1
ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PERIODE 2010-2015 DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA Gendro Wibowo Johan Jasin Muthia Cherawaty Thalib JURUSAN ILMU HUKUM ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Periode 2010 - 2015 Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota, dimana pada penerapannya terdapat berbagai kendala baik dari kepala daerah maupun dari DPRD itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme pergantian wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan amanat perundangundangan dan untuk menganilisis faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pergantian wakil kepala daerah kabupaten bone bolango. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Empiris yakni penelitian yang menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum sehingga tidak dapat disangkal bahwa yang sering menjadi topik adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakkan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu dan, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengisian wakil kepala daerah dikabupaten bone bolango tidak sesuai dengan amanat perundang-undangan karena dalam hal ini kepala daerah mengabaikan waktu 60 hari untuk mengajukan nama pengganti wakil kepala daerah kepada DPRD kabupaten bone bolango. Kendala yang dihadapi yakni Kepala daerah terlalu lama menyeleksi calon yang akan mendampinginya disisa masa jabatannya, Kepala daerah mengabaikan surat yang diberikan oleh DPRD Bone Bolango perihal pengajuan nama calon pengganti wakil kepala daerah, dan mengingatkan tenggat waktu 60 hari yang diberikan undang-undang, Kepala daerah mengabaikan kesepakatan tertulis yang dibuat bersama Gubernur Provinsi Gorontalo dan DPRD bone bolango dengan tidak menghadiri rapat paripurna yang diadakan guna membahas pengisian wakil kepala daerah dan . adanya gesekan politik antara Kepala Daerah dan DPRD mengingat DPRD mengajukan impeachment kepada Kepala Daerah. Kata Kunci : Pergantian Wakil Kepala Daerah A.PENDAHULUAN 1
Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan Umum. Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia, biasa disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil kepala daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945 .jika dicermati pasal (1) ayat (2) terlihat bahwa kita menganut faham demokrasi konstitusional yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar 1945. Untuk mewujudkan kedaulatan yang dimiliki rakyat tersebut, maka sampai saat ini cara paling tepat adalah melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.1 Dan untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan tersebut maka masyarakat seharusnya memahami suatu makna dari demokrasi yang selalu mencerminkan suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana semua warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik maupun wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan 1
Ibramsyah Amirudin. 2008. Kedudukan Kpu Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia paska Amandemen UU Dasar 1945.( Laksbank Mediatama. Jogjakarta) hlm 3.
2
jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Karena itu sistem pemerintahan demokrasi dipakai sebagai lawan dari sistem pemerintahan tirani, otokrasi, despotisme, totaliterisme, aristokrasi, oligarki dan teokrasi. Oleh karenanya dalam konsep negara demokrasi yang dapat diartikan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu dalam pelaksanaannya rakyatlah yang menjadi pengawas atas pemerintahan, berangkat dari hal tersebut maka lahirlah UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadikan simbol kemandirian daerah dalam mengelola pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sering didengar dengan istilah Otonomi Daerah. Hal ini memberikan suatu kekuatan kepada masyarakat daerah untuk mengembangkan demokrasi dimana peraturan tersebut menerangkan bahwa rakyatlah yang berhak memilih siapa pemimpin mereka melalui pemilihan langsung, meskipun harus kembali dicatat bahwa dalam pelaksanaan pilkada kadang kala menimbulkan konflik-konflik diantara kelompok masyarakat dari masing-masing pendukung calon kepala daerah. Berawal dari peraturan tersebut pula maka perubahan dinamika politik didaerah kian semakin terasa, hal ini ditandai dengan peningkatan partisipasi rakyat dalam kehidupan politik, misalnya mempengaruhi proses pembuatan keputusan, maka pemberian otonomi dapat dikatakan sebagai realisasi dari gagasan tersebut. Otonomi dapat berfungsi melalui institusi demokrasi ditingkat lokal yang juga diciptakan oleh masyarakat lokal. Institusi demokrasi lokal menyediakan kesempatan untuk mengembangkan keahlian politik pada tataran yang lebih luas jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang sentral. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diakomodasi dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah yang mengatur tentang keikutsertaan pasangan
3
calon perseorangan (independen) dalam pemilihan kepala daerah. 2 Namun yang menjadi permasalahannya posisi wakil Kepala Daerah yang kosong pasca diangkatnya wakil Kepala Daerah menjadi Kepala Daerah, menurut aturan perundang-undangan tentang pergantian wakil kepala daerah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 26 Ayat (5) dan PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 131 Ayat (2b). Keduanya sama-sama berbunyi: “Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD”. Berbeda jika wakil kepala daerah yang mengundurkan diri berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Hal tersebut diatur secara jelas dalam UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 26 Ayat (6) dan PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 131 Ayat (c). Keduanya samasama berbunyi: “Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD”. Dan pada pasal 108 ayat (6) berbunyi: “untuk memilih wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari”. Pada PP No.49 Tahun 2008 pasal 97 ayat (4) yang isinya: ”pemilihan wakil kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a), dilaksanakan pada rapat paripurna 2
Ibramsyah Amirudin. loc cit.
