Karlos Alumnus PWD Plt Sekda KAB Labuhan Batu

WAHANA HIJAU Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.4, No.3, April 2009

DAMPAK PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III KEBUN RANTAUPRAPAT TERHADAP PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LABUHANBATU Karlos Alumnus PWD Plt Sekda KAB Labuhan Batu Abstract: The objectives of the study included: 1). to describe the concept and Policy of PKBL of PTPN III that had been implemented for the community. 2). to analyze the impact of PKBL PTPN III on income and education of the community 3). to analyze the impact of PKBL PTPN III on the market expansion, vendors and the employment of the community of Labuhanbatu Regency. The data analyze included a descriptive analysis, Compare Mean and Simple Regression Analyze. The study reveal that PTPN III in implementing PKBL program, the target objective is the exepower of local resources, local economy and development of public facilities. The implemented Policy of PKBL had not still streng then community participation the plan, implementation and evaluation of the program and even still not result mutual between the community and PTPN III and the stakeholder still not a (sense of belonging) on the pogram. The income and education of the community before and after the existence of PKBL program is significantly different. The effect of partneship model on the chance of employment was significant or significantly different due to the capital aid for the Mitra Binaan (advocated partnership) successfully improved the local economic growth and automatically produced a wider employment and larger number of workers. Keywords: environmental advocacy, partnership, stakeholders, income and welfare PENDAHULUAN Perusahaan perkebunan yang dikelola oleh swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki 2 (dua) tanggungjawab yaitu tanggungjawab yang bersifat ekonomis seperti memperoleh profit, membayar pajak, dan ketentuan lain, dan juga memiliki tanggungjawab yang bersifat sosial. Tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh perusahaan sesungguhnya merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya, investasi bagi perusahaan dan sekaligus sebagai komitmen dalam mendukung terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (sustainability development) di lingkungan sosialnya. Namun ironisnya beberapa perusahaan perkebunan melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) setelah terjadi ketidaknyamanan/ konflik dengan masyarakat lokal, sebab masyarakat lokal

153

selalu dirugikan oleh berbagai kegiatan perusahaan perkebunan. Untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengoperasian perusahaan perkebunan, pemerintah mengatur kewajiban di lingkungan Badan Usaha Milik Negara terhadap pemberdayaan masyarakat lokal dan terakhir Peraturan Menteri Nomor Per05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) dan mewajibkan seluruh BUMN melakukan PKBL melalui pemanfaatan dana dari laba BUMN. Program ini dibagi menjadi Program Kemitraan (PK) dengan usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar menjadi tangguh dan mandiri dengan prinsip logika ekonomi, sedang Program Bina Lingkungan (PBL) dilakukan melalui pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha BUMN tersebut. Di samping tuntutan regulasi yang ada pihak PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat secara profesional juga

Karlos: Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ...

harus menyadari pengembangan bisnis sangat penting, di samping untuk memperoleh public support dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi perusahaan. Bagaimanapun hubungan yang harmonis baik dan efektif serta menguntungkan bagi perusahaan dengan masyarakat diperoleh melalui proses komunikasi yang terus menerus dengan masyarakat. Dalam CSR Istilah Tripple Bottom Line dipopulerkan oleh Jhon Elkington. pada tahun 1997 melalui bukunya “Cannibal with Forks, the Tripple Bottonm Line of Twintieth Century Business”. Elkington mengembangkan konsep Tripple Bottom Line dalam istilah economy prosperity, environmental quality dan social justice. Melalui buku tersebut Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, haruslah memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terikat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi diharapkan pada tanggungjawab yang berpihak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi financialnya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Suharto pada tahun 2005, menyebutkan bahwa konsep Corporate Social Responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di seputar perusahaan yang keberadaannya telah memunculkan masalah sosial ekonomi yang tajam antara masyarakat perusahaan dengan penduduk lokal, dan pemiskinan struktural masyarakat setempat lewat eksploitasi dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Seorang pakar ekonomi, Phillip Kotler mengungkapkan bahwa Corporate Social Responsibility hendaknya bukan aktifitas yang hanya merupakan kewajiban perusahaan secara formalitas kepada lingkungan sosialnya, namun Corporate Social Responsibility harus merupakan sentuhan moralitas perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Selanjutnya pada tahun 2005 Phillip Kottler dan Nancy Lee sependapat bahwa aktifitas Corporate Social

