64
KAJIAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI PEDESAAN Pujiharto Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. Raya Dukuhwaluh PO Box 202 Purwokerto 53182
ABSTRAK
P
engembangan kelembagaan merupakan salah satu komponen pokok dalam keseluruhan rancangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) tahun 20052025. Kelembagaan petani cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar. Pembentukan dan pengembangan Gapoktan yang akan dibentuk di setiap desa, harus menggunakan basis social capital setempat dengan prinsip otonomi daerah, pemberdayaan dan kemandirian lokal. Pembentukan Gapoktan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas yaitu konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Rural Development). Gapoktan hanyalah alat, dan merupakan sebuah pilihan bukan keharusan. Gapoktan perlu membangun jejaring sosial dengan pihak lain, memperbanyak peran diluar aktivitas produksi atau usahatani. Kata kunci : kelembagaan, gabungan kelompok tani, otonomi daerah, pemberdayaan, kemandirian lokal tersebut, permasalahan kelembagaan
PENDAHULUAN Bidang pertanian di Indonesia
tetap merupakan bagian yang esensial,
ini
yang
baik kelembagaan di tingkat makro
tergolong mendasar dan luas. Kebijakan
maupun di tingkat mikro (Badan
tersebut antara lain
Litbang Pertanian, 2005).
saat
memiliki
kebijakan
pencanangan
Di
Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan
tingkat
makro,
satu
Kehutanan (RPPK) 2005-2025 dan
kelembagaan baru yang akan lahir
telah dikeluarkannya Undang Undang
adalah Badan Koordinasi Penyuluhan
Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem
sebagai
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
departemen, yang akan merumuskan
Kehutanan.
secara
Pada
kedua
kebijakan
lembaga terperinci
pemerintah tentang
Pujiharto : Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani …
non
metode
65
penyuluhan, strategi penyuluhan, dan
wadah untuk pemberdayaan masyarakat
kebijakan
secara hakiki. Introduksi kelembagaan
penyuluhan.
Di
tingkat
mikro, akan dibentuk beberapa lembaga
dari
baru, misalnya Pos Penyuluhan Desa
struktur dan jaringan kelembagaan lokal
dan
Tani
yang telah ada, serta kekhasan ekonomi,
Pertanian
sosial, dan budaya yang berjalan.
Gabungan
(Gapoktan).
Kelompok
Departemen
luar
kurang
menargetkan akan membentuk satu
Pendekatan
Gapoktan di setiap desa khususnya
menyebabkan partisipasi masyarakat
yang berbasiskan pertanian. Gapoktan
tidak tumbuh.
merupakan
lembaga
yang
lain
di
luarnya.
fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, produk
termasuk
menyediakan
pertanian,
dan
berbagai
informasi yang dibutuhkan petani. kecil di pedesaan oleh pemerintah selalu
pendekatan
kelompok.
menggunakan
kelemahan
yang
Salah
mendasar
Beberapa permasalahan dalam pengembangan khususnya
satu adalah
kegagalan pengembangan kelompok, karena tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang. Kelompok yang dibentuk terlihat hanya sebagai alat kelengkapan proyek, belum sebagai
bagi
kelembagaan, kelembagaan
yang
sengaja diciptakan (enacted institution) Syahyuti, (2003): 1.
Pemberdayaan petani dan usaha hampir
planning
Beberapa Permasalahan dalam Pengembangan Kelembagaan Selama Ini
Gapoktan diharapkan berperan untuk
pemasaran
top-down
menjadi
penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga
yang
memperhatikan
Kelembagaan-kelembagaan
yang
dibangun terbatas hanya untuk memperkuat
ikatan-ikatan
horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas
orang-orang
dengan
jenis
aktivitas yang sama. Tujuannya adalah agar terjalin kerjasama yang pada tahap selanjutnya diharapkan daya
tawar
mereka
dapat
meningkat. Kelompok tani misalnya
AGRITECH, Vol. XII No. 1 Juni 2010 : 64 – 80
66
adalah kelompok orang-orang yang
kebutuhan, dan lain-lain yang sering
selevel,
kegiatan
kali tidak sesuai dengan program
usahatani satu komoditas tertentu.
yang diintroduksikan (Zuraida dan
Untuk ikatan vertikal diserahkan
Rizal,
kepada mekanisme pasar, dimana
keberhasilan program Pengendalian
otoritas
Hama Terpadu (PHT) pada petani
yaitu
pada
pemerintah
sulit
Sebagian dibentuk
besar lebih
tidak sesukses penerapan program
kelembagaan untuk
tersebut di Subang Jawa Barat
tujuan
(Agustian dkk., 2003).
distribusi bantuan dan memudahkan tugas
kontrol
bagi
pelaksana
4.