4
DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap”. Akan berbeda pula pada peraturan pemerintah terbaru yaitu PP no.102 tahun 2014 tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota dimana pada pasal 5 menjelaskan bahwa Bupati dan Walikota wajib mengusulkan Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan Bupati dan Walikota, dan ayat 4 menjelaskan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak mengusulkan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan teguran tertulis dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan Walikota3. Fenomena ini terasa tampak, dimana calon independent yang mengatas namakan H20 (Abdul Haris Nadjamudin - Hamim Pou) memenangi pilkada Bone Bolango diProvinsi Gorontalo, namun belum habis masa pengabdian kepada daerahnya, Kepala Daerah tersebut meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2012 lalu, maka secara otomatis yang menggantikan peran Kepala Daerah adalah wakil Kepala Daerah yang diangkat menjadi Kepala Daerah dan dilantik langsung oleh wakil gubernur provinsi gorontalo pada jumat 10 mei 2013 sesuai dengan surat keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 131.75-2898 tahun 2013.4 Berdasarkan isi dari pasal diatas seharusnya pergantian wakil kepala daerah telah terisi sekurang-kurangnya 60 hari pada uu.12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan hanya 15 hari pada pp no. 102 tahun 2014 tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota mulai dari diangkatnya wakil kepala daerah menjadi kepala daerah, namun dalam kenyataanya pengisian tempat wakil kepala daerah baru terisi 3
Lihat PP No. 102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara pengusulan dan pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota 4 http://antaranews.com/ Hamim Pou Resmi Jabat Bupati Bone Bolango - Antara News Gorontalo.html. diakses pada tanggal 23 september 2013
5
setelah 268 hari tepatnya pada hari senin 3 Februari 2014 yang ditandai dengan dilantiknya Bapak Mohammad Kilat Wartabone oleh Gubernur provinsi gorontalo sesuai dengan SK Mendagri nomor 132.75/228 tahun 2014.5 Oleh karenanya dari uraian di atas dan dari hasil wawancara awal peneliti dengan bapak Ramlan Adam, SH selaku Kasubag Bantuan Hukum dan dokumentasi Kabupaten Bone Bolango dan bapak Abas Nai selaku ketua bagian persidangan DPRD Kabupaten Bone Bolango tertanggal 20 juni 2014 yang menyatakan ada beberapa faktor penghambat sehingga pengisian tempat wakil kepala daerah menjadi lambat, salah satunya bapak bupati masih menyeleksi orang yang tepat untuk mendampinginya hingga habis masa jabatannya, sehubungan dengan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan sebagai berikut:
Apakah mekanisme pergantian jabatan wakil Kepala Daerah di
Kabupaten Bone Bolango Periode telah sesuai dengan amanat perundangundangan, Faktor – faktor apa saja yang menghambat proses pergantian wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bone Bolango
B. METODE PENULISAN Jenis penelitian menggunakan penelitian Empiris yaitu penelitian yang menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum sehingga tidak dapat disangkal bahwa yang sering menjadi topik adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakkan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu dan, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.6 Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer ialah data yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas/memiliki kekuatan hukum, seperti perundang-undangan, catatan resmi 5
http://antaranews.com/ Kilat Wartabone Resmi Jabat Wabup Bone Bolango - Antara News Gorontalo.html. diakses pada tanggal 10 Februari 2014 6 Philips dillah dan Suratman, metode penelitian hokum, (bandung:alfabeta,2013) hal. 88
6
atau risalah dari perundang-undangan dan putusan hakim.7 Sedangkan sumber hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.8 Seperti studi kepustakaan dan artikel-artikel terkait dengan pengisian jabatan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Tata Cara Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Wakil kepala daerah ialah wakil dari pucuk pimpinan (kepala daerah) di suatu wilayah pemerintahan. Sesungguhnya wakil kepala daerah punya kedudukan yang setara dengan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan. Tugas dari Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi: (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas: membantu kepala daerah dalam: 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; 3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan 4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota; 5. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; 6. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
7 8
Peter mahmud,penelitian hukum, (jakarta:prenada media group,2010) hal.181 Ibid hal. 181
7
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.9 Maka peran wakil kepala daerah sangatlah penting didaerah oleh karenanya dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, kepala daerah wajib menunjuk seseorang untuk mengisi jabatan wakil kepala daerah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan. Mekanisme Peraturan Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota yang Dipilih dari Jalur Perseorangan baik tingkat Pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dijelaskan sebagai berikut : 1.
Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) mengajukan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota) untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD (sesuai dengan pasal 26 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan pada pasal 108 ayat (6) berbunyi: “untuk memilih wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
2.
Mekanisme untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui: a) Penunjukan langsung oleh Kepala Daerah; Atau b) Dengan cara proses penyaringan/pendaftaran calon Wakil Kepala Daerah yang dibantu oleh masing-masing tim seleksi Internal dari Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota);
9
Lihat uu. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8
Baik melalui penunjukan langsung maupun penyaringan melalui pendaftaran, maka Kepala Daerah harus memilih 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangundangan yaitu Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan penunjukan langsung dari Kepala Daerah maupun penyaringan melalui pendaftaran tim khusus semata-mata untuk memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dikotomi antara calon dari partai politik dan calon dari perseorangan dihilangkan karena di dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak disebutkan harus diisi dengan calon dari perseorangan kembali, sehingga kesempatan terbuka luas bagi seluruh Warga Negara Indonesia baik dari kalangan partai politik maupun dari kalangan perseorangan (independen). Kedua-duanya mempunyai kesempatan yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 1. Kepala Daerah memberikan 2 (dua) nama calon Wakil Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi/Kab/Kota. Selanjutnya, persyaratan administrasi 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah tersebut dilakukan Verifikasi (sesuai dengan Pasal 42A PP Nomor 49 Tahun 2008 yang didukung dengan Peraturan DPRD Provinsi/Kab/Kota tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil
Gubernur/Wakil
Bupati/Wakil
Walikota).
Verifikasi
dapat
dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: a) Pimpinan DPRD Provinsi/Kab/Kota meminta bantuan kepada KPUD Provinsi/Kab/Kota; dan/atau b) Dengan membentuk Panitia Pemilihan (Panlih) yang bersifat sementara (adhoc) yang berasal dari anggota DPRD yang pembentukannya dengan Keputusan DPRD. Peran serta keterlibatan KPUD untuk duduk dalam tim verifikasi hanya sebatas memberikan pertimbangan dan penilaian, tanpa memberikan keputusan akhir.
9
1. Setelah dilakukan verifikasi dan memenuhi persyaratan, maka Rapat Paripurna
DPRD
Provinsi/Kab/Kota
melalui
Pimpinan
DPRD
Provinsi/Kab/Kota menetapkan 2 (dua) calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk selanjutnya dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD. 2. Pelaksanaan Pemilihan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dan telah mencapai qourum dalam Rapat Paripurna DPRD dengan memperhatikan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Kepala Daerah Sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014. 3. Dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur maupun Wakil Bupati/Wakil Walikota dilakukan melalui langkah koordinasi dan konsultasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kepala
Daerah
(Gubernur/Bupati/Walikota)
dan
juga
DPRD
Provinsi/Kab/Kota baik dalam proses pengunduran diri maupun pengisian kekosongan jabatan serta dalam proses penyusunan Tata Tertib Pemilihan DPRD dengan memperhatikan aspirasi publik/masyarakat luas. Namun dalam pp.no.102 tahun 2014 tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota, pada pasal 5 menjelaskan bahwa Bupati dan Walikota wajib mengusulkan Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan Bupati dan Walikota, dan ayat 4 menjelaskan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak mengusulkan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan teguran tertulis dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan Walikota. Jika dilihat dari uraian latar belakang masalah, bahwa pengisian jabatan wakil bupati bone bolango baru terisi setelah 268 hari karena ada beberapa faktor yang menghambat pengisian tempat tersebut dan dilihat pula pada regulasi aturan