Responsibility harus berada pada koridor strategi perusahaan yang diarahkan untuk mencapai bottom line business goal seperti mendongkrak penjualan dan pangsa pasar, membangun positioning merk, menarik, membangun, memotivasi loyalitas karyawan, mengurangi biaya operasional hingga membangun citra korporat di pasar modal. Dengan argumentasi tersebut dapat dilihat bahwa Corporate Social Responsibility bukan merupakan aktifitas tempelan atau yang terpinggirkan, tapi merupakan denyut nadi perusahaan. Menurut Carol dalam Poerwanto (2000) secara umum etika dipahami sebagai aturan tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengarahkan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat mengenai baik atau buruk dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Ada tiga pendekatan dalam proses pembentukan tanggungjawab sosial, yaitu: 1. Pendekatan moral, yaitu dengan kebijakan atau tindakan yang didasarkan pada prinsip kesantunan dengan pengertian bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar atau merugikan pihakpihak lain secara sengaja. 2. Pendekatan kepentingan bersama, yaitu bahwa kebijakan-kebijakan moral harus didasarkan pada standar kebersamaan dan kewajiban. 3. Pendekatan manfaat, adalah konsep tanggungjawab sosial yang didasarkan pada nilai-nilai apa yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi pihak-pihak berkepentingan secara adil.

Dari ketiga kriteria tanggungjawab sosial perusahaan tersebut, tanggungjawab sosial sebagai tanggungjawab sukarela menjadi kriteria ideal untuk membangun suatu pola kemitraan dalam suatu model progam pemberdayaan masyarakat. Dengan berbasis pada nilai yang murni sebagai kontribusi sosial. Dengan sendirinya kemitraan akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Melalui kriteria tersebut juga kemitraan akan menjadi garis tegas yang memisahkan motif tanggungjawab sosial perusahaan, antara tindakan ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan dengan tindakan sosial sukarela. Sebagai tindakan

154


sosial sukarela, kemitraan cenderung akan melibatkan partisipan yang tidak berorientasi ekonomi seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat itu sendiri. Sebaliknya apabila tanggungjawab sosial lebih berorientasi pada pencapaian tujuan ekonomi perusahaan maka partisipan yang terlibat tentunya merupakan pelakupelaku ekonomi. Tindakan sosial sukarela akan menjamin adanya kesesuaian tindakan masing-masing partisipan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan bersama, sementara dalam tindakan ekonomi masing-masing partisipan lebih menyesuaikan tindakannya dengan nilai ekonomi yang diharapkan dari kemitraan. Setelah berlakunya Kepmen 236/MBU/2003 dan terakhir Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per05/MBU/2007, PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat melalui manajemen perusahaan telah melaksanakan konsep Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan menyalurkan sebagian laba (profit) untuk pemberdayaan sumberdaya manusia lokal, pemberdayaan ekonomi lokal dan pembangunan fasilitas sosial dan umum kepada masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu. Melalui konsep ini sasaran yang diharapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat melaksanakan program aksi nyata yang diaplikasikan secara langsung atau tidak langsung dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan membantu masyarakat dengan kegiatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan lingkungan. Sampai dengan tahun 2007, PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat dalam pelaksanaan Program Kemitraannya telah memiliki 46 unit usaha mitra binaan dan Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan dengan memberikan hibah, pemeliharaan atau pembangunan gedung dan bantuan-bantuan serta fasilitas lainnya untuk kebutuhan masyarakat. Dalam mendukung Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR), PT. Perkebunan Nusantara III Kebun