Meskipun kelembagaan sudah
program, bukan untuk peningkatan
dibentuk, namun pembinaan yang
social capital masyarakat secara nyata.
dijalankan cenderung
individual,
Adalah
yaitu
pengurus.
hal
yang
lazim,
setiap
hanya
kepada
program membuat satu organisasi
Pembinaan kepada kontak-kontak
baru, dengan nama yang khas.
tani memang bisa dilakukan, namun
Jarang sekali suatu program dari
pendekatan ini tidak mengajarkan
dinas
menggunakan
bagaimana meningkatkan kinerja
yang
kelompok misalnya, karena tidak
tertentu
kelompok-kelompok
sudah
ada social learning approach.
ada. 3.
Contohnya
pekebun lada di Lampung Utara
menjangkaunya. 2.
1993).
Menerapkan pola generalisasi, sehingga yang
struktur
dibangun
keorganisasian relatif
seragam.
5. Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek
Pembentukan kelembagaan kurang
kulturalnya.
memperdulikan
hal-hal
dibangun lebih dahulu, namun tidak
abstrak yang ada di masyarakat
diikuti oleh pengembangan aspek
bersangkutan, yaitu berupa harapan,
kulturalnya.
keinginan, tujuan, prioritas, norma,
belum tumbuh pada diri pengurus
komplek
Struktur
Sikap
Pujiharto : Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani …
organisasi
berorganisasi
67
dan
anggotanya,
Kelompok
meskipun
kelembagaan
wadahnya sudah tersedia. 6. Pengembangan kelembagaan diyakini
tani
tani
mengorganisir
merupakan
yang
para
langsung
petani
dalam
akan terjadi jika dukungan material
mengembangkan
cukup.
contoh,
samping berfungsi sebagai wahana
(Unit
penyuluhan dan penggerak kegiatan
Pelayanan Jasa Alsintan) dipahami
anggotanya, beberapa kelompok tani
dengan
bantuan
juga mempunyai kegiatan lain, seperti
traktor, tresher, pompa air, dan lain-
gotong royong, usaha simpan pinjam
lain;
dan
Sebagai
pengembangan
UPJA
memberikan bukan
bagaimana
arisan
usahataninya.
kerja
untuk
Di
kegiatan
mengelolanya dengan manajemen
usahatani. Keberagaman eksistensi dan
yang baik.
kinerja
Revitalisasi Kelembagaan Ekonomi Petani Meskipun dengan kondisi yang bervariasi, di tingkat desa telah
ada
berbagai kelembagaan ekonomi petani, yaitu kelompok tani dan koperasi. Dalam
konteks
kepemimpinan petani,
Deptan
penguatan
kelembagaan
akan
melakukan
kelompok
tani
dan
pengembangan koperasi tani pada 436 kabupaten/kota mengaktifkan
di
32
forum
propinsi, pertemuan
penyuluh pertanian, pertemuan kontak tani, serta pendataan dan penumbuhan kelompok
tani
mengindikasikan
dan
kelembagaan
ekonomi petani (Deptan, 2006).
tani
bahwa
ini
pembinaan
kelompok tani masih diperlukan dalam rangka
mendukung
pengembangan
sistem usaha agribisnis di pedesaan (Hermanto, 2007). Gabungan
peningkatan
dan
kelompok
(Gapoktan)
Kelompok
merupakan
Tani
kumpulan
beberapa kelompok tani yang terdiri dari 20 hingga 25 kelompok tani, dalam satu desa. Fungsi dan peran Gapoktan
adalah
memfasilitasi
pemecahan
kendala/masalah
yang
dihadapi petani dari berbagai kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan. Hal
ini
berimplikasi
bahwa
pembentukan Gapoktan akan diikuti
AGRITECH, Vol. XII No. 1 Juni 2010 : 64 – 80
68
dengan pembentukan divisi-divisi/unit-
lainnya. Gapoktan diharapkan dapat
unit usaha berdasarkan adanya kendala
menjalankan fungsi kemitraan dengan
atau masalah yang dihadapi oleh petani
adil dan saling menguntungkan dengan
dalam
pedagang saprotan maupun pedagang
mengembangkan
agribisnisnya.
usaha
Dengan
demikian
hasil-hasil pertanian (Syahyuti, 2007).
pembentukan divisi/unit usaha dalam
Menurut laporan Deptan (2006),
Gapoktan bersifat kondisional dan
sampai dengan akhir tahun 2006,
tergantung pada kendala yang dihadapi
jumlah
petani dari setiap lokasi (Hermanto dan
tercatat adalah 293.568 kelompok tani,
Subowo, 2006).
