PWD

PERENCANAAN SUMBERDAYA PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKATAN MUTU LULUSAN SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KOTA TANJUNGBALAI

TESIS

Oleh MARIANI 077003043/PWD

S

C

N

PA

A

S

K O L A

H

E

A S A R JA

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Mariani : Perencanaan Sumberdaya Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Lulusan Sekolah Menengah Negeri Di Kota Tanjungbalai, 2009

PERENCANAAN SUMBERDAYA PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKATAN MUTU LULUSAN SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KOTA TANJUNGBALAI

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

MARIANI 077003043/PWD

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi Konsentrasi

: PERENCANAAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKATAN MUTU LULUSAN SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KOTA TANJUNGBALAI : Mariani : 077003043 : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan : Perencanaan Pendidikan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Bachtiar Hassan Miraza, SE) Ketua

(Prof.Dr. lic.rer.reg Sirojuzilam, SE) Anggota

(Kasyful Mahalli, SE.M.Si) Anggota

Ketua Program Studi,

Direktur,

(Prof. Bachtiar Hassan Miraza, SE)

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa, B.M.Sc)

Tanggal Lulus : 3 Agustus 2009


Telah diuji pada Tanggal 3 Agustus 2009

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Bachtiar Hassan Miraza, SE

Anggota

: 1. Prof. Dr. lic. rer. reg. Sirojuzilam, SE 2. Kasyful Mahalli, SE.M.Si 3. Prof. Aldwin Surya, SE. M.Pd. Ph.D 4. Agus Suriadi, S.Sos.M.Si


ABSTRACT

Mariani, ” The Educational Resources Planning of Senior High School Graduation Quality Improvement in Tanjungbalai” The supervisor are: Prof. Bachtiar H. Miraza, Prof. Dr. Lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE and Kasyful Mahalli, SE, M.Si This research is objected to identify the educational resources consist of educator, education material, social partisipation, funding and graduation quality and finding the relationship among them. This research used stratified random sampling to 8 headmasters, 54 teachers and 14 peoples of 8 Senior High Schools in Tanjungbalai. The independent variables are aducational resources planning and dependent variables are. graduation quality. The data has collected by making interview (quisioner) and observation. The data analyze descriptively and using multiple regression analysis. The educational resources available have a good category. The graduations who are able to continue their study to university are enough for SMA_MA. The graduations who are getting a job are enough for SMK and their population’s rate is about 33,5 % from SMKN 1 to 2007-2008. Educational resources planning of SMA_MA and SMK all together have a significant effect to graduation quality. The t test show that the educator and funding in SMA_MA that have a significant effect. On the other hand in SMK, the significant effect are found from educator and education material. Pemko Tanjungbalai are expected to increase the schools operational cost, human resources and also educational management, increasing the program of social participation in education field and making coorperation with industry. This study also applies for the teacher have to increase their knowledge in science and information technology by following education training while the schools are expected to make a Tracer Study. Keywords: Planning, educational planning, educational resources, graduation quality


ABSTRAK

Mariani, ” Perencanaan Sumberdaya Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Lulusan Sekolah Menengah Negeri di Kota Tanjungbalai” dengan komisi pembimbing: Prof. Bachtiar Hasan Miraza (Ketua), Prof. Dr. Lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE (Pembimbing I) dan Kasyful Mahalli, SE, M.Si (Pembimbing II). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ketersediaan sumberdaya pendidikan yakni tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan serta mutu lulusan yang ada saat ini dan kemudian dicari apakah ada hubungan perencanaan sumberdaya pendidikan tersebut terhadap mutu lulusan baik yang berhasil masuk PTN atau yang bekerja. Penelitian ini dilakukan di 8 Sekolah Menengah Negeri (SMA, MA dan SMK) di Kota Tanjungbalai dengan sampel terdiri dari kepala sekolah, guru dan anggota komite sekolah sebanyak 76 orang. Variabel penelitian terdiri atas perencanaan sumberdaya pendidikan sebagai variabel bebas dan mutu lulusan sebagai variabel terikat. Pengumpulan data dengan kuisioner, wawancara dan observasi. Data dianalisis secara deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Ketersediaan sumberdaya pendidikan di Sekolah Menengah Negeri di kota Tanjungbalai berkategori baik.. Lulusan yang berhasil masuk PTN berkategori cukup memuaskan untuk SMA/MA dan lulusan yang bekerja juga cukup memuaskan untuk SMK dengan keterserapan lulusan SMKN 1 yang bekerja rata-rata 31,55 % untuk tahun 2007-2008. Perencanaan sumberdaya pendidikan untuk kelompok SMA/MA dan SMK secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap mutu lulusan yang masuk PTN dan yang bekerja. Secara parsial yang berpengaruh nyata pada SMA/MA adalah perencanaan tenaga kependidikan dan pembiayaan dan untuk kelompok SMK adalah perencanaan tenaga kependidikan dan sarana prasarana. Perencanaan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh nyata terhadap mutu lulusan baik yang berhasil masuk PTN maupun yang bekerja. Disarankan kepada pemerintah kota Tanjungbalai untuk meningkatkan perencanaan pembiayaan pendidikan terutama alokasinya langsung ke sekolah, peningkatan program partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perluasan kerjasama dengan pengusaha dan dunia industri serta perencanaan kualifikasi tenaga kependidikan yang meliputi pengetahuan, kemampuan dan keahlian dalam penguasaan teknologi informasi melalui pendidikan dan pelatihan dan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan optimalisasi danefisiensi penggunaan sarana dan prasarana serta membuat tracer study (studi pelacakan) bagi lulusan. Kata kunci: Perencanaan, perencanaan pendidikan, sumberdaya pendidikan, mutu lulusan


KATA PENGANTAR

Puji Syukur tiada terhingga kepada Allah SWT atas karunia yang tak terbilang sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam pengerjaannya, mulai dari pembuatan proposal, kegiatan penelitian, penulisan dan pembahasan hingga selesainya tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 1.

Walikota Tanjungbalai, Bapak Dr. H. Sutrisno Hadi, SpOG atas ijin yang diberikan kepada saya untuk berkesempatan mengikuti pendidikan di Pascasarjana USU.

2.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Bapak Ir. H. Darwin Zulad, M.Si, yang telah memberi motivasi dan dukungannya kepada saya selama menjalani masa perkuliahan.

3.

Kepala Bappeda Kota Tanjungbalai, Bapak Abdul Wahid, SE. M.Si dan seluruh staf Bappeda Kota Tanjungbalai atas pengertian dan semangat yang diberikan.

4.

Kepala BKD dan Diklat Kota Tanjungbalai, Ibu Hj. Darwati, SH atas bantuan dan dukungan yang tak ternilai.

5.

Seluruh kepala sekolah, guru dan anggota komite sekolah sebagai responden atas bantuan dalam pengisian kuisioner dan pemberian data yang dibutuhkan.


6.

Bapak Prof. Bachtiar Hasan Miraza selaku pengajar dan ketua komisi pembimbing atas ilmu yang dicurahkan, bimbingan dan arahan yang diberikan.

7.

Prof. Dr.lic.rer.reg Sirojuzilam, SE. selaku anggota komisi pembimbing atas masukan, arahan dan ilmu yang diberikan dari awal hingga akhir..

8.

Bapak Kasyful Mahalli, SE. M.Si, selaku anggota komisi pembimbing yang tak pernah

bosan

memberikan

motivasi,

bimbingan

dan

arahan

hingga

terselesaikannya tesis ini. 9.

Bapak Prof. Aldwin Surya, Bapak Rujiman, MA dan Bapak Agus Suriadi, S.Sos. M.Si selaku dosen pembanding yang turut memberikan masukan dan warna pada tesis saya.

10. Bapak Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan Perencanaan Pendidikan Universitas Sumatera Utara hingga penyelesaian tesis berdasarkan DIPA Sekjen Depdiknas Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009. 11. Seluruh sivitas akademika SPs USU, Dosen-dosen pengajar pada kelas Perencanaan Pendidikan dan seluruh staf administrasi PWD atas bantuannya. 12. Teristimewa suamiku tercinta Suwardi dan Anandaku tersayang Aldy Adrian atas doa, dorongan, kesabaran dan pengertian yang tidak terkatakan. 13. Ayahanda Paiman TR dan Ibunda Misni tercinta, atas doa dan restu yang tak pernah putus kepada ananda.


14. Abangda

Muslyadi/istri,

adik-adikku

tercinta

Mariati/suami,

Maya

Wardani/suami, Nurlindawati, Rahmat Hidayat dan Edi Jayenz serta seluruh keluarga besar di Rawang atas doa dan dukungan yang tiada henti.. 15. Seluruh keluarga besar di Medan, Bapak, mamak dan adik-adik: Sowanto/istri, Suherawati/suami, Suherman, Sri Rahmadani/suami dan Retno. 16. Seluruh mahasiswa Perencanaan Pendidikan Syahrial, Fo, Susi, Boes, Jhon, Jufri Sinaga, Irma Gusti, Me, Yudi dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas diskusi, masukan, bantuan dan pertemanan yang indah. 17. Adik-adik di 136 G, Betri, Nani dan Agung atas kebaikan dan bantuannya. Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan menjadi berkah dan hanya kepada Allah SWT semata penulis serahkan untuk membalasnya. Penulis menyadari, tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima masukan, kritikan dan saran dari semua pihak. akhirnya penulis ucapkan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Medan,

Agustus 2009 Penulis

Mariani


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK .................................................................................................... ABSTRACT .................................................................................................. KATA PENGANTAR .................................................................................. RIWAYAT HIDUP........................................................................................ DAFTAR ISI ................................................................................................ DAFTAR TABEL ........................................................................................ DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .................................................................... 1.2. Perumusan Masalah ............................................................... 1.3. Tujuan Penelitian ................................................................... 1.4. Manfaat Penelitian .................................................................

BAB II

i ii iii vi vii ix xii xiii

1 9 9 10

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Perencanaan .......................................................................... 2.2. Perencanaan Pendidikan ....................................................... 2.2.1. Perencanaan Sekolah sebagai Fungsi dari Perencanaan Pendidikan ...................................................... 2.3. Sumber Daya Pendidikan..................................................... 2.4. Mutu Pendidikan .................................................................. 2.5. Mutu Lulusan ............................................................. ....... 2.6. Pengembangan Sumber Daya Manusia ............................... 2.7. Pengembangan Wilayah ...................................................... 2.8. Penelitian Sebelumnya ........................................................ 2.9. Kerangka Berfikir ................................................................ 2.10. Hipotesis ...............................................................................

11 12 13 14 19 21 23 24 26 28 29

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 3.2 3.3 3.4

Lokasi Penelitian .................................................................... Jenis dan Sumber Data ........................................................... Populasi dan Sampel .............................................................. Metode Analisa Data ............................................................. 3.4.1 Validitas dan Reliabilitas Instrumen...........................

30 30 32 35 35


3.4.2 Uji Asumsi Klasik ..................................................... 3.4.3 Analisa Data .............................................................. 3.5 Defenisi operasional ..............................................................

36 37 39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 4.2 4.3 4.4.

Gambaran Umum Kota Tanjungbalai ................................. Gambaran Pendidikan SLTA Kota Tanjungbalai ................ Profil Responden ................................................................. Identifikasi Ketersediaan Sumberdaya Pendidikan ............ 4.4.1. Tenaga Kependidikan .......... ..................................... 4.4.2 Sarana Prasarana ... .................................................. 4.4.3 Partisipasi Masyarakat ... ........................................... 4.4.4 Pembiayaan ............................................................... 4.4.5 Mutu Lulusan ............................................................ 4.5. Hasil Uji Validitas dan Relialibilitas Instrumen ................. 4.6. Hasil Uji Asumsi Klasik ..................................................... 4.6.1 Uji Multikolinieritas ................................................. 4.6.2 Uji Heteroskedastisitas ............................................. 4.7. Pengujian Hipotesis Penelitian ............................................ 4.5.1 Pengaruh Sumberdaya Pendidikan Terhadap Lulusan yang Masuk PTN .............................. ........................ 4.5.2 Pengaruh Sumberdaya Pendidikan Terhadap Lulusan yang Bekerja ............................................................. BAB V

43 43 45 48 49 53 66 68 73 78 78 78 79 81 82 86

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 5.2

Kesimpulan ................................................................ Saran ...........................................................................

93 94

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................

96


BAB I PENDAHULUAN

.1.

Latar Belakang Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam upaya peningkatan

kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan, manusia akan menjadi berkualitas dan pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan merupakan upaya untuk dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya terlebih-lebih di era globalisasi, institusi pendidikan harus mampu mencetak lulusan yang dapat menyesuaikan diri di kehidupan yang berdimensi lokal, regional maupun global. Indonesia telah banyak melakukan upaya peningkatan mutu pendidikannya, salah satunya adalah dengan mencanangkan program wajib belajar 9 Tahun yang oleh beberapa daerah bahkan sudah melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Artinya diupayakan agar setiap penduduk berpendidikan minimal sekolah menengah sederajat. Upaya ini dirasakan telah mampu meningkatkan mutu pendidikan secara kuantitas, diantaranya dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar

(APK) di

beberapa daerah. Namun hal ini belum cukup untuk menilai mutu pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Profesor Frederick Harbison dari Universitas Princeton yang menyatakan bahwa output pendidikan harus mampu menjadi sumber daya manusia yang mampu menjadi agen-agen aktif dalam melaksanakan pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan bukti lebih bahwa pendidikan juga telah berhasil secara kualitas.


Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dan strategis yang memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan yang dikehendaki dalam segala bidang, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci agar pelaksanaan kegiatan pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien sehingga proses pendidikan akan menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi tuntutan /kebutuhan masyarakat. Selain itu dengan perencanaan pendidikan yang baik tujuan yang diharapkan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat nasional dan lokal dapat tercapai. Pendidikan merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat berbagai proses yang kemudian membentuk sub-sub sistem. Proses-proses tersebut terjadi didalam suatu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan secara luas inilah yang merupakan bidang telaah masalah perencanaan pendidikan. Suatu perencanaan pendidikan yang komprehensif akan selalu berhubungan dengan proses pendidikan dan sub-sub sistem didalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang dimaksud salah satunya adalah sistem aktivitas pendidikan yang mencakup aktivitas-aktivitas perencanaan sumber daya dan aktivitas lainnya (Saud dan Makmun, 2007). Namun kenyataan yang terjadi adalah bahwa perencanaan pendidikan masih dianggap sebagai faktor pelengkap saja atau hanya sekedar sebagai penjabaran kebijakan pimpinan di daerah, atau dengan kata lain, bahwa perencanaan pendidikan di suatu wilayah tidak lain hanyalah sekedar perwujudan keinginan/cita-cita pimpinan di suatu wilayah tersebut. Sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal. Hal ini dikarenakan masih minimnya tenaga-tenaga perencana pendidikan


yang mampu memahami proses dan mekanisme

perencanaan secara lebih

komprehensif, selain itu posisi bidang perencanaan belum dijadikan sebagai faktor penentu keberadaan suatu lembaga pendidikan baik tingkat makro (nasional) maupun mikro (lokal/daerah). Oleh karena itu sumbangan perencanaan pendidikan terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan lembaga pendidikan di beberapa daerah seperti di Kota Tanjungbalai belumlah maksimal. Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen dan memberikan perhatian yang besar bagi perkembangan pendidikan di Kota Tanjungbalai. Hal ini ditunjukkan dengan penyediaan anggaran pendidikan rata-rata 23,44 % sejak tahun 2007 sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional (lihat Tabel 1.1). Tabel 1.1 Anggaran Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2007-2008. Anggaran Pendidikan Belanja Langsung (Rp)

Belanja Tidak Langsung (Rp)

Jumlah Anggaran Pendidikan (Rp)

319.451.562.600

33.528.204.920

39.871.342.332

73.389.547.362

22,97

404,784.477.000

40.898.498.050

55.909.713.000

96.808.211.050

23,91

Thn

Total Anggaran (Rp)

2007 2008

%

Sumber: Bappeda Kota Tanjungbalai Tahun 2008 Dengan penyediaan anggaran pendidikan yang sedemikian besar maka kondisi sarana dan prasarana pendidikan (kondisi gedung dan prasarana lainnya) untuk jenjang sekolah menengah sudah cukup baik. Pendidikan sekolah menengah di Kota Tanjungbalai telah merata penyebarannya di setiap wilayah. Terbukti telah tersedia dan dibangunnya sekolah-sekolah menengah di 6 (enam) kecamatan yang


ada, yang dimaksudkan agar penduduk usia sekolah menengah di setiap kecamatan memperoleh kesempatan pendidikan yang sama. Tabel 1.2 Jumlah Sekolah Menengah Per Kecamatan TP. 2008/2009 No 1 2 3 4 5 6

SMA/MA/SMK

Kecamatan N

S

Datuk Bandar Datuk Bandar Timur Tanjungbalai Utara Tanjungbalai Selatan Sei Tualang Raso Teluk Nibung

2 1 1 2 4 2

3 7 2 1

Jumlah

12

13

Sumber: Dinas P dan K Kota Tanjungbalai Tahun 2008 Pembangunan sekolah menengah ini dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan program Wajib Belajar 12 tahun. Selain itu, juga telah dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat sekolah menengah yakni sebesar 74,44% dan 56,79% pada tahun 2008 dari 72,47 % dan 55,99% di tahun 2007. seperti terlihat pada Tabel 1.3 berikut: Tabel 1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2004-2008 Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK

Tahun 2004 2005 2006 2007 2008

APK(%)

APM(%)

62,59 62,89 69,82 72,47 74,44

51,11 51,34 59,44 55,99 56,79

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai Tahun 2008


Anggaran pendidikan kota Tanjungbalai dari tahun ke tahun terus mencapai peningkatan. Pembangunan gedung dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti pengadaaan buku, alat-alat laboratorium, alat-alat praktek dan peraga, pengadaaan meubiler terus dianggarkan setiap tahun, pelaksanaan program bagi peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah serta tenaga kependidikan lainnya melalui pelatihan-pelatihan manajerial maupun pelatihan teknis, pengadaan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu juga usaha peningkatan partisipasi masyarakat melalui program manajemen pelayanan pendidikan terus menerus dilakukan dan menunjukkan kemajuan yang signifikan (secara kuantitas). Tetapi kemajuan ini belum diiringi dengan kemajuan mutu (secara kualitas) peserta didik sebagai lulusan setiap tahunnya. Mengingat bahwa lulusan/output pendidikan merupakan parameter yang sangat menentukan apakah proses pendidikan berjalan baik atau tidak. Pendidikan pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas memfokuskan kepada mendidik peserta didik pada jenjang tersebut untuk dapat menjadi lulusan yang mandiri melalui pendidikan dan keterampilan berbasis kompetensi yang mereka peroleh berdasarkan pada jurusan yang mereka pilih. Tujuan penyelenggaran pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor

053/V/2001

tentang

pedoman

pelayanan

minimal

penyelenggaraan

persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah adalah: (a) meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi dan mampu mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan


kesenian; dan (b) meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar. Sehubungan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan SMA tersebut, maka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah pilihan bagi sebagian besar siswa lulusan SMA dan sebagian besar berkeinginan untuk bisa melanjut ke Perguruan Tinggi Negeri. Hal ini dibuktikan dengan tingginya peminat yang berasal dari siswa lulusan SMA saat mendaftar untuk ikut berkompetisi dalam ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru di beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Sementara itu harapan lulusan SMK lebih cenderung kepada bagaimana mereka dapat bekerja secara layak dan menjadi tenaga kerja yang memiliki keterampilan (skill) yang cukup bahkan ada yang berfikir mampu membuka lapangan usaha sendiri. Hal ini wajar dan menjadi penting karena bekerja merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, bekerja menjadi penopang hidup seseorang dan keluarga sehingga tidak tergantung dan mengganggu orang lain dan melalui kegiatan bekerja seseorang mendapat kepuasan bukan saja karena mendapat imbalan melainkan juga karena seseorang dapat memberikan sesuatu kepada orang lain (jasa atau benda), bergaul, berkreasi dan bersibuk diri. Menurut Todaro (1999), bahwa masyarakat di negara-negara berkembang menginginkan pendidikan karena alasan ekonomis, artinya bagaimana pendidikan dapat membawa mereka untuk memperoleh kesempatan kerja di sektor modern.