155

Rantauprapat telah berupaya mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera dengan memberikan fasilitas-fasilitas kepada karyawan berupa Perumahan, Puskesbun, Rumah Sakit, Taman Kanak-Kanak, Madrasah, Sarana Olah Raga, Koperasi Asuransi Tenaga Kerja, serta sarana ibadah Mesjid dan Gereja. Perumusan Masalah dalam hal ini adalah : 1) Bagaimana Konsep dan Kebijakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, 2) Bagaimana Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat terhadap Pendapatan Masyarakat dan Pengembangan Pasar dan Pedagang Kaki Lima serta Peluang Kerja terhadap masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu. METODE Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh rumah tangga yang ada di lokasi penelitian, sebanyak 44.850 KK dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Bilah Barat, Kecamatan Rantau Utara dan Kecamatan Rantau Selatan, karena populasinya besar maka dipilih sejumlah sampel yang mewakili populasi sebesar 100 orang didistribusikan diempat kecamatan penelitian, yaitu Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Bilah Barat, Kecamatan Rantau Utara dan Kecamatan Rantau Selatan yang dilakukan secara cluster random sampling. Untuk mengetahui bagaimana Konsep dan Kebijakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di lingkungan PTPN III dengan yang telah diimplementasikan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat pada masyarakat digunakan analisis deskriptif. Untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga, bahwa Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam meningkatkan taraf pendapatan, pendidikan, perkembangan pasar dan pedagang kaki lima masyarakat digunakan uji beda rata-rata t-test comparative 2 sampel berkorelasi. Dan untuk mengetahui ada atau tidak ada pengaruh bantuan modal program terhadap peluang kerja digunakan analisis uji regresi sederhana (linier) dengan persamaan sebagai berikut:


Y = βo + β1X1 + μ Di mana: Y = Penyerapan tenaga kerja (orang) βo = Konstanta β1 = Koefisien regresi yang berhubungan dengan faktor tingkat besarnya bantuan modal X1 = Variabel besarnya bantuan modal (rupiah) μ = Error term. HASIL Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Utara pada garis koordinat 1 26’-2 11’ Lintang Utara dan 91 01’-97 07’ Bujur Timur, yang dikelilingi oleh 3 (tiga) kabupaten, 1 (satu) Provinsi dan 1 (satu) selat, beriklim tropis yang memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan yang rata-rata hari hujan sebanyak 12,75 hari, ratarata curah hujan 329,00 mm. Dengan luas daerah 9.223,18 km2, merupakan kabupaten/kota terluas kedua di Sumatera Utara setelah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas sebelah utara dibatasi

oleh Selat Malaka, sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah barat dibatasi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Asahan dan sebelah Timur dibatasi oleh Provinsi Riau. Kabupaten dengan jumlah penduduk 1.007.185 jiwa pada tahun 2007, rata-rata terdapat 5 jiwa per rumah tangga dengan mayoritas bersuku bangsa Batak 45,50 persen, Suku Jawa 44,83 persen, Minang 0,81 persen dan Aceh 0,21 persen dan lainnya 4,80 persen, dengan pencari kerja yang terdaftar 2.180 orang, yang terdiri dari 823 tenaga kerja laki-laki dan 1.357 perempuan. Berdasarkan data statistik tahun 2007, komoditi penting yang dihasilkan perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu adalah kelapa sawit yang ditanam diseluruh kecamatan dengan produksi perkebunan rakyat sebesar 1.703.156 ton pada tahun 2007 dengan total luas tanaman 132.670 ha. Produksi padi dan palawija pada tahun 2007 sebesar 299.159 ton dengan luas panen 65.227 ha, sedang padi ladang sebesar 5.804 ton dengan luas panen 2.297 ha dan tanaman bahan makanan lain yang dominan dihasilkan selain padi adalah jagung sebesar 3.806 ton dan ubi kayu sebesar 3.402 ton.

Sumber: Labuhanbatu dalam Angka Tahun 2007, Skala 1 : 50.000

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Batas Wilayah Kecamatan

156


PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat yang berada di Kabupaten Labuhanbatu memiliki lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 3.357,09 Ha yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Kualuh Hulu, Kualuh Selatan, Marbau, Bilah Barat, Rantau Selatan, Rantau Utara, Bilah Hulu, Kota Pinang dan Torgamba. Komoditi unggulan yang ditanam PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat adalah sawit dan karet dengan komposisi areal, Tanaman Karet dengan luas 1.980,19 Ha (45,71%), Kelapa Sawit dengan luas areal 1.582, 92 Ha (36,54%), Areal lainlain dengan luas 768,92 (17,75%) yang termasuk areal ini seperti pabrik, perkantoran, rumah karyawan, balai pertemuan, kesehatan, lapangan olah raga (sarana olah raga), sarana-sarana ibadah mesjid dan gereja, sarana pendidikan, dan rumah sakit. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu secara administratif tahun 2007 terbagi dalam 22 kecamatan, 215 desa, 27 kelurahan dan 242 desa/kelurahan. Jumlah penduduk kabupaten terbanyak terdapat di Kecamatan Torgamba yaitu 94.752 jiwa dengan kepadatan penduduk 83 jiwa per Km dan penduduk paling sedikit di Kecamatan Silankitang sebesar 26.274 jiwa. Berjenis kelamin lakilaki sebesar 508.524 jiwa, sedang penduduk perempuan sebanyak 498.661 jiwa dengan ratio jenis kelamin sebesar 101,98 persen. Mata pencaharian penduduk Labuhanbatu sebagian besar bekerja di sektor Agriculture (pertanian) yaitu sekitar 71,36%, bekerja disektor primer dan sisanya tertampung disektor sekunder 6,49% serta sektor tersier 22,15%. Tingginya persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian antara lain disebabkan karena daerah ini merupakan daerah yang cukup potensi khususnya sub sektor perkebunan, serta didukung oleh daerahnya yang cukup luas. Kemudian berdasarkan suku bangsa, komposisi masyarakat daerah ini terdiri dari Suku Jawa 47,91%, Melayu 19,64%, Tapanuli Selatan 19,62%, Tapanuli Utara 10,08% dan lain-lain 2,75%.