1.365 asosiasi tani, dan 10.527 koperasi
Gapoktan
pada
hakekatnya
kelembagaan
atau
baru sama sekali, namun hanyalah
kabupaten/kota
lembaga yang dapat dipilih di samping
kelembagaan
lembaga-lembaga lain yang juga terlibat
dalam
dalam
Balai/Sub
ekonomi
secara
yang
tani. Sekarang ini 375 kabupaten/kota
bukanlah lembaga dengan fungsi yang
aktivitas
petani
86
persen
dari
yang
mempunyai
penyuluhan
bentuk
total
pertanian
Badan/Kantor/
Dinas/Seksi/
UPTD/
Gapoktan
Kelompok Penyuluh Pertanian. Sisanya,
kenyataan
yaitu 61 kabupaten/kota (14%) bentuk
kelemahan aksesibilitas petani terhadap
kelembagaannya tidak jelas. Sementara
berbagai kelembagaan layanan usaha,
itu
misalnya
penyuluhan pertanian yang terdepan
langsung.
Pengembangan
dilatarbelakangi
oleh
lemah
terhadap
lembaga
di
Kecamatan,
keuangan, lembaga pemasaran, lembaga
yaitu
penyedia sarana produksi pertanian,
(BPP),
serta
Kecamatan, baru terbentuk 3.557 unit
sumber
prinsipnya,
informasi.
lembaga
Pada
Gapoktan
diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, mampu
namun
diharapkan
menjalankan
juga
fungsi-fungsi
Balai
kelembagaan
pada
Penyuluhan saat
ini
Pertanian dari
5.187
(69 %). Strategi dalam Pengembangan GAPOKTAN Sampai dengan tahun 2006, setidaknya sudah terbentuk 3.000 unit
Pujiharto : Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani …
69
Kegiatan di tahun 2006 adalah
Gapoktan. Khusus untuk tahun 2007, Deptan menargetkan pembentukan 22
mengumpulkan
ribu unit Gapoktan. Tujuan utama
kelembagaan usaha petani di tingkat
pembentukan dan penguatan Gapoktan
desa
adalah untuk memperkuat kelembagaan
Berdasarkan data tersebut, serta sesuai
petani yang ada, sehingga pembinaan
dengan masalah yang dihadapi, maka
pemerintah kepada petani akan terfokus
pada tahun 2007 lembaga usaha petani
dengan sasaran yang jelas (Deptan,
di tingkat desa tersebut akan dibimbing,
2006).
dilatih
Disini
terlihat
bahwa,
di
data
profil
masing-masing
dan
wilayah.
didampingi
guna
pembentukan Gapoktan bias kepada
memperoleh akses terhadap informasi
kepentingan
pasar,
“atas”,
yaitu
sebagai
teknologi
dan
permodalan.
“kendaraan” untuk menyalurkan dan
Dengan demikian, pada tahun-tahun
menjalankan
berbagai
kebijakan.
mendatang fasilitasi dan pengukuran
Pembentukan
Gapoktan,
meskipun
pembangunan pertanian oleh dinas dan
nanti dapat saja menjadi lembaga yang
instansi
mewakili kebutuhan petani, namun
propinsi
awal
dilakukan melalui Gapoktan yang ada di
terbentuknya
bukan
dari
di
daerah
dan
maupun
pemerintah
harus
kebutuhan internal secara mendasar. Ini
masing-masing
merupakan
beranggotakan seluruh petani, peternak,
gejala
yang
berulang
sebagaimana dulu sering terjadi, yaitu hanya mementingkan kuantitas belaka,
desa
oleh
yang
dan nelayan di desa tersebut. Gapoktan
tersebut
akan
namun tidak berakar di masyarakat
senantiasa dibina dan dikawal hingga
setempat. Target akhir adalah aktifnya
menjadi lembaga usaha yang mandiri,
66.000 Gapoktan hingga tahun 2009.
profesional dan memiliki jaringan kerja
Ini artinya, seluruh desa di Indonesia
luas. Lembaga pendamping yang utama
akan
adalah Dinas Pertanian setempat, di
memiliki
(Warsana, 2009).
sebuah
Gapoktan
mana para penyuluh merupakan ujung tombak di lapangan. Penguatan dari sisi
AGRITECH, Vol. XII No. 1 Juni 2010 : 64 – 80
70
lain
adalah
melalui
implementasi
berbagai kegiatan pemerintah yang didistribusikan
ke
desa,
seluruh petani dalam kelompok taninya dan kelembagaan-kelembagaan lain.
dimana
Gapoktan selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang memungkinkan.