Fenomena yang terjadi setiap tahunnya, lulusan sekolah menengah di kota Tanjungbalai lebih banyak yang tidak memperoleh pekerjaan atau bekerja secara tidak layak dan persentase lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri masih tergolong belum memuaskan (8,15% untuk rata-rata dari tahun 2007 dan 2008). Hal ini dikarenakan bukan hanya pada permasalahan jumlah lulusan yang lebih besar dibanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, namun juga terletak pada mutu lulusan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan yang rata-rata lulusan tidak memiliki keahlian (skill) yang cukup untuk meraih peluang kerja juga memiliki inisiatif dan inovatif yang rendah untuk melirik berbagai kegiatan yang dapat dilakukan sehingga berakibat pada bertambahnya jumlah penganggur. Lulusan sekolah menengah Kota Tanjungbalai belum mampu bersaing dengan lulusan dari daerah lain dalam memenangkan kompetensi masuk Perguruan Tinggi Negeri di Medan atau kota lainnya di Indonesia. Hal ini bisa dijadikan sebagai indikator bahwa mutu lulusan sekolah menengah Kota Tanjungbalai masih belum baik, meskipun indikator mutu lulusan yang dapat dijadikan sebagai alat ukur saat ini masih sulit ditetapkan. Kenyataan tersebut di atas erat kaitannya dengan salah satu permasalahan pendidikan yang umum terjadi di Indonesia yaitu masalah kualitas, relevansi dan rendahnya daya saing pendidikan. Lulusan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia memiliki kemampuan daya saing (competitiveness) yang rendah, sehingga banyak lulusan yang kalah dalam persaingan di pasar global.


Jika ditelusuri rendahnya mutu lulusan berdampak kepada masalah mutu pendidikan secara keseluruhan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai target seperti yang diharapkan. Sebagian pendapat mengatakan penetapan mutu lulusan pertama dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan sebagai penghasil lulusan dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya jika lulusan berniat bekerja pada lembaga tertentu penetapan mutu dilakukan oleh lembaga pemakai lulusan selaku konsumen dengan mengadakan sistem test. Sedangkan lulusan yang bermaksud melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri penetapan mutu dilakukan oleh Lembaga Perguruan Tinggi dengan melakukan serangkaian test masuk Perguruan Tinggi Lulusan yang bermutu hanya mungkin dihasilkan melalui proses pendidikan yang bermutu. Kegiatan proses pendidikan/pembelajaran yang bermutu adalah sebuah proses panjang yang hanya bisa berhasil apabila ditunjang oleh suatu perencanaan pendidikan yang bermutu pula. Artinya sejauhmanakah perencanaan yang telah dibuat berkontribusi terhadap peningkatan mutu lulusan. Apakah selama ini jika dikatakan mutu lulusan rendah karena perencanaannya yang tidak baik/tidak tepat ataukah telah terjadi ketidakkonsistenan pada pelaksanaan suatu proses pendidikan karena perencanaan yang baik adalah perencaaan yang konsisten dijalankan oleh para perencana. Perencanaan pendidikan dimaksud adalah perencanaan secara komprehensip yang menyangkut mulai dari perencanaan yang terkait input pendidikan, proses pendidikan dan perencanaan untuk output pendidikan. Penelitian ini hanya akan


membatasi mengenai perencanaan pendidikan terkait dengan perencanaan sumber daya pendidikan yaitu tenaga kependidikan, partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana serta pembiayaan , sebagai pendukung keberhasilan proses pendidikan dan mutu lulusan. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik meneliti seberapa besar dan sejauhmana dukungan perencanaan sumber daya pendidikan tersebut terhadap mutu lulusan Sekolah Menengah Negeri di Kota Tanjungbalai sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia Kota Tanjungbalai yang pada akhirnya bisa menjadi pemicu bagi percepatan kemajuan di daerah.

.2.

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka beberapa pertanyaan

yang menarik untuk dikaji lebih jauh adalah: 1. Apakah ketersediaan sumberdaya pendidikan (tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan ) dan mutu lulusan di Sekolah Menengah Negeri Kota Tanjungbalai telah cukup baik?. 2. Bagaimana pengaruh perencanaan sumber daya pendidikan (tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan ) terhadap mutu lulusan yang berhasil masuk ke PTN dan yang bekerja?.

.3.

Tujuan


1. Mengidentifikasi ketersediaan sumberdaya pendidikan (tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan ) dan mutu lulusan di Sekolah Menengah Negeri Kota Tanjungbalai. 2. Untuk menemukan pengaruh antara perencanaan sumber daya pendidikan (tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan) terhadap mutu lulusan yang berhasil masuk PTN dan yang bekerja.

1.4

Manfaat Hasil dari penelitian ini diharapkan setidaknya akan memiliki manfaat

sebagai berikut: 1. Bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada kepala sekolah bagaimana memberdayakan sumberdaya pendidikan yang ada untuk meningkatan kualitas lulusannya agar diterima di PTN dan dapat bekerja pada sektor-sektor formal maupun informal dengan pendapatan yang layak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung kepada pengembangan wilayah kota Tanjungbalai. 2. Bagi stakeholders bidang pendidikan di daerah, diharapkan penelitian ini sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan dan implementasi perencanaan pendidikan di masa-masa mendatang terutama dalam meningkatkan partisipasi dunia usaha dan dunia industri agar lulusan tertampung di dunia kerja.


3. Secara umum, penelitian ini menjadi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam

perencanaan

bidang

pendidikan

dalam

rangka peningkatan mutu

lulusan sekolah menengah. 4. Membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan dan lebih mendalam yang berkaitan dengan sumber daya pendidikan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perencanaan Perencanaan adalah sebuah cara berfikir yang berorientasi pada masa depan dengan menggunakan metode dan sistematika yang rasional. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Defenisi perencanaan secara sederhana menurut Tarigan (2004) adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu menurut Conyers & Hills dalam Arsyad (1999:112) perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan –keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang dengan empat elemen dasar

yakni:

merencanakan

berarti

memilih,

perencanaan

merupakan

alat

pengalokasian sumberdaya, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan dan perencanaan untuk masa depan. Perencanaan bisa berarti pula sebagai menghubungkan antara pengetahuan dengan tindakan , memecahkan masalah di masa melalui rangkaian /urutan tindakan masa kini, mencari solusi persoalan massa kini dengan pandangan jauh ke depan dan sebagai proses pembelajaran sosial, Friedman (dalam John Glasson terjemahan oleh Paul, 1990). Artinya bahwa sebuah perencanaan amat diperlukan sebagai indikator


keberhasilan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian/permasalahan yang ada dengan meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, membantu atau menggantikan pasar, merubah atau memperluas pihan-pilihan menuju kesejahteraan bagi masyarakat. Sementara itu, Widodo (2006:3), mengemukakan bahwa perencanaan adalah upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah (negara/daerah) berdasarkan kelemahan dan keunggulan wilayah tersebut. 2.2. Perencanaan Pendidikan Menurut Beeby dalam Enoch (1992), mendefenisikan perencanaan pendidikan sebagai sebuah usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataankenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk pengembangan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem. Perencanaan pendidikan disusun berdasarkan situasi dan kondisi suatu negara yang bersangkutan dan mempersiapkan keputusan-keputusan atau alternatif kebijaksanaan untuk keperluan pembangunan pendidikan di masa depan merupakan fungsi dari perencanaan pendidikan (Enoch, 1992). Menurut Coombs (dalam Sa’ud dan Makmun, 2007) perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis

sistematis proses

perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien


serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakatnya. Sehingga masih menurutnya bahwa terdapat empat hal yang dibahas dalam perencanaan pendidikan yaitu: tujuan, bagaimana kondisi sistim pendidikan yang ada sekarang, kemungkinan pilihan alternatif kebijakan dan prioritas untuk mencapai tujuan dan strategi pencapaian tujuan. Dari defenisi-defenisi di atas, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam perencanaan pendidikan adalah: konsistensi yaitu ketaatan terhadap keputusan yang telah

dibuat,

memperhatikan

aspek-aspek

perencanaan

pendidikan

secara

menyeluruh, adanya alternatif dan prioritas kegiatan, bersifat inovatif, kuantitatif dan kualitatif serta memperhatikan faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Satu hal yang terpenting adalah bahwa perencanaan pendidikan merupakan alat pengubah dan pengendali perubahan yang diwujudkan melalui upaya pembangunan pendidikan yang bertujuan membantu mempersiapkan man power (SDM) yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan (Sa’ud dan Makmun, 2007). 2.2.1. Perencanaan Sekolah sebagai Fungsi dari Perencanaan Pendidikan Banghart

dan

Trull

dalam

Sagala

(2007:56),

mengemukakan:

"Educational planning is first of all a rational procces". Pendapat ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan

merupakan awal proses-proses rasional dan

mengandung sifat optimisme yang didasarkan kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam persoalan. Perencanaan sekolah adalah hasil kesepakatan bersama diantara personal sekolah tentang apa yang harus dicapai oleh sekolah.


Perencanaan sekolah harus melibatkan banyak orang dan harus menghasilkan program-program yang berpusat pada murid, mampu menyesuaikan terhadap kebutuhan, dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan sumberdaya sekolah dalam pembuatan keputusan untuk mencapai tujuan. Menurut Sagala (2007) komponen-komponen: keuangan, sarana prasarana, personal dan hubungan masyarakat merupakan bagian dari lingkup perencanaan sekolah. Selanjutnya bahwa perencanaan sekolah merupakan kegiatan menyeleksi kebutuhan dana, memilih dan melatih tenaga (SDM di sekolah) serta menilai kerja organisasi untuk mencapai tujuan. 2.3. Sumberdaya Pendidikan Defenisi sumberdaya pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa sumberdaya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana. Sumberdaya pendidikan diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pendidikan, artinya bahwa sekolah-sekolah sebagai lembaga pendidikan harus meningkatkan produktivitas kegiatan proses belajar mengajar maupun produktivitas pengelolaan sekolah melalui kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan lainnya, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan sebagai unsur-unsur produksi pendidikan agar tercapai hasil (output/lulusan) dengan mutu baik.


Sebuah aktivitas pendidikan merupakan kombinasi kebutuhan dari sejumlah sumberdaya. Aktivitas pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal jika hanya memiliki satu sumberdaya saja. Kesatuan sumberdaya di dunia pendidikan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan suatu sistem pendidikan. Surya (2006) membagi sumberdaya menjadi 4 kategori, meskipun kategori ini digunakan di dunia bisnis, tidak memungkinkan juga dapat diadopsi di dalam dunia pendidikan, yaitu: 1. Sumberdaya manusia (Human resources) Sumberdaya manusia adalah komponen terpenting dari sumberdaya pendidikan. Sumberdaya manusia di dunia pendidikan adalah tenaga kependidikan yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, sumber belajar dan penguji. Menurut Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa kedudukan tenaga kependidikan mempuyai tugas pokok memberikan layanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, sedangkan pendidik mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Sementara itu menurut Sagala (2007:176) menjelaskan bahwa secara spesifik terdapat empat kategori tenaga kependidikan yaitu: 1) tenaga guru (bidang studi) sebagai tenaga pendidik; 2) tenaga kependidikan sebagai tenaga ahli (bimbingan penyuluhan, ahli kurikulum, teknologi pendidikan, perencana pendidikan


dan psikologi pendidikan; 3) tenaga fungsional non guru dan non tenaga kependidikan seperti laboran, arsiparis dan pustakawan dan 4) tenaga administrasi ketatausahaan. Perencanaan sumberdaya manusia adalah bagian dari kegiatan manajemen sumberdaya manusia, dalam hal ini yang dimaksud adalah sumberdaya manusia di sekolah yakni tenaga kependidikan. Menurut Sugih (2006), proses perencanaan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan penyusunan kebutuhan personil tenaga kependidikan (job analysis), spesifikasi tenaga kependidikan berdasarkan kualifikasi yang dimiliki (job description), penjabaran dan penjelasan uraian tugas dan fungsi (job description) dan pelaksanaan

evaluasi kinerja tenaga kependidikan (job

evaluation). Proses perencanaan tenaga kependidikan dimaksud perlu dilakukan di sekolah untuk menghasilkan kekuatan guna pencapaian tujuan yakni pendidikan berkualitas. Kebutuhan akan tenaga kependidikan di sekolah perlu direncanakan secara matang oleh kepala sekolah berdasarkan proses perencanaan tenaga kependidikan di atas yakni mengenai kebutuhannya, kualifikasinya, penugasan, uraian tugas dan fungsi, penilaian proses dan hasil pembelajaran serta pengembangan kemampuan tiap-tiap individu untuk mencapai kinerja yang efektif. 2. Material (Material resources) Sumber material di dalam dunia pendidikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Defenisi sarana menurut peraturan menteri pendidikan nasional adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat


dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah akan sangat tergantung kepada dana yang ada. Indriyanto dalam Sagala (2007:220) menjelaskan bahwa terdapat dua fenomena berkenaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yakni: 1) keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana baik di perkotaan maupun di pedesaan; 2) pemanfaatan, yaitu sarana prasarana telah memadai namun kurang pemanfaaatannya. Oleh karena itu ketersediaan dan pengadaan sarana prasarana harus benar-benar bermanfaat sesuai dengan fungsinya dan dapat menjamin kualitas pelayanan belajar peserta didik. Untuk mencapai hal ini diperlukan suatu perencanaan sarana prasarana di sekolah yang meliputi identifikasi kebutuhan, usulan pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan upaya pemeliharaan/perawatan. 3. Dana (Finansial resources) Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. Menurut Sagala (2007:223) biaya (cost) adalah seluruh dana baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber (pemerintah, masyarakat dan orang tua) yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah. Pembiayaan memberikan dampak positif bagi setiap program sekolah, meningkatkan pelayanan administrasi pendidikan dan menunjang kelancaran proses belajar mengajar jika dikelola secara efisien. Pembiayaan suatu kegiatan pendidikan bukan saja terkait bagaimana menggunakan dana yang diperoleh dan mempertanggungjawabkannya, namun juga


terkait usaha bagaimana mencari dan menggali sumber dana bagi penyelenggaraan pendidikan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan dana pendidikan ini adalah: 1) memprediksi kebutuhan pendidikan, 2) alokasi setiap komponen biaya, 3) analisis sumber yakni dari mana dana diperoleh dan 4) pengawasan keuangan yakni kesesuaian antara perencanaan dan penggunaan anggaran. Sementara itu menurut Lipham dalam Kardoyo (2006:111) bahwa tahap perencanaan anggaran terdiri dari kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, isu-isu dan tujuan; mengadopsi sasaran; menganalisa alternatif program dan memilih biaya serta alternatif yang efektif. 4. Informasi (Information resources) Sebagai sumber informasi yang dimaksud dalam pendidikan adalah beberapa perangkat seperti rule and regulation yaitu struktur organisasi, peraturan perundangundangan dan corporate feed back yakni kerjasama dan keterlibatan masyarakat sebagai daya dukung menuju pendidikan berkualitas. Prinsip bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama bermakna bahwa keterlibatan masyarakat tidak dapat diabaikan dalam memberhasilkan tujuan pendidikan. Perhatian masyarakat terhadap pendidikan dapat diungkapkan melalui ide-ide atau bantuan berupa dana atau tenaga. Sekolah dan masyarakat adalah dua komunitas yang saling melengkapi dalam memberikan warna terhadap perumusan model pembelajaran tertentu di sekolah atau di suatu lingkungan masyarakat tertentu pula.


Perkembangan teknologi (terutama teknologi informasi) menyebabkan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan mulai bergeser karena di kemudian hari sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya pusat pembelajaran karena aktivitas belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Peran guru juga tidak akan menjadi satu-satunya sumber belajar karena banyak sumber belajar dan sumber informasi yang mampu memfasilitasi seseorang untuk belajar. Oleh karena itu peranan orang tua, kelompokkelompok masyarakat dan kalangan pengusaha/industri menjadi sangat penting untuk mengambil alih peran yang tidak lagi mampu diberikan oleh sekolah/lembaga pendidikan ( Anonimus: 2009). Orang tua, masyarakat dan dunia usaha/industri harus dilibatkan dalam pengembangan pendidikan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasinya. Menurut Kardoyo (2006), bentuk konkrit dari peran masyarakat di sekolah adalah keterlibatan orang tua dan masyarakat di dalam komite sekolah. Peran dan fungsi komite sekolah adalah: 1) sebagai badan petimbangan; 2) sebagai badan pendukung; 3) sebagai badan pengontrol; 4) sebagai mediator yang meliputi berbagai perannya dalam perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan sumberdaya dan pemantauan. 2.4.

Mutu Pendidikan Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari

barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat (Rohiat, 2008 :52). Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup mutu input, proses dan mutu output.


Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan meliputi : man yakni sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru, karyawana dan siswa), money yakni dana, materials yaitu sarana prasarana, methods yakni visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta machines yakni perangkat lunak sebagai penunjang proses yang meliputi struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas dan sebagainya. Ketersediaan input sangat dibutuhkan agar proses dapat berlangsung dengan baik karena makin tinggi ketersediaan input maka tinggi mutu input tersebut. Proses pendidikan adalah mekanisme perubahan input pendidikan menjadi suatu output pendidikan. Proses dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, proses belajar mengajar serta proses monitoring dan evaluasi. Proses pendidikan dikatakan bermutu apabila input dikoordinasikan dan dipadukan dengan baik yang mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan dan mendorong motivasi dan minat belajar dan mampu memberdayakan peserta didik. Output pendidikan adalah kinerja sekolah yang merupakan prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan kualitas/mutu output sekolah yakni lulusan yang dapat dilihat dari prestasi akademik dan nonakademik peserta didik. Kualitas output menjadi penting karena merupakan ujung tombak dalam menentukan mutu pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Arcaro (2005:75) yang mengatakan bahwa mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan.


Selanjutnya dikemukakan bahwa untuk memperoleh mutu baik dalam pendidikan diperlukan kerjasama antar pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, wakil-wakil masyarakat dan pemuka bisnis guna memberikan kepada siswa sumberdaya yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan masyarakat, bisnis dan akademik sekarang dan masa depan. Tirtarahardja dan Sulo (2005:232) menyatakan bahwa mutu pendidikan secara jelas dapat dilihat dari kualitas keluaran (lulusan). Mutu pendidikan dapat tercapai apabila

sistem pendidikan telah dapat melalui proses pendidikan yang

bermutu yang mengedepankan mendidik anak agar memiliki etos belajar dan kerja keras, memiliki visi kebangsaan, komitmen kemanusiaan serta etos keilmuan yang kuat sehingga akan dihasilkan keluaran/lulusan bermutu, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, pembentukan karakter berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan tanpa harus mengabaikan nilai kejujuran dan objektivitas. Penilaian terhadap mutu juga dapat dilihat dari apakah keluaran pendidikan dapat mewujudkan suatu peribadi yang bertaqwa, mandiri dan berkarya, anggota masyarakat yang bersosial dan bertanggung jawab, warga negara yang cinta tanah air dan memiliki kesetiakawanan sosial atau dengan kata lain keluaran pendidikan dapat mewujudkan diri sebagai manusiamanusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan lingkungannya (nurturant effect) atau apakah keluaran pendidikan hanya mengasosiasikan hasil belajar dengan berbentuk nominal atau angka.( yang biasa disebut instructional effect). Suyanto dan Abbas (2001:106), ada empat hal pokok yang perlu mendapat perhatian para pelaku pembangunan pendidikan berkaitan dengan mutu pendidikan


yakni : pengenalan secara luas tentang visi, misi dan tujuan pendidikan, jabaran peningkatan mutu pendidikan dan cakupannya, sumber-sumberdaya pendukung dan penghambatnya. 2.5.