157

Konsep Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Kebun Rantauprapat Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN termasuk di dalamnya perusahaan perkebunan seperti PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat merupakan salah satu elemen utama kebijakan ekonomi strategis negaranegara berkembang seperti Indonesia, mempunyai pengaruh utama dalam pembangunan dan diperlukan dalam pengaturan infrastruktur dan kepentingan (public utilities) dan menempatkan diri untuk berperan pada hampir seluruh sektor aktifitas ekonomi. Berdasarkan konsep Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat ternyata strategi eksternal dalam meningkatkan kesejahtraaan masyarakat adalah membangun ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan konsep membangun kesejahteraan masyarakat antara pemerintah dengan masyarakat belum dibangun secara sinergis, karena idealnya aktivitas program harus memiliki sinergitas dengan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholders lain. Kebijakan Pelaksanaan Program Bina Mitra dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Kebun Rantauprapat Kebijakan program Bina Lingkungan sifatnya hibah dan bukan sebagai dana pinjaman seperti karakteristik Program Kemitraan. Tapi sebagai bentuk bantuan untuk tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah perusahaan perkebunan dalam bentuk bantuan untuk korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan dan pembangunan sarana kesehatan yaitu pembangunan puskemas pembantu (pustu) Tebangan Kecamatan Rantau Utara, pengembangan prasarana dan sarana umum, sanitasi lingkungan berupa pembuatan sumur bor di Pesantren Pinang Lombang Kecamatan Bilah Barat, serta sarana ibadah berupa mesjid dan gereja.


PT. Perkebunan Nusantara III melalui manajemen Kebun Rantauprapat telah menyalurkan sebahagian laba untuk dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kepada masyarakat sekitar. Kemudian dalam rangka mewujudkan manusia yang sejahtera, kepada karyawan disediakan fasilitas-fasilitas: Perumahan, Puskesbun, Rumah Sakit, TK, Madrasah, Sarana Olah Raga, Koperasi, Asuransi Tenaga Kerja serta sarana-sarana ibadah mesjid dan gereja. Program beasiswa diberikan kepada murid berprestasi dari keluarga kurang mampu yaitu murid Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Lanjutan Pertama (SLTP) dan kegiatan-kegiatan Sosial Budaya PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Kebun Rantauprapat telah ikut serta dalam membangun pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu khususnya di Kecamatan Bilah Hulu, Rantau Selatan, Rantau Utara dan Bilah Barat. Bantuan tersebut diserahkan kepada sasaran penerima bantuan dalam bentuk barang, terkecuali bantuan beasiswa murid sekolah SD, SLTP, dan SLTA diserahkan dalam bentuk uang. Kepedulian tersebut juga diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah melalui Rehabilitasi Sekolah SD Negeri, MTs Swasta, SD Swasta, mobiler dan Komputer, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA). Kemudian dalam proses pemberian dana Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak ikut di dalamnya, karena data-data yang dibutuhkan diambil dari Kecamatan. PEMBAHASAN Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terhadap Peningkatan Pendapatan Nominal Masyarakat Hasil analisis uji beda rata-rata (compare mean) dengan t-test with Paired Two Sample for Means (Data Berpasangan) pada Pendapatan Nominal sebelum Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (tahun 2003) dan setelah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Uji Beda Rata-Rata Pendapatan Nominal Masyarakat 2.543.425 Pendapatan 3.899.458 (2003) Pendapatan (2007) t-test Sig Keterangan *: Nyata pada α = 0,05