Peran GAPOKTAN dalam Pengembangan Kelembagaan Pedesaan
Pembentukan Gapoktan didasari Menurut
oleh visi yang diusung, bahwa pertanian modern tidak hanya identik dengan mesin pertanian yang modern tetapi perlu ada organisasi yang dicirikan dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu menyentuh dan menggerakkan perekonomian di pedesaan melalui pertanian (Sekjen Deptan, 2006). Unitunit usaha dalam Gapoktan dapat menjadi penggerak perekonomian di pedesaan. Untuk mendukung rencana tersebut, tiap propinsi mulai tahun 2007 diwajibkan untuk membuat master plan pengembangan agribisnis di kabupaten Gapoktan dibangun dalam upaya untuk memperkuat posisi daya tawar petani terhadap pihak luar. Gapoktan menjadi lembaga untuk kepentingan ekonomi,
pemenuhan
modal,
kebutuhan pasar, dan informasi yang menjalankan fungsi representatif bagi
Menteri
Pertanian
Nomor
93/Kpts/OT.210/3/1997
tentang
Pedoman Pembinaan Kelompok TaniNelayan.
Disebutkan
Kelompok
bahwa
tani-nelayan
adalah
kumpulan petani-nelayan yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk
bekerjasama
meningkatkan
produktivitas usaha tani -nelayan dan kesejahteraan anggotanya. Kelompok tani
merupakan
menyatukan
sesuai komoditas unggulan.
Keputusan
horisontal, beberapa
para dan
unit
lembaga
yang
petani
secara
dapat dalam
dibentuk satu
desa.
Kelompok tani juga dapat dibentuk berdasarkan komoditas, areal pertanian, dan gender. Sedangkan
Gapoktan
adalah
gabungan dari beberapa kelompok tani
Pujiharto : Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani …
71
yang melakukan usaha agribisnis di atas
Gapoktan diposisikan sebagai institusi
prinsip kebersamaan dan kemitraan
yang mengkoordinasi lembaga-lembaga
sehingga
fungsional di bawahnya, yaitu para
mencapai
peningkatan
produksi dan pendapatan usahatani
kelompok tani (Syahyuti, 2007). Pemberdayaan
bagi anggotanya. Gapoktan merupakan Wadah Kerjasama Antar Kelompok
tersebut
tani-nelayan (WKAK), yaitu kumpulan
penguatan kelembagaan. Untuk dapat
dari beberapa kelompok tani-nelayan
berkembang sistem usaha agribisnis
yang mempunyai kepentingan yang
memerlukan penguatan kelembagaan
sama dalam pengembangan komoditas
baik
usaha tani tertentu untuk menggalang
kelembagaan usaha dengan pemerintah
kepentingan bersama (Warsana, 2009).
berfungsi
Untuk meningkatkan skala usaha dan
peningkatan
komersial,
usaha
kelompok
tani
berada
Gapoktan dalam
kelembagaan sesuai
petani, dengan
konteks
maupun perannya
masing-masing. Kelembagaan petani
kearah
dibina dan dikembangkan berdasarkan
dapat
kepentingan masyarakat dan harus
dikembangkan melalui kerjasama antar
tumbuh
kelompok
masyarakat itu sendiri. Kelembagaan
Gapoktan.
dengan Disini
membentuk terlihat,
bahwa
dan
pertanian
berkembang tersebut
dari
meliputi
pengembangan Gapoktan merupakan
kelembagaan
suatu proses lanjut dari lembaga petani
kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani
yang
yaitu
(Koptan), penangkar benih, pengusaha
kelompok-kelompok tani. Dengan kata
benih, institusi perbenihan lainnya,
lain,
langsung
kios, KUD, pasar desa, pedagang,
membuat Gapoktan pada wilayah yang
asosiasi petani, asosiasi industri olahan,
secara
asosiasi benih, P3A, UPJA, dan lain-
sudah adalah nyata
berjalan tidak
baik,
tepat
kelompok-kelompok
taninya tidak berjalan baik. Ketentuan ini sesuai dengan pola pengembangan kelembagaan secara umum, karena
penyuluhan
(BPP),
lain. Terdapat tiga peran pokok yang diharapkan
dapat
AGRITECH, Vol. XII No. 1 Juni 2010 : 64 – 80
dijalankan
oleh
72
Gapoktan Syahyuti ( 2007), Wahyuni
melalui pendekatan pemberdayaan
(2009) :
masyarakat
1. Gapoktan berperan sebagai lembaga
Masyarakat yang tergabung dalam
partisipatif.