Mutu Lulusan Berbicara mengenai mutu lulusan, bisa dilakukan melalui pendekatan mutu

produk. Prawirosentono (2004:6) berpendapat bahwa mutu produk adalah keadaan fisik, fungsi dan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang dikeluarkan. Mutu barang atau jasa dapat dilihat dari dua sisi yakni dari sisi sebagai konsumen serta sisi sebagai produsen dan mutu produk/jasa dari sisi konsumen disebut sebagai basis mutu produk (quality is customer oriented). Sedangkan untuk mencapai mutu suatu produk, perusahaan harus membuat perencanaan, melaksanakan dan mengawasinya secara total. Dari defenisi mutu diatas dapat dinyatakan bahwa mutu lulusan dapat dilihat dari sisi konsumen yakni lembaga pemakai output pendidikan seperti Perguruan Tinggi, lembaga-lembaga pemakai tenaga kerja hasil pendidikan seperti lembaga pemerintahan ataupun swasta. Artinya bahwa mutu lulusan disini diukur oleh lembaga-lembaga yang disebut sebagai konsumen melalui serangkaian tes uji kemampuan dan produk pendidikan tersebut mampu memuaskan lembaga-lembaga tersebut baik kompetensi, keahlian maupun sikap moral dalam hal pencapaian tujuan. Sedangkan mutu lulusan dari sisi produsen berkaitan dengan rancangan (design),


pelaksanaan/proses bagaimana memproduksi (to produce) peserta didik agar bermutu dan memberi manfaat /kepuasan kepada konsumen. Sementara itu pendapat lain mengenai mutu pendidikan yang terkait dengan mutu output (lulusan) adalah menurut Sagala (2007:170) menekankan bahwa lembaga pendidikan/sekolah dapat dikatakan bermutu apabila prestasi sekolah khususnya prestasi peserta didik menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam (1) prestasi akademik yaitu nilai rapor dan nilai kelulusan memenuhi standar yang ditentukan ; (2) memiliki nilai-nilai kejujuran, ketaqwaan, kesopanan dan mampu mengapresiasi nilai-nilai budaya ; (3) memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk keterampilan sesuai dengan dasar ilmu yang diterimanya di sekolah. Sedangkan Sukmadinata dkk (2006:8) mengemukakan bahwa mutu lulusan yang baik adalah lulusan yang dapat melanjutkan sudinya pada jenjang yang lebih tinggi, dapat diterima bekerja, diterima bekerja dan berprestasi, dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan produktif. Lulusan yang tidak produktif akan menjadi beban masyarakat, menambah biaya kehidupan dan menghambat kesejahteraan masyarakat serta memungkinkan menjadi warga yang tersisih dari masyarakat. Khusus lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yakni yang memutuskan untuk bekerja, Sumarsono (2003:14) menjelaskan bahwa keputusan kerja adalah suatu keputusan yang mendasar tentang bagaimana menghabiskan waktu dengan cara mencari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan


atau yang utama yakni menggunakan waktunya untuk bekerja seperti: mengadakan produksi rumah tangga atau bekerja untuk diupah. 2.6. Pengembangan Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia seperti diketahui sebagai salah satu unsur wilayah harus

dikembangkan

kemampuan, skill

dan

attitudenya

agar

praktek

pengembangan wilayah lebih cepat dalam pencapaian tujuannya. Tugas pemerintah sebagai pelaku pengembangan wilayah untuk menyediakan kemudahan-kemudahan dalam hal pengembangan sumberdaya manusia. Masyarakat sebagai pelaku pembangunan juga berfungsi sebagai penyedia SDM, pengawas dan penyedia modal (masyarakat selaku pemilik modal) yang diperlukan bagi pengembangan wilayah. Pembangunan

SDM

berkualitas

melahirkan

manusia-manusia

yang

mempunyai kematangan intelektual dan kepribadian (P.Drost, dalam Lie, dkk, 2005:vii). SDM dengan intelektual dan moral etika baik akan membentuk suatu lingkungan perilaku di masyarakat dimana lingkungan perilaku tersebut sebagai sumberdaya yang bermanfaat bagi suatu perencanaan (Kuncoro, 2004:54). Setiap individu memiliki kapasitas kepemimpinan yang perlu digali, ditemukan dan dikembangkan secara terencana, terarah dan terfokus karena pengembangan diri adalah suatu kebutuhan dari setiap individu. Setiap individu membutuhkan pengembangan diri melebihi dia membutuhkan pengembangan sebagai manager (Drucker, dalam Tomatala, 2003:31). Intinya bahwa pengembangan SDM sebenarnya suatu proses yang mudah apabila ada kemauan yang kuat dari pribadi-pribadi sebagai sumberdaya untuk


mengembangkan diri menjadi SDM yang berintelektual dan bermoral tinggi dengan dukungan

kemudahan-kemudahan

dari

pemerintah,

masyarakat

dan

dunia

usaha/pemilik modal sebagai pelaku pengembangan wilayah. 2.7. Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah adalah suatu evolusi dari dinamika masyarakat di suatu wilayah menuju keadaan yang lebih baik. Pemberdayaan potensi wilayah dengan penggunaan teknologi oleh sumberdaya manusia terampil dan inovatif dengan tidak mengabaikan lingkungan adalah kunci utama dari suatu pengembangan wilayah dikarenakan pengembangan wilayah merupakan interaksi antara tiga pilar pengembangan wilayah yaitu: sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi (Nachrowi, 1999:21). Suatu wilayah dengan sumberdaya alam melimpah dan sumberdaya manusia yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi lebih mudah untuk berkembang dibanding dengan wilayah lain yang tidak mempunyai sumberdaya alam dan sumberdaya manusia unggul. Menurut Miraza (2006), pengembangan wilayah dipandang dari segi ilmu ekonomi adalah terjadinya perkembangan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi secara perlahan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatnya pembangunan infrastruktur dan menurunnya angka pengangguran. Sementara itu Mulyanto (2008:1), menyebutkan bahwa pengembangan wilayah adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada, untuk mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan


kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di wilayah itu khususnya dan dalam skala nasional pada umumnya. Dampak globalisasi telah membuktikan bahwa perkembangan suatu wilayah tertentu tidak lepas dari pengaruh perkembangan daerah disekitarnya, sehingga muncul

suatu konsep Competitive advantage (keunggulan kompetitif) yang

mengharuskan setiap daerah berlomba membangun dan mengembangkan wilayahnya untuk dapat memenangkan persaingan. Dan untuk mencapai tujuan dimaksud sangat dibutuhkan sumberdaya manusia unggul, karena hanya manusia-manusia yang berkualitas baik yang mampu berbuat lebih banyak dan berpartisipasi dalam pengembangan

wilayah,

pengembangan

wilayah

mengarusutamakan

partisipasi/pemberdayaan masyarakat (Zen, 1999:4). Dari uraian teoritis dan pengalaman empiris di atas dapat diintisarikan bahwa pengembangan wilayah merupakan suatu upaya menterpadukan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang bertujuan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Berdasarkan pengertian diatas maka nyata bahwa pengembangan wilayah memerlukan suatu perencanaan (development need planning). Perencanaan dimaksud adalah perencanaan wilayah (regional) secara menyeluruh (comprehensif) yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari daerah di sekitarnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fisik, ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan dengan SDM sebagai sasaran pembangunan untuk disejahterakan maupun SDM sebagai pelaku pembangunan.


2.8. Penelitian Sebelumnya Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkenaan dengan penelitian tesis ini adalah: Heriyanto dan Wahyuddin (2006) menulis artikel yang berjudul ”Analisis pengaruh kepemimpinan, budaya kerja dan sarana prasarana terhadap prestasi siswa SMA di kota Surakarta”, diperoleh bahwa nilai kepemimpinan, budaya kerja dan sarana prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi siswa. Dikemukakan juga bahwa sarana dan prasarana merupakan suatu kebutuhan yang harus tersedia bagi setiap sekolah karena mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Sarana prasarana tersebut meliputi: ruang kelas yang cukup sesuai jumlah murid, fasilitas ruang untuk kepala sekolah, guru, tata usaha, ruang tamu, kamar mandi/WC, aula, tempat ibadah, tersedianya peralatan kesenian, peralatan untuk olahraga, ruang perpustakaan, ruang laboratorium untuk IPA dan IPS, peralatan penunjang kegiatan seperti LCD, OHP, computer, televise dan AC. Sementara itu, Kardoyo (2006) menulis tesis dengan judul ”Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, pembiayaan pendidikan dan peran komite sekolah terhadap kinerja sekolah”, mengemukakan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang sangat besar atas keberhasilan sekolah, sebab sekolah yang efektif ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah yang efektif . Untuk dapat menjalankan perannya itu kepala sekolah sangat membutuhkan biaya yang besar, sementara itu sumber dana dari pemerintah sangat terbatas maka membutuhkan partisipasi masyarakat melalui peran komite sekolah. Dari hasil analisis diperoleh bahwa variabel kepala sekolah,


pembiayaan dan peran komite memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap mutu proses belajar maupun terhadap mutu lulusan (indikator kinerja sekolah yang diukur adalah mutu proses belajar mengajar dan mutu lulusan). Selanjutnya dikemukakan untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar, maupun mutu lulusan diperlukan upaya yang bersungguh-sungguh dalam hal rekruitmen, seleksi, pengangkatan, penempatan, dan kompensasi kepala sekolah dan menentukan model konseptual kinerja kepala sekolah; membantu dalam pengelolaan keuangan pendidikan dengan mendirikan sekolah swadana; membantu peningkatan peran komite sekolah melalui ukuran kinerja komite sekolah, mewujudkan mutu proses belajar mengajar menjadi ukuran kinerja guru dan evaluasi secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.

2.9. Kerangka Berfikir Perlu diteliti mengenai perencanaan sumberdaya pendidikan yang meliputi perencanaan tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan , sejauhmana pengaruhnya terhadap peningkatan mutu lulusan sekolah menengah yakni lulusan yang berhasil masuk ke PTN dan yang terserap ke pasar kerja dan memiliki pendapatan yang akhirnya akan menggambarkan keadaaan SDM sebagai satu pilar bagi pengembangan wilayah. Kerangka pemikiran dari permasalahan digambarkan sebagai berikut:

Perencanaan: • Tenaga kependidikan • Sarana & prasarana Perencanaan • Partisipasi masyarakat sumberdaya Mariani : Perencanaan Sumberdaya Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Lulusan Sekolah Menengah Negeri Di • Pembiayaan Kota Tanjungbalai, 2009 pendidikan

Lulusan sekolah menengah berkualitas

Diterima di PTN

Diterima Bekerja

Pengembangan wilayah

Gambar 1. Kerangka pemikiran

2.10. 1.

Hipotesis

Terdapat pengaruh antara perencanaan sumberdaya pendidikan (tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan) SMA/MA terhadap lulusan yang diterima di PTN

2.

Terdapat pengaruh antara perencanaan sumberdaya pendidikan (tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan) SMK terhadap lulusan yang diterima bekerja.


BAB III METODE PENELITIAN

3.1.

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tanjungbalai, tepatnya di 12 (dua belas)

sekolah menengah Negeri di Kota Tanjungbalai. Namun berhubung terdapat 2 (dua) sekolah SMAN dan 2 (dua) SMKN yang belum menghasilkan lulusan, maka penelitian dilakukan hanya di 8 (delapan) sekolah yakni: SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, MAN, SMKN 1 dan SMKN 2. 3.2. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dari responden yakni: kepala sekolah, guru dan anggota komite sekolah melalui wawancara langsung dengan penyebaran kuisioner. Data ini meliputi gambaran ketersediaan sumberdaya pendidikan di sekolah, indikator-indikator yang menggambarkan perencanaan sumberdaya pendidikan (tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan) di Sekolah Menengah Negeri di kota Tanjungbalai, jumlah lulusan Sekolah Menengah Negeri yang diterima di PTN dan yang diterima bekerja dan tingkat kepuasan kepala sekolah, guru dan anggota komite sekolah terhadap mutu lulusan yakni jumlah, nilai UN yang diperoleh serta kemampuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki lulusan yang berhasil masuk PTN, demikian juga jumlah, nilai UN yang diperoleh, kemampuan, keterampilan dan sikap serta pendapatan/gaji yang diterima oleh lulusan yang diterima bekerja.


Sedangkan data sekunder mengenai gambaran Sekolah Menengah Negeri di Kota Tanjungbalai, jumlah lulusan dan data lain berupa data tambahan yang mendukung hipotesis penelitian dikumpulkan dari berbagai instansi/lembaga terkait seperti: Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik dan berbagai publikasi resmi dari instansi pemerintah tersebut, Undang-Undang kependidikan, hasil riset kependidikan sebelumnya yang masih relevan dan buku-buku teks/literatur tentang kependidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis dan sumber data dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut: Tabel 3.1 Jenis data, Variabel, Sumber Data dan Teknik Penelitian No 1

Jenis Data Primer

Variabel

Sumber Data

Tenaga Kependidikan

Kepala sekolah, guru & komite sekolah Kepala sekolah, guru & komite sekolah Kepala sekolah, guru & komite sekolah Kepala sekolah, guru & komite sekolah Kepala sekolah, guru & komite sekolah Dinas P dan K Bappeda BPS Disnaker Publikasi lainnya

Sarana Prasarana Partisipasi masyarakat Pembiayaan Mutu Lulusan 2

Sekunder

Sekolah Negeri, ketersediaan tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat, perhatian pemerintah, jumlah lulusan yang diterima di PTN/diterima bekerja Gambaran

Menengah

Teknik Kuisioner wawancara Kuisioner wawancara Kuisioner wawancara Kuisioner wawancara Kuisioner wawancara Studi Literatur

& & & & &


3.3. Populasi dan sampel Sebagai populasi dari rencana penelitian adalah seluruh Sekolah Menengah Negeri di Kota Tanjungbalai yang berjumlah 12 sekolah dengan sasaran populasi meliputi kepala sekolah (12 orang), guru dan anggota komite sekolah yang berjumlah 447 orang. Hal ini lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut: Tabel 3.2 Populasi Jumlah Kepala Sekolah, Guru, Anggota Komite Sekolah dan Lulusan Berdasarkan Sekolah di Sekolah Menengah Negeri Kota Tanjungbalai Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sekolah SMAN 1 SMAN 2 SMAN 3 SMAN 4 SMAN 5 SMAN 6 SMAN 7 MAN SMKN 1 SMKN 2 SMKN 3 SMKN 4 Jumlah

Ka Sekolah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Jumlah Guru Komite 48 43 35 28 20 28 14 26 33 35 15 14 339

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108

Jumlah (Guru+Komite) Sekolah 57 52 44 37 29 37 23 35 42 44 24 23 447

Jumlah Lulusan 185 212 169 97 112 58 190 112 1135

Sumber: Dinas P dan K Kota Tanjungbalai Tahun 2008 Dari jumlah tersebut terdapat 4 (empat) sekolah yang belum memiliki lulusan, sehingga populasi untuk kepala sekolah, guru dan anggota komite sekolah pada penelitian ini hanya berasal dari 8 (delapan) sekolah yang telah memiliki lulusan yakni berjumlah 340 orang dengan rincian seperti pada Tabel 3.3 berikut:


Tabel 3.3. Jumlah Guru dan Anggota Komite Sekolah Berdasarkan Sekolah di Sekolah Menengah Negeri di Kota Tanjungbalai Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Sekolah SMAN 1 SMAN 2 SMAN 3 SMAN 4 SMAN 5 MAN SMKN 1 SMKN 2 Jumlah

Jumlah Guru 48 43 35 28 20 26 33 35 268

Komite 9 9 9 9 9 9 9 9 72

Jumlah 57 52 44 37 29 35 42 44 340

Sumber: Dinas P dan K Kota Tanjungbalai Tahun 2008 dan penentuan jumlah sampel untuk kepala sekolah adalah menjadikan semua sasaran populasi sebagai sampel yakni berjumlah 8 (delapan) orang, sedangkan untuk guru dan komite sekolah didasarkan pada metode penarikan sampel stratified random sampling yang stratanya ditentukan oleh jenis pelaku pendidikan yakni guru dan anggota komite sekolah yakni sebagai berikut: ( Z ½α )2 n = p.q b Dimana: n = Jumlah sampel minimum p = Proporsi keseluruhan persentase kelompok pertama q = Proporsi sisa di dalam populasi (1-p) Z ½α = Derajat koefisien konfidensi b = Persentase perkiraan kemungkinan membuat kekeliruan dalam menentukan sampel (Nawawi, 1983) Selanjutnya penentuan proporsi universum persentase kelompok pertama (p), berdasarkan pada rumusan sebagai berikut: n P=

; sehingga diperoleh,


N 340 P=

= 0,760

447 q = 1-p q = 0,240, Dengan α = 99%, diperoleh nilai Z ½α = 1,93 dan nilai selang kepercayaan b= 0,01. Dengan demikian jumlah sampel berdasarkan rumusan di atas diperoleh: ( Z ½α )2 n ≥ p.q b

(1,93)2

n ≥ (0,760) (0,240) 0,01 n ≥ 68 (angka pembulatan) Sedangkan distribusi sample masing-masing strata adalah: Guru

= 68/340 x 268 = 53,6 = 54

Komite Sekolah

= 68/340 x 72 = 14,4 = 14

Sehingga keseluruhan sampel dalam penelitian berjumlah 76 orang yang masingmasing rincian per sekolah adalah seperti pada Tabel 3.4 berikut: Tabel 3.4 Jumlah sampel menurut sekolah No 1 2 3 4 5 6 7 8

Sekolah SMAN 1 SMAN 2 SMAN 3 SMAN 4 SMAN 5 MAN SMKN 1 SMKN 2

Jumlah Sampel Ka sekolah Guru 1 10 1 9 1 7 1 6 1 4 1 5 1 6 1 7

Komite 2 2 2 2 1 1 2 2

Jumlah 13 12 10 9 6 7 9 10


Jumlah

3.4.

8

54

14

76

Metode Analisis Data

3.4.1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Sebagai langkah awal untuk analisis penelitian ini adalah terlebih dahulu melakukan uji validitas instrumen melalui analisis faktor dari setiap indikator maupun dengan analisis butir untuk setiap item pertanyaan. Uji coba instrumen dilakukan pada 20 orang yang terdiri dari guru dan anggota komite sekolah yang bukan sebagai responden untuk instrumen tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat, pembiayaan dan mutu lulusan. Untuk menghitung validitas instrumen digunakan rumus korelasi product moment (Arikunto, 2006:170) dengan rumusan sebagai berikut: rxy =

n Σ XiYi - Σ Xi ΣYi √ (n ΣX2i –( ΣXi) 2) (n ΣY2i -( ΣYi) 2 )

(Sudjana, 1992:369)

Adapun ketentuannya adalah bila korelasi tiap faktor/butir tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor/butir tersebut memiliki validitas yang baik (Sugiono, 2007:177). Hasil analisis butir dan analisis faktor masing-masing instrumen penelitian dapat dilihat pada lampiran. Sementara itu untuk uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini akan dilakukan dengan internal consistency yakni dengan cara mencobakan instrumen sekali saja dengan teknik belah dua dari Spearman Brown sebagai berikut: ri =

2rb


1+rb Dimana: ri = reliabilitas internal seluruh instrumen rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua Untuk keperluan itu maka butir-butir pertanyaan dibelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok genap. Selanjutnya dicari skor total tiap kelompok dan dicari korelasi antar keduanya. Setelah dihitung dan diperoleh koefisien korelasinya, selanjutnya dimasukkan ke dalam rumusan di atas, jika diperoleh nilai reliabilitas internal ≥0,30 maka instrumen tersebut reliable.

3.4.2. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik diperlukan untuk melihat apakah pilihan kita terhadap analisis regresi berganda dapat digunakan atau tidak. Uji ini terdiri dari uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas dimana jika uji ini telah terpenuhi maka uji statistik regresi berganda dapat digunakan. Penghitungan uji ini dibantu dengan program SPSS versi 15,0. 3.4.2.1. Uji Multikolinieritas Uji mutikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah ada hubungan linier antar variabel bebas dalam model regresi. Kondisi yang diinginkan adalah bahwa seharusnya tidak boleh terjadi hubungan yang linier antar variabel bebasnya dan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas ini, salah satunya dapat dilihat dari angka Variance Inflation Factor (VIF) dengan ketentuan jika VIF > 5 maka terjadi persoalan mutikolinieritas dan jika VIF < 5 maka tidak terjadi multikolinieritas.


