu Anggaran di tahun 2015 tidak serta merta dibarengi dengan jadwal pencairan anggaran yang cepat sehingga harus menunggu sampai triwulan 3 akibatnya banyak kegiatan dapat berjalan setelah ada anggaran yang tersedia.


Pengukuran dan penilaian kinerja Ombudsman RI secara bertahap dan berkelanjutan akan terus ditingkatkan. Ke depan akan didukung dengan e-performance yaitu aplikasi yang dibangun untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Ombudsman RI. Aplikasi yang dibangun menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/ sub kegiatan dalam pencapaian kinerja, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Ombudman RI ke depan akan lebih fokus pada upaya pencegahan maladministrasi dan meningkatkan efektivitas penyelesaian laporan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pencegahan maladministrasi melalui kegiatan sosialisasi, pembentukan unit pengelola pengaduan, pengintegrasian unit pengelola pengaduan, penilaian kepatuhan, perbaikan kebijakan pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Sedangkan efektivitas penyelesaian laporan melalui kegiatan menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan laporan masyarakat terkait maladministrasi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka turut mendukung keberhasilan pembangunan nasional akan terus ditingkatkan berbagai program strategis guna mewujudkan visi-misi dan agenda pemerintahan dalam Nawacita, yang berkomitmen untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik guna menciptakan pelayanan publik prima dan berkualitas.


Kata Pengantar. Bab IV Penutup. i Daftar Isi

Recommend Documents