10
yang dijabarkan diatas maka menurut peneliti, dalam hal pengisian jabatan wakil kepala daerah bone bolango periode 2009-2015 tidak berjalan sesuai dengan amanat perundang-undangan karena dalam hal ini bupati bone bolango mengabaikan waktu 60 hari yang diberikan yang diatur dalam uu. No. 12 tahun 2008 dan waktu 15 hari dalam pp. no. 102 tahun 2014 untuk mengusulkan wakil kepala daerahnya. 2. Faktor – faktor yang menghambat proses pergantian wakil kepala daerah diKabupaten Bone Bolango periode 2010-2015 Sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa pengisian wakil kepala daerah wajib dilakukan apabila masa jabatan kepala daerah masih tersisa 18 bulan maka dalam hal ini telah tepat bahwa pengisian wakil kepala daerah bone bolango telah terisi pada saat ini, tapi dalam kenyataanya ada faktorfaktor yang mempengaruhi terhambatnya pengisian tempat tersebut. Dari hasil wawancara dengan kasubag bantuan hukum dan dokumentasi hukum bone bolango yakni bapak Ramlan Adam pada tanggal 22 desember 2014 pada pukul 09.00 yang mengatakan bahwa terlambatnya pengajuan calon wakil kepala daerah disebabkan karena kepala daerah masih menyeleksi orang yang tepat untuk mendampingi dia disisa masa jabatannya, karena yang akan dipilih orang yang akan menjadi pendampingnya dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga harus saling mendukung demi kemajuan daerah, menurut bapak Ramlan pula, kepala daerah mendapat sejumlah nama yang diberikan oleh masyarakat khususnya para pendukungnya untuk mengisi jabatan wakil kepala daerah namun kepala daerahlah yang memutuskan nama-nama yang akan diberikan kepada DPRD untuk dipilih pada rapat paripurna nanti dan intinya kepala daerah tidak melanggar waktu yang diberikan oleh undang-undang yakni sisa waktu 18 bulan meski mengabaikan pengajuan nama-nama calon kepada DPRD yang diberi batas hanya 60 hari.10
10
Wawancara dengan kasubag bantuan hukum dan dokumentasi hukum Kabupaten bone bolango bpk Ramlan Adam .tgl 22 desember pukul 09.00
11
Namun dari hasil wawancara dengan bapak Abas Nai tertanggal 23 desember 2014 pada pukul 10.30 selaku ketua
bagian persidangan DPRD
kabupaten Bone Bolango yang mengatakan bahwa DPRD telah menyurati kepala daerah agar segera memberikan nama-nama calon wakil kepala daerah karena menurut undang-undang kepala daerah diberikan waktu 60 hari untuk mengajukan nama-nama calon wakil kepala daerah kepada DPRD, tapi surat tersebut diabaikan oleh kepala daerah, untuk itu DPRD berinisiatif membentuk panitia khusus untuk pemilihan wakil kepala daerah dan membuat tata tertib pengusulan calon wakil kepala daerah dan setelah disahkan langsung diberikan kepada kepala daerah, dalam hal ini bapak Rusli Habibie selaku Gubernur Provinsi Gorontalopun ikut ambil bagian dengan mengundang kepala daerah dan DPRD agar duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menghasilkan sejumlah kesepakatan tertulis yang salah satu pasalnya berbunyi bahwa bupati Hamim Pou harus segera mengajukan 2 nama calon wakil kepala daerah kepada DPRD pada kamis 29 agustus 2013. Akan tetapi saat sidang digelar kepala daerah tidak menghadiri paripurna pengajuan calon wakil kepala daerah sehingga ketua DPRD bapak Rusliyanto Monoarfa menegaskan bahwa kepala daerah sengaja tidak menginginkan adanya wakil kepala daerah sebagai pendamping, demi menjaga kestabilan roda pemerintahan maka DPRD kembali berinisiatif melakukan seleksi calon wakil kepala daerah sendiri dan memberikan nama-nama untuk dipilih dalam rapat kemudian pemenangnya diserahkan kepada kepala daerah, dalam rapat tersebut Tatang Hadju memperoleh suara terbanyak dan menyisihkan para saingannya seperti Ruaida Mile, Syamsu Djafar Kiayi, Arjun Mogualingo,Ali sucipto,Silvana saidi, Faisal Lahai,Faisal Hulukati, Irwan Mamesah, Suherlin Nadjamudin dan Kris Wartabone.11 Dan menurut bapak Yakub Tangahu selaku anggota DPRD kabupaten bone bolango periode 2009-2014 dan merupakan anggota pansus pada waktu itu yang diwawancarai dikediaman beliau tepatnya di jln. Nani Wartabone, desa tanggilingo, kec. Kabila pada tanggal 23 Desember 2014 pukul 19.30, 11
Wawancara dengan bapak Abas Nai tertanggal 23 Desember 2014 pukul 10.30
12
mengatakan bahwa pada saat itu terjadi gesekan antara DPRD kabupaten bone bolango dan bupati bone bolango yang disebabkan oleh terlalu lamanya bupati mengajukan nama calon wakil kepala daerah sehingga seluruh fraksi diDPRD menyepakati pemanggilan untuk pertanggung jawaban atau pendakwaan atau istilahnya impeachment kepada bupati dan pada waktu itu Mahkamah Agung telah mengirim surat kepada pemerintah Provinsi Gorontalo dan diteruskan kepada DPRD Kabupaten bone bolango agar melengkapi berkas persyaratan pengajuan impeachment. Namun pada saat itu DPRD kabupaten Bone Bolango sudah tidak melengkapi berkas tersebut karena setelah menyurati kepada kepala daerah bahwa telah terpilih wakil kepala daerah baru dan telah terdengar oleh kepala daerah bone bolango perihal pengajuan impeachment dari DPRD kabupaten bone bolango, maka saat itu pula kepala daerah langsung mengajukan 2 calon nama kepada DPRD yakni bapak Kilat Wartabone dan bapak Muhlis Hasiru dan beberapa hari kemudian digelar rapat paripurna pemilihan wakil kepala daerah yang dimenangkan telak oleh bapak Kilat Wartabone.12
D. KESIMPULAN Dari penjelasan diatas peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Bahwa tata cara pengisian jabatan wakil kepala daerah di kabupaten Bone Bolango tidak sesuai dengan amanat perundang-undangan dimana dalam hal ini jika kita melihat konteks isi dari pasal 108 ayat (6) uu. No 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dalam hal ini Bupati mengabaikan waktu 60 hari yang diberikan untuk pengusulan calon wakil kepala daerahnya kepada DPRD dan jika dilihat pada pp.no.102 tahun 2014 tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota. Dimana pada pasal pada pasal 5 menjelaskan bahwa Bupati dan Walikota wajib mengusulkan Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan Bupati dan Walikota, dan ayat 4 menjelaskan 12
Wawancara dengan bpk. Yakub Tangahu tertanggal 23 Desember pukul 19.30
13
Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak mengusulkan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan teguran tertulis dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan Walikota. 2. Terdapat beberapa faktor dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah antara lain : a.
Kepala
daerah
terlalu
lama
menyeleksi
calon
yang
akan
mendampinginya disisa masa jabatannya. b. Kepala daerah mengabaikan surat yang diberikan oleh DPRD Bone Bolango perihal pengajuan nama calon pengganti wakil kepala daerah, dan mengingatkan tenggat waktu 60 hari yang diberikan undang-undang c. Kepala daerah mengabaikan kesepakatan tertulis yang dibuat bersama Gubernur Provinsi Gorontalo dan DPRD bone bolango dengan tidak menghadiri rapat paripurna yang diadakan guna membahas pengisian wakil kepala daerah. d. Adanya gesekan politik antara Kepala Daerah dan DPRD mengingat DPRD mengajukan impeachment kepada Kepala Daerah.
E. DAFTAR PUSTAKA Ibramsyah Amirudin. 2008. Kedudukan Kpu Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia paska Amandemen UU Dasar 1945. Laksbank Mediatama. Jogjakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Prenada Media Group. Jakarta. Philips Dillah dan Suratman,2013,Metode Penelitian Hukum, Alfabeta. Bandung. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang perubahan ketiga atas Undang undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
14
Peraturan Pemerintah no.49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah no.102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota http://antaranews.com/ Hamim Pou Resmi Jabat Bupati Bone Bolango - Antara News Gorontalo.html
15