3.4.2.2. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual antar pengamatan. Jika varians dan residual antar pengamatan tetap maka disebut terjadi homoskedastisitas. Tetapi jika varians berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Sedang kondisi yang diinginkan untuk model regresi dikatakan baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu rank korelasi dari Spearman (Gujarati dalam Sudarmanto, 2005:148) dimana uji hipotesisnya dilakukan dengan dua tahap yaitu menghitung nilai residual absolutnya terlebih dahulu baru menghitung korelasi antar nilai variabel dengan nilai residual absolutnya. Adapun kriteria ujinya adalah tolak Ho bila nilai koefisien korelasi spearman > koefsien alpha atau nilai koefisien r hitung < r tabel. 3.4.3. Analisa Data Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dinalisis dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab permasalahan pertama dan analisis regresi berganda (multiple regression) untuk menjawab permasalahan kedua. Analisis Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri sampel pada variabel tunggal baik variabel independen maupun variabel dependen. Pendeskripsian masing-masing variabel dilakukan dengan menggunakan statistik rata-rata dan persentase yang dituangkan dalam tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya untuk mengetahui derajat persepsi responden terhadap perencanaan tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan, kriteria dibuat kedalam


lima klasifikasi yaitu SB (sangat baik), B (baik), CB (cukup baik), KB (kurang baik) dan TB (tidak baik), sedangkan untuk mutu lulusan klasifikasinya yakni SM (sangat memuaskan), M (memuaskan), CM (cukup memuaskan), KM (kurang memuaskan) dan TM (tidak memuaskan). Skor kriteria persepsi responden terhadap variabel-variabel yang diungkap didasarkan pada skor maksimal yang mungkin dicapai oleh responden. Skor ini diperoleh dari perkalian jumlah item dengan skor pada alternatif jawaban dan untuk menetapkan klasifikasi masing-masing variabel ditetapkan dengan mengurangkan skor maksimal dengan skor minimal jawaban kemudian dikelompokkan menjadi lima klasifikasi sehingga akan diperoleh interval skor untuk masing-masing variabel. Sementara itu mengenai analisis regresi berganda atas variabel-variabel X1, X2, X3 dan X4 dapat dirumuskan sebagai berikut: Y1 = b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+µ Y2 = b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+µ dengan : Y1 Y2 X1 X2 X3 X4 b0 b1…b4 µ

= Mutu Lulusan ( tingkat kepuasan terhadap lulusan yang masuk PTN) = Mutu Lulusan (tingkat kepuasan terhadap lulusan yang bekerja) = Tenaga kependidikan = Sarana prasarana = Partisipasi masyarakat = Pembiayaan = Intercept (konstanta) = Koefisien regresi = Kesalahan pengganggu

Selanjutnya untuk pengujian signifikansi semua variabel independen (tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan ) secara


bersama-sama terhadap mutu lulusan (yang berhasil masuk PTN dan yang bekerja) akan digunakan uji statistik F dengan formula sebagai berikut: SSR/k F= SSE/(n-k) Dimana: SSR = sum of square due to regression ( jumlah kuadrat yang diregresikan) SSE = sum of square error (jumlah kuadarat kesalahan) n = jumlah observasi k = jumlah parameter (termasuk intercept) dalam model (Kuncoro:2004:219) Kriteria yang berlaku untuk uji signifikansi di atas adalah bahwa akan menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan dan positif secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen apabila nilai statistik F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Sementara itu uji signifikansi variabel independen secara parsial akan menggunakan statistik uji t dengan rumusan: t = bi / S bi S

= Koefisien regresi = S tandar deviasi

dengan membandingkan nilai statistik t dengan t tabel dimana akan akan menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen jika nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibanding nilai t tabel.

3.5. Defenisi operasional


Beberapa defenisi operasional yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini adalah; 1. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, yaitu: kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan dan tenaga kebersihan pada sekolah yang diteliti. 2. Sarana

adalah

pembelajaran

perlengkapan yang

dapat

yang

diperlukan

dipindah-pindah

untuk

seperti:

menyelenggarakan meubiler,

meubiler

perpustakaan, buku teks pelajaran, buku referensi, alat peraga, alat-alat laboratorium dan alat-alat praktek. 3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan yaitu: Ketersediaan lahan, bangunan gedung, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang serta tempat bermain/berolahraga. 4. Partisipasi masyarakat adalah peran anggota komite sekolah sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengawas dan mediator bagi penyelenggaran pendidikan di sekolah yang diteliti. 5. Pembiayaan adalah dana pendidikan yang diterima oleh sekolah yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN maupun hibah ataupun pinjaman luar negeri yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan.


6. Lulusan adalah siswa Sekolah Menengah Negeri yang berhasil menamatkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah (SMAN/MAN dan SMKN). 7. Mutu lulusan adalah indikator yang menggambarkan kualitas lulusan Sekolah Menengah Negeri di Kota Tanjungbalai berupa pernyataan tentang kepuasan oleh kepala sekolah, guru dan anggota komite terkait dengan prestasi yang dicapai lulusan yakni keberhasilan memasuki PTN dan atau berhasil mendapatkan pekerjaan secara layak. 8. Pengembangan wilayah adalah Suatu usaha perencanaan wilayah untuk pengembangan atau pembangunan wilayah menuju perubahan ke arah yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan melalui pengembangan SDM dengan indikator peningkatan jumlah lulusan SMK yang bekerja. Untuk lebih jelasnya variabel, sub variabel, indikator dan model instrumen yang digunakan dalam penelitian ini tertera pada Tabel 3.5 berikut: Tabel 3.5 Variabel, Sub Variabel, Indikator dan Model Instrumen Penelitian No 1

Variabel

Sub Variabel

Indikator

Perencanaan Sumberdaya pendidikan

X1 (Perencanaan Tenaga Kependidikan)

1. Kualifikasi Pendidikan 2. Kemampuan Teknis, yang meliputi • Perencanaan kegiatan pembelajaran • Perencanaan KBM • Menilai proses dan hasil pembelajaran • Memanfaatkan hasil penelitian bagi peningkatan layanan pembelajaran & memberikan umpan balik secara tepat, taratur & terus menerus kpd siswa 3. Memiliki sikap dan keperibadian yang baik dengan menunjukkan

Pengukuran Likert


keteladanan dalam pelaksanaan tugasnya.

X2 (Perencanaan Sarana Prasarana)

No

Variabel

1. Perencanaan • Identifikasi kebutuhan sarana & prasarana • Menetapkan prioritas kebutuhan sarana & prasarana • Menuangkan dalam bentuk program

Sub Variabel

Indikator

Likert

Pengukuran

2. Pengadaan Mengusulkan pengadaan sarpras pendidikan sesuai prioritas dan kemampuan sekolah 3. Penggunaan Mendistribusikan dan pendayagunaan sarpras secara optimal 4. Perawatan Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarpras pendidikan secara teratur dan berkesinambungan X3 (Perencanaan Partisipasi Masyarakat)

2

Y ( Mutu Lulusan)

Sumber, bentuk dan mekanisme partisipasi serta komite sekolah sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengawas dan mediator

X4 (Perencanaan Pembiayaan )

1. 2. 3. 4.

Y1 (lulusan yang diterima di PTN)

1. Tingkat kepuasan kepala sekolah, guru dan anggota komite sekolah atas prestasi yang dicapai siswa yakni keberhasilan masuk PTN

Y2(Lulusan yang diterima bekerja)

Perencanaan Penggalian sumber dana Pengelolaan dana Akuntabilitas

2. Ttingkat

kepuasan

Likert

Likert

Likert

kepala


sekolah, guru dan anggota komite sekolah atas prestasi yang dicapai siswa yakni berhasil diterima bekerja


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.

Gambaran Umum Kota Tanjungbalai. Secara

geografis Kota Tanjungbalai terletak di pesisir Timur pulau

Sumatera pada 2º58’15” – 3º01’32” Lintang Utara dan 99º48’00” – 99º50’16” Bujur Timur, berada pada pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka. Keseluruhan wilayah berbatasan dengan Kabupaten Asahan dengan luas 6.052 Ha atau 60,52 Km² (0,08% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara) dan berada pada ketinggian 0 – 3 meter di atas permukaan laut serta senantiasa dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Wilayah administrasi terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 31 (tigapuluh satu) kelurahan Penduduk Kota Tanjungbalai didominasi oleh 6 (enam) suku yakni suku Batak (Simalungun, Toba, Mandailing, Pak-Pak dan Karo) 42,56 %, Jawa 17,06 %, Melayu 15,41 %, Minang 3,58 %, Aceh 1,11 % dan lainnya 20,28 %, tahun 2008 berjumlah 163.679 jiwa (hasil proyeksi BPS), terdiri dari 82.218 jiwa (50,23%) lakilaki dan 81.461 jiwa (49,77%) perempuan dengan komposisi usia sekolah menengah yakni usia 16-18 tahun sebanyak 18.354 jiwa (11,21%). 4.2. Gambaran Pendidikan Sekolah Menengah Kota Tanjungbalai. Sekolah Menengah Negeri dan swasta di Kota Tanjungbalai menyebar merata di setiap kecamatan yang berjumlah 25 (dua puluh lima) buah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendidikan tingkat sekolah menengah di Kota


Tanjungbalai telah baik. Mengenai kondisi umum pendidikan sekolah menengah di Kota Tanjungbalai secara singkat dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut: Tabel 4.1 Gambaran Pendidikan Sekolah Menengah di Kota Tanjungbalai Tahun 2008 No.

Jenis Pendidikan

8.

SMA

N 7

S 4

9.

SMK

4

10.

MA

Jumlah

Jumlah Sekolah

Jumlah Murid

Jumlah Guru

Ruang Kelas

Lulusan

5.228

302

125

1.202

3

1.535

149

54

471

1

6

1.327

144

45

262

12

13

8.090

595

224

1.935

Sumber : Dinas P dan K Tanjungbalai Tahun 2009 Mengenai jumlah persebaran sekolah menengah di setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2 pada Bab I. Sedangkan beberapa indikator pemerataan lainnya selain penyebaran sekolah per kecamatan dapat dijelaskan pada Tabel 4.2 berikut: Tabel 4.2 Indikator Pemerataan Pendidikan sekolah menengah di Kota Tanjungbalai Tahun 2008 No 1. 2. 3.

4. 5.

Indikator APK (%) APM (%) Rasio Siswa/Sekolah Siswa/Kelas (Rombel) Siswa/Guru Rombel/R.Kelas yang ada Guru/Rombel Tingkat Pelayanan Sekolah Putus Sekolah

SMA 48,11 37,92

SMK 14,12 10,39

MA 12,21 8,48

476 42 18 1 3 169,4 127

220 29 11 1 4 381,9 52

190 30 10 1 4 413,6 11

Sumber : Dinas P dan K Tanjungbalai Tahun 2009 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah untuk anak usia 16 – 18 tahun ajaran 2008 adalah sebesar 74,44%,


hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,97%, dimana pada tahun ajaran 2007 sebesar 72,47% dan masih terdapat 25,56% yang tidak duduk dibangku SMA/SMK/MA. Sementara itu Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan sebesar 0,80%, dimana pada tahun ajaran 2007 sebesar 55,99% dan pada tahun ajaran 2008 sebesar 56,79%. Masih terdapat angka putus sekolah sebanyak 190 orang dan yang terbesar terdapat pada jenjang SMA yakni sebanyak 127 orang.

4.3.

Profil Responden Profil responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi: nama sekolah,

jabatan, usia, jenis kelamin, pendidikan, kesesuaian pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan, lama pengalaman mengajar dan kepemilikan sertifikat profesi (akta) mengajar. Mengenai profil responden berdasarkan kelompok umur dapat dilihat dari Tabel 4.3. Tabel 4.3 Distribusi Respoden Menurut Kelompok Umur No 1 2 3 4 5 6 7

Kelompok Umur 27 – 32 33 – 38 39 – 44 45 – 50 51 – 56 57 – 62 63 – 68 Jumlah

Kasek 0 0 0 2 6 0 0 8

Jabatan Guru Komite 15 0 15 2 14 2 4 3 4 3 2 3 0 1 54

14

Jumlah (orang) 15 17 16 9 13 5 1

Persentase (%) 19,7 22,4 22,4 10,5 17,1 6,6 1,3

76

100

Sumber: Diolah dari data primer 2009


Dari tabel diatas diketahui bahwa responden mulai umur 27 sampai dengan 44 tahun paling banyak jumlahnya yakni 48 orang (63,2%). Responden dengan kelompok umur ini sebagian besar adalah guru, artinya bahwa guru Sekolah Menengah Negeri di Kota Tanjungbalai rata-rata masih memiliki masa mengajar yang panjang yakni 18 sampai dengan 33 tahun. Sedangkan kepala sekolah 75% ratarata berusia 51-56 tahun. Tabel 4.4. Distribusi Respoden Menurut Jenis Kelamin No 1 2

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah

Kasek 6 2 8

Jabatan Guru Komite 25 12 29 2 54

14

Jumlah (orang) 43 33

Persentase (%) 56,6 43,4

76

100

Sumber: Diolah dari data primer 2009 Responden penelitian untuk kepala sekolah dan komite umumnya berjenis kelamin laki-laki

dan untuk guru lebih banyak berjenis kelamin perempuan.

Sementara itu secara keseluruhan responden didominasi laki-laki yaitu sebanyak 43 orang (56,6%) dan selebihnya perempuan. Tabel 4.5 Distribusi Responden Menurut Pendidikan No 1 2 3 4

Pendidikan SLTA Diploma S1 S2 Jumlah

Kasek 0 0 8 0 8

Jabatan Guru Komite 0 4 3 2 50 7 1 1 54 14

Jumlah (orang) 4 5 65 2 76

Persentase (%) 5,3 6,6 85,5 2,6 100

Sumber: Diolah dari data primer 2009


Semua kepala sekolah telah berpendidikan S1 dan mayoritas guru serta komite sekolah juga berpendidikan S1 yang secara keseluruhan berjumlah 65 orang (85,5%). Sementara itu masih terdapat guru yang berpendidikan diploma III yakni sebanyak 3 orang yang terdapat di SMAN 1 yaitu 2 orang dan di SMAN 2 sebanyak 1 orang. Hal ini memang tidak sejalan dengan standar kualifikasi tenaga pendidik yang mensyaratkan bahwa guru sekolah menengah minimal berpendidikan S1, namun responden ini telah berusia diatas 50 tahun, bahkan ada yang hampir mencapai masa pensiun. Tabel 4.6 Distribusi Respoden (kepala sekolah dan guru) Menurut Kesesuaian Pendidikan dengan MP yang diajarkan

No 1 2

Jabatan

Kesesuaian Pendidikan dengan MP yang diajarkan Sesuai Tidak sesuai Jumlah

Kasek

Guru

Jumlah (orang)

Persentase (%)

8 0

53 1

61 1

98,4 1,6

8

54

62

100

Sumber: Diolah dari data primer 2009 Kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang di ajarkan di Sekolah Menengah Negeri Kota Tanjungbalai telah sangat baik yakni 98,4%, karena hanya terdapat 1 orang guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhirnya yakni di SMAN 2 yaitu guru dengan latar belakang pendidikan tata boga mengajar pada bimbingan konseling. Tabel 4.7 Distribusi Respoden (kepala sekolah dan guru) Menurut Pengalaman Mengajar No

Pengalaman

Jabatan

Jumlah

Persentase


Mengajar < 5 Tahun > 5 Tahun Jumlah

1 2

Kasek 0 8 8

Guru 11 43 54

(orang) 11 51 62

(%) 17,7 82,3 100

Sumber: Diolah dari data primer 2009 Sementara itu data responden yang memiliki pengalaman mengajar dibawah 5 tahun terdapat 11 orang (17,7 %) dan terbanyak di SMKN 2/SMKN Teknologi yakni sebanyak 6 orang. Hal ini mengindikasikan banyaknya guru dengan usia muda mengajar pada sekolah tersebut. Tabel 4.8 Distribusi Respoden ( Kepala Sekolah dan Guru ) Menurut Kepemilikan Sertifikat Profesi Guru (Akta) No

Kepemilikan Akta

1 2

Bersertifkat Tidak Bersertifikat Jumlah

Jabatan Kasek 8 0 8

Guru 50 4 54

Jumlah (orang) 58 4 62

Persentase (%) 93,5 6,5 100

Sumber: Diolah dari data primer 2009 Masih terdapat 4 orang guru (6,5%) yang tidak memiliki sertifikat profesi mengajar (akta) yakni 1 orang di SMAN 3, 2 orang di SMKN/SMKN Perikanan dan 1 orang di SMKN 2/SMKN Teknologi. Mereka yang tidak memiliki sertifikat ini berstatus PNS dan sebagai guru tetap yang mengajar bidang studi produktif.

4.4.

Identifikasi Ketersediaan Sumberdaya Pendidikan. Identifikasi ketersediaan sumberdaya pendidikan meliputi identifikasi

tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi dan pembiayaan. Kegiatan identifikasi dimulai dari sekolah dengan mengumpulkan informasi yang diperlukan


berdasarkan pedoman dokumentasi pada lampiran 2. Identifikasi yang dilakukan dibuat berdasarkan standar nasional pendidikan untuk tenaga kependidikan, sarana prasarana dan pembiayaan. Selanjutnya berdasarkan jawaban responden diperoleh nilai skor rata-rata yang akan memberikan informasi kategori masing-masing perencanaan sumberdaya dimaksud. 4.4.1. Tenaga Kependidikan Identifikasi tenaga kependidikan pada penelitian ini dibuat berdasarkan standar nasional pendidikan yakni bahwa tenaga pendidik untuk sekolah menengah minimal harus berpendidikan S1/ DIV, memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan dan telah memiliki sertifikat atau akta mengajar selain harus memiliki kemampuan teknis dalam merencanakan dan menilai proses dan hasil pembelajaran serta kompetensi baik kompetensi pedagogik, keperibadian, profesional dan sosial. Tenaga kependidikan yang harus tersedia minimal kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan. Perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan tidak terlepas dari informasi ketersediaan jumlah personil. Saat ini umumnya ketersediaan jumlah guru Sekolah Menengah Negeri di Kota Tanjungbalai telah memadai. Hal ini terlihat dari angka rasio guru dengan murid yakni 1:18 untuk SMA, 1:11 untuk SMK dan 1:10 untuk MA. Angka ini cukup baik karena lebih kecil dari angka yang diperkenankan menurut PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru

yakni 1: 16-38. Selain itu


ketersediaan tenaga kependidikan juga dilihat dari hampir tidak adanya guru yang mengajar pada dua bidang studi atau lebih. Selanjutnya ketersediaan guru berdasarkan kualifikasi pendidikan yang ditamatkan, Guru Sekolah Menengah Negeri di Kota Tanjungbalai telah berpendidikan minimal S1 (88,0 %), meskipun masih ada guru yang berpendidikan sekolah menengah dan Diploma namun hanya berkisar 31 orang (11,3 %) dan mereka yang berpendidikan dibawah S1 ini adalah guru dengan usia diatas 50 tahun serta guru dengan pendidikan S2 hanya 2 orang (0,7 %) Mengenai ketersediaan tenaga kependidikan yakni tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan pada Sekolah Menengah Negeri di kota Tanjungbalai berkategori cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan masing-masing tenaga administrasi yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Ketersediaan tenaga administrasi/tata usaha yang dimiliki sekolah rata-rata lebih dari 2 orang, hanya satu sekolah yang memiliki tenaga administrasi satu orang yakni SMAN 3. Keseluruhan jumlah tenaga administrasi /tata usaha dari sekolah yang diteliti berjumlah 37 orang. Dari jumlah ini yang terbesar berpendidikan sekolah menengah sebanyak 26 orang, Diploma 4 orang dan sisanya berpendidikan S1 berada hampir di semua sekolah kecuali di SMAN 4 dan SMAN 5. Ketersediaan tenaga perpustakaan di Sekolah Menengah Negeri kota Tanjungbalai tergolong kurang memadai karena masih terdapat beberapa sekolah


yang tidak memiliki tenaga perpustakaan yakni di SMAN 3, SMKN 2 dan MAN. Di sekolah ini mereka menggunakan tenaga tata usaha merangkap tenaga perpustakaan. Ketersediaan tenaga laboratorium di Sekolah Menengah Negeri kota Tanjungbalai tidak memadai. Hanya terdapat 4 orang tenaga laboratorium yakni di SMAN 4, SMKN 1 dan SMKN 2 dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah sebanyak 3 orang dan diploma 1 orang. Ketersediaan tenaga laboratorium ini sifatnya sebagai tenaga pembantu (bukan tenaga inti) sedangkan untuk pelaksanaan praktek di laboratorium kebanyakan guru langsung sebagai instruktur praktek. Hal ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, terlebih-lebih bagi SMA yang harus memiliki minimal 3 laboratorium IPA, 1 laboratorium bahasa dan 1 laboratorium komputer. Semua sekolah telah memiliki tenaga kebersihan yang berpendidikan ratarata sekolah menengah sebanyak 8 orang dan S1 sebanyak 2 orang yang terdapat di SMAN 3. Tabel 4.9 Ketersediaan Jumlah Tenaga Kependidikan berdasarkan pendidikan yang ditamatkan Sekolah Menengah Negeri Kota Tanjungbalai Tahun 2009. No

1

2

3

T. Kependi dikan

Guru

TU

T. Perpus

Jenj Pend

Nama Sekolah

Jlh

SMAN 1

SMAN 2

SMAN 3

SMAN 4

SMAN 5

SMKN 1

SMKN 2

MAN

SLTA

-

2

-

-

-

-

1

1

4

Dip

15

4

-

-

1

-

4

3

27

S1

29

35

30

28

19

34

28

38

241

S2

2

-

-

-

-

-

-

-

2

SLTA

5

3

-

3

3

6

3

3

26

Dip

1

-

-

-

1

-

1

1

4

S1

1

2

1

-

-

1

1

1

7

S2

-

-

-

-

-

-

-

-

0

SLTA

-

1

-

1

-

1

-

-

3

Dip

1

-

-

-

1

-

-

-

2


4

T. Lab

T. Kebersi han

5

S1

-

1

-

-

-

1

-

-

2

S2

-

-

-

-

-

-

-

-

0

SLTA

-

-

-

1

-

-

2

-

3

Dip

-

-

-

-

-

1

-

-

1

S1

-

-

-

-

-

-

-

-

0

S2

-

-

-

-

-

-

-

-

0

SLTA

1

2

-

1

1

1

1

1

8

Dip

-

-

-

-

-

-

-

-

0

S1

-

-

2

-

-

-

-

-

2

S2

-

-

-

-

-

-

-

-

0

55

50

33

34

26

45

41

48

Jumlah

332

Sumber: Diolah dari data primer 2009 Sementara itu berdasarkan hasil penelitian, pendapat responden mengenai perencanaan tenaga kependidikan di SMAN dan MAN tergolong baik. Hal ini berdasar kepada nilai skor rata-rata yang diperoleh yakni sebesar 42,4 (lampiran 6.1) yang berarti masuk klasifikasi baik (38-46) dan untuk kelompok SMK memiliki skor rata-ratanya adalah sebesar 42, 4 yang berarti juga berkategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan tenaga kependidikan hampir sama kualitasnya untuk semua sekolah. Tabel 4.10 Klasifikasi Tenaga Kependidikan di Sekolah Menengah Negeri Kota Tanjungbalai Skor

Kate gori

Nama Sekolah

Total

SMAN 1

SMAN 2

SMAN 3

SMAN 4

SMAN 5

SMKN 1

SMKN 2

MAN

f

%

47-55

SB

6

1

5

2

1

3

-

1

19

25,0

38-46

B

3

6

3

5

2

5

3

5

32

42,1

29-37

CB

4

5

2

-

2

1

6

1

21

27,6

20-28

KB

-

-

-

2

1

-

1

-

4

5,3

11-19

TB

-

-

-

-

0

9

6

9

10

7

76

Jumlah

-

-

-

13

12

10

-

100

Sumber: Diolah dari data primer 2009.


Tabel 4.11 diatas menunjukkan variasi tenaga kependidikan Sekolah Menengah Negeri di kota Tanjungbalai. Menurut responden perencanaan tenaga kependidikan dengan kategori sangat baik 25,0 %, baik sebanyak 42,1 %, cukup baik 27,6 % dan masih ada tenaga kependidikan dengan kategori kurang baik yaitu sebesar 5,3 %. Sementara kategori tenaga kependidikan yang tidak baik tidak ada. Aspek perencanaan tenaga kependidikan yang dinilai meliputi kualifikasi pendidikan kepala sekolah dan guru; kesesuaian kualifikasi dengan bidang studi yang diajarkan; kemampuan teknis kepala sekolah dan guru dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi KBM; kepemimpinan dan sikap keperibadian kepala sekolah dan guru serta kemampuan administrasi dan ketatalaksanaan tenaga kependidikan yang ada di sekolah masing-masing. 4.4.2. Sarana Prasarana Ketersediaan fasilitas sarana yang terangkum dalam penelitian ini meliputi ketersediaan meubiler, meubiler perpustakaan, buku teks pelajaran, buku referensi, alat peraga, alat-alat laboratorium dan alat-alat praktek. Sedangkan prasarana meliputi ketersediaan

lahan, bangunan gedung, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium,

ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi serta tempat bermain/berolahraga. Kategori ketersediaan dibagi atas empat bagian yakni T (tersedia), CT (cukup tersedia), KT (kurang tersedia) dan TT (tidak tersedia) sedangkan kategori kondisi dibagi kedalam keadaan B (baik), CB (cukup baik), KB (kurang baik) dan TB


(tidak baik). Penilaian ini didasarkan pada pengamatan peneliti terhadap persentase kecukupan dan kondisi fisik barang/bangunan. Untuk lebih jelasnya penilaian ketegori ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana Sekolah Menengah Negeri di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada Tabel 4.11 . Selain identifikasi ketersediaan berdasarkan data pengamatan di lapangan, peneliti meminta pendapat responden tentang perencanaan sarana prasarana yang meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan, penetapan perioritas, penuangan ke dalam bentuk program; pengadaan yang sesuai dengan perioritas dan kemampuan sekolah; pendistribusian dan pendayagunaan secara optimal serta perawatan dan pemeliharaan secara teratur dan berkesinambungan dari masing-masing sekolah. Tabel 4.11 Penilaian Kategori Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana Pendidikan berdasarkan Persentase Kecukupan dan Keadaan Fisik Barang/bangunan di Sekolah Menengah Negeri Kota Tanjungbalai. No 1

Uraian Ketersediaan

2

Kondisi fisik

Kategori Tersedia Cukup Tersedia Kurang Tersedia Tidak Tersedia Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Penilaian (%) 76 - 100 56 - 75 26 - 50 0 - 25 76 - 100 50 - 75 26 - 50 0 - 25

Identifikasi sarana dan prasarana ini dipisah antara SMA/MA dan SMK. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mengenai standar sarana prasarana antara keduanya. Standar sarana prasarana untuk SMA/MA mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sedangkan standar sarana


prasarana bagi SMK berdasar kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 40 Tahun 2008. Lebih jelasnya mengenai ketersediaan sarana prasarana SMA/MA dan SMK diuraikan sebagai berikut: 1.

Sarana Prasarana SMA dan MA Berdasarkan hasil penelitian bahwa kecukupan dan kondisi sarana

pendidikan SMAN dan MAN di Kota Tanjungbalai telah tersedia dan berkategori baik. Hal ini didasarkan bahwa sarana yang tersedia sebanyak 69,0 % (kategori tersedia sebanyak 29 item), cukup tersedia 21,5% (kategori cukup tersedia sebanyak 9 item) dan kurang tersedia 9,5 % ( kategori kurang tersedia sebanyak 4 item). Ketersediaan meubiler di SMAN/MAN telah memadai dan kondisinya baik. Meubiler perpustakaan di SMAN 5 ketersediannya kurang memadai meskipun yang ada berkondisi baik dan di MAN cukup memadai dengan kondisi cukup baik, hal ini terlihat dari kurang memadainya lemari tempat penyimpanan buku-buku teks pelajaran maupun buku-buku referensi lainnya. Buku teks pelajaran telah memadai dan tersedia dan berkondisi baik. Hal ini didasarkan pada ketersediaan buku-buku teks pelajaran peruntukannya cukup bagi setiap siswa sehingga siswa tidak dibebankan biaya untuk pembelian buku-buku teks pelajaran dimaksud. Namun untuk buku-buku referensi ketersediannya masih cukup memadai di SMAN 3 dan SMAN 4 bahkan ada yang kurang memadai dari segi jumlah untuk SMAN 5 dengan kondisi cukup baik dan sisanya tersedia dengan kondisi masih baik. Sementara

itu,

ketersediaan

alat

peraga,

alat-alat

laboratorium

(laboratorium fisika, biologi, kimia, bahasa dan komputer) dan alat-alat praktek rata-


rata cukup untuk SMAN 2, SMAN 3, SMAN 5 dan MAN dengan kondisi yang ratarata juga cukup dan kurang baik, sedangkan di SMAN 1 dan SMAN 4 tersedia dan memadai dengan kondisi masih baik. Khusus untuk alat-alat laboratorium rata-rata di setiap sekolah memiliki dengan kondisi beragam yang kalau dirata-ratakan cukup baik dan mencukupi bagi pelaksanaan praktek. Namun terdapat kondisi dimana di beberapa

sekolah

alat-alat

laboratorium

kurang

efektif

penggunaan

dan

perawatannya.

Tabel 4.12. Ketersediaan dan Kondisi Sarana pendidikan di SMA/MA Negeri Kota Tanjungbalai Tahun 2009. Nama Sekolah No

1

Uraian

SMAN 1

SMAN 2

SMAN 3

SMAN 4

SMAN 5

MAN

Ktgr

Knds

Ktgr

Knds

Ktgr

Knds

Ktgr

Knds

Ktgr

Knds

Ktgr

Knds

Meubiler

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

Mblr pepust Buku teks pelajaran

T

B

T

B

T

B

T

B

KT

B

CT

CB

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

Bk referensi

T

B

T

B

CT

CB

CT

CB

KT

CB

T

B

Alat peraga

T

B

T

CB

T

B

T

B

CT

CB

T

B

Alat lab

T

B

T

CB

CT

KB

T

B

CT

CB

KT

KB

Alat praktek

T

B

CT

B

CT

KB

T

B

CT

CB

KT

KB

Sarana:

Sumber: Diolah dari data primer 2009 Lahan untuk SMAN dan MAN telah tersedia dengan kondisi baik ditinjau dari lokasi dan akses jalan, memiliki luas memadai bagi peruntukan pembangunan gedung serta telah memiliki

status hak atas tanah atas nama Pemerintah Kota

Tanjungbalai dan ijin pemanfaatan bagi pembangunan sekolah. Hanya terdapat 1


sekolah yakni SMAN 5 dimana kondisi lahan masih terbatas bagi peruntukan tempat bermain dan berolahraga karena kondisinya becek jika hujan. Prasarana sekolah yang terdiri dari prasarana dasar yakni instalasi air bersih dan listrik 100 % tersedia dan dalam kondisi baik. Bangunan gedung 100 % tersedia dan berkondisi baik. Semua SMAN di Kota Tanjungbalai telah memiliki gedung sendiri dengan bangunan permanen, memiliki fasilitas cukup untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. Hanya MAN yang masih terdapat bangunan yang semi permanen yakni beberapa kelas di lantai dua namun kondisi fisik bangunan masih kuat/baik. Hampir semua SMAN dan MAN memiliki ruang kelas memadai dengan kondisi baik, hanya SMAN 5 ruang kelasnya cukup tersedia artinya di sekolah tersebut masih berpeluang untuk dibangun ruang kelas baru berhubung banyaknya peminat yang tidak tertampung di sekolah tersebut dan kondisi ruang kelas di sekolah ini masih baik. Semua SMAN dan MAN memiliki perpustakaan berkondisi baik dengan luas minimum sama dengan luas satu ruang kelas, berventilasi baik dan dilengkapi dengan sarana buku-buku dan perabot penunjang. Keberadaan laboratorium bahasa di beberapa SMAN tidak tersedia dengan alasan tidak adanya jurusan bahasa di sekolah tersebut. Dari 6 sekolah SMAN dan MAN yang diteliti hanya 2 sekolah yang memiliki laboratorium bahasa yakni SMAN 1 dan MAN dengan kondisi baik dan sarana memadai. Sebelumnya dibeberapa SMAN terdapat laboratorium bahasa ( SMAN 2, SMAN 3 dan SMAN 4), namun


lambat laun peminat jurusan bahasa menurun dan ketersediaan SDM jurusan bahasa juga kurang memadai sehingga akhirnya jurusan bahasa tidak dibuka lagi. Fenomena ini kurang tepat dan kurang memenuhi standar prasarana SMA dan MA. Selain itu, dewasa ini kemampuan berbahasa para siswa terutama kemampuan berbahasa asing harus dimiliki setiap siswa berbagai jurusan. Sementara itu ketersediaan laboratorium biologi, fisika dan kimia hampir di semua SMAN dan MAN kurang tersedia namun berkondisi cukup baik. Rata-rata SMAN dan MAN menggabungkan

ketiga

laboratorium tersebut menjadi laboratorium IPA. Hanya 1 sekolah yang memiliki laboratorium biologi dengan kondisi cukup baik yakni SMAN 4 dan 1 sekolah memiliki laboratorium fisika dengan kondisi baik yakni SMAN 1. Laboratorium komputer hampir semua SMAN telah memilikinya dan 3 sekolah kondisinya baik sedangkan 2 (dua) sekolah berkondisi cukup baik. Sementara MAN ketersediaan laboratorium komputernya hanya cukup tersedia dan berkondisi juga cukup baik. Ruang pimpinan telah tersedia untuk semua sekolah dengan kondisi baik, demikian juga dengan ruang guru. Hampir semua ruang tata usaha di setiap sekolah tersedia dan kondisinya baik kecuali di SMAN 1 karena sebagian ruang pimpinan digunakan sebagai ruang tata usaha. Terdapat 1 (satu) sekolah yakni SMAN 4 tidak memiliki tempat beribadah, sementara itu di SMAN 5 menggunakan sudut ruang perpustakaan sebagai tempat beribadah, selebihnya masing-masing telah memiliki dengan kondisi rata-rata masih baik. Ruang konseling untuk MAN kurang tersedia dengan kondisi kurang baik/tidak nyaman karena sekolah ini mengunakan ruang guru sebagai tempat memberikan


bimbingan/konseling kepada siswa bermasalah. Selebihnya sekolah telah memiliki ruang konseling yang memadai dan cukup tersedia (SMAN 5) dengan kondisi ruangan baik. Dari enam sekolah SMAN dan MAN yang diteliti hanya 1 sekolah yang memiliki ruang UKS dengan kondisi baik, 2 sekolah yakni SMAN 1 dan SMAN 3 tidak tersedia, selebihnya 3 sekolah yaitu SMAN 4, SMAN 5 dan MAN memiliki ruang UKS namun dengan kondisi seadanya dengan sarana minim. Peruntukan ruang organisasi kesiswaan sebagai tempat kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan hanya 1 sekolah yang tersedia dan berkondisi baik yakni SMAN 1, 3 sekolah tidak tersedia yaitu SMAN 2, SMAN 3 dan MAN, selebihnya masih kurang tersedia dengan kondisi kurang memadai. Bagi sekolah yang tidak memiliki ruang organisasi kesiswaan,mereka menggunakan ruang kelas/tempat beribadah sebagai tempat kegiatan berdiskusi untuk kegiatan kesiswaan. Ketersediaan jamban di semua sekolah rata-rata berkondisi baik dengan jumlah di atas jumlah minimal yakni lebih besar dari 3. Ketersediaan gudang cukup memadai, hanya 3 sekolah yang tersedia dengan kondisi baik (SMAN 1 dan SMAN 2 dan MAN), 2 sekolah tidak tersedia (SMAN 3 dan SMAN 4) serta 1 sekolah (SMAN 5) kurang ketersediaannya dengan kondisi juga kurang baik. Ruang sirkulasi sebagai penghubung antar ruang di setiap sekolah SMAN dan MAN telah tersedia dan berkondisi masih baik. Demikian juga tempat bermain/berolahraga semua sekolah tersedia dengan kondisi baik, artinya telah memiliki luas areal diatas luas minimum yakni > 1000 m2, terdapat ruang bebas untuk


tempat berolahraga dikelilingi pohon penghijauan yang cukup, hanya saja untuk SMAN 5 masih kurang memadai dan kondisinya juga kurang memadai, karena kondisi tempat bermain/berolahraga becek jika hujan serta belum disertai ketersediaan drainase. Sedangkan di MAN kondisinya baik namun, luas tempat bermain/berolahraga masih kurang memadai dibanding jumlah murid yang tersedia (luasnya < 1000 m2. Rangkuman informasi ketersediaan prasarana untuk SMAN dan MAN dapat dilihat dari Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13. Ketersediaan dan Kondisi Prasarana pendidikan di SMA/MA Negeri Kota Tanjungbalai Tahun 2009. Nama Sekolah No

1

Uraian

SMAN 1

SMAN 2

SMAN 3

SMAN 4

SMAN 5

MAN

Ktgr

Knds

Ktgr

Knds

Ktgr

Knds

Ktgr

Knds

Ktgr

Knds

Ktgr

Knds

Lahan

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

Bangunan gedung

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

CT

B

Ruang kelas

T

B

T

B

T

B

T

B

CT

B

T

B

Perpustakaan

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

Lab biologi

KT

CB

KT

B

KT

CB

T

CB

KT

CB

KT

CB

Lab Fisika

T

B

T

B

KT

CB

KT

CB

KT

CB

KT

CB

Lab Kimia

KT

CB

KT

B

KT

CB

KT

CB

KT

CB

KT

CB

Lab Bahasa

T

B

TT

-

TT

-

TT

-

TT

-

T

B

Lab Komputer

T

B

T

B

T

B

T

CB

T

CB

CT

CB

Ruang pimpinan

T

B

T

B

T

B

T

B

CT

B

T

B

Ruang guru

T

B

T

B

T

B

T

B

CT

B

T

B

Ruang TU

CT

CB

T

B

T

B

T

B

CT

B

T

B

Prasarana


Tempat ibadah R konseling R UKS

CT

CB

T

B

T

B

TT

-

KT

CB

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

CT

CB

KT

KB

TT

-

T

B

TT

-

KT

CB

KT

CB

CT

CB

R. orgs kesiswaan

T

B

TT

TT

-

KT

CB

KT

CB

TT

-

Jamban

T

B

T

B

T

B

T

B

KT

B

T

B

Gudang

T

B

T

B

TT

-

TT

-

KT

KB

KT

KB

Ruang Sirkulasi T bermain/olahraga

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

KT

KB

CT

B

Sumber: Diolah dari data primer 2009 2.

Sarana Prasarana SMK SMKN yang diteliti memiliki program keahlian yang berbeda. SMKN 1

adalah SMKN Perikanan memiliki 4 program keahlian yakni: teknik pengolahan hasil perikanan, teknik aqua kultur (budidaya perikanan), nautika kapal penangkap ikan dan teknik kapal penangkap ikan. SMKN 2 adalah SMKN Teknologi dengan 4 program keahlian yaitu: bangunan, teknik mekanik otomotif, teknik permesinan dan teknik

audio

visual.

