7
BAB II KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA A. Sejarah Singkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara Untuk melaksanakan tuntutan agenda reformasi Tahun 1998 di bidang politik, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan perbaikan berbagai regulasi. Salah satunya adalah regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Umum (PEMILU). Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat pemilihan, pemerintah membentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka menerapkan keputusan Presiden tersebut di tingkat Daerah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat umum Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota. Peraturan ini menjadi cikal bakal dibentuknya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang
7
Universitas Sumatera Utara
8
pada awalnya disebut Perwakilan Pemilihan Umum (Setum) KPU.Sekretariat umum maupun perwakilan sekretariat baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota memiliki tugas utama memberikan bantuan kepada KPU di berbagai tingkatan dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2003 Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI menetapkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai penerapan undang - undang ini, kemudian ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. KPU menetapkan keputusan Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Keppres Nomor 54 Tahun 2003. Dengan demikian maka pola organisasi dan tata kerja Setum KPU dan Perwakilan Setum KPU Provinsi maupun Kabupaten mengalami perubahan nama menjadi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum,
Sekretariat
KPU
Provinsi,
dan
Sekretariat
KPU
Kabupaten/Kota. Pada tahun 2007, pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan regulasi yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yaitu Undang - Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
Universitas Sumatera Utara
9
Nomenklatur struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum berubah pada tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut : 1. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, terdiri dari : a. Sub Bagian Keuangan b. Sub Bagian Umum 2. Bagian Program Data Organisasi dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Data b. Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia 3. Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari : a. Sub Bagian Hukum b. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. 1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara Visi KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).
Universitas Sumatera Utara
10
2. Misi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Labuhan batu Utara Misi KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah membangun lembaga penyelenggarapemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas,dan kapabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. a. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab. b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif. c. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. 3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Labuhan Batu Utara Tujuan KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah: a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum. b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum.
Universitas Sumatera Utara
11
c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen. d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis. e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL. B. Sturuktur Organisasi Struktur organisasi diperlukan instansi untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/ keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur
organisasi dalam instansi.
Universitas Sumatera Utara
12
s
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara
12
Universitas Sumatera Utara
13
C. Job Description Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi masing masing sub bagian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara yang terdiri dari : 1. Sub bagian Program dan Anggaran a. Menyiapkan penyusunan, rencana, program, anggaran bersama sub bagian umum. b. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan pemilihan umum. 2. Sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat a. Menyiapkan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum b. Mengumpulkan dan mengelola bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi pergantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/ kota. c. Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. d. Penetapan daerah pemilihan dan pencalonan dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Kabupaten dan pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. e. Melaksanakan penyuluhan, bantuan, kerja sama antar Lembaga. f. Melaksanakan pelayanan informasi serta pendidikan pemilu. 3. Sub bagian Hukum a. Melaksanakan inventarisasi pengkajian dan penyelesaian sengketa hukum. b. Melaksanakan penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu. 13 Universitas Sumatera Utara
14
c. Penyiapan verifikasi faktual peserta pemilu seta administrasi keuangan dana kampanye. 4. Sub bagian Umum a. Melakukan penyusunan anggaran bersama sub bagian program dan anggaran. b. Mengumpulkan
dan
mengolah
bahan
pelaksanaan
anggaran
perbendaharan, verifikasi dan pembukuan. c. Pelaksanaan anggaran dan urusan rumah tangga, perlengkapan keamanan dalam tata usaha. d. Melaksanakan urusan pengadaan dan distribusi logistik. e. Melaksanakan urusan kepegawaian. f. Melaksanakan urusan dokumentasi. D. Jaringan Usaha/ Kegiatan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahmaka diharuskan bahwa anggota KPU harus independen atau non Partisan ( tidak berasal dari partai Politik). Komisi pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga- lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukandan diberikan oleh UUD 1995, tetapi kewenangan sebagai penyelenggara pemilu sudah
Universitas Sumatera Utara
15
ditegaskan dalam pasal 22 E ayat(5) UUD 1945 yaitu: “Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ” . Disisi lain KPU diharapkan membangun koordinasi dengan pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) gunamengurangi dan menyelesaikan masalah yang bisa menghambat kelancaran pemilu. E. Kinerja Terkini Setiap instansi tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan instansi, butuh waktu untuk mencapaai itu semua, begitu juga pada KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara, instansi terus berupaya agar tujuan yang telah digariskan instansi dapat terwujud. Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin dan loyalitas dalam bekerja. Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu, cermat,disiplin, kreatif dan tepat. Jadi kinerja usaha yang dijalankan instansi adalah menyelenggarakan, mempersiapkan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD juga Presiden dan Wakil Presiden. Instansi juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilihan umum yang akan datang. F. Rencana Usaha/ kegiatan Rencana Kegiatan Komisi Pemilihan Umum antara lain adalah sebagai berikut: 1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
Universitas Sumatera Utara
16
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum. 3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS. 4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan. 5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II. 6. .Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum. 7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
Universitas Sumatera Utara