-3,74 15E-05*

Sumber: Analisis Data Primer

Pada tahun 2003 tingkat pendapatan nominal rata-rata sebesar 2.543.425 tahun dan pada tahun 2007 rata-rata pendidikan keluarga meningkat menjadi 3.899.458 tahun, maka rata-rata peningkatan pendapatan nominal keluarga adalah 10,66% per tahun. Terdapatnya perbedaan peningkatan pendapatan yang signifikan pada pendapatan nominal masyarakat sebelum tahun 2003 dan tahun 2007 dan rata-rata tingginya pendapatan nominal masyarakat sebesar Rp. 3.899.458,-/bulan pada tahun 2007 menunjukkan telah tingginya peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan pendapatan nominal masyarakat disebabkan besar dan terbukanya peluang kerja dan usaha baru pendukung yang menghasilkan peningkatan spesialisasi masyarakat dibidang pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet yang cukup tinggi yang merupakan bahan baku bagi sektor agroindustri dan output agroindustri oleh karena adanya PT. Perkebunan Nusantara III dan berdampak meningkatnya peluang kerja pada unit usaha pada pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah yang bermitra sebagai rekanan PT. Perkebunan Nusantara III. Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terhadap Tingkat Pendapatan Riil Masyarakat Hasil analisis uji beda rata-rata (compare mean) dengan t-Test with Paired Two Sample for Means (Data Berpasangan) antara pendapatan riil masyarakat sebelum PKBL (tahun 2003) dan setelah PKBL (tahun 2007) dapat dilihat pada Tabel 2.

158

WAHANA HIJAU Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.4, No.3, April 2009 Tabel 2. Hasil Analisis Uji Beda Rata-Rata Pendapatan Riil Masyarakat Pendapatan sebelum (tahun 2003) Pendapatan setelah (tahun 2007) t-test Sig. Keterangan * : Nyata pada α = 0,05 Sumber: Analisis Data Primer

1.588.180 (rupiah) 2.499.731 (rupiah) -4,16 3,39E-05

Pada tahun 2003 rata-rata pendapatan riil rumah tangga masyarakat adalah Rp. 1.588.180,-/bulan dan pada tahun 2007 rata-rata pendapatan riil rumah tangga masyarakat meningkat menjadi Rp. 2.499.731,-/bulan, maka rata-rata peningkatan pendapatan riil rumah tangga masyarakat adalah 11,48% per tahun. Terdapatnya perbedaan yang signifikan pada tingkat pendapatan riil sebelum tahun 2003 dan tahun 2007 dan tingginya rata-rata pendapatan riil masyarakat sebesar Rp. 2.499.731,-/bulan pada tahun 2007 menunjukkan telah kuatnya peningkatan ekonomi masyarakat. Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terhadap Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di bidang Pendidikan Hasil analisis uji beda rata-rata (compare mean) dengan t-test with Paired Two Sample for Means (Data Berpasangan) antara Pendidikan sebelum Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (tahun 2003) dan setelah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Hasil Analisis Uji Beda Rata-Rata Pendidikan Pendidikan (2003) 7,76 Pendidikan (2007) 8,38 t-test Sig Keterangan *: Nyata pada α = 0,05 Sumber: Analisis Data Primer

-7,23 5,09E-11*

Pada tahun 2003 tingkat pendidikan rata-rata sebesar 7,76 tahun dan pada tahun

159

2007 rata-rata pendidikan keluarga meningkat menjadi 8,38 tahun, maka ratarata peningkatan pendidikan (lamanya bersekolah) keluarga masyarakat adalah 1,59% per tahun. Dampak Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan terhadap Pengembangan Pasar dan Pedagang Kaki Lima 1. Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terhadap Pengembangan Pasar Hasil analisis uji beda rata-rata (compare mean) dengan t-test with Paired Two Sample for Means (Data Berpasangan) antara Pengembangan Pasar sebelum Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (tahun 2003) dan setelah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Hasil Analisis Uji Beda Rata-Rata Pengembangan Pasar Jumlah Tempat Berjualan (2003) Jumlah Tempat Berjualan (2007) t-test Sig