Hal

ini

perlu

dikemukakan

untuk

memudahkan

pengidentifikasian ketersediaan sarana dan prasarana di kedua sekolah tersebut terutama mengenai ketersediaan laboratorium dan perbengkelan/workshop. Hasil penelitian di kedua SMKN di Kota Tanjungbalai bahwa ketersediaan sarana yang meliputi meubiler, meubiler perpustakaan, buku-buku teks pelajaran, buku referensi, alat peraga, alat-alat laboratorium/bengkel dan alat-alat praktek dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut: Tabel 4.14 Ketersediaan dan Kondisi Sarana pendidikan di SMK Negeri Kota Tanjungbalai Tahun 2009. Nama Sekolah No

Uraian

SMKN 1 Kategori Kondisi

SMKN 2 Kategori Kondisi


1

Sarana: Meubiler Meubiler perpustakaan Buku teks pelajaran Buku referensi Alat peraga Alat laboratorium/bengkel Alat praktek

T KT KT CT CT CT KT

B CB CB CB CB CB CB

T KT CT TT KT KT CT

B CB CB CB CB CB

Sumber: Diolah dari data primer 2009 Umumnya sarana SMKN di Kota Tanjungbalai rata-rata hanya cukup dan kurang memadai untuk meubiler perpustakaan, buku teks pelajaran, buku referensi, alat peraga dan alat-alat praktek bahkan di SMKN 2 buku referensi tidak tersedia, sedangkan sarana yang tersedia dan mencukupi hanya meubiler dengan kondisi baik. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat bahwa tujuan pendidikan SMK adalah menghasilkan lulusan yang siap untuk bekerja. Keterbatasan sarana alat-alat praktek dapat mempengaruhi kualitas kemampuan dan keterampilan yang dimiliki siswa. Prasarana SMK yang wajib tersedia hampir sama dengan standar bagi SMA dan MA, perbedaan hanya terletak pada ketersediaan prasarana laboratorium atau workshop dimana SMK tergantung kepada program keahlian yang ditawarkan. Berikut disajikan standar ketersediaan laboratorium sesuai Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 seperti tertera pada Tabel 4.15 berikut: Tabel 4.15 Standar Ketersediaan Laboratorium SMK Menurut Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 No

Jenis Laboratorium

Program Keahlian SMKN 1 SMKN 2


Tek. Aqua Kultur

NKPI

TKPI

Bangunan

Tek. Mek Otomotif Tek. Permesinan Tek. Audio Visual

TPHP 1 2 3 4 5 6

Laboratorium biologi

√

√

√

-

-

-

-

-

Laboratorium fisika

-

-

√

√

√

√

√

√

Laboratorium kimia

-

-

√

√

√

√

√

√

Laboratorium bahasa

√

√

√

√

√

√

√

√

Laboratorium komputer

√

√

√

√

√

√

√

√

Ruang praktik gambar teknik

-

-

-

√

√

√

√

√

Sumber: Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Dari tabel di atas terlihat bahwa SMKN 1 (Perikanan) harus memiliki minimal 6 laboratorium berdasarkan program keahlian yang mereka miliki dan SMKN 2 (Teknologi) minimal harus memiliki laboratorium sebanyak 5 buah. Sedangkan ketersediaan prasarana SMK secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian diuraikan seperti pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16 Ketersediaan dan Kondisi Prasarana pendidikan di SMK Negeri Kota Tanjungbalai Tahun 2009.

No 1

Uraian Prasarana: Lahan Bangunan gedung Ruang kelas Perpustakaan Laboratorium biologi Laboratorium fisika

Nama Sekolah SMKN 1 SMKN 2 Kategori Kondisi Kategori Kondisi T T T T KT KT

B B B B CB CB

T T CT TT KT

B B B CB


Laboratorium kimia Laboratorium bahasa Laboratorium komputer Ruang praktik gambar teknik Ruang pimpinan Ruang guru Ruang tata usaha Tempat ibadah Ruang konseling Ruang UKS R. orgs kesiswaan Jamban Gudang Ruang sirkulasi T bermain/berolahraga

KT TT T TT T T T KT T T TT T T T T

CB B B B B CB B B B B B B

KT TT T T T T T TT T TT TT T T T T

CB KB KB CB B B B B B B B

Sumber: Diolah dari data primer 2009 Lokasi SMKN 1 dan SMKN 2 sangat strategis. Letak kedua sekolah ini bersebelahan dengan lahan yang luas serta akses jalan yang berkondisi baik. Kedua sekolah ini berada di kawasan yang diperuntukkan bagi zona industri Kota Tanjungbalai di tahun-tahun mendatang. Bangunan gedung telah permanen dengan kondisi fisik masih baik, memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai serta dilengkapi dengan fasilitas air dan listrik dengan kondisi 100 % baik. Ruang kelas di SMKN 1 100 % tersedia untuk semua rombongan belajar yang ada dengan kondisi baik sedangkan di SMKN 2 ruang kelas cukup tersedia karena terdapat 1 rombongan belajar yang menggunakan ruang yang diperuntukkan bagi ruang organisasi kesiswaan sebagai ruang kelas dan kondisi ruangan-ruangan kelas yang ada baik. Keadaan ini mengindikasikan bahwa perlu dibangun ruang kelas baru di SMKN 2.


Perpustakaan di SMKN 1 telah tersedia dan berkondisi baik seluas satu ruang kelas dan dilengkapi dengan sarana buku-buku pelajaran, buku referensi dan prasarana penunjang lainnya. Sementara itu di SMKN 2 ruang perpustakaan tidak tersedia. Sementara ini buku-buku pelajaran untuk siswa disimpan dalam rak dan lemari yang terletak di pojok ruang guru. Berdasarkan program keahlian yang tersedia, SMKN 1 seyogianya harus memiliki semua jenis laboratorium menurut standar nasional yakni laboratorium biologi, fisika, kimia, bahasa, komputer dan ruang menggambar teknik, namun kenyataannya di sekolah ini mereka hanya memiliki laboratorium komputer dengan kondisi baik, sedangkan laboratorium biologi, fisika dan kimia tergabung dalam laboratorium IPA dan laboratorium bahasa serta ruang menggambar teknik tidak tersedia. Sementara itu SMKN 2 harus memiliki 5 laboratorium sesuai standar dan berdasarkan kepada program keahlian yang tersedia saat ini yakni, laboratorium fisika, kimia, bahasa, komputer dan ruang menggambar teknik. Kondisi yang ada sekolah ini juga menggabung laboratorium fisika dan kimia kedalam laboratorium IPA, laboratorium komputer dan ruang menggambar teknik tersedia namun dengan kondisi kurang baik, artinya ketersediaan laboratorium ini jarang sekali digunakan karena keterbatasan sarana dan prasarana praktek dan sarana penunjang lainnya sedangkan laboratorium bahasa tidak tersedia. Ruang pimpinan telah tersedia untuk semua sekolah dengan kondisi baik di SMKN 1 dan berkondisi cukup baik di SMKN 2. demikian juga dengan ruang guru dan ruang ruang tata usaha disetiap sekolah tersedia dan kondisinya masih baik.


Tempat ibadah di SMKN 1 kurang tersedia dengan kondisi kurang baik, karena sekolah ini menggunakan ruang OSIS untuk beribadah. Sementara siswa menggunakan aula sekolah sebagai tempat sekretariat kegiatan-kegiatan mereka. Ruang konseling dan ruang UKS di sekolah ini tersedia dan kondisinya baik bahkan dilengkapi dengan sarana dan peralatan PMR (Palang Merah Remaja) untuk ruang UKSnya yang dibina oleh Angkatan Laut Kota Tanjungbalai. Di SMKN 2 tidak tersedia ruang untuk beribadah, demikian pula dengan ruang UKS dan ruang organisasi kesiswaan. Namun ruang konseling tersedia dan kondisinya baik. Ketersediaan jamban di semua sekolah rata-rata berkondisi baik dan jumlahnya diatas jumlah minimal. Demikian juga dengan ketersediaan gudang kondisinya untuk kedua sekolah ini baik karena cukup untuk menyimpan perkakas dan peralatan lainnya serta arsip sekolah. Ruang sirkulasi sebagai penghubung antar ruang juga tersedia dan berkondisi baik. Tempat bermain/berolahraga di semua SMKN tersedia dengan kondisi baik, dengan luas lebih dari 1000 m2 dan penghijauan yang cukup. Sementara itu pendapat responden mengenai sarana prasarana terkait aspek perencanaan, pengadaan, penggunaan dan perawatan di SMAN dan MAN di kota Tanjungbalai menyatakan tergolong baik dengan skor rata-rata 22,6. Sementara itu untuk SMK, skor rata-rata tergolong cukup baik yakni 20,57, dengan skor rata-rata di SMKN 1 sebesar 23,1 (kategori baik) dan SMKN 2 sebesar 18,3 sehingga tergolong cukup baik.


Tabel 4.17. Klasifikasi Sarana Prasarana di Sekolah Menengah Negeri Kota Tanjungbalai. Kriteria

Kategori

Nama Sekolah

Total

SMAN 1

SMAN 2

SMAN 3

SMAN 4

SMAN 5

SMKN 1

SMKN 2

MAN

F

%

26-30

SB

3

-

3

2

1

2

-

1

12

15,8

21-25

B

5

6

5

5

2

6

2

5

36

47,4

16-20

CB

5

6

2

-

3

1

7

1

25

32,9

11-15

KB

-

-

-

2

-

-

1

-

3

3,9

6-10

TB

-

-

-

-

-

-

-

0

-

13

12

10

6

9

10

7

76

Jumlah

9

100,0

Sumber: Dioleh dari data primer 2009 Variasi pendapat mengenai perencanaan sarana prasarana Sekolah Menengah Negeri di kota Tanjungbalai ditunjukkan pada tabel 4.17 di atas, dimana . menurut responden sarana prasarana dengan klasifikasi sangat baik 15,8 %, baik hampir setengahnya yakni 47,4 %, cukup baik 32,9 % dan masih ada sarana prasarana dengan kategori kurang baik yaitu sebesar 3, % yang terdapat di SMAN 4 dan SMKN 2, sedangkan sarana prasarana dengan kategori tidak baik tidak ada. 4.4.3. Partisipasi Masyarakat Wujud partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan kini kesempatannya lebih luas sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 mengenai kedudukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Terkait dengan pendapat bahwa partisipasi akan terjadi bila ada kemauan, kemampuan dan kesempatan (Slamet dalam Anonimus: 2009), fenomena yang terjadi kesempatan terbentang luas namun kemauan dan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi masih kurang.


Di Sekolah Menengah Negeri kota Tanjungbalai partisipasi masyarakat /orangtua masih sebatas aktif memberikan uang komite per bulan. Menurut pengamatan peneliti keberadaan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi hanya sebatas pemenuhan struktur yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah dan hanya sebagian yang ikut aktif dalam menjalankan bentuk partisipasi yang sesungguhnya yakni sebagai badan petimbangan, pendukung, pengontrol, dan sebagai mediator yang meliputi berbagai perannya dalam perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan sumber daya dan pemantauan. Sejalan dengan itu, pendapat respeoden mengenai perencanaan partisipasi masyarakat di SMAN dan MAN di kota Tanjungbalai memiliki nilai skor rata-rata 32,4 yang berarti masuk dalam kategori cukup/sedang. Tidak ada satupun sekolah memiliki nilai skor rata-rata baik untuk partisipasi masyarakat. Untuk kelompok SMA dan MA, skor pendapat rata-rata semuanya cukup baik. Sementara itu untuk kelompok SMK, memiliki skor rata-rata 30,42 yang berarti masuk kategori cukup baik. di SMKN 1 pendapat mengenai partisipasi masyarakat ini berkategori cukup (36,9) sedangkan di SMKN 2 berkategori kurang dengan skor rata-rata 24,6. Ratarata pendapat yang cukup ini mengenai partisipasi masyarakat memiliki keragaman untuk masing-masing sekolah ditunjukkan pada tabel 4.18. Tabel 4.18 Klasifikasi Partisipasi Masyarakat di Sekolah Menengah Negeri Kota Tanjungbalai Kriteria

Kategori

Nama Sekolah

Total

SMAN 1

SMAN 2

SMAN 3

SMAN 4

SMAN 5

SMKN 1

SMKN 2

MAN

f

% 2,6

47-55

SB

-

-

-

-

-

-

-

2

2

38-46

B

2

-

2

3

-

7

-

-

14


18,4 29-37

CB

8

8

4

3

4

1

1

4

33

43,4

20-28

KB

3

4

4

3

2

1

9

1

27

35,6

11-19

TB

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

13

12

10

9

6

9

10

7

76

100, 0

Jumlah

Sumber: Dioleh dari data primer 2009 Dari tabel di atas terlihat bahwa variasi pendapat menyatakan cukup baik terbanyak jumlahnya yaitu 33 orang (43,4,%), berikutnya kurang baik sebanyak 27 orang (35,6 %). Hanya 2 responden menjawab partisipasi masyarakat sangat baik yakni di MAN (2,6 %) dan partispasi masyarakat dengan kategori baik terbanyak terdapat di SMKN 1 (7 responden) dengan jumlah persentase seluruh kategori baik adalah 18,4 %. 4.4.4. Pembiayaan Pembiayaan adalah menyangkut ketersediaan dana yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Negeri di Kota Tanjungbalai. Identifikasi pembiayaan yang termasuk dalam penelitian ini adalah berdasar kepada standar pembiayaan oleh Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 yakni terbagi atas biaya investasi, biaya personal dan biaya operasi satuan pendidikan. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran misalnya uang sekolah atau uang komite. Biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta


segala tunjangan yang melekat pada gaji, pemeliharaan sarana prasarana,

uang

lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya. Di era otonomi daerah, urusan pendidikan dari pendidikan dasar hingga tingkat menengah menjadi tanggung jawab daerah. Jelas bahwa dana pendidikan sangat tergantung pada kemampuan finansial daerah dalam mengelola sektor pendidikan, artinya pembiayaan pendidikan sangat tergantung kepada besaran APBD yang dialokasikan untuk membiayai sektor pendidikan. Sesuai amanat Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengalokasikan minimal 20 % anggaran bagi pemenuhan kebutuhan sektor pendidikan, di Kota Tanjungbalai ketersediaan dana pendidikan telah memenuhi amanat UU tersebut sejak tahun 2007. (lihat lampiran 1.1) Permasalahan pembiayaan pendidikan tidak hanya terkait kepada besaran/jumlah dana yang tersedia, namun yang terpenting adalah bagaimana perencanaan pembiayaan dibuat agar tercapai tujuan yang diharapkan; penggalian sumber dana yang terkait kepada upaya menggali dana dari berbagai sumber selain dari pemerintah pusat bagi kesinambungan program pendidikan; pengelolaan yakni efisiensi dan efektivitas penggunaan dana serta evaluasi dan fungsi akuntabilitas. Sekolah yang diteliti hampir semuanya memiliki dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, APBD Propinsi, APBD Kota Tanjungbalai dan dari orang tua siswa. Sumber pembiayaan dari dunia usaha/dunia industri tidak ada. Berdasarkan


hasil penelitian ketersediaan dana dari masing-masing sekolah diuraikan seperti pada Tabel berikut: Tabel 4.19. Rekapitulasi Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Negeri di Kota Tanjungbalai Berdasarkan Sumbernya Tahun 2007. No

Nama Sekolah

Sumber Pembiayaan Pusat

Provinsi

Orangtua siswa

Kota

Jumlah DU/DI

1

SMAN 1

-

-

1.911.904.532

133.400.000

-

2.045.304.532

2

SMAN 2

100.000.000

-

1.227.380.714

176.040.000

-

1.503.420.714

3

SMAN 3

50.000.000

-

1.034.069.950

172.224.000

-

1.256.293.950

4

SMAN 4

50.000.000

-

603.127.335

136.512.000

-

789.639.335

5

SMAN 5

145.000.000

-

311.309.570

96.960.000

-

553.269.570

6

SMKN 1

366.760.000

-

612.373.135

112.450.000

-

1.091.583.135

7

SMKN 2

150.000.000

-

439.526.792

110.592.000

-

700.118.792

8

MAN

941.802.000

-

-

194.112.000

-

1.135.914.000

Jumlah

1.803.562.000

-

6.139.692.028

1.132.290.000

-

9.075.544.028

Sumber

: Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2009. Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 3 sekolah yang jumlah anggaran

pendidikannya menempati posisi tertinggi dari sekolah-sekolah lainnya yakni SMAN 1, 2 dan 3. Hal ini disebabkan bahwa ketiga sekolah tersebut memiliki jumlah guru dan siswa terbanyak sehingga mempengaruhi jumlah dana baik biaya operasi (belanja tidak langsung), biaya investasi (belanja langsung) maupun perolehan biaya personal (komite sekolah) dari orang tua siswa. Sementara itu dana yang berasal dari kalangan pengusaha dan industri tidak ada.


Tabel 4.20. Rekapitulasi Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Negeri di Kota Tanjungbalai Berdasarkan Sumbernya Tahun 2008. No

Nama Sekolah

Sumber Pembiayaan Pusat

Provinsi

Kota

Orangtua siswa

Jumlah DU/DI

1

SMAN 1

100.000.000

30.000.000

2.349.745.200

136.704.000

-

2.616.449.200

2

SMAN 2

100.000.000

-

1.668.588.000

224.064.000

-

1.992.652.000

3

SMAN 3

140.000.000

-

1.289.862.200

217.728.000

-

1.647.590.200

4

SMAN 4

95.000.000

-

841.023.000

148.608.000

-

1.084.631.000

5

SMAN 5

50.000.000

-

735.561.700

115.680.000

-

901.241.700

6

SMKN 1

310.050.000

-

915.818.000

100.224.000

-

1.326.092.000

7

SMKN 2

150.000.000

-

906.910.500

118.944.000

-

1.175.854.500

8

MAN

1.766.857.000

-

-

186.048.000

-

1.952.905.000

Jumlah

2.711.907.000

30.000.000

8.707.508.600

1.434.048.000

-

12.697.422.600

Sumber : Diolah dari hasil penelitian tahun 2009. Terjadi peningkatan jumlah anggaran sebesar 39,9 % dari tahun 2007 ke tahun 2008. Peningkatan ini terjadi di semua sekolah mengingat terjadi perubahan anggaran dan standar biaya pada anggaran setiap tahun dan terdapat

beberapa

sekolah yang memperoleh bantuan dana pendidikan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Perlu diingat bahwa pembiayaan tersebut diatas belum terbagi antara biaya operasional (belanja tidak langsung) yang diperuntukkan untuk gaji pegawai dan operasional sekolah lainnya dan biaya investasi (belanja langsung) yang diterima masing-masing sekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah belanja langsung Sekolah Menengah Negeri kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.21. Rekapitulasi Belanja Langsung Sekolah Menengah Negeri dan Total Belanja Bidang Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2007-2008. No

Nama Sekolah

Belanja Langsung 2007

2008

1

SMAN 1

215.946.100

228.779.100

2

SMAN2

60.000.000

73.800.000

3

SMAN 3

36.748.400

50.318.200

4

SMAN 4

41.735.000

58.967.000

5

SMAN 5

29.209.900

46.034.700

6

SMKN 1

37.309.500

67.354.000

7

SMKN 2

158.670.000

164.151.500

8

MAN

108.610.000

141.505.000

579.618.900

689.404.500

33.528.204.920

40.898.498.050

Jumlah 1 s.d 7 Total Belanja Langsung Bidang Pendidikan dari APBD Kota

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2009 Dari tabel diatas diketahui persentase belanja langsung SMA Negeri terhadap total anggaran pendidikan tahun 2007 adalah sebesar 1,7 % dan pada tahun 2008 sebesar 1,6 %. Angka ini dinilai masih rendah mengingat bahwa belanja langsung yang diterima sekolah merupakan belanja investasi yang langsung dikelola oleh sekolah berdasarkan RAPBS tahun bersangkutan. Belanja langsung inilah yang memberikan pengaruh nyata kepada pengembangan mutu proses yang akhirnya akan meningkatkan mutu lulusan apabila dikelola berdasarkan prinsip tranparansi dan akuntabilitas yang benar. Sedangkan penggunaan belanja langsung yang bersumber dari APBD untuk masing-masing sekolah dapat dilihat pada lampiran 10 dan 11. Sedangkan untuk sekolah MAN belanja langsungnya tidak dapat diperbandingkan karena bersumber dari pemerintah pusat.


Sementara itu menurut hasil penelitian, pendapat responden mengenai perencanaan pembiayaan pendidikan SMAN dan MAN di Kota Tanjungbalai skor rata-ratanya sebesar 22,2 yang artinya masuk kategori baik (21-25). Sedangkan untuk SMK skor rata-rata pendapat responden adalah sebesar 19,63 yang berarti masuk kategori cukup baik (16-20) dan masing-masing variasi pendapat untuk masingmasing ditunjukkan sekolah dapat dilihat pada tabel 4.22. Tabel 4.22 Klasifikasi Pembiayaan di Sekolah Menengah Negeri Kota Tanjungbalai. Kriteria

Kategori

Nama Sekolah

Total

SMAN 1

SMAN 2

SMAN 3

SMAN 4

SMAN 5

SMKN 1

SMKN 2

MAN

f

%

26-30

SB

2

-

3

3

1

2

-

2

13

17,1

21-25

B

6

6

5

4

2

4

-

3

30

39,5

16-20

CB

5

6

2

-

1

3

6

2

25

32,9

11-15

KB

-

-

-

2

2

-

4

-

8

10,5

6-10

TB

-

-

-

-

-

-

-

0

-

13

12

10

6

9

10

7

76

100,0

Jumlah

9

Sumber : Diolah dari data primer 2009. Dari tabel di atas terlihat bahwa keberagaman pendapat dominan terdapat pada kategori baik yakni 30 orang (39,5 %), hal ini sejalan dengan identifikasi pembiayaan yang telah diuraikan di atas, Selanjutnya terdapat 17,1 % responden dari hampir semua sekolah (kecuali SMAN 2 dan SMKN 2 ) menyatakan sangat baik, 32,9 % cukup baik dan masih terdapat 10,5 % pembiayaan masuk dalam kategori kurang baik yakni terdapat di SMAN 4, SMA 5 dan SMKN 2. Rendahnya pembiayaan pada ketiga sekolah ini terletak pada rendahnya upaya penggalian sumber dana yang dilakukan oleh pihak sekolah bersama-sama dengan komite dan efektivitas serta efisiensi pengelolaan/ penggunaan dana masih rendah.


4.4.5. Mutu Lulusan Mutu pendidikan perlu diukur dalam rangka evaluasi setiap program pendidikan yang dilaksanakan dan hal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pendidikan. Mutu pendidikan dapat diukur tingkat keberhasilannya salah satunya dilihat dari mutu lulusan selain mutu proses. Penilaian mutu lulusan dapat dilihat dari perolehan nilai ujian nasional (UN), nilai evaluasi belajar siswa, angka mengulang dan angka putus sekolah (Kardoyo, 2006:171). Namun berdasarkan kajian literatur dan pengamatan peneliti serta mengingat bahwa fenomena UN masih manjadi polemik tersendiri dan masih mengundang pro dan kontra di dunia pendidikan di Indonesia, maka penulis memilih mengukur mutu lulusan berdasarkan jumlah lulusan yang berhasil masuk PTN untuk siswa Sekolah Menengah Umum (SMA/MA) dan jumlah lulusan yang bekerja untuk Sekolah Menengah Negeri Kejuruan (SMK). Pada penelitian di lapangan, ditemukan kesulitan dalam pencarian data jumlah lulusan yang masuk PTN dan yang bekerja karena sekolah tidak dapat melacak keberadaan siswa setelah mereka menamatkan pendidikannya. Oleh karena itu dilakukan pencarian data mengenai jumlah lulusan yang masuk PTN langsung ke PTN yang ada di Sumatera Utara dan data jumlah lulusan yang bekerja ke dinas tenaga kerja Kota Tanjungbalai. Setelah itu ditanyakan kepada responden (kepala sekolah, komite dan guru) mengenai tingkat kepuasannya terkait dengan jumlah lulusan yang masuk PTN dan yang bekerja serta nilai UN dan perilaku siswasiswinya.


Tabel 4.23. Persentase lulusan Sekolah Menengah Negeri Kota Tanjungbalai yang masuk PTN di Sumatera Utara Tahun 2007-2008 NO

Tahun 1 2

Jumlah Lulusan

2007 2008

1.294 1.125

Jumlah Yang Masuk PTN USU UNIMED IAIN 20 46 15 11 79 23

Jumlah

Persentase

81 113

6,26 10,04

Sumber: USU, UNIMED dan IAIN Dari tabel di atas diketahui bahwa persentase lulusan sekolah menengah kota Tanjungbalai tergolong belum begitu menggembirakan dibanding dengan daerah-daerah lain di Sumatera Utara. Sementara itu data mengenai lulusan SLTA/Sekolah Menengah yang dihimpun oleh dinas tenaga kerja Kota Tanjungbalai sebagai pencari kerja baik yang belum ditempatkan dan yang sudah ditempatkan terlihat pada tabel 4. 24 berikut: Tabel 4.24. Banyaknya Pencari Kerja Terdaftar, Ditempatkan dan Belum Ditempatkan Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Tahun 2008.

No 1. 2.

Tingkat Pendidikan SMTA Umum SMTA Lainnya Jumlah

Jlh

Lk

Pr

Jlh

Belum Ditempatkan Lk Pr Jlh

114 169 283

65 58 123

45 72 117

110 130 240

4 36 40

Terdaftar Lk

Pr

69 45 94 75 163 120

Ditempatkan

3 3

4 39 43

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pencari kerja yang ditempatkan bekerja di berbagai lapangan pekerjaan adalah 240 orang. Namun perlu diingat


bahwa jumlah ini berasal dari lulusan gabungan berbagai sekolah Sekolah Menengah Umum/Kejuruan lainnya di Kota Tanjungbalai atau kota-kota lainnya. Selain itu jumlah pekerja yang dtempatkan bekerja tersebut tidak teridentifikasi mengenai tahun tamat mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa jumlah pekerja yang ditempatkan bekerja jika dibagi dengan jumlah sekolah menengah yang ada di kota Tanjungbalai baik negeri maupun swasta serta jika dibagi dengan tahun tamatan 3 tahun terakhir saja maka jumlah ini masih tergolong belum memuaskan. Namun berdasarkan hasil penelitian, bahwa jumlah lulusan SMKN 2 yang bekerja pada tahun 2007 sebanyak 55 orang (29,4 %) dari jumlah lulusan dan pada tahun 2008 sebanyak 63 orang ( 33,7 %). Hal ini mengindikasikan bahwa lulusan yang bekerja pada SMKN 1 tergolong cukup memuaskan. Sedangkan untuk SMKN 2 data jumlah lulusan yang bekerja tidak diperoleh. Sementara itu pendapat responden pada SMAN dan MAN tentang mutu lulusan yang masuk PTN skor rata-ratanya sebesar 9,9. yang berarti masuk kedalam kategori cukup memuaskan (8-10) dan hampir mendekati kategori memuaskan. Sedangkan mutu lulusan yang bekerja skor rata-ratanya yakni 14,0 juga masuk dalam kategori cukup memuaskan (12-15). Tabel 4.25. Klasifikasi Mutu Lulusan (Masuk PTN) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kota Tanjungbalai. Kriteria

Kategori

SMAN 1

Nama Sekolah SMAN SMAN SMAN 2 3 4

Total SMAN 5

MAN

f

%

14-15

SM

-

-

1

-

-

-

1

1,7

11-13

M

6

4

5

7

2

3

27

47,4

8-10

CM

7

8

4

-

2

4

25

43,9


5-7

KM

-

-

-

1

1

-

2

3,5

3-4

TM

-

-

-

1

1

-

2

3,5

13

12

10

9

6

7

57

100,0

Jumlah

Sumber : Diolah dari data primer 2009 Dari tabel di atas terlihat bahwa variasi pendapat responden terhadap mutu lulusan SMA/MA yang masuk PTN adalah kategori sangat memuaskan sebanyak 1 orang (1,7 %), memuaskan sebanyak 27 orang (47,4 %), cukup memuaskan 25 orang (43,9 %). kurang memuaskan 2 orang (3,5 %) dan terdapat pendapat tidak memuaskan sebanyak 2 orang yakni di SMAN 4 dan SMAN 5. Terdapat keragaman pendapat mengenai jumlah lulusan yang masuk PTN, nilai UN yang diperoleh dan sikap perilaku siswa yang berhasil masuk PTN sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur mutu lulusan SMA/MA dalam penelitian ini. Sementara pendapat responden mengenai klasifikasi mutu lulusan yang bekerja pada SMK Negeri di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel 4.26 berikut ini: Tabel 4.26. Klasifikasi Mutu Lulusan (Bekerja) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kota Tanjungbalai. Kriteria

Nama Sekolah

Klasifikasi

Total

SMKN 1

SMKN 2

f

%

19-20

SM

-

-

0

-

16-18

M

4

1

5

26,3

12-15

CM

4

6

10

52,6

8-11

KM

1

3

4

21,1

4-7

TM

-

-

0

9

10

19

Jumlah

-

100,0

Sumber : Diolah dari data primer 2009


Dari tabel di atas rata-rata pendapat mengenai mutu lulusan yang bekerja masuk kategori cukup memuaskan yakni sebanyak 52,6 %, memuaskan sebanyak 26,3 % dan kategori kurang memuaskan sebanyak 21,1 %. Mutu lulusan yang bekerja dari SMKN 1 berkategori memuaskan sebanyak 4 orang sedangkan dari SMKN 2 hanya sebanyak 1 orang.

4.5.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Instrumen sebagai alat penelitian sebelum digunakan, diujicobakan kepada

20 orang yang terdiri dari guru, dan anggota komite sekolah yang bukan sebagai responden. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III bahwa validitas instrumen dapat dilihat dari nilai korelasi product moment dimana jika hasil r > 0,30 maka instrumen tersebut dikatakan valid, demikian juga untuk nilai reliabilitas internal yang dihitung dari nilai r Spearman Brown untuk uji reliabilitas, jika diperoleh nilai r nya > 0,30 maka instrumen tersebut reliabel. Dari hasil perhitungan terdapat 1 item pertanyaan yang tidak valid karena nilai r = 0,161. Sedangkan uji reliabilitas dari hasil perhitungan semua variabel reliabel. Lebih jelasnya hasil nilai uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 6.

4.6.

Hasil Uji Asumsi Klasik

4.6.1. Uji Multikolinieritas Hasil perhitungan nilai VIF yang diperoleh untuk uji asumsi klasik adalah seperti pada tabel 4.27 berikut:


Tabel 4.27. Hasil Uji Multikolinieritas dengan nilai VIF (Variance Inflation Factor) Dependen Var Y1_PTN

Y2_Bekerja

Dependen Var T_Kepend Sarpras Parts_Masyr Pemby T_Kepend Sarpras Parts_Masyr Pemby

Collinearity Statistics Tolerance VIF ,264 3,787 ,271 3,687 ,729 1,371 ,189 5,278 ,147 6,811 ,231 4,336 ,298 3,358 ,225 4,447

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian 2009 Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel tenaga kependidikan, sarana prasarana dan Partisipasi masyarakat untuk kelompok SMAN dan MAN dengan dependen variabel adalah mutu lulusan yang masuk PTN adalah lebih kecil dari 5, sehingga diduga antar ketiga variabel tidak terjadi persoalan multikolinieritas. Sedangkan untuk variabel pembiayaan terjadi multikolinieritas. Demikian untuk kelompok SMKN yakni untuk variabel dependen adalah mutu lulusan yang bekerja, terdapat tiga variabel yakni sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan tidak terjadi persoalan multikolinieritas, sedangkan variabel tenaga kependidikan terjadi persoalan multikolinieritas karena nilai VIF >5. 4.6.2. Uji Heteroskedastisitas


Perhitungan nilai korelasi Sperman untuk uji heteroskedastisitas untuk masing-masing kelompok yakni SMAN_MAN dan SMKN, dengan menggunakan SPSS tertera pada lampiran tabel 7 dan 8 penelitian ini, sedangkan ringkasan hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.28 berikut:

Tabel 4.28. Ringkasan hasil analisis heteroskedastisitas dan simpulannya berdasarkan koefisien alpha untuk kelompok SMAN_MAN Var dan Var Res Absolut X1 – ax1 X2 – ax2 X3 – ax3 X4 – ax4

Signifikansi

Alpha

Kondisi

Simpulan

0,194 0,299 0,996 0,258

0,05 0,05 0,05 0,05

Sig>alpha Sig>alpha Sig>alpha Sig>alpha

Terima Ho Terima Ho Terima Ho Terima Ho

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian 2009 Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas hubungan antara variabel bebas dengan residual absolutnya lebih besar dari alpha yang ditetapkan yakni 5 %, oleh karena itu Ho yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan residual absolutnya diterima sehingga disimpulkan bahwa data yang diperoleh tidak terdapat adanya heteroskedastisitas. Tabel 4.29. Ringkasan hasil analisis heteroskedastisitas dan simpulannya berdasarkan koefisien alpha untuk kelompok SMKN Var dan Var Res Absolut X1 – ax1 X2 – ax2 X3 – ax3 X4 – ax4

Signifikansi

Alpha

Kondisi

Simpulan

0,651 0,879 0,200 0,396

0,05 0,05 0,05 0,05

Sig>alpha Sig>alpha Sig>alpha Sig>alpha

Terima Ho Terima Ho Terima Ho Terima Ho

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2009


Untuk kelompok SMKN, seperti terlihat pada tabel diatas bahwa juga tidak terjadi adanya heteroskedastisitas antar variabel bebas dengan residual absolutnya dikarenakan nilai korelasi Spearman kesemuanya > nilai alpha.

4.7.

Pengujian Hipotesis Penelitian Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat bergantung kepada

sumberdaya pendidikan yang ada. Salah satu tujuan pendidikan menurut UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang berakhlak mulia (mental perlaku baik); berilmu (memiliki kemampuan); cakap, kreatif dan mandiri (memiliki kahlian) yang kesemuanya sangat memerlukan daya dukung dari Sumberdaya dimaksud. Sumberdaya pendidikan yang termasuk dalam penelitian ini adalah tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan. Bagaimana mengoptimalkan penggalian, penggunaan dan pengawasan terhadap sumberdayasumberdaya dimaksud diperlukan suatu upaya perencanaan yang sungguh-sungguh dari para pelaku pendidikan. Sekolah sebagai institusi inti bagi penyelenggaraan pendidikan memiliki peranan yang strategis dan menjadi bagian terpenting dari perencanaan pendidikan. Oleh karena itu perencanaan sumberdaya pendidikan mutlak dilakukan mulai dari sekolah sebagai identifikasi awal dari perencanaan pendidikan di suatu wilayah/daerah khususnya kabupaten/kota.


Penelitian ini menganalisis dan mengkaji ada tidaknya hubungan dan seberapa besar faktor-faktor perencanaan sumberdaya pendidikan yang ada di Sekolah Menengah Negeri kota Tanjungbalai mempengaruhi mutu lulusan sekolah dimaksud baik yang berhasil masuk PTN dan yang bekerja. Untuk itu pengujian hipotesis dipisahkan antara perencanaan sumberdaya pendidikan SMA/MA terhadap lulusan yang berhasil masuk PTN dan perencanaan sumberdaya pendidikan SMK terhadap mutu lulusan yang bekerja. 4.7.1. Pengaruh Perencanaan Sumberdaya Pendidikan SMA/MA terhadap Mutu Lulusan yang berhasil Masuk PTN Hipotesis yang dikaji dalam sub bab ini adalah perencanaan sumberdaya pendidikan SMA/MA berpengaruh terhadap lulusan yang berhasil PTN. Adapun hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut: Ho

: Tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independen (X1, X2, X3 dan X4) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (YPTN).

Ha

: Terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independen (X1, X2, X3 dan X4) secara bersama-sama terhadap variabel dependen YPTN.

dengan kriteria uji bahwa akan tolak Ho dan terima Ha apabila nilai signifikasi F hitung < nilai alpha atau nilai F hitung > F tabel. Sebelum

dilakukan

pengujian

hipotesis

tersebut,

telah

dilakukan

perhitungan analisis regresi ganda mengenai pengaruh perencanaan tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dengan pembiayaan terhadap


mutu lulusan yang diterima di PTN dengan menggunakan SPSS versi 15.00 yang hasilnya tertuang pada tabel 4.30. Tabel 4.30. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda Perencanaan Sumberdaya Pendidikan Terhadap Mutu Lulusan yang Berhasil Masuk PTN 2.2.1.1.1.1.1.1 Ringkasan

Koefisien Determinasi

Koef Korelasi 0,785

2.2.1.1.1.1.1.2 Analisis Varians 2.2.1.1.1.1.1.3 F(hi 2.2.1.1.1.1.1.4 Si g tung) ni fi k a n si

0,616

20,845

0,000(a)

t hitung 0,169 2,088 0,599 -1,750 2,290

Signifikansi 0,867 0,042 0,552 0,086 0,026

2.2.1.1.1.1.1.5 Koefisien

Var Independen Konstanta Tenaga Kependidikan Sarana Prasarana Partisipasi Masyarakat Pembiayaan

Koef Regresi 0,233 0,112 0,060 -0,066 0,256

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 2009. Dari hasil regresi diatas antara variabel dependen (mutu lulusan yang berhasil masuk PTN) dengan variabel independennya yakni perencanaan tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan diperoleh angka R (koefisien korelasi) sebesar 0,785. Angka ini menunjukkan bahwa memang terjadi hubungan yang bersifat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya dan hubungan ini adalah kuat. Sedangkan pengujian signifikansi hubungan tersebut dilakukan dengan menggunakan signifikansi F dan harga koefisien F. Dari tabel tersebut diatas pada kolom anova diperoleh nilai signifikansi F (probabilitas) sebesar 0,000 dan penetapan


koefisien alpha adalah 0.05. Nilai F hitung adalah 20,845 dan nilai F tabel sebesar 2,55. Maka berdasarkan kriteria uji di atas diperoleh bahwa nilai signifikansi F < alpha (0,000 < 0,05) dan nilai F hitung > F tabel (20,845 > 2,55). Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan ”secara bersama-sama variabel perencanaan tenaga kependidikan, perencanaan sarana prasarana, perencanaan partisipasi masyarakat dan perencanaan pembiayaan berpengaruh terhadap mutu lulusan yang berhasil masuk PTN” dapat diterima. Pada kolom koefisien determinasi ditampilkan angka 0,616. Ini berarti mutu lulusan yang berhasil masuk PTN, 61,6 % dipengaruhi oleh faktor-faktor perencanaan: tenaga kependidikan, perencanaan sarana prasarana, perencanaan partisipasi masyarakat dan perencanaan pembiayaan dan selebihnya yakni 38,4 % di pengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan pada model ini. Selanjutnya keempat variabel yang dianggap secara bersama-sama mempengaruhi mutu lulusan yang berhasil masuk PTN dimasukkan ke dalam fungsi persamaan garis regresi berganda sebagai berikut: Y PTN = 0,233 + 0,112X1 + 0,060 X2 - 0,066X3 + 0,256X4 + µ Dari persamaan garis regresi berganda tersebut diperoleh nilai masingmasing koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan variabel YPTN yang diakibatkan oleh adanya perubahan variabel independen yang masuk dalam model. Berikutnya harga koefisien untuk masing-masing variabel independen harus diuji satu persatu untuk mengetahui nyata tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel dimaksud dengan menggunakan harga koefisien t hitung atau signifikansi t. Adapun


kriteria ujinya adalah akan menerima Ha dan menolak Ho bila nilai t hitung > t tabel atau signifikansi t hitung < alpha. Nilai t tabel pada taraf keyakinan 5 % dengan dk = 52 adalah sebesar 2,007. Dari tabel 4.27 di atas diketahui bahwa terdapat dua variabel independen yang memiliki nilai t hitung > t tabel yaitu variabel X1 (perencanaan tenaga kependidikan) dan variabel X4 (perencanaan pembiayaan) dan terdapat dua variabel yang nilai t hitung < t tabel yakni variabel X2 (perencanaan sarana prasarana), variabel X3 (perencanaan partisipasi masyarakat) Demikian halnya dengan nilai signifikansi t, bahwa signifikansi variabel X1 (perencanaan tenaga kependidikan) dan X4 (perencanaan pembiayaan) memiliki nilai signifikasi t < 0,05. Hal ini berarti bahwa di SMA/MA Negeri di Kota Tanjungbalai, hanya perencanaan tenaga kependidikan dan perencanaan pembiayaan yang memiliki pengaruh nyata terhadap mutu lulusan yang berhasil masuk PTN. Sedangkan perencanaan sarana prasarana

dan

perencanaan

partisipasi

masyarakat

secara

signifikan

tidak

berpengaruh. Sarana prasarana memang sangat dibutuhkan bagi kelancaran proses pembelajaran guna menunjang perbaikan mutu lulusan. Namun sarana prasarana menjadi tidak berarti apabila ketercukupannya tidak terpenuhi atau ketersediannya terpenuhi namun penggunaannya tidak optimal dan tidak efisien. Demikian juga partisipasi masyarakat, dukungan dari masyarakat luas, orang tua siswa dan dunia usaha/dunia industri akan memberikan sumbangan/pengaruh yang bararti apabila ada upaya yang nyata dan bersungguh-sungguh baik materi (dana, bahan, mesin, personil dan lain sebagainya) dan non materi (ide, kreatifitas, motivasi dll) yang diberikan


bagi peningkatan mutu pembelajaran yang bermuara kepada peningkatan mutu lulusan. Namun jika hal-hal tersebut tidak di penuhi dalam artian bentuk partisipasi hanya semu belaka maka tidak akan berarti apa-apa bagi peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan mutu lulusan pada khususnya. Perencanaan ke depan bagi tenaga kependidikan, meskipun ketersediaannya telah cukup baik, namun kemampuan teknis guru dalam merencanakan dan mengevaluasi KBM perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan pemahaman mengenai perencanaan tenaga kependidikan bagi pengelola satuan pendidikan melalui program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Demikian halnya perencanaan sarana prasarana,

upaya pemenuhan

kebutuhan laboratorium yang belum tersedia bagi SMAN/MAN harus segera dilaksanakan serta optimalisasi dan efisiensi penggunaan sarana prasarana yang tersedia harus lebih ditingkatkan agar lebih berkontribusi kepada keberhasilan proses KBM yang akhirnya dapat meningkatkan prestasi akademik siswa/mutu lulusan. Sementara itu permasalahan perencanaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan cenderung didominasi oleh masalah rendahnya kemauan masyarakat dalam berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu kedepannya program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan untuk lebih menyentuh kepada substansi yakni pelibatan masyarakat langsung dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di sekolah serta melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta seperti bimbingan study agar pemahaman dan pengetahuan siswa tentang materi ajar menjadi lebih baik.