yang
suatu kelompok tani dibimbing agar
terbangun, misalnya terlibat dalam
mampu menemukan dan mengenali
penyaluran benih bersubsidi yaitu
permasalahan yang dihadapi dan
bertugas
merekap
daftar
potensi yang mereka miliki, serta
permintaan
benih
nama
mampu secara mandiri membuat
anggota. Demikian pula dalam
rencana kerja untuk meningkatkan
pencairan anggaran subsidi benih
pendapatannya melalui usahatani
dengan menerima voucher dari
dan
Dinas
setempat.
pedesaan. Beberapa kelompok tani
lembaga
dalam satu desa yang telah dibina
sentral
dalam
sistem
dan
Pertanian
Gapoktan
2.
secara
merupakan
usaha
agribisnis
berbasis
strategis yang akan merangkum
kemudian
difasilitasi
untuk
seluruh aktifitas kelembagaan petani
membentuk
Gapoktan.
Dengan
di
cara ini, petani miskin dan rawan
wilayah
tersebut.
Gapoktan
dijadikan sebagai basis usaha petani
pangan
akan
meningkat
di setiap pedesaan.
kemampuannya dalam mengatasi untuk
masalah pangan dan kemiskinan di
peningkatan ketahanan pangan di
dalam suatu ikatan kelompok dan
tingkat lokal. Mulai tahun 2006
gabungan kelompok tani untuk
melalui Badan Ketahanan Pangan
memperjuangkan
telah dilaksanakan “Program Desa
anggotanya dalam meningkatkan
Mandiri Pangan” dalam rangka
pendapatan
mengatasi
bersama dengan mengoptimalkan
Gapoktan
kerawanan
kemiskinan
di
Pengentasan kerawanan
berperan
pedesaan.
para
kesejahteraan
pemanfaatan sumberdaya lokal.
dan
3. Gapoktan dianggap sebagai Lembaga
dilakukan
Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)
kemiskinan pangan
dan
dan
nasib
Pujiharto : Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani …
73
sehingga dapat menerima Dana
1.
Konteks otonomi daerah RPPK tidak boleh mengulangi
Penguatan Modal (DPM), yaitu dapat
kembali pada kekeliruan masa lalu, yang
digunakan untuk membeli gabah
berpedoman pada perencanaan yang
petani
bersifat umum dan diterapkan secara
dana
pinjaman pada
yang
saat
panen
raya,
sehingga harga tidak terlalu jatuh.
menyeluruh
di
seluruh
wilayah.
Kegiatan DPM-LUEP telah dimulai
Mensosialisasikan
semenjak tahun 2003, namun baru
skenario yang bersifat umum akan sulit
mulai tahun 2007 Gapoktan dapat
dilaksanakan dan lebih banyak bersifat
sebagai penerima. Gapoktan dapat
mekanistik dan lepas dari spesifikasi
bertindak sebagai pedagang gabah,
lokal, dan akan mematikan inisiatif
dimana ia akan membeli gabah dari
masyarakat setempat sehingga menjadi
petani lalu menjualkannya berikut
kontraproduktif. Skenario yang bersifat
berbagai fungsi pemasaran lainnya.
umum itu, pada hakekatnya disusun
rancangan
atau
dan dipikirkan oleh sekelompok orang Beberapa Prinsip yang Harus Diperhatikan dalam Pengembangan Kelembagaan GAPOKTAN Di Pedesaan Didasarkan atas perkembangan
saja
secara
terpusat,
merupakan
pendekatan yang banyak mengandung kelemahan (Uphoff, 1986). Dalam
bagian
“Menimbang”
maka
pada UU No. 32 tahun 2004 tentang
pengembangan kelembagaan Gapoktan
Otonomi Daerah, disebutkan bahwa
perlu memperhatikan kecenderungan-
otonomi
kecenderungan yang semakin menguat,
mempercepat
dan
kesejahteraan
sosiopolitik
jangan
yang
terjadi,
hanya
memposisikan
daerah
diarahkan
untuk
terwujudnya masyarakat
melalui
sebagai alat proyek. Setidaknya perlu
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan,
diperhatikan
dalam
dan peran serta masyarakat, serta
pengembangan kelembagaan Gapoktan,
peningkatan daya saing daerah dengan
yaitu:
memperhatikan
tiga
aspek
AGRITECH, Vol. XII No. 1 Juni 2010 : 64 – 80
prinsip
demokrasi,
74
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
Otonomi daerah merupakan hal
kekhususan suatu daerah dalam sistem
yang penting dalam pengembangan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gapoktan karena mampu memberi
Apa sesungguhnya makna dari
kesempatan untuk memaksimumkan
prinsip keotonomian? Basri (2005)
nilai dan memberi peluang kepada akses
mengatakan
rakyat terhadap pemerintah. Karena
terendah,
bahwa
pada
otonomi
tingkat
mengacu
pada
beragamnya
persoalan
antarwilayah
individu sebagai perwujudan dari hasrat
maka tak ada pendekatan yang "one
untuk bebas (free will) yang melekat pada
solution fit
diri-diri manusia sebagai salah satu
kelembagaan
anugerah paling berharga dari Sang
konseptual, otonomi daerah merupakan
Pencipta.
yang
wadah yang baik untuk berkembangnya
individu-individu
civil society dan menjamin berjalannya
menjadi otonom sehingga mereka bisa
mekanisme checks and balances antara
mengaktualisasikan
pemerintah
Free
will
memungkinkan
inilah
segala
potensi
terbaik yang ada di dalam dirinya secara optimal.
Individu-individu
yang
otonom
ini
akan
selanjutnya
membentuk komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul. Jadi, pada hakekatnya, individuindividu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Dengan dasar ini, maka penguatan
otonomi
daerah
harus
membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap individu.
all" dalam pengembangan Gapoktan.
dengan
Secara
warganya
(Suradisastra, 2006). 2.
Pengembangan kelembagaan Gapoktan sebagai sebuah bentuk pemberdayaan Pemberdayaan (empowerment) yang
berasal dari kata dasar “empower”. Pemberdayaan
dapat
dilakukan
terhadap individual, kelompok sosial, maupun terhadap komunitas. Payne (1997),
menyebutkan
bahwa
pada
intinya pemberdayaan mengupayakan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas
berusaha
Pujiharto : Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani …
mengontrol
75
dan
dari sisi pemerintah maupun komunitas
mengusahakan untuk membentuk masa
setempat. Dari sisi pemerintah, inisiatif
depan sesuai dengan keinginan mereka.
lokal dibutuhkan apabila pemerintah
Inti utama dari pemberdayaan adalah
belum mampu memberikan pelayanan
tercapainya “kemandirian”.
yang memadai, sementara kemampuan
kehidupan
mereka
sendiri
berarti
perencanaan pusat juga dalam kondisi
mempersiapkan masyarakat desa dan
lemah. Dari sisi masyarakat lokal, di
kelompok mereka untuk memperkuat
antaranya
diri dalam berbagai hal, mulai dari soal
banyaknya sumberdaya yang belum
kelembagaan,
termanfaatkan, yang dipandang akan
Pemberdayaan
ekonomi,
kepemimpinan, dan
politik
sosial dengan
menggunakan basis kebudayaan mereka
lebih
adalah
karena
efektif apabila
masih
menggunakan
strategi lokal.
sendiri. Syahyuti (2007) menyebutkan
Kemandirian lokal menunjukkan
ada dua prinsip dasar yang seyogyanya
bahwa pembangunan lebih tepat bila
dianut di dalam proses pemberdayaan
dilihat sebagai proses adaptasi-kreatif
Gapoktan. Pertama, adalah menciptakan
suatu
ruang atau peluang bagi kelompok tani
sebagai serangkaian upaya mekanistis
dan anggotanya untuk mengembangkan
yang mengacu pada satu rencana yang
dirinya
Kedua,
disusun secara sistematis. Kemandirian
mengupayakan agar kelompok tani dan
lokal juga menegaskan bahwa organisasi
anggotanya memiliki kemampuan untuk
seharusnya
memanfaatkan ruang atau peluang yang
mengedepankan partisipasi dan dialog
tercipta tersebut.
dibandingkan semangat pengendalian
3.
yang ketat sebagaimana dipraktekkan
secara
mandiri.