227,25 336,25 -1,59 +0,10

Keterangan : tidak Nyata pada α = 0,05 Sumber: Analisis Data Sekunder

Pada tahun 2003, jumlah tempat berjualan rata-rata pada tiap kecamatan adalah 227 buah dan pada tahun 2007. Jumlah tempat berjualan meningkat menjadi 336 buah, maka rata-rata peningkatan jumlah tempat berjualan adalah 9,6% per tahun. 2. Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terhadap Perkembangan Pedagang Kaki Lima Banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima Kabupaten Labuhanbatu tahun 2003 s/d tahun 2007 seperti pada tabel berikut:

Karlos: Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ... Tabel 5. Jumlah Pedagang Kaki Lima Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2003 s.d. 2007 No

Kecamatan

2003 2004 1 Bilah hulu (aek nabara) 180 200 2 Rantau selatan (sigambal) 175 180 3 Rantau utara 360 390 A. Pasar lama 130 135 B. Pasar baru 230 255 4 Bilah barat (suka makmur) 120 130 Jumlah 835 900 Sumber: Laporan Evaluasi Dinas Pasar Kabupaten Labuhanbatu, 2007

Hasil analisis uji beda rata-rata (compare mean) dengan t-test with Paired Two Sample for Means (Data Berpasangan) antara Perkembangan Pedagang Kaki Lima sebelum Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (tahun 2003) dan setelah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (tahun 2007) dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6. Hasil Analisis Uji Beda Rata-Rata Pedagang Kaki Lima Jumlah Pedagang Kaki Lima (2003) Jumlah Pedagang Kaki Lima (2007) t-test Sig

199,17 290,83 -4,61 0,003*

Keterangan *: Nyata pada α = 0,05 Sumber: Analisis Data Sekunder

Pada tahun 2003 Jumlah pedagang kaki lima rata-rata pada tiap kecamatan adalah 199,17 dan pada tahun 2007 jumlah pedagang kaki lima meningkat menjadi 290,83 buah, maka rata-rata peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima adalah 9,20% per tahun. 2. Pengaruh Modal Bantuan Program Kemitraan terhadap Peluang Kerja Besarnya Bantuan Modal Program Kemitraan dan Peluang Kerja yang diukur dari Jumlah Tenaga Kerja, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 7. Data Modal Program Kemitraan dan Jumlah Tenaga Kerja Tahun

Bantuan Modal (Rp. 000,-)

(%)

2003 55.000 7,41 2004 105.000 14,15 2005 69.000 9,30 2006 205.000 27,63 2007 308.000 41,51 Jumlah 742.000 100,00 Sumber: Analisis Data Primer

Jlh Tenaga Kerja (%) (orang) 5 3,62 16 11,59 8 5,80 58 42,03 51 36,96 1388 100,00

Tahun 2005 210 200 420 140 280 150 980

2006 240 250 465 150 315 160 1115

2007 265 260 525 165 360 170 1220

Dengan menggunakan persamaan regresi sederhana, dibentuk fungsi persamaan peluang kerja yang diukur dari variabel jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh unit usaha yang mendapat bantuan modal Program Kemitraan, diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 8. Hasil Uji Regresi Pengaruh Bantuan Modal Program Kemitraan terhadap Jumlah Tenaga Kerja Variabel Koefisien t- hitung Modal Kemitraan 0,0002 3,607 R2 0,813 t-tabel 2,353 F- Hitung 13,009 Ket * : Nyata pada

Signifikan 0,037*

=0,05

Sumber: Analisis Data Primer

Perumusan Regresi untuk melihat pengaruh bantuan modal terhadap peluang kerja dapat dituliskan sebagai berikut: ) Y = -3,7348 + 0,0002 X t-hit (-0,362) (3,607) R2 = 0,813 Modal Kemitraan memberi pengaruh positif dan signifikan pada α = 0.05 terhadap peluang kerja, dimana nilai t-hit lebih besar dari t-tabel (3,601>2,353). Ho ditolak dan H1 diterima, yaitu Modal Kemitraan berpengaruh terhadap Peluang Kerja. KESIMPULAN Hasil penelitian yang dilakukan terhadap Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu diambil beberapa kesimpulan:

160


1.

2.

3.

Konsep Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dimplementasikan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat diatur dengan Kepmen BUMN No. Kep236/MBU/2003 dan terakhir Permen BUMN Per-05/MBU/2007 dengan pemberdayaan lokal, ekonomi lokal dan peningkatan pelayanan umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep dan kebijakan Program Kemitraan Bina Lingkungan adalah berbentuk bantuan modal dan hibah, namun bantuan modal yang diberikan masih sangat kecil dengan sistem birokratis dan tidak bersifat mitra dimana belum melibatkan stakeholders dan pemerintah dalam perencanaan, evaluasi dan hanya bersifat membantu sehingga belum menghasilkan hubungan timbal balik serta adanya rasa memiliki. Dampak Program Kemitraan Bina Lingkungan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan, pendidikan, pedagang kaki lima dan jumlah tenaga kerja dalam mendorong ekonomi lokal namun secara fisik pasar maupun pemasaran produk hasil barang dan jasa tidak berkembang yang menyebabkan pasar semakin sempit dan tidak tertata.

SARAN 1. Implementasi PKBL PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat harus melibatkan stakeholders, masyarakat (sebagai mitra) dan pemerintah dalam perencanaan, evaluasi sehingga tidak hanya bersifat membantu semata. Besarnya bantuan hendaknya disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang ada. 2. PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat harus menciptakan kesepahaman persepsi dengan Pemerintah Kabupaten untuk mengoptimalisasi perannya dalam mengaplikasi program. Kesepahaman dilakukan dengan upaya duduk bersama membahas rencana/ program, pelaksanaan dan evaluasi, serta menciptakan kerjasama untuk memberdayakan masyarakat.

161

3.

Agar pemerintah daerah dapat menciptakan regulasi program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui penerbitan peraturan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilandasi dengan nota kesepakatan bersama dengan seluruh perkebunan/ perusahaan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

DAFTAR RUJUKAN Arikunto, Suharsimi, 1996. Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta.

Bappeda dan BPS Kabupaten Labuhan Batu, 2007. Labuhanbatu Dalam Angka. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. ________, 2007. PDRB Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Evans, Hugh and Munir, Risfan, 2005. Pengembangan Ekonomi Lokal di Indonesia. Bunga Rampai Pembangunan Kota di Indonesia dalam abad 21. Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, URDI-YSS-Jakarta. Kottler, Philip and Nancy Lee, 2005. Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good For Your Company and Your Cause. Best Practises from Hawlett Packard, Ben and Jerry’s and Other Leading Companies. Jhon Wiley and Sons, Inc. United States of America. Kuncoro, Mudrajad, 2002. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga, Jakarta. Mulyadi, 2003. Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpihakan dan Keberlanjutan, PSKK, Yogjakarta. Munir, Risfan, 2002. Perencanaan Ekonomi Lokal (Local Economic Development). Specialist Perform Project, Jakarta.


Pardede, J.P. 2007. Pola Kemitraan dalam Praktek Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada Program Community Development PT. Toba Pulp Lestari, Tbk di Kabupaten Toba Samosir, Tesis Program MAP-UGM, Yogjakarta. Primahendra, Reza, 1997. Jurnal Community Development: Sebuah Explorasi. Info Urdi, Volume 16. Pembangunan Setyawan, B, 2002. Masyarakat (Community Development) dan Perencanaan Partisipatif (Participatory Planning): Konsep Dasar dan Faktor-faktor Kesuksesan. Makalah pada Pelatihan Parcipatory Planning, MPKD-UGM bekerjasama dengan Bali Urban Infrastructur Programme (BUIP).

Sony,

Muhamad. 2007. Implementasi Program Community Development di Pertamina UPMS-IV Semarang. Tesis Program MAP-UGM, Yogjakarta.

Suharto, Edy, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT. Refika Aditama, Bandung. Suharto, Edy, 2005. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri (Corporate Sosial Responsibility) PT. Refika Aditama, Bandung. Susanto, A. B. 2007. A Strategic Management Approach: (Corporate Sosial Responsibility). The Jakarta Consulting Group Partner in Change, Jakarta. Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Sosial Responsibility). Fascho Publishing, Gresik. Zaleha, Siti, 2008. Peranan Corporate Sosial Responsibility PT. Inalum Divisi PLTA Sigura-gura terhadap Sosio-Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Samosir. Tesis S2 PWD SPs USU, Medan.

162

Karlos Alumnus PWD Plt Sekda KAB Labuhan Batu

Recommend Documents