Sedangkan mengenai pembiayaan meskipun ketersediaan dan perencanaan yang ada saat ini telah cukup baik dan memberikan pengaruh signifikan terhadap mutu lulusan, namun upaya penggalian sumber dana serta efektivitas dan efisiensi penggunaan dana yang tersedia harus lebih ditingkatkan khususnya oleh pengelola satuan pendidikan. 4.7.2. Pengaruh Perencanaan Sumberdaya Pendidikan SMK terhadap Lulusan yang Bekerja Pada sub bab ini hipotesis yang akan dibahas adalah pengaruh perencanaan sumberdaya pendidikan SMK terhadap lulusan yang bekerja. Adapun hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut: Ho

: Tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independen (X1, X2, X3 dan X4) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ybekerja).

Ha

: Terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independen (X1, X2, X3 dan X4) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ybekerja).

dan pengujian hipotesisnya akan mengikuti kriteria: bahwa akan menolak Ho dan menerima Ha apabila nilai signifikasi F hitung < nilai alpha atau nilai F hitung > F tabel. Perhitungan matematis untuk memperoleh nilai koefisien korelasi, koefisien determinasi dan masing-masing nilai koefisen regresi tentang pengaruh perencaaan (tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan) terhadap mutu lulusan yang bekerja dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 15.00 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.31 berikut ini.


Tabel 4.31. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda Perencanaan Sumberdaya Pendidikan Terhadap Mutu Lulusan yang Bekerja. 2.2.1.1.1.1.1.6 Ringkasan

Koefisien Determinasi

Koef Korelasi 0,896

2.2.1.1.1.1.1.7 Analisis Varians 2.2.1.1.1.1.1.8 F(hi 2.2.1.1.1.1.1.9 Si g tung) ni fi k a n si

0,802

14,187

0,000(a)

t hitung 2,228 2,235 2,152 -1,950 0,169

Signifikansi 0,043 0,042 0,049 0,071 0,868

2.2.1.1.1.1.1.10 Koefisien

Var Independen Constanta Tenaga Kependidikan Srarana Prasarana Partisipasi Masyarakat Pembiayaan

Koef Regresi 3,270 0,201 0,304 -0,122 0,022

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 2009. Dari hasil regresi diatas diperoleh nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,896 Nilai ini berarti bahwa terjadi hubungan yang bersifat pengaruh antara variabel bebas perencanaan (tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pembiayaan) dengan variabel terikatnya (Y

bekerja)

dan hubungan ini sifatnya kuat

karena nilai R berada pada interval 0,60-0,799 (Sugiono dalam Priyatno: 2008: 60). Selanjutnya dilakukan uji signifikansi hubungan tersebut dengan menggunakan signifikansi F dan harga koefisien F. Dari tabel pada kolom anova diperoleh nilai signifikansi F (probabilitas) sebesar 0,000 dan penetapan koefisien alpha adalah 0.05. Nilai F hitung adalah 14,187 dengan dk1adalah 4 dan dk2 adalah 14 diperoleh nilai F

tabel sebesar 3,11. Maka berdasarkan kriteria uji di atas

diperoleh bahwa nilai signifikansi F < alpha (0,000 < 0,05) dan nilai F hitung > F


tabel (14,187 > 3,11). Dengan demikian hipotesis yang yang menyatakan ”secara bersama-sama variabel perencanaan tenaga kependidikan, perencanaan sarana prasarana, perencanaan partisipasi masyarakat dan perencanaan

pembiayaan

berpengaruh terhadap mutu lulusan yang bekerja” diterima. Pada kolom koefisien determinasi diperoleh angka 0,802. Ini berarti bahwa 80,2 % mutu lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor perencanaan tenaga kependidikan, perencanaan sarana prasarana, perencanaan partisipasi masyarakat dan perencanaan pembiayaan dan sisanya yakni 19,8 % pengaruhnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Kemudian untuk memperoleh persamaan garis regresi berganda yang diinginkan, nilai koefisien regresi keempat variabel yang diperoleh dimasukkan ke dalam fungsi persamaan garis regresi berganda yang hasilnya seperti berikut: Y bekerja= 3,270 + 0,201X1 + 0,304 X2 - 0,122X3 + 0,022 X4 + µ Untuk mengetahui nyata tidaknya pengaruh masing-masing variabel secara parsial selanjutnya akan dilakukan statistik uji t dengan menggunakan harga koefisien t hitung atau signifikansi t. Adapun kriteria ujinya adalah akan menerima Ha dan menolak Ho bila nilai t hitung > t tabel dan signifikansi t hitung < alpha. Nilai t tabel pada taraf keyakinan 5 % dengan dk = 14 adalah sebesar 2,145. Sementara itu dari tabel 4.28 di atas diketahui variabel yang memiliki nilai t hitung > t tabel adalah variabel X1 (perencanaan tenaga kependidikan) dan variabel X2 (perencanaan sarana prasarana). Sedangkan variabel X3 (perencanaan partisipasi masyarakat) dan X4 (perencanaan pembiayaan) memiliki nilai t hitung < t tabel. Hal


ini berarti bahwa di SMK Negeri Kota Tanjungbalai, perencanaan tenaga kependidikan dan ketersediaan, pengelolaan, dan penggunaan sarana prasaranya telah cukup baik sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap lulusan untuk memperoleh pekerjaan. Sementara itu perencanaan partisipasi masyarakat dan perencanaan pembiayaan secara signifikan tidak berpengaruh. Pembiayaan memiliki peranan paling penting terhadap proses KBM guna peningkatan kualitas mutu proses dan mutu lulusan. Pembiayaan yang diterima oleh masing-masing sekolah dikelola oleh pihak sekolah

seyogiayanya mulai dari

perencanaan, upaya penggalian sumber dana, pengelolaan dan realisasi harus dilaksanakan dengan prinsip tranparansi dan akuntabilitas yang baik. Bisa saja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dibuat sedemikian baiknya dan telah disesuaikan dengan program-program yang dibutuhkan, namun jika efektifitas dan efisiensi penggunaannya tidak dipenuhi, maka pembiayaan tidak akan berpengaruh kepada mutu lulusan, atau berpengaruh namun pengaruh tersebut sangat kecil (tidak signifikan). Terlebih-lebih bagi SMK, ketersediaan dan ketepatan penggunaan dana sangat dibutuhkan bagi keberhasilan program penyelenggaraan praktek siswa. Selain itu alokasi dana pendidikan kota Tanjungbalai peruntukannya yang langsung dikelola oleh SMK (belanja langsung masing-masing sekolah) ketersediannya terbatas/ persentasenya terbilang masih kecil/sedikit dibanding dana pendidikan yang diperuntukkan bagi dinas-dinas pengelola satuan pendidikan seperti dinas P dan K. Hal ini mungkin saja bisa menjadi penyebab bahwa pengaruh perencanaan


pembiayaan masing-masing sekolah menjadi tidak terlalu signifikan terhadap mutu lulusan untuk memperoleh pekerjaan. Sementara itu tenaga kependidikan dan sarana prasarana berpengaruh nyata terhadap mutu lulusan yang bekerja adalah sangat logis. Hal ini sejalan dengan identifikasi ketersediaan tenaga kependidikan dan sarana prasarana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa di SMKN kota Tanjungbalai keduanya masuk kategori cukup baik. Di SMKN 1 ketersediaan sarana prasarana masuk kategori memuaskan, artinya ketersediaannya cukup bagi masing-masing program keahlian. Bagi program keahlian Teknik Kapal Penangkapan Ikan dan Nautika Kapal Penangkapan Ikan tersedia kapal latih sebanyak 2 (dua) unit bagi praktek siswa. Sementara itu bagi program keahlian Teknik Pengolahan Hasil Perikanan tersedia laboratorium TPHP lengkap dengan sarana seperti alat-alat dapur, kulkas, pendingin dan lain sebagainya. Hal ini diiindikasikan menjadi penyebab bahwa lulusan SMKN I Perikanan

banyak

diterima

bekerja

di

perusahaan-perusahaan/pabrik-pabrik

pengolahan yang tersebar di kota Tanjungbalai maupun kota Medan dan sekitarnya. Dan

diharapkan

keterserapan

ini

dapat

memberikan

sumbangsih

kepada

pengembangan wilayah di kota Tanjungbalai. Data tentang jumlah keterserapan lulusan SMKN 1 ke pasar kerja dapat dilihat pada tabel 4.32 berikut:

Tabel 4.32. Keterserapan lulusan SMKN 1 Kota Tanjungbalai ke pasar kerja tahun 2007 -2008 Tahun

Lulusan

Jumlah Diterima Bekerja

Persentase


2007 2008

187 187

55 63

29,4 33,7

Sumber: Diolah dari hasil Penelitian Tahun 2009 Perencanaan tenaga kependidikan bagi SMKN di kota Tanjungbalai telah cukup baik dan terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap mutu lulusan yang bekerja. Namun demikian masih diperlukan suatu upaya dari pemerintah untuk terus meningkatkan kualifikasi guru-guru di SMKN terutama mengenai pengetahuan, kemampuan dan penguasaan teknologi informasi agar ke depan dapat memberikan pengaruh lebih kepada peningkatan kemampuan dan keterampilan siswa terutama peningkatan life skill mereka. Perencanaan sarana prasarana, optimalisasi dan efisiensi penggunaan sarana prasarana yang ada di SMKN kota Tanjungbalai telah cukup baik dan saat ini terbukti telah dapat memberikan pengaruh yang siginifikan terhadap mutu lulusan yang bekerja. Namun beberapa masih harus dipenuhi ketersediaannya terutama di SMKN 2. Sementara itu program peningkatan sarana prasarana bagi SMKN di Kota Tanjungbalai harus terus dianggarkan setiap tahunnya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dan perubahan teknologi yang semakin cepat perkembangannya. Program peningkatan partisipasi masyarakat di dunia SMK terutama kerjasama dengan pihak DU/DI dan perluasan lapangan kerja harus terus menerus dilakukan upaya pendekatan secara komprehensip oleh pengelola satuan pendidikan dengan masyarakat agar persentase lulusan SMK yang diterima bekerja juga meningkat. Sementara itu sejalan dengan pemenuhan kebutuhan akan sarana


prasarana terutama penyediaan alat-alat praktik bagi SMK, maka pembiayaan bagi SMK ke depan jelas perlu ditingkatkan dan penggunaannya harus lebih efektif dan efisien.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disampaikan

kesimpulan sebagai berikut: 1.

Perencanaan sumberdaya pendidikan diawali dengan identifikasi ketersediaan sumberdaya tersebut. Di Sekolah Menengah Negeri kota Tanjungbalai ketersediaan tenaga kependidikan rata-rata berkategori baik dilihat dari jumlah personil, rasio jumlah guru dengan murid yang lebih kecil dari standar yang ditetapkan, kualifikasi, kesesuaian dengan mata pelajaran yang diajarkan dan kepemilikan akta. Sarana prasarana berkategori baik dilihat dari persentase kecukupan dan kondisi fisik barang/benda. Partisipasi masyarakat berkategori cukup baik dilihat dari kemauan dan kemampuan berpartisipasi yang masih rendah . Pembiayaan berkategori baik dilihat dari persentase yang meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari segi jumlah mutu lulusan yang berhasil masuk PTN dan yang bekerja belum begitu menggembirakan dan lulusan SMKN 1 keterserapannya ke dunia kerja rata-rata 31,55 % untuk tahun 2007-2008.

2.

Perencanaan sumberdaya pendidikan diukur dari variabel: perencanaan tenaga kependidikan, perencanaan sarana prasarana, perencanaan partisipasi masyarakat dan perencanaan pembiayaan. Untuk kelompok SMA/MA perencanaan sumberdaya pendidikan secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap


lulusan yang berhasil masuk PTN. Sedangkan secara parsial yang berpengaruh nyata hanya perencanaan tenaga kependidikan dan perencanaan pembiayaan. Untuk kelompok SMK perencanaan sumberdaya pendidikan secara bersamasama juga berpengaruh nyata terhadap lulusan yang bekerja. Secara parsial, yang memiliki pengaruh nyata adalah perencanaan tenaga

kependidikan dan

perencanaan sarana prasarana. Sementara itu perencanaan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh nyata terhadap mutu lulusan baik yang berhasil masuk PTN maupun yang bekerja.

5.2.

Saran Beberapa saran terkait dengan perencanaan ke depan dapat disampaikan

sebagai berikut: 1.

Kepada pemerintah kota Tanjungbalai dan dinas P dan K: untuk lebih meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terutama peningkatan kemampuan, keahlian, keterampilan dan penguasaaan teknologi informasi melalui pendidikan dan pelatihan, studi banding ke luar daerah dan peningkatan pemberian apresiasi bagi guru yang berprestasi; meningkatkan program pengadaaan sarana dan prasarana bagi Sekolah Menengah Negeri terutama pengadaan laboratorium, alat-alat praktek dan prasarana informasi teknologi; meningkatkan program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan melalui peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta seperti bimbingan test/ study dan dengan dunia usaha/industri serta meningkatkan persentase alokasi dana pendidikan dan peruntukannya bagi sekolah terutama alokasi dana


operasional, peningkatan SDM dan dana peningkatan manajemen pendidikan untuk memberikan pengaruh yang lebih nyata terhadap mutu lulusan. 2.

Kepada Sekolah Menengah Negeri di kota Tanjungbalai: perlu lebih mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan bagi peningkatan kualitas guru, mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana yang ada dan meningkatkan upaya

pemeliharaan/perawatan

secara

berkesinambungan,

meningkatkan

efektivitas dan efisiensi penggunaan dana yang tersedia dan perlu membuat Tracer Study (studi pelacakan) bagi lulusan untuk keperluan perencanaan sekolah sebagai indikator keberhasilan mutu lulusan di masa-masa yang akan datang. 3.

Kepada Dewan Pendidikan kota Tanjungbalai: untuk lebih meningkatkan koordinasi dan pembinaan yang nyata kepada komite sekolah di Sekolah Menengah Negeri agar lebih berperan aktif dalam meningkatkan partisipasinya terutama upaya penggalian sumber dana dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan swasta dan DU/DI di kota Tanjungbalai.


DAFTAR PUSTAKA

Abbas, M.S dan Suyanto. 2001. Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. Adisasmita, Rahardjo. 2008. Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori, Yogyakarta, Graha Ilmu. Arcaro, Jerome S. 2005. Pendidikan Berbasis Mutu, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendeketan Praktik, Jakarta, Rineka Cipta. Arsyad, Lincolin. 1992. Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: STIE YKPN Barthos, Basir. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro, Jakarta, Bumi Aksara. BPS Kota Tanjungbalai. 2008. Tanjungbalai Dalam Angka 2008, Tanjungbalai. Dajan, Anto. 1991. Pengantar Metode Statistik Jilid 1, Jakarta, LP3ES Echols, John M dan Shadily, Hasan. 1995. An English-Indonesia Dictionary, Jakarta: PT. Gramedia. Glasson, John.1990. Pengantar Perencanaan Regional, Terjemahan oleh Paul Sihotang, Jakarta: FE-UI. Hadeli. 2006. Metode Penelitian Kependidikan, Jakarta : Quantum Teaching. Hasibuan, Malayu S.P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, PT. Bumi Aksara. Husein Umar. 2005. Sumber Daya Manusia dalam Organisasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. Jusuf, Enoch. 1992. Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara. Kardoyo. 2007. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Pembiayaan Pendidikan dan Peran Komite Sekolah Terhadap Kinerja Sekolah (Studi Efeltivitas


Manajemen SMA Negeri Se Kota Semarang, Disertasi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta: Erlangga. _______________. 2003. Metode Riset untuk Bisinis dan Ekonomi, Jakarta: Erlangga. _______________. 2004. Metode Kuantitatif, Yogyakarta : UPP STIM YKPN. Lie, Anita, dkk. 2005. Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan,Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Miraza, Bachtiar, Hasan. 2005. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Bandung: ISEI. Mulyanto, H.R. 2008. Prinsip-prinsip Pengembangan Wilayah, Yogyakarta, Graha Ilmu. Nawawi, Hadari. 1983. Administrasi Pendidikan, Jakarta: Gunung Agung. Nazir, Moh. 1988. Metode penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia. Prawirosentono, Suyadi. 2004. Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, Jakarta: Rineka Cipta. Priyatno, Dwi. 2009. Mandiri Belajar SPSS, Yogyakarta: Mediakom Riduwan. 2007. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta. Rohiat. 2008. Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik, Bandung: Refika Aditama. Sagala, Syaiful. 2007. Manajemen Stratejik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung: Alfabeta. Sa’ud, Syaefudin dan Makmun Syamsuddin Abin. 2007. Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehenshif, Bandung: Kerjasama Program Pascasarjana UPI dengan PT. Remaja Rosdakarya. Sudarmanto, Gunawan, R. 2005. Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS, Yogyakarta: Graha Ilmu Sudjana. 1992. Metode Statistika, Bandung: Tarsito.


Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta. Sukmadinata, Syaodih, Nana, dkk, 2006. Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah, Bandung, Refika Aditama. Sumarsono, Sonny, 2003. Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia & Ketenagakerjaan, Yogyakarta, Graha Ilmu. Suryadi, Ace dan Tilaar, H.A.R. 1993. Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar, Bandung, Remaja Rosdakarya. Syah Darwyan, Supardi dan Hasibuan Abd Aziz. 2005. Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: GP Press. Tarigan. Robinson. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Tirtarahardja, Umar dan Rineka Cipta.

La Sulo S. L. 2005.

Pengantar Pendidikan, Jakarta:

Todaro, M, P. 1999. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Jakarta : Erlangga Tomatala, Yakob. 2003. Manajemen Pengembangan SDM Pemimpin Kristen, Jakarta : YT Leadership Foundation. Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer, Yogyakarta : UPP STIM YKPN. Zen, M.T, dkk,2001, Tiga Pilar Pengembangan Wilayah, Jakarta, BPPT.

Peraturan-Peraturan : Departemen Pendidikan Nasional. 2006 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. Bandung : Fokusmedia. ______________, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. ______________, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.


______________, Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.

Artikel dan Publikasi : ____________, Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, diakses 20 Januari, 2009.

http//www. google,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungbalai. 2006. Profil Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2006, Tanjungbalai. __________________. 2007. Profil Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 20062007, Tanjungbalai. __________________. 2008. Profil Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 20072008, Tanjungbalai. Priyono, Edi. 2006. Pembiayaan pendidikan di Era Otonomi Daerah, Masalah dan Prospek, http//www.google, diakses 4 Mei 2009. Pujangkoro, Sugih. 2006. Analisis Jabatan, http//www.google, diakses 18 Juli 2009. PWD. 2003. Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis, Medan : USU. Surya, Aldwin, 2006. Bisnis: Konsep dan Fungsi, USU Press.


PWD

Recommend Documents