Kelembagaan Gapoktan sebagai cara untuk mencapai kemandirian lokal. Menurut Taylor dan Mckenzie
(1992), inisiatif lokal sangat diperlukan dalam pembangunan pedesaan, baik
tatanan
masyarakat
dikelola
daripada
dengan
lebih
selama ini (Amien, 2005). Sikap yang Harus Dibangun dalam Pengembangan GAPOKTAN Untuk pengembangan Gapoktan, maka sikap yang diterapkan semestinya
AGRITECH, Vol. XII No. 1 Juni 2010 : 64 – 80
76
kesalahan-
2. Hindari sikap yang memandang desa
kesalahan masa sebelumnya. Berbagai
sebagai satu unit interaksi sosial
sikap yang semestinya ditempuh adalah:
ekonomi
1. Kelembagaan adalah sebuah pilihan,
Gapoktan bekerja dalam satu unit
tidak
mengulangi
bukan
lagi
keharusan.
Apapun
kelembagaan
yang
diintroduksikan
di
akan pedesaan,
yang
padu.
Meskipun
desa, namun perlu dibangun jejaring sosial
(social
dengan
network)
Gapoktan lain. Relasi yang dibangun
terlebih dahulu merumuskan apa
bukan
kegiatan yang akan dijalankan, baru
administratif,
kemudian dipilih apa wadah yang
fungsional-ekonomi.
dibutuhkan. Berdasarkan konsep
peran Gapoktan sebagai lembaga
sistem agribisnis, aktivitas pertanian
pemasaran,
maka
pedesaan meliputi upaya untuk
membatasi
diri
menyediakan
produksi
lembaga formal. Relasi dengan para
(benih, pupuk, dan obat-obatan),
pelaku tata niaga, yang cenderung
permodalan usahatani, pemenuhan
menerapkan
tenaga kerja, kegiatan berusaha tani
perlu dibina dengan menerapkan
(on farm), pemenuhan informasi
prinsip saling menguntungkan dan
teknologi, serta pengolahan dan
keadilan (Warsana, 2009)
pemasaran
sarana
hasil
pertanian.
bersifat
hierarkhis
namun
lebih Dalam
relasi
hal
jangan
hanya
suasana
ke
dengan
nonformal,
3. Gapoktan lebih banyak berperan di
Kelembagaan yang diintroduksikan
luar
saat
telah
usahatani, karena kegiatan tersebut
tumpang tindih. Untuk satu fungsi
telah dijalankan oleh kelompok-
tersedia
kelembagaan,
kelompok tani serta petani secara
sedangkan satu kelembagaan juga
individual. Untuk terlibat dalam
dapat menjalankan berbagai fungsi
mekanisme pasar, maka Gapoktan
(Syahyuti, 2007). Tumpang tindih
harus
tersebut dapat dilihat pada tabel 1.
sebuah
ini
sesungguhnya banyak
aktivitas
produksi
merancang
diri
kelembagaan
Pujiharto : Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani …
atau
sebagai ekonomi
77
dengan beberapa karakteristiknya
Kemampuan
adalah mengutamakan keuntungan,
permasalahan kelembagaan,
efisien, kalkulatif, dan menciptakan
mampu
relasi-relasi yang personal dengan
kelembagaan yang sesuai, sehingga
mitra usaha (Wahyuni, 2009).
faktor kelembagaan tidak menjadi
4. Gapoktan salah satu komponen dalam pengembangan kelembagaan masyarakat pedesaan yang bergerak
salah
mengenali menyusun
satu
akan strategi
kendala
dalam
implementasi program nantinya. 2. Secara
umum
pengembangan
di bidang pertanian. Pengembangan
kelembagaan
selama
ini
Gapoktan haruslah berada pada
memperkuat
ikatan
horisontal,
kerangka strategi yang lebih besar.
mempermudah tugas kontrol bagi
Gapoktan hanyalah wadah dari
pelaksana program, penerapan pola
kelompok tani untuk mencapai
generalisasi, pembinaan cenderung
tujuan yang lebih besar. Maka
individual,
pembentukan dan pengembangan
pengembangan aspek kulturalnya.
dan
Gapoktan haruslah berada dalam
3. Pengembangan
konteks semangat otonomi daerah,
dilatarbelakangi
pemberdayaan
akses
penumbuhan
masyarakat
dan
kemandirian
lokal
dalam
Gapoktan
petani
keuangan,
lemah
hanya
karena
lemahnya
terhadap
lembaga
lembaga
pemasaran,
lembaga penyedia sarana produksi
(Syahyuti, 2007).
pertanian, dan sumber informasi. KESIMPULAN
4. Gapoktan
Dari uraian di atas dapat
diambil
kesimpulan sebagai berikut : 1. Pendekatan pembangunan
dengan
kelembagaan
dalam
pertanian
masih
menjadi salah satu strategi penting dalam
RPPK
peran
diharapkan
sebagai sistem
peningkatan
memiliki
lembaga yang
ketahanan
sentral
terbangun, pangan
tingkat lokal, dan sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).
2005-2025.
AGRITECH, Vol. XII No. 1 Juni 2010 : 64 – 80
78
5. Pengembangan
kelembagaan
Gapoktan setidaknya dijiwai oleh
tidak akan pernah eksis secara nyata.
tiga prinsip yang saling terkait erat, yaitu pengembangan dalam konteks otonomi daerah,
pemberdayaan,
dan penguatan kemandirian lokal. 6. Pembentukan
Gapoktan
ditempatkan dalam konteks yang lebih
luas
yaitu
pengembangan kemandirian
konteks
ekonomi
dan
masyarakat menuju
pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable
Rural
Development).
Gapoktan
hanyalah
alat,
dan
merupakan sebuah pilihan bukan keharusan.
Gapoktan
perlu
membangun jejaring sosial dengan
DAFTAR PUSTAKA Agustian, A., Supena F., Syahyuti, dan E. Ariningsih. 2003. Studi Baseline Program PHT Perkebunan Rakyat Lada di Bangka Belitung dan Lampung. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Amien, Mappadjantji. 2005. Kemandirian Lokal. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Badan Litbang Pertanian. 2005. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2005 – 2025. Dalam: http://www.litbang.deptan.go.id /rppk, 25 oktober 2005.
pihak lain, memperbanyak peran diluar
aktivitas
produksi
atau
usahatani. 7. Penggunaan
kelembagaan
Gapoktan yang semata-mata hanya untuk mensukseskan kegiatan lain, dan bukan untuk pengembangan kelembagaan itu sendiri,
hanya
Basri, Faisal H. 2005. “Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah”. Universitas Brawijaya, Malang. (http://128.8.56.108/irisdata/PEG/Bahasa/malang/ Malang tantangan. pdf., 22 Maret 2005). Deptan. 2006. Bahan Rapat Kerja Deptan dengan DPD-RI, tanggal 19 Juni 2006. Deptan, Jakarta.
akan berakhir dengan lembagalembaga Gapoktan yang semu, yang
Pujiharto : Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani …
79
Hermanto. 2007. Rancangan Kelembagaan Tani dalam Implementasi Prima Tani Di Sumatera Selatan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Boogor. Hermanto, dan Subowo, G. 2006. Model Sistem dan Usaha Agribisnis di Lahan Rawa Pasang Surut : Konsepsi Strategi dan Pengembangannya. Makalah Disampaikan pada Seminar Pengelolaan Hutan dan Lahan Rawa Secara Bijaksan dan Terpadu. Balai Litbang Tanaman Hutan Palembang, 28 Maret 2006 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang. Payne, Malcom. 1997. Modern Social Work Theory. Second Edition. MacMillan Press Ltd., London. Hal. 266. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian. 2006. Pidato sambutan dalam acara Apresiasi Wartawan di Balai Pendidikan dan Latihan Hortikultura, Lembang, Bandung, Jawa Barat. Suradisastra, Kedi. 2006. Pemanfaatan Kelembagaan untuk Pembangunan Sektor Pertanian Mendukung Otonomi Daerah. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor Syahyuti. 2003. Bedah Kelembagaan:
Konsep Strategi
Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor Taylor, D.R.F. dan McKenzie. 1992. Development From Withins. London Routledge. Chapter 1 dan 10. Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press. Wahyuni, Sri. 2009. Integrasi Kelembagaan di Tingkat Petani : Optimalisasi Kinerja Pembangunan Pertanian. Dimuat di Tabloid Sinar Tani 10 Juni 2009. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor. Warsana. 2009. Pemantapan Kelembagaan Pada Gapoktan. Dimuat di Tabloid Sinar Tani 8 April 2009. BPTP Jawa Tengah. Zuraida, Desiree dan J. Rizal (ed). 1993. Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan: Pokok-pokok Pemikiran Selo Soemardjan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
AGRITECH, Vol. XII No. 1 Juni 2010 : 64 – 80
80
Sumber : Syahyuti (2007), Warsana (2009), Wahyuni (2009) Keterangan : P3A ( Perkumpulan Petani Pemakai Air) KUA (Kelompok Usaha Agribisnis) UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan)
Pujiharto : Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